+62 2129380882 office@aprobi.co.id

Mandatori B20 Bisa Naikkan Permintaan Sawit Hingga 1 Juta Ton

Breaking News | Rabu, 15 Agustus 2018

Mandatori B20 Bisa Naikkan Permintaan Sawit Hingga 1 Juta Ton

BREAKINGNEWS.CO.ID – Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) memperkirakan, perluasan mandatori biodiesel 20% (B20) bisa meningkatkan jumlah serapan minyak kelapa sawit hingga 1 juta ton. Peningkatan serapan minyak sawit, diharapkan pula bisa turut memicu naiknya harga minyak sawit dunia. “Mandatori B20 bakal membuat tambahan permintaan sawit sampai 1 juta ton,” kata Wakil Ketua Umum Bidang Perdagangan Gapki Togar Sitanggang di Jakarta, Rabu (15/8/2018).

Peningkatan permintaan hingga 1 juta ton sampai akhit tahun 2018 pun diharapkan bisa berdampak pada peningkatan harga minyak kelapa sawit minimal US$ 50 per ton. Dia juga sepakat dengan pernyataan Presiden Joko Widodo yang sebelumnya mengatakan ada potensi peningkatan harga minyak sawit dunia bisa sampai 100 dolar AS per ton jika matori B20 dijalankan. Adapun hingga semester I 2018, harga minyak sawit mentah dunia masih melemah di bawah 700 dolar AS per ton.

Menurut Togar, dengan peningkatan harga minyak sawit bisa berpengaruh positif terhadap neraca perdagangan Indonesia. Sebab, sawit saat ini tercatat sebagai salah satu penyumbang ekspor terbesar. Tahun lalu, nilai ekspor minyak sawit Indonesia mencapai 22,97 miliar, dolar AS naik 26% dibandingkan 2016 sebesar 18,22 miliar dolar ASr. Volume ekspor juga tercatat tumbuh 23,6% menjadi 31,05 juta ton pada periode yang sama.Gapki pun berharap kondisi perdagangan global bisa lebih tenang sehingga permintaan sawit bisa meningkat. “Supaya mampu membantu transaksi perdagangan yang sekarang defisit,” ujar Togar.

Selain bisa memperbaiki harga sawit, Jokowi juga memperkirakan kebijakan mandatori biodiesel 20% dapat menghemat devisa hingga 5,9 miliar dolar AS per tahun. Penghematan penting dilakukan saat ini, di tengah defisit neraca pembayaran yang terus membesar dan nilai tukar rupiah yang sedang tertekan. Inilah yang menjadi beberapa alasan pemerintah akan lebih serius dan tegas dalam menjalankan Program B20 saat ini. “Sehingga kami konsentrasi menerapkan kebijakan ini,” kata Jokowi di hadapan para pengusaha otomotif, saat membuka pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2018 di BSD, Tangerang Selatan, pekan lalu

.

https://breakingnews.co.id/read/mandatori-b20-bisa-naikkan-permintaan-sawit-hingga-1-juta-ton

Bisnis | Kamis, 16 Agustus 2018

Draf Permen dan Kepmen ESDM tentang Perluasan Biodiesel 20% (B20) Hampir Rampung

Bisnis.com, JAKARTA – Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri ESDM terkait perluasan mandatory penggunaan campuran minyak sawit ke dalam Solar sebesar 20% (B20) ke semua sektor memasuki tahap akhir. Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Rida Mulyana mengatakan, saat ini pihaknya masih menanti Peraturan Presiden (Perpres) tentang mandatori B20 tersebut ditandatangani. “Saya lagi cek. Mudah-mudahan kami segera dapat copy-nya,” ujar Rida ketika dihubungi Bisnis, Rabu (15/8/2018).

Perpres tersebut akan mengatur kewajiban penggunaan B20, baik di sektor Public Service Obligation (PSO) maupun non-PSO, akan berlaku mulai 1 September 2018. Nantinya, pelaksanaan teknis program tersebut akan dituangkan dalam Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri ESDM. Rida berujar draf Permen dan Kepmen tersebut saat ini sudah dibahas di Biro Hukum Kementerian ESDM. “Itu sudah tahap akhir sebelum disampaikan kepada Menteri,” katanya.

