+62 2129380882 office@aprobi.co.id

Mandatori B30 Diterapkan Tahun Depan

Harian Seputar Indonesia | Senin, 9 September 2019
Mandatori B30 Diterapkan Tahun Depan

Pemerintah siap menerapkan kebijakan mandatori biodiesel 30% (B30) tahun depan. Kebijakan perluasan pemanfaatan sawit sebagai bahan bakar ini diyakini memberi dampak yang lebih luas, tidak hanya terhadap perekonomian nasional, juga untuk perbaikan kesejahteraan petani sawit. “Laporan dari Kementerian ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral), dari hasil uji jalan B30 tidak ditemukannya hasilperbedaanyangsignifikan dari kebijakan yang telah berjalan sehingga mulai Januari tahun depan pemerintah bersiap akan menjalankan kebijakan B30,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dalam keterangan tertulis kemarin. Darmin menuturkan, pemerintah juga sudah merencanakan tahapan selanjutnya. Apa-bilagreen bio fuel sudah dapat diproduksi, maka green diesel akan diolah sebagai bahan bakar nabati. Misalnya produksi B50 yang merupakan campuran B30 dan D20. “Dengan demikian, lambat laun kita dapat mengurangi ketergantungan terhadap impor BBM sekaligus mengantarkan kelapa sawitberjaya sebagai komoditas primadona Indonesia di pasar global,” tuturnya. Pemerintah juga mengapresiasi temuan katalis green fuel berbasis sawit milik Institut Teknologi Bandung (ITB). Fu-sat Rekayasa Katalisis ITB bersama dengan Pertamina Research and Technology Centre (RTC) telah mengembangkan katalis khusus yang akan menjadi pendorong diproduksinya green fuel berbasis minyaksawit.

Katalisbemama BIPN ini dapat memproduksi bahan bakar beroktan 90 sampai dengan 120, yang dapat disesuaikan dengan kebutuhannya. Katalis sendiri adalah salah satu komponen penting dalam proses pengolahan minyak bumi, dan selama ini masih banyak ber- gantung pada impor. Hasil pengembangan katalis di Laboratorium ITB ini tentunya juga bisa diarahkan sebagai substitusi impor yang akan menghemat devisa negara. “Pemerintah sangat menghargai perguruan tinggi yang telah mengembangkan komoditas lokal seperti CPO menjadi green fuel yang setara dengan solar ataupertamax. Proses ini tentunya akan memakan waktu dan biaya yang tidak sedikit, tapi di masa depan akan mengurangi ketergantungan kita terhadap-impor BBM,” kata Darmin. Darmin berharap ITB dapat mengembangkan katalis khusus secara komersial yang akan menjadi pendorong diproduksinya green fuel berbasis CPO. “Tentunya ITB dapat bekerja sama dengan dunia usaha seperti PT Pertamina (Persero) sehingga hasil penelitian berupa katalis dapat diimplementasikan di kilang PT Pertamina,” imbuhnya. Sebelumnya, Kementerian ESDM melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral (Badan Litbang ESDM) bekerja sama dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) menyebutkan, tidak ada perbedaan B30 dan B20 pada mesin diesel.

Pernyataan tersebut menyampaikan hasil road test B30 (campuran 30% biodiesel pada bahanbakarsolar)yangdiguna-kan pada kendaraan bermesin diesel. Hasilnya, tidak ada perbedaan signifikan pada kinerja kendaraan yang menggunakan bahan bakar B30 dibandingkan dengan B20 yang sudah diimplementasikan selama ini. “Sampai sejauh ini hasil road test B30 menunjukkan tidak ada perbedaan kinerja signifikan ketika kendaraan menggunakan bahan bakar B30 dan B20. Bahkan kendaraan berbahan bakar B30 menghasilkan tingkat emisi lebih rendah,” kata Kepala Badan Litbang ESDM Dadan Kusdiana. Road test dilakukan dengan membandingkan kinerja sebelum dan sesudah penggunaan B30 dan B20 pada delapan unit kendaraan bertonase di bawah 3,5 ton dengan jarak tempuh 50.000 km. Sementara kenda-raanbertonasediatas3,5 ton dijalankan pada tiga unit kendaraan dengan jarak tempuh 40.000 km. Dadan mengungkapkan, parameter yang diukur selama tes jalan adalah konsumsi bahan bakar, daya, emisi, start ability dalam kondisi dingin, mutu bahan bakar, dan pelumas. Dia menyebut, salah satu output kegiatan tes tersebut adalah pengguna dan industri auto-motif dapat menerima mandatori B30. “Saat ini road test B30 sudah berjalan sekitar 70% dan tidak ada keraguan untuk mulai diterapkanpada Januari 2020,” tegasnya. Para pemangku kepentingan, sambung Dadan, saling melakukan penyesuaian. Asosiasi Produsen biofuel Indonesia (Aprobi) melakukan penyesuaian komposisi bahan bakar, sedangkan Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) melakukan sejumlah perubahan pada komponen mesin kendaraan. Tim Pokja Gaikindo Abdul Rochim menyatakan dukungannya terhadap penerapan mandatori B30. “Melihat hasil road test, kendaraan ujibisame-nerima B30 sehingga Gaikindo siap mendukung penerapan wajib B30 mulai Januari nanti,” katanya.

