+62 2129380882 office@aprobi.co.id

Kementerian ESDM Tetapkan Harga Biodiesel RP7.277/Liter

Rakyat Merdela | Jum’at, 9 November 2018

Kementerian ESDM Tetapkan Harga Biodiesel RP7.277/Liter

Kementerian ESDM melalui Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) menetapkan harga Biodiesel pada NovembersebesarRp7.277 per liter. Harga ini berlaku juga untuk pelaksanaan program mandatori B-20 atau campuran Biodiesel ke Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar 20 persen. Berdasarkan Surat Direktur Jenderal EBTKE Nomor 5307/12/DJE/2018 tanggal 26 Oktober 2018, sebagaimana disalin dari Antara, pemerintah menetapkan Harga Indeks Pasar Bahan Bakar Nabati (HIP BBN) untuk dua jenis komoditas bahan bakar, yaitu Biodesel dan Bioetanol. Kedua komoditas tersebut mengalami perubahan yang berbeda. HIP untuk Biodiesel mengalami penurunan, sementara HIP Bioetanol mengalami kenaikan. Untuk harga Biodiesel sebesar Rp7.277 per liter belum termasuk ongkos anaku yang telah ditetap-kn sebelumnya dalam Ke-putusan Menteri ESDM No 1700K/12/MEM/2018. jika dibandingkan bulan sebelumnya, harga Bi-odiesel mengalami penurunan Rp64 per liter dari HII di bulan Oktober 2018 yang mencapai Rp7.341 per liter. Turunnya harga bio-dieseldidorongolehturun-nya harga minyak sawit (Crude Palm Oil/CPO) di pasaran global lantaran masih melimpahnya stok minyaksawit-Untuk itu, kebijakan B-20 diharapkan mampu mengerekkembali harga dan penyerapan CPO.

Berdasarkan catatan Gabungan pengusaha kelapa sawit Indonesia (GAPKI), rata-rata harga sawit dunia sepanjang Agustus 2018 hanya 577,5 dolar AS per metrik ton dan bergerak di kisaran 542,5 dolar AS hingga 577,5 dolar AS per metrik ton. Sementara itu, kenaikan harga terjadi pada HIP bioetanol. Harga pasar Bioetanol diplot sebesar Rpl0.457 per liter oleh Pemerintah, terjadi kenaikan sebesar Rp80 dari Oktober 2018 yaitu sebesar Rpl0-.377 per liter. Faktor kenaikan ini ditentukan oleh rata-rata tetes tebu Kharisma Pemasaran Bersama (KPB) selama 25 Juni 2017 – 24 Desember 2018 tercatat sebesar Rpl.619 per kg ditambah besaran dolar AS, yaitu 0,25 dolar AS per liter dikali 4,125 kg per liter. Untuk diketahui, HIP BBN ditetapkan setiap bulan dan dilakukan evaluasi paling sedikit 6 bulan sekali oleh Direktur Jenderal EBTKE. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) masih mengoptimalkan penggunaan batu bara dalam bauran energi pembangkitnasional. “Kita akui batu bara adalah langkah cepat dalam penyediaan energi primer, namun Pemerintah tidak tinggal diam dengan apa yang ada,” kata Wakil Menteri E-SDM.Arcandra Tahar dalam keterangan tertulis yang disalin dari Antara. Ia mengatakan saat ini terus melakukan berbagai upaya stretegis agar komposisi bauran energi pembangkit tetap optimal. Hal ini sejalan dengan misi pemerintah dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan mencapai target pertumbuhan ekonomi nasional. “Ini adalah tantangan bagi negara ini (I ndonesia) sebagai negara berkembang bukan sebagai negara maju. Bagaimana kita menciptakan lingkungan bersih yang berkelanjutan dan mencapai target pertumbuhan ekonomi,” kata Wakil Menteri ESDM.

Pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,3 persen, kata Arcandra, dapat ditempuh apabila ting-katkonsumsilistriknasion-al mengalami peningkatan. Terhitung hingga kuartal HI 2018, konsumsi listrik nasional mencapai 1.048 KWh/kapita. Bila ditelusuri lebih jauh, angka ini mengalami perubahan sangat positif sejak 2014 (804 Kwh/kapita), 2015 (918), 2016 (956) dan 2017 (1.012). “Sudah menjadi kewajiban kita menyediakan tarif listrik yang terjangkau supaya semua masyarakat bisa mengonsumsi listrik,” kata Arcandra. Arcandra mengan-tisipasi penggunaan batubara agar tidak membawa dampak buruk bagi lingkungan. “Kita perintahkan para pengembang swasta (Independent Producer Power/IPP) baru untuk mengggunakan teknologi yang ramah lingkungan,” katanya. Langkah ini merupakan satu dari tigaupaya taktis Pemerintah demi memperbaiki komposisi bauran energi pembangkit di masa mendatang. Dua upaya lainnya, Pemerintah akan mengganti atau mengombinasikan cadangan pembangkit listrik dengan E-nergi Baru Terbarukan (EBT) dan membangun PLTU mulut tambang yang berdekatan dengan sumber energi. Tiga langkah tersebut ditempuh demi memangkas biaya produksi yang jauh lebih rendah.

