+62 2129380882 office@aprobi.co.id

Mandatori B20 Terhambat: Sanksi Pemerintah akan Berjalan Efektif?

Tirto.id | Jum’at, 28 September 2018

Mandatori B20 Terhambat: Sanksi Pemerintah akan Berjalan Efektif?

tirto.id – Perluasan mandatori biodiesel 20 persen (B20) yang diproyeksi dapat meningkatkan persentase penggunaan energi baru terbarukan terhambat. Salah satu kendalanya karena Pertamina masih kekurangan pasokan FAME (Fatty Acid Methyl Eter) atau bahan campuran biodiesel 20 persen (B20) dari Badan Usaha Bahan Bakar Nabati (BU BBN). Sejauh ini, baru 69 dari 112 terminal bahan bakar minyak (BBM) yang sudah menerima penyaluran FAME. Sementara sebagian besar daerah yang belum tersalurkan FAME berada di kawasan timur seperti Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua, dan Sulawesi. “Seluruh instalasi Pertamina sudah siap blending B20. Namun penyaluran B20 tergantung pada suplai FAME, di mana hingga saat ini suplai belum maksimal didapatkan,” kata Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Nicke Widyawati seperti dikutip Antara, 21 September lalu.

Untuk mendorong perluasan penerapan kebijakan itu, pemerintah menetapkan sanksi denda kepada BU BBN dan Badan Usaha BBM yang tidak melaksanakan mandatori B20 ini. Sanksi itu berlaku efektif sejak Kamis (27/9/2018). Landasan hukumnya adalah Perpres Nomor 66 Tahun 2018 serta Peraturan Menteri ESDM Nomor 41 Tahun 2018. Dua regulasi itu mengatur soal denda Rp6.000 per liter bagi Badan Usaha (BU) BBN dan BU BBM yang tidak menjalankan mandatori B20. Sanksi paling berat adalah pencabutan izin BU yang dikeluarkan setelah tiga kali peringatan tidak diindahkan oleh BU BBN dan BU BBM. “Kalau yang salah BU BBN-nya, ya dia yang kena, kalau yang salah BU BBM-nya, dia yang didenda,” kata Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution, pada Selasa lalu (25/9/2018).

VP Corporate Communiation Pertamina, Adiatma Sardjito, membenarkan penyaluran FAME hingga saat ini memang mengalami banyak kendala. “Suplai FAME-nya, tidak sesuai PO [purchase order]” kata Adiatma saat dihubungi Tirto. Hal itu, kata Adiatma, membuat penyaluran ke 74 terminal BBM milik Pertamina hingga sekarang baru mencapai 62 persen dari yang ditargetkan. Adiatma mengaku tak adil jika penerapan sanksi itu dibebankan kepada Pertamina. Sebab, pasokan FAME itu berasal dari produsen BBN. “Ya enggak adil dong. Kalau FAME-nya enggak ada gimana?” kata dia.

Sementara itu, Ketua Harian Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi), Paulus Tjakrawan menyatakan pihaknya masih berusaha terus memenuhi komitmennya dalam memasok FAME. Paulus mengatakan hambatan yang dikeluhkan BU BBM adalah tantangan. “Aprobi tentunya akan berusaha terus sesuai dengan komitmen kami untuk memenuhi PO [Purchase Order] yang telah diterima oleh anggotanya,” kata Paulus saat dikonfirmasi Tirto, 21 September lalu.

Bisakah Sanksi Berjalan Efektif?

Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara, mengatakan sanksi itu bisa saja efektif, tapi pemerintah harus lebih cermat melihat penyebab terhambatnya pasokan yang terjadi di lapangan. Misalnya, soal ketiadaan transportasi pengangkut serta kendala cuaca. “Misalnya saya mau ngirim [CPO/FAME], tapi kapalnya enggak ada, kan bisa saling terkait kendala-kendala ini. Artinya penerapan sanksi itu perlu, tapi pada praktiknya harus lihat kondisi di lapangan juga. Tidak sembarang orang bayar denda padahal itu dari hal yang sulit dicapai,” kata dia kepada Tirto, Jumat (28/9/2018). Sebab, kata Marwan, bila tidak ada dorongan sama sekali, maka mustahil target pemerintah untuk menghemat devisa sebesar 11 miliar dolar AS dari penggunaan biodiesel hingga akhir Desember 2018 dapat tercapai.

