+62 2129380882 office@aprobi.co.id

Kebijakan Biodiesel Mesti Didukung Secara Luas

Gatra | Minggu, 27 Januari 2019

Kebijakan Biodiesel Mesti Didukung Secara Luas

Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Riau, Guat Medali Emas Manurung, berharap bahan bakar B50 (bauran minyak sawit dan Solar dengan komposisi 50:50), mendapatkan dukungan publik Tanah Air. Kepada Gatra.com, Gulat, menilai B50 merupakan terobosan yang mampu menciptakan multiplier effect bagi denyut ekonomi Riau. “Sebagai sentra perkebunan kelapa sawit di Indonesia, penggunaan B50 nantinya bisa memicu sejumlah efek positif bagi Riau,” terangnya, di kantornya, Sabtu (26/01). Gulat mencontohkan, kebijakan pemerintah yang memberlakukan penerapan B20. Kebijakan semacam itu berpeluang mengerek harga Tandan Buah Segar (TBS) sawit pada kisaran Rp2 ribuan. “Kalau untuk B20 saja responnya bisa semacam itu, tentu bagi petani sawit B50 nantinya bakal melecut pendapatan ekonomi. Tembusnya B50 ini bakal memberikan harapan yang cerah tentang sawit,” tambahnya. Sebagai informasi peningkatan persentase bauran minyak sawit dengan solar, juga bertujuan untuk mengurangi impor bahan bakar minyak (BBM) terutama solar dari luar negeri.

Berdasarkan data Kementrian ESDM, produksi biodiesel 2018 mencapai 6 juta kiloliter (kl). Adapun untuk tahun 2019 Kementrian ESDM menaksir produksi biodiesel Indonesia mencapai 7,37 juta kiloliter. Penerapan penggunaan B20, membuat pemerintah mampu menghemat Rp 28,4 triliun di 2018. Penghematan tersebut terjadi lantaran berkurangnya impor solar. Ditambahkan Gulat, untuk skala nasional penggunaan biodiesel punya dua efek strategis bagi ekomomi. Pertama, menurutnya dapat mengurangi ketergantungan atas skema ekspor produk Kelapa Sawit. Kedua, mengurangi beban ekonomi dari impor solar. “Dengan banyaknya serapan CPO pada biodiesel untuk pasar dalam negeri, maka ketergantungan atas ekspor bakal kurang. Ekspor CPO juga kerap dilanda kampanye negatif, dan campur tangan terhadap haga komoditas Kelapa Sawit kerap terjadi,” ujarnya.

https://www.gatra.com/rubrik/ekonomi/384516-Kebijakan-Biodiesel-Mesti-Didukung-Secara-Luas

Tribun Kaltim | Sabtu, 26 Januari 2019

Cocok jadi Lokasi Pabrik Biodiesel

Ketua Gabungan pengusaha kelapa sawit Indonesia (Gapki) Pusat, Joko Supriyono mengungkapkan, prospek industri sawit di masa datang. Menurut Joko, sawit akan terus diperlukan, lantaran telah menjadi kebutuhan pokok sehari-hari. “Malah sekarang sawit juga digunakan sebagai sumber energi,” kata Joko, di sela-sela Musyawarah Cabang (Mus-cab) V Gapki Kaltim, Jumat (25/1). Soal fluktuasi harga, menurut Joko, hal tersebut sangat biasa dalam bisnis. “Naik turunnya harga bukan isu krusial di industri sawit yang sudah berumur 50 tahun ini,” kata Joko. Joko juga menyarankan Pemprov Kaltim menyuarakan industri sawit Kaltim, di level nasional. Tujuannya, agar Kaltim menjadi lokasi pembangunan pabrik-pabrik biodiesel. Pasalnya, kata Joko, saat ini pabrik Biodiesel selama ini masih terkonsentrasi di Indonesia bagian barat “Kami sarankan, Gubernur (Kaltim) saat nanti bicara di level nasional perlu mendorong Kaltim menjadi tempat dibangun pabrik baru biodiesel. Selama ini pabrik terkonsentrasi di barat. Jadi, saat harus suply ke Indonesia timur, agak keteteran,” ungkap Joko.

