+62 2129380882 office@aprobi.co.id

Kemenperin Tidak Permasalahkan B30 Bikin Agak Boros

Detik | Senin, 30 September 2019

Kemenperin Tidak Permasalahkan B30 Bikin Agak Boros

Hasil uji coba bahan bakar biodiesel 30% atau B30 telah diumumkan. Dari pengujian Kementerian ESDM konsumsi bahan bakar kendaraan yang menggunakan biodiesel B30 rata-rata meningkat 0,87% dan power/daya rata-rata meningkat 0,84%. Terkait meningkatnya konsumsi bahan bakar tersebut tentu kendaraan akan kurang ekonomis. Meski konsumsi BBM sedikit naik, di sisi lain B30 juga diklaim menunjukkan penurunan dampak terhadap lingkungan, emisi CO turun sebesar 0,1-0,2 gram/km dan emisi PM turun sebesar 0,01-0,08 gram/km. “Kalau energi konten kan memang agak kurang sedikit tapi dari secara overall itu kan masih masuk dalam kategori artinya masih efisien kan tergantung teknologinya ke depan,” kata Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin Harjanto di Jakarta akhir pekan lalu. B30 pun dikatakan Harjanto telah dicicipi oleh beberapa jenis kendaraan. Menurutnya penggunaan biodiesel harus didorong untuk menyeimbangkan neraca perdagangan. “Itu sudah ada beberapa uji coba tes untuk beberapa brand kendaraan ya, nah tentunya kita kan mendorong masyarakat untuk menggunakan lagi biofuel, sehingga itu bisa mengurangi defisit neraca perdagangan,” tambahnya.

Tak sampai di sana ia juga yakin dapat meningkatkan terus kandungan nabati pada bahan bakar kendaraan bermesin diesel. “Ini nanti 100% menggunakan CPO diproses sehingga bisa digunakan di mesin diesel dan untuk mesin-mesin combustion engine, bahkan untuk avtur,” ungkapnya. Sebelumnya Kepala Badan Litbang ESDM Dadan Kusdiana memaparkan hasil Road Test B30. Untuk hasil sementara road test B30 menunjukkan catatan positif. Menurut Dadan, konsumsi bahan bakar rata-rata meningkat 0,87% dan power/daya rata-rata meningkat 0,84%. Fungsi komponen kendaraan juga masih berfungsi dengan baik, oli masih mengikuti spesifikasi, termasuk filternya. Hasil sementara uji B30 juga diklaim menunjukkan penurunan dampak terhadap lingkungan, emisi CO turun sebesar 0,1-0,2 gram/km dan emisi PM turun sebesar 0,01-0,08 gram/km. Berdasarkan pengalaman dalam penggunaan B20, mandatory B20 telah mampu mengurangi emisi gas ruang kaca, ekuivalen dengan produksi gas buang yang dihasilkan 20.000 bus kecil selama setahun.

Ada tujuh merek kendaraan yang disediakan oleh Gaikindo, yang sebagian besar merek perusahaan kendaraan Jepang. Persentase ini memenuhi syarat, karena hampir 70 persen mobil Indonesia merupakan produksi Jepang. Setiap kendaraan diuji oleh tiga sopir secara bergantian untuk memastikan kondisi kendaraan. Selain pengujian B30 di kendaraan, pemerintah juga menyiapkan antisipasi penambahan konsumsi biosolar. Selama tahun 2017-2018, rata-rata konsumsi solar bersubsidi sebesar 15 juta kiloliter, ditambah konsumsi solar yang tidak disubsidi sekitar 17 juta kiloliter, sehingga total konsumsi sekitar 32 juta kiloliter. Untuk itu pemerintah memastikan pasokan biofuel dari para produsen mampu memenuhi peningkatan kebutuhan biofuel untuk campuran B30. Jumlah produksi biofuel Indonesia terbesar di dunia dengan kapasitas produksi produsen biofuel sebesar 12 juta kiloliter. Produksi biofuel tersebut cukup untuk memasok B30 dan tiap tahun akan terus meningkat. “Ada 26 produsen biofuel siap memasok biofuel dan tahun depan akan ada tambahan satu atau dua pabrik baru”, terang Dadan.

https://oto.detik.com/berita/d-4726997/kemenperin-tidak-permasalahkan-b30-bikin-agak-boros