Selain itu, kata dia, pemerintah juga harus serius mengatasi kendala pemakaian B20, terutama di badan usaha seperti sektor industri, lokomotif, dan pertambangan milik pemerintah. Sebab, jika BUMN tidak menjalankan mandatori ini secara penuh, hal ini akan jadi contoh buruk kepada perusahaan swasta nasional. “Jadi harus ada target bahwa kalau bicara BUMN, misalnya KAI, bicara lembaga pemerintah itu kan harus ada contoh untuk menunjukkan bahwa mereka ini memang patuh dan lebih sigap untuk menjalankan kebijakan pemerintah. Dengan begitu bisa menular ke swasta,” kata Marwan.

https://tirto.id/mandatori-b20-terhambat-sanksi-pemerintah-akan-berjalan-efektif-c3qZ

Medcom.id | Jum’at, 28 September 2018

Menilik Prospek B20 untuk Ekonomi Indonesia

BANYAK kritik bermunculan datang dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) terhadap penggunaan Fatty Acid Methyl Ester (FAME) dalam penyerapan program biodiesel dengan kadar 20 persen (B20). Penggunaan FAME, sebagai bahan kelapa sawit, sebagai bahan campuran dalam solar, akan menyuburkan penebangan hutan dari pelaku industri kelapa sawit. Kritik-kritik tersebut pun pada akhirnya malah menimbulkan perspektif buruk terhadap pelaku industri. Lalu, bagaimana sebenarnya prospek penyerapan B20 ini bagi perekonomian Indonesia? Dalam wawancara dengan Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) ditemukan bahwa penggunaan B20 bisa berdampak kepada kesehatan lingkungan serta kesehatan keuangan negara. Namun demikian kebijakan dengan energi terbarukan ini diharapkan bisa mengurangi polusi udara serta mengurangi defisit yang muncul dari impor migas. Kebijakan ini juga baik dalam jangka panjang. Berikut hasil wawancara reporter Medcom.id Annisa Ayu Artanti dengan Ketua Umum Aprobi Master Parulian Tumanggor beberapa waktu lalu.

Bagaimana menurut Bapak dengan kewajiban bagi non-PSO dalam menyerap B20? Kendala apa yang akan dihadapi?

Sekarang melihatnya begini, ada kewajiban bagi Indonesia untuk merealisasikan perjanjian di COP 21 Paris, di mana kita harus menurunkan emisi. Salah satu caranya degan menerapkan energi terbarukan, salah satunya dengan menggunakan FAME yang disebut biodiesel sekarang ini, tadinya lima persen, 10 persen, sekarang 20 persen, bahkan rencananya nanti di 2021 atau bahkan kita ingin dipercepat di tahun depan menjadi B30. Ini kita ingin mencapai target apa yang kita janjikan di COP21 Paris.

Kedua, dengan energi yang baik atau energi terbarukan, dengan sendirinya tingkat polusi yang ada di Indonesia akan berkurang. Kalau polusi berkurang, tingkat kesehatan akan semakin baik. Kalau tingkat kesehatan masyarakat semakin baik, dengan sendirinya dana yang terhimpun di BPJS untuk membiayai sektor kesehatan akan semakin berkurang. Ketiga adalah berkurangnya impor solar, dengan berkurangnya impor solar tentunya cadangan devisa yang digunakan untuk mengimpor solar atau mengimpor BBM semakin kecil.

Keempat, produk kita. Kita kan menjadi satu negara penghasil CPO terbesar di dunia dengan jumlah sekarang ini produksinya sekitar 40 juta ton. Dengan besarnya penggunaan di dalam negeri maka produk CPO kita bisa terserap dan sisanya untuk ekspor. Jadi dengan sendirinya penghasilan petani yang saat ini lebih kurang sekitar 12 juta orang masuk di sektor sawit ini pendapatan dan kesejahteraannya akan meningkat. Kalau saya melihatnya ada empat hal dari pelaksanaan B20 atau B30 menjadi lebih baik.

Apakah ada masalah bagi pelaku industri untuk menyerap B20?

Saya kira tidak ada masalah dengan itu, bahkan kalau kita mau secara jujur mengatakan, kalau dia beli solar sekarang ini kan harganya mahal, dengan dicampur 20 persen harganya akan lebih murah karena harga FAME-nya lebih murah dari solar. Kalau dicampur harga solarnya akan lebih turun, karena ada yang murah dicampur dengan yang mahal, jadi akan ada harga yang murah. Seyogyanya, itu menguntungkan sektor industri jika menggunakan B20.

Sejauh ini industri apa saja yang sudah menggunakan B20?

Semuanya, sekarang misalnya alat berat tambang batu bara. Saya cari B0 sekarang sudah tidak ada. Karena tidak ada yang menjual, kalau ditemukan ada yang menjual B0 dia kena denda nanti. Jadi semua harus pakai B20.

Jadi apakah industri sudah siap menyerap B20?

Sudah, semua sudah siap. Karena begini, Pak Menteri bilang ada yang mengeluh dari Organda. Dia bilang ‘begini-begini, lho’, mulai 2016 tidak ada lagi pom bensin yang menjual B20. Jadi tidak ada lagi sekarang muncul cerita ‘kok kami tidak tahu. Lho selama ini sudah pakai, kok tidak tahu?’ Di semua pom bensin di seluruh Indonesia, SPBU itu dijual biodesel.

