+62 2129380882 office@aprobi.co.id

Kebijakan penambahan porsi biodiesel 30% bisa mengerek harga CPO:

Kebijakan penambahan porsi biodiesel 30% bisa mengerek harga CPO: Arahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang meminta porsi biodiesel sebanyak 30% dari BBM berpotensi menggerakkan harga CPO dunia. Pasalnya, sesuai hukum suplai dan permintaan, bakal terjadi penarikan suplai yang besar dari Indonesia dan memicu kekurangan stok global dan kenaikkan harga internasional. Ketua Umum Aprobi MP Tumanggor menyatakan atas arah kebijakan tersebut, pihaknya menyambut baik ditingkatkannya porsi biodiesel. “Bila B30 jadi diterapkan, maka harga CPO bisa naik karena mengikuti hukum supply dan demand karena ada kebutuhan besar di Indonesia,” kata Tumanggor. Selama ini program mandatory biodiesel 20% (B20) tengah dijalankan dan kini mendapat dorongan untuk ditingkatkan hingga mencapai 30% (B30). Asal tahu, harga CPO kini dalam tren melemah. Mengutip informasi dari MPOC, harga CPO per 9 Juli berada di posisi RM 2.268 per metrik ton, artinya sepanjang tahun 2018 harga sudah turun 10,43% dari posisi RM 2.532 di awal tahun ini. Sedangkan mengacu pada bursa derivatif Malaysia, untuk harga CPO kontrak pengiriman September dihargai RM 2.242 per ton. Harga ini terus turun. Adapun biodiesel merupakan produk turunan dari CPO. Tahun ini, produksi CPO diperkirakan bakal mencapai 40 juta ton. Aprobi memperkirakan, serapan biodiesel dalam negeri mencapai 3,5 juta kiloliter pada 2018. Sebanyak 2,8 juta-3 juta kiloliter ditujukan untuk PSO sementara 500.000 kiloliter akan diserap untuk non PSO. Namun sesungguhnya, kapasitas produksi biofuel dalam negeri adalah sebesar 11 juta ton. Selama ini sebanyak 20% dari porsi tersebut digunakan untuk BBM. (KONTAN)

http://industri.kontan.co.id/news/kebijakan-penambahan-porsi-biodiesel-30-bisa-mengerek-harga-cpo

Pengusaha siap penuhi permintaan Jokowi tingkatkan porsi biodiesel jadi 30%: Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengeluarkan arahan untuk mengkaji penambahan porsi biodiesel dalam BBM menjadi 30% atau kerap dikenal sebagai B30. Asosiasi produsen biofuel menyatakan siap menyanggupi permintaan tersebut. Ketua Umum Aprobi MP Tumanggor menyampaikan bahwa produsen biofuel Indonesia siap menghadapi permintaan tersebut. Pasalnya, mengikuti porsi biofuel dalam BBM selama ini di kisaran 20% tidak menjadi masalah dari sisi produsen kelapa sawit. “Kapasitas produksi kami 11 juta ton per tahun, 30% itu paling tinggi artinya butuh sekitar 6 juta ton,” kata Tumanggor. Menurutnya, porsi tersebut tidak akan menganggu produsen biofuel maupun sektor kelapa sawit. Adapun ia memperkirakan tahun ini produksi kelapa sawit bakal mencapai 40 juta ton. Angka ini merangkak naik dari capaian tahun sebelumnya di kisaran 38 juta ton. Adapun mengutip pemberitaan Kontan sebelumnya, dengan penggunaan B30 menggantikan B20, maka kondusmi biodiesel akan meningkat menjadi 500.000 ton per tahun. Atas perhitungan teresbut, Tumanggor optimis pihaknya dapat mendorong realisasi dari kebijakan yang diyakini bisa mengurangi ketergantungan sektor migas pada impor serta mengurangi polusi kendaraan. Asal tahu, tahun ini sektor minyak dari sumber nabati mendapatkan suntikan berkat dipatahkannya larangan biofuel oleh Uni Eropa, setidaknya hingga tahun 2030 dari sebelumnya di tahun 2021. Berkat itu, Indonesia kembali memiliki kesempatan untuk melakukan ekspor bahan bakar tersebut setelah sempat vakum ekspor dalam beberapa tahun terakhir. APROBI memperkirakan dapat melakukan ekspor 500.000 ton ke Eropa tahun ini. Adapun Tumanggor yakin penambahan permintaan biofuel dalam negeri ini tidak akan menganggu porsi ekspor tersebut. (KONTAN)

https://industri.kontan.co.id/news/pengusaha-siap-penuhi-permintaan-jokowi-tingkatkan-porsi-biodiesel-jadi-30