Sebagai salah satu pusat perkebunan sawit di Indonesia, lanjut Joko, Kaltim bisa mendukung program Biodiesel 20 (B20) yang dicanangkan pemerintah, dengan menjadi salah satu pusat lokasi pabrik biodiesel. “Jadi, Kaltim harus jadi penyuplai Biodiesel untuk mendukung Program B20, yang tahun depan sudah menjadi B30,” tutur Joko. Sementara itu, Muhammad Sjah Djafar kembali terpilih sebagai Ketua Gabungan pengusaha kelapa sawit Indonesia (Gapki) Kaltim, periode 2018-2023. Djafar terpilih secara aklamasi dalam Musyawarah Cabang (Muscab) V Gapki Kaltim. Muscab ini berlangsung di Hotel Midtown Samarinda, Jumat (25/1). Dalam Muscab tersebut, Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi menyeru pengusaha kelapa sawit untuk bernaung di dalam organisasi. Contohnya Gapki. Organisasi, menurut Hadi, akan memudahkan koordinasi antara pemerintah dengan pengusaha. “Contohnya membahas penggunaan jalan umum untuk angkutan sawit. Kalau dibiarkan, jalan nanti jadi rusak. Tapi kalau distop, perekonomian terganggu. Nah, dengan adanya organisasi seperti Gapki ini, persoalan ini bisa dikomunikasikan dengan pemerintah, sehingga bisa dicari jalan keluarnya,” tutur Hadi.

Medanbisnisdaily | Sabtu, 26 Januari 2019

Mobil Berbahan Bakar B50 Jajal Medan-Jakarta

Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) mengujicoba penggunaan bahan bakar biodiesel yang menggunakan 50% minyak sawit (B50) yang berbahan minyak sawit ke mobil merek Innova Reborn produksi terbaru dari Toyota. Pengujian dilakukan dengan cara uji jalan atau menjajal jalan dari Medan ke Jakarta dan sebaliknya sejauh 5.000 kilometer (km), dimulai dari kantor PPKS di Jalan Brigjen katamso Medan, Jumat (25/1) pagi. “B50 kali ini diformulasikan peneliti muda kami bernama Anshori Nasution. Dia baru saja lulus dari satu universitas di Jepang. Formulasinya disebut B50, karena untuk kelayakan pengisian bahan bakar minyak (BBM) kendaraan per liter terdiri dari 50% solar dan 50% biodesel,” kata Direktur PPKS Dr Hasril Hasan Siregar kepada sejumlah wartawan sebelum pelaksanaan uji jalan kendaraan berbahan bakar B50 tersebut.

Katanya, mobil yang dibawa menjelajahi Pulau Sumatera hingga ke Jakarta tersebut diproyeksikan kembali pada 31 Januari 2019. Saat itu Hasril didampingi Anshori Nasution, Ketua SP-BUN PPKS Ilham Lubis, Darwin Pohan, Edy Supriyanto, Suhardiman, dan belasan peneliti lainnya dari PPKS. Dia mengemukakan, uji kelaikan jalan kendaraan berbahan bakar B50 ini didukung oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan) Kementerian Pertanian dan holding PTPN. Kata Hasril, saat ini Balitbangtan dan holding PTPN berusaha untuk meningkatkan nilai tambah dan penggunaan minyak mentah sawit atau crude palm oil (CPO) untuk dalam dan luar negeri. Dari informasi yang ia dengar, penerapan B20 saat ini saja sudah mampu meningkatkan serapan CPO domestik sebanyak 8 juta ton liter. Bila B50 diterapkan, ia yakin serapan CPO akan terdongkrak lebih dua kali lipat. “Kalau serapan CPO di domestik menguat, maka saya yakin harga TBS (tandan buah segar -red) milik petani di Sumatera Utara dan seluruh Indonesia pun akan naik stabil. Selain itu, kalau sudah tinggi serapan CPO domestik, kita bisa abaikan pasar Eropa dan Amerika. Kita bisa abaikan black campaign dan seluruh fitnah yang ditujukan ke industri perkebunan sawit kita,” ujar Hasril.