Biodiesel itu adalah B20. Orang tidak tahu biodiesel itu B20. Biodesel itu sama dengan B20. Jadi waktu saya ketemu dengan Organda di Kadin, ‘loh jadi saya sudah makan sianida sejak 2016, ya sudah’. Kemudian alasan ganti saringan itu enggak ada, karena mereka sudah pakai dari 2016. Soal mereka tidak paham itu apa, ya boleh juga disalahkan kita kurang sosialisasi. Tapi selama ini truk-truk di Tanjung Priok sepanjang itu dia pakai solar dia sudah pakai B20.

Produksi dalam negeri sendiri B20 sudah berapa?

Kapasitas FAME yang dicampurkan solar itu 12 juta kiloliter (kl). Kalau yang sekarang ini baru terserap, baru dipakai 4,5 juta kl. Jadi masih sekitar 35 persen dari kapasitas yang ada. Sebagian lainnya kan ekspor. Mungkin semua pabrik ini baru 50 persen bisa berproduksi.

Jadi ketika kita bisa kelola itu semua, kapan kita bisa ekspor B20?

Sekarang kapasitas 12 juta kl. Kalau terjadi B30, jumlah kebutuhan solar dalam negeri itu naik menjadi 30 juta jadi sembilan juta kl FAME yang diperlukan. Kalau kapasitas produksi kita 12 juta kl itu masih ada tiga juta kl yang kita ekspor.

Itu yang diekspor FAME saja ya?

FAME. Iya FAME-nya yang kita ekspor. Kan selama ini yang kita ekspor FAME-nya bukan sama solarnya, mereka punya solar sendiri. Kita ekspor FAME-nya. Sekarang kita lagi ekspor. Ekspor ke Tiongkok dan Eropa.

Paling besar ekspor FAME ke mana?

Saya kira posisi sekarang mungkin ke Tiongkok mungkin ya, saya enggak tahu persis. Tapi ekspor ke Tiongkok ada, ke Eropa ada. Kalau Eropa yang sekarang ini lebih besar ke Spanyol.

Ada rencana perluasan ekspor selain ke Eropa?

Oh ada, misalnya ke Tiongkok, India, dan Pakistan. Karena mereka mau menerapkan supaya BBM-nya dicampur.

Bisa enggak kalau nantinya kita ekspor yang sudah dicampur B20?

Enggak. Karena kita sendiri masih mengimpor solar. Solar ini ada yang diproduksi Pertamina dan ada yang diimpor. Nah, sekarang total solar yang kita gunakan di dalam negeri itu 30 juta kl, 6,7 juta kl itu impor. Produksi Pertamina itu sekitar 23 juta kl. Jadi produksi dalam negeri kita saja kurang, maka kita impor. Jadi enggak mugkin kita ekspor solar.

Apakah kebijakan B20 akan memengaruhi kenaikan harga CPO sampai akhir tahun?

Pasti, kita harapkan harga CPO itu naik. Mungkin sekarang posisinya di 650-670, saya enggak tahu, tapi pasti akan naik. Bahkan kita prediski kenaikan itu akan terjadi di November.

Kenapa di November Pak?

Di November itu kebutuhan akan CPO di luar negeri akan meningkat. Itu soal demand dan supply.

Untuk produksi sendiri, apakah ke depannya akan menaikkan produksi? Mengingat ada kebijakan B30 dan lain-lain?

Ada saja. Karena ada keunggulannya membangun industri seperti ini. Kalau harga CPO lagi turun, dia jadikan FAME dulu, dia simpan. Nanti kalau saat harga FAME naik, kalau CPO kan enggak bisa disimpan lama-lama. Karena kalau CPO kualitasnya, kadar asamnya jadi jelek. Kalau FAME dia bisa simpan setahun. Jadi ada kecenderungan sekarang mereka mau bangun industri FAME.

Sudah ada pembicaraan, berapa banyak yang akan dibangun?

Oh enggak banyak. Tapi ada satu dua yang merencanakan mau bangun.

Sejauh mana insentif program perluasan B20 dari dana pungutan (CPO Fund). Apakah sudah cukup untuk pengembangan industri kelapa sawit?

Insentif itu tidak dari negara. Yang sekarang ini yang dari BPDP tidak dari negara. Semua perusahaan eksportir tadinya bersepakat pada harga CPO jatuh kita kumpulkan duit, setiap kita ekspor 30-50 jadi CPO Fund. CPO Fund ini siapa yang ngumpulin, Aprobi kah? Kalau saya yang mengumpulkan jangan-jangan percaya. Maka dibentuklah BPDP. Di BPDP lah dikumpulkan duit ini. Kalau ada selisih harga antara FAME dengan solar. Kalau FAME lebih tinggi dari solarnya, maka uang ini lah yang mengganti selisih. Tapi kalau solarnya lebih tinggi dari FAME, tidak ada kewajiban BPDP membayar ke FAME. Jadi kami ini hanya dapat uang produksi, uang produksi dan harga FAME-nya. Jadi dari CPO Fund itu selisihnya tadi. Nah Pertamina bayar FAME nya sesuai dengan HIP FAME. Meskipun ada kebijakan B20, yang artinya pengusaha harus menggenjot lagi produksinya.

