+62 2129380882 office@aprobi.co.id

Kurangi Emisi Gas Rumah Kaca, Kejuaraan F1 akan Gunakan Bahan Bakar Biofuel

Akurat.co | Selasa, 12 November 2019

Kurangi Emisi Gas Rumah Kaca, Kejuaraan F1 akan Gunakan Bahan Bakar Biofuel

Mobil balap Formula 1 dikabarkan akan menggunakan bahan bakar biofuel (bahan bakar yang berasal dari nabati). Hal ini sebagai upaya untuk menghilangkan emisi gas rumah kaca pada tahun 2030. Langkah tersebut karena melihat dampak yang semakin buruk terjadi dengan udara di Bumi. Perlu diketahui bahwa gelaran mobil balap F1 sendiri bisa menghasilkan setara dengan 256 ribu ton karbon dioksida baik di dalam maupun di luar jalur selama satu musim. Pemimpin F1, Chase Carey mengatakan bahan bakar biofuel nantinya akan banyak digunakan pada mobil balap, tetapi untuk mesin pembakaran yang ada didalam mobil balap dirinya mengungkapkan akan tetap ada. “Kita bisa menjadi platform yang menunjukkan apa yang harus dilakukan dalam mengurangi emisi dan menciptakan efisiensi melalui mesin pembakaran itu, itu bagian penting dari solusi,” katanya mengutip Sky News, Selasa (12/11). Kendati demikian, di sisi lain para pegiat lingkungan kurang menyetejui terhadap langkah ini. Pasalnya, mereka menyatakan jika nantinya mobil balap menggunakan sumber nabati sebagai bahan bakar, maka akan diperlukan hutan atau tanaman baru yang dibuat untuk menyerap karbon dioksida dari emisi gas buang yang dihasilkan dari kendaraan lain. Hal tersebut disampaikan oleh Anna Jones dari Greenpeace, menyatakan bahwa biofuel dapat mendukung pengeluaran teknologi yang berlebihan. “Sangat memalukan bahwa mereka tidak menempatkan ide terbaik yang mereka miliki ke dalam teknologi yang benar-benar baru, yakni yang kita butuhkan dalam hal kendaraan listrik, bagi saya itu adalah peluang yang terlewatkan,” tegas Anna Jones. Sampai saat ini, F1 memang masih mendominasi pasar kejuaraan motorsport, namun kini kabarnya F1 memiliki saingan pasar yang hadir dari kejuaraan Formula E, yakni kejuaraan balap mobil dengan menggunakan mobil listrik yang sangat bersih dari emisi sehingga balapan dapat diadakan di pusat kota. Mercedes sendiri yang mendominasi kejuaraan F1 beberapa tahun terakhir, juga akan menjadi peserta balap di Formula E untuk pertama kalinya musim ini, bersama Porsche, BMW, dan Audi.

https://akurat.co/iptek/id-854445-read-kurangi-emisi-gas-rumah-kaca-kejuaraan-f1-akan-gunakan-bahan-bakar-biofuel

Tempo | Selasa, 12 November 2019

Indonesia Akan Gugat Uni Eropa ke WTO, Soal Apa?

