+62 2129380882 office@aprobi.co.id

“Kemandirian Energi Bisa Diwujudkan”

Bisnis Indonesia | Rabu, 6 Maret 2019

“Kemandirian Energi Bisa Diwujudkan”

Sebagai perusahaan migas terintergasi, PT Pertamina (Persero) melebarkan sayap bisnis dengan memacu segmen energi baru dan terbarukan (EBT). Produk EBT yang akan dikembangkan di antaranya biodiesel yang berasal 100% dari CPO. Tak tanggung-tanggung,investasi satu kilang biodiesel dapat mencapai US$800juta. Bagaimana strategi perusahaan pelat merah itu dalam mengembangkan bisnis EBT? Berikut petikan wawancara dengan Direktur Utama PT Pertamina Nicke Widyawati.

Kapan kira-kira Pertamina bisa memproduksi green fuel secara masif? Kita perlu waktu maksimum 3 tahun, karena ini kan kita membangun stand alone. Sistemnya di Plaju dan juga Dumai itu kita bisa masif, karena bisa 100% CPO [ande palm oil]. Jadi sebenarnya lebih kompetitif mana, harga CPO denqan harga minyak sekarang? Ini kita tidak bisa bicara sekarang saja, tetapi bagaimana dalam jangka panjang ini bisa tetap feasible? Oleh karena itu, perlu regulasi bagaimana mengatur harga bahari baku ini untuk jangka panjang. Jangan sampai kemudian nanti ini tergantung dari harga market. Kita jangan melihat CPO ini hanya sebagai komoditas. Dalam konteks ini CPO adalah sebagai bahari baku dari green refinery. Oleh karena itu, kita perlu ada regulasi dan juga kerja sama pasokan jangka panjang dari para pemilik kebun khususnya untuk menjamin pasokannya secara jangka panjang akan tetap ada. Dalam hal ini kepada supplier CPO kita bisa memberikan jaminan pembelian jangka panjang. Di sisi lain, bagi green refinery pasokan ini juga perlu pasokan jangka panjang, sehingga diperlukan regulasi.

Regulasi seperti apa yang sebenarnya dibutuhkan? Ketika suatu balian baku sudah ditetapkan sebagai hanan baku untuk energi seperti batu bara, gas, dan sekarang ini adalah CPO, maka pemerintah melakukan pengaturan harganya. Misalnya, gas untuk pembangkit listrik diatur kan, sama halnya seperti batu bara dan lainnya termasuk CPO. Jadi, melihatnya adalah CPO sebagai salah satu feed stock atau bahan baku untuk energi. Berdasarkan roadmap PT Pertamina, kapan green fuel bisa menggantikan bahan bakar fosil? Sebetulnya kalau terkait kapan secara total bisa menggantikan ini ada banyak faktor. Pertama, adalah kesiapan dari mesin pelanggan.

Kedua, adalah regulasi. Bagi Pertamina sendiri kita sekarang ingin melakukan langkah lebih awal. Karena apa? Karena untuk mendukung program pemerintah. Pemerintah sudah mencanangkan 23% untuk bauran energi, di mana untuk transportasi bauran energinya belum terlalu besar. Kalau untuk kelistrikan bauran energinya sudah 13%. Untuk transportasi inilah yang akan kita kerjakan dari sekarang. Kita memang sudah B20, atau 20% dari FAME [fatty acid methyl ester]. Namun, kita tidak bisa berhenti di situ, karena hari ini B20, kemudian masih ada beberapa industri yang menyatakan bahwa kesiapan mesinnya masih belum siap. Ada juga yang mengatakan bahwa secara lingkungan atau kadar oktannya belum bagus.

