+62 2129380882 office@aprobi.co.id

Memasifkan Biodiesel demi Ketahanan Energi Nasional

Republika | Senin, 29 Oktober 2018

Memasifkan Biodiesel demi Ketahanan Energi Nasional

Impor minyak dan gas (migas) yang terus tumbuh pada pertengahan tahun, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), membuat pemerintah ketar-ketir. Musababnya, impor sektor ini disebut BPS menjadi salah satu komponen terbesar membengkaknya defisit perdagangan. Terlebih, nilai ekspor selama ini disebut masih rendah dibandingkan nilai impor. Pembelian migas yang terus melambung volumenya membuat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bergerak cepat. Program penggunaan Biodiesel 20 persen B-20 pada bahan bakar minyak (BBM) digencarkan. Harapannya cara ini bisa menjadi tam-balan bagi pemerintah untuk menahan laju impor migas, terlepas dari kebutuhan BBM yang tidak mungkin berkurang tiap waktunya. Pemerintah pun kemudian pada Agustus kemarin memutuskan untuk membuat perluasan penggunaan biodiesel. B-20 sendiri adalah bahan bakar yang berkomposisi solar dan kandungan 20 persen/nffi/ acid methyl ester (FAME). FAME adalah senyawa turunan dari lemak nabati, seperti minyak sawit. Cara ini pun dianggap lebih menguntungkan karena produksi kelapa sawit di dalam negeri sangat melimpah. Harga yang juga semakin terkoreksi akibat pelarangan ekspor membuat produksi kelapa sawit tak terserap dengan baik dan harga yang semakin anjlok.

Faktor-faktor inilah yang membuat pemerintah menilai, penggunaan FAME bisa dijadikan subsidi BBM jenis solar yang selama ini mayoritas digunakan sektor industri. Apabila kebijakan ini dimasifkan. pemerintah optimistis mampu menekan neraca impor solar dan membangun bisnis FAME dengan serapan yang lebih baik karena kewajiban penggunaan di dalam negeri. BPS mencatat ekspor minyak kelapa sawit Januari hingga Agustus 2018 hanya 19,5 juta ton, turun 5,7 persen dari periode yang sama tahun lalu sebesar 20,7 juta ton. Padahal, produksi minyak sawit pada semester pertama 2018 telah mencapai 22,32 juta ton. Angka ini menunjukkan peningkatan 23 persen dibandingkan produksi tahun lalu pada periode yang sama sebesar 18,15 juta ton. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, tujuan mandatori B-20, yaitu mengurangi impor BBM. Sejak Indonesia menjadi net importir minyak pada 2004 lalu, angka impor BBM terus naik. Sekarang kebutuhan BBM dalam negeri mencapai 1.5 juta barel perhari (bph). Sayangnya, kilang Pertamina hanya mampu memproduksi BBM sebanyak 800 ribu bph, separuh dari kebutuhan BBM harus diimpor dari luar negeri setiap hari. Sehingga kondisi itu menguras devisa dan membebani rupiah. Target memasok 2,9 juta kiloliter FAME ke Pertamina hingga akhir tahun diyakini bisa menghemat uang negara mencapai 5,65 miliar dolar AS per tahun atau sekitar 21 juta dolar .AS per hari.

“Pemerintah memutuskan untuk melakukan perluasaan penggunaan biodiesel. Dengan keluarnya aturan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2018 tentang Mandatori Biodiesel untuk Sektor Public Service Obligation (PSO) dan non-PSO, seluruh sektor bisa memanfaatkan biodiesel,” ujar Darmin. Berdasarkan titah dari Presiden Joko Widodo (Jokowi), Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan kemudian mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 41 Tahun 2018. Aturan ini mengenai penyediaan dan pemanfaatan bahan bakar nabati jenis Biodiesel dalam rangka pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Dalam aturan itu diatur detail mengenai tujuan penyediaan dan pemanfaatan biodiesel, pengadaan biodiesel, penetapan badan usaha, alokasi biodiesel, hingga sanksi kepada badan usaha yang tidak mematuhi aturan tersebut. Selain itu, ada juga Kepmen 1936 K/10/ MEM/2018 tentang Pengadaan BBN Jenis Biodiesel untuk Pencampuran BBM Periode September-Desember 2018. Ketiga