Menteri Perdagangan Agus Suparmanto memastikan Indonesia bakal menggugat Uni Eropa ke Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade Organization (WTO) tahun ini. Gugatan dilayangkan, salah satunya berkaitan dengan rencana Uni Eropa untuk melarang penggunaan crude palm oil atau minyak kelapa sawit sebagai bahan bakar biofuel mulai 2030. “Kami akan jadwalkan, paling enggak tahun ini ada satu round lah yang kami ajukan supaya ada progres,” kata Agus saat ditemui usai mengikuti rapat penurunan suku bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Selasa, 12 November 2019. Sebelum melayangkan gugatan, Agus mengatakan pemerintah akan segera menjadwalkan pertemuan dengan Uni Eropa terlebih dahulu. Pertemuan akan membahas masalah sawit dan turunannya, yang selama ini menimbulkan polemik antara Indonesia dan Uni Eropa. Salah satu yang akan dibahas yaitu berkaitan dengan rencana terbaru Uni Eropa membatasi kandungan minyak kelapa sawit dalam makanan. Gugatan ini lahir setelah Komisi Eropa, sebuah lembaga eksekutif negara-negara Uni Eropa, menyepakati inisiatif Renewable Energy Directive atau RED II pada Juni 2018. Melalui RED II, negara-negara Uni Eropa menyepakati target konsumsi energi terbarukan sebesar 32 persen pada 2030. Namun, Uni Eropa melarang penggunaan bahan bakar yang beresiko tinggi karena ditanam di area bekas tanaman pangan. Uni Eropa menyebutnya sebagai Indirect Land Use Change (ILUC) risk. Kelapa sawit pun dinilai masuk dalam kategori ini, sehingga tidak bisa digunakan sebagai bahan bakar biofuel di daratan Eropa 11 tahun lagi. Ditemui beberapa hari sebelumnya, Konselor Perubahan Iklim dan Lingkungan Hidup, Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia, Michael Bucki, mempertegas sikap Uni Eropa bahwa minyak kelapa sawit memiliki resiko yang tinggi terhadap lingkungan. “Minyak kelapa sawit beresiko tinggi, tidak bisa dibantah,” kata Bucki saat ditemui di Kantor Uni Eropa di Menara Astra, Jakarta, Jumat, 8 November 2019. Bucki mengakui pemerintah Indonesia telah melakukan sejumlah perbaikan dalam industri kelapa sawit. Indonesia dinilai juga sebenarnya memiliki niat yang baik untuk memperbaiki tata kelola sawit ini. Namun, Uni Eropa menilai masih beberapa hal yang belum diimplementasikan penuh, seperti penanaman kebun kelapa sawit yang legal dan terdaftar “Saya kita belum diimplementasikan penuh,” kata dia. Bucki menegaskan, RED II bukanlah diluncurkan untuk minyak kelapa sawit semata, tapi untuk semua bahan bakar biofuel yang beresiko tinggi atau masuk dalam kategori ILUC risk. Bucki juga membantah pernyataan sejumlah pejabat pemerintah Indonesia yang selama ini menyebut RED II hadir karena Uni Eropa tak ingin produk mereka seperti sunflower oil dan rapeseed dikalahkan minyak kelapa sawit. “Saya tidak tahu, mengapa mereka (pejabat Indonesia) mengatakan itu,” kata dia.

https://bisnis.tempo.co/read/1271527/indonesia-akan-gugat-uni-eropa-ke-wto-soal-apa/full&view=ok

Sindonews.com | Selasa, 12 November 2019

Pemerintahan Baru dan Pengembangan Biodiesel

PEMERINTAHAN baru memiliki sejumlah tantangan berat di sektor energi. Satu di antara tantangan tersebut adalah melakukan pengembangan biodiesel. Hal ini sejalan dengan upaya melakukan diversifikasi energi. Di tengah peningkatan permintaan energi, Indonesia masih mengandalkan minyak sebagai sumber energi. Data dari Kementerian ESDM menyebutkan bahwa konsumsi minyak pada 2018 mencapai 38,79% dari total konsumsi energi final nasional. Ketergantungan terhadap minyak menggambarkan paradoks pengelolaan energi nasional. Indonesia masih bergantung pada migas, padahal Indonesia bukan lagi negara kaya minyak. Satu di antara indikator yang dapat digunakan adalah Reserve-to-Production Ratio (R/P) yang menggambarkan rasio antara jumlah cadangan minyak yang dimiliki dibandingkan dengan pengambilan minyak bumi setiap tahun. Laporan BP Statistical Review of World Energy 2019 yang diterbitkan British Petroleum menyebutkan bahwa (R/P) minyak Indonesia hanya 10,7. Artinya, dengan asumsi jumlah cadangan dan skala ekstraksi yang konstan, minyak Indonesia akan habis dalam 10,7 tahun. Rasio tersebut sebenarnya sangat kecil jika dibandingkan negara-negara lain, bahkan dengan negara-negara yang bukan Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) sekalipun. Rata-rata negara Asia-Pasifik memiliki (R/P) 17,1, sedangkan R/P negara-negara non-OPEC mencapai 24,1. Melihat kondisi di atas, tidak ada jalan lain selain segera melakukan diversifikasi energi melalui pengembangan biodiesel.