Oleh karena itu, dengan perkembangan teknologi yang sekarang, dan melimpahnya sumber bahan baku CPO di mdonesia, kita akan masuk ke yang lebih baik lagi dalam kualitas green fuel yang dihasilkan atau kadar oktannya. Di antara negara yang menjadi penghasil CPO terbesar, apakah Indonesia merupakan negara yang pertama kali menjalankan program untuk pengolahan CPO menjadi bahan bakar? Kurang lebih negara lainnya juga sudah mulai melakukan, yang kita lakukan ini bukan hanya CPO, bahkan minyak jelantah pun bisa diproses. Selain itu, algae juga bisa jadi salah satu sumber yang bisa digunakan. Ke depannya akan terus kita kembangkan, karena teknologi yang digunakan ini ialah untuk multi feed stock.

Adakah potensi konflik penggunaan CPO sebagai bahan pangan dengan bahan bakar?Jangan dibuat konflik. Oleh sebab itu, kita buat teknologi yang multi feed stock, jadi bukan hanya untuk CPO saja, tetapi juga bisa untuk semua tumbuhan atau bahan apapun yang mengandung selulosa. Jadi, multi feed stock itu kuncinya supaya kita tidak tergantung hanya pada satu sumber bahan baku saja. Berapa nilai investasi yang akan digelontorkan PT Pertamina untuk pengembangan green fuer? Masih dihitung ya, tetapi untuk di Plaju sekitar US$600 juta-US$800 juta untuk kapasitas per harinya total sekitar 280.000 barel per hari itii maksimum. Kalau 100% bisa kita buat seperti itu.

Artinya, untuk mencapai produksi kebutuhan bahan bakar sekarang investasinya tidak terlaiu besar? Karena memang konsepnya kita tidak sepenuhnya membangun baru. Green refinery yang kita buat ini lebih mengonversi kilang minyak yang ada sekarang dan kita menambahkan beberapa unit equipment supaya bisa memproses green fuel. Potensi CPO Indonesia hampir tak terbatas, dan memiliki posisi strategis untuk mengendalikan suplai dan produksi. Bisakah Indonesia memanfaatkannya sebaik-baiknya? Betul, ini menjadi solusi yang penting. Di sinilah PT Pertamina melihat betapa penting dan strategisnya proyek ini harus kita mulai dari sekarang, mengingat beberapa regulasi di negara Lain yang melarang membeli CPO, menggunakan CPO dan sebagainya.Di sisi lain, ini adalah kekayaan di Indonesia sehingga harus kita olah, karena untuk konsep ketahanan energi tidak bisa lepas untuk menuju ke kemandirian energi. Sumber energi kita sekarang kan bukan hanya CPO, tetapi masih banyak sumber lainnya juga yang bisa diproses. Kalau kita kemudian melakukannya dari sekarang mengolah sumber bahan baku yang ada di Indonesia, saya optimistis bahwa ketahanan dan kemandirian energi ini bisa diwujudkan.

Mengenai kerja sama PT Pertamina dengan ENI untuk proyek kilang di Plaju, apakah akan dibuat semacam joint venture? Betul, tetapi [porsinya] belum ditetapkan, yang jelas Pertamina mayoritas. Kita memang membutuhkan pihak partner yang sudah proven dalam mengoperasikan dan mengimplementasikan teknologi ini. Kita menyadari bahwa kita di Indonesia belum ada [teknologinya], dan ini merupakan yang pertama kali. Sehingga kita melihat ada risiko teknologi, dan risiko teknis ini menjadi risiko utama kita. Oleh sebab itu, untuk mitigasi risiko kita harus mencari partner yang proven.

Apakah program yang dijalankan PT Pertamina ini sudah memberikan gambaran jelas terhadap dampaknya dalam mengatasi defisit perdagangan migas? Implementasinya tetap perlu waktu. Jadi tidak bisa semuanya langsung mengubah dalam tahun ini atau tahun depan, karena kita sudah terlambat lama. Namun, yang penting bagi kita adalah lebih baik kita mulai saja. Kita juga sudah tahu roadmap ke depan seperti apa, dan harus dijalankan secara konsisten. Dalam masa sambil menunggu proses green refinery terbangun, kita juga kerja sama juga untuk menggunakan green refinery [pihak lain] di sini sekaligus kita ingin melakukan transfer teknologi dan transfer to know Iww dengan mengirimkan tim kita.

