+62 2129380882 office@aprobi.co.id

Masih ada Sedikit Kendala, B30 Harus Siap Digunakan Tahun Depan

Periode Sabtu s/d Senin (28-30 September 2019)

BERITA BIOFUEL

Kompas | Minggu, 29 September 2019

Masih ada Sedikit Kendala, B30 Harus Siap Digunakan Tahun Depan

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa B30 siap diterapkan tahun depan. Berbagai uji coba juga telah dilakukan. Hasil terbaru, disebutkan bahwa penggunaan Biodiesel 30 persen tersebut hampir tak ditemui kendala. “Digunakan tahun depan,” kata Airlangga singkat di helatan Indonesia Modification Expo (IMX) 2019, Jakarta, Sabtu (29/9/2019). Kendala yang masih kerap muncul pada penggunaan B30 hanyalah pergantian filter oli yang bakal lebih sering, atau usianya pendek. Tapi, itu bukanlah masalah signifikan. “Fokusnya kan adalah pengurangan defisit neraca perdagangan dan menghemat energi, serta menciptakan kendaraan yang ramah lingkungan. Memang, filter itu harus sering diganti ke depannya, tapi itu tidak masalah,” kata Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kementerian Perindustrian Harjanto.

Kendati demikian, pihaknya akan terus berkoordinasi kepada agen pemegang merek (APM) terkait untuk mengurangi atau menyelesaikan masalah tersebut. Lalu, terkait hasil sementara pengujian B30 yang dirilis Badan Penelitian dan Pegembangan (Balitbang) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang menyebut konsumsi bahan bakar rata-rata meningkat 0,87 persen, Harjanto menyebut bahwa temuan itu bukan masalah. “Memang sedikit berkurang, tapi overall itu masih masuk dalam kategori dan masih efisien tergantung teknologi ke depan. Sebenarnya kita tidak hanya mendorong penggunaan B30 saja, tetapi juga green fuel (ramah lingkungan),” ujar Harjanto. Sebelum diterapkan secara penuh, hasil uji B30 sendiri akan dibincangkan kepada para pelaku industri terkait dan asosiasi. Tapi dari hasil sementara, penggunaannya positif.

Sebelumnya, Kepala Balitbang Kementerian ESDM Dadan Kusdiana menyebut bahwa penggunaan B30 mampu meningkatkan daya rata-rata kendaraan sebesar 0.84 persen dan bisa mengurangi tingkat emisi CO sebesar 0,1 sampai 0,2 gram per kilometer, serta emisi PM sebesar 0,1 hingga 0,08 gram per kilometer. Tetapi, konsumsi bahan bakar rata-rata juga meningkat sebesar 0,87 persen dibanding penggunaan bahan bakar solar biasa. Uji B30 sendiri dilaksanakan oleh Balitbang Kementerian ESDM dengan Badan Penerapan dan Pengkajian Teknologi (BPPT) dan mendapat dukungan langsung dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), Pertamina, serta Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi). “Semuanya baik, tidak ada hal-hal yang membuat kita tidak bisa menerapkan B30. Mereka pun menyebut tidak keberatan dan sedikit masalah yang muncul juga bisa teratasi,” kata Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Musdhalifah Machmud beberapa waktu lalu.

https://otomotif.kompas.com/read/2019/09/29/150100415/masih-ada-sedikit-kendala-b30-harus-siap-digunakan-tahun-depan

Majalah Hortus | Sabtu, 28 September 2019

Dengan Sawit, Indonesia Bisa Wujudkan Mandiri Energi

Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (PASPI) menyatakan, sawit dapat menjadi penyokong ketersediaan energi di Indonesia seiring dengan semakin menurunnya produksi minyak dan gas bumi. “Bahan baku tersedia, teknologi telah kita kuasai baik di hulu maupun di hilir. Saya yakin sawit bisa menjadikan Indonesia mandiri energi,” ujarnya Direktur Eksekutif PASPI, Tungkot Sipayung, di Jakarta, belum lama ini. Dia mengemukakan, saat ini Institut Teknologi Bandung (ITB) didukung Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dan PT Pertamina (Persero) telah melakukan riset yang hasilnya CPO bisa diubah menjadi green diesel, green gasoline, dan green avtur. “Bahkan green avtur yang dihasilkan bisa tahan tidak beku di suhu di bawah -120 derajat Celsius. Jadi, sangat aman untuk bahan bakar pesawat terbang,” ungkapnya. Dijelaskan Sipayung, CPO merupakan bahan baku biodiesel paling kompetitif jika dibandingkan dengan minyak nabati lain, misalnya minyak kedelai (soybean), minyak rapeseed (sejenis kubis-kubisan), ataupun minyak bunga matahari.

