+62 2129380882 office@aprobi.co.id

Kilang Plaju Dumai Tetap Produksi BBM

Bisnis Indonesia | Kamis, 11 Oktober 2018

Kilang Plaju Dumai Tetap Produksi BBM

PT Pertamina (Persero) tetap fokus memproduksi bensin di kilang Dumai dan Plaju kendati perseroan akan merevitalisasi kedua kilang itu agar mampu memproduksi Biodiesel 100% (B100). Syahrial Muchtar, Sekretaris Perusahaan Pertamina, mengatakan bahwa Kilang Dumai dan Plaju tetap akan memproduksi Solar dan seri gasolin. Setelah bekerja sama dengan Eni S.p.A, produksi B100 dari kedua kilang tersebut diharapkan tidak mengganggu kinerja produksi bahan bakar minyak (BBM). “Kon sifatnya ekspansi. Jadi yang sudah ada sekarang tidak terganggu, kami masih mempro-duksigasolin,” katanya ketika dihubungi Bisnis, Rabu (10/10). Kerja sama Pertamina dan Eni itu akan diteken dalam acara Pertemuan Tahunan IMF-World Bank Group 2018 di Bali. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini M. Soemarno mengatakan bahwa Eni mengoperasikan dua kilang minyak di Italia yang telah berumur cukup tua. Namun, Eni melakukan konversi kilang tersebut dari Solar menjadi produksi bahan bakar nabati atau biodisel 100%.

Rini menuturkan, pihaknya sedang menyiapkan Kilang Plaju di Sumatra Selatan dan Kilang Dumai di Riau untuk menjadi lebih modern. Hal itu sejalan dengan upaya menurunkan kebutuhan impor. “Dua tempat ini akan kami konversi dengan bahan baku minyak kelapa sawit Biodiesel B100 yang benar-benar energi hijau,” ujarnya di Nusa Dua, Bali. Alasan pemilihan lokasi Kilang Dumai dan Plaju sejalan dengan lokasi yang berdekatan dengan sumber bahan baku energi hijau, kelapa sawit. Untuk bahan baku, Pertamina akan menjalin kerja sama dengan PT Perkebunan Nusantara (Persero). Saat ini, Refinery Unit (RU) II Dumai berkapasitas produksi 170.000 barel per hari (bph) dan RU III Plaju sebanyak 133.700 bph. Namun, di tengah upaya revitalisasi kilang, performa fasilitas pengolahan BBM dihadapkan dengan antisipasi kerusakan komponen fasilitas produksi bahan bakar minyak secara tiba-tiba {unplanned shutdown). Kerusakan atau tidak berfungsinya beberapa komponen kilang minyak menyebabkan operasi kilang berhenti. Hal tersebut dapat mengganggu produksi bahan bakar minyak.

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar telah melakukan koordinasi dengan pihak Pertamina terkait dengan unplanned shutdown di beberapa kilang milik perusahaan pelat merah tersebut. Sementara itu, pemerintah akan mengubah kebijakan perpajakan terkait pungutan pajak kepada kontraktor kontrak kerja sama yang menjual minyak ke Pertamina. Arcandra Tahar mengatakan, ada revisi beleid di Ditjen Pajak untuk meringankan pajak kontraktor yang menjual minyak mentah ke Pertamina. “Peraturan di Ditjen Pajak perlu direvisi, keuntungan yang diperoleh kontraktor dari selisih harga yang digunakan untuk biaya yang timbul dari transaksi [dengan Pertamina], hanya keuntungannya saja yang dikenakan pajak.”