Apakah biaya investasi untuk pembangunan kilang baru untuk green fuel iebih murah dibandingkan denqan kilang minyak biasa? Sebaiknya jangan dibandingkan seperti itu, karena kita tidak perlu membuat opsi untuk membuat kilang baru. Kelebihannya justru kenapa kita tertarik untuk membangun dengan konsep konversi ini? Karena kita tidak perlu membangun baru, dan hanya konversi saja kilang-kilang yang sudah tua. Misalnya, di Plaju ini dibangun sejak 1936.

Koran Tempo | Rabu, 6 Maret 2019

Lebih dari Sekadar Bioenergi

Pesta demokrasi Indonesia tahun ini tidak hanya menentukan arah bangsa Indonesia untuk lima tahun ke depan, tapi juga dunia. Indonesia menempati peringkat ke-5 sebagai emiten karbon terbesar di dunia, sehingga negara ini menjadi salah satu aktor kunci yang menentukan keberhasilan dunia dalam memerangi perubahan iklim. Dalam debat calon presiden seri kedua pada Februari lalu, kedua calon sama-sama mengajukan strategi untuk memaksimalkan bioenergi. Bahkan Joko Widodo menargetkan penggunaan bahan bakar wajib biodiesel 100 persen (BI00). Namun sesi debat tersebut tidak menyentuh masalah utama pencapaian target energi terbarukan Indonesia, yaitu sistem ketenagalistrikan yang saat ini masih berbasis batu bara.

Dari penghitungan cepat World Resources Institute (WRI) Indonesia berdasarkan data statistik perkebunan, laporan lembaga Koaksi Indonesia, dan outlook Kelapa Sawit Indonesia, diproyeksikan dengan adanya program BI00, pada 2025 dib utuhkan minyak Kelapa Sawit sejumlah 56,98 juta ton per tahun. Jika tidak ada peningkatan produktivitas kebun, permintaan tersebut bisa mendorong pembukaan lahan seluas 7,2 juta hektare. Pembukaan lahan hanya bisa dicegah jika produktivitas kebun dapat ditingkatkan melalui intensifikasi. Pencapaian target bauran energi terbarukan pada bioenergi oleh kedua calon presiden seyogianya dilihat dalam kacamata intensifikasi, bukan ekspansi perkebunan Kelapa Sawit sebagai bahan baku bioenergi.

Fokus peningkatan bauran energi terbarukan pada bioenergi oleh kedua calon presiden nyatanya belum sejalan dengan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), yang rencana peningkatan bauran energi terbarukan dari bioenerginya jauh lebih kecil dibandingkan dengan ketenagalistrikan. Berdasarkan RUEN, target peningkatan bauran energi terbarukan menjadi 23 persen pada 2025, atau 92,2 juta ton setara minyak akan dicapai melalui peningkatan listrik terbarukan sebesar 75 persen dan sisanya dari bioenergi dan gas metana batu bara. Walaupun target pencapaian listrik itu sangat tinggi, ketergantungan Indonesia terhadap bahan bakar fosil justru berada pada tahap yang mengkhawatirkan dari sisi emisi, apalagi jika memperhitungkan rencana proyek 35 ribu megawatt yang didominasi oleh pembangkit batu bara. Dengan rencana tersebut, WRI Indonesia memproyeksikan pada 2030 emisi tahunan dari sektor energi akan mencapai 1,516 juta ton CO2, melampaui emisi dari sektor tata guna lahan yang diprediksi mencapai 1,342 juta ton CO2.

Pencapaian target energi terbarukan pada 2025 tentu bukanlah hal yang mudah. Jadi, pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan bioenergi untuk mencapainya, tapi juga harus serius mengelola strategi peningkatan energi terbarukan lainnya. Saat ini, pengembangan energi terbarukan masih terpusat di PLN, yang memiliki sumber daya keuangan dan manusia yang terbatas. Pemusatan tanggung jawab pada satu institusi ini dikhawatirkan akan memperlambat perkembangan energi terbarukan. Permintaan dari sektor rumah tangga, industri, dan komersial juga harus dipertimbangkan. Misalnya, seiring dengan menurunnya harga teknologi energi terbarukan, seperti panel surya, permintaan dari konsumen rumah tangga untuk memasang panel surya semakin besar, yang dapat menghemat biaya listrik.