Selanjutnya, kata Rida, Kementerian ESDM juga masih perlu mengatur kontrak badan usaha BBM dengan badan usaha BBN, serta mekanisme penyaluran B20 untuk mengimplementasikan program tersebut ke semua sektor. Sebelumnya, Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama (Biro KLIK) Kementerian ESDM Agung Pribadi menyampaikan bahwa Presiden akan segera menandatangani Perpres terkait kewajiban penggunaan B20. Perpres ini akan berlaku baik untuk BBM PSO maupun non-PSO.

“Besok (Rabu, 15/8/2018) Pak Presiden tanda tangan Perpres B-20 yang berlaku mulai 1 September, baik PSO maupun non-PSO. Negara bisa menghemat (devisa negara) US$2 miliar untuk tahun ini. Tahun depan akan menghemat US$4 miliar,” ujar Agung, Selasa (14/8/2018). Perluasan mandatori B20 ini merupakan salah satu langkah pemerintah menghemat pendapatan devisa di sektor ESDM. Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) mencatat sejak implementasi program B20 pada 2015 hingga April 2018, tercatat pemanfaatan B20 mampu mengurangi impor minyak jenis Solar hingga 5,88 juta kilo liter. Pengurangan tersebut menghasilkan penghematan devisa negara sebesar Rp30 triliun.

Per tahunnya, program mandatori biodiesel turut berkontribusi mengurangi impor Solar paling tidak 3 juta kilo liter. Sehingga pemerintah bisa menghemat devisa negara hingga Rp14,83 triliun per tahun karena tidak perlu lagi mengimpor bahan bakar jenis Solar sekitar 3 juta kilo liter. Sementara itu, perluasan mandatori B20 ke seluruh sektor non-PSO diperkirakan akan menambah konsumsi biodiesel sekitar 3 juta kilo liter per tahun. Direktur Bioenergi Direktorat Jenderal EBTKE Kementerian ESDM Andriah Feby Misnah mengatakan, volume Solar nonsubsidi (non-PSO) kurang lebih sekitar 15 juta kilo liter. Bila perluasan ke sektor non-PSO terealisasi maka 20% dari volume tersebut akan digantikan dengan biodiesel “Jadi sekitar 3 juta kilo liter lah,” ujar Feby.

Penerapan mandatori B20 di sektor PSO, rata-rata menyerap konsumsi biodiesel hingga 3 juta kilo liter. Tahun lalu realisasinya mencapai sekitar 2,68 juta kilo liter. Menurut data Kementerian ESDM, sepanjang Januari-Mei 2018 total penyaluran biodiesel domestik mencapai 1,159 juta kilo liter. Realisasinya sebesar 94% ke sektor PSO dan pembangkit dan 6% ke sektor non-PSO. Untuk tahun ini, Feby mengatakan pihaknya belum bisa mengestimasikan penambahan volume biodiesel karena belum diputuskan kapan perluasan B20 diterapkan. “Nanti tergantung kapan dimulainya,” ujarnya.

http://industri.bisnis.com/read/20180815/44/828590/draf-permen-dan-kepmen-esdm-tentang-perluasan-biodiesel-20-b20-hampir-rampung

CNN Indonesia | Rabu, 15 Agustus 2018

Gaikindo Sebut Anggotanya Belum Mufakat Soal Biodiesel B20

Jakarta, CNN Indonesia — Gabungan Industri kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) mendekralarasikan mendukung wacana pemerintah soal implementasi perluasan pemakaian Biodiesel 20 persen (B20) saat pembukaan GIIAS 2018 pada Kamis (2/8). Namun di balik layar, ternyata para anggota Gaikindo belum pernah mencapai mufakat soal hal itu. Ketua Umum Gaikindo Yohannes Nangoi, mengungkap, deklarasi dukungan B20 dari Gaikindo tidak pernah melewati masa votum (pemungutan suara) dari para anggota. “Tidak ada perkataan sepakat bulat, tapi yang kami dengar akan mendukung semuanya. Karena kami tidak pernah rapat, lalu voting, Tidak ada. Semuanya kan diam, tidak ada yang menentang juga,” ucap Nangoi saat penutupan GIIAS 2018, Sabtu (11/8).

