+62 2129380882 office@aprobi.co.id

Kemendag Sarankan Importir Jangan Beli Susu Dari Eropa

Rakyat Merdeka | Jum’at, 13 September 2019
Kemendag Sarankan Importir Jangan Beli Susu Dari Eropa

Pengenaan bea masuk sebesar 20-25 persen terhadap produk susu dan turunan (dairy product) Uni Eropa belum bisa dilakukan dalam waktu dekat. Namun, pemerintah akan mengirimkan nota keberatan dan protes kepada Uni Eropa dengan menunjuk kuasa hukum (law firm). Penunjukan kuasa hukum untuk melawan diskriminasi sawit dan biodiesel dari Uni Eropa atas produk biodiesel Indonesia yang dikenakan bea masuk sebesar 8-18 persen. Menteri Perdagangan (Men-dag) Enggartiasto Lukita mengatakan, butuh proses yang panjang sebelum kebijakan tersebut diterapkan. “Saat ini belum ada tindak lanjut. Tapi, akan kita lihatlah soal pengenaan bea masuk dairy product,” kata Enggar di Gedung DPR, Jakarta, kemarin. Pemerintah, lanjut Enggar, juga perlu mengumpulkan para importir produk olahan susu Eropa terlebih dahulu. Namun, ia menyarankan lebih baik para importir mencari sumber impor produk olahan susu selain dari Eropa. “Para importir ini sama dengan kita punya semangat nasionalisme tinggi. Akan kita aturlah pertemuannya. Kalau bisa jangan pakai dairy product dari sana (Eropa). Kan banyak produk sejenis yang dari Amerika, kualitasnya bagus,” ujar Enggar.

Menanggapi pernyataan Uni Eropa terkait pengenaan tarif 20-25 persen produk olahan susunya dapat merusak perekonomian Indonesia, menurut Enggar, hal tersebut akan berlaku sama di Eropa apabila mereka mengenakan tarif 8-18 persen terhadap biodiesel Indonesia. “Ya dikenakan 8-18 persen (biodiesel Indonesia) apa tidak merusak ekonomi Eropa?” tegas Enggar. Selain menyiapkan aksi balasan terhadap diskriminasi Uni Eropa terhadap sawit RI, pemerintah tengah menyiapkan perlawanan melalui jalur hukum perdagangan internasional. Sekretaris Jenderal Kemendag Oke Nurwan mengatakan, pihaknya telah menunjuk kuasa hukum untuk menindaklanjuti nota keberatan atas pengenaan tarif bea masuk 8-18 persen terhadap biodiesel Indonesia di Uni Eropa. “Kita sudah menunjuk law firm dari luar negeri. Mereka sudah berpengalaman mengatasi dan menindaklanjuti kasus perdagangan internasional seperti ini,” kata Oke. Namun, ia enggan menginformasikan nama lembaga kuasa hukum asing tersebut. “Kami belum bisa tetapkan karena belum ada kontrak dengan law firm itu. Kita sudah pastikan tim teknis dan sudah ada rapat eselon I sesuai yang diamanatkan rakor (rapat koordinasi) untuk ditetapkan siapa (kuasa hukumnya),” terang Oke.

Nantinya, kuasa hukum RI tersebut akan mengambil alih proses negosiasi dengan Uni Eropa apabila kontrak kerja sama dengan RI sudah dibuat. Langkah-langkah yang akan diambil Indonesia terhadap kebijakan Uni Eropa tersebut pun akan dikelola oleh kuasa hukum tersebut. “Lawfirm akan ambil alih dan tentukan langkah apa yang diambil. Mereka mewakili pemerintah,” papar Oke. Seperti diketahui, Uni Eropa telah menerbitkan Delegated Regulation Supplementing Directive of The UE Renewable Energy Directive (RED) II. Dalam rancangan Delegated Regulation, Komisi Uni Eropa memutuskan untuk mengklasifikasikan minyak Kelapa Sawit (CPO) sebagai komoditas yang tidak berkelanjutan dan berisiko tinggi. Akibatnya, konsumsi CPO untuk biofuel atau Bahan Bakar nabati (BBN) akan dibatasi pada kuota saat ini hingga tahun 2023. Selanjutnya, konsumsi CPO untuk biofuel akan dihapuskan secara bertahap hingga menjadi nol persen pada 2030.