Mengenai tim uji kelayakan, dia menyebutkan, Anshori Nasution dan tim dijadwalkan diterima oleh Kepala Balitbangtan Kementan yang juga Komisaris Holding PTPN Prof Dr M Syakir. “Karena Balitbangtan juga mendukung penelitian ini. Pak Syakir sangat mendukung kami, menyemangati kami,” ujar Hasril. Sementara Anshori Nasution mengatakan, mobil Toyota Innova Reborn yang mereka pakai selama perjalanan akan menjalani serangkaian tes. “Kami tidak ada melakukan utak-atik mesin mobil ini. Semuanya asli dari pabrikan,” ujar Anshori. Karena itu, Anshori mengatakan selama perjalanan akan dilakukan uji emisi untuk membuktikan bahwa B50 ramah lingkungan. Ia juga akan melakukan pemeriksaan injektor dan hal-hal terkait mesin mobil sebagai bukti bahwa B50 tidak merusak mesin, bahkan justru mengawetkan mesin mobil. Kata dia, uji jalan ini pernah mereka lakukan beberapa tahun yang lalu, namun dengan kadar biodiesel yang berbeda. Sekitar tahun 2003 atau 2004 mereka pernah menerapkan B100 untuk sebuah traktor, dan berlangsung sukses. Tidak ada kerusakan mesin dan hal spesifik lainnya. Lalu, ungkap Anshori, PPKS pernah memformulasikan B10 dan diterapkan untuk sejumlah truk, juga berhasil. PPKS, kata dia, semakin semangat melakukan sejumlah penelitian terkait biodiesel berbasis sawit. Apalagi saat ini pemerintah sudah menerapkan B20 ke sejumlah industri PSO dan non-PSO, dan dijadwalkan akan menerapkan B30 untuk hal yang sama.

http://www.medanbisnisdaily.com/news/read/2019/01/26/366477/mobil_berbahan_bakar_b50_jajal_medan_jakarta/

Tribun Pontianak | Sabtu, 26 Januari 2019

Agro Industri Sawit Menuju Energi Terbarukan

Kelapa sawit dinilai merupakan alternatif sumber energi yang paling baik untuk menggantikan sumber energi fosil yang tak lama lagi akan habis sebab tanaman ini memiliki produktifivitas yang tinggi dan ramah lingkungan. Keterbatasan bahan bakar fosil sebagai salah satu sumber energi yang tidak dapat diperbarui di Indonesia menjadikan wacana untuk menciptakan sumber energi alternatif dari bahan baku lain yang jumlahnya masih melimpah dan dapat diperbarui. Salah satu sumber energi alternatif tersebut adalah bahan bakar nabati. Biofuel atau bahan bakar nabati sering disebut energi hijau karena asal-usul dan emisinya bersifat ramah lingkungan dan tidak menyebabkan peningkatan pemanasan global secara signifikan. (Anindita Pramesti Putri Nugroho, dkk. 2014). Pemilihan minyak kelapa sawit sebagai sumber energi alternatif sangat tepat dilakukan di Indonesia karena Indonesia merupakan negara penghasil minyak kelapa sawit terbesar kedua di dunia setelah negeri Jiran Malaysia. Tahun 2010 diproyeksikan produksi minyak sawit Indonesia mencapai 12 juta ton/tahun, selain itu pembuatan bahan bakar dari minyak sawit lebih ramah lingkungan karena bebas dari nitrogen dan sulfur. Minyak sawit memiliki rantai hidrokarbon panjang yang memungkinkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar nabati (biofuel).

Komposisi asam lemak dalam minyak sawit yang paling tinggi adalah asam oleat 55%. Kandungan asam oleat yang tinggi ini juga menjadi dasar pertimbangan untuk digunakan sebagai bahan baku dalam penelitian produksi biofuel dari minyak kelapa sawit. Kini banyak negara mulai mengembangkan BioEco Energy (biofuel), tambahnya, sumber energi tersebut dianggap yang paling tepat menggantikan energi fosil karena mudah diproduksi karena berasal dari sumber daya alam hayati dan sangat ramah terhadap lingkungan. Salah satu bahan dasar yang memiliki potensi paling tinggi untuk produksi biofuel, kata Ernan, adalah minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO). Uni Eropa, misalnya, memutuskan untuk memperpanjang larangan penggunaan biofuel berbasis CPO hingga 2030. Keputusan tersebut secara resmi merevisi rencana sebelumnya yang melarang penggunaan CPO sebagai bahan dasar biofuel mulai 2021. Revisi larangan tersebut tertuang dalam pertemuan tripartit antara Komisi Eropa, Parlemen Eropa, dan Dewan Uni Eropa yang digelar pada 14 Juni 2018 lalu. Larangan penggunaan berbasis minyak kelapa sawit tersebut akan berdampak kepada Indonesia.