Tidak lama lagi, Presiden Indonesia Joko Widodo dipercaya bakal mendantangani Peraturan Presiden terkait B20 dan berlaku pada 1 September 2018. Isinya bakal mengatur tentang perluasaan kewajiban penggunaan B20 yang sebelumnya hanya untuk kendaraan Public Service Obligation (PSO) menjadi melibatkan non-PSO atau kendaraan pribadi. Nangoi menjelaskan pernyataan dukungan atas perluasan B20 dilatarbelakangi kontribusi positif bagi negara. Dia menyebut negara bisa menghemat hingga puluhan triliun rupiah bila kebijakan baru itu diterapkan. Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan pernah menjelaskan ada tiga skenario penghematan negara dari kebijakan baru itu dipandang berdasarkan asumsi fluktuasi harga minyak mentah dan impor minyak 42 juta barel per tahun. Skenario pertama jika harga minyak mentah US$70 maka penghematan devisa sanggup mencapai US$2,94 miliar (Rp 39,69 triliun). Skenario kedua, penghematan devisa menyentuh US$3,15 miliar (Rp45,67 triliun) dengan asumsi harga minyak mentah US$75 per barel.

Skenario terakhir, negara menghemat US$3,36 miliar (Rp48,72 triliun) dengan asumsi harga minyak mentah US$80 per barel. “Gaikindo bilang dukung B20 karena itu adalah keputusan untuk menghemat devisa negara dan saya rasa seharusnya selama itu sesuai dengan peraturan emisi Euro, kami ikuti,” ujar Nangoi.

Dampak B20

Peneliti dari kalangan akademisi pernah menyatakan B20 Biodiesel yang berarti bahan bakar campuran antara 20 persen biodiesel kelapa sawit dan 80 persen solar bisa digunakan umum untuk kendaraan bermesin diesel. Namun, lain dari pemakaian solar, ada dampak berbeda dari B20 yang harus ditanggung konsumen. Nangoi menyadari dampak itu dan menyebut salah satunya berpengaruh pada kondisi tangki bahan bakar dan usia pakai komponen seperti saringan bahan bakar. “Yang namanya B20 itu kan mengandung kelapa sawit, itu ada yang namanya soap effect atau efek sabun. Kalau untuk mobil baru, selama tangkinya masih bersih enggak masalah, tapi untuk mobil tua yang banyak kerak-kerak atau apa ini berbahaya, harus bersihkan dulu,” ucap Nangoi.

Para anggota Gaikindo pun sudah menyadari efek itu yang nantinya akan menjadi beban konsumen. Salah satunya yaitu Isuzu yang menjelaskan masih butuh penelitian lebih lanjut untuk memahami dampak jangka panjang penggunaan B20 pada kendaraan konsumen.

https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20180815121801-384-322430/gaikindo-sebut-anggotanya-belum-mufakat-soal-biodiesel-b20

Investor Daily Indonesia | Kamis, 16 Agustus 2018

Darmin Penggunaan Biodiesel B20 Hemat US$ 2,3 Miliar

JAKARTA- Menko Perekonomian Darmin Nasution memperkirakan ketentuan penggunaan Biodiesel B20 hingga akhir 2018 dapat menghemat devisa negara hingga US$ 2,3 miliar. “Kami sudah membuat skenario, perhitungan, bahwa dengan mewajibkan B20 untuk keperluan maupun non PSO dalam sisa waktu yang ada sampai akhir tahun ini, akan ada tambahan penggunaan B20 sekitar 4 juta kiloliter,” kata Menko Perekonomian Darmin Nasution, di Jakarta, Selasa (14/8). Darmin menyebutkan dengan peningkatan penggunaan Biodiesel itu maka akan ada penghematan devisa negara yang digunakan untuk impor BBM.

Selanjutnya, Darmin menambahkan saat ini sudah ada kepastian pelaksanaan kewajiban penggunaan Biodiesel itu. “Peraturan Presidennya, tadi Presiden sudah tahu betul, sudah siap teken, mudah-mudahan sore ini atau paling lambat besok bisa ditandatangani sehingga Menteri ESDM bisa menindaklanjutinya dengan Permen ESDM mengenai teknis pelaksanaannya,” kata dia. Pelaksanaan kewajiban menggunakan Biodiesel itu akan efektif berlaku per 1 September 2018. Ini merupakan salah satu upaya memperkuat cadangan devisa untuk mencapai ketahanan perekonomian nasional. “Tadi pembicaraannya bukan konsep lagi, tapi bicara konkret. Ada beberapa hal yang dibicarakan dalam rangka mengurangi defisit transaksi berjalan,” kata Darmin.

