+62 2129380882 office@aprobi.co.id

Kemenko : Tak Ada Kendala Dalam Penerapan B30

Gatra | Selasa, 24 September 2019

Kemenko : Tak Ada Kendala Dalam Penerapan B30

Berdasarkan hasil uji coba di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), pelaksanaan B30 tidak menemui kendala. Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Musdhalifah Machmud menuturkan, laporan di Komite Pengarah B30 sedang proses finallisasi. “Terakhir kalau nggak salah akhir september. So far sih semuanya baik, tidak ada hal yang membuat kita enggak bisa menerapkan B30,” tuturnya kepada awak media di kantornya, Selasa (24/9). Musdhalifah mengatakan, saat ini sedang mengomunikasikan kepada penyedia bahan bakar minyak (BBM) maupun bahan bakar nabati (BBN). Hal ini untuk menyiapkan infrastruktur B30. “Kita meningkatkan standing [fasilitas pengolahan dan penyimpanan] untuk menampung FAME (Fatty Acid Methyl Esters). Ke depan, ada tambahan 3 juta ton FAME yang didistribusikan untuk memproduksi B30,” katanya. Musdhalifah menuturkan, penelitian mengenai B30 tidak hanya dilakukan oleh Kementerian ESDM, Lemigas, dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), tetapi juga dilakukan oleh perusahaan otomotif. “Produsennya [otomotif] seperti Toyota, Mitsubishi memantau betul bagaimana kondisi mobil yang menggunakan B30. Dalam workshop, mereka mengatakan, so far, baik-baik saja,” tuturnya.

https://www.gatra.com/detail/news/446813/ekonomi/kemenko–tak-ada-kendala-dalam-penerapan-b30#

Kata Data | Selasa, 24 September 2019

Pemerintah Tunda Pungutan Ekspor Sawit Hingga B30 Berlaku

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan pungutan ekspor sawit yang berlaku pada 1 Juni 2019 ditunda menjadi 1 Januari 2020. Penundaan tersebut menunggu hingga berlakunya mandatori biodiesel 30% (B30) atau menanti harga minyak kelapa sawit (CPO) naik lantaran ada peningkatan konsumsi. “Tidak usah dipungut dulu karena kalau dipungut sekarang, harga kemungkinan akan turun,” kata Darmin di kantornya, Jakarta, Selasa (24/9). Hal ini, menurut Darmin, telah disepakati oleh Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas pada pagi ini. Menurut dia, bila pungutan diberlakukan, harga beli Tandan Buah Segar (TBS) di tingkat petani berpotensi turun. Penurunan harga beli bisa terjadi lantaran pengusaha dan ekpsortir ingin menutup biaya pungutan kelapa sawit. Akibatnya, para pengusaha membayar pungutan sawit dengan memotong harga beli TBS kelapa sawit dari tingkat petani Sementara itu, menurut dia, pemberlakuan pungutan pada saat mandatori B30 diyakini tidak akan menurunkan harga beli TBS kelapa sawit. Sebab, permintaan minyak kelapa sawit akan meningkat pada saat itu. Oleh karena itu, Darmin meminta Kementerian Keuangan untuk melakukan revisi Peraturan Menteri Keuangan No.23/PMK.05/2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan No 81/PMK.05/2018 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Beleid tersebut akan berlaku mulai 1 Januari 2020 dengan skema pungutan ekspor sawit sebesar 50% bila harga CPO di atas US$ 570. Sementara, harga CPO di atas US$ 620 dikenakan pungutan secara utuh atau 100%. Sebagaimana diketahui, pemerintah membebaskan tarif pungutan ekspor jika harga CPO di bawah US$ 570. Pungutan ekspor sawit dan produk turunannya akan dikenakan bervariasi antara US$ 5 sampai US$ 20 per ton jika harga CPO mulai perlahan bangkit di kisaran harga US$ 570 per ton hingga US$ 619 per ton. Sementara, jika harga CPO telah melewati batas harga US$ 619 per ton, pungutan tarif ekspor juga akan dikenakan dengan besaran yang bervariasi antara 10% hingga 50% sesuai jenis produknya.