Investor Daily Indonesia | Senin, 9 September 2019
UE Pertanyakan Penerapan Bea Masuk Produk Susu

Uni Eropa (UE) mempertanyakan rencana penerapan bea masuk (BM) lebih tinggi untuk pro duk susu asal Eropa oleh Indonesia. UE berpandangan bahwa Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) tidak mengizinkan para negara anggota memaksakan pengenaan tarif (BM) secara sepihak sebagai tindakan balasan (retaliasi). Pemerintan Indonesia akan menerapkan BM lebih tinggi untuk pro duk susu asal Eropa sebagai bentuk retaliasi atas pengenaan bea masuk antisubsidi (BMAS) produk biodiesel Indonesia yang diterapkan oleh UE. Terkait pengenaan BMAS oleh UE terhadap perusahaan biodiesel Indonesia sebesar 8-18%, Head of Economic and Trade Section of the Delegation of the EU to Indonesia and Brunei Darussalam Raffaele Quarto mengatakan, hal itu didasarkan pada keluhan produsen biodiesel di UE. biodiesel asal Indonesia dinilai menikmati subsidi. Keluhan itu kemudian diinvestigasi sesuai prosedur WTO secara terbuka hingga diputuskan pengenaan BMAS secara sementara. “Tarif sebear 8-18% itu jauh lebih rendah kalau dibandingkan tarif yang ditetapkan negara asing. Misalnya, Amerika Serikat yang tahun lalu mengenakan tarif BMAS sekitar 35-65% untuk biodiesel Indonesia dan mengenakan bea masuk anti dumping (BMAD) sekitar 90-277%. Pada dasarnya, ini adalah melarang biodiesel Indonesia masuk ke pasar Amerika Serikat,” kata Quarto.

Adanya rumor yang menyatakan Indonesia akan mengenakan tarif atas impor produk susu asal UE, imbuh dia, harus mengacu pada aturan main WTO. WTO memang memperbolehkan dan hak semua negara, termasuk Indonesia, untuk melakukan investigasi anti dumping atau pun anti subsidi. “Yang tidak diizinkan oleh WTO adalah melakukan retaliasi yang mana ini dugaan atas wacana produk susu. WTO tidak mengizinkan para negara anggota memaksakan pengenaan tarif BM secara sepihak sebagai tindakan retaliasi. Jika pasar menjadi bebas dan terbuka dipastikan akan ada kompetisi. Agar fair, ada pertahanan perdagangan yang dapat dimanfaatkan sebagai alat,” ujar dia. Sementara itu, Kuasa Usaha Ad-Interim (Charge d\’Affaires/CDA) UE untuk Indonesia dan Brunei Darussalam Charles-Michel Geurts mengharapkan perundingan perjanjian kemitraan komprehensif (comprehensive economi partnership agreement/CEPA) antara UE dengan Indonesia bisa segera disimpulkan (selesai). Perundingan CEPA pada Juni 2019 telah memasuki putaran kedelapan. “Kami ingin segera selesai (to conclude soon), meski masih panjang. CEPA ini tidak hanya soal negosiasi perdagangan dan investasi yang terbesar yang pernah dirundingkan Indonesia. Tapi, juga yang paling komprehensif, kami senang dengan perkembangan saat ini,” kata Geurts.

UE secara konsisten adalah investor non Asia utama bagi Indonesia. Total perdagangan barang antara UE dan Indonesia mencapai €26,30 miliar pada 2018 dan Indonesia menikmati surplus €6,90 miliar. Perdagangan barang antara Indonesia dan UE tidak hanya minyak sawit (tergabung dalam minyak hewani dan nabati 15,10%), tapi juga bahan baku mentah (9,80%), produk manufaktur (11,60%), miscel-laneus manufactured articles (25,10%), termasuk produk kimia (11,90%), permesinan dan alat transportasi (15,20%), serta makanan (7,70%). “Kerja sama antara Indonesia dan UE sebenarnya sangat besar, mulai dari bidang politik, perubahan iklim, dan perlindungan lingkungan hidup, perdagangan, pendidikan, teknologi, hingga penanganan antiterorisme. Karena itu, isu terkait minyak sawit harus dilihat dari konteks kerja sama yang sangat luas ini,” kata Geurts. Karena itu, Geurts mempertanyakan publikasi yang menyebut UE melarang minyak sawit. Meski ada kampanye Palm Oil free, itu semata-mata hanya aksi pasar dan tidak ada hubungannya dengan peraturan pemerintah. Delegated Act maupun RED II adalah kebijakan UE yang akan menghapus biodiesel sebagai energi terbarukan yang kemudian menghapus insentif atasnya. “Jadi, tidak ada pelarangan, tidak ada juga perang dagang, dan tidak ada yang positif dari trade war. Kami, UE, tidak ada mempertimbangkan melakukan trade war, “jelas Geurts saat media briefing tentang Inisiatif dan Kerja Sama UE dengan Indonesia terkait Kelapa Sawit di Jakarta, pekan lalu.