Ia menyebutkan, di samping isu dampak kondisi perekonomian Turki, isu transaksi berjalan juga merupakan faktor yang mempengaruhi nilai tukar dan indeks harga saham gabungan. Tadi Presiden merunut satu persatu langkah yang perlu dilakukan dalam rangka penguatan cadangan devisa,” kata Darmin. Pada 2019, lanjut dia, diperkirakan ada dua faktor yang dapat memperkuat cadangan devisa yaitu adanya penghematan penggunaan solar dan kenaikan harga Crude Palm Oil (CPO). Upaya lainnya adalah meningkatkan ekspor dan memperlambat atau mengurangi impor. “Dalam beberapa bulan ke depan, ya mungkin 6 bulan dari sekarang, mudah-mudahan sudah memberi hasil karena dapat bekerja efektif,” ujar Darmin.

Neraca | Kamis, 16 Agustus 2018

Pertamina akan Beli Seluruh Lifting Minyak Hasil KKKS

Jakarta – Hasil rapat terbatas antara Presiden (oko Widodo dan Menteri ESDM Ignasius Jonan menyebutkan agar Pertamina membeli seluruh lifting minyak bumi yang diproduksi oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS). Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama (Biro KLIK) Kementerian ESDM Agung Pribadi di Jakarta, Rabu (15/8), menyampaikan bahwa Kementerian ESDM akan segera memfasilitasi regulasinya. Presiden Jokowi memberi beberapa arahan terkait program peningkatan devisa di sektor ESDM. Pertama, dari sektor minyak dan gas bumi, hasil Ratas meminta agar Pertamina membeli seluruh lifting minyak bumi yang diproduksi oleh KKKS. “Hasil Ratas minta supaya lifting minyak di KKKS dibeli seluruhnya oleh Pertamina. Ini akan bisa mengurangi impor kita. Ini akan difasilitasi regulasinya dan berlaku secepatnya,” ujar Agung.

Kedua, Agung menyampaikan bahwa Presiden akan menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) terkait kewajiban pencampuran Biodiesel dalam BBM (B-20)dan berlaku mulai 1 September 2018. Perpres ini akan berlaku baik untuk BBM Public Service Obligation (PSO) maupun non-PSO. “Besok Pak Presiden tanda tangan Perpres B-20 yang berlaku mulai 1 September, baik PSO maupun non-PSO. Negara bisa menghemat 2 miliar dolar AS untuk tahun ini. Tahun depan akan menghemat 4 miliar dolar AS,” kata Agung. Ketiga, dalam rangka meningkatkan ekspor batubara, pemerintah membuka tambahan ekspor batubara sebesar 100 juta ton. Saat ini, dari 100 juta ton tersebut, Menteri ESDM telah menandatangani persetujuan tambahan awal untuk 25 juta ton. Dengan penambahan tersebut, diharapkan akan menambah devisa negara hingga 1,5 miliar dolar.

“Dari 100 juta ton rencana tambahan produksi batubara, saat ini sudah ada beberapa perusahaan yang mengajukan penambahan produksi total 25 juta ton, dan telah disetujui. Dengan ini diharapkan negara bisa mendapatkan tambahan devisa 1,5 miliar dolar dan uangnya segera bisa masuk ke negara. Persetujuan sudah di tandatangan Menteri ESDM. Harga batubara saat ini baik untuk meningkatkan devisa,” tutur Agung.

