+62 2129380882 office@aprobi.co.id

Mandatori B20: Realisasi penerimaan FAME Pertamina baru capai 62%

Kontan | Rabu, 26 September 2018

Mandatori B20: Realisasi penerimaan FAME Pertamina baru capai 62%

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. PT Pertamina melaporkan realisasi penerimaan bahan FAME (Fatty Acid Methyl Esters) untuk pelaksanaan mandatori biodiesel 20% (B20) baru mencapai 62% dari target hingga periode 25 September. Kendala terletak pada lokasi sejumlah Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Pertamina yang terpencil. Direktur Logistik, Supply Chain dan Infrastruktur Pertamina Gandhi Sriwododo menjelaskan, purchase order PT Pertamina untuk bulan September dicatat sebanyak 431.681 kiloliter, sedangkan untuk periode 1-25 September, rencananya telah menerima 359.734 Kl. Namun hingga 25 September tersebut, Pertamina baru menerima 224.607 kl atau setara 62% dari target periode tersebut. “Sebabnya, masalah kapal untuk pengangkutan dari BU BBN dan masalah cuaca, dan masalah produksi,” kata Gandhi, Rabu (26/9).

Gandhi merinci suplai FAME terlambat untuk TBBM Tanjung Uban, Bau-Bau, Wayame, Manggis, Tanjung Wangi, Kupang, Makassar, Bitung, STS Balikpapan dan STS Kotabaru. Ia mengakui sejumlah lokasi tersebut memang tidak mudah dicapai, apalagi bila porsi permintaan untuk lokasi tersebut relatif kecil sehingga tidak jadwal layar kapal ke lokasi tersebut tidak sering. Oleh karenanya, ia berharap pemerintah dapat mempertimbangkan agar suplai FAME yang disalurkan perusahaan BU BBN dapat diserahkan pada satu supplier besar per lokasi. Sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) M.P. Tumanggor menyatakan Purchase Order dari Pertamina telah seluruhnya dikeluarkan oleh pihaknya. Walau tak merinci berapa angkanya, namun ia pastikan dapat tersalurkan seluruhnya. Memang APROBI telah menyampaikan distribusi dan penyediaan kapal akan menjadi tantangan dalam penyaluran bahan FAME, apalagi terdapat pasal mengenai pengenaan denda bagi pengusaha yang telat menyalurkan produknya. “Kalau itu benar-benar kesalahan penyalur FAME, itu kan didenda, sekarang masih dicek lagi kesalahannya di mana,” kata dia.

https://industri.kontan.co.id/news/mandatori-b20-realisasi-penerimaan-fame-pertamina-baru-capai-62

Kontan | Rabu, 26 September 2018

Pengembangan biodiesel bisa untuk alutsista

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pengembangan mandatori perluasan biodiesel 20% menampilkan sejumlah risiko, keuntungan dan potensi dari penggunaan bahan nabati ini dalam mesin industri. Salah satu potensinya, adalah untuk keperluan alat utama sistem senjata (alutsista). Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno menyampaikan kini pemerintah juga tengah mengkaji penggunaan biodiesel untuk sektor persenjataan. “Alutsista untuk TNI dan polri, untuk angkutan, tapi panser tank dan senjata butuh kajian lagi 6 bulan sebelum diterapkan,” kata dia, Rabu (26/9).

Walau demikian ia tak merinci lebih lanjut soal pengembangan saat ini maupun potensinya kedepan. Sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) M.P. Tumanggor menyatakan sedang terjadi kajian oleh PT Pindad dalam menggunakan B50 dalam kendaraan taktis mereka. Namun pengujian tersebut membutuhkan waktu sebelum ada realisasinya. “Mereka minta waktu dua bulan,” katanya.

https://nasional.kontan.co.id/news/pengembangan-biodiesel-bisa-untuk-alutsista

The Jakarta Post | Rabu, 26 September 2018

Government to punish companies that fail to distribute B20

Economic Coordinating Minister Darmin Nasution has threatened to companies who fail to distribute a 20-percent blended biodiesel called B20, the mandatory usage of which came into effect on Sept. 1. He made the statement on Tuesday after chairing a coordination meeting to evaluate the implementation of the policy. He said that initially, the program still faced several problems, particularly the sluggish process of distribution. “But it has been improving. I think within a week, it will be in full gear,” Darmin said as reported by kontan.co.id. He added that relevant ministers planned to have another coordination meeting on Thursday to evaluate companies who had not distributed the B20.