Selain itu, saat ini mulai banyak sektor industri dan komersial yang ingin menggunakan energi terbarukan untuk bisnisnya. Contohnya, perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Clean Energy Investment Accelerator (CEIA), yang diprakarsai oleh WRI. Permintaan besar ini perlu dibarengi dengan kebijakan yang mendukungnya. Peluncuran Peraturan Menteri ESDM tentang Penggunaan Pembangkit ListrikTenaga Surya (PLTS) Atap pada akhir 2018 patut diapresiasi. Namun peraturan tersebut belum mampu mendorong minat investasi pelanggan PLN untuk memasang panel surya atap karena hanya 65 persen kelebihan listrik yang diekspor ke sistem PLN yang akan dihargai. Padahal, dalam Peraturan Direktur PLN, yang sebelumnya menjadi dasar sistem ekspor-impor listrik surya atap, PLN akan menghargai 100 persen listrik yang diekspor ke sistemnya.

Tidak hanya rumah tangga, penggunaan energi terbarukan untuk sektor industri dan komersial juga masih mengalami kendala pembiayaan karena adanya biaya kapasitas dan biaya paralel. Adapun pilihan lain, seperti skema power wheeling, belum memiliki mekanisme yang jelas sehingga masih cenderung dilakukan secara antar-bisnis. Pemerintah masih menyinergikan kebijakan energi terbarukannya. Hanya enam tahun tersisa untuk mencapai target energi terbarukan 2025 sehingga dibutuhkan strategi yang inovatif dan berkesinambungan. Pelibatan konsumen sudah seharusnya didukung dengan regulasi yang lebih inklusif untuk mendukung pengembangan berbagai potensi energi terbarukan. Ketercapaian target tersebut akan sangat bergantung pada pemimpin terpilih yang akan menjabat hingga 2024. Siapa pun yang akan memimpin negara kita selama lima tahun ke depan, semoga bisa menyadari bahwa Indonesia butuh lebih dari sekadar bioenergi.

Tempo | Rabu, 6 Maret 2019

Lebih dari Sekadar Bioenergi

Pesta demokrasi Indonesia tahun ini tidak hanya menentukan arah bangsa Indonesia untuk lima tahun ke depan, tapi juga dunia. Indonesia menempati peringkat ke-5 sebagai emiten karbon terbesar di dunia, sehingga negara ini menjadi salah satu aktor kunci yang menentukan keberhasilan dunia dalam memerangi perubahan iklim. Dalam debat calon presiden seri kedua pada Februari lalu, kedua calon sama-sama mengajukan strategi untuk memaksimalkan bioenergi. Bahkan Joko Widodo menargetkan penggunaan bahan bakar wajib biodiesel 100 persen (B100). Namun sesi debat tersebut tidak menyentuh masalah utama pencapaian target energi terbarukan Indonesia, yaitu sistem ketenagalistrikan yang saat ini masih berbasis batu bara.

Dari penghitungan cepat World Resources Institute (WRI) Indonesia berdasarkan data statistik perkebunan, laporan lembaga Koaksi Indonesia, dan outlook kelapa sawit Indonesia, diproyeksikan dengan adanya program B100, pada 2025 dibutuhkan minyak kelapa sawit sejumlah 56,98 juta ton per tahun. Jika tidak ada peningkatan produktivitas kebun, permintaan tersebut bisa mendorong pembukaan lahan seluas 7,2 juta hektare. Pembukaan lahan hanya bisa dicegah jika produktivitas kebun dapat ditingkatkan melalui intensifikasi. Pencapaian target bauran energi terbarukan pada bioenergi oleh kedua calon presiden seyogianya dilihat dalam kacamata intensifikasi, bukan ekspansi perkebunan kelapa sawit sebagai bahan baku bioenergi.