Pertimbangkan Semua Aspek

Intinya, kata dia, hubungan kerja sama Indonesia dan UE sangat luas dan menyedialan adanya ruang dialog, termasuk soal minyak sawit. Dalam hal ini, kebijakan UE adalah tidak mengutamakaan salah satu (minyak sawit), tapi mencakup semua aspek, yakni perdagangan, pembangunan, dan perubahan iklim. “Hal itu bukan berarti mengabaikan minyak sawit. Meski dalam hal ini, UE tidak perlu harus mengkampanyekan slogan tertentu. Karena kedua pihak telah bekerja sama sejak lama dan kuat,” ungkap Geurts. Terkait Delegated Act, akan ada dua skema yang dapat dilaksanakan UE dalam jangka pendek maupun jangka panjang. UE akan melakukan review data secara berkala mulai 2021, terdapat keinginan kuat yang akan mempengaruhi peran minyak sawit berkelanjutan yang mana akan mengubah status biofuel berbasis minyak sawit (biodiesel), dari high risk menjadi low risk.

Cnnindonesia | Senin, 9 September 2019
Pemerintah Cari Solusi Agar Pertamina Bisa Jangkau Harga CPO

Pemerintah mengaku akan mencari solusi agar harga keekonomian minyak kelapa sawit (CPO) yang digunakan sebagai campuran bahan bakar ramah lingkungan (green fuel/biofuel) bisa terjangkau oleh PT Pertamina (Persero). Untuk diketahui jenis CPO yang digunakan guna menghasilkan green fuel adalah yang telah diolah dan dibersihkan getah serta baunya atau dikenal sebagai Refined Bleached Deodorized Palm Oil (RBDPO). Menteri Perekonomian Darmin Nasution meyakini permasalahan harga keekonomian minyak kelapa sawit dapat diselesaikan melalui kebijakan yang tepat. “Jadi jangan mulai dibilang harus begini (harganya), memangnya tidak ada kebijakan lain dalam menjawab itu,” katanya akhir pekan lalu. Sebelumnya, pihak Pertamina mengeluhkan harga minyak sawit di pasar sebesar US$500 per ton. Sedangkan, berdasarkan perhitungan perusahaan, harga keekonomian minyak sawit seharusnya berada di angka US$490 per ton. Dengan harga keekonomian yang tepat, Pertamina bisa memproduksi lebih banyak green fuel. Menanggapi keluhan itu, Darmin menegaskan solusi yang dicari pemerintah tak hanya sekadar mengakomodasi Pertamina, namun tetap menjaga harga kelapa sawit di tingkat petani.

“Rakyat juga perlu harga kelapa sawit lebih baik,” katanya. Guna menghasilkan green fuel, minyak sawit tersebut memasuki co-processing atau proses pencampuran dengan bahan bakar fosil di kilang. Pengolahannya melalui proses kimia menggunakan katalis sehingga menghasilkan green fuel. Green fuel sendiri terdiri dari green gasoline atau biogasoline (campuran bensin) dan green diesel atau biodiesel (campuran solar). Untuk green gasoline, Pertamina tengah mengembangkannya di Kilang Refinery Unit (RU) III Plaju, Sumatera Selatan. Komposisi minyak sawit pada green gasoline di Kilang Plaju mencapai 20 persen. Sedangkan untuk green diesel, Pertamina tengah mengembangkannya di RU II Kilang Dumai, Riau dengan komposisi minyak sawit sebesar 12,5 persen. Pemerintah menargetkan biodiesel dengan campuran minyak sawit 30 persen atau B30 bisa dijalankan pada awal 2020. Rencananya, Pertamina juga akan melakukan uji coba komersial green avtur atau bio avtur pada Februari mendatang di Kilang RU IV Cilacap bekerja sama dengan ITB. Khusus untuk avtur, minyak nabati yang digunakan adalah Palm Kernel Oil (PKO) atau minyak inti sawit. Tahap awal, green avtur ditargetkan bisa mengandung 2-5 persen minyak inti sawit. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Dewan Pengawas Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) Rusman Heriawan mengatakan pemerintah hendaknya tidak hanya fokus pada produksi biodiesel. Sejalan dengan itu, pemerintah perlu mengembangkan green gasoline. “Kalau sampai ke B30 tujuan akhirnya adalah mengurangi impor untuk memperbaiki neraca dagang, yang bocor banyak kan di gasoline. Nah itu yang harus dikembangkan juga,” tuturnya.
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190909070259-85-428626/pemerintah-cari-solusi-agar-pertamina-bisa-jangkau-harga-cpo

Inilah | Minggu, 8 September 2019
Uji Jalan B30 Capai 80%

Kementerian ESDM melakukan uji jalan lagi dengan B30 (campuran 30 persen biodiesel pada bahan bakar solar) yang digunakan pada kendaraan bermesin diesel. Kepala Badan Litbang ESDM, Dadan Kusdiana mengungkapkan bahwa Road Test B30 sudah menempuh sekitar 80 persen perjalanan. “Sudah berjalan 80%. Kalau target mobil penumpang 50.000 km, sekarang sudah (menempuh) 42.000 km. Untuk yang mobil niaga, mobil besar, targetnya 40.000 km sekarang sudah 30.000-an km,” jelasnya. Uji jalan ini merupakan kebijakan Kementerian ESDM melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral (Badan Litbang ESDM) bekerja sama dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS)dengan melakukan sosialisasi Road Test (Uji Jalan) B30 (campuran 30 persen biodiesel pada bahan bakar solar) yang digunakan pada kendaraan bermesin diesel di Jakarta, seperti mengutip esdm.go.id. Dadan menegaskan, Menteri ESDM mengamanatkan uji jalan B30 ini untuk memastikan bahwa kinerja kendaraan tidak boleh berkurang signifikan antara penggunaan B20 dan B30. “Biaya operasi dan pemeliharaan juga tidak boleh berubah banyak,” ungkapnya.