“We will summon all the companies so that we can evaluate the data. During the meeting, we will decide on companies that have to pay fine, which was stipulated in the PP [government regulation],” Darmin said. He explained that the fine would be imposed on any companies that fail to implement provisions stipulated in the regulation, whether they were a natural oil fuel company (BU BBM) or a vegetable fuel company (BU BBN). Meanwhile, Indonesian Biofuel Producers Association (Aprobi) chairman MP Tumanggor said the government needed to conduct an investigation before punishing anyone for lagging behind in distributing B20. “It should be checked whether [extreme weather] had hampered distribution. The government could check this through satellite data,” he said. The B20 policy was introduced as part of the government’s efforts to reduce crude oil imports.

http://www.thejakartapost.com/news/2018/08/30/biodiesel-producers-ready-to-meet-b20-demand.html

Tempo | Kamis, 27 September 2018

Penyaluran Bahan Baku Biodiesel 20 Dinilai Masih Lambat

TEMPO.CO, Jakarta – Kementerian Koordinator bidang Perekonomian mengancam akan menerapkan denda kepada Badan Usaha (BU) Bahan Bakar Nabati (BBN) dan BU Bahan Bakar Minyak (BBM), maupun pihak lainnya jika terbukti menghambat penyaluran Biodiesel 20 persen (B20). Menko Perekonomian, Darmin Nasution, memastikan pihaknya selalu mengevaluasi secara berkala penerapan kebijakan tersebut sejak awal penerapannya. “Kita percepat (realisasi kebijakan) dendanya supaya tidak dianggap mudah terus,” kata Darmin di Jakarta, Rabu 26 September 2018. Menurut dia, pasokan bahan baku pembuatan B-20, yakni Fatty Acid Methyl Esters (FAME) kepada distributor seperti PT Pertamina (persero), masih minim. “Maksimum dalam dua pekan ini, kami akan memutuskan, siapa yang akan kena denda, (apakah) BU BBM atau BU BBN yang kelapa sawit,” ucapnya. Pemerintah mengawasi perluasan penggunaan B-20 secara ketat. Mekanisme denda pun direncanakan lewat Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 41 Tahun 2018 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel Dalam Kerangka Pembiayaan Oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, yang terbit pada akhir bulan lalu.

Denda sebesar Rp 6 ribu per liter volume BBN jenis Biodiesel akan menjadi hantaman untuk badan usaha yang tak menjalankan mandatori pencampuran BBN dan solar. Pencabutan izin bisa dilakukan usai tiga kali upaya peringatan. Peninjauan juga dilakoni Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian melalui silent audit terhadap penyedia BBM public service obligation (PSO), sektor transportasi non PSO, pertambangan, hingga ketenagalistrikan. Direktur Logistik, Supply Chain, dan Infrastruktur Pertamina, Gandhi Sriwidodo, memaparkan lemahnya pasokan bahan baku B20 saat bertemu Dewan Perwakilan Rakyat, kemarin. Pengiriman FAME ke Pertamina kata dia, baru mencapai 62 persen dari jumlah yang ditargetkan pada bulan ini. “Realisasi penerimaan itu baru 224,6 ribu kiloliter (KL), ada sekitar 100 ribuan KL belum kami terima,” ucapnya.