Urgensi Pengembangan Biodiesel

Pengembangan biodiesel diharapkan dapat menyelesaikan sejumlah permasalahan, satu di antaranya terkait neraca perdagangan. Sebagai negara net-importir, menggantungkan diri pada minyak hanya akan memperparah kinerja perdagangan nasional. Ketergantungan pada minyak membuat impor migas Indonesia pada 2018 mencapai USD29,81 miliar atau meningkat 22,59% dibandingkan impor migas di tahun sebelumnya. Pada saat bersamaan, nilai ekspor migas hanya USD17,4 miliar atau naik 10,55% dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini pada akhirnya membuat neraca minyak dan gas (migas) Indonesia pada 2018 mengalami defisit USD12,7 miliar atau yang paling parah dalam empat tahun terakhir. Defisit neraca perdagangan migas memberikan andil terhadap defisit perdagangan yang dialami oleh Indonesia pada tahun tersebut mencapai USD8,5 miliar. Selain mengurangi defisit neraca perdagangan melalui penurunan impor minyak khususnya solar, pengembangan biodiesel juga dapat meningkatkan nilai tambah ekonomi industri sawit melalui hilirisasi sawit. Selain itu, pengembangan biodiesel juga dapat berkontribusi terhadap lingkungan. Hal ini mengingat emisi yang dihasilkan dari pembakaran bahan bakar biodiesel lebih rendah dibandingkan emisi hasil pembakaran bahan bakar fosil. Penelitian yang dilakukan oleh Traction Energy Asia (2019) menunjukkan bahwa pengembangan biodiesel dapat mendukung upaya penurunan emisi GRK nasional 29% pada 2030. Dengan asumsi tidak ada alih fungsi lahan, penghematan emisi GRK dari penggunaan B20 dapat mencapai antara 3%-14% dibandingkan penggunaan bahan bakar solar Melihat potensi besar dari pengembangan biodiesel baik dari sisi ekonomi maupun lingkungan, pemerintah menargetkan peningkatan produksi biodiesel. Dalam rancangan teknokratik RPJMN 2020-2024 disebutkan bahwa produksi biodiesel ditargetkan mengalami peningkatan dari 7,7 juta kilo liter pada 2020 menjadi 10,8 juta kilo liter pada 2024.

Tantangan Pengembangan Biodiesel

Untuk mencapai target produksi biodiesel seperti yang dicanangkan pada rancangan teknokratik RPJMN 2020-2024, perlu menyelesaikan sejumlah tantangan dalam pengembangan biodiesel. Tantangan pertama adalah terkait infrastruktur pendukung produksi biodiesel seperti Badan Usaha BBN Biodiesel yang tidak merata di mana biodiesel lebih banyak berada di Indonesia bagian barat. Dalam hal ini perlu peran aktif dari negara melalui badan usaha milik negara (BUMN) untuk terlibat dalam pembangunan infrastruktur pendukung produksi biodiesel. Pertamina sebagai BUMN di bidang ini dapat menjadi ujung tombak dalam mendorong pembangunan infrastruktur biodiesel di Indonesia. Terlebih hingga Juli 2019, penyerapan Fatty Acid Methyl Ester (FAME) oleh Pertamina sudah mencapai 3,2 juta kiloliter atau sama dengan realisasi penyerapan FAME pada 2018 yang juga mencapai 3,2 juta kiloliter. Percepatan ini diharapkan menjadi momentum peningkatan dari B20 ke B30. Dalam konteks ini, peran aktif negara melalui BUMN perlu terus didorong agar pemanfaatan biodiesel dapat terus ditingkatkan. Tantangan berikutnya adalah terkait harga di mana biodiesel dianggap lebih mahal dibandingkan solar. Hal ini menurunkan insentif konsumen untuk menggunakan biodiesel. Sebab itu, pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan komprehensif baik mencakup subsidi terhadap penggunaan biodiesel hingga pajak terhadap konsumsi minyak dengan emisi tinggi (pajak karbon). Dua instrumen tersebut perlu ditujukan bagi produsen agar memiliki insentif untuk berinvestasi di produksi biodiesel serta untuk konsumen agar beralih dari solar ke biodiesel Tantangan lain yang tidak kalah penting adalah berkaitan dengan faktor sosial masyarakat di mana konsumen cenderung resisten untuk beralih dari solar ke biodiesel. Untuk itu, pemerintah perlu melakukan sosialisasi kepada konsumen untuk beralih dari solar menjadi biodiesel. Dalam hal ini, Indonesia memiliki pengalaman baik ketika berhasil melakukan konversi dari minyak tanah ke LPG. Kasus ini seharusnya bisa dijadikan pelajaran untuk mendorong konsumen untuk pindah dari konsumsi minyak tradisional ke biodiesel. Sejalan upaya pergeseran konsumsi dari solar menjadi biodiesel, tantangan berikutnya adalah bagaimana terus mendorong ada inovasi pada penggunaan biodiesel agar penggunaan biodiesel dapat lebih luas di berbagai sektor mulai dari transportasi hingga berbagai subsektor industri. Terakhir, tantangan pengembangan biodiesel juga terkait dengan isu lingkungan. Hal ini mengingat produksi biodiesel tidak terlepas dari sektor energi dan lahan. Jangan sampai kebijakan pengembangan biodiesel ini justru kontraproduktif terhadap upaya penurunan emisi. Sebab itu, pemerintah perlu melakukan pengawasan dan perbaikan tata kelola dari hulu ke hilir dari produksi biodiesel. Perbaikan tata kelola ini termasuk tata kelola perencanaan penggunaan tanah (land use planning) yang lebih baik agar peningkatan produksi biodiesel tidak diikuti oleh meledaknya perubahan fungsi lahan. Lebih dari itu, dibutuhkan peningkatan kapasitas di sektor hulu dari biodiesel agar kualitas pasokan untuk produksi biodiesel semakin meningkat. Dengan begitu, jalan pengembangan biodiesel dalam rangka berkontribusi terhadap program diversifikasi energi bisa tercapai.