Apakah ada insentif lain yang diminta pengusaha?

Enggak ada.

https://www.medcom.id/ekonomi/energi/akW3djWk-menilik-prospek-b20-untuk-ekonomi-indonesia

Kata Data | Jum’at, 28 September 2018

Belitan Masalah di Implementasi Program Biodiesel 20%

Baru 6 perusahaan yang meneken kontrak dengan pemasok bahan bakar nabati (BBN). Sementara pasokan FAME (Fatty Acid Methyl Ester) baru mencapai 62%. Implementasi kebijakan wajib menggunakan 20% bahan bakar nabati (biodiesel) dalam campuran solar atau Program B20, tak bisa berjalan mulus. Kebijakan yang seharusnya sudah bisa berjalan mulai 1 September 2018 ini ternyata belum maksimal. Hingga penghujung bulan ini belum semua solar yang dijual di Indonesia menggunakan B20. Kebijakan B20 resmi diluncurkan pada 31 Agustus 2018 melalui Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 41 Tahun 2018, yang ditandatangani pada 23 Agustus. Namun, persiapannya terlihat kurang matang, makanya banyak masalah yang terjadi saat kebijakan ini mulai dijalankan.

Tiga hari sebelum penerapan aturan ini, baru dua perusahaan penyalur solar yang meneken kontrak dengan pemasok bahan bakar nabati (BBN). Mengacu Keputusan Menteri ESDM Nomor 1936 K/10/MEM/2018, seharusnya ada 11 penyalur BBM yang menandatangani kontrak. Bahkan, hingga 22 September baru 6 perusahaan yang menandatangani kontrak. Padahal, pemerintah telah menetapkan sanksi denda Rp 6.000 per liter, hingga pencabutan izin usaha bagi perusahaan penyalur BBM yang masih menjual solar tanpa campuran minyak nabati 20%, mulai bulan ini. Menjelang pekan kedua kebijakan ini berjalan, pemerintah melakukan evaluasi melalui rapat koordinasi terbatas (Rakortas) beberapa menteri dan perwakilan badan usaha terkait. Dalam rapat ini terungkap adanya masalah yang menghambat penerapan B20, salah satunya kendala distribusi.

“Kami lihat ada beberapa kendala. Seperti harus angkut ke depo tertentu di pulau tertentu harus pakai kapal. Nah. pengadaan kapalnya sendiri tak bisa 1-2 hari. Ada yang 14 hari,” kata Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM Djoko Siswanto usai rapat B20, di Jakarta, Kamis (13/9). Setelah rapat tersebut, masalah distribusi ini belum juga selesai dan terus berlanjut. Berdasarkan catatan katadata.co.id, rapat pembahasan penerapan program B20 sudah lima kali dilakukan dalam dua pekan terakhir di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Data Kementerian ESDM mencatat hingga 20 September lalu, ada 19 perusahaan biodiesel yang harus mengirimkan minyak nabati ke 158 terminal BBM. Namun, hanya 101 terminal yang telah mendapatkan pasokan FAME (Fatty Acid Methyl Ester) yang diperlukan untuk campuran solar agar menjadi biodiesel. Sisanya 57 terminal BBM belum dapat pasokan, karena masalah pengiriman.

PT Pertamina mengungkapkan hingga 25 September 2018, pasokan FAME baru mencapai 62%. Pertamina baru menerima bahan bakar nabati tersebut sebanyak 224.607 kiloliter (KL) dari total kebutuhan hingga periode ini 359.734 KL. Adapun untuk September 2018, Pertamina sudah memesan FAME sebanyak 431.681 KL. Akibat permasalahan pasokan FAME, masih ada terminal BBM yang menyalurkan solar murni tanpa kandungan bahan bakar nabati. Kementerian ESDM mengungkapkan beberapa terminal tersebut, yakni milik Pertamina di Toli-Toli, Sorong, Tarakan, dan Berau; AKR di Kalimantan Tengah; ExxonMobil di Sulawesi Selatan, Jawa Timur, dan Papua; Petro Energy di Bontang; Gasemas di Bontang.