Kompas | Kamis, 11 Oktober 2018

Enzim untuk Etanol Siap Diproduksi

Kerja sama Indonesia-Jepang dalam pengembangan bioenergi berhasil menciptakan enzim berbasis rekayasa mikroba. Itu memungkinkan Indonesia memproduksi Bioetanol dalam jumlah besar dan biaya lebih murah. Kerja-sama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan Universitas Kobe, Jepang, itu berjalan lima tahun. “Ada lima sektor digarap terkait bioenergi, yakni pra-pengolahan, pembuatan enzim, fermentasi, polimerisasi, dan studi kelayakan,” kata Deputi Ilmu Pengetahuan Hayati LIPI Enny Sudarmonowati pada Simposium Internasional Inovasi Bioproduksi Indonesia, Rabu (10/10/2018), di Bogor. Simposium itu jadi bagian terakhir rangkaian kerja sama LIPI-Universitas Kobe untuk bidang bioenergi. Menurut Enny, capaian dihasilkan melebihi target Contohnya, di awal program kerja sama, LIPI menargetkan dua paten. Per Agustus 2018, tiga paten didaftarkan dan satu paten dalam proses pendaftaran. Tiga paten itu ialah pembuatan sel biang dari mikroba untuk memproduksi enzim yang dipakai membuat bioetanol, rekayasa sel ragi guna membuat asam lak-tat pada fermentasi untuk bioetanol, serta polimerisasi Bioetanol menjadi bioplastik.

Manajer Pusat Biorefeneri LIPI Yopi menambahkan, hal itu memungkinkan Indonesia memproduksi enzim pengolahan Bioetanol secara mandiri. Selama ini semua enzim diimpor dari India dan China. “Ongkosnya mencakup 20-30 persen dari biaya produksi bioetanol,” ujarnya Menurut Yopi, yang juga peneliti bioteknologi, produsen enzim bagi Bioetanol di Indonesia baru PT Petrosida Gresik. Dengan adanya temuan tersebut, jumlah perusahaan yang memproduksi enzim bisa bertambah.

Media Indonesia |Kamis, 11 Oktober 2018

Industri Pelumas Dukung Akslerasi Penerapan B20

Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2018 yang mewajibkan penggunaan Biodiesel untuk sektor public service obligation (PSO) dan non-PSO efektif pada 1 September 2018 ikut mendapat dukungan akselerasi dari industri pelumas. Salah satunya ialah Shell Lubricants yang memastikan produk pelumas Shell untuk keperluan industri cocok digunakan untuk mesin kendaraan berat berbahan bakar biodiesel, sesuai batas yang diizinkan pabrikan mesin. Dukungan Shell ditunjukkan lewat pelumas Shell Rimula yang telah melewati serangkaian tes laboratorium di Shell Technology Center, Shanghai, dan dinyatakan cocok digunakan untuk mesin kendaraan berat berbahan bakar biodiesel, sesuai batas yang diizinkan pabrikan mesin. “Pelumas mesin diesel Shell Rimula telah banyak digunakan di sektor- sektor industri strategis di Indonesia, seperti pertambangan, transportasi, agrikultur, ketenagalistrikan, dan konstruksi. Memastikan bahwa produk pelumas Shell cocok digunakan dengan bahan bakar Biodiesel ialah bagian dari komitmen kami untuk memberikan produk dengan kualitas terbaik, sesuai kebutuhan konsumen.” kata Director of Marketing Shell Lubricants Indonesia, Andreas Pradhana, di Jakarta, kemarin.

Bisnis | Rabu, 10 Oktober 2018

PLTD dengan Total Kapasitas 1.800 MW Didorong Pakai Biodiesel 100%

Pemerintah terus mendorong PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk mengurangi pembangkit listrik berbahan bakar diesel atau Solar (PLTD). Selain itu, PLTD yang sudah beroperasi juga didorong untuk menggunakan bahan bakar nabati seluruhnya atau 100% (B100). Selain dapat mengurangi penggunaan energi fosil, pemakaian B100 juga lebih ramah lingkungan dan dapat menyerap minyak sawit domestik.Untuk itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) konsisten dengan target konversi bahan bakar Solar ke B100 terhadap PLTD dengan total kapasitas 1.800 megawatt (MW). Dirjen Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi, Kementerian ESDM Rida Mulyana mengatakan bahwa secara kebijakan tertulis, hal itu sudah dipastikan, sedangkan untuk operasional atau pelaksanaannya masih akan dibicarakan lebih lanjut. “Pak Menteri [Ignasius Jonan] justru meminta itu maksimal bisa dilakukan dalam 2 tahun belakangan. Karena sebetulnya dari meisn yang ada tinggal ditambah dikit, purely 100%. Jadi nggak dicampurkan sekarang, biodiesel ada b30 dan lainnya,”katanya Selasa (9/10/2018) di Kementerian ESDM.Terkait jumlah pembangkit yang akan diubah, maka, pendataan akan dilakukan oleh PT PLN serta beberapa perusahaan Finlandia yang bekerja sama dengan PLN.

