+62 2129380882 office@aprobi.co.id

Kelapa Sawit, Dibenci tapi Dirindu

Bisnis Indonesia | Selasa, 7 Mei 2019

Kelapa Sawit, Dibenci tapi Dirindu

Indonesia telah bergantung ke perkebunan kelapa sawit. Kelapa Sawit menjadi modal pembangunan di daerah pada masa lalu, ceruk devisa nonmigas di masa kini, dan ketahanan energi di masa depan. I Made Gunartha (55), seorang petani di Desa Belantik, Pasangkayu, Mamuju menceritakan bahwa kisah hidupnya yang berubah drastis sejak nekat ikut program perkebunan inti rakyat transmigrasi (PIR-TRANS). Di gazebo rumah yang penuh ukiran khas Bali itu, Gunartha menceritakan bahwa tanpa kelapa sawit, dia tidak akan hidup berkecukupan. “Saya bertransmigrasi dari Nusa Penida [Bali] ke Mamuju [Sulawesi Barat] pada November 1988. Setelah menikah, saya langsung ke sini karena di sana [Bali] tidak punya apa-apa,” kenang Gunartha. Dia mendapatkan lahan seluas 2 hektare untuk ditanami sawit plus 500 meter untuk pekarangan. Dia menjadi petani plasma untuk PT Unggul Widya Teknologi Lestari (UWTL). Ketika itu, penghasilan per bulan hanya Rp2.000. Untuk menyiasati penghasilan yang masih kecil itu, dia juga bekerja borongan sebagai tenaga harian Rp9.500 per kavling. Pendapatannya pada 1989 maksimum RplO.000 per bulan, belum dipotong cicilan kredit bank untuk lahan.

Menurutnya, itu jauh lebih baik daripada menjadi pengangguran di kampung halaman. Maklum saja, transmi- grasi identik dengan program “pembuangan orang miskin”. Itulah sepenggal cerita 30 tahun silam. Kini, Gunartha sudah jauh dari hidup yang kekurangan. Pasalnya, pendapatan pria kurus itu sudah Rp50 juta per bulan. Belum lagi aset berupa bangunan di Denpasar Rp 1,4 miliar, tanah di Nusa Penida Rp6 milliar, kebun sawit seluas 20 ha di Mamuju dan 200 ha di Sampit. Selain itu, bisnis batu bara dan sarang walet yang sedang ia rintis juga bakal menghasilkan uang. “Semua berkat sawit. Dahulu sangat pahitnya tidak mampu beli sepatu sekolah sampai kelas 6 SD. Ketika SMP disuruh beli seragam tidak mampu, saya berhenti,” katanya. Saat ini, kelima anaknya merasakan nasib yang berbeda, bisa kuliah sampai magister, menjadi dokter, dan sebagainya. Seperti kebun yang sudah harus masuk peremajaaan, Gunartha pun merasakan hal serupa. “Kalau ibarat ponsel, saya ini sudah sering heng [sering bermasalah],” kelakamya. Harapannya juga tidak muluk, hanya agar usaha kebun sawit yang sudah ada bisa diteruskan oleh anaknya.

Sementara itu, di tengah kebun sawit milik perseroan. Sudirman Daeng Nyala (37) yang bekerja sebagai tenaga harian sedang memanen tandan buah segar (TBS) seberat 15 kg. Dalam 6 jam, katanya, dia bisa memanen 900 kg dengan upah Rp110.000. Dia mendapatkan upah Rp3,5 juta per bulan, tetapi belum termasuk lembur dan bonus. Sama seperti Gunartha, Nyala juga merantau dari kampung halaman. Menurutnya, nasib yang dia jalani sekarang lebih baik karena mendapat- kan rumah dinas layak, air, dan listrik. Anak pun bisa sekolah. Sementara itu, gaji bisa digunakan untuk makan sehari-hari dan tabungan. “Kalau tidak bekerja di kebun ya tidak tahu lagi harus apa. Saya nyaman begini, istri pun ikut membantu dan mendapat upah,” katanya. Di sisi lain, Kuasa Direksi PT Unggul Widya Teknologi Lestari Mochtar Tanong adalah penyintas ketika program perkebunan inti rakyat transmigrasi (PIR-TRANS) mulai bergulir. Menurutnya, tidak sedikit transmigran yang datang hanya bermodalkan tongkat kayu yang dililit sarung untuk tempat pakaian didatangkan dari luar Sulawesi.