Hal itu, lanjutnya, disebabkan tanaman kelapa sawit lebih produktif jika dibandingkan dengan kedelai, rapeseed maupun tanaman bunga matahari. Kata Tungkot, sawit bisa dijadikan berbagai macam produk energi yang dalam pengembangannya terbagi menjadi tiga generasi. Generasi pertama yakni CPO atau minyak inti sawit mentah (crude palm kernel oil/CPKO) bisa dibuat menjadi biodiesel, green diesel, green gasoline, green avtur, biogas dan biolistrik. Sementara itu, Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Tanjungpura, Gusti Hardiansyah menyatakan bahwa sawit bisa meningkatkan elektrifikasi di Kalimantan Barat karena provinsi itu merupakan penghasil sawit yang bisa dijadikan biofuel sebagai bahan bakar pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) ataupun biomassa. Menurut dia, pembangkit listrik biomassa ini bisa menjadi solusi untuk meningkatkan elektrifikasi, terutama di desa-desa sekitar kebun sawit. “Biomassa dihasilkan dari tangkos, cangkang, pelepah, dan batang sawit. Kami sudah melakukan penelitian dan berhasil,” ungkap Gusti.

Total kebun sawit di Kalbar dilaporkan mencapai luas 1.455.182 hektar atau berada di urutan ketiga secara nasional setelah Riau yang mencapai luas 2.430.508 ha dan Sumatera Utara seluas 1.445.725 ha. Kalbar memiliki 70 pabrik kelapa sawit (PKS) dengan total produksi CPO sekitar 3,396 juta ton per tahun, sehingga mampu memberikan kontribusi sekitar 10 persen dari total produksi CPO nasional. Menurut Gusti, dari total produksi CPO tersebut, potensi biomassa di Kalbar sangat melimpah, tetapi belum digarap secara optimal karena belum ada penghiliran produk turunan. Total kebun sawit di Kalimantan seluas 3.471.843 ha yang mampu menghasilkan biomassa sekitar 396 MW (Mega Watt) dan biogas sekitar 198 MW. Oleh karena itu, Gusti mengaku optimis jika semua itu bisa dioptimalkan, tidak akan ada lagi desa di Kalbar yang tidak teraliri listrik. Sementara itu, Gubernur Kalbar Sutarmidji mendukung sawit sebagai energi terbarukan untuk memenuhi kebutuhan manusia, terutama listrik dan sarana peningkatan keahlian tenaga kerja di Kalbar. Oleh karena itu, dia mengajak pengusaha perkebunan kelapa sawit untuk membangun gedung lembaga sertifikasi tenaga kerja.

Aprobi Siap Produksi Green Diesel

Dalam pada itu dilaporkan bahwa Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) menyatakan siap memenuhi target pemerintah untuk memproduksi green diesel dalam kurun 2-3 tahun ke depan. “Siap saja, nggak ada masalah,” ungkap Ketua Harian Aprobi, Paulus Tjakrawan. Namun, pinta dia, pemerintah perlu melakukan perhitungan yang pasti. Pasalnya, untuk memproduksi green diesel skala besar, bukan hanya kesiapan teknologi dan ekonomi saja, tetapi juga uji coba yang perlu diperhatikan. “Biaya investasi sama dengan [membangun] kilang minyak Pertamina,” ujarnya lagi. Paulus menilai saat ini PT Pertamina (Persero) yang paling siap memproduksi green diesel dalam waktu dekat. “Kalau mau dilaksanakan besok pun bisa Pertamina,” ucapnya. Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menargetkan dalam 2-3 tahun ke depan, Indonesia sudah bisa memproduksi sendiri green diesel. Keyakinan ini didasari komitmen 10 perusahaan sawit Indonesia, dari sebelumnya 7 perusahaan, untuk memproduksi green diesel.