CNN Indonesia | Senin, 30 September 2019

KAI Rancang Lokomotif Berbahan Bakar Biodiesel 100 Persen

PT Kereta Api Indonesia (KAI) tengah merancang lokomotif berbahan bakar biodiesel 100 persen atau B100. Untuk melaksanakan upaya tersebut mereka menggandeng Servo Railway dan Progress Rail perusahaan infrastruktur rel kereta asal AS. Direktur Utama PT KAI Edi Sukmoro mengatakan pengembangan lokomotif tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut kebijakan pemerintah dalam meningkatkan penggunaan minyak sawit pada moda transportasi di dalam negeri. “Kami melihat arahan presiden, kami mengarah ke B100 karena kita sebagai penghasil kelapa sawit yang luar biasa. Kami mendahului untuk mencoba merekayasa engineering atas aset yang ada untuk B100,” katanya seperti dikutip dari Antara, Senin (30/9). Edi mengatakan sebelum mengembangkan lokomotif berbahan bakar biodiesel, pihaknya sudah menggunakan biodesel 20 persen untuk mengoperasikan armada KAI. Sekarang penggunaan sudah ditingkatkan ke biodiesel 30 persen atau B30.

“Sekarang sudah B20, nanti diantisipasi ke B30,B40, B50 sampai B100. Armada kami ada 200 lebih, pembangkit kami itu kereta yang membangkitkan AC dan penerangan hanya sampai B30. Makanya itu kami harus melakukan rekayasa teknologi untuk bisa makan yang B100,” katanya. Sementara itu pendiri Servo Railway Widhi Hartono mengatakan kajian pengembangan lokomotif berbahan bakar B100 akan memakan waktu satu tahun. Bila hasil kajian tersebut memuaskan, kerja sama akan dinaikkan ke level pengadaan lokomotif. “Dimulai dengan penelitian, kemudian jika feasiblie maka akan dilakukan pengembangan dan pengadaan. Target waktu penelitian satu tahun. Untuk pengembangan dan pengadaan akan ditentukan kemudian bergantung hasil penelitian,” katanya.

https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190930123753-92-435308/kai-rancang-lokomotif-berbahan-bakar-biodiesel-100-persen

Info Sawit | Senin, 30 September 2019

Program Biodiesel Sawit Bantu Birukan Neraca Perdaganga RI

Tiga tahun terakhir pengembangan bahan bakar berbasis minyak sawit terus digeber dengan dukungan dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS), upaya itu dilakukan sebelumnya untuk mengatasi terus melemahnya permintaan minyak sawit dunia, yang berdampak pada melorotnya harga minyak sawit. Namun kini faktanya kini tidak hanya untuk meningkatkan serapan minyak sawit domestik guna dijadikan biodiesel (FAME), tetapi juga untuk menutup defisit neraca perdagangan Indonesia yang tercatat terus memerah. Merujuk laporan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, terjadinya defisit neraca perdagangan didorong oleh defisit migas yang terus melebar dan rendahnya harga komoditas termasuk yang dialami minyak sawit.

Kondisi ini kemudian menutut untuk dilakukannya perbaikan dengan membuka pilihan penggunaan bahan bakar berbasis minyak nabati, dan melepas ketergatungan dari bahan bakar berbasis fosil yang sebagian besar diperoleh lewat impor. Terlebih Indonesia sebagai produsen minyak sawit nomor wahid di dunia, tahun 2018 lalu telah mampu memproduksi minyak sawit dan turunannya sebanyak 47,4 juta ton, dimana sekitar 34,7 juta ton di ekspor. Sementara sampai kuartal I 2019 produksi minyak sawit dan turunan asal Indonesia telah mencapai 12,6 juta ton, dimana sebanyak 9,1 juta ton di ekspor atau meningkat 16% dibanding ekspor pada periode yang sama tahun 2018 lalu. Produksi minyak sawit yang besar tersebut berpotensi untuk dijadikan bahan baku biodiesel yang dicampur ke minyak solar.

Kendati demikian program biodiesel bukannya tanpa kendala, semenjak dikembangkan tahun 2006 lalu perjalanan industri biodiesel nasional sempat mengalami pasang surut, dan produksi biodiesel kerap jauh dari kapasitas terpasang. Bahkan saat ditetapkan mandatori tahu 2010 lalu, antara alokasi target dan realisasi serapan terkadang tidak sesuai. Untungnya semenjak 2015 lalu saat BPDP-KS berdiri, program Biodiesel pun terus digenjot lewat skim insentif pembiayaan atas selisih harga biodiesel dan minyak solar. Setelah sukses menerapkan mandatori campuran biodiesel (FAME) sebanyak 20% ke minyak solar berbasis fosil atau tren disebut B20 semenjak tahun 2017 lalu. Program itu pun bakal dilanjutkan menuju B30, sesuai dengan target bauran energi baru terbarukan yang ditetapkan pada 2020. Namun sebagian pihak meminta untuk segera menerapkan kebijakan mandatori B30 di tahun ini.