Lebih lanjut Dadan menyampaikan dari hasil uji coba sementara, tidak ditemukan masalah yang signifikan pada unit kendaraan yang diuji coba terkait dengan performa mesin kendaraan, oli, serta emisi gas buang. Bahkan, untuk konsumsi bahan bakar, hasilnya di luar perkiraan, yaitu lebih hemat dari yang diperkirakan. “Untuk kendaraan penumpang lebih hemat, emisi lebih bagus, kecuali untuk tekanan filter bahan bakar itu tekanannya lebih tinggi. Tetapi semua filter itu memenuhi standar dari ATPM, kan standarnya filter itu bisa dipakai 10.000 km,” imbuhnya. Laporan sementara uji coba B30 ini, ujar Dadan, sudah disampaikan kepada Menteri ESDM dan Presiden. “Pak Menteri (ESDM) sudah menyampaikan laporan sememtara ke Presiden melalui Ratas (Rapat Terbatas), sehingga Presiden mengarahkan bahwa program B30 itu harus jalan per 1 Januari 2020,” jelas Dadan. Saat ini, pelaksanaan Road Test B30 ini merupakan kerja sama dari Pemerintah dan badan usaha. Pelaksana uji adalah Badan Litbang ESDM, EBTKE, dan BPPT dengan dukungan pendanaan dari BPDPKS, penyediaan mobil dari Gaikindo, dan penyediaan bahan bakar dari Pertamina dan APROBI. Pelaksanaan Road Test dilakukan pada 2 jenis kendaraan yaitu kendaraan penumpang dengan berat kotor kurang dari 3,5 ton dan kendaraan truk dengan berat kotor lebih dari 3,5 ton. Badan Litbang ESDM bersama BPDPKS juga telah menyiapkan uji coba B30 pada alat mesin pertanian, alat berat, dan mesin genset pada kereta api. Uji coba B30 juga akan dilaksanakan pada kereta api dan kapal laut.
https://m.inilah.com/news/detail/2544610/uji-jalan-b30-capai-80

Sindonews | Sabtu, 7 September 2019
Mandatori B30 Diterapkan Tahun Depan

Pemerintah siap menerapkan kebijakan mandatori biodiesel 30% (B30) tahun depan. Kebijakan perluasan pemanfaatan sawit sebagai bahan bakar ini diyakini memberi dampak yang lebih luas, tidak hanya terhadap perekonomian nasional, juga untuk perbaikan kesejahteraan petani sawit. ”Laporan dari Kementerian ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral), dari hasil uji jalan B30 tidak ditemukannya hasil perbedaan yang signifikan dari kebijakan yang telah berjalan sehingga mulai Januari tahun depan pemerintah bersiap akan menjalankan kebijakan B30,”ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dalam keterangan tertulis kemarin. Darmin menuturkan, pemerintah juga sudah merencanakan tahapan selanjutnya. Apabila green biofuel sudah dapat diproduksi, maka green diesel akan diolah sebagai bahan bakar nabati. Misalnya produksi B50 yang merupakan campuran B30 dan D20. ”Dengan demikian, lambat laun kita dapat mengurangi ketergantungan terhadap impor BBM sekaligus mengantarkan kelapa sawit berjaya sebagai komoditas primadona Indonesia di pasar global,”tuturnya. Pemerintah juga mengapresiasi temuan katalis green fuel berbasis sawit milik Institut Teknologi Bandung (ITB).

Pusat Rekayasa Katalisis ITB bersama dengan Pertamina Research and Technology Centre (RTC) telah mengembangkan katalis khusus yang akan menjadi pendorong diproduksinya green fuel berbasis minyak sawit. Katalis bernama BIPN ini dapat memproduksi bahan bakar beroktan 90 sampai dengan 120, yang dapat disesuaikan dengan kebutuhannya. Katalis sendiri adalah salah satu komponen penting dalam proses pengolahan minyak bumi, dan selama ini masih banyak bergantung pada impor. Hasil pengembangan katalis di Laboratorium ITB ini tentunya juga bisa diarahkan sebagai substitusi impor yang akan menghemat devisa negara. ”Pemerintah sangat menghargai perguruan tinggi yang telah mengembangkan komoditas lokal seperti CPO menjadi green fuel yang setara dengan solar atau pertamax. Proses ini tentunya akan memakan waktu dan biaya yang tidak sedikit, tapi di masa depan akan mengurangi ketergantungan kita terhadap impor BBM,” kata Darmin. Darmin berharap ITB dapat mengembangkan katalis khusus secara komersial yang akan menjadi pendorong diproduksinya green fuel berbasis CPO.

”Tentunya ITB dapat bekerja sama dengan dunia usaha seperti PT Pertamina (Persero) sehingga hasil penelitian berupa katalis dapat diimplementasikan di kilang PT Pertamina,” imbuhnya. Sebelumnya, Kementerian ESDM melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral (Badan Litbang ESDM) bekerja sama dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) menyebutkan, tidak ada perbedaan B30 dan B20 pada mesin diesel. Pernyataan tersebut menyampaikan hasil road test B30 (campuran 30% biodiesel pada bahan bakar solar) yang digunakan pada kendaraan bermesin diesel. Hasilnya, tidak ada perbedaan signifikan pada kinerja kendaraan yang menggunakan bahan bakar B30 dibandingkan dengan B20 yang sudah diimplementasikan selama ini. ”Sampai sejauh ini hasil road test B30 menunjukkan tidak ada perbedaan kinerja signifikan ketika kendaraan menggunakan bahan bakar B30 dan B20. Bahkan kendaraan berbahan bakar B30 menghasilkan tingkat emisi lebih rendah,” kata Kepala Badan Litbang ESDM Dadan Kusdiana.