https://news.majalahhortus.com/dengan-sawit-indonesia-bisa-wujudkan-mandiri-energi/

Investor Daily Indonesia | Sabtu, 28 September 2019

Kadin Dorong Pengembangan Industri Petrokimia Berbasis Metanol

Indonesia harus mengembalikan peran industri sebagai kunci pertumbuhan ekonomi dan memberi perhatian lebih besar pada industri berbasis hulu. Salah satunya industri petrokimia yang berbasis metanol. Industri petrokimia merupakan industri penting sebagai pemasok bahan baku yang dibutuhkan industri lainnya. Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perindustrian Johnny Darmawan mengatakan, investasi di sektor petrokimia dalam waktu 20 tahun masih rendah. Kondisi ini berdampak pada ketergantungan impor bahan baku yang cukup tinggi. Saat ini, kapasitas produksi dalam negeri untuk bahan baku petrokimia baru mencapai 2,45 juta ton, sementara itu kebutuhan dalam negeri mencapai 5,6 juta ton per tahun. Produksi dalam negeri baru memenuhi 47% kebutuhan domestik, sisanya 53% berasal dari impor. Kondisi yang sama juga terjadi di industri metanol yang semakin meningkat.

Indonesia baru memiliki satu produsen yang kapasitas produksinya mencapai 600 ribu ton per tahun dan ketergantungan impor metanol juga tinggi. Nilai impor metanol mencapai US$ 12 miliar atau setara Rp 174 triliun per tahun, Metanol merupakan senyawa intermediate yang menjadi bahan baku berbagai industri antara lain industri asam asetat, polyester, rubber, resin sintetis, farmasi dan masih banyak lainnya. “ Dari sisi kepentingan ekonomi nasional, pengembangan industri kimia berbasis metanol sangat dibutuhkan dan bisa menciptakan kemandiran industri dan bisa memangkas defisit neraca perdagangan,” ujar dia dalam siaran persnya yang diterima Investor Daily, di Jakarta, Sabtu (28/9). Beberapa produk turunan industri metanol seperti Biodiesel dan dimetil eter merupakan bahan bakar altenatif yang bermanfaat, dengan demikian impor minyak Indonesia yang selama ini membebani neraca perdagangan bisa dikurangi dengan pengembangan industri metanol. Ini juga mendukung program pemerintah yaitu pengalihan dari bahan bakar berbasis BBM ke Biodiesel.

Dengan berjalannya program B-20 ke B-30 ke B-100 maka diperkirakan pada tahun 2020 kebutuhan metanol akan meningkat menjadi 1,5 juta ton dan kondisi ini membutuhkan antisipasi dini melalui pengembangan industri metanol nasional. Sejumlah tantangan pengembangan industri metanol adalah ketersediaan pasokan gas jangka panjang, harga gas yang kompetitif, insentif khusus hingga kawasan industri terpadu. Dukungan yang diharapkan pelaku usaha dari pemerintah untuk mengembangkan industri kimia berbasis metanol adalah memastikan pasokan gas dengan harga yang lebih kompetitif. Ketua Badan Kejuruan Kimia Persatuan Insiyur Indonesia Ricky Harmawan mengatakan gas merupakan unsur penting dalam pengembangan industri metanol. Harga gas yang kompetitif pada kisaran US$ 3 per Mmbtu akan membuat produk yang dihasilkan lebih kompetitif. Metanol merupakan produk petrokimia yang memilki produk turunan yang bermanfaat dan industri metanol juga membutuhkan insentif fiskal berupa pengurangan PPh Badan dan pembebasan bea masuk untuk mesin dan peralatan.

https://investor.id/industry-trade/kadin-dorong-pengembangan-industri-petrokimia-berbasis-metanol