Keempat, mendorong penggunakan produk dalam negeri untukindustri hulu migas dan proyekkelistrikan, sepanjangtersediadidalamnegeridengantidakmener-bitkan master list untuk bebas bea masuk. Kelima, dalam Ratas juga dibahas rencana digitalisasi nozzle untukBahan BakarMinyak(BBM) Jenis Tertentu (Solar) dan BBM Khusus Penugasan (Premium). “Dengan kelima program tersebut di atas, Kementerian ESDM diharapkan dapat menunjang dan meningkatkan devisa negara dan memperkuat nilai tukar rupiah,” tutup Agung

Tempo | Rabu, 15 Agustus 2018

ESDM Rekomendasikan Biodiesel B20 Digunakan pada Kereta Api

TEMPO.CO, Jakarta – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) merekomendasikan PT Kereta Api Indonesia (PT KAI) untuk menggunakan campuran biodiesel 20 persen (B20) pada bahan bakar solar yang digunakan armada kereta api. Rekomendasi tersebut diberikan setelah Kementerian ESDM menyelesaikan proses uji coba penggunaan B20 pada jenis lokomotif Progress Pail (EMD) dan General Electric (GE) milik PT KAI yang digunakan untuk menarik kereta batu bara rangkaian panjang (babaranjang) di Dipo Lokomotif Tanjung Karang, Bandar Lampung, Lampung, Selasa, 14 Agustus 2018.

“Dari hasil uji coba ini, tidak ada masalah dalam penggunaan B20 di dua jenis lokomotif milik PT KAI. Ini sifatnya masih rekomendasi,” kata Ketua Tim Teknis Kajian dan Uji Jalan Penggunaan B20 pada PT KAI Dadan Kusdiana, Selasa, 14 Agustus 2018. Dadan menuturkan, meskipun proses uji coba telah selesai dan hasilnya B20 aman digunakan pada kereta api, akan tetapi Kementerian ESDM masih harus berkoordinasi dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terkait penggunaan B20 oleh PT KAI. “Ya kita serahkan lagi kepada PT KAI dan juga Kementerian BUMN. Diharapkan, tanggal 1 September 2018 sudah terealisasi,” ujarnya.

Di tempat yang sama, Deputi Kepala Divisi Regional (Divre) IV PT KAI Tanjung Karang Asdo Artriviyanto juga mengaku belum bisa memutuskan apakah B20 itu akan dipergunakan seterusnya pada armada kereta api, karena harus didiskusikan lebih lanjut. Dia hanya mengatakan pihaknya mendukung program B20 ini. “Laporan hasil uji coba sudah saya terima. Nanti akan saya teruskan. Yang pasti kita mendukung program B20 dari pemerintah ini,” ucap Asdo. Sebelumnya, dari hasil uji coba penggunaan B20 pada lokomotif jenis EMD dan GE milik PT KAI, Kementerian ESDM yang bekerjasama dengan sejumlah pihak menyatakan kualitas bahan bakar biodiesel B20 yang digunakan pada Rail Test selama 5 bulan memenuhi spesifikasi yang ditetapkan pemerintah.

https://bisnis.tempo.co/read/1117370/esdm-rekomendasikan-biodiesel-b20-digunakan-pada-kereta-api/full&Paging=Otomatis

Jawa Pos | Rabu, 15 Agustus 2018

Tekan Impor Migas, Pemerintah Harus Genjot Penggunaan Biodiesel

JawaPos.com- Pemerintah diminta menggenjot pencarian ladang minyak baru sehingga bisa meningkatkan produksi minyak mentah di dalam negeri. Tingginya impor migas menjadi penyumbang terbesar defisit neraca perdagangan Indonesia. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat neraca perdagangan Indonesia mengalami defisit USD2,03 miliar sepanjang Juli 2018. Defisit neraca perdagangan tersebut berasal dari impor yang telah mencapai USD18,27 miliar serta ekspor yang baru mencapai UD16,24 miliar. Anggota Komisi XI DPR RI Hendrawan Supratikno mengatakan, untuk mengatasi defisit perdagangan, pemerintah diharapkan meningkatkan produksi migas sendiri. “Salah satunya program peningkatan penggunaan biodiesel dijalankan sesuai rencana,” ujar politisi PDI P ini di Jakarta, Rabu (15/8) kepada wartawan.

Dari sisi ekspor , ia menyarankan perlunya pemberian insentif untuk produk-produk dengan konten lokal yang besar. “Hilirisasi industri juga harus dilakukan secara serius agar produk-produk ekspor bernilai tambah tinggi,” imbuhnya. Direktur Eksekutif Departemen Statistik Bank Indonesia Yati Kurniati di kesempatan berbeda menuturkan, peningkatan defisit neraca perdagangan migas dipengaruhi naiknya impor migas, seiring kenaikan harga minyak global dan permintaan yang lebih tinggi.