Kebijakan B30 BBM bakal tingkatkan serapan minyak sawit: Wacana penambahan porsi biodiesel menjadi sebanyak 30% untuk campuran di BBM, disanggupi pengusaha sawit. Ketua Umum Gapki Joko Supriyono menyampaikan, produksi CPO sangat mencukupi untuk penambahan tersebut. “Kuncinya bukan di bahan baku, tapi di serapan pasar nantinya,” kata Joko. Memang selama ini penyerapan biodiesel relatif bergantung pada sektor transportasi. Berkat aturan mandatori biodiesel 20% (B20) yang telah diterapkan untuk BBM, penyerapan komoditas minyak nabati ini banyak fokus di sektor kendaraan. Maka dengan penambahan porsi menjadi 30%, otomatis pasar biodiesel bakal makin melonjak. Sebelumnya, Aprobi memperkirakan serapan biodiesel dalam negeri mencapai 3,5 juta kiloliter. Perinciannya sebanyak 2,8 juta kl-3 juta kl ditujukan untuk PSO sementara 500.000 kl akan diserap untuk kebutuhan non PSO. Dengan penggunaan B30 menggantikan B20, maka konsumsi biodiesel diperkirakan bakal meningkat sebesar 500.000 ton per tahun. Tahun ini Aprobi menargetkan produksi biodiesel mencapai 3,5 juta kiloliter. Padahal kapasitas produksinya sesungguhnya bisa mencapai hingga 11 juta ton. (KONTAN)

https://nasional.kontan.co.id/news/kebijakan-b30-bbm-bakal-tingkatkan-serapan-minyak-sawit

Jokowi Minta Kandungan Biodiesel Ditingkatkan Jadi 30 Persen: Presiden Joko Widodo meminta kandungan biodiesel di BBM ditingkatkan menjadi 30 persen sebagai satu langkah menghadapi tekanan ekonomi global. “Bapak Presiden juga sampaikan adalah terkait dengan biodiesel, dimana penggunaan biodiesel 20 persen, dan sekaligus juga dikaji penggunaan biodiesel ke 30 persen,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto usai rapat terbatas yang membahas tekanan ekonomi global terhadap kurs rupiah dan ekonomi nasional yang dipimpin Presiden Joko Widodo di Istana BogorAirlangga mengatakan pemerintah akan meningkatkan konsumsi daripada biodiesel sebesar 500.000 ton per tahun. “Nah, ini yang Bapak Presiden minta untuk segera dibuatkan kajiannya,” kata Menperin yang didampingi Kepala BKPM Thomas Lembong untuk menyampaikan hasil rapat terbatas yang menyikapi kondisi perekonomian, baik makro maupun mikro di dunia dan dalam negeri. Selain itu, kata Menperin, dalam rapat juga diminta mengkaji industri-industri nasional yang bisameningkatkan utilisasinya, melakukan ketersediaan bahan baku di dalam negeri, contohnya korporasi-korporasi seperti di Tuban yang bisa menyediakan bahan baku Petrokimia maupun BBM. Airlangga mengungkapkan bahwa rapat terbatas yang dipimpin Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla ini membahas upaya untuk memperkuat perekonomian nasional, juga memberi ketentraman kepada industri nasional, atau para pengusaha serta iklim investasi. “Beberapa catatan dari rapat tadi adalah bagaimana kita meningkatkan ekspor dan juga melakukan optimalisasi terhadap impor, dan juga mengembangkan substitusi impor agar perekonomian semakin kuat,” kata Airlangga. Menperin mengatakan bahwa Presiden sudah menyampaikan untuk melakukan optimalisasi “tool fiscal”, baik berbentuk bea keluar, bea masuk, maupun harmonisasi bea masuk itu sendiri, agar industri mempunyai daya saing dan mampu melakukan ekspor. Menperin juga mengatakan bahwa upaya pemerintah dalam menghadapi tekanan ekonomi global ini adalah dengan melakukan jaminan terhadap ketersediaan bahan baku dan memberikan insentif-insentif agar expor bisa ditingkatkan. Terkait investasi, lanjut Menperin, akan memberikan insentif untuk melakukan relokasi pabrik, misalnya dari Jawa, industri yang sudah padat karya dari wilayah Jawa Barat ke wilayah lain, termasuk misalnya Jawa Tengah. “Pemerintah juga akan memberikan insentif untuk usaha-usaha kecil menengah, terutama di bidang furniture, misalnya nanti SVLK (Sistem Verifikasi Legalitas Kayu) itu akan dibiayai atau disubsidi oleh pemerintah,” jelasnya. (SKALANEWS)