Pada 17 hari pertama sejak hari pertama perluasan B20, hanya 135 ribu KL FAME yang diterima Pertamina, jauh dari rencana 359.734 KL. Pasokan FAME ke beberapa terminal BBM (TBBM) Pertamina di sejumlah kawasan seperti Kupang, Tanjung Uban, Bau-Bau, dan Makssar pun dinilai lamban. “Ya, tapi paling masalah kapal pengangkut atau cuaca, lalu terkait masa produksi (FAME),” katanya. Gandhi sempat mengusulkan agar FAME untuk PSO dan non-PSO dipasok oleh satu pihak saja. “Bisa mempermudah administrasi dan operasional penimbunan, pencampuran, dan penyaluran FAME di lokasi Pertamina,” kata dia. Perlu diketahui bahwa Pertamina memiliki 60 TBBM penerima stok FAME. Sebanyak 45 unit diantaranya dipasok langsung dari TBBM utama yang berada di tujuh lokasi strategis. Adapun Ketua Harian Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi), Paulus Tjakrawan, mengatakan penyaluran biodiesel terkesan lamban akibat masa transisi kebijakan. Pemasok bahan baku, kata dia, masih harus menyesuaikan segala aspek distribusi, seperti kapal dan rute pengiriman. “Permasalahan tiap wilayah berbeda, tapi kami harap bisa optimal,” katanya kepada Tempo

https://bisnis.tempo.co/read/1130452/penyaluran-bahan-baku-biodiesel-20-dinilai-masih-lambat/full&view=ok

Investor Daily Indonesia | Kamis, 27 September 2018

Pertamina Komitmen DistribusikanB20 di Seluruh Indonesia

JAKARTA – PT Pertamina (Persero) menyatakan akan mengupayakan agar distribusi Biodiesel 20% (B20) dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia pada akhir bulan, sesuai dengan target pemerintah. Untuk itu, perseroan mengusulkan agar distribusi unsur nabati (fatty acid methyl eter/FAME) ke terminal bahan bakar minyak (BBM) akhir dilakukan sendiri. Direktur Logistik, Supply Chain, dan Infrastruktur Pertamina Gandhi Sriwidodo menuturkan. Pertamina telah siap mencampur FAME dan mendistribusikan Biodiesel 20%. Namun hingga saat ini, diakuinya, distribusi B20 ini belum merata ke seluruh Indonesia lantaran keterlambatan pasokan FAME ke terminal BBM.

Pertamina, lanjut dia, sebenarnya bisa membantu menyelesaikan “permasalahan ini. Pihaknya mengusulkan, FAME tidak perlu didistribusikan ke seluruh Terminal BBM, melainkan hanya ke terminal besar saja. Dia mencontohkan, untuk di Indonesia Timur, FAME hanya perlu dikirim ke Terminal BBM Wayame saja. Nantinya, perseroan yang akan memastikan terminal akhir lainnya. “Namun ada resiko, tatkala kami blending, FAME itu mengikat air, ada fasilitas yang harus kami maintain. Tinggi juga biaya maintenance-nya. Mungkin bisa bagi ongkos angkut ke Pertamina, jadi bisa kami kelola,” kata dia dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR RI, Rabu (26/9). Dia menjelaskan, pihaknya mengusulkan hal ini lantaran salah satu kendala distribusi FAME adalah keterbatasan kapal pengangkutnya. Pasalnya, jika dikirim langsung ke semua terminal BBM yang mencapai 112 terminal, membutuhkan saran transportasi yang cukup banyak. Padahal, volume FAME yang harus dikirim di setiap terminal juga tidak terlalu besar.

Terkait ongkos angkut, tambah Gandhi, badan usaha bahan bakar nabati (BU BBN) selama ini menerima ongkos angkut dari penggantian selisih FAME dan solar yang diberikan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Ongkos ini lah yang diusulkan dibagi jika memang disetujui FAME dikirimkan hanya sampai ke terminal BBM utama.