Road test dilakukan dengan membandingkan kinerja sebelum dan sesudah penggunaan B30 dan B20 pada delapan unit kendaraan bertonase di bawah 3,5 ton dengan jarak tempuh 50.000 km. Sementara kendaraan bertonase di atas 3,5 ton dijalankan pada tiga unit kendaraan dengan jarak tempuh 40.000 km. Dadan mengungkapkan, parameter yang diukur selama tes jalan adalah konsumsi bahan bakar, daya, emisi, start ability dalam kondisi dingin, mutu bahan bakar, dan pelumas. Dia menyebut, salah satu output kegiatan tes tersebut adalah pengguna dan industri automotif dapat menerima mandatori B30. ”Saat ini road test B30 sudah berjalan sekitar 70% dan tidak ada keraguan untuk mulai diterapkan pada Januari 2020,” tegasnya. Para pemangku kepentingan, sambung Dadan, saling melakukan penyesuaian. Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) melakukan penyesuaian komposisi bahan bakar, sedangkan Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) melakukan sejumlah perubahan pada komponen mesin kendaraan. Tim Pokja Gaikindo Abdul Rochim menyatakan dukungannya terhadap penerapan mandatori B30. ”Melihat hasil road test, kendaraan uji bisa menerima B30 sehingga Gaikindo siap mendukung penerapan wajib B30 mulai Januari nanti,” katanya.
https://ekbis.sindonews.com/read/1437338/34/mandatori-b30-diterapkan-tahun-depan-1567827065

Detik | Sabtu, 7 September 2019
Uni Eropa Siap-siap! RI Bakal Balas Aturan Ganjal Biodiesel

Eksportir kelapa sawit dan biodiesel Indonesia sedang mendapat tekanan dari Uni Eropa gara-gara kampanye hitam dan juga pemberlakuan tarif bea masuk 8-18%. Menindaklanjuti hal tersebut, pemerintah akan menggelar rapat koordinasi (rakor) mengambil sikap ke depan. Menurut Sekretaris Kementerian Koordinator Perekonomian, Susiwijono, rakor ini juga akan membahas langkah Kementerian Perdagangan (Kemendag) yang mau mengenakan tarif bea masuk 20-25% terhadap produk olahan susu dari Eropa sebagai tindakan balasan atau retaliasi. Kemarin, dalam media briefing dengan awak media, Uni Eropa mengatakan bahwa retaliasi tersebut hanya akan merugikan perekonomian Indonesia.
https://finance.detik.com/industri/d-4696895/uni-eropa-siap-siap-ri-bakal-balas-aturan-ganjal-biodiesel

Pantau | Sabtu, 7 September 2019
Aprobi Siap Penuhi Kebutuhan B30 9 Juta Kiloliter Pertahun

Wakil Ketua Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi), Harry Hanawi, menyatakan siap memasok kebutuhan biodiesel B30 (biodiesel dengan minyak kelapa sawit 30%) 9 juta kiloliter pertahun. Pada 2020, pemerintah menargetkan penggunaan B30 untuk semua kendaraan bermesin diesel. Lebih lanjut, Hanawi juga mengatakan dengan memiliki kapasitas pabrik hingga 11 juta kiloliter, Indonesia juga bisa menekspor B30 ke beberapa negara seperti China, Eropa hingga ke Amerika Serikat. Namun Hanawi juga menegaskan Aprobi akan lebih memprioritaskan kebutuhan dalam negeri dibanding eksport. “Dari Aprobi kita lebih mengutamakan kualitas, sehingga kendaraan-kendaraan ini semua berjalan dengan lancar, meskipun dicampur dengan minyak sawit,” kata Harry Hanawi seperti dikutip dari CNBC. Sebelumnya, Kementerian ESDM dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit berhasil melaksanakan uji jalan B30. Ada 7 mwrek mobil berpartipasi dan selanjutnya mandatory B30 akan dimulai pada 1 Januari 2020. Kepala Badan Litbang Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana, menjelaskan mobil kendaraan sudah menempuh 42.000 km dari target 50.000 km. Lalu, mobil niaga besar sudah menempuh 30.000 km dari target 40 ribu. “Jadi ini sudah 80% berjalan. Hasil sementara kami sampaikan ke Menteri ESDM,” kata Dadan di kantor Balitbang Kementerian ESDM, Jakarta.
https://www.pantau.com/berita/aprobi-siap-penuhi-kebutuhan-b30-9-juta-kiloliter-pertahun

Bisnis | Jum’at, 6 September 2019
Penggunaan Biodiesel pada Pembangkit Listrik Masih Bermasalah

