+62 2129380882 office@aprobi.co.id

Kebijakan B100 Serap Minyak Sawit

Jawa Pos | Rabu, 27 Februari 2019

Kebijakan B100 Serap Minyak Sawit

Ekspor minyak Kelapa Sawit (CPO) Indonesia saat ini masih menghadapi ketidakpastian akibat sejumlah tuduhan dari Uni Eropa. Kebijakan pemerintah untuk implementasi BI00 pun diharapkan bisa membuat CPO terserap secara optimal. Ketua Umum Asosiasi Produsen biofuel Indonesia (Aprobi) MP Tumanggor mengatakan, ekspor CPO saat ini terkendala hambatan di Eropa maupun India. Kebijakan biofuel diharapkan meningkatkan penyerapan CPO di dalam negeri untuk substitusi ekspor dan menaikkan harga CPO. “Misalnya, B30 saja ada penggunaan peningkatan dalam negeri sebanyak 3 juta ton,” ungkapnya kemarin (26/2). Saat ini kebutuhan CPO domestik baru 18 juta ton. Angka itu relatif kecil jika dibandingkan dengan produksi CPO nasional”46 juta ton per tahun. Sisanya pun harus terserap di pasar ekspor, sedangkan produksi CPO Indonesia dalam tiga tahun lagi bisa mencapai 60 juta ton. Karena itu, dibutuhkan penyerapan pasar dalam negeri yang cukup masif, salah satunya dengan kebijakan B100. Kebijakan tersebut pun diharapkan dapat menyerap produksi CPO sekitar 32 juta ton. “B100 tidak perlu dicampur langsung dipakai. Murni CPO diproses jadi BBM kebutuhannya 32 juta ton,” imbuhnya. Meski belum bisa diterapkan secara langsung, pihaknya berharap minimal bisa terjadi penyerapan 15 juta ton untuk digunakan sebagai biofuel.

Harian Kontan | Rabu, 27 Februari 2019

Memacu biofuel B100

Terseok-seok di masa-masa awal, kini program balian bakar nabati mampu berjalan tegak. Hingga akhir tahun lalu, pemerintah berhasil menerapkan B20 -biofuel dengan kandungan 20% hasil olahan CPO – untuk seluruh kendaraan berbahan bakar diesel. Dan tahun ini, jalan lebar pun dibentangkan dengan mematok B30; lalu terus melaju hingga BlOO. Kelak Indonesia sepenuh hati memanfaatkan energi hijau terbarukan berupa green diesel dari kelapa sawit. Bisakah? Pemerintah tentu optimistis. Apalagi keyakinan itu juga didukung para pengusaha perkebunan sawit dan Pertamina. Dengan luas lahan 14 juta hektare, panenan sawit bisa dilecut hingga 56 juta ton. Sebanyak 30 juta ton untuk produksi BlOO, sisanya 10 juta ton untuk bahan pangan dalam negeri. Sedangkan 10 juta ton lagi bisa diekspor. Buat pengusaha, adanya kewajiban memasok CPO sebagai bahan baku biodiesel malah jadi penyelamat. Maklum, banyak negara maju memasang aneka rintangan dagang, sementara harga pun kerap anjlok. Bila pun harga bergejolak, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP) yang mengelola dana pungutan sawit bisa membayar selisih harga solar dan biodiesel. Begitu halnya Pertamina memburu tercapainya energi hijau ini. Berkat B20 saja, kebutuhan valas untuk membeli minyak kontraktor (KKKS) maupun impor crude dan BBM turun lumayan besar. Pertamina sudah menyiapkan teknologi, antara lain hydrorefining, untuk memproduksi BlOO yang lebih andal ketimbang B20. Untuk itu, holding BUMN migas ini serius membangun tiga kilang – di Plaju, Dumai, dan Balikpapan – yang salah produknya berupa bahan bakar ramah lingkungan.