https://katadata.co.id/berita/2019/09/24/pemerintah-tunda-pungutan-ekspor-sawit-hingga-b30-berlaku

Republika | Selasa, 24 September 2019

JK Bicara Kebakaran Hutan Semakin Parah di Sidang PBB

Wakil Presiden Jusuf Kalla menyerukan aksi untuk perubahan iklim harus konkret dan realistis. Sebab, cuaca ekstrem yang disebabkan oleh perubahan iklim telah membuat negara yang rawan bencana menjadi lebih rentan menghadapi perubahan iklim tersebut. JK pun mencontohkan, Indonesia yang saat ini menghadapi kebakaran lahan dan hutan di berbagai wilayah di Sumatra dan Kalimantan yang semakin parah akibat dampak perubahan iklim. Karena itu, JK menegaskan, Indonesia telah mengambil langkah yang tegas dalam menangani tantangan besar tersebut. JK menyampaikan itu dalam pidato singkatnya pada acara Climate Action Summit di General Assembly Hall, di New York, Senin (23/9). “Kita tidak lagi memiliki keleluasaan maupun pilihan selain meningkatkan ambisi pengendalian perubahan iklim,” ujar JK sebagaimana keterangan tertulis yang diterima wartawan, Selasa (24/9) pagi. “Dalam menghadapi kenyataan ini, aksi iklim harus konkret dan realistis,” kata JK.

JK pun memaparkan upaya Indonesia dalam melakukan berbagai langkah untuk mengatasi perubahan iklim. Upaya dimulai dengan mengurangi emisi gas rumah kaca dengan target ambisius sebesar 29 persen dengan upaya sendiri, dan hingga 41 persen dengan dukungan internasional hingga 2030. “Indonesia telah meluncurkan Low Carbon Development Initiative (LCDI). Sebuah inisiatif yang berjalan seiring dengan keuntungan ekonomi dan sosial,” kata JK. Selain itu, JK mengungkap, Indonesia juga telah mengintensifkan aksi iklimnya, melalui solusi berbasis alam, dengan merestorasi 2 juta hektare lahan gambut dan merehabilitasi 12 juta hektare lahan kritis pada 2030 dan melestarikan secara intensif daerah bakau dan daerah pesisir. Selain itu, Indonesia juga melakukan program transisi energi, dengan menghapus subsidi bahan bakar fosil dan menetapkan kebijakan wajib biodiesel serta membangun kilang bahan bakar hijau. JK mengatakan, Indonesia bahkan akan membentuk sebuah fasilitas khusus pendanaan lingkungan untuk memfasilitasi pendanaan iklim dan mendukung program lingkungan lainnya. “Kami mendorong peningkatan dukungan pendanaan dan transfer teknologi serta energi terbarukan yang terjangkau dan dapat diakses,” kata JK.

JK menyebutkan, keberhasilan dari implementasi dari Perjanjian Paris waktu itu, tidak bergantung pada individu, tapi pada upaya kolektif. “Kami mengundang mitra internasional untuk bergabung dalam BLU Dana Lingkungan,” kata JK. Dalam kesempatan itu, JK juga menekankan perlunya ekonomi laut berkelanjutan sebagai upaya mempercepat tercapainya kemajuan aksi iklim berbasis kelautan secara kolektif dan tidak melakukannya sendiri-sendiri. Pertemuan yang digelar pukul 10.00 hingga 11.50 waktu setempat itu, wapres didampingi oleh menko PMK, menteri ESDM, watap RI, dan Rahmat Witoelar, dirjen Pengendalian Perubahan Iklim KLHK.

https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/19/09/24/pybdjv382-jk-bicara-kebakaran-hutan-semakin-parah-di-sidang-pbb