Rakyat Merdela | Jum’at, 9 November 2018

Menteri Jonan Lancarkan Diplomasi Sawit Di Vatikan

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan, tak mau menyia-nyiakan kunjungan kerjanya ke Roma, Italia, untuk mensosialisasikan program Energi Baru dan Terbarukan (EBT) atau renewable energy yang sedang gencar digalakan pemerintah Indonesia. Salah satunya. Jonan melancarkan diplomasi sawit. USAI courtesy call dengan Pemimpin Umat dan Gereja Katolik tertinggi di dunia. Paus Fran-siskus, di Vatikan dan bertemu sejumlah pimpinan perusahaan listrik dan minyak dan gas bumi (migas), petang harinya. Jonan tampil sebagai pembicara utama dalam forum Carita Politica. lembaga think tank internasional bidang lingkungan hidup yang dibentuk Vatikan. Seminar yang digelar digelar di Ruang Pio XI, Piazza San Calisto, Vatikan itu, dipandu oleh Prof Alfredo Luciani, pendiri dan Presiden Carita Pfljitica. Menurut Dubes Indonesia untuk Vatikan Antonius Agus Suryono, Jonan adalah orang pertama dari Indonesia yang tampil di Forum Carita Politica, lembaga yang berpengaruh atas kebijakan lingkungan di Eropa. Termasuk isu minyak kelapa sawit (Crude Palm Oil/CPO). batubara, perubahan iklim dan lainnya. Didampingi Dubes Sriyono dan Direktur Bioenergi Kementerian ESDM Andriah Feby Misna. Jonan tampil sebagai pembicara dengan topik “Fueling the Nation by Sustainable Renewable Energy”. Dalam paparannya. Jonan menjelaskan kebijakan dan komitmen pemerintah Indonesia untuk menerapkan green energy. Salah satunya, menggenjot penggunaan Energi Baru Terbarukan (EBT) dengan menerapkan teknologi energi B20 (bahan bakar r dengan campuran minyak nabati sebesar 20 persen).

“Kami sudah mulai menerapkan penggunaan energi B20. Pertanyaannya ke depan, apakah Indonesia akan menggunakan energi B30 atau lebih di masa mendatang untuk menekan polusi dan menghemat devisa valuta asing,” katanya. Jonan memaparkan presentasinya sambil menampilkan slide di layar. Dihadapan sekitar 100 orang yang memenuhi ruangan tempat diskusi, Jonan menyampaikan. Indonesia juga menggunakan CPO untuk memproduksi listrik. “Besok pagi (Kamis), saya akan pergi ke Napoli untuk melihat power plant (pembangkit listrik) yang 100 persen dijalankan dengan CPO.” jelasnya. Paparan Dirut PT Kereta Api Indonesia (KAI) itu, berhasil memukau para hadirin yang hadir.Sebagai informasi, pemerintah Indonesia sudah memulai penggunaan Biodiesel sebagai campuran dalam solar sebanyak 5 persen (B5) dari tahun 2010. Nah, sejak Januari 2016, penggunaan Biodiesel sebagai campuran solar sudah mencapai 20 persen (B20). Untuk itu. pada September 2018, pemerintah membuat kebijakan untuk meningkatkan penggunaan B20 secara masif dan tidak terbatas pada Public Service Obligation (PSO) saja. Penggunaan Biodiesel ini selain untuk mengurangi bahan bakar diesel impor, juga guna menjaga defisit transaksi berjalan, menghemat biaya valuta asing, serta meningkatkan konsumsi Biodiesel domestik,” urai Menteri Jonan.

