+62 2129380882 office@aprobi.co.id

Kementerian ESDM Segera Lengkapi Regulasi Perluasan Mandatori B20

Investor Daily Indonesia | Senin, 27 Agustus 2018
Kementerian ESDM Segera Lengkapi Regulasi Perluasan Mandatori B20

JAKARTA- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan seluruh regulasi turunan yang diperlukan untuk perluasan mandatori pencampuran Biodiesel 20% (B20) ke sektor nonsubsidi selesai pekan ini. Hal ini guna memastikan agar perluasan mandatori ini bisa berjalan mulai 1 September. Regulasi yang dimaksud adalah revisi Peraturan Menteri ESDM No 26Tahun 2016 tentang penyediaan dan pemanfaatan bahan bakar nabati jenis Biodiesel dalam kerangka pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BDPDKS) dan Keputusan Menteri alokasi volume Biodiesel untuk September-Desember. Dua beleid ini melengkapi Peraturan Presiden No 66 Tahun 2018 tentang penghimpunan dan penggunaan dana perkebunan kelapa sawit

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Rida Mulyana mengatakan, untuk penetapan alokasi volume Biodiesel saat ini masih difinalisasi. Usulan terkait volume alokasi Biodiesel ini perlu disampaikan terlebih dahulu ke Menteri ESDM Ignasius Jonan untuk dimintakan persetujuan dan penetapan. Sementara revisi Permen 26/2016 kini sedang diundangkan.Kedua ditargetkan selesai pekan ini. “Harus selesai (pekan ini),” kata dia kepada Investor Daily, akhir pekan lalu.

Pasalnya, sebelum mandatori B20 diperluas, maka perlu ditetapkan badan usaha BBM yang wajib menjalankan mandatori ini. Selanjutnya, pemerintah juga harus menetapkan volume pasokan Biodiesel yang dibutuhkan oleh badan usaha BBM, beserta badan usaha BBN yang menyediakannya. Seluruhnya harus selesai sebelum 1 September. Targetnya minggu depan (pekan mi-red) sudah bisa kontrak antara BUBBM (badan usaha bahan bakar minyak) dengan BUBBN (badan usaha bahan bakar nabati), kemudian BUBBN dengan BPDPKS,” tutur Rida.

Untuk perluasan tersebut, pihaknya akan menambah volume alokasi biodiesel. Rincinya, tambahan volume untuk dicampur ke BBM nonsubsidi dan perpanjangan alokasi untuk BBM bersubsidi serta kelistrikan. Meski belum memastikan tambahan volumenya, hingga akhir tahun ini, serapan Biodiesel ditargetkan mencapai 4,1 juta KL, di mana untuk BBM bersubsidi 2,8 juta KL dan nonsubsidi 1,25 juta KL Jika terealisasi, maka serapan Biodiesel tahun ini melonjak 55,64% dari realisasi tahun lalu sebesar 2,57 juta KL. Sementara itu, untuk realisasi serapan Biodiesel tahun ini, tercatat sebesar 1,25 juta KL sampai akhir semester pertama lalu. Serapan Biodiesel ini hanya dari pencampuran dengan BBM bersubsidi.

Perluasan mandatori B20 ini, tutur Rida, bertujuan untuk mengurangi impor solar dan menghemat pemakaian devisa. “Dengan kondisi MOPS USS 85 per barel dan kurs saat ini, bisa saving Rp 50 triliun dalam satu tahun di tahun depan. Tahun ini hemat sekitar Rp 31,5 triliun,” kata dia. Secara nasional, lanjutnya, konsumsi solar pada tahun ini diproyeksinya sekitar 28,5-30 juta kiloliter (KL). Dari total kebutuhan tersebut, sebanyak 21 juta KL disedaikan dari dalam negeri, sementara sisanya ditutup melalui impor solar. Konsumsi dan impor solar ini naik dari tahun lalu. Pada 2017, konsumsi solar mencapai 27,5 juta KL, di mana pasokan domestik 21 juta KL dan impor 6,5 juta KL.

Kompas | Senin, 27 Agustus 2018
Memperluas Biodiesel Negara-negara di Eropa sudah lama menerapkan penggunaan energi baru dan terbarukan dari beberapa sumber, seperti tenaga angin, tenaga air, dan minyak nabati kelapa sawit Kendati parlemen Eropa dalam arahan energi terbarukan menegaskan penggunaan minyak nabati dalam bauran energi harus memperhatikan aspek lingkungan hidup dan masalah perusakan hutan, saat ini minyak nabati dari kelapa sawit atau Biodiesel tetap masih terbuka di pasar Eropa Sekarang, Pemerintah Indonesia menginginkan percepatan dan perluasan penggunaan minyak sawit sebesar 20 persen dalam Dahan bakar minyak atau B20. Kebijakan itu diputuskan dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo (.Kompas, 20/7/2018).