“Kami akan bahas ini dengan BPDPKS, Aprobi (Asosiasi Produsen Biofuels Indonesia), dan pemerintah,” ujarnya. Mengacu laman Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), harga indeks pasar (HIP) Biodiesel ditetapkan mengikuti harga minyak sawit mentah ditambah biaya konversi menjadi FAME dan ongkos angkut. Penentuan ongkos angkut ini mengikuti Keputusan Menteri ESDM No 1770K/12/ MEM/2018. Gandhi menegaskan, pihaknya berkomitmen menyukseskan perluasan mandatori B20 ini. Pihaknya juga akan mengupayakan agar B20 dapat didistribusikan ke seluruh wilayah Indonesia pada akhir bulan ini. “Harus bisa, karena ini ada hal yang krusial menyangkut untuk bagaimana mengamankan Rupiah,” tegas dia.

Dia memaparkan, sejak 1 September hingga 25 September kemarin, FAME yang diterima oleh pihaknya tercatat baru sebesar 224.607 kiloliter (KL) dari rencana penerimaan periode tersebut sebesar 359.734 KL. Sementara jumlah FAME yang dipesan sepanjang September ini mencapai 431.681 KL Dari 112 terminal BBM yang ada, sejauh ini hanya 7 terminal yang menerima langsung pasokan FAME dari Badan Usaha BBN. Namun, sampai 10 September, perseroan telah memastikan ketersediaan B20 di 69 terminal BBM miliknya. Mengacu data Pertamina, sampai 17 September, jumlah terminal yang mendistribukan B20 ini telah bertambah menjadi 74 terminal. Tambahan ini yakni Terminal BBM Jobber Ketapang, Tual, Badas, Tahuna, Waingapu, Maumere, Banggai, Ampenan, dan Reo.

Bisnis Indonesia | Kamis, 27 September 2018

Distribusi Biodiesel 20% Belum Optimal

JAKARTA – PT Pertamina (Persero) baru menerima suplai bahan bakar nabati dari minyak kelapa sawit atau Biodiesel sebanyak 224.607 kiloliter selama 1-25 September 2018. Realisasi penyerapan Biodiesel oleh Pertamina itu baru mencapai 62% dari target bulan ini sebanyak 359.734 kiloliter (kl). Direktur Logistik, Supply Chain, dan Infrastruktur Pertamina Gandhi Sriwidodo mengatakan bahwa penyaluran Biosolar dengan kandungan Biodiesel 20% (B20) belum dilakukan, dengan optimal. Hal itu disebabkan ada keterlambatan suplai bahan bakar nabati dari sawit [fatty acid methyl esters/FAME) dari beberapa badan usaha penyedia biodiesel. Suplai Biodiesel ke terminal bahan bakar minyak (TBBM) Tanjung Uban, Bau-Bau, Wayame, Manggis, Tanjung Wang, Kupang, Maksasar, Bitung, STS Balikpapan, dan STS Kotabaru masih terlambat. “Ada sekitar 100.000 kl yang belum kami terima. Belum maksimal karena baik masalah produksi maupun distribusi,” katanya dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR, Rabu (26/9).

Dia menjelaskan, untuk mempermudah administrasi dan operasional penimbunan, pencampuran, dan penyaluran FAME, pihaknya mengusulkan pasokan Biodiesel datang dari satu pemasok yang sama. Menurutnya, penyuplai Biodiesel akan terbebani jika tidak mendapatkan permintaan dengan jumlah yang besar dalam satu daerah. “Katakanlah di Plumpang untuk PSO [biodiesel sektor subsidi], penyuplai PT A, untuk non-PSO disuplai PT B, kalau di lokasi dengan argo besar tidak apa-apa, tetapi kalau terminal kecil disuplai oleh dua pemasok menjadi sedikit argonya.” Selain itu, perbedaan harga Biodiesel untuk sektor bersubsidi (Biosolar yang dijual di SPBU) dan Biodiesel untuk nonsubsidi (sektor pertambangan, kereta api, dan industri) menjadi kendala distribusi B20.

