+62 2129380882 office@aprobi.co.id

Kementan Nego UE soal Sentimen Negatif Sawit

Investor Daily Indonesia | Kamis, 23 Mei 2019
Kementan Nego UE soal Sentimen Negatif Sawit

Kementerian Pertanian (Kementan) akan terus melakukan negosiasi dengan pihak Uni Eropa (UE) terkait sentimen negatif sawit yang dilancarkan negara tersebut di pasar internasional. Berdasarkan informasi dari Kementerian Luar Negeri, masih ada jalan keluar untuk menyelesaikan persoalan kebijakan diskriminasi sawit oleh UE yakni dengan berdiskusi bersama pihak UE. Dirjen Perkebunan Kementan Kas-di Subagyono mengatakan, meskipun meningkat, ke depan ekspor minyak sawit RI tetap menghadapi sejumlah tantangan, salah satu tantangan terbesar adalah sentimen negatif UE. Salah satu bentuk sentimen negatif terbaru adalah lahirnya kebijakan Renewable Energy Directive II (RED II) yang melarang sawit sebagai biodiesel. “Masih ada jalan keluar dengan berdiskusi bersama pihak UE,” kata Kasdi seperti dilansir .Antara di Jakarta, baru-baru ini.

Klaim UE yang menyebutkan perkebunan sawit memiliki risiko tinggi terhadap deforestasi dibantah Kasdi. Apalagi, Indonesia juga sudah mempunyai sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO), ini sudah menjadi bukti bahwa pola perkebunan sawit yang dilakukan di Indonesia telah menerapkan prinsip dan kriteria sustainability (keberlanjutan). “Jadi kalau ada klaim bahwa sawit Indonesia tidak sustainable itu sama sekali tidak benar. Menurut catatan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), dalam lima tahun terakhir kita sudah tidak ada lagi pelepasan kawasan hutan, sehingga salah kalau dikatakan Kelapa Sawit membuka hutan,” ujar Kasdi. Berdasarkan data Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), ekspor sawit Indonesia pada Maret 2019 naik 3% dari bulan sebelumnya, yakni dari 2,88 juta ton meningkat menjadi 2,96 juta ton. Khusus ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan produk turunannya naik dari 2,77 juta ton pada Februari menjadi 2,78 juta ton pada Maret Peningkatan permintaan yang cukup signifikan datang dari Asia, khususnya Korea Selatan, Jepang, dan Malaysia. Meskipun demikian, Kasdi menegaskan, Pemerintah Indonesia tidak hanya akan mengandalkan ekspor, terutama jika hanya dalam bentuk mentah. Kementan akan terus mendorong pemanfaatan CPO untuk biodiesel dalam negeri. “Kita akan terus berupaya memperkuat hilirisa”si seperti menyerap CPO untuk kebutuhan biodiesel,” katanya. Ke depan, pengembangan energi baru terbarukan sangat diperlukan sebagai pengganti bahan bakar fosil. Untuk itu, pemanfaatan CPO untuk pengembangan biodiesel sebagai salah satu” jenis energi terbarukan menjadi langkah strategis mengoptimalkan hilirisasi CPO. Melalui penguatan hilirisasi CPO diharapkan kesejahteraan pekebun sawit ikut meningkat karena peluang pasar domestik yang besar. “Kementerian ESDM sudah menetapkan B30 dan sudah berjalan, di Kementan B100, pesan dari B100 ini bukan jangan ekspor tapi kita mampu serap banyak sekali,” katanya.

Penyerapan Biodiesel

Sementara itu. Gapki mencatat penyerapan biodiesel dalam negeri pada triwulan 1-2019 telah mencapai 1.727.000 ton seiring dengan perluasan mandatori biodiesel 20% (B20). Ketua Umum Gapki Joko Supriyono menyebutkan, penyerapan biodiesel sepanjang Maret 2019 mencapai lebih dari 527 ribu ton atau turun 19% dari Februari sebesar 648 ribu ton. Pada Januari 2019, penyerapan biodiesel mencapai 552 ribu ton. \’Turunnya penyerapan biodiesel disinyalir karena keterlambatan permintaan dari Pertamina sehingga pengiriman ke titik penyaluran ikut terlambat” kata Joko. Pada pengembangan B20, serapan CPO ditargetkan hingga akhir 2019 sebesar 6,20 juta kiloliter (kl) atau setara 5,40 juta ton. Joko menilai penyerapan CPO dalam negeri menjadi solusi atas tantangan industri sawit yang saat ini tengah dihadapi Indonesia, khususnya pada triwulan 1-2019. Berbagai tantangan muncul, baik dari dalam negeri, luar negeri, maupun sentimen pasar dihadapi industri sawit. Awal tahun, industri sawit diterpa kebijakan UE terkait RED II yang akan menerapkan penghapusan penggunaan biodiesel berbasis sawit. Dalam kebijakan tersebut, minyak Kelapa Sawit dikategorikan berisiko tinggi terhadap deforestasi (ILUC-Indirect Land Used Change) sedangkan minyak nabati lain digolongkan berisiko rendah. Sementara di dalam negeri, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) terus menekan industri untuk keterbukaan informasi hak guna usaha (HGU). Sedangkan dari sektor pasar, industri juga dibayangi kekhawatiran harga CPO global yang trennya terus menurun.