Pada kesempatan ini. Jonan juga menjelaskan tentang rencana pemerintah Indonesia untuk menerapkan kebijakan mobil listrik. “Pasar otomotif Indonesia sudah sekian lama didominasi oleh produk Jepang. Dan kami akan segera beralih menggunakan mobil listrik secepatnya. Ini juga penting untuk mengurangi polusi,” ujar Jonan. Usai menyampaikan presentasi, Jonan memutarkan video mengenai bagaimana upaya pemerintah Indonesia di bawah pimpinan Presiden Jokowi. menerapkan kebijakan energi berkeadilan lewat program BBM satu harga, program elektrifikasi dari Sabang sampai Merauke dan dari Miangas sampai Pulau Rote. Para hadirin, terutama yang berasal dari Italia, tampak serius menonton video yang diputar Jonan.”Lewat forum ini, kita minimal bisa membaca pandangan para pembicara dari Eropa tentang dasar moralitas terhadap kebijakan lingkungan. Apalagi tekanan terhadap CPO Indonesia juga datang dari pandangan- pandangan di Carita Politica dan mungkin berikutnya mengenai isu batubara,” kata mantan Menteri Perhubungan itu.

Serap Pasar CPO

Ketua Umum Asosiasi Biofuel Indonesia (APROBI) MP Tumanggor yang ikut dalam dalam delegasi kunjungan ini, mengaku senang dan puas dengan pemaparan Menteri Jonan. “Paparan Pak Menteri tadi sangat bagus. Ini namanya diplomasi sawit. Setelah mendengarkan paran Pak Menteri Jonan di Carita Politica yang cukup disegani dan berpengaruh di Uni Eropa, kami dari Seluruh Jajaran Pengurus Aprobi mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya atas dukungan penuh Bapak Menteri terhadap Sawit Indonesia. Kiranya melalui upaya Bapak jonan ini industri sawit Indonesia bertambah maju,” kata Tumanggor. Tumanggor mengatakan, dirinya sangat mengapresiasi Paparan Menteri Jonan terhadap sawit Indonesia mengenai pengembangan biodiesel. Khususnya rencana PT PLN (Persero) untuk menggunakan CPO. “Dengan adanya kebijakan beliau, tentunya akan dapat menyerap CPO cukup besar. Beliau juga tadi memaparkan rencana menerapkan B30 pada 2020 mendatang. Kami sebenarnya menginginkan April 2019,” harap Tumanggor. Selain Jonan, pembicara lain yang tampil dalam diskusi itu antara lain Kepala Kantor Vatikan Kardinal Don Attilio Riva, Presiden BNL- BNP Paribas Group Prof Luigi Abete dan CEO Tema jQf Luigi Ferraris. Tampil sebagai pembicara terakhir. Menteri Luar Negeri Vatikan Kardinal Pietro Parolin. Sebagai penutup diskusi. Dubes Agus Sriyono mengucapkan terima kasih atas digelarnya forum dialog ini. “Indonesia adalah negara yang besar dengan multietnis, budaya dan agama. Kami sangat senang bisa berdialog dan bertukar pandangan dalam forum ini. Karena tanpa dialog, sulit buat kita untuk menyatukan pandangan dan persepsi yang berbeda atas beragam isu,” ujar Dubes Sriyono.

Inilah | Kamis, 8 November 2018

Inilah Harga Indeks Pasar Biodiesel November

Kementerian ESDM c.q Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) menetapkan harga Biodiesel pada bulan November sebesar Rp7.277/liter. Harga ini berlaku juga untuk pelaksanaan program mandatori B-20 atau campuran Biodiesel ke Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar 20%. Berdasarkan Surat Direktur Jenderal EBTKE nomor 5307/12/DJE/2018 tanggal 26 Oktober 2018, Pemerintah menetapkan Harga Indeks Pasar Bahan Bakar Nabati (HIP BBN) untuk dua jenis komoditas bahan bakar, yaitu Biodesel dan Bioetanol. Kedua komoditas tersebut mengalami perubahan yang berbeda. HIP untuk Biodiesel mengalami penurunan, sementara HIP Bioetanol mengalami kenaikan. Untuk harga Biodiesel sebesar Rp7.277/liter belum termasuk ongkos angkut yang telah ditetapkan sebelumnya dalam Keputusan Menteri ESDM No. 1770 K/12/MEM/2018. Jika dibandingkan bulan sebelumnya, harga Biodiesel mengalami penurunan Rp64/liter dari HIP di bulan Oktober 2018 yang mencapai Rp7.341/liter, seperti mengutip esdm.go.id. Turunnya harga biodiesel didorong oleh turunnya harga minyak sawit (Crude Palm Oil/CPO) di pasaran global lantaran masih melimpahnya stok minyak sawit. Untuk itu, kebijakan B20 diharapkan mampu mengerek kembali harga dan penyerapan CPO.