Pemerintah lanjut dia juga tengah mengundang beberapa perusahaan Finlandia karena selama ini meraka menjadi penyedia teknologi bagi PLN. Sehingga kata dia pemerintah memepersilakan Finlandia yang berfokus pada energy baru dan terbarukan ingin menyediakan teknologi untuk bisa mengubah biodiesel menjadi CPO, namun dengan syarat, penyediaannya tak akan mengganggu tarif dari PLN. Dalam kesempatan itu, Menteri ESDM Ignasius Jonan juga memaparkan capaian-capaian Indonesia dalam mendukung program energi baru dan terbarukan. Misalnya, terkait program bauran energi B20.”Kami baru saja mengimplementasikan 20% gasoil energi mix, biosolar 20%. Ini tantangan berat, termasuk transportasi logistik,” kata Jonan. Selain itu ada juga rencana penggunaan atap panel surya yang aturannya dikabarkan akan meluncur sebentar lagi. Jonan pun tak segan mengundang para pengusaha Finlandia untuk berpartisipasi dalam tender proyek panel surya tersebut. “Proyek panel surya itu proyek menguntungkan, silakan apabila Finlandia ingin ikut tender. Kapasitasnya diharapkan sekitar 1.700-2.000 MW. Satu-satunya tantangan adalah investasinya. Mungkin bank bisa memiliki kerja sama dengan penyedia teknologi dan energi,” tutur Jonan.

http://industri.bisnis.com/read/20181010/44/847636/pltd-dengan-total-kapasitas-1.800-mw-didorong-pakai-biodiesel-100

Antara | Rabu, 10 Oktober 2018

Teknologi Biorefineri Untuk Alternatif Bahan Bakar Fosil

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) tawarkan teknologi biorefineri sebagai alternatif bahan bakar fosil mendukung kebijakan pemerintah penggunaan biofuel untuk sarana transportasi atau B20. “Kita perlu memberi solusi pengembangan biomasa agar segera terimplementasi menjadi energi alternatif melalui teknologi biorefineri,” kata Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Hayati, LIPI, Prof Enny Sudarmonowati dalam simposium internasional ISIBio ke-5 tahun 2018 di Kota Bogor, Jawa Barat, Rabu. Ia mengatakan, penelitian pemanfaatan biomasa non-pati sudah cukup banyak dikembangkan para peneliti Indonesia. Tetapi, pengembangannya belum menyeluruh sehingga penerapan penelitian pemanfaatan biomasa non-pati belum optimal. Menurut dia, pengembangan teknologi biorefineri untuk mengubah biomasa menjadi biofuel dan produk kimia lainnya menuntut adanya perhatian pada tiga komponen penting. “Yakni pengembangan teknologi `pretreatment` biomasa untuk pengembangan teknologi produk enzim sebagai komponen katalisator (biokatalis),” katanya.