Kementerian ESDM mencatat ada lima hal yang menjadi permasalahan dalam penerapan B20 saat ini. Pertama, adanya keterbatasan jumlah kapal pengangkut FAME, sehingga perlu waktu untuk mencari kapal. Kedua, pengiriman biodiesel yang menggunakan double handling (penanganan ganda). Ketiga, proses administrasi di Direktorat Bea dan Cukai, antrian sandar kapal, dan bongkar muat kapal, yang memerlukan waktu lama. Keempat, durasi perjalanan yang sulit diprediksi. Kelima, sarana dan fasilitas terminal BBM yang sulit terjangkau. Masalah-masalah ini sebenarnya sudah pernah diungkapkankan sebelumnya oleh produsen minyak nabati. Makanya, Ketua Bidang Pemasaran dan Promosi Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) Togar Sitanggang menyatakan pengiriman bukanlah masalah besar. “Saya sudah bilang dari awal, bulan pertama tidak akan tercapai karena permasalahan logistik. Volume 940 ribu KL pasti tidak akan penuh, kecuali ada permintaan baru di akhir tahun,” ujarnya.

Menurutnya, tidak mungkin produsen bisa langsung memasok FAME dalam satu waktu. Mereka baru menerima order pemesanan dari badan usaha penyalur BBM yang sudah berkontrak, mulai 1 September. Tidak mungkin order tersebut langsung dikirim dan diterima oleh penyalur. Butuh waktu pengiriman, paling tidak 14 hari. Itu pun belum memperhitungkan kendala pengiriman, seperti ketersediaan kapal dan cuaca yang tidak mendukung. Di sisi lain, PT Pertamina yang ditugas menjalankan kebijakan B20 mulai mengeluh. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini merasa ada biaya lain yang yang harus mereka keluarkan dan tidak ditanggung oleh produsen FAME dan Badan pengelola Dana Kelapa Sawit (BPDPKS). Salah satu yang dikeluhkan adalah biaya distribusi.

Sebelum perluasan Program B20 diluncurkan, masalah distribusi ini sudah pernah dibahas bersama pemerintah. Awalnya, produsen harus mendistribusikan FAME ke 112 terminal BBM milik Pertamina di seluruh Indonesia. Namun, cara ini dinilai tidak efisien dan menyulitkan, sehingga masih ada 52 terminal yang belum bisa menerima pasokan. Akhirnya pemerintah memutuskan produsen FAME hanya akan memasok minyak nabatinya ke 13 depot utama Pertamina. Kemudian Pertamina yang akan mendistribusikan minyak nabati tersebut ke semua terminal BBM-nya. Namun, dalam pelaksanaan dalam hampir satu bulan ini, Pertamina malah merasa keberatan.

Direktur Logistik, Supply Chain dan Infrastuktur Pertamina Gandhi Sriwidodo mengatakan perusahaannya harus menjangkau seluruh terminal BBM dengan kebijakan itu. Sehingga memerlukan ongkos angkut yang besar. “Kami akan usulkan pada BPDPKS, kalau kami mau optimalkan perluasan B20. Tentu saja ini kan harus dipikiran bagaimana FAME ini bisa sampai atau ter-deliver ke terminal BBM Pertamina,” kata Gandhi di Jakarta, Rabu (26/9). Selain menanggung transportasi, Pertamina juga membutuhkan biaya untuk pemeliharaan TBBM dan biaya pencampuran Solar dengan minyak sawit. Apalagi, minyak sawit yang mengikat air. Sehingga biaya pemeliharaannya tinggi dan memiliki risiko tinggi ketika pencampuran. Pertamina juga akan mengusulkan kepada pemerintah agar menyatukan harga acuan solar subsidi dan nonsubsidi. Ini akan memudahkan dalam proses administrasi dan operasional.

Pemerintah mengeluarkan kebijakan B20, salah satunya sebagai upaya menyelamatkan nilai tukar rupiah yang anjlok dalam beberapa bulan terakhir. Kebijakan dinilai mampu menekan impor migas yang tinggi, akibat penggunaan bahan bakar minyak, khususnya solar. Apabila berjalan mulus, kebijakan B20 sepanjang September hingga Desember tahun ini diproyeksikan dapat menyerap 2,86 juta KL FAME yang bisa menggantikan impor solar. Dangan volume penyerapan tersebut, nilai penghematan devisanya diperkirakan bisa mencapai US$ 1,52 miliar atau sekitar Rp 22,3 triliun. Untuk tahun depan, perkiraannya dapat menyerap 6,24 KL FAME yang bisa menghemat devisa US$ 3,34 miliar atau Rp 48,7 triliun.

https://katadata.co.id/telaah/2018/09/28/sekelumit-masalah-hambat-penerapan-program-biodiesel-20

Kata Data | Jum’at, 28 September 2018

Alutsista Kepolisian Nanti Wajib Pakai Biodesel 20%

Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan rapat koordinator (rakor) pagi ini akan membahas soal perluasan penerapan biodiesel 20% (B20). Dia menceritakan perluasan yang dimaksud adalah dengan menerapkan B20 pada alat utama sistem pertahanan (alutsista) yang berada di Kepolisan. “Walaupun masih minta waktu untuk mengaudit persenjataan. Kalau kapal dan sebagainya nggak masalah,” kata Darmin di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (28/9/2018). Namun, kata Darmin, rakor tersebut ditunda lantaran ada kesalahan teknis dalam mengartikan agenda rakor mengenai B20.