Bisnis | Rabu, 22 Mei 2019
GAPKI Sebut Kaltim Berpotensi Bangun Pabrik Biodiesel

Pelaku usaha minyak sawit (Crude Palm Oil/CPO) di Kalimantan Timur menyatakan Bumi Etam memiliki potensi yang tinggi untuk membangun pabrik biodiesel. Dewan Pembina Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Azmal Ridwan mengatakan Indonesia punya potensi untuk membangun pabrik biodiesel di berbagai daerah. Namun, ketersediaan pasar biodiesel di dalam negeri menjadi permasalahan tersendiri. “Tidak ada masalah kalau market-nya ada, seberapa besar pemerintah daerah mengizinkan investor melakukan itu. Meyakinkan orang luar kalau investasi di Kalimantan Timur (Kaltim) inventarisasinya banyak, kemudian juga perizinan gampang. Bukan dimudahkan tapi sesuai regulasi diikuti,” jelasnya di Midtown Hotel Samarinda, Kaltim, Selasa (21/5/2019) malam. Azmal menambahkan selama ini, masih banyak persoalan perizinan yang memakan waktu panjang untuk bisnis kelapa sawit dan pengelolaan biodiesel di provinsi tersebut. Investor disebut kerap enggan membuka bisnis di Kaltim karena prosedur yang tidak sesuai. Dia melanjutkan jika pabrik biodiesel bisa dibangun di Kaltim, maka beberapa daerah di sekitar Kaltim juga bisa memanfaatkan hasil produksi dengan biaya yang lebih murah. Misalnya, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi.

Bahkan, tidak tertutup kemungkinan Sabah, Malaysia juga bisa melakukan ekspor biodiesel dari Indonesia. “Lebih dekat soalnya, dibandingkan harus ke Kuala Lumpur,” jelas Azmal. Sementara itu, Wakil Ketua Bidang Organisasi, Keanggotaan, dan Pemberdayaan Daerah Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Anindya Bakrie menyatakan kehadiran Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy Batuta Trans Kalimantan seharusnya bisa menjadi pemicu pengembangan industri, khususnya sawit dan biodiesel di Kaltim. “Di kawasan industri, orang akan semakin kuat jika perizinannya dipermudah,” tuturnya. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kaltim Ujang Rachmad mengungkapkan saat ini, salah satu kendala pengembangan kelapa sawit hingga pabrik biodiesel di Kaltim adalah kampanye dari Uni Eropa (UE) tentang kebijakan Renewable Energy Directive II (RED II) yang berimbas pada penurunan harga CPO. “Itu dampaknya terasa langsung kepada harga Tandan Buah Segar (TBS) yang diterima petani. Di dalam komponen perhitungan TBS setiap bulan, masuk komponen harga CPO dunia,” terangnya.

Selain itu, ada masalah supply and demand yang mempengaruhi dinamika pasar global. Contohnya, periode Oktober-Januari merupakan waktunya kelapa sawit di Kaltim berbuah cukup banyak sehingga harganya turun. “Kampanye negatif itu sendiri secara sistematis sudah kita jawab dengan berbagai program kegiatan. Kita juga aktif bekerja sama dengan para mitra pembangunan yang kemudian kita tunjukkan praktik perkebunan di Kaltim sudah menerapkan prinsip perkebunan berkelanjutan antara ekonomi, sosial, lingkungan,” sambung Ujang. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim menegaksan sawit memiliki prospek yang bagus sebagai tulang punggung perekonomian di Kaltim. Pasalnya, komoditas ini adalah salah satu penyumbang pertumbuhan ekonomi secara nasional. Khusus Kaltim, sawit masuk peringkat ketiga penyumbang Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terbesar Kaltim. Pada awal 2019, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat adanya peningkatan ekspor komoditas ini sebesar 27,57 persen. Kenaikan didorong oleh tumbuhnya ekspor barang migas dan non migas.
https://kalimantan.bisnis.com/read/20190522/408/926032/gapki-sebut-kaltim-berpotensi-bangun-pabrik-biodiesel