https://nasional.sindonews.com/read/1458260/18/pemerintahan-baru-dan-pengembangan-biodiesel-1573601971

Sindo News | Rabu, 13 November 2019

Kilang Atasi Defisit Neraca Perdagangan

DEFISIT neraca perdagangan salah satu persoalan yang terus membuat pening kepala pengelola negeri ini. Tak heran, dalam rapat terbatas (ratas) Kabinet Indonesia Maju, dipimpin Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), yang digelar Senin (11/11), dibahas bagaimana cara menguatkan neraca perdagangan hingga surplus. Guna membenahi defisit neraca perdagangan akibat angka impor lebih besar dibanding angka ekspor, Jokowi meminta para pembantunya fokus menciptakan terobosan dalam mengikis angka impor. Ke depan, neraca perdagangan harus dalam posisi surplus. Sebelumnya, mantan Gubernur DKI Jakarta itu telah memberi pekerjaan rumah kepada Menteri Koordinator (Menko) Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan (LBP) untuk mengatasi impor bahan bakar minyak (BBM). Salah satu sumber penyebab defisit neraca perdagangan adalah angka impor BBM yang sangat tinggi. Presiden mengingatkan agar program Biodiesel (B20) sebagai salah satu upaya menekan angka impor BBM terus ditingkatkan menjadi B30 dan meningkat hingga menyentuh B50 hingga B100. Selain itu, kinerja ekspor terus dibenahi yang diiringi dengan pengembangan sektor pariwisata yang maksimal untuk meraih devisa lebih banyak lagi. Mengapa impor BBM disebut-sebut sebagai sumber utama penyebab defisit neraca perdagangan selama ini? Penjelasannya cukup sederhana karena kapasitas kilang minyak dalam negeri masih sangat terbatas. Berdasarkan data PT Pertamina, kapasitas terpasang kilang minyak baru satu juta barel per hari. Selanjutnya, produksi dari kapasitas kilang minyak terpasang itu baru mencapai sekitar 850.000 barel per hari, yang menghasilkan BBM sebanyak 650.000 barel per hari. Adapun kebutuhan BBM nasional mencapai sekitar 1,3 juta hingga 1,4 juta barel per hari. Untuk memenuhi kekurangan suplai BBM tersebut, tidak ada jalan selain impor. Jadi, sebenarnya pokok masalah penyebab defisit neraca perdagangan sudah terjawab, yakni pembangunan kilang minyak harus menjadi prioritas. Selain itu, lifting produksi minyak di dalam negeri terus didongkrak. Namun, membangun kilang minyak ternyata tidak sesederhana yang dibayangkan. Begitu banyak kendala yang harus disingkirkan. Salah satu kendala pembangunan kilang minyak bersumber dari mafia minyak dan gas (migas). Merujuk pada pernyataan Pengamat Ekonomi dari Universitas Gajah Mada (UGM) Fahmy Radhi bahwa lebih dari 20 tahun Pertamina tidak pernah membangun kilang minyak baru, itu karena dihadang atau ulah dari para mafia migas. Sepanjang mengandalkan kilang minyak yang ada dengan produksi terbatas sudah pasti impor BBM tetap dalam jumlah yang besar, itu sesuai harapan para mafia migas. Memang, belakangan area permainan mafia migas sudah mulai menyempit seiring dengan tata kelola yang semakin transparan di industri hulu migas. Karena itu, aksi mafia bergeser dan lebih fokus pada pengadaan atau impor BBM. Kuncinya, kilang minyak harus ditambah seraya menggalakkan penggunaan bahan bakar B20 yang terus ditingkatkan. Saat ini, Pertamina sedang membangun sejumlah kilang baru dengan target mendongkrak kapasitas produksi hingga dua juta barel per hari. Memang, menguatkan neraca perdagangan hingga mencatat surplus dengan jalan menekan angka impor butuh terobosan yang signifikan. Tidak usah bicara impor BBM yang jelas-jelas tidak