Kementerian ESDM belum menemukan metode yang tepat untuk menangani masalah korosi pada turbin pembangkit listrik akibat penggunaan biodiesel. Dalam mandatori penggunaan biodiesel, PT PLN (Persero) telah menerapkan penggunaan bahan bakar nabati pada tiga jenis pembangkit, yakni pembangkit listrik tenaga gas (PLTG), pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD), dan pembangkit listrik tenaga mesin gas (PLTMG). Selama pemakaian bahan bakar nabati digunakan pada PLTG, ternyata kandungan fatty acid methyl ester (FAME) tidak direkomendasikan karena dapat merusak material pada gas turbin. Sementara pada PLTD dan PLTMG, PLN harus melakukan penambahan biaya senilai Rp1,63 triliun per tahun untuk penggunaan bahan bakar nabati. Penambahan biaya dilakukan karena naiknya specific fuel consumption (SFC) atau konsumsi bahan bakar spesifik sebesar 3 persen atau senilai Rp799 miliar saat menggunakan bahan bakar nabati dibanding HSD. Selain itu, tambahan biaya juga dikarenakan peningkatan frekuensi pemeliharaan yang menghabiskan biaya Rp840 miliar. Lantaran hal tersebut, PLN masih mendapatkan relaksasi pada penggunaan biodiesel. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengakui pemanfaatan biodiesel pada pembangkit PLN memang belum sesuai. Ada sejumlah parameter yang membuat biodiesel tidak cocok untuk digunakan pada mesin pembangkit. Menurutnya, Kementerian ESDM sedang berupaya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dalam melakukan penelitian, ditemukan bahwa kandungan biodiesel yang mengandung logam menyebabkan korosi pada turbin. Apabila masalah tersebut diselesaikan, semua pembangkit PLN akan aman menggunakan biodiesel. Hanya saja, hingga saat ini belum ditemukan metode yang tepat untuk memecahkan masalah tersebut. “Cuma ini metodenya belum ketemu, sekarang posisinya masih ada relaksasi,” katanya, Kamis (6/9/2019). Pemerintah hingga saat ini belum memutuskan keberlanjutan relaksasi kebijakan mandatori biodiesel pada tiga pihak atau golongan, yakni PLN, alat utama sistem senjata (alutsista), dan PT Freeport Indonesia untuk 2020 nanti.
https://ekonomi.bisnis.com/read/20190906/44/1145388/penggunaan-biodiesel-pada-pembangkit-listrik-masih-bermasalah

Kontan | Jum’at, 6 September 2019
Darmin Sebut Banyak Investor Tertarik Masuk Ke Bisnis Pengolahan Biodiesel

Banyak investor yang tertarik masuk ke bisnis pengolahan program campuran solar dengan 20% biodiesel atau B20. Namun minat tersebut belum terealisasikan karena masih banyak hal yang belum terselesaikan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko) Darmin Nasution mengungkapkan hambatan yang saat ini ada adalah seperti ada Kilang Minyak Tuban yang belum selesai dalam urusan tanah. Ada juga masalah yang belum selesai dengan Saudi Aramco di Kilang Minyak Cilacap. “Ada juga kilang Trans-Pacific Pethrochemical Indotama (TPPI) yang rasanya kemarin saya sudah lihat penyertaan modalnya sudah kita teken untuk dilaksanakan sehingga nanti Pertamina yang akan menjadi pemilik sebagian,” kata Darmin pada saat kunjungan di Bandung pada Jumat (6/9). Lalu, belum lama ini, ada salah satu perusahaan Taiwan juga yang ingin masuk sebagai investor di Unit Pengolahan VI – Balongan milik Pertamina atau yang lebih dikenal dengan nama Kilang Balongan. Menko mengungkapkan bahwa dirinya bahkan sudah dihubungi oleh Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengenai ini. Disusul juga oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla pun sudah menghubunginya secara langsung. “Saya sudah diburu-buru Pak Wapres untuk memasukkan rencana kerjasama dengan Taiwan ini ke dalam proyek strategis nasional agar urusan tanahnya mudah,” tambah Menko Darmin. Oleh karena itu, Darmin ingin agar semua rencana tersebut direalisasikan, sehingga tidak hanya akan berakhir pada wacana semata. Ia pun mengimbau untuk bisa duduk bersama dalam membuat skenario demi melancarkan proses realisasi perencanaan tersebut.
https://nasional.kontan.co.id/news/darmin-sebut-banyak-investor-tertarik-masuk-ke-bisnis-pengolahan-biodiesel

Liputan 6 | Jum’at, 6 September 2019
Menko Darmin Ungkap Alasan Program B20 Tak Capai 100 Persen

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, membeberkan alasan kenapa program campuran solar dengan 20 persen biodiesel (B20) belum terserap penuh hingga 100 persen. Sejauh ini, implementasi program B20 tersebut baru mencapai 97,5 persen. Dia menjelaskan, ketika di lapangan dalam implementasinya memang tidak semua pihak bisa menggunkan B20 sebagai roda penggerak industrinya. Sehingga pemerintah memberikan pelonggaran terhadap tiga instansi dengan tidak mewajibkan penggunaan B20. Masih ada area yang masih kita berikan kelonggaran tetapi mungkin tidak besar sehingga waktu kita ukur sekarang efektivitas B20 secara keseluruhan 97,5 persen. 2,5 persen ada 3 pihak, PLN, Freeport, dan TNI,” kata Menko Darmin saat ditemui di Bandung, Jumat (6/9). Menko Darmin menyebut alasan ketiganya belum bisa menggunakan B20 dikarenakan tidak mendukung kondisi di lapangan. Misalnya saja pada PLN. Perusahaan listrik tersebut pembangkit basis aslinya yakni gas dan uap, sehingga tidak mungkin dipaksakan untuk menyerap B20.