Sebab, sawit merupakan salah satu komoditas ekspor terbesar bagi Indonesia Pengembangan industri kelapa sawit nasional sangat prospektif karena saat ini pemerintah Indonesia sedang menjalankan program pengembangan biofuel (biodisel) yang menggunakan CPO sebagai bahan bakunya. Biofuel dinilai sangat efesien karena menggunakan bahan-bahan yang melimpah di Indonesia dan dapat diperbarui. Kebijakan pemerintah terkait pencampuran CPO ke solar sebesar 20 persen (B20) diharapkan tidak hanya demi kepentingan industri sawit dalam negeri. Kebijakan ini juga harus memperhatikan soal ketahanan energi nasional yang juga menjadi masalah serius ke depan. Salah satu beban berat ada di pundak Pertamina. Sebagai satu-satunya badan usaha milik pemerintah yang bertugas mendistribusikan BBM di dalam negeri, Pertamina diharapkan mampu menyukseskan penggunaan bahan bakar biodiesel B20 di seluruh wilayah Indonesia. Pertamina mengklaim, saat ini 112 terminal BBM miliknya telah siap mengolah minyak sawit atau Fatty Acid Methyl Esters (FAME) untuk dicampur ke BBM bersubsidi atau Public Service Obligations (PSO) dan BBM non-PSO. Namun, saat ini baru 69 terminak BBM yang sudah menerima penyaluran FAME.

Sebagian besar daerah yang belum tersalurkan FAME berada di kawasan timur seperti Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua, dan Sulawesi. Total kebutuhan FAME Pertamina untuk dicampurkan ke solar subsidi dan non subsidi yaitu sekitar 5,8 juta kl per tahun. Di sisi lain, Pertamina juga akan menerapkan digitalisasi pada 5.518 SPBU atau 75 ribu nozzle di seluruh Indonesia. Digitalisasi ini untuk mengoptimalkan pemantauan ketersediaan bahan bakar B20 di tiap SPBU Pertamina. Menilik kesiapan infrastruktur Pertamina di hulu hingga hilir dalam mendukung program mandatori B20 sepertinya tidak perlu diragukan lagi. Namun, kendalanya justru ada pada kondisi geografis Indonesia. Untuk menyukseskan pemakaian bahan bakar B20, Pertamina gencar mensosialisasikan penggunaan B20 kepada masyarakat. Sosialisasi yang gencar ini untuk menampik anggapan bahwa penggunaan B20 bisa mengakibatkan mesin rusak. Mengenai dampak penggunaan B20 terhadap mesin, kalangan akademisi menilai jika kualitas bahan bakar nabati yang digunakan bagus tidak ada masalah untuk mesin diesel modern yang banyak beredar saat ini.

Konsumen bisa langsung menggunakan bahan bakar biodiesel B20 tanpa perlu melakukan mofidikasi pada mesin. Bisa dikatakan B20 merupakan bahan bakar yang ramah terhadap mesin karena lebih bersih dan tidak menyebabkan mesin cepat panas. Sejarah mencatat Indonesia pernah menjadi salah satu penguasa bahan bakar fosil di dunia. Di masa mendatang, tidak mustahil predikat sebagai penguasa bahan bakar bisa kembali disandang Indonesia. Namun bukan sebagai penguasa bahan bakar fosil, melainkan penguasa bahan bakar nabati. Apalagi saat ini, Indonesia berkontribusi sebesar 48 persen dari produksi CPO dunia dan menguasai 52 persen pasar ekspor minyak sawit. Oleh karena itu, Indonesia berpeluang menjadi pusat industri pengolahan sawit global untuk keperluan bahan bakar terbarukan.

http://pontianak.tribunnews.com/2019/01/26/agro-industri-sawit-menuju-energi-terbarukan?page=all

Kontan | Sabtu, 26 Januari 2019

Harga BBN Februari untuk Biodiesel Rp 7.015 per liter dan Bioetanol 10.235 per liter