Bisnis | Kamis, 12 September 2019
Uji Coba Menyeluruh B30 Dilakukan November 2019

Kementerian ESDM berencana melakukan uji coba secara menyeluruh penggunaan biodiesel dengan unsur nabati 30 persen (B30) pada November 2019 atau sebelum mandatori tersebut benar berlaku pada 2020. Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) F.X. Sutijastoto mengatakan percobaan akan menggunakan kendaraan darat. Berbeda dengan uji jalan atau road test yang ditargetkan rampung pada Oktober 2019, masa percobaan ini akan melibatkan penyaluran hingga penanganan logistik. Penerapaan masa percobaan tersebut diharapkan mampu masukan mengenai perlu tidaknya penambahan biaya saat mandatori B30 benar diterapkan pada 2020. “Iya januari 2020 [mandatori B30], tetapi kita juga akan lakukan trial sekitar bulan November 2019,” katanya, Kamis (12/9/2019). Sementara itu, serapan kebutuhan unsur nabati atau fatty acid methyl ester (FAME) untuk B20 hingga akhir tahun ini diperkirakan akan mencapai 6,6 juta kiloliter (KL) atau naik 6,5 persen dari 6,2 juta KL karena ada peningkatan permintaan di masyarakat. “Itu karena ekonomi bergerak juga, jadi banyak industri yang perlu tambahan BBM,” katanya. Berdasarkan data yang diterima Bisnis, hingga Agustus 2019, serapan produksi FAME telah mencapai kurang lebih 3,9 juta KL. Adapun produksi FAME pada 2014 sebanyak 3,32 juta KL, 2015 1,62 juta KL, 2016 3,65 juta KL, 2017 3,41 juta KL, 2018 6,01 juta KL. Adapun serapan FAME dalam negeri pada 2018 sebanyak 4,02 juta KL dengan penghematan devisa US$2,01 miliar atau Rp28,42 triliun.
https://ekonomi.bisnis.com/read/20190912/44/1147605/uji-coba-menyeluruh-b30-dilakukan-november-2019

Detik | Kamis, 12 September 2019
Kemendag Pakai Kuasa Hukum Asing Protes Biodiesel ke Uni Eropa

Kementerian Perdagangan (Kemendag) telah menunjuk kuasa hukum (law firm) untuk menindaklanjuti nota keberatan atas pengenaan tarif bea masuk 8-18% terhadap biodiesel Indonesia di Uni Eropa. Kuasa hukum berasal dari luar negeri. “Uni Eropa kita sudah menetapkan law firm-nya. Sudah dapat. Dari luar (negeri)” kata Sekretaris Jenderal Kemendag Oke Nurwan di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (11/9/2019). Oke mengungkapkan, kuasa hukum yang ditunjuk Kemendag ini merupakan kuasa hukum internasional. Artinya, dapat mengatasi dan menindaklanjuti kasus perdagangan internasional seperti ini. Namun, Oke masih enggan menginformasikan nama lembaga kuasa hukum asing tersebut. “Kami belum bisa tetapkan karena belum ada kontrak dengan law firm itu. Kita sudah pastikan tim teknis dan sudah ada rapat eselon I sesuai yang diamanatkan rakor (rapat koordinasi) untuk ditetapkan siapa (kuasa hukum)nya,” terang Oke. Ia menerangkan, kuasa hukum tersebut akan mengambil alih proses negosiasi dengan Uni Eropa apabila kontrak kerja sama dengan RI sudah dibuat. Nantinya, langkah-langkah yang akan diambil Indonesia terhadap kebijakan Uni Eropa tersebut pun akan dikelola oleh kuasa hukum tersebut. “Setelah itu law firm akan ambil alih dan tentukan lakukan apa mewakili pemerintah untuk filing ke mereka. Tidak perlu cepat-cepat lakukan filing. Itu ada strateginya. Kan kita harus menyiapkan file-nya. Nanti law firm yang menyatakan sudah cukup atau tidak,” papar dia.
https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4703168/kemendag-pakai-kuasa-hukum-asing-protes-biodiesel-ke-uni-eropa