Fokus peningkatan bauran energi terbarukan pada bioenergi oleh kedua calon presiden nyatanya belum sejalan dengan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), yang rencana peningkatan bauran energi terbarukan dari bioenerginya jauh lebih kecil dibandingkan dengan ketenagalistrikan. Berdasarkan RUEN, target peningkatan bauran energi terbarukan menjadi 23 persen pada 2025, atau 92,2 juta ton setara minyak akan dicapai melalui peningkatan listrik terbarukan sebesar 75 persen dan sisanya dari bioenergi dan gas metana batu bara. Walaupun target pencapaian listrik itu sangat tinggi, ketergantungan Indonesia terhadap bahan bakar fosil justru berada pada tahap yang mengkhawatirkan dari sisi emisi, apalagi jika memperhitungkan rencana proyek 35 ribu megawatt yang didominasi oleh pembangkit batu bara. Dengan rencana tersebut, WRI Indonesia memproyeksikan pada 2030 emisi tahunan dari sektor energi akan mencapai 1,516 juta ton CO2, melampaui emisi dari sektor tata guna lahan yang diprediksi mencapai 1,342 juta ton CO2.

Pencapaian target energi terbarukan pada 2025 tentu bukanlah hal yang mudah. Jadi, pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan bioenergi untuk mencapainya, tapi juga harus serius mengelola strategi peningkatan energi terbarukan lainnya. Saat ini, pengembangan energi terbarukan masih terpusat di PLN, yang memiliki sumber daya keuangan dan manusia yang terbatas. Pemusatan tanggung jawab pada satu institusi ini dikhawatirkan akan memperlambat perkembangan energi terbarukan. Permintaan dari sektor rumah tangga, industri, dan komersial juga harus dipertimbangkan. Misalnya, seiring dengan menurunnya harga teknologi energi terbarukan, seperti panel surya, permintaan dari konsumen rumah tangga untuk memasang panel surya semakin besar, yang dapat menghemat biaya listrik.

Selain itu, saat ini mulai banyak sektor industri dan komersial yang ingin menggunakan energi terbarukan untuk bisnisnya. C0ntohnya, perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Clean Energy Investment Accelerator (CEIA), yang diprakarsai oleh WRI. Permintaan besar ini perlu dibarengi dengan kebijakan yang mendukungnya. Peluncuran Peraturan Menteri ESDM tentang Penggunaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap pada akhir 2018 patut diapresiasi. Namun peraturan tersebut belum mampu mendorong minat investasi pelanggan PLN untuk memasang panel surya atap karena hanya 65 persen kelebihan listrik yang diekspor ke sistem PLN yang akan dihargai. Padahal, dalam Peraturan Direktur PLN, yang sebelumnya menjadi dasar sistem ekspor-impor listrik surya atap, PLN akan menghargai 100 persen listrik yang diekspor ke sistemnya.

Tidak hanya rumah tangga, penggunaan energi terbarukan untuk sektor industri dan komersial juga masih mengalami kendala pembiayaan karena adanya biaya kapasitas dan biaya paralel. Adapun pilihan lain, seperti skema power wheeling, belum memiliki mekanisme yang jelas sehingga masih cenderung dilakukan secara antarbisnis. Pemerintah masih menyinergikan kebijakan energi terbarukannya. Hanya enam tahun tersisa untuk mencapai target energi terbarukan 2025 sehingga dibutuhkan strategi yang inovatif dan berkesinambungan. Pelibatan konsumen sudah seharusnya didukung dengan regulasi yang lebih inklusif untuk mendukung pengembangan berbagai potensi energi terbarukan. Ketercapaian target tersebut akan sangat bergantung pada pemimpin terpilih yang akan menjabat hingga 2024. Siapa pun yang akan memimpin negara kita selama lima tahun ke depan, semoga bisa menyadari bahwa Indonesia butuh lebih dari sekadar bioenergi.

https://kolom.tempo.co/read/1182306/lebih-dari-sekadar-bioenergi/full&view=ok