bisa diatasi di dalam negeri, untuk urusan alat pertanian yang sangat sederhana alias pacul harus didatangkan dari Negeri Tirai Bambu. Karena itu, wajar jika Presiden Jokowi menyatakan malu kalau dalam urusan pacul saja harus didatangkan dari luar negeri. Berdasarkan data yang dipublikasikan Kementerian Perindustrian kebutuhan pacul di dalam negeri sekitar 10 juta per tahun. Untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri memang setengah mati karena industri dalam negeri hanya mampu memasok sebanyak 3 juta per tahun. Sebenarnya, kalau keran impor pacul ditutup, pihak Kementerian Perindustrian optimistis industri dalam negeri bisa mengisi kekosongan pasar selama ini. Sebab dilihat dari kualitas produksi di dalam negeri tidak kalah dengan pacul asal China. Hanya saja, dari sisi harga produsen domestik tidak bisa bersaing karena produk pacul dari Negeri Panda dijual lebih murah. Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai impor pacul sebesar USD101,69 ribu dengan total berat 268,2 ton, dalam periode Januari hingga September 2019. Besarnya angka impor pacul versi BPS membuat heran pihak Kementerian Perdagangan dan langsung menuding bahwa itu perbuatan importir ilegal. Pasalnya, sebagaimana diungkapkan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Indrasari Wisnu Wardhana bahwa surat perizinan impor untuk pacul siap pakai belum pernah diterbitkan. Nah, kalau ada impor pacul jadi itu pelanggaran. Ternyata tidak hanya ada mafia migas, juga mafia pacul yang ikut menekan neraca perdagangan Indonesia.

https://nasional.sindonews.com/read/1458259/16/kilang-atasi-defisit-neraca-perdagangan-1573601553

Agro Farm | Selasa, 12 November 2019

Kurangi Impor BBM, Presiden Jokowi Dorong Pengembangan B100

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, bahwa fokus pemerintah ke depan adalah bagaimana bisa menekan sekecil mungkin, mengurangi sebanyak mungkin angka defisit yang ada. Pada saat bersamaan kita bisa memperbesar surplus neraca perdagangan dengan menggenjot ekspor dan juga pengembangan sektor pariwisata yang mendatangkan devisa. “Dalam menekan defisit saya mengingatkan lagi agar para menteri untuk konsentrasi pada langkah-langkah terobosan untuk mengurangi angka impor kita, baik itu impor BBM yang menjadi penyumbang defisit terbesar,” kata Jokowi di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (11/11/2019). Oleh sebab itu, menurut Presiden, pembangunan kilang harus menjadi prioritas dan lifting produksi minyak di dalam negeri juga harus terus kita tingkatkan. Termasuk di dalamnya adalah pengolahan energi baru terbarukan seperti B20, untuk segera bisa masuk ke B30, lalu B100, sehingga dapat mengurangi ketergantungan kita pada impor BBM. Investasi yang dilakukan di sektor industri substitusi impor, lanjut Presiden, juga harus terus dibuka lebar sehingga barang-barang substitusi impor ini bisa mengganti produk-produk impor yang selama ini kita lakukan. Termasuk pengembangan industri pengolahan, yang ini bukan hanya menciptakan lapangan kerja, tapi juga memastikan bahwa produk-produk yang dibutuhkan di dalam negeri dan juga diekspor bisa diproduksi di dalam negeri. Presiden Jokowi juga ingin mengingatkan mengenai kandungan TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) pada proyek-proyek pemerintah. “Ini mungkin sudah beberapa bulan tidak saya singgung tapi sekali lagi, optimalisasi kandungan TKDN harus kita optimalkan pada poyek-proyek pemerintah,” tegas Jokowi.