Dia mengungkapkan, pihak dari Kepolisian mengirimkan perwakilan yang mengurusi soal penindakan. Adapun, rakor perluasan B20 akan dijadwalkan kembali pada Senin, pekan depan. “Dia kira penegakan hukum B20. Jadi dia minta waktu Senin, jadi ditunda Senin,” jelas dia. Sebelumnya, Darmin juga sudah melakukan pembahasan yang sama dengan pihak TNI. Pemerintah bakal mengevaluasi penggunaan B20 Alutsista. Hal tersebut dikatakan Ketua Umum Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi), Master Parulian Tumanggor usai mengikuti rapat terbatas di Kantor Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Darmin Nasution sore ini. “Mereka (TNI Polri dan pengelola Alutsista) minta waktu 2 bulan (evaluasi), bahkan mereka alutsista saya lihat di Pindad mereka sekarang sudah lagi uji coba B50,” jelas dia di Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi, Selasa (25/9/2018).

https://finance.detik.com/energi/d-4233187/alutsista-kepolisian-nanti-wajib-pakai-biodesel-20

Tirto.id | Jum’at, 28 September 2018

Upaya Kurangi Impor Minyak di Tengah Mandatori B20 yang Terhambat

Mandatori B20 diharapkan dapat menekan defisit neraca perdagangan, menghemat devisa, dan mengurangi impor BBM. Sayangnya, upaya ini masih mendapat hambatan.

tirto.id – Pemerintah menargetkan mandatori biodiesel 20 persen (B20) dapat menghemat devisa negara sebesar 5,5 miliar dolar AS dalam setahun. Namun, karena pelaksanaannya baru dimulai per 1 September 2018, maka hingga akhir tahun diperkirakan penghematan devisa baru bisa dicapai 1,1 miliar dolar AS. Penghematan ini diperoleh dari pengurangan impor bahan bakar minyak (BBM), khususnya Solar. Pelaksanaan mandatori biodiesel secara penuh ini juga diharapkan bisa memperbaiki neraca perdagangan yang saat ini masih terus defisit. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), neraca perdagangan pada Juli 2018 mengalami defisit sebesar 2,03 miliar dolar AS atau tertinggi sejak 2013.

Pelaksanaan perluasan mandatori B20 yang dilakukan sejak 1 September ini diharapkan dapat menekan defisit neraca perdagangan, menghemat devisa, dan mengurangi impor BBM. Upaya ini dinilai sangat penting mengingat konsumsi BBM Indonesia lebih dari separuhnya dipenuhi dari impor. Berdasarkan data BP Statistical Review of World Energy 2018, konsumsi minyak dalam negeri meningkat tajam, dari 1,56 juta barel per hari (bph) pada 2015 menjadi 1,65 juta bph pada 2017. Sementara produksi minyak dalam negeri berdasarkan data SKK Migas, tercatat hanya 786 ribu bph pada 2015 menjadi 801 rubu bph di tahun 2017.

Sayangnya, pelaksanaan mandatori B20 hingga saat ini masih menghadapi sejumlah hambatan. Salah satunya soal pemenuhan pasokan bahan baku biodiesel dari kelapa sawit (Fattyt Acid Methyl Ester/FAME) dari Badan Usaha Bahan Bakar Nabati (BBN) kepada BU Bahan Bakar Minyak (BBM). Pada 18 September lalu, pemerintah melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Archandra Tahar menyatakan pihaknya sedang melakukan pendalaman pencapaian penghematan devisa terkait pelaksanaan perluasan mandatori B20 ini. Ia menekankan pemerintah tidak ada rencana untuk merevisi target penghematan devisa.

“Bukan kemungkinan turun [target penghematan], yang disebutkan selama ini setahun [sepanjang] 2018, kan ini enggak setahun. Ini September, Oktober, November, Desember. Nanti kami hitung angkanya, jangan terlalu cepat ambil kesimpulan,” kata Archandra di Jakarta. Akan tetapi, hingga saat ini pemerintah belum memberikan hitungan terbaru maupun tanggapan mengenai target penghematan devisa dengan adanya kendala dalam perluasan mandatori B20 ini. Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Adiatma Sardjito juga tak mau menjawab saat mulai disinggung mengenai realisasi target penghematan devisa pemerintah dari mandatori B20. Adiatma hanya menekankan bahwa kendala penyaluran B20 ada di sisi distribusi pasokan FAME oleh BU BNN. “Suplai FAME-nya belum sesuai kesepakatan, kalau Pertamina siap,” kata Adiatma kepada Tirto pada Jumat (28/9/2018).