Menguatnya dorongan percepatan penggunaan biodiesel tersebut di dalam negeri lebih diakibatkan impor minyak fosil yang terus membengkak dan menekan neraca perdagangan Indonesia. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Alam dan Mineral (ESDM), Archandra Tahar mengakui, banyak pihak yang merasa kecewa dengan impor migas yang terus meninggi, padahal ada pilihan sumber energi lain yang dianggap bakal mampu untuk mendongkrak neraca perdagangan nasional. Archandra pun sepakat, bahwa pengelolaan energi di dalam negeri untuk bisa mencapai ketahanan energi. Dari catatan Kementerian ESDM, kebutuhan crude produk mencapai 1,4 juta barrel per hari untuk bahan bakar cair, sementara bila ditambahkan LPG maka mencapai 1,6 juta barrel/hari.

https://www.infosawit.com/news/9341/program-biodiesel-sawit-bantu-birukan-neraca-perdaganga-ri

Bisnis | Senin, 30 September 2019

Uji Coba Sukses, B30 Diterapkan Tahun Depan

Kementerian Perindustrian menyatakan bahwa program biodiesel 30 persen atau B30 akan tetap diterapkan mulai tahun depan. Salah satu kendala yang kerap dihadapi dalam implementasi B30 adalah pergantian filter oli yang akan lebih sering dilakukan seiring dengan perubahan komponen bahan bakar. Namun, Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin Harjanto menegaskan hal itu bukan masalah besar. Dia mengatakan akan terus berkoordinasi dengan produsen kendaraan untuk melakukan uji coba. Merek-merek Jepang seperti Mitubishi dan Hino, lanjutnya, sudah melakukan uji coba dan tidak menemui kendala berarti. “Filter memang jadi harus sering diganti, tetapi itu tidak masalah sih, nanti diganti secara periodik saja [filternya]. Ya pengujian selesai secepatnya lah, nanti kan kami akan segera launching sesuai dengan target yang ditetapkan, belum ada perubahan target penerapan,” katanya pekan lalu.

Namun demikian, sejauh ini pengujian lebih banyak dilakukan menggunakan unit ataupun model baru dari produsen truk maupun bus. Di sisi lain, populasi truk saat ini masih didominasi oleh model-model lama. Harjanto menilai hal itu juga tidak akan menjadi kendala dalam implementasi B30 kelak. Menurutnya, unit baru yang menggunakan teknologi baru lebih sensitif terhadap penggunaan bahan bakar. Apabila unit baru dapat menggunakan B30, maka menurutnya unit lama juga dipastikan dapat menggunakan bahan bakar serupa. “Artinya dari sisi teknologi kan dia lebih sensitif penggunaan bahan bakar, artinya kalau yang baru bisa berarti yang lama pasti bisa, yang baru ini kan sudah euro 4 compliance dan sebagainya, kalau yang lama kan masih euro 2 fuel compliance, artinya menurut saya kalau di teknolgi yang lebih sensitif saja bisa apalagi di yang lebih lama,” ujarnya.

Hasil pengujian B30 oleh Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan konsumsi bahan bakar itu akan meningkatkan daya rata-rata kendaraan sebesar 0,84% dan dapat mengurangi emisi CO sebesar 0,1 gram—02 gram per kilometer dan mengurangi emisi Pm sebesar 0,1 gram—0,08 gram per kilometer. Namun demikian, konsumsi bahan bakar rata-rata akan meningkat sebesar 0,87% dibandingkan penggunaan bahan bakar solar biasa. Harjanto menilai, hal itu tidak mengganggu efisiensi penggunaan bahan bakar secara signifikan. “Overall itu kan masih masuk dalam kategori masih efisien dan ini akan tergantung teknologinya ke depan. Kami mendorong tidak hanya B30, tapi biofuel yang kami sebut greenfuel, ini nanti 100% menggunakan CPO diproses sehingga bisa digunakan di mesin diesel dan untuk mesin combustion engine, bahkan untuk avtur.”

https://otomotif.bisnis.com/read/20190930/275/1153540/uji-coba-sukses-b30-diterapkan-tahun-depan