“Kemudian Freeport alasannya karena ketinggian dan tempraturnya bahan nabati untuk campuran Biosolar atau fatty acid methyl ester (FAME) beku,” kata dia. Selanjutnya, gudang persenjataan milik TNI pun tidak sepenuhnya bisa menggunakan B20. Contohnya saja, untuk kapal selam milik angkatan laut. Kendati begitu, seluruh pihak baik dari Kementerian Pertahanan, Panglima TNI, dan Kapolri mendukung penuh upaya B20 dilakukan pemerintah. “Sehingga kita masih beri pelonggaran tapi hanya sampai tahun ini, barangkali sisa pelonggarannya adalah PLN dan persenjataan militer, tapi kalau untuk kapal dia akan ikut,” tandasnya. Seperti diketahui, pemerintah telah menetapkan kebijakan Mandatori B20 untuk public service obligation (PSO) sejak tahun 2016, dengan tujuan menekan impor migas dan defisit transaksi perdagangan. Kebijakan ini kemudian diperluas cakupannya ke sektor Non-PSO seperti sektor pertambangan, kelistrikan, transportasi laut, dan perkeretaapian pada September 2018 Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution berencana memanggil PT Freeport Indonesia, Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan TNI terkait penggunaan Biodiesel 20 persen (B20). Hal ini untuk mendorong penggunaan B20 tercapai 100 persen.

“Untuk menaikkan ke 100 persen, ya 1 persen itu tidak mudah tapi barangkali kami akan fokus untuk membicarakan satu penggunaan B20 di PLN, di TNI/Polri dan di Freeport. Karena dari dulu yang minta dispensasi beberapa di antaranya adalah mereka,” ujar Darmin di Kantornya, Jakarta, Jumat (1/3/2019). Untuk PLN memang sebagian sudah menggunakan B20. Namun masih ada beberapa pembangkit yang belum memakai B20. Ke depan, Kementerian ESDM akan melakukan komunikasi dengan PLN mencari solusi penggunaan B20. “Kalau PLN tidak semuanya beberapa pembangkitnya. Tapi kami akan bicarakan itu ke depan ini secara keseluruhan kami akan persilakan ESDM saja yang ngurusinya. Karena kerja ribetnya sudah selesai,” jelasnya. Mantan Direktur Jenderal Pajak tersebut menambahkan, hingga kini realisasi penyaluran dan penggunaan B20 sudah mencapai 99 persen. Capaian tersebut menandakan kebijakan B20 berjalan dengan baik. “Tapi ukuran dari kinerjanya 99 persen itu adalah realisasi dibandingkan dengan seharusnya berapa. Ya, 99 sudahlah itu saja indikatornya, lebih sederhana urusannya. Jadi itu berarti kami sudah boleh mengatakan, B20 sudah berjalan dengan baik,” tandasnya.

Sebelumnya, Ketua Harian Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) Paulus Tjakrawan mengatakan penyaluran Biodiesel 20 persen (B20) pada Januari hingga Februari 2019 mencapai sekitar 700 ribu Kiloliter (Kl). “700 ribu Kiloliter Januari hingga Februari,” ujar Paulus usai rapat koordinasi B20 di Kantor Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Jakarta, Jumat (1/3/2019). Secara keseluruh angka penyaluran B20 ke seluruh wilayah Indonesia pada Januari-Februari telah mencapai 99 persen. Namun, masih ada daerah yang belum terjangkau seperti di Kalimantan. “Hanya daerah perbatasan yang memang susah dicapai, Kalimantan ada beberapa yang Pertamina beli dari Malaysia, dari kita sulit tapi kecil sekali. Persentasenya kurang lebih 99 persen ,” jelasnya. Sementara itu, Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (Dirjen EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) FX Sutijastoto mengatakan, pihaknya telah melapor kepada Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution terkait penyaluran B20. “Ya pokoknya B20 sukses. Intinya 99 persen dari target B20 penyalurannya. Makanya Pak Menko apresiasi,” jelasnya.
https://www.liputan6.com/bisnis/read/4056467/menko-darmin-ungkap-alasan-program-b20-tak-capai-100-persen

Bisnis | Jum’at, 6 September 2019
Pasokan FAME Belum Cukup untuk B50 pada Akhir 2025