Hal kedua yakni, diperlukan pengembangan teknologi produksi enzim sebagai komponen katalisator (biokatalis). “Sampai saat ini enzim yang diperlukan masih merupakan produk impor sehingga berpengaruh di biaya produksi,” katanya. Komponen ketiga, teknologi fermentasi dan reaksi terpadu. Jika ketiga komponen dapat dipadukan dengan komposisi sumber daya lokal, maka proses produksi akan berjalan lebih efisien sehingga menurunkan biaya produksi. “Produksi energi alternatif bisa berbiaya murah dan terjangkau, terlebih lagi saat ini pemerintah telah mengeluarkan kebijakan B20 yang mendukung sektor energi alternatif,” katanya. Kebijakan B20 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yakni optimalisasi penggunaan biofuel untuk sarana transportasi yang mewajibkan penggunaan bahan bakar jenis solar dicampur 20 persen komponen biofuel berbahan dasar minyak nabati. Kebijakan ini membutuhkan pasokan biofuel yang stabil. LIPI telah mengembangkan teknologi biorefineri berbasis biomasa non-pati untuk menggantikan bahan bakar fosil. Peneliti Pusat Penelitian Bioteknologi LIPI, Dr Yopi menjelaskan, peneliti LIPI telah bekerja sama dalam konsorsium melaksanakan riset biorefineri terpadu untuk mewujudkan produksi energi alternatif dari biomasa yang lebih murah dan efisien.

Ia mengatakan konsorsium ini terdiri dari LIPI meliputi Pusat Penelitian Bioteknologi, Pusat Penelitian Biologi, Pusat Penelitian Biomaterial, dan Pusat Penelitian Kimia dengan dukungan dari program JST-JICA SATREPS projects. “Salah satu fokus riset yang sedang dikerjakan adalah pengembangan biorefineri terpadu dengan pemanfaatan biomasa dari industri kelapa sawit dan tebu untuk produksi bioetanol dan bioplastik dengan menggunakan mikroba lokal,” katanya. Yopi menambahkan, melalui hasil riset terpadu konsorsium ini Pusat Penelitian Bioteknologi LIPI mendapatkan sertifikat sebagai Pusat Unggulan Iptek Biorefineri Terpadu dari Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. “Kami berharap teknologi biorefineri terus dikembangkan melalui jalinan kerja sama riset yang lebih luas,” kata Yopi yang juga Manajer Proyek Biorefineri.

https://megapolitan.antaranews.com/berita/44730/teknologi-biorefineri-untuk-alternatif-bahan-bakar-fosil

Medanbisnisdaily | Rabu, 10 Oktober 2018

Badan Usaha Bakal Didenda Rp 270 Miliar

Jakarta. Pemerintah akan memberikan sanksi berupa denda kepada badan usaha, baik badan usaha bahan bakar minyak (BU BBM) dan badan usaha bahan bakar nabati (BU BBN) yang tidak menyalurkan biodiesel 20% atau B20. Saat ini, potensi denda yang tercatat pemerintah ialah Rp 270 miliar. Demikian disampaikan Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Rida Mulyana di Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Selasa (9/10). “Kemarin waktu di Menko, itu potensi yang harus dikenakan kurang lebih Rp 270 miliar,” katanya. Rida mengaku tidak ingat jumlah badan usaha yang tidak menyalurkan B20. Namun, dia mengatakan, untuk memberi sanksi perlu pembuktian.”Jumlah perusahaannya lupa saya,” ujarnya. Sebelumnya pemerintah menduga ada enam perusahaan yang akan dikenakan sanksi lantaran melanggar implementasi program mandatori biodiesel 20% (B20). Keenam perusahaan tersebut antara lain lima badan usaha bahan bakar nabati (BU BBN) dan satu BU BBM.

Adapun indikasi kesalahan karena mereka tidak menyuplai fatty acid methyl ester (FAME) ke Terminal BBM sehingga masih ada SPBU yang menjual B0 atau belum menerapkan biodiesel sebagai bahan campuran BBM jenis solar, padahal pemerintah sudah mewajibkan penerapan B20 mulai 1 September 2018. Rida melanjutkan saat ini pemerintah juga sedang merumuskan petunjuk teknis (juknis) terkait penerapan sanksi tersebut. Di samping itu, Rida mengatakan, penyaluran B20 saat ini sudah semakin baik. Meski, dia menuturkan belum maksimal. Satu masalah yang dijumpai di lapangan ialah masalah logistik dan transportasi. “(B20) lancar Alhamdulillah, makin lancar. Apa sudah maksimum? Kami mengakui belum. Ya masih ada isu di logistik, transportasi. Bukannya kita tidak mitigasi, tapi di luar ekspektasi kita,” ujarnya. “Waktu kita kemarin hanya ngecek jumlah kapal, cukup. Ternyata belakangan, kapalnya itu harus punya spesifikasi khusus, nah itu yang lupa,” tuturnya.