Okezone | Jum’at, 28 September 2019

Mengenal Bioetanol sebagai Bahan Bakar Alternatif Kendaraan

Dengan kemajuan teknologi yang terus meningkat saat ini, industri otomotif mulai gencar dalam mengembangkan kendaraan yang hemat energi serta ramah lingkungan. Tidak hanya mengembangkan teknologi pada kendaraan, berbagai energi alternatif sebagai pengganti bahan bakar bensin juga mulai dikembangkan untuk menjadi solusi harga minyak yang mahal dan kian menipis. Bahkan saat ini pemerintah mulai gencar dalam penggunaan biodiesel B30 di Indonesia. Saat ini Indonesia masih menggunakan biodiesel B20 dengan penerapan bauran minyak sawit sebesar 20%. Rencananya pemerintah Indonesia sendiri menggunakan biodiesel B30 dengan penerapan penggunaan bauran minyak sawit sebesar 30% pada tahun 2020 mendatang. Selain biodiesel terdapat juga energi terbarukan yang menjadi solusi untuk mengganti bahan bakar bensin yakni bioetanol. Etanol adalah singkatan dari etil dan alkohol, sebuah sediaan yang bersifat alkoholik serta bahan utamanya terbuat dari gula tebu dan jagung.

Di negara penghasil gula tebu yang besar seperti Brazil, angka penjualan FFV (flexible fuel vehicle) yang digerakan oleh campuran bensin dan etanol dapat melampaui angka penjualan mobil yang menggunakan bensin konvensional. Bahkan di negara maju seperti Jepang telah memulai lebih dulu dalam melakukan pengembangan bahan bakar etanol. Ketika mantan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe mengumumkan kabinet baru pada pemerintahannya tahun 2006, terdapat salah satu program kerjanya yang mendukung rencana peningkatan penggunaan bahan bakar etanol. Dalam program yang disusun dalam pemerintahan Jepang saat itu memiliki satu tujuan utama untuk mengurangi ketergantungan pada minyak impor sekitar 50% dari energi yang dibutuhkan menjadi kurang dari 40% sebelum tahun 2030 mendatang. Strategi yang ditetapkan ini adalah untuk mengurangi hampir sekitar 100% ketergantungan pada minyak asing di sektor transportasi menjadi sekitar 80% saja sebelum tahun 2030 mendatang.

Bahan bakar alternatif bioetanol dibuat dengan cara melumatkan tebu atau jagung menjadi suatu partikel yang lembut, kemudian dibiarkan berfermentasi dan tahap selanjutnya dilakukan distilasi. Satu hektar kebun tebu dapat menghasilkan sekitar 85 ton tebu yang secara kasar menghasilkan sekitar 7,04 kiloliter (1,859 galon atau 59 barel) biofuel. Jumlah itu setara dengan 9,5 kiloliter (1,321 galon atau 42 barel) minyak bumi. Tentu dengan kehadiran energi terbarukan seperti biodiesel dan bioetanol dapat mengurangi penggunaan bahan bakar minyak yang kian mahal dan terus menipis. Hingga saat ini pengembangan energi terbarukan terus mengalami peningkatan agar menghasilkan energi yang efisien serta ramah lingkungan.

https://otomotif.okezone.com/read/2019/09/27/52/2110099/mengenal-bioetanol-sebagai-bahan-bakar-alternatif-kendaraan?page=3

Senayan Post | Sabtu, 28 September 2019

Harga Biodiesel Naik Jadi Rp7.358 per Liter pada Oktober 2019

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan harga indeks pasar (HIP) bahan bakar nabati (BBN) jenis biodiesel untuk Oktober 2019 sebesar Rp7.358 per liter. Harga tersebut meningkat 6,2 persen dari HIP biodiesel bulan ini, Rp6.929 per liter. Sebelumnya, HIP biodiesel digunakan untuk pelaksanaan mandatori campuran biodiesel 20 persen pada minyak Solar (B20). “Ketetapan ini mulai efektif berlaku sejak 1 Oktober 2019 sesuai yang tertera pada Surat Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Nomor 2765/12/DJE/2019,” ujar Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Agung Pribadi dalam keterangan resmi. Agung mengungkapkan kenaikan HIP biodiesel terjadi karena meningkatnya harga rata-rata crude palm oil (CPO) Kharisma Pemasaran Bersama (KPB) periode 15 Agustus hingga 14 September 2019 yang mencapai Rp7.038 per kilogram (kg).