Hanya, tak dapat dipungkiri program energi hijau ini punya ekses -terutama ke neraca perdagangan. Begini. Saat ini Pertamina mendapat prioritas untuk membeli minyak KKKS, yang biasanya diekspor. Dus, kilangnya yang berkapasitas total 1 juta barel per hari bisa dimaksimalkan untuk menyuling minyak dari KKKS, jatah pemerintah, produksi Pertamina dari dalam maupun luar negeri. Di satu sisi ini akan mengurangi impor minyak, namun di sisi lain mengurangi ekspor (dari KKKS). Bahkan minyak dari lapangan Pertamina di luar negeri dihitung sebagai impor pula. Alokasi CPO – sebagai komoditas andalan – untuk BlOO pun jelas menekan angka ekspor bila tak ada upaya menambalnya. Terbayanglah risiko membesarnya defisit neraca dagang. Hanya, tak apalah neraca dagang buruk, asal ekonomi riilnya selamat.

Viva | Selasa, 26 Februari 2019

RI Galang Kerja Sama Lawan Diskriminasi Standarisiasi Biofuel Eropa

Pemerintah Indonesia pada Kamis besok, 28 Februari 2019, bakal menjadi tuan rumah pertemuan tahunan dewan negara-negara penghasil minyak kelapa sawit atau Council of Palm Oil Producing Countries/CPOPC di Hotel Mulia, Jakarta. Dalam pertemuan itu, Pemerintah Indonesia bakal mendorong negara-negara produsen minyak kelapa sawit untuk melawan diskriminasi Eropa, dalam membuat standarisasi bahan bakar minyak nabati atau biofuel. Direktur Eksekutif CPOPC, Mahendra Siregar menyatakan, upaya standarisasi yang dilakukan Eropa, terhadap bahan bakar minyak nabati selama ini sangat diskriminatif terhadap minyak kelapa sawit. Lantaran, kebijakan tersebut tidak berdasarkan kajian ilmiah yang diakui secara internasional. “Kita lihat di dalam draf itu betul-betul diskriminatif dan menyulitkan dan mengeluarkan sawit dari pemenuhan biofuel di Eropa, berdasarkan satu metodologi yang sama sekali tidak scientific dan diakui secara internasional,” katanya, saat ditemui usai rapat koordinasi CPOPC di Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa 26 Februari 2019. Dia, bahkan menegaskan, keputusan yang bakal diambil oleh otoritas negara-negara Eropa tersebut sangat politis. Karenanya, ia menekankan forum CPOPC itu nantinya bakal menentang kebijakan tersebut dengan menghasilkan pernyataan bersama atau joint statement sebagai sikap tegas terhadap draf standarisasi biofuel tersebut.

“Semata-mata, keputusan politik Eropa yang tentu harus direspons dengan baik, karena risikonya tentu besar bagi negara-negara produsen sawit. Ada pernyataan bersama mengenai keseluruhan, termasuk untuk RED II (European Union’s Renewable Energy Directive II) dan delegated act-nya itu,” tegasnya. Dia pun optimistis, dengan adanya joint statement melalui pertemuan tersebut, suara penentangan Indonesia terhadap kebijakan Eropa itu akan bisa memiliki dampak, ketimbang melakukan kampanye perlawanan secara individu. Sebab ditegaskannya, Malaysia, Indonesia, dan Kolombia yang merupakan anggota CPOPC menguasai 90 persen produksi sawit dunia. “Kita bisa lihat, posisi-posisi yang ada tidak bisa menerima perlakuan seperti itu dan kita akan mengupayakan dan ambil langkah yang diperlukan untuk menetralisir diperlakukannya kebijakan yang sama sekali tidak berdasar,” ungkapnya.

https://www.viva.co.id/berita/bisnis/1125054-ri-galang-kerja-sama-lawan-diskriminasi-standarisiasi-biofuel-eropa

Bisnis | Selasa, 26 Februari 2019

JK : Butuh Waktu Panjang untuk Terapkan Biodiesel Nabati 100%

Indonesia diperkirakan membutuhkan waktu yang cukup panjang sebelum penerapan bahan bakar minyak solar dari bahan nabati 100% (B100) dapat direalisasikan. Wakil Presiden Jusuf Kalla menyebutkan penerapan bahan bakar solar akan diterapkan secara bertahap. Setelah B20 rampung maka pemerintah secara perlahan menaikkan menjadi B30. “Tentu kita mendorong. Tapi ini rencana. Diterapkan setelah B20 sampai B30 jalan. Kalau itu berhasil [baru ditingkatkan lebih tinggi],” kata Jusuf Kalla di Istana Wakil Presiden, Selasa (26/2/2019).