Adiatma tidak bisa memastikan penyaluran B20 itu dapat terealisasi hingga 100 persen. “Belum tahu karena tidak dalam kendali Pertamina,” kata dia menambahkan. Total kebutuhan FAME Pertamina untuk dicampurkan ke solar subsidi dan non subsidi, yaitu sekitar 5,8 juta kiloliter (Kl) per tahun. Campuran tersebut untuk memenuhi 112 Terminal BBM (TBBM) untuk kemudian disalurkan ke berbagai SPBU di seluruh Indonesia. “Saat ini penerimaan FAME baru untuk 74 TBBM Pertamina atau 62 persen dari komitmen,” ujar Adiatma. Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro tidak heran dalam kondisi seperti ini, pihak pemerintah maupun Pertamina cenderung bungkam untuk mempublikasikan kondisi riil soal mandatori B20 ini.

“Saya kira motif utama pemerintah untuk itu [mandatori B20] tetap berjalan. Kalau dibeberkan, dikhawatirnya menimbulkan kontraproduktif. Mungkin ya, saya juga enggak tahu [persis]” kata Komaidi kepada Tirto, Jumat (28/9/2018). Sementara itu, dengan melihat kondisi kesiapan BU BBN yang belum optimal, Komaidi memperkirakan potensi capainya penghematan devisa negara akan di bawah 1,1 miliar dolar AS pada 2018. Artinya, capaian ini di bawah target pemerintah. “Itu potensi [1,1 miliar dolar AS] kalau tercapai sepenuhnya [mandatori] B20. Kalau realisasinya seperti sekarang ada hambatan tentu akan di bawah itu,” kata Komaidi.

Sementara itu, Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, Pieter Abdullah Redjalam mengatakan bila 50 persen dari 1,1 miliar dolar AS penghematan devisa dapat dicapai pada 2018, itu sudah cukup bagus. “Yang saya tahu dalam realisasinya banyak hambatan khususnya dari ketersediaan FAME yang akan dioplos [menjadi B20]. Kalau pemerintah belum bisa menyelesaikan jaminan pasokan kepada yang akan melakukan oplosan (BU BBM) seperti Pertamina, nampaknya penghematan itu sulit tercapai, saya kira 50 persen dari 1,1 miliar dolar AS itu sudah bagus,” kata Pieter kepada Tirto.

Perlu Kepastian Pasokan

Meski demikian, Komaidi tetap optimistis penghematan devisa dapat tercapai optimal sesuai target bila rencana itu sejalan dengan kepastian pasokan FAME dari Badan Usaha BBN ke Badan Usaha BBM. “Waktunya kapan? Itu realtif enggak bisa dipatok, apakah 1, 2, 3 bulan. Kalau itu direncanakan dengan baik, multisektor bergerak bareng-bareng lebih cepat, maka hasilnya bisa lebih cepat,” kata Komaidi. Komaidi mengatakan memang fundamental dari hambatan pelaksanaan mandatori B20 adalah dari sisi produsen FAME. “Tangki timbun (TBBBM) Pertamina belum siap 100 persen memang iya, tapi yang jauh lebih menentukan adalah kesiapan produsen FAME,” kata Komaidi.

Komaidi mengatakan idealnya dalam pengambilan kebijakan terdapat koordinasi dan kesepakatan yang sejalan guna mengantisipasi adanya hambatan yang mungkin terjadi, seperti saat ini. Komaidi menduga, hambatan ini terjadi karena koordinasi antara pemerintah dan para stakeholder saat ini masih sangat lemah. Sementara itu, Ketua Harian Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi), Paulus Tjakrawan menyatakan pihaknya masih berusaha terus memenuhi komitmennya dalam memasok FAME. Paulus mengatakan bahwa hambatan yang dikeluhkan BU BBM adalah tantangan. “Aprobi tentunya akan berusaha terus sesuai dengan komitmen kami untuk memenuhi PO (Purchase Order) yang telah di terima oleh anggota,” kata Paulus kepada Tirto, pada 21 September 2018.

https://tirto.id/upaya-kurangi-impor-minyak-di-tengah-mandatori-b20-yang-terhambat-c3t2

Bisnis Indonesia | Sabtu, 29 September 2018

Enam Badan Usaha Terancam Denda

JAKARTA – Sebanyak enam badan usaha terancam denda sebesar Rp6.000 per liter lantaran disinyalir sebagai pihak yang dinilai bertanggungjawab atas terkendalanya implementasi mandatori Biodiesel 20% (B20) bagi sektor non public service obligation (non PSO). Direktur Jenderal Minyak dan Gas Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Djoko Siswanto mengungkapkan bahwa enam badan usaha yang dinilai lalai melaksanakan mandatori B20 tersebut terdiri dari lima Badan Usaha Bahan Bakar Nabati (BUBBN) dan satu Badan Usaha Bahan Bakar Minyak (BUBBM).