Sesuai Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 41 Tahun 2018 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel Dalam Kerangka Pembiayaan Oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, insentif sawit atau dana pembiayaan biodiesel digunakan untuk menutup selisih kurang antara HIP minyak Solar dengan HIP biodiesel. Insentif baru akan diberikan kepada produsen biodiesel jika HIP biodiesel lebih tinggi dibandingkan HIP minyak solar. Besaran harga HIP BBN untuk jenis biodiesel tersebut dihitung menggunakan formula HIP = (Rata-rata CPO KPB + 100 USD/ton) x 870 Kg/m3 + Ongkos Angkut. “Besaran ongkos angkut pada formula perhitungan harga biodiesel mengikuti ketentuan dalam Keputusan Menteri ESDM No. 148 K/12/DJE/2019,” ujarnya. Selain menetapkan HIP biodiesel, Kementerian ESDM juga menetapkan HIP bioetanol untuk Oktober 2019 sebesar Rp10.273 per liter. Penghitungannya menggunakan formula: (rata-rata tetes tebu KPB periode 3 bulan x 4,125 Kg per liter) + US$0,25 per liter.

Rakyat Merdeka | Minggu, 29 September 2019

Negara Yang Masih Bergantung Migas Bakal Menderita

Indonesia akan melepas ketergantungan dari industri minyak dan gas (migas) dengan fokus ke Industri manufaktur. Negara yang masih bergantung pada migas akan menderita. Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, mengatakan, mengubah paradigma terhadap migas ini perlu dilakukan agar tidak bernasib sama seperti Arab Saudi. “Jika dahulu migas diandalkan sebagai penghasil devisa, sekarang migas perlu dijadikan sebagai faktor produksi untuk mendorong pertumbuhan industri manufaktur,” kata Bambang di Jakarta. Dia mengibaratkan Indonesia sekarang seperti Arab Saudi pada periode 1970-an. Saat itu. Arab Saudi sangat menggantungkan pendapatan negaranya dari migas. Meski begitu, akhirnya Arab Saudi bisa tumbang lantaran harga minyak yang fluktuatif. “Negara yang bergantung pada minyak dan gas ternyata bisa menderita. Arab Saudi, menderita ketika harga minyak drop. Negara yang sebelumnya tidak pernah berutang, akhirnya berutang,” sambung Bambang.

Dikatakannya, Indonesia pernah sangat bergantung pada migas pada periode 1970-1980-an karena menjadi penyumbang devisa terbesar negara. “Kita bisa melihat pertumbuhan ekonomi 7.5 persen per tahun ketika migas masih men- dominasi ekonomi Indonesia, migas menjadi sumber pendapatan negara, mendominasi APBN. Itu sampai periode tahun 79,” katanya. Setelah itu, tidak ada lagi perang di Timur Tengah, ekonomi Indonesia pun mengalami perubahan. “Ketika migas menjadi komoditas, ternyata harganya tidak dipastikan lagi tinggi dan stabil,” jelasnya. Ke depan. Bambang optimis, perubahan paradigma migas ini membuat Kementerian Perindustrian bisa menggenjot sektor manufaktur seperti pada era 80-90an. “Saya ingin sektor manufaktur bangkit kembali dan input manufaktur adalah energi, salah satunya minyak dan gas,” ujarnya. Untuk mengurangi ketergantungan industri migas, pemerintah juga mengembangkan produksi bahan bakar nabati berbasis minyak kelapa sawit (CPO).

“Selain biosolar untuk bahan bakar mesin diesel, pemerintah juga terus mengembangkan pengolahan CPO menjadi berbagai jenis bahan bakar, salah satunya avtur, untuk bahan bakar pesawat terbang,” kata Menko Perekonomian Darmin Nasution beberapa waktu lalu. Presiden Jokowi juga telah mengarahkan perusahaan-perusahaan kelapa sawit dapat mendorong pemrosesan minyak sawit menjadi bahan bakar ramah lingkungan.