Berdasarkan catatan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), rata-rata harga sawit dunia sepanjang Agustus 2018 hanya US$577,5 per metrik ton dan bergerak di kisaran USD 542,5 hingga USD 577,5 per metrik ton. Sementara itu, kenaikan harga terjadi pada HIP bioetanol. Harga pasar bioetanol diplot sebesar Rp10.457 per liter oleh Pemerintah, terjadi kenaikan sebesar Rp 80 dari bulan Oktober 2018 yaitu sebesar Rp10.377 per liter. Faktor kenaikan ini ditentukan oleh rata-rata tetes tebu Kharisma Pemasaran Bersama (KPB) selama 25 Juni 2017 – 24 Desember 2018 tercatat sebesar Rp 1.619 per kg ditambah besaran dolar Amerika Serikat, yaitu USD 0,25 per liter dikali 4,125 kg per liter. Untuk diketahui, HIP BBN ditetapkan setiap bulan dan dilakukan evaluasi paling sedikit 6 bulan sekali oleh Direktur Jenderal EBTKE.

https://m.inilah.com/news/detail/2490646/inilah-harga-indeks-pasar-biodiesel-november

Okezone | Kamis, 8 November 2018

Realisasi Mandatori B20 Sudah Capai 95%

Pemerintah menyatakan realisasi mandatori biodiesel 20% (B20) hingga Oktober 2018 telah mencapai 95%. Realisasi tersebut naik sekitar 10% dibandingkan dengan bulan sebelumnya. “Capaian dihitung dari penggunaan B20 PSO (public service obligation ) maupun non- PSO, tapi saya lupa volumenya berapa. Tapi yang jelas mampu menekan impor minyak di dalam negeri,” ujar Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Djoko Siswanto di Jakarta. Menurut dia, hingga kuartal III/2018 penyaluran B20 sudah mencapai 2,53 juta kiloliter (kl) dari target tahun ini sebesar 3,92 juta kl. Untuk mencapai target tersebut, kata dia, pemerintah terus berupaya menyelesaikan kendala yang dihadapi. Pihaknya tidak menampik jika distribusi pasokan minyak sawit (fatty acid methyl esters /FAME) dari Badan Usaha Bahan Bakar Nabati (BBN) ke Badan Usaha Bahan Bakar Minyak (BBM) masih menjadi kendala di lapangan. Sebab itu, pemerintah akhirnya mengatur batas waktu pengiriman hingga memangkas sejumlah titik pengiriman supaya lebih efisien. Ia berharap tahun depan kendala pasokan distribusi bisa selesai sehingga 100% dapat tersalurkan. “Semoga besok lebih baik.

Ini kita perbaiki semua satu per satu,” kata dia. Direktur Bioenergi pada Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Andriah Feby Misna mengatakan, rencananya dari 112 titik lokasi terminal bahan bakar minyak (TB – BM) bakal dipangkas menjadi 10 titik penerima yang terdiri dari enam kilang Pertamina dan empat tempat ekspor-impor bahan bakar minyak (BBM). Pengurangan titik distribusi tersebut mulai diberlakukan paling lambat 1 Januari 2019. Adapun pengurangan titik pengiriman paling banyak untuk wilayah Indonesia Timur. Alasannya, permintaan FAME di wilayah Indonesia Timur dari sisi volume cenderung kecil. Sementara itu, Ketua Harian Asosiasi Produsen Biofuels Indonesia (Aprobi) Paulus Tjakrawan mengungkapkan, capaian yang belum optimal karena program baru berjalan pada 1 September 2018 itu masih proses penyesuaian. Namun, pihak nya mengklaim hingga saat ini proses pengiriman sudah berjalan lebih baik. Meski begitu, Paulus tidak menampik ada permasalahan pada pengiriman sehingga harus ada mekanisme klasterisasi. “Hampir semua sudah berjalan bagus, tetapi masih belum optimal,” katanya.

https://economy.okezone.com/read/2018/11/08/320/1975027/realisasi-mandatori-b20-sudah-capai-95