Cnnindonesia | Kamis, 12 September 2019
Konsumsi Solar Bengkak, Jonan Tambah Biodiesel 430 Ribu KL

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menambah kuota biodiesel untuk tahun ini sebesar 430.799 kl atau 6,9 persen dari kuota semula 6.197.101 kiloliter (kl) menjadi 6.627.900 kl. Hal itu tertuang dalam Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 15K/10/MEM/2019 tentang Perubahan Kedua atas Kepmen ESDM Nomor 2018K/10/M/2018 tentang Pengadaan Bahan Bakar Nabati Jenis Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel untuk Pencampuran Jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) Periode Januari-Desember 2019. Beleid tersebut diteken Menteri ESDM Ignasius Jonan pada 20 Agustus 2019 lalu. Dalam pertimbangan terbitnya Kepmen 15K/10/MEM/2019, Jonan menerangkan revisi dilakukan untuk mengantisipasi peningkatan penjualan BBM jenis Solar sampai dengan Desember. Sebelumnya, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) memperkirakan konsumsi Solar bersubsidi tahun ini mencapai 15,31 juta kl atau 106,5 persen dari pagunya. Seiring peningkatan tersebut, pemerintah perlu menyesuaikan kuota biodiesel. Hal itu sesuai Pasal 25 Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 41 Tahun 2018 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan BBN Jenis Biodesel dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit sebagaimana telah diubah dengan Permen ESDM Nomor 45 tahun 2018.

“Bahwa dalam hal terjadi peningkatan BBN jenis minyak Solar, alokasi volume BBN Jenis Biodiesel yang telah ditetapkan oleh Menteri dapat disesuaikan,” kata Jonan dalam pertimbangan Kepmen 15K/10/MEM/2019, dikutip Kamis (12/9). Jika dirinci, peningkatan alokasi diberikan hanya pada 2 Badan Usaha Penyalur BBM yaitu PT Pertamina (Persero) dan PT Exxonmobile Lubricants Indonesia. Alokasi biodiesel untuk PT Pertamina (Persero) tercatat meningkat 5,4 persen yaitu dari 5.304.251 kl menjadi 5.591.495 kl. Lalu, alokasi biodiesel untuk PT Exxonmobile Lubricants Indonesia melonjak lebih dari 3 kali lipat yaitu dari 56.525 kl menjadi 200.080 kl. Kendati demikian, sebagian besar alokasi biodiesel untuk sejumlah Badan Usaha Penyalur BBM tetap di antaranya PT AKR Corporindo Tbk 407.000 kl, PT Jasatama Petroindo 105.000 kl, PT Petro Andalan Nusantara 143.750 kl, PT Shell Indonesia 40.250 kl, dan PT Cosmic Indonesia 10.500 kl. Berikutnya, PT Cosmic Petroleum Nusantara 13.750 kl, PT Energi Coal Prima 39.375 kl, PT Petro Energy 4.800 kl, PT Gasemas 44.950 kl, PT Jagad Energy 2.000 kl, PT Petro Energi Samudera 750 kl, PT Baria Bulk Terminal 4.200 kl, PT Pertamina Patra Niaga 1.200 kl, PT Mitra Andalan Batam 2.800 kl, PT Vivo Energy Indonesia 10.000 kl, dan PT Yavindo Sumber Persada 6.000 kl.
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190912143421-85-429929/konsumsi-solar-bengkak-jonan-tambah-biodiesel-430-ribu-kl