Penduduk lokal pun, lanjutnya, memanfaatkan hasil alam seperti sagu dan ikan sebagai bahan makanan. Sistem barter masih digunakan karena permintaan uang masih minim. Sementara itu, untuk ke Mamuju harus melewati laut dari Donggala selama 8 jam karena belum ada jalan. Praktis, Mamuju di 1989 adalah daerah tertinggal. Namun, kini berubah ketika gelombang transmigran sebanyak 3.070 kepala keluarga datang dari berbagai penjuru sebagai petani atau tenaga kebun sawit. Roda perekonomian mulai bergerak. Infrastruktur yang menghubungkan dengan Palu mulai dibangun. Begitu pun sarana sosial seperti klinik, sekolah dan rumah ibadah. “Kebun sawit ini adalah miniatur Indonesia karena orang dari bermacam suku, etnis, agama berbaur menjadi satu. Keberadaannya memberikan efek domino kepada masyarakat sekitar sampai ke kas negara,” katanya. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bahkan mencatat sedikitnya ada 10 juta orang yang keluar dari garis kemiskinan sebagai akibat ekspansi bisnis sawit sejak 2000. Sementara itu, sebanyak 1,3 juta orang di antaranya terdampak langsung keluar dari garis kemiskinan.

Kesenjangan angka kemiskinan antara daerah kota dengan desa sawit pun makin menyempit. Pada 2014, angka kesenjangan 0,414, sedangkan pada 2017 turun ke 0,393. Selain itu, industri Kelapa Sawit menyerap 7,5 juta tenaga kerja langsung dan 12 juta tenaga kerja tidak langsung. Perkebunan Kelapa Sawit rakyat memiliki 2,6 juta unit usaha yang mempekerjakan 4,6 juta orang.

KOMODITAS UTAMA

Dengan demikian, Dewan Pembina Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia Bayu Krisnamurthi menyebut bahwa Indonesia adalah negara kelapa sawit. Pasalnya, sawit telah menjadi komoditas utama dari sektor pertanian nasional. “Ekspor andalan kita itu utamanya sawit. Kita negara sawit betul, tapi [kalau disebut] negara pertanian [atau agraris] ya sulit karena kita tidak lagi unggul dalam berbagai produk,” tegasnya. Badan Pusat Statistik mencatat bahwa nilai ekspor minyak sawit tertinggi pada 2017 mencapai US$22,97 miliar naik 26% dibandingkan dengan 2016 yang mencapai US$18,22 miliar. Namun, pada 2018 terjadi penurunan nilai 12% menjadi US$20,34 miliar akibat melemahnya harga global. Data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai ekspor CPO tahun lalu sebesar US$17,89 miliar, turun 12,02% dibandingkan dengan capaian pada 2017 sebesar US$20,34 miliar. Pada awal 2019, nilai ekspor CPO mencapai US$12,53 miliar atau turun 11,33% dari tahun sebelumnya {year-on-year/y-o-y). Biang keladinya adalah nilai ekspor minyak sawit sepanjang Januari-Februari 2019 hanya mencapai US$2,94 miliar, turun 15,06% (y-o-y).

Kendati kinerja ekspor minyak sawit tengah tidak menentu dalam 1 tahun terakhir akibat perang dagang AS-China, sentimen negatif Uni Eropa dan produksi yang melonjak tajam. Hal itu telah berimbas signifikan terhadap harga CPO di pasar global yang sempat menyentuh level terendah US$517 per ton. Nyatanya dari sektor impor, minyak sawit ikut berkontribusi dalam menjaga cadangan devisa. Pada Maret 2019, ekspor lebih besar dari impor, yakni US$14,03 miliar berbanding US$13,49 miliar. Penyebabnya, impor migas tertekan turun 28,98% dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Efek dari pemanfaatan bauran 20% bahan bakar nabati atau biodiesel (B20) telah me-nurunkan impor minyak mentah dan bahan bakar minyak (BBM). Asosiasi Produsen biofuel Indonesia (Aprobi) mencatat bahwa serapan minyak sawit untuk B20 pada Januari-Februari 2019 mencapai 1,2 juta ton. Peng-gunaan biodiesel pada tahun ini sekitar 6,2 juta ton atau setara 5,4 juta ton CPO.