https://skalanews.com/detail/ekonomi-bisnis/energi/309186-Jokowi-Minta-Kandungan-Biodiesel-Ditingkatkan-Jadi-30-Persen

Jokowi Minta Penggunaan Biodiesel Digenjot, Ini Tantangannya: Presiden Joko Widodo menyiapkan langkah-langkah untuk menghadapi nilai tukar dolar AS yang terus menguat terhadap rupiah. Salah satu kebijakan yang akan diambil adalah mengembangkan barang-barang substitusi impor. Dengan begitu, impor barang-barang yang menguras devisa dapat dikurangi. Misalnya untuk menekan impor bahan bakar minyak (BBM), Jokowi meminta agar penggunaan biodiesel kelapa sawit untuk campuran BBM ditingkatkan. Program mandatori biodiesel 20% (B20) yang sekarang sudah dijalankan bakal ditingkatkan hingga 30% (B30). Terkait hal ini, Dirjen EBTKE Kementerian ESDM Rida Mulyana mengatakan, program B30 sebenarnya direncanakan baru akan dijalankan pada 2020. Namun sesuai arahan dari Jokowi, pihaknya berupaya mempercepat penerapan B30. “Peraturan Menteri yang ada menyatakan B30 direncanakan dimulai 2020. Mempertimbangkan situasi ekonomi sekarang, Presiden meminta agar kita mengkaji penggunaan B30 segera. Terjemahan kami penerapan B30 agar bisa dipercepat,” kata Rida. (KUMPARAN)

https://kumparan.com/@kumparanbisnis/jokowi-minta-penggunaan-biodiesel-digenjot-ini-tantangannya-27431110790542340

Diplomasi Sawit Indonesia: Lobi intensif yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk sementara berhasil menunda penghapusan penggunaan biodiesel berbasis minyak sawit di Uni Eropa. Mereka sepakat menundanya sebagai salah satu jenis energi terbarukan untuk transportasi sampai 2030. Kesepakatan itu dituangkan dalam Arahan Energi Terbarukan II (Renewable Energy Directive/RED II). Namun pemerintah jangan lantas merasa puas dan jemawa atas hasil ini. Masih banyak tantangan perdagangan global yang membuka peluang terjadinya hambatan yang sama terhadap minyak sawit dari Indonesia. Hambatan itu bisa berupa blokade dagang atau peningkatan tarif bea masuk. Misalnya, Amerika Serikat telah memutuskan pengenaan tarif bea masuk antidumping sebesar 50,7 persen terhadap biodiesel dari Indonesia. Serangan terhadap minyak sawit gencar terjadi karena merebaknya isu penggundulan hutan, peningkatan emisi gas rumah kaca, pelanggaran hak asasi manusia, dan praktik dumping dalam tata kelolanya. Isu ini dimainkan oleh negara pesaing untuk menekan industri minyak sawit Indonesia di pasar global. Pemerintah kelihatan kewalahan menghadapi serangan itu karena praktik di lapangan juga menunjukkan masalah tersebut. Tidak bisa dinafikan, pembukaan perkebunan sawit telah merusak kawasan hutan dan mengancam keseimbangan ekosistem. Kajian Auriga pada 2018 menemukan sekitar 6,9 juta hektare kawasan hutan sudah dilepaskan untuk perkebunan sawit dan 3,4 juta hektare menerabas kawasan hutan secara ilegal. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada 2017 mencatat angka deforestasi di Indonesia seluas 479 ribu hektare. Angka ini setara dengan 435 ribu kali luas lapangan sepak bola atau tiap hari kita kehilangan hutan sebanyak 1.120 kali luas lapangan sepak bola. Pemicunya adalah pembukaan kebun sawit. Tata kelola industri biodiesel juga banyak polemik. Tujuannya sebagai sumber energi terbarukan yang ramah lingkungan tak tercapai. Musababnya adalah bahan bakunya masih berasal dari kebun sawit di kawasan hutan dan gambut yang dibuka dengan cara membakar. Pengembangan biodiesel juga menggunakan dana subsidi yang mencapai Rp 10 triliun setiap tahun yang bersumber dari dana perkebunan sawit. Menurut kajian Komisi Pemberantasan Korupsi pada 2016, dana tersebut bukan untuk subsidi energi karena tidak ada dasar hukumnya. Keberhasilan diplomasi Indonesia di Uni Eropa terjadi bukan karena kita mampu meyakinkan mereka mengenai berbagai tuduhan, tapi dampak lobi pemerintah lewat Vatikan. Vatikanlah yang memfasilitasi pertemuan Indonesia dengan Uni Eropa. Isunya pun memakai pendekatan agama, radikalisme, dan kemiskinan. Tentu cara diplomasi semacam ini tidak selamanya dapat digunakan. Kita tidak boleh membiarkan negara lain menyerang komoditas minyak sawit Indonesia. Namun kita juga perlu memperbaiki tata kelolanya. Kunci masalahnya adalah tata kelola lahan. Keberadaan kebun sawit sebagai pemicu deforestasi dan penyebab kebakaran hutan dan lahan harus dihentikan. Caranya adalah melakukan moratorium sawit. Moratorium bukan sekadar menghentikan izin pembukaan lahan baru, tapi juga instrumen untuk mengevaluasi semua izin yang sudah terbit. Bagi izin kebun sawit yang terindikasi melakukan pelanggaran, penegakan hukum jadi penyelesaiannya. Kebun rakyat perlu dikecualikan karena harus ada resolusi agraria untuk menyelesaikannya. (TEMPO)