Gandhi menjelaskan, harga Biodiesel ditetapkan setiap 3 bulan sekali mengacu pada rerata harga Solar selama 3 bulan terakhir. Kemudian, Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Kelapa Sawit akan memberikan subsidi kalau harga Biodiesel lebih* tinggi dari harga Solar. Sementara itu, harga Biodiesel untuk sektor nonsubsidi ditetapkan setiap bulan. Pertamina pun mengusulkan agar waktu penetapkan harga Biodiesel untuk sektor subsidi dan nonsubsidi disamakan. Per 17 September 2018, setidaknya sudah ada 74 terminal BBM Pertamina yang sudah menyalurkan B20 untuk sektor bersubsidi dan nonsubsidi. Selama 11-17 September, setidaknya ada 9 terminal BBM yang telah menyalurkan B20, antara lain Jobber Ketapang, Ttial, Tahuna, Waingapu, Apenan, dan Reo.

TETAP DIDENDA

Sementara itu, pemerintah memastikan bakal mengenakan denda sebesar Rp6.000 per liter bagi badna usaha pemasok Biodiesel dan badan usaha penyedia BBM yang terbukti gagal melaksanakan komitmen B20. Hal itu menyebabkan terkendalanya implementasi Biodiesel 20%. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyatakan bahwa hal tersebut usai menggelar beberapa kali evaluasi atas pelaksanaan mandatori B20 yang diketahui belum berjalan maksimal. Keputusan untuk menjatuhkan denda, katanya, akan diketahui paling lambat dalam waktu 2 pekan ke depan usai hasil evaluasi tim pengawas.

Menurutnya, pengenaan denda tersebut harus dilakukan sebagai bentuk konsekuensi atas pelanggaran komitmen yang telah disepakati dan juga sebagai bentuk penegakan aturan. “Kalau enggak didenda, nanti disepelekan dianggap gampang. Maksudnya begitu. Berat, karena dendanya besar Rp6.000 per liter. Itu sama dengan harga barangnya itu sendiri,” ujarnya. Tim pengawas, lanjutnya, memastikan bahwa keputusan badan usaha mana yang nantinya bakal dikenakan denda sudah melalui sejumlah proses penilaian yang ketat dan berhati-hati.

“[Kementerian] ESDM ada timnya, kami juga ada untuk memastikan siapa yang gagal melakukan komitmen dan tugasnya. CPO-nya atau yang punya Solamya. Itu memerlukan bukti-bukti. Order pembelian berapa hari sebelum diperlukan baru dia kirim. Mau 2 hari sebelumnya, ya pasti orang enggak mampu [menyuplai Biodiesel dalam waktu cepat]. Kami harus pelajari secara baik,” ujarnya. Kementerian ESDM mengeluarkan Permen ESDM No. 41/2018 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel yang berisi tentang kewajiban badan usaha menggunakan Biodiesel dan sanksi. Pada salah satu pasal di beleid tersebut disebutkan bahwa terdapat sanksi administratif berupa dengan Rp6.000 per liter dan pencabutan izin usaha bagi yang tidak mencampur 20% Biodiesel dan Solar. Sanksi itu berlaku bagi produsen Biodiesel dan produsen BBM.

Badan usaha akan terbebas dari sanksi kalau ada ketidaksesuaian pasokan Biodiesel dengan kualitas yang disepakati dalam kontrak. Untuk pengawasan kewajiban kedua jenis badan usaha dilakukan oleh tim pengawas yang terdiri atas Kementerian ESDM, BPH Migas, dan BPDP Kelapa Sawit Ketua Umum Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) M.P. Tumanggor mengatakan bahwa saat ini pihaknya juga sedang menunggu hasil evaluasi dari tim pengawas untuk mengetahui penyebab adanya keterlambatan pasokan FAME. “Saat ini masih di evaluasi. Kalau itu benar-benar kesalahan [penyalur] FAME itu kan didenda. Namun, ini sedang dicek lagi kesalahannya di mana. Mungkin 31 September final [evaluasi distribusi B20]. Namanya juga baru pertama [implementasi B20 ke sektor nonsubsidi),” ujarnya.