Kenia Harian APROBI Paulus Tjakrawan memproyeksikan, pada 2020 Indonesia bisa menghemat impor bahan bakar minyak hingga 57 juta barel. Dengan catatan, program B30 terlaksana dan serapan biodiesel mencapai 9 juta kiloliter. Ironisnya, meskipun Indonesia “kecanduan” dengan kelapa sawit, dari dalam negeri masih muncul penolakan atau stigma negatif yang melekat erat pada komoditas kebun unggulan itu. Misalnya, Diah Utami (25), akuntan, yang menganggap industri minyak sawit ikut berkontribusi dalam deforestasi dan merusak lingkungan. Belum lagi, menurutnya, industri Kelapa Sawit juga kerap melakukan praktik kotor dalam menjalankan bisnis. Padahal, skenario terburuk bila minyak sawit tergantikan dengan minyak nabati lain adalah perluasan deforestasi. Contohnya, negara Amerika Latin yang membuka lahan 110 juta hektare untuk kedelai sampai 2017. Pasalnya, produktivitas kedelai 10 kali lebih rendah dibandingkan dengan kelapa sawit. Palm Oil Strategic Policy Institute (PASPI) mencatat bahwa setidaknya ada tambahan residu kimia pada tanah sebesar 232.587 ton untuk setiap 3 juta ton minyak sawit yang digantikan minyak kedelai.

The Jakarta Post | Selasa, 7 Mei 2019

Titan Warns EU Limits On Biofuel Use Will Backfire

Franky Widjaja, head of one of the world\’s biggest palm plantation companies, warned that the European Union\’s plans to restrict use of the tropical oil in biofuel will misfire as the move will hurt growers and jeopardize future supplies of the vegetable oil. The world needs Palm Oil as supplies from alternative oilseeds just will not be enough to meet rising demand for food and fuel, said the chairman and chief executive officer of Singapore-based Golden Agri-Resources Ltd., and scion of one of Indonesia\’s richest families. Buyers and suppliers will probably end up compromising to find a solution to the dispute, he said in an interview. “I believe in karma, and I think they will get their karma,” the 61-year-old said last week, adding the EU limits on use in biofuel are irresponsible because they threaten the incomes of 17 million people in Indonesia. The dispute between the 28-nation bloc and some of the world\’s leading developing nations escalated this year as Indonesia and Malaysia, which together supply about 85 percent of the world\’s palm oil, warned that they are ready to retaliate against what they see as “discriminatory” rules.

While the EU says Palm Oil leads to deforestation and climate change, producing nations say the claims are misleading and detrimental to countries that depend on the industry. Palm exports fetched Indonesia USS17.8 billion last year and the industry contributes about 3.5 percent to GDP. The world needs the oil because the most efficient oil to produce in the world is palm, so “why you have to exclude Palm Oil and plant more soybean, rape-seed in order to get very little oil?” said Widjaja, whose company manages more than 498,000 hectares of palm plantations in the Southeast Asian nation. “At the end of the day you need to sit down, afteryou fight and you are tired, and you compromise,” Widjaja said, referring to the way the dispute may be resolved. “Everything is like that in the world.” Producers of palm oil, used as cooking oil and in everything from candy to cosmetics and biofuel, have been hit by declining prices and rising labor and sustainability costs. Benchmark futures in Kuala Lumpur have dropped about 6 percent this year, extending a slump of more . than 30 percent in the past two years. Golden Agri, reported a net loss of S1.77 million for 2018, compared with a profit of S74 million a year earlier.

Widjaja reiterated that demand from energy will be an important catalyst in eventually boosting palm prices. Indonesia\’s biodiesel consumption is expected to rise by 50 percent this year to about 6 million kiloliters, thanks to President Joko “Jokowi” Widodo\’s policy of promoting usage to soak up excess supply, he said. China\’s use of palm methyl ester, a biodiesel made from palm oil, in shipping fuel is also seen boosting exports, he added. Golden Agri, which sold an oilseed crusher in the northern Chinese city of Tianjin to agricultural trader Louis Dreyfus Co. in late 2017, will keep its 1-million-ton soybean processor in the eastern city of Ningbo as a strategic asset, Widjaja said. “You have some of your feet on the ground, which you can feel the water cold or hot,” he said. “I think it will add value rather than decreasing value to hold it.”