Sejatinya, secara makro kinerja ekspor Indonesia, khususnya non migas mencatatkan pertumbuhan yang cukup bagus. Secara kumulatif, nilai ekspor Indonesia Januari–Juli 2018 mencapai USD104,24 miliar atau meningkat 11,35% dibanding periode yang sama tahun 2017. Sedangkan ekspor nonmigas mencapai USD94,21 miliar atau meningkat 11,05%. Pun jika hanya melihat impor non migas, masih dinilai sehat karena masih banyak berupa bahan baku penolong ataupun bahan modal yang mengindikasikan industri berjalan baik.

Ekonom Universitas Indonesia Lana Soelistianingsih menyebut naiknya impor bahan baku penolong menunjukkan kegiatan ekonomi atau kegiatan industri mungkin sudah membaik karena ada permintaan bahan kimia organik. Menurutnya, jika ada impor bahan baku atau barang modal, kemungkinan akan ada peningkatan ekspor dalam waktu tiga bulan ke depan. “Kalau importir impor sekarang, itu biasanya untuk dua tiga bulan ke depan,” ujarnya. Terkait tingginya impor migas, Lana berharap pemerintah segera merealisasikan program biofuel demi memangkas impor migas. Juga, merealisasikan pembangunan kilang.“Lalu, dengan infrastruktur yang sudah mau selesai seperti MRT dan LRT, itu mungkin akan mengurangi impor minyak. Kan sebentar lagi mau jadi,” tuturnya.

https://www.jawapos.com/ekonomi/energi/16/08/2018/tekan-impor-migas-pemerintah-harus-genjot-penggunaan-biodiesel

Kompas | Rabu, 15 Agustus 2018

Pengusaha Minta Pemerintah Uji Coba B20 pada Truk

JAKARTA, KOMPAS.com – Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) mendesak pemerintah untuk melakukan uji coba penggunaan bahan bakar biodiesel atau B20 pada truk-truk dan kendaraan besar lainnya. Wakil Ketua DPP Aptrindo Kyatmadja Lookman menegaskan, selama ini uji coba B20 yang dilakukan pemerintah hanya kepada kendaraan kecil, bukan truk. “Uji coba selama ini hanya kendaraan kecil seperti kijang, Pajero, tapi truk enggak pernah. Kalau pengujian enggak pernah ke truk-truk itu kan jadi masalah,” kata Kyatmadja kepada Kompas.com, Rabu (15/8/2018). Kyatmadja menambahkan, uji coba B20 pada kendaraan kecil tak dapat mewakili atau merefleksikan dampak atas bahan bakar tersebut.

Selain itu, dia juga menyatakan bahwa sampai saat ini pemerintah belum pernah mengajak Aptrindo untuk sosialisasi uji coba B20 pada truk. “Kami sudah pernah mendorong untuk itu, tetapi belum dilakukan. Uji coba sangat penting buat truk karena ini kan aturannya kalau terbit skala nasional. Nah kalau dampaknya itu merusak truk, siapa yang tanggung jawab? Jadi, Aptrindo meminta uji coba dulu ke truk sama diberikan jaminan setelah uji coba. Solusi kalau rusak bagaimana,” tutur Kyatmadja. Sebelumnya diberitakan, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi bakal mendorong penggunaan B20 untuk kendaraan-kendaraan, termasuk truk lantaran realisasinya masih terbilang minim. “Saya akan mendorong mitra perhubungan darat terutama operator bus, operator kendaraan truk, termasuk juga nanti kapal ferry penyeberangan untuk menggunakan B20 ini. Kenapa? Karena ternyata penggunaan minyak biodiesel di dalam negeri masih di bawah produksi yang ada,” ujar Budi dalam jumpa pers di kantornya, Selasa (7/8/2018). Untuk itu, agar penggunaan B20 bisa masif, Budi juga akan mengumpulkan para pengusaha angkutan yang tergabung dalam asosiasi seperti Aptrindo, Organda, dan ASDP. Dengan cara itu, Budi berharap agar semua angkutan tersebut bisa segera mengaplikasikan penggunaan B20.

https://ekonomi.kompas.com/read/2018/08/15/173256926/pengusaha-minta-pemerintah-uji-coba-b20-pada-truk