https://kolom.tempo.co/read/1105674/diplomasi-sawit-indonesia?KolomUtama&campaign=KolomUtama_Click_1

Melirik Bioetanol sebagai Aternatif Energi: Bioetanol bisa menjadi salah satu alternatif yang bisa dipakai sebagai bahan bakar bagi kendaraan yang ramah lingkungan. Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika Kementerian Perindustrian Harjanto mengatakan bila banyak kendaraan di berbagai wilayah di Nusantara dapat menggunakan bioetanol, maka hal terebut ke depannya juga bakal mengurangi ketergantungan importasi BBM. Bioetanol yang merupakan salah satu bahan bakar yang dihasilkan dari tumbuhan. Harjanto mengatakan penggunaan bioetanol juga melibatkan petani di berbagai kawasan Nusantara sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan petani. “Kita banyak sumber seperti bioetanol,” kata Harjanto. Ia mengemukakan bahwa untuk jenis kendaraan ramah lingkungan yang sedang dikembangkan tidak terfokus kepada satu hal tetapi memiliki berbagai alternatif. Hal tersebut, lanjutnya, agar para konsumen ke depannya juga bisa menentukan mana yang paling cocok bagi mereka. Sebelumnya, Anggota Komisi VII DPR Mukhtar Tompo menyatakan Kementerian ESDM akan datang ke Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan untuk meneliti potensi pohon Lontar yang akan menjadi sumber enegi etanol. “Saya sudah mendiskusikan potensi pohon Lontar ini dengan Pak Menteri Jonan dan beliau menyambut baik usulannya dengan membentuk tim ahli guna melakukan penelitian lebih lanjut,” ujar Mukhtar Tompo. Ia mengatakan melimpahnya pohon lontar di daerah asalnya di Kabupaten Jeneponto menjadi nilai tambah tersendiri, apalagi masyarakat Sulawesi Selatan sudah lebih mengenal iklim di Jeneponto. Mukhtar mengungkapkan warga Kabupaten Jeneponto sejak lama telah menjadikan pohon Lontar sebagai salah satu sumber penghasilan. Namun tidak sedikit yang mengambil manfaat positif lontar. Dia menyebutkan salah satu manfaat positifnya adalah potensinya menghasilkan sumber energi terbarukan seperti bioetanol. Nira pohon lontar juga bisa menjadi bioetanol untuk medik. (REPUBLIKA)

https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/migas/18/07/10/pbn8ak368-melirik-bioetanol-sebagai-aternatif-energi