Selama ini implementasi kebijakan B20 masih lambat karena berbagai faktor. Salah satunya mengenai kemauan apakah ingin mengurangi ketergantungan impor bahan bakar minyak (BBM), terutama solar, atau tidak. Mengimpor biasanya menjadi cara paling mudah dan menguntungkan dalam menutup kekurangan pasokan di dalam negeri. Namun, di sisi lain. impor BBM yang terlalu besar membuat defisit transaksi berjalan membengkak. Sebagai gambaran, defisit transaksi berjalan triwulan 11-2018 sebesar 8 miliar dollar AS atau 3,04 persen dari produk domestik bruto (PDB). Pada triwulan 1-2018, defisit transaksi berjalan sebesar 5,7 miliar dollar AS atau 2,21 persen PDB.

Oleh karena itu. kebijakan pemerintah berupa rnandatori B20-pencampuran 20 persen Biodiesel ke dalam satu liter solar-merupakan langkah tepat dan harus diikuti semua pemangku kepentingan, baik kementerian teknis seperti Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perhubungan, PT Pertamina (Persero), maupun pelaku usaha. Defisit transaksi berjalan sudah menjadi momok bertahun-tahun dengan kontribusi besar dari impor BBM dan bahan baku industri. Untuk itu, berbagai upaya untuk bertransformasi dalam penggunaan energi baru dan terbarukan, terutama dari minyak nabati kelapa sawit, harus dipacu. Indonesia tidak bisa terus-menerus tergantung pada impor BBM dan energi fosil.

Kebijakan percepatan dan perluasan penggunaan minyak sawit atau mandatori B20 ini dapat menjadi kampanye positif bagi negara-negara Eropa. Selain itu, percepatan dan perluasan penggunaan B20 di Indonesia diharapkan dapat memengaruhi harga kelapa sawit di tingkat dunia Dengan demikian, Indonesia semakin memiliki posisi tawar yang kuat dalam perdagangan, terutama terkait dengan kebutuhan produk minyak sawit dan biodiesel.

Jika implementasi B20 diterapkan secara penuh, setidaknya sekitar 6 juta kiloliter Biodiesel terserap di dalam negeri. . Penyerapan sebanyak itu di pasar domestik diharapkan dapat memengaruhi harga minyak sawit di pasar dunia Saat ini ketika pelaksanaan B20 belum maksimal, penyerapan hanya sekitar 2,5 juta kiloliter. Jika kebijakan B20 terlaksana penuh, pemerintah setidaknya bisa menghemat impor solar sekitar 4 miliar dollar AS. Penghematan dari kebijakan B20 itu tentu sangat berarti untuk mengurangi defisit transaksi berjalan. Oleh karena itu, tak ada cara lain, mandatori B20 mesti diterapkan dengan tegas.

Harian Kontan | Sabtu, 25 Agustus 2018
Setelah Terangkat B20, Saham CPO Bisa Terkoreksi Lagi

JAKARTA. Sektor perkebunan menjadi jawara kuartal III ini. Sejak awal Juli 2018 hingga Jumat (24/8), indeks sektor perkebunan naik 12,31%. Harga saham emiten sawit yang cenderung menguat jelas punya andil terhadap kenaikan indeks tersebut. Saham PT PP London Sumatra Indonesia Tbk (LSIP), misalnya, mencetak kenaikan sampai 41,11% sejak awal Juli. PT Tunas Baru Lampung Tbk (TBLA) juga mencatatkan kenaikan yang signifikan, sebesar 22,03%, dalam periode yang sama. Kemarin, harga saham TBLA juga masih naik lumayan. Perdagangan saham TBLA ditutup pada harga Rp 1.080 per saham, naik 7,46% dalam sehari. Harga saham-saham perkebunan menguat lantaran sentimen positif kebijakan B20. Mulai 1 September, pemerintah mewajibkan kandungan 20% biodiesel pada balian bakar solar.

Selain itu, Perusahaan Listrik Negara (PLN) juga menyatakan kesiapan menyerap 2,2 kiloliter balian bakar solar campuran tersebut. Namun, Senior Analis Paramitra Alfa Sekuritas William Siregar menilai tidak semua emiten CPO akan menikmati sentimen positif kebijakan B20 ini. Menurut dia, hanya emiten yang punya pabrik seperti TBLA dan SMAR yang akan diuntungkan kebijakan iui. “Ketika market sadar bahwa kebijakan B20 tak akan langsung terasa, sektor perkebunan berpotensi kembali terkoreksi,” ujar William.

Senada dengan William, Kepala Riset MNC Sekuritas Edwin Sebayang juga menilai kebijakan B20 yang akan diterapkan pemerintah juga sifatnya hanya sementara. Dalam waktu dekat dampak kebijakan ini pada kinerja keuangan emiten CPO belum terasa. Selain itu, harga CPO internasional saat ini cenderung tertekan gara-gara produksi melimpah, sementara permintaan cenderung stagnan. Edwin merekomendasikan hold untuk sektor CPO. Kepala Riset Narada Asset Management Kiswoyo Adi Joe melihat harga saham emiten CPO memang sudah cukup tinggi. Meski begitu, masih ada saham yang harganya berpotensi naik. Ia memprediksi harga BWPT bisa mencapai Rp 300 dari Rp 222 kemarin. Sedang harga LSIP masih bisa naik ke Rp 1.800 dari Rp 1.390 pada Jumat (24/8).