+62 2129380882 office@aprobi.co.id

Lelang Jadi Opsi Pengadaan Biodiesel:

  • Lelang Jadi Opsi Pengadaan Biodiesel: Pengadaan bahan bakar nabati (BBN) jenis biodiesel yang selama ini melalui penunjukkan langsung dipertimbangkan diubah menjadi skema lelang. Namun, perubahan skema pengadaan biodiesel ini harus menunggu revisi beleid yang menjadi dasar program biodiesel 20% (B20). Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Rida Mulyana mengatakan, skema pengadaan biodiesel menjadi salah satu poin pembahasan dalam perubahan Peraturan Presiden No 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit Meski demikian, pembahasan soal hal ini belum ada kelanjutannya. “Kan ada penunjukkan langsung mau diubah menjadi lelang, ada usulan, ada wacana ini salah satunya,” kata dia di Jakarta, pekan lalu. Usulan ini dengan pertimbangan agar pengadaan biodiesel lebih efisien. Dijelaskannya, wacana pengadaan biodiesel melalui lelang ini masih dibahas. Pasalnya, sejak selisih harga biodiesel dan solar ditutup dengan dana hasil pungutan ekspor, pengadaan BBN jenis ini ditetapkan Pemerintah melalui Kementerian ESDM menetapkan perusahaan pemasok dan besaran volume biodiesel yang disediakan setiap badan usaha. (INVESTOR DAILY INDONESIA)
  • Tuduhan AS dan Mandatory Biodiesel: Komoditas kepala sawit Indonesia kembali menghadapi ujian. Kali ini datang dari Amerika Serikat (AS). Departemen Perdagangan AS memutuskan mengenakan bea masuk imbalan (countervailing duty biodiesel Indonesia cukup tinggi 34,45-64,73%. Indonesia dituduh menyubsidi biodiesel yang diekspor, sehingga bisa merebut sebagian pasar biodiesel di sana. Komisi Perdagangan Internasional AS masih menyelidiki dugaan kerugian industri AS akibat biodiesel impor asal Indonesia. Putusan final bakal keluar 21 Desember 2017. Bagaimana memaknai pengenaan bea masuk yang cukup tinggi ini? Ini kesekian kali diplomasi sawit menghadapi ujian. Belum lama ini Parlemen Uni Eropa meloloskan resolusi berjudul Report on Palm Oil and Deforestation of Rainforest. Resolusi itu intinya menuduh sawit memicu deforestasi dan berdampak negatif terhadap lingkungan, sosial dan hak asasi manusia. Karena itu, impor sawit direkomendasikan di-setop bertahap. Sebelum ini, aneka regulasi dibuat oleh negara-negara maju yang intinya menuding sawit tidak ramah lingkungan, seperti Renewable Energy Directive oleh UE, dan Food Standard Amendment Truth in Labeling-Palm Oil Bill 2010 oleh Australia. (INVESTOR DAILY INDONESIA)
  • Dana Sawit untuk Mandatori Biodiesel Rp11T: Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) memproyeksikan penggunaan dana sawit untuk mendukung program mandatori pemanfaatan biodiesel pada tahun ini mencapai Rp 11 triliun. Jumlah tersebut sudah termasuk dana yang di-carry over pembayarannya dari penyaluran biodiesel tahun lalu. “Akhir 2017 diproyeksikan penggunaan dana sawit untuk mendukung program mandatori pemanfaatan biodiesel mencapai Rp 11 triliun termasuk yang di-carry over pembayarannya dari penyaluran biodiesel tahun 2016,” kata Direktur Penyaluran Dana BPDP-KS Edi Wibowo dalam keterangan tertulisnya, kemarin. Edi mengatakan, total penyaluran biodiesel yang didukung Dana Sawit Tahun 2016 sebesar 2,49 juta KL (98%) dari target penyaluran biodiesel sebesar 2,53 juta KL dengan total dana tersalurkan sebesar Rp8,18 triliun. Sedangkan realisasi sampai dengan November 2017 ini mencapai 1,79 juta KL (71%) dari target sebesar 2,53 juta KL dengan total dana tersalurkan sebesar Rp8,6 triliun. Jumlah tersebut relatif sama dengan rerata penyaluran tiap bulannya sekitar 208.000 KL. (SINDO)
  • RI steps up fight against palm oil restriction in EU: Indonesia is taking a firmer stance on what it deems as trade restrictions to its palm oil products in the European Union, amid intensified efforts to boost exports of the key commodity. In its latest move, Indonesia, through the Council of Palm Oil Producing Countries (CPOC), wrote to KLM Royal Dutch Airlines to demand that the carrier remove a statement in its in-flight magazine warning suppliers to “avoid using palm oil in their products.” Indonesia has for years seen what it considers a smear campaign against palm oil in the EU, particularly the blocs use of a single palm oil sustainability standard and the European Parliaments resolution in April to phase out palm oil-based biodiesel imports by 2020. While the resolution is non-binding, EU legislators are now reviewing and proposing amendments to a draft of the blocs target on biofuel use. which must be approved by the EU Commission and member states. CPOPC representatives are lobbying relevant EU stakeholders in Belgium over the issue. (THE JAKARTA POST)