Medanbisnisdaily | Kamis, 8 November 2018

Kebijakan B20 Belum Maksimal Naikkan Serapan CPO

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) memuji kebijakan B20 yang diluncurkan pemerintah. Namun di saat yang sama GAPKI justru melihat pelaksanaan mandatori B20 ini tidak maksimal dijalankan karena terkendala infrastruktur. Akibatnya, penyerapan minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) menjadi tidak maksimal. “Mengenai biodiesel, kita ketahui pada awal bulan September 2018 pemerintah telah mengeluarkan regulasi perluasan mandatori B20 kepada non-PSO (Public Service Obligation). Sebelumnya mandatori B20 hanya berlaku untuk PSO saja. Harus kami akui bahwa perluasan mandatori B20 ini sudah mulai menunjukkan kenaikkan yang cukup signifikan penyerapan biodiesel di dalam negeri,” ujar Direktur Eksekutif GAPKI Ir Mukti Sarjono MSc dalam keterangan resmi yang diterima MedanBisnis, Rabu (7/11). Ia mengungkapkan, pada bulan September penyerapan biodiesel mencapai 402 ribu ton atau naik 39% dibandingkan bulan sebelumnya yang mencapai 290 ribu ton. Kata Mukti, penyerapan ini belum meningkat sesuai dengan target karena masih terkendala infrastruktur. Mukti memaparkan, titik penyebaran pengiriman biofuel sangat tersebar, namun di saat yang sama titik-titik penyebaran itu juga tidak dilengkapi dengan tanki penimbunan yang memadai. Diperkiraan sampai pada akhir tahun 2018 penyerapan biodiesel di dalam negeri akan bertambah 940 ribu ton dari target awal, yang berasal dari penggunaan B20 non-PSO. Sementara itu realisasi purchase order (PO) Pertamina untuk mandatori B20 secara keseluruhan sampai pada September 2018, termasuk PSO dan non-PSO telah mencapai 74% dari target.

Malaysia Incar India

Mengenai pasar luarnegeri, Mukti menunjukan sejauh ini India tetap menjadi negara pembeli tertinggi CPO dan produk turunannya dari Indonesia. Pada September ini, beber Mukti, impor India membukukan 779,44 ribu ton. Memang, ujar Mukti, angka ini mengalami penurunan 5% dibandingkan dengan impor di bulan Agustus. Saat itu, kata Mukti, impor India mencapai 823,34 ribu ton. GAPKI, kata Mukti, melihat pasar India sangat prospektif. Apalagi baru-baru ini pemerintah India meliris kebijakan tentang biofuel, yang menargetkan pencampuran bensin 20% untuk etanol dan 5% pencampuran diesel untuk biodiesel pada tahun 2030. “Kebijakan ini tentunya membuka peluang pasar lebih besar kepada Indonesia untuk memenuhi pencampuran biodiesel berbasis sawit. Pemerintah sudah seharusnya memberikan perhatian khusus kepada pasar minyak sawit di India, terutama terkait tarif bea masuk,” kata Mukti. Ia khawatir justru Malaysia yang akan menikmati pengurangan tarif bea masuk masing-masing 5% untuk CPO dan refined product-nya sebagai buah dari Free Trade Agreement (FTA) yang efektif diberlakukan 1 Januari 2019. Ia mengingatkan pemerintah, peluang Indonesia untuk mengisi kebutuhan minyak sawit India akan terus tergerus jika tidak ada langkah meningkatkan perdagangan, baik melalui perjanjian bilateral (FTA) atau perjanjian perdagangan khusus (preferential trade agreement). Kata dia, penurunan impor CPO dan produk turunannya dari Indonesia juga dicatatkan oleh China (25%), Pakistan (24%), AS (50%) dan negara-negara Timur Tengah (21%).

Di sisi lain, Uni Eropa membukukan kenaikan impor CPO dan produk turunannya sebesar 16% diikuti Bangladesh sebesar 155% dan negara-negara Afrika sebesar 47%. Kenaikan ini merupakan kenaikan normal karena pada bulan sebelumnya ada penurunan. Pada bulan September, sudah tidak ada lagi panen rapeseed dan bunga matahari di Eropa dan kawasan tersebut sudah mau memasuki musim dingin. Khusus untuk produk RBD Palm Olein atau minyak goreng, ekspor ke beberapa negara Afrika terus mengalami kenaikan secara konsisten setiap bulannya. Kata dia, negara-negara Afrika memiliki potensi besar untuk menjadi pasar utama minyak goreng jika pemerintah dapat memberikan insentif melalui pengurangan pungutan untuk ekspor minyak goreng dalam bentuk kemasan. Di sisi produksi, sepanjang bulan September 2018 produksi diprediksi mencapai 4,41 juta ton atau naik sekitar 8,5% dibanding bulan sebelumnya yang mencapai 4,06 juta ton. Naiknya produksi karena memang pada bulan September sudah mulai memasuki siklus tinggi musim panen tahunan sawit. Naiknya produksi dan stagnannya ekspor mengakibat stok minyak sawit Indonesia meningkat hingga mencapai 4,6 juta ton.

http://www.medanbisnisdaily.com/news/read/2018/11/08/363342/kebijakan-b20-belum-maksimal-naikkan-serapan-cpo