Investor Daily Indonesia | Selasa, 1 Oktober 2019

Program B30 Solusi Hadapi Kebijakan Sawit UE

Direktur Eksekutif Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (Paspi) Tungkot Sipayung menyatakan bahwa Indonesia tidak perlu frustrasi dengan kebijakan anti sawit yang dikeluarkan Uni Eropa (UE). Indonesia cukup memperbesar pasar sawit domestik dengan mempercepat program pencampuran biodiesel 30% (B30) untuk menghadapi kebijakan UE. Tungkot Sipayung menuturkan, Indonesia sebenarnya tidak perlu terlalu frustrasi dengan kebijakan antisawit yang dikeluarkan UE. Alasannya, ekspor minyak sawit Indonesia ke UE hanya sekitar 3 juta ton per tahun, padahal peralihan dari biodiesel 20% (B20) ke B30 di Tanah Air mampu menyerap 3,50 juta ton minyak sawit setiap tahunnya. “Ini bukan kiamat, jangan juga tergantung dengan UE. Kalau toh nanti kebijakan itu benar-benar diterapkan maka Indonesia masih bisa melakukan protes ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) karena sebelum diundangkan UE harus melakukan notifikasi terlebih dahulu ke WTO,” ungkap Tung- kot di Jakarta, kemarin.

Tungkot menuturkan, UE memang tidak secara langsung melarang penggunaan minyak sawit untuk biodiesel. UE hanya akan menghapus insentif atau subsidi bagi perusahaan yang memproduksi biodiesel berbahan baku sawit. \’Tapi ingat subsidi itu setara dengan Rp 3.000-6.000 per liter biodiesel, jadi memang UE tidak melarang sawit, tapi nanti mana ada perusahaan yang mau menggunakan sawit untuk bahan baku biodiesel kalau subsidinya dicabut,” ujar dia. Kepada Investor Daily, Kamis (5/9), Tungkot Sipayung mengatakan, melalui Delegated Act soal ILUC (Indirect Land Use Change) yang mengacu pada Renewable Energy Directive (RED) R,\JEmem-jramingbahwa sawit adalah komoditas yang jelek karena dinilai berisiko tinggi terutama dalam penggunaan lahan. Kebijakan itu akan berlaku bertahap mulai 2023 dan berlaku penuh pada 2030. “Memang tidak langsung melarang tapi pasar bisa menangkap bahwa UE akan mem-phase out sawit,” jelas dia.

Jakarta Post | Senin, 30 September 2019

Indonesia gets Rp 232 billion grant from EU to ease trade negotiations

Indonesia’s trade sector has received its Christmas gift early: The European Union has granted Indonesia Rp 232 billion (US$16.37 million) through a program dubbed ARISE+ Indonesia to improve trade conditions and capacity between 2019 and 2023. “The key objective is to strengthen the export and trade competitiveness of the Indonesian economy and the strategic goals of [Indonesia’s] 5-year plan,” EU delegation head for Indonesia, Vincent Piket, told reporters in a press conference in Jakarta on Wednesday. Among other ways, the EU is to use the funds to provide technical support to promote geographical indications, as quoted by its press release. The bloc is also to help the Investment Coordination Board (BKPM) by conducting a study on how to better target and prioritize sectors for investments. “In view of the ongoing negotiations for an EU-Indonesia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA), ARISE+ Plus Indonesia will also have the flexibility to respond to issues emerging from the negotiations through rapid response facility which can be mobilized on short notice,” Piket said in a speech prior to the press conference.

He explained that the assistance includes funding expertise to build the capacity of ministries and government agencies, as well as the dissemination of CEPA results to support negotiations. The grant was given amid trade tensions between the two jurisdictions. Under the draft of the IEU CEPA, palm oil-based biofuels were listed as unsustainable and, as such, the EU would phase them out. As Indonesia’s largest palm oil customer, the EU denied allegations that it had deliberately tried to undermine the market for the commodity, citing market demand as the reason for its problems. Still, Indonesia, the world’s top palm oil producer and exporter, is committed to fighting the EU’s ban on the use of palm oil for its member countries’ biodiesel. Indonesia had even previously threatened to take the issue to the World Trade Organization, as it believed that palm oil production was more environmentally friendly than the production of other vegetable oils like soybean oil, sunflower oil and rapeseed oil. “There is one chapter, namely trade and sustainable development, in which it was difficult to reach an agreement. The discussions included vegetable oil,” the Trade Ministry’s international trade negotiation head Iman Pambagyo said prior to the seventh round of CEPA negotiations in March.

https://www.thejakartapost.com/news/2019/09/30/indonesia-gets-rp-232-billion-grant-from-eu-to-ease-trade-negotiations.html