Berita Satu | Selasa, 12 November 2019

Pertanyakan Diskriminasi Sawit, Wamenlu Surati Komisi Dagang Eropa

Indonesia menyampaikan keberatan resmi atas tindakan diskriminasi Uni Eropa (UE) atas produk kelapa sawit Indonesia. Setelah kebocoran dokumen internal perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif (CEPA), tindakan UE mendiskriminasi ekspor minyak sawit Indonesia adalah cacat ilmiah. Hal itu disampaikan Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar dalam surat resmi kepada Komisioner Perdagangan Uni Eropa Cecilia Malmstrom, pada Rabu (6/11). Pernyataan Mahendra merujuk pada isi bab CEPA soal keberlanjutan dan dokumen UE dari pengawasan minyak sawit. Industri sawit sedang menjadi fokus perhatian, terutama setelah dalam Delegated Act Red II, Uni Eropa mengklasifikasikan minyak kelapa sawit (Crude Palm Oil/CPO) sebagai komoditas yang tidak berkelanjutan dan berisiko tinggi. Indonesia dan sejumlah negara produsen lainnya menganggap Uni Eropa melakukan kampanye hitam terhadap sawit. “Saat pemerintah Indonesia secara prinsip menentang penerbitan dokumen-dokumen internal, isi dokumen jelas memiliki hubungan, dalam hal ini, negara-negara penghasil kelapa sawit dan Lembaga-lembaga Uni Eropa dan negara-negara anggota, termasuk aliran perdagangan dan investasi, untuk melanjutkan negosiasi dalam CEPA, serta prospek dan kemitraan strategis ASEAN – UE,” kata Mahendra seperti dalam surat. Pemerintah Indonesia, kata Mahendra, menganggap bahwa tidak ada gunanya dan kontraproduktif untuk memperdebatkan keaslian dokumen RED II Delegated Act Leak yang didelegasikan oleh RED II maupun kontennya. Hal itu menegaskan bahwa tindakan UE untuk mendiskriminasi ekspor minyak kelapa sawit adalah cacat ilmiah. Saat dokumen-dokumen yang bocor tersebut sekarang berada dalam domain publik, Indonesia dengan penuh hormat dapat menyarankan pejabat UE dan jaringan mereka ke Indonesia dan di luarnya untuk berhenti menggambarkan tindakan UE sebagai tidak diskriminatif. Sebaliknya, UE harus fokus pada langkah konkret yang dapat diambil untuk mengatasi keprihatinan yang sangat tulus yang diungkapkan antara lain oleh Direktur Jenderal, Jean Luc Demarty. “Pemerintah Indonesia juga akan menghubungi negara-negara anggota UE untuk menilai sejauh mana mereka mendukung diskriminasi yang dilakukan oleh UE.Terlepas dari kurangnya itikad baik yang dilakukan oleh UE terhadap negara-negara penghasil kelapa sawit, Indonesia masih mementingkan hubungan yang bersahabat secara keseluruhan dengan mitra dagang utama kami,” papar wamenlu dalam suratnya. Meskipun demikian, tulis Mahendra, Indonesia ingin tetap mengingatkan UE tentang pentingnya bernegosiasi dengan itikad baik, perdagangan, dan investasi berdasarkan kepentingan bersama, timbal balik, dan mungkin yang paling penting adalah saling menghormati.

https://www.beritasatu.com/dunia/584852/pertanyakan-diskriminasi-sawit-wamenlu-surati-komisi-dagang-eropa