Namun demikian, pihaknya masih enggan membeberkan siapa saja badan usaha yang terancam denda tersebut. “Dugaan awal ada enam badan usaha yang bakal dikenakan denda. Dari enam itu ada lima BUBBN dan satu BUBBM,” ujarnya saat ditemui di Kemenko Perekonomian, Jumat (28/9) malam. Pihaknya belum bersedia membeberkan nama badan usaha tersebut lantaran masih menunggu hasil evaluasi dari tim evaluasi sesuai standar operasional prosedur (SOP) penindakan yang saat ini juga tengah diselesaikan penyusunannya.

“Kita lagi susun SOP, di situ kan kita harus bikin rekening sebagai tempat menyimpan dana dari denda tersebut. Lalu ada tim untuk mengecek apakah badan usaha benar benar melanggar dan pantas dikenakan denda atau tidak. SOP sudah proses penyusunan. Minggu depan SOP kita selesaikan. Setelah itu kita bentuk tim untuk evaluasi sesuai SOP tadi,” terangnya. Djoko menerangkan bahwa badan usaha tersebut diduga sebagai sebagai pihak yang laki dikarenakan ditemukan fakta di lapangan bahwa masih terdapat peredaran BO di pasaran. Terpisah, Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Rida Mulyana mengatakan, aturan mengenai sanksi sebenarnya telah diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 41 Tahun 2018. Namun, mekanisme penjatuhan sanksi tersebut masih perlu diatur.

“Mekanismenya lagi dielaborasi. Mulai dari pemeriksaan administratif, nanti mungkin pemanggilan kedua belah pihak, kalau diperlukan ya cek ke lapangan,” ujar Rida, Jumat (28/9). Nantinya, tambahnya, teknis pemberian sanksi akan mempertimbangkan sejumlah kondisi, seperti salah satunya kondisi cuaca yang sering menjadi kendala pengiriman FAME ke BU BBM. Teknis mekanisme pemberian sanksi ditargetkan rampung akhir September ini. Pemerintah juga tengah mencarikan solusi untuk kendala distribusi pasokan FAME dari BU BBN ke BU BBM. Dia berujar seringkali pasokan FAME terlambat lantaran harus mengantre di pelabuhan. Pemerintah sedang mencari solusi agar angkutan FAME bisa diprioritaskan, seperti halnya angkutan sembako dan BBM.

“Dicari boleh enggak kalau misal di pelabuhan seperti sembako dan BBM. Selama ini FAME kan nggak dianggap BBM, yang dianggap BBM itu B20-nya. Itu yang masih kami obrolkan. Satu per satu dicarikan jalan keluarnya,” kata Rida. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Djoko Siswanto berujar semua BU BBM sudah tidak ada lagi yang menjual BO kecuali PT Pertamina (Persero). Pihaknya akan mengecek permasalahan yang dihadapi oleh Pertamina. “Kami mau cek, pertamina masalahnya apa. Mana BU BBN yang enggak ngirim, masalahnya apa, kalau mereka salah, ya kasih denda. Kalau enggak mau, ya kami cabut saja,” kata Djoko.

Begitu pula sebaliknya, bila Pertamina yang tidak menyalurkan B20, Pertamina yang akan didenda. Sebelumnya, Pertamina menyatakan sepanjang 1-25 September baru menerima FAME sebanyak 224.607 kiloliter (KL) dari total rencana penerimaan sebanyak 359.734 KL atau 62%.

Direktur Logistik, Supply Chain dan Infrastruktur Pertamina Gandhi Sriwido-do mengatakan penyaluran B20 belum dilakukan maksimal karena terlambatnya pasokan FAME dari beberapa badan usaha bahan bakar nabati (BU BBN) ke Terminal BBM Tanjung Uban, Bau-Bau, Wayame, Manggis, Tanjung Wang, Kupang, Maksasar, Bitung, STS Balikpapan dan STS Kotabaru. Sementara itu, Wakil Ketua Umum I Bidang Perdagangan dan Keberlanjutan Gabungan pengusaha kelapa sawit Indonesia (Gapki) Togar Sitanggang menyebutkan sebenarnya pasokan CPO yang dibutuhkan untuk memenuhi 940.000 kilo liter produksi B20 sekitar sejak 1 September hingga akhir tahun nanti masih mencukupi, namun masih ada sejumlah kendala teknis terutama dari sisi logistik.

“Masalah cukup enggak cukup, itu relatif. Satu hari pun kadang bisa cukup tapi semua itu kan tergantung dengan situasi dan kondisi logistik,” jelas Togar, Kamis (27/9). Untuk mengatasi sebagian kendala logistik ini, dia berharap penyaluran kebutuhan FAME bisa dilakukan langsung ke kilang-kilang penyulingan untuk selanjutnya dilakukan pencampuran hingga jadi produk akhir berupa Biodiesel B20 baru kemudian disalurkan.