KILANG CILACAP

Sementara itu, Jusuf Kalla optimis Kilang Cilacap bekerjasama dengan Aramco dari Arab Saudi dapat diteruskan. JK menyebutkan Pangeran Muhammad bin Salman bukan batal datang ke Indonesia pada pertengahan Februari lalu. Sang putra mahkota hanya menunda kedatangannya. “Alasannya janji Raja Salman datang kesini 2 tahun lalu banyak yang belum,” katanya. Sebelumnya Pangeran Arab sempat bertemu dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla di sela-sela penyelenggaraan KTT G20 di Buenos Aires, Argentina pada Desember 2018. Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas perihal kerja sama pembangunan kilang minyak di Cilacap dan menghasilkan komitmen untuk mempererat hubungan antarnegara, khususnya di bidang investasi ekonomi.

https://kabar24.bisnis.com/read/20190226/15/893625/jk-butuh-waktu-panjang-untuk-terapkan-biodiesel-nabati-100-

Bisnis | Selasa, 26 Februari 2019

Gapki : Volume Ekspor Biodiesel Bisa Turun

Ekspor Biodiesel ke Uni Eropa tahun ini diproyeksikan tidak sebaik tahun lalu yang menyentuh 1,5 juta kiloliter. Akibat utamanya adalah ketetapan Renewable Energy Directive II (RED II). Wakil Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) bidang Perdagangan dan Keberlanjutan, Togar Sitanggang mengatakan kemungkinan ekspor biodiesel akan seret dibandingkan dengan tahun lalu. “2017 kan ekspor sedikit. 2018 ada ekspor karena keputusan anti dumping kemarin dicopot. Tahuj ini tergantung, ini kan tuduhan anti subsidi sedang dalam proses, kalau itu ada lagi, akan terhambat lagi. Akan stop lagi ekspor,” katanya, Selasa (26/2). Togar mengatakan kendati ekspor turun tapi tidak akan sampai nol. Menurutnya, yang pasti akan jauh lebih sedikit bahkan bisa sama dengan jumlah ekspor 2017. Sebagai catatan, ekspor biodiesel dari 164.000 kiloliter pada 2017 meningkat 851% menjadi sekitar 1,56 juta kiloliter pada 2018. Oleh sebab itu, dia berharap pemerintah dan pelaku usaha kompak dalam menghadapi hambatan dagang tersebut. Adapun Indonesia diberikan waktu sampai 8 Maret untuk melakukan delegated act sebagai respon atas RED II.

“Kami diberikan kesempatan sampai dengan 8 maret untuk menjawab. 8 maret itu dimanfaatkan oleh berbagai pihak dari sektor swasta mungkin akan dikoordinir oleh Gapki. Dan pemerintah sendiri dari Kemlu. Tapi dari dua jawaban ini harus ada sinergi untuk membuat nada jawaban yang sama,” tegasnya. Kendati peluang untuk perubahan keputusan RED II itu kecil, Togar mengatakan tidak ada salahnya untuk menjawab dibandingkan dengan diam saja. Setidaknya ada jawaban untuk menyanggah tuduhan yang terpapar dalam draft sepihak tersebut. Kalau pun tidak ada perubahan dari Uni Eropa, Togar menyebutkan bahwa pelaku usaha dan Indonesia akan melangkah maju ke WTO. “Chances-nya untuk [mengalahkan] RED II kita akan lihat dulu hasilnya. Baru nanti kan kita dari situ berproses. Siapa tau sanggahan kita masuk akal, mereka bisa terima dan meringankan,” katanya. Togar mengatakan akan menempuh berbagai upaya dan kajian akademis untuk menantang tuduhan RED yang mengkategorikan kelapa sawit sebagai tanaman beresiko tinggi.

https://ekonomi.bisnis.com/read/20190226/99/893670/gapki-volume-ekspor-biodiesel-bisa-turun

Bisnis | Selasa, 26 Februari 2019

Biodiesel, Gantungan Masa Depan Energi Nasional?