Sementara itu, Kementerian BUMN memaparkan dampak perluasan B20 terhadap alat industri badan usaha milik negara. Deputi Bidang Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno mengatakan, penerapan B20 memberikan tantangan di sektor kereta api hingga pertambangan skala besar. Untuk sektor kelistrikan, dalam hal ini PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), penggunaan B20 memang tidak dapat diterapkan di turbin aem derivative. PT Kereta Api Indonesia juga ikut terdampak. Jika Biodiesel diserap oleh 486 unit kereta api yang ada, perusahaan harus mengganti filter bahan bakar. Pertamina mengaku siap dikenai denda sebesar Rp6.000 per liter apabila pihaknya terbukti melanggar komitmen dalam pelaksanaan B20. Hal itu disampaikan oleh Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati usai bertemu dengan Menko Perekonomian Darmin Nasution dalam agenda rapat evaluasi implementasi B20 di Kemenko Perekonomian, Rabu (26/9).

Suplai Permintaan BBM Pertamina

Kebutuhan BBM di Tanah Air dipenuhi dari minyak mentah domestik yang kemudian diolah di kilang minyak. Selain itu, kebutuhan BBM nasional juga dipenuhi dari impor dalam bentuk produk BBM dan minyak mentah.

Media Indonesia | Kamis, 27 September 2018

Implementasi B20 Terus Dipantau

MENTERI Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution memastikan terus memantau pelaksanaan kewajiban penggunaan Biodiesel 20% atau B20 yang resmi diberlakukan pada 1 September lalu. Setiap minggu, pihaknya terus mengevaluasi penggunaan B20 di lapangan dan mengambil langkah penanganan. “Kita duduk untuk mengecek persisnya, apa masalahnya. Seperti campuran FAME itu. Memang ada yang FAME-nya belum,” terang Darmin saat ditemui di Kantor BPS, kemarin. Lebih lanjut, Darmin mengatakan dalam satu atau dua pekan ini akan diputuskan siapa yang akan kena sanksi Rp6.000 per liter bagi yang melanggar komitmen untuk menggunakan B20. “Maksimum dua minggu ini kita akan memutuskan siapa yang kena denda, badan usaha BBM-nya atau badan usaha BBN-nya,” katanya.

Di sisi lain, Darmin pun menyampaikan TNI masih meminta waktu untuk melakukan audit forensik untuk persenjataan terkait dengan penggunaan B20. “TNI masih tetap minta waktu audit forensik persenjataan,” pungkasnya. Konsistensi Dalam kesempatan terpisah, pengamat energi Marwan Batubara mengatakan penggunaan B20 bermanfaat untuk mengurangi tekanan terhadap impor BBM yang terus membengkak sehinggga akan menghemat devisa miliaran dolar AS. Namun, ia meminta agar kebijakan itu terus konsisten dilaksanakan sepanjang waktu. “Jangan sampai ini kesannya untuk membantu-industri CPO saja sehingga ketika krisis-nya lewat tidak diteruskan,” kata Marwan dalam diskusi yang diselenggarakan Asosiasi Pengamat Energi Indonesia (APEI) di Jakarta.kemarin.

Pengamat energi lainnya Sofyano Zakaria mengatakan pemberian subsidi energi sebaiknya harus ada undang-undangnya. Hal ini agar tidak menimbulkan keriuhan dalam setiap masa pemerintahan. DPR dan pemerintah harus membuat UU tentang Subsidi agar keadilan terjaga sehingga tidak ada ketimpangan. “Rakyat bahagia dengan premium dan subsidi, tapi penugasan membebankan Pertamina. Ini karena tidak ada landasan undang-undangnya,” tandasnya.

Republika | Kamis, 27 September 2018

Pertamina Menanti Suplai B20

JAKARTA – Pertamina masih menanti pasokan FAME [fatty acid methyl ester) dari badan usaha yang memproduksi bahan bakar nabati (BBN) yang digunakan untuk memperluas penggunaan biodiesel 20 persen (B20) pada bahan bakar minyak (BBM). Direktur Logistik, Supply Chain, dan Infrastruktur PT Pertamina Ghandi Sriwidodo menjelaskan, pasokan FAME ke Pertamina pada tahap pertama sejak 1 hingga 17 September mencapai 135-178 kiloliter (kl). Kemudian, pada 18 hingga 25 September pasokan FAME sebesar 85.429 kl.