Penerapan mandatori biodiesel 50 persen (B50) pada akhir 2020 dihadapkan pada potensi kurangnya pasokan unsur nabati atau fatty acid methyl ester (FAME). Apabila mandatory B50 jadi berlaku pada akhir 2020 sesuai yang ditargetkan pemerintah, Kementerian ESDM pun berencana untuk melakukan pencampuran dengan kombinasi green diesel dan FAME. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengungkapkan produksi FAME sebagai campuran solar untuk memproduksi biodiesel saat ini hanya memiliki kapasitas 11 juta kiloliter (KL) per tahun dari produksi 19 pabrik. Adapun prediksi kebutuhan FAME untuk B20 sebanyak 6,2 juta KL pada tahun ini dan akan meningkat jadi 9,6 juta KL untuk B30 pada 2020. Apabila, sampai akhir 2020 nanti belum ada penambahan kapasitas produksi, maka pemanfaatan green diesel sebagai campuran B50 kemungkinan dilakukan. Menurutnya, tidak ada perbedaan dalam pencampuran B50 dengan menggunakan FAME maupun green diesel atau lebih dikenal dengan B100. PT Pertamina (Persero) pun sudah mulai melakukan produksi green diesel dengan kapasitas 500 liter hingga 1.000 liter. Green diesel memiliki sifat fisik dan kimia sama dengan solar sehingga tidak terlihat perbedaannya. Produk tersebut merupakan minyak nabati yang ditambah dengan alkohol. Adapun biodiesel berasal dari campuran FAME yang diproduksi dengan mencampur minyak sawit dan metanol. “Kita dari sisi produksi sudah ada yang investasi pengembangan pabrik FAME baru, apakah B50 khusus biodiesel atau tidak [dicampur dengan green diesel], tidak ada yang bisa menjawab,” katanya, Kamis (5/9/2019).
https://ekonomi.bisnis.com/read/20190906/44/1145445/pasokan-fame-belum-cukup-untuk-b50-pada-akhir-2025

Kontan | Jum’at, 6 September 2019
Relaksasi Mandatori Biodiesel untuk Tiga Pihak Ini Tunggu Hasil Audit

Kelanjutan relaksasi kebijakan mandatori biodiesel pada tiga pihak atau golongan, yakni PT PLN (Persero), alat utama sistem senjata (alutsista), dan PT Freeport Indonesia masih menunggu hasil audit. Direktur Bioenergi Ditjen Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Andrian Feby Misna mengatakan keputusan penerapan relaksasi bergantung pada hasil audit. Apalagi, PLN juga masih perlu melakukan adaptasi pada mesin pembangkit yang menggunakan biodiesel. Diakuinya, sejumlah investasi memang perlu dilakukan untuk dapat menyerap biodiesel sebagai bahan bakar. “Tergantung hasil audit, kayak Freeport akan diaudit BPPT, alutsista juga nanti BPPT, juga akan dibantu Lemigas,” katanya kepada Bisnis, Kamis (6/9/2019). Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengakui pemanfaatan biodiesel pada pembangkit PLN memang belum sesuai. Ada sejumlah parameter yang membuat biodiesel tidak cocok untuk digunakan pada mesin pembangkit. Menurutnya, Kementerian ESDM sedang berupaya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dalam melakukan penelitian, ditemukan bahwa kandungan biodiesel yang mengandung logam menyebabkan korosi pada turbin. Apabila masalah tersebut diselesaikan, semua pembangkit PLN akan aman menggunakan biodiesel. Hanya saja, hingga saat ini belum ditemukan metode yang tepat untuk memecahkan masalah tersebut. “Cuma ini metodenya belum ketemu, sekarang posisinya masih ada relaksasi,” katanya.
https://ekonomi.bisnis.com/read/20190906/44/1145392/relaksasi-mandatori-biodiesel-untuk-tiga-pihak-ini-tunggu-hasil-audit

Cnnindonesia | Jum’at, 6 September 2019
RI Bahas Balasan Tarif Impor Biodiesel Uni Eropa Pekan Depan

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian akan mengadakan rapat koordinasi dengan beberapa kementerian ekonomi untuk membahas persoalan tarif bea masuk biodiesel oleh Eropa, dan rencana penetapan bea masuk produk olahan susu oleh Indonesia. Sebelumnya, eksportir kelapa sawit dan biodiesel Indonesia mendapat tekanan dari Uni Eropa karena kampanye hitam sekaligus pemberlakuan bea masuk anti subsidi mencapai 8 persen – 18 persen. Sekretaris Kementerian Koordinator Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan rapat juga akan membahas rencana Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk mengenakan tarif bea masuk 20 persen-25 persen terhadap produk olahan susu dari Eropa. Rencana itu disebut-sebut sebagai upaya retaliasi atau pembalasan Indonesia terhadap kebijakan Eropa. “(Pemerintah) Belum (ada tindak lanjut), minggu-minggu ini kita akan kejar semuanya,” ujar Susi di kantornya, Jumat (6/9).Sebelumnya, Uni Eropa mengatakan jika Indonesia jadi mengenakan tarif impor 20 sampai 25 persen atas produk susu Uni Eropa, tindakan tersebut akan melanggar aturan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Selain melanggar, Uni Eropa mengatakan bahwa kebijakan tersebut akan merugikan Indonesia. “Justru itu dengan adanya beberapa potensi perlakuan di beberapa negara seperti itu kita kan memperbesar kemana-kemana. Nanti akan kita bahas di rakor,” ujarnya. Lebih lanjut, Susi menjelaskan rakor tersebut juga akan mengajak Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia yang membawahi Komite Anti Dumping (KADI). Sebagai informasi, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita beberapa waktu lalu merekomendasikan kepada tim antar kementerian untuk memberlakukan tarif impor susu asal Uni Eropa. Besaran tarif yang ia rekomendasikan sebesar 20 persen sampai dengan 25 persen. Enggartiasto mengatakan rekomendasi pengenaan tarif tersebut diberikan sebagai balasan atas pengenaan bea masuk sebesar 8 persen sampai 18 persen yang dilakukan oleh Uni Eropa terhadap biodiesel Indonesia.
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190906183237-92-428267/ri-bahas-balasan-tarif-impor-biodiesel-uni-eropa-pekan-depan