Indonesia merupakan jazirah minyak sawit yang kelak siap menggantikan posisi negara-negara Timur-Tengah dalam hal pasokan bahan bakar dunia. Tren global yang kian masif mencari bahan bakar dari sumber terbarukan, menguntungkan posisi salah satu negara pemilik perkebunan sawit terbesar di dunia ini. Bahkan, Badan Pangan Dunia (Food Agriculture Organization/FAO) menempatkan Indonesia sebagai negara produsen kelapa sawit terbesar di Asean maupun dunia, sekaligus menjadi negara eksportir terbesar. Indonesia mengungguli produsen terbesar lainnya seperti Malaysia, Thailand, Nigeria, Kolombia, dan Papua Nugini. Dalam hal energi baru terbarukan, pemerintah pun telah melirik potensi besar tersebut. Terdapat program yang mengarahkan sawit sebagai sumber energi menggantikan Bahan Bakar Minyak (BBM). Sejak 2006, pemerintah telah menerbitkan beleid berupa Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 5 Tahun 2006 tentang Bahan Bakar Nabati (BBN). Hal itu menandai dimulainya program produksi dan konsumsi BBN, di mana ditargetkan pada 2025 bisa mencapai 5% dari bauran energi nasional.

Kemudian, menyusul lahirnya Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 12 Tahun 2015 tentang mandatori BBN dalam hal ini biodiesel, sebagai pengganti solar. Dalam Permen itu disebutkan target penggunaan BBN 20% untuk kurun waktu 2016-2025 dan meningkat sebesar 30% untuk 2026-2050. Lewat payung hukum tersebut, pemerintah mengasumsikan bisa memangkas penggunaan solar sebanyak 0,21 juta kiloliter (KL), dengan pemanfaatan B35 pada 2030 untuk wilayah Jabodetabek. Berdasarkan Outlook Energi Indonesia 2018 berjudul “Energi Berkelanjutan untuk Transportasi Darat” yang dirilis Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), tercatat konsumsi energi final (tanpa kayu bakar) Indonesia pada 2016 masih didominasi oleh BBM dengan porsi 47%. Berdasarkan outlook tersebut, BPPT memperkirakan kebutuhan energi nasional pada 2050 terus meningkat sesuai dengan pertumbuhan ekonomi, penduduk, dan harga energi. Asumsinya, sejalan dengan pertumbuhan PDB rata-rata sebesar 6,04% per tahun dan pertumbuhan penduduk sebesar 0,71% per tahun selama 2016-2050, laju pertumbuhan kebutuhan energi final mencapai 5,3% per tahun.

Untuk itu, kebutuhan energi meningkat dari 795 juta Setara Barel Minyak (SBM) pada 2016, menjadi 4,5 miliar SBM pada 2050. Pada 2050, pangsa kebutuhan energi final terbesar adalah BBM yakni sebesar 40,1%, diikuti oleh listrik (21,3%), gas (17,7%), batu bara (11,0%), dan sisanya LPG, BBN, dan biomassa masing-masing di bawah 4%. Hingga 2016, penggunaan bensin mendominasi dengan pangsa 83,1%, diikuti oleh minyak solar dengan 13,7%. Pangsa ini diproyeksi relatif tetap hingga 2050. Dengan bayangan masa depan tersebut, upaya pemerintah menggalakkan program biodiesel patut diapresiasi. Apalagi, mengingat Indonesia kini merupakan negara net importer BBM sejak 2004, di mana sepertiga dari konsumsi dipasok impor. Secara sektoral, transportasi memiliki pangsa paling besar dalam konsumsi BBM, yaitu sebesar 42%, lebih tinggi dari sektor industri dengan pangsa 36%. Lagi-lagi, pemerintah boleh dikatakan jitu menelurkan program konversi penggunaan solar ke B20 yang telah berlangsung, lebih besar menyasar sektor transportasi.