Jumlah ini masih sedikit dibandingkan target pemenuhan FAME yang mencapai 359-734 kl. “Total pasokan baru mencapai 62 persen. Memang masih ada beberapa TBBM (terminal BBM) kami yang belum mendapatkan suplai dari produsen FAME,” ujar Ghandi di DPR, Rabu (26/9).

Dia menyebut TBBM yang belum mendapatkan pasokan antara lain TBBM Tanjung Uban, Bau Bau, Tanjung Wangi, Kupang, Makasar, Bitung, STS, dan Kotabaru. Dari informasi yang dihimpun, minimnya suplai FAME ke TMMB ini disebabkan persoalan teknis, seperti akses transportasi dan cuaca. Pertamina dalam hal penyaluran biodiesel, lanjut Ghandi, membutuhkan dukungan sepenuhnya dari pemerintah. Salah satunya untuk mempermudah administrasi dan operasional pencampuran. Pertamina pun mengusulkan agar pasokan FAME, baik untuk PSO maupun non-PSO, bisa dari satu suplier yang sama.

Perseroan pun berharap dalam beberapa waktu ke depan bisa mendapatkan kepastian jumlah pasokan FAME. Total kebutuhan FAME Pertamina untuk dicampurkan ke solar subsidi dan nonsubsidi sekitar 5,8 juta kl per tahun. Sedangkan, total konsumsi solar subsidi dan nonsubsidi sekitar 29 juta kl pertahun. Direktur Penyaluran Dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kefapa Sawit (BPDPKS) Edi Wibowo menuturkan, sebagai bentuk usaha untuk meningkatkan penyaluran B20, pihaknya akan menyiapkan sejumlah insentif agar para pelaku industri kepala sawit bisa ikut serta menyukseskan program ini.

“Kami memberikan insentif untuk memastikan ketersediaan B20 agar program mandatory ini bisa berjalan baik,” ujar Edi dalam sosialisasi penggunan B20 di Batam. Menurut dia, pemerintah berkomitmen untuk melaksanakan perluasan B20 sebagai program strategis nasional. Sebab, penggunaan B20 secara masif bisa berdampak pada pengurangan impor bahan bakar, penghematan cadangan devisa, hingga menurunkan emisi gas rumah kaca. Asisten Deputi Perkebunan dan Hortikultura Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Willistra Danny mengungkapkan, program perluasan mandatory B20 merupakan bagian dari tren global dalam hal penggunaan bahan bakar. Yakni, tren mengalihkan penggunaan bahan bakar berbasis fosil ke bahan bakar berbasis tumbuhan. “Dengan penggunaan B20, berarti kita sudah ada di jalur yang sama dengan tren dunia. Kalau ini tidak dilakukan sekarang maka kita akan ketingggalan, apalagi bahan bakar fosil akan segera habis,” ujar Willistra.

Investor Daily Indonesia | Kamis, 27 September 2018

Pemerintah Tetapkan Sanksi bagi yang Tidak Menerapkan B20

JAKARTA-Pemerintah akan mengenakan sanksi bagi badan usaha yang tidak menaati kebijakan pencampuran minyak sawit ke Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar atau B20, berupa denda sebesar Rp 6000 per liter. “Dalam waktu seminggu atau maksimum dua minggu ini akan diputuskan, siapa yang akan kena denda,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasuion di Kantor Pusat Badan Pusat Statistik (BPS), Jakarta, Rabu (26/9).

