+62 2129380882 office@aprobi.co.id

Memacu biofuel B100

Kontan | Rabu, 27 Februari 2019

Memacu biofuel B100

Terseok-seok di masa-masa awal, kini program bahan bakar nabati mampu berjalan tegak. Hingga akhir tahun lalu, pemerintah berhasil menerapkan B20, biofuel dengan kandungan 20% hasil olahan CPO untuk seluruh kendaraan berbahan bakar diesel. Tahun ini, jalan lebar pun dibentangkan dengan mematok B30; lalu terus melaju hingga B100. Kelak Indonesia sepenuh hati memanfaatkan energi hijau terbarukan berupa green diesel dari kelapa sawit. Bisakah? Pemerintah tentu optimistis. Apalagi keyakinan itu juga didukung para pengusaha perkebunan sawit dan Pertamina. Dengan luas lahan 14 juta hektare, panenan sawit bisa dilecut hingga 56 juta ton. Sebanyak 30 juta ton untuk produksi B100, sisanya 10 juta ton untuk bahan pangan dalam negeri. Sedangkan 10 juta ton lagi bisa diekspor. Buat pengusaha, adanya kewajiban memasok CPO sebagai bahan baku biodiesel malah jadi penyelamat. Maklum, banyak negara maju memasang aneka rintangan dagang, sementara harga pun kerap anjlok. Bila pun harga bergejolak, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP) yang mengelola dana pungutan sawit bisa membayar selisih harga solar dan biodiesel. Begitu halnya Pertamina memburu tercapainya energi hijau ini. Berkat B20 saja, kebutuhan valas untuk membeli minyak kontraktor (KKKS) maupun impor crude dan BBM turun lumayan besar. Pertamina sudah menyiapkan teknologi, antara lain hydrorefining, untuk memproduksi B100 yang lebih andal ketimbang B20. Untuk itu, holding BUMN migas ini serius membangun tiga kilang di Plaju, Dumai, dan Balikpapan yang salah produknya berupa bahan bakar ramah lingkungan.

Hanya, tak dapat dipungkiri program energi hijau ini punya ekses terutama ke neraca perdagangan. Begini. Saat ini Pertamina mendapat prioritas untuk membeli minyak KKKS, yang biasanya diekspor. Dus, kilangnya yang berkapasitas total 1 juta barel per hari bisa dimaksimalkan untuk menyuling minyak dari KKKS, jatah pemerintah, produksi Pertamina dari dalam maupun luar negeri. Di satu sisi ini akan mengurangi impor minyak, namun di sisi lain mengurangi ekspor (dari KKKS). Bahkan minyak dari lapangan Pertamina di luar negeri dihitung sebagai impor pula. Alokasi CPO sebagai komoditas andalan untuk B100 pun jelas menekan angka ekspor bila tak ada upaya menambalnya. Terbayanglah risiko membesarnya defisit neraca dagang. Hanya, tak apalah neraca dagang buruk, asal ekonomi riilnya selamat.

https://analisis.kontan.co.id/news/memacu-biofuel-b100

Jpnn | Rabu, 27 Februari 2019

Harapan Jokowi Menuju Biodiesel B100, Gaikindo: Bikin Mesin Baru Mahal

Beberapa waktu lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan, Indonesia sedang menuju penerapan biodiesel 100% atau disebut B100. Langkah itu ditempuh untuk menekan penggunaan bahan bakar fosil. Menanggapi hal itu, Ketua Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Yohannes Nangoi mengatakan, pembuatan mesin baru untuk mengikuti regulasi membutuhkan biaya yang cukup mahal. Namun, bila ada mesin yang bisa menggunakan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang baik itu akan menjadi solusi. “Buat kami kalau kita harus membuat mobil khusus untuk bahan bakar khusus pasti akan sangat mahal,” ujar Nangoi di sela-sela acara press conference GIIAS 2019, di Jakarta Selatan, Selasa (26/2). Saat ini, jelas Nangoi, jika ada mobil yang biasa memakai solar kemudian diganti dengan B20 dan ternyata tidak ada masalah terkait pada performa dan kinerja, berarti silahkan saja. “Sebenarnya, kami terus mengikuti pengembangan pemerintah dalam mencanangkan arah menuju ke green fuel atau biodiesel 100 persen (B100) dari yang saat ini B20,” kata Nangoi lagi.

https://www.jpnn.com/news/harapan-jokowi-menuju-biodiesel-b100-gaikindo-bikin-mesin-baru-mahal

Jpnn | Rabu, 27 Februari 2019

Ekspor CPO Indonesia Terkendala Hambatan di Eropa dan India

Sejumlah tuduhan dari Uni Eropa membuat ekspor minyak kelapa sawit (CPO) Indonesia saat ini masih menghadapi ketidakpastian. Ketua Umum Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) MP Tumanggor mengatakan, ekspor CPO saat ini terkendala hambatan di Eropa maupun India. Kebijakan pemerintah untuk implementasi B100 pun diharapkan bisa membuat CPO terserap secara optimal. Kebijakan biofuel diharapkan meningkatkan penyerapan CPO di dalam negeri untuk substitusi ekspor dan menaikkan harga CPO. ’’Misalnya, B30 saja ada penggunaan peningkatan dalam negeri sebanyak tiga juta ton,’’ kata Tumanggor, Selasa (26/2). Saat ini kebutuhan CPO domestik baru 18 juta ton. Angka itu relatif kecil jika dibandingkan dengan produksi CPO nasional 46 juta ton per tahun. Sisanya pun harus terserap di pasar ekspor, sedangkan produksi CPO Indonesia dalam tiga tahun lagi bisa mencapai 60 juta ton. Karena itu, dibutuhkan penyerapan pasar dalam negeri yang cukup masif, salah satunya dengan kebijakan B100.

https://www.jpnn.com/news/ekspor-cpo-indonesia-terkendala-hambatan-di-eropa-dan-india