Pemerintah menetapkan besaran Harga Indeks Pasar Bahan Bakar Nabati (HIP BBN) untuk dipergunakan dalam pelaksanaan mandatory B20 dan berlaku untuk pencampuran Minyak Solar baik Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu maupun Jenis Bahan Bakar Minyak Umum. “Pemerintah telah menetapkan besaran HIP BBN untuk bulan Februari 2019, untuk Biodiesel sebesar Rp 7.015 per liter dan untuk Bioetanol Rp 10.235 per liter. Ketetapan ini mulai efektif berlaku sejak 1 Februari 2019,” ujar Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik Dan Kerjasama Kementerian ESDM, Agung Pribadi, akhir pekan lalu. Agung menambahkan, HIP BBN Biodiesel untuk bulan Februari 2019 ini, meningkat dari bulan sebelumnya dengan selisih sebesar Rp 756 per kilo gram (kg). kenaikan ini lanjut Agung dipicu oleh naiknya harga rata-rata crude palm oil (CPO) Kharisma Pemasaran Bersama (KPB) periode 15 Desember 2018 hingga 14 Januari 2019 yang mencapai Rp6.628 per kg. Besaran harga HIP BBN untuk jenis Biodiesel tersebut dihitung menggunakan formula HIP = (Rata-rata CPO KPB + 100 USD/ton) x 870 Kg/m3 + Ongkos Angkut, sedangkan untuk jenis Bioethanol menggunakan formula HIP = (Rata-rata tetes tebu KPB periode 3 bulan x 4,125 Kg/L) + 0,25 USD/Liter sehingga didapatkan Rp 10.235 per liter untuk HIP BBN bulan Februari 2019. “Besaran ongkos angkut pada formula perhitungan harga Biodiesel mengikuti ketentuan dalam Keputusan Menteri ESDM No. 350 K/12/DJE/2018 dan konversi nilai kurs menggunakan referensi rata-rata kurs tengah Bank Indonesia periode 15 Desember 2018 s.d.14 Januari 2019,” jelas Agung

https://industri.kontan.co.id/news/harga-bbn-februari-untuk-biodiesel-rp-7015-per-liter-dan-bioetanol-10235-per-liter

Sawitindonesia | Jum’at, 25 Januari 2019

PPKS Uji Jalan Kendaraan B50, Tempuh Jarak 5.000 Km

Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) menggelar uji jalan kendaraan berbahan biodiesel campuran 50% (B50) untuk menempuh jarak 5.000 km, dari Medan ke Jakarta dan kembali ke Medan. Melalui uji jalan ini, PPKS ingin memperoleh data hasil penelitian yang baik berkaitan penggunaan B50 supaya dapat dipakai lebih awal. Pelepasan kendaraan berbahan bakar B50 berlangsung di kantor PPKS di Medan, Jumat (25 Januari 2019). Tiba di Jakarta, kendaraan akan diterima oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementan Prof. Dr. M. Syakir, yang juga Komisaris Holding PTPN). Kegiatan uji jalan (road test) biodiesel B50 ini didukung oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian, dan Holding PT. Perkebunan Nusantara (Holding PTPN) yang saat ini berusaha untuk meningkatan nilai tambah dan penggunaan CPO untuk dalam dan luar negeri. Hasril Hasan Siregar, Direktur PPKS, menuturkan sebagai lembaga riset (PPKS), road test B50 bertujuan melengkapi data penelitian biodiesel, mendukung pemerintah meningkatkan penggunaan biodiesel, dan sosialisasi mengenai keunggulan dan manfaat produk riset kelapa sawit.

“Persiapan road test Secara intensif baru 1-2 bulan ini, tapi sebenarnya PPKS punya pabrik mini biodiesel untuk penelitian sejak 2003,” ungkap Hasril. Dijelaskan Hasril, biodiesel merupakan bahan bakar alternatif yang ramah lingkungan, tidak beracun dan dibuat dari minyak nabati. Secara kimia biodiesel termasuk dalam golongan mono alkil ester atau metil ester dengan panjang rantai karbon antara 12 sampai 20. Hal ini yang membedakannya dengan petroleum diesel (solar) yang komponen utamanya adalah hidrokarbon. PPKS secara khusus sejak tahun 1992 mengembangkan biodiesel minyak sawit yang di uji coba sejak tahun 2001 untuk mesin-mesin pertanian dan angkutan barang bersamaan dengan diadakannya Seminar Internasional Biodiesel di Medan. Pada akhir tahun 2004 telah dilakukan road test (uji jalan) Medan-Jakarta dengan menggunakan biodiesel B10 (kandungan biodiesel 10% dan 90% adalah solar) pada kenderaan truk dan penumpang dengan hasil yang menggembirakan. Dan juga pada tahun 2007 dilakukan juga road test biodiesel B10 dengan kendaraan penumpang yang memiliki teknologi mesin yang lebih modern, dengan hasil memuaskan. Tahun 2019, penggunaan biodiesel ditargetkan sebesar 30% (B30), dan seterusnya hingga tahun 2025 sebesar 50% (B50).