Darmin menjelaskan pihak yang akan dikenakan denda yaitu badan usaha BBM atau SPBU sampai badan usaha bahan bakar nabati (BBN) atau produsen biofuel. Penerapan denda dilakukan agar program ini bisa berjalan dengan baik. Pihaknya akan fokus meninjau pelaksanaan tahap awal dan mencari

siapa yang tidak komit terhadap kebijakan tersebut Mengenai penggunaan B20 oleh TNI, Darmin menyebutkan beberapa angkutan masih menjalani audit forensik terkait kesiapan untuk memakai biodiesel. Sementara Kementerian ESDM sudah menyiapkan tim untuk memantau penggunaan biodisel secara keseluruhan. “Kami harus pelajari secara baik. Kami mau lihat di minggu pertama apakah kami akan melaksanakan pe-naltinya secara ketat atau tidak, karena kelihatannya purchase order yang keluar setelah pengumuman tanggal 1 September, dan sudah perlu, nggak bisa dikenakan,” ucap Darmin.

Peeraturan pemakaian biodisel ini sudah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 Tentang Penghimpun dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit Pemerintah sedang merevisi PP ini. Dalam PP tersebut juga diatur kewajiban kendaraan untuk memakai B20. Pemerintah akan terus mendorong agar penerapan B20 dapat diperluas terhadap semuajenis kendaraan. Upaya penerapan B20 ini menjadi langkah jangka pendek untuk mengurangi impor dan menekan defisit neraca perdagangan. Dengan penggunaan biodisel bisa menghemat devisa negara sampai USS 5,5 miliar. Penerapan biodisel ini sebenarnya sudah dilakukan pada PSO, namun belum berjalan optimal karena hanya dijalankan dalam beberapa sektor.

Kendala

Sementaraitu, Dirut PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawatisaat mengaku dalam evaluasi terkait implementasi B20 masih menghadapi sejumlah kendala. Ia mencontohkan, keterlambatan suplai Fatty Acid Methyl Ester (FAME) atau bahan baku B20 dikarenakan kendala transportasi kapal. Hal ini terjadi dalam periode awal penerapan kebijakan tersebut “Yang paling penting, nanti setelah ini bagaimana cari jalan keluar yang optimal,” kata Nicke saat ditemui di tempat yang sama. Ia mendukung rencana penerapan sanksi terkait implementasi wajib biodiesel 20 persen (B20), sehingga hal tersebut bisa menjadi pemacu semangat untuk seluruh pihak terkait dalam pelaksanaan program B20.

“Menurut saya sih tidak apa, mau diberlakukan pun tidak apa (penerapan sanksi). Aturan soal dendanya sudah ada. Lalu, bagaimana cara menjalankannya. Tidak apa, jalankan saja agar semuanya kemudian menjadi lebih semangat untuk menjalankan perbaikan,” kata Nicke. Terkait kebutuhan B20 untuk kendaraan militer, Nicke menyebut Ke-menko Perekonomian memberikan waktu dua bulan untuk melakukan audit forensik. Setelah diberikan waktu (audit) memang kendaraan militer tidak dapat menggunakan B20, maka nanti menggunakan Pertadex. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengakui dalam pelaksanaan kebijakan ini sempat mengalami kendala mengenai keterlambatan pasokan sehingga akan dilakukan evaluasi kembali perusahaan yang tidak menyalurkan B20.

“Tapi sekarang sudah makin berjalan penuh. Saya kira dalam waktu satu minggu ke depan itu sudah penuh betuLYa nanti, itu kami panggil supaya datanya semua diserahkan, supaya kami bisa evaluasi. Kamis rapat nanti di dalam rapat itu kami tetapkan siapa yang kena denda, siapa yang nggak Dendanya ya tetap seperti dalam PP,” jelasnya. Ketua Umum Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) MPTumanggor mengatakan, pemerintah terus menjalankan fungsi pengawasan namun hingga saat ini belum ada penyalur B20 yang dijatuhi sanksi karena lalai menjalankan tanggung jawabnya. Sebab proses evaluasi masih sedang dijalankan. “Dicek lagi kalau misalnya tidak sampai barangnya karena ombak besar, apa betul ombak besar, gunakan satelit Kan ada tim untuk itu,” kata dia.