Program B100

Sementara Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno menyiapkan fasilitas pengolahan biodiesel 100% atau B100. Ada dua kilang tua Pertamina yang akan dibenahi untuk memproduksi B100. “Kami sudah memikirkan untuk perbaiki refinery untuk lebih modern, setelah mengetahui bisa dikonversi jadi B100. Kalau memungkinkan dikonversi dengan bahan baku minyak kelapa sawit karena di Sumatera juga banyak,” ujarnya dalam acara Indonesia Investment Forum yang jadi rangkaian IMF-World Bank Annual Meetings di Bali, kemarin.

Kilang Dumai dan Plaju menjadi pilihan untuk memproduksi B100. Mengutip CNBC Indonesia, Kilang Plaju dibangun pada 1935, sementara Dumai pada 1972 dengan masing-masing kapasitas 125 ribu barel per hari dan 170 ribu barel per hari. Rini optimistis konversi kilang ini bisa berjalan, apalagi sebelumnya sudah ada contoh dari Italia melalui perusahaan migas multinasional terkemuka, ENI. Di negara itu, kata dia, kilang berumur tua yang kurang efisien mulai dikonversi pada 2012 dan pada 2015 sudah full mengolah B100 dengan bahan baku, yakni kelapa sawit, yang dibeli dari Indonesia. Rini juga sudah menjalin kerja sama dengan ENI untuk studi pada dua kilang tua milik PT Pertamina (Persero) tersebut. Jika ini berhasil, katanya, bisa diandalkan untuk turunkan kebutuhan impor. “Diharapkan bisa tawarkan solar B100 green energy, ini terbukti di Italia dimanfaatkan dan kualitas kekuatan energi sama bahkan lebih baik dari diesel,” jelasnya.

http://www.medanbisnisdaily.com/news/read/2018/10/10/361069/badan_usaha_bakal_didenda_rp_270_miliar/

Merdeka | Rabu, 10 Oktober 2018

Green Diesel Dari Kilang Pertamina Tekan Ketergantungan Impor Minyak RI

Dua unit fasilitas pengolahan minyak (kilang) akan memproduksi solar kualitas tinggi jenis green diesel. Guna merealisasikannya, akan dilakukan studi terlebih dahulu. Wakil Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Arcandra Tahar, mengatakan dua kilang tersebut adalah Plaju dan Dumai, untuk menghasilkan solar dengan kualitas tinggi atau B100. “Jadi green diesel. Bukan di convert, mau dites dulu, baru studi. Sekarang green diesel itu lebih tinggi dari biosolar biodiesel kualitasnya. Green diesel itu proses hydrogenetik” kata Arcandra, di Jakarta, Rabu (10/10). Arcandra mengungkapkan dengan menghasilkan green diesel maka akan mengurangi impor minyak mentah karena bahan bakunya berasal dari dalam negeri. Imbasnya akan meningkatkan ketahanan energi ke depan. “Ini masalah strategi ke depan, mau foreign based supply atau domestik based supply. Kalau green diesel itu domestik based supply, itu isunya. Bukan masalah kilangnya mau apa dikonvert ke ini dan itu,” tuturnya.

Arcandra melanjutkan, dengan sumber bahan baku dari dalam negeri dan berujung pada pengurangan impor minyak mentah, keberadaan green diesel akan menguatkan mata uang dalam negeri. “Karena current domestik kita butuh kalau green diesel itu sourcenya dalam negeri, tidak perlu impor crude lagi, bukan tidak perlu, tapi berkurang impor crudenya. Itu konsepnya,” tandasnya.

https://www.merdeka.com/uang/green-diesel-dari-kilang-pertamina-tekan-ketergantungan-impor-minyak-ri.html