Ketua Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Jongkie D. Sugiarto menilai kebijakan pemerintah sejauh ini bisa diterima oleh pelaku industri. Menurutnya, dengan melihat konsumsi BBM yang terus bertambah, penggunaan energi alternatif seperti biodiesel merupakan langkah tepat. “Kami selalu mendukung program positif tersebut,” ungkapnya kepada Bisnis, belum lama ini. Di sisi lain, pada pelaksanaannya, program B20 diakui minim keluhan. “Produsen otomotif sejauh ini belum ada yang mengajukan keluhan, artinya lancar,” tukas Jongkie. Berdasarkan outlook BPPT, yang menjadi kendala ke depannya yaitu tahap lanjutan dari B20, sebagaimana peta jalan yang telah disusun dalam peraturan. “Untuk itu, pemerintah perlu membuat formula dan kebijakan yang tidak membebani pengguna biodiesel dan produsen otomotif,” tulis laporan tersebut. Berdasarkan catatan Bisnis, selama pelaksanaan program B20, terdapat kejadian fatal yang merugikan pengguna. Pada November 2016, B20 yang beredar mengalami kontaminasi air, hal ini pun diakui sebagai kesalahan oleh PT Pertamina (Persero).

Belum Signifikan

Namun, catatan statistik belum menunjukan signifikansi penerapan biodiesel di Tanah Air. Lihat saja, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), penggunaan biodiesel belum bisa menekan importasi migas. Hal ini tergambarkan dari volume impor migas. Pada 2014, volume impor migas mencapai 48,86 juta ton. Pada 2018, volume impor komoditas itu mencapai 49,21 juta ton. Sebaliknya, dari sisi nilai, importasi migas cenderung fluktuatif mengikuti harga minyak mentah dunia. Paling besar, nilai impor migas terjadi pada 2014 dengan nilai US$43,45 miliar, sedangkan pada tahun lalu nilainya hanya sebesar US$29,86 miliar. Penggunaan B20 pun masih lamban bila ditilik dari data produksi biodiesel nasional. Sejauh ini, utilisasi pabrik biodiesel maksimal hanya 30% dari total kemampuan produksi nasional. Berdasarkan Buku Saku Energi 2018 yang diterbitkan Kementerian ESDM, total kapasitas pabrik pengolahan biodiesel mencapai 12,05 juta kiloliter (KL). Sementara itu, untuk bioethanol, total kapasitas mencapai 40.000 KL, dengan satu lokasi pabrik di Jawa Timur. Sebaliknya, dari sisi utilisasi pabrik biodiesel, jumlahnya tercatat mencapai 3,41 juta KL pada 2017. Untuk konsumsi domestik sebesar 2,57 KL dan ekspor sebanyak 187.000 KL.

Ketua Umum Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) M.P Tumanggor mengungkapkan program biodiesel merupakan visi nasional. Dari sekitar 47 juta ton produksi sawit pada 2018, program B20 telah meningkatkan konsumsi domestik. “Apalagi, visi besar biodiesel mengurangi ketergantungan impor minyak, yang berarti menyelamatkan devisa negara,” ujarnya. Sebaliknya, Tumanggor meminta pemerintah untuk mengoordinasikan program ini pada tahap selanjutnya dengan berbagai pihak, terutama pelaku industri. “Artinya, tiap teknologi, baik itu kendaraan maupun industri, harus bisa disesuaikan dengan konsumsi biodiesel,” ucapnya. Di lain pihak, perkiraan jumlah konsumsi BBM pada masa mendatang merupakan momok bagi pemerintah, beban subsidi bakal terus membengkak. Namun, pemanfaatan biodiesel secara luas dan besar, selayaknya tidak merugikan pihak manapun, termasuk masyarakat yang terpinggirkan dengan masifnya pembukaan perkebunan sawit.

https://ekonomi.bisnis.com/read/20190226/44/893576/biodiesel-gantungan-masa-depan-energi-nasional