The Jakarta Post | Rabu, 13 November 2019

B30 biodiesel addresses more than EU Palm Oil policy

Tariff and nontariff barriers have continued to hinder the growth of Indonesia\’s crude Palm Oil (CPO) exports, especially to Europe and the United States, since the 1990s when the country became a major player in the Palm Oil industry. Facing such rising trade protectionism, President Joko”Jokowi” Widodo realized the urgent need for strategic steps not only to solve the problem of CPO exports but also to strengthen the structure of the Palm Oil industry alongside the economy as a whole. One of the programs was the launch of B20 biodiesel, which contains 80 percent diesel fuel and 20 percent fatty acid methyl ester (FAME). The B20 program has not only significantly expanded the domestic CPO market but has also reduced the current account deficit due to a decrease in fossil\’fuel imports. Buoyed by the success of the B20 program, the government decided to increase CPO content in biodiesel to 30 percent. Called B30, this biofuel will be introduced in early 2020. The B20 and B30 programs will certainly further expand the domestic demand for CPO and will solve the export problems caused by two European Union policies. The first, ” introduced last March, restricts the volume of Palm Oil biofuels and totally phases out palm oil-based products from the renewable energy program starting in 2030. The second policy, adopted last August, increases tariffs, ranging from 8 to 18 percent, on Palm Oil imports which the group said were subsidized. The target of CPO consumption for the B20 program was 6.2 million tons this year, not including CPO for food consumption, but our estimate is that the target will most likely be overshot as the demand for biodiesel has steadily increased. The B30 program is expected to absorb 9.6 million tons of CPO in 2020, as the B30 fuel has successfully passed the road test conducted by the Energy and Mineral Resources Ministry in cooperation with other supporting institutions. All stakeholders and government institutions are expected to support the government policy, which aims to increase the environmental, social and eco- nomic benefits of the Palm Oil industry to the people, especially the 17 million people directly employed in the Palm Oil industry. Based on data from the Indonesian Palm Oil Producers Association (GAPKI), the livelihoods of an estimated 50 million people rely directly or indirectly on the Palm Oil industry. The B30 program wilt greatly help the government reduce the use of fossil fuels by providing more renewable energy in the form of CPO to increase the percentage of renewable energy in the energy mix from the current 13 percent to 23 percent in 2025 and to reduce carbon emissions from 13.47 percent in 2016 to around 26 percent in 2025. The development of B30 will also strengthen the nation\’s energy security. Indonesia\’s energy consumption has been continuously increasing due to economic and population growth, while the production growth rate has been lower than the increase in demand. Based on government data, Indonesia\’s need for oil fuel is about 1.3 million barrels per day, and only around half of it can be met by state-owned PT Pertamina oil company as the sole producer of oil fuels. To meet its refiningcapac-ity of around 680,000 barrels of oil per day (bopd), Pertamina needs to import more than 300,000 bopd of crude oil as Indonesia\’s crude oil production at present is only about 750,000 bopd. The use of CPO for the production of biofuel under the B20 and B30 will reduce imports of diesel fuel, thereby cutting the trade and current account deficits. biofuel will also be able to increase Indonesia\’s foreign exchange reserves through exports. Moreover, the B30 program will have a multiplier impact on the economy, which has been growing only about 5 percent a year. The multiplier will create new jobs, alleviate poverty and will have other benefits from the Palm Oil industry\’s backward and forward linkages. Such multiplier benefits will be made possible because the government has expanded its program to replant small holders\’ oil palm plantations to increase their yield. It has also used trade diplomacy to diversify the Indonesian Palm Oil export market away from traditional markets such as India, China and Europe. To strengthen the Palm Oil trade diplomacy, Indonesia has established the Council of Palm Oil Producer Countries, which consists of Indonesia, Malaysia, Thailand, Papua New Guinea, the Philippines, Uganda, Ghana, Liberia, Nigeria, Brazil and Colombia. The multiplier effects will be even higher and wider when the B30 program expands to B50 in 2021 and D100 or green diesel which will be 100 percent produced from CPO in 2023. We can imagine how huge the benefits will be if the D100 program is implemented successfully. If D100 can be realized, Indonesia could become the Saudi Arabia of Asia regarding biofuel production. But the ambitious program can only be realized if the government consistently supports the Palm Oil industry with business-friendly policies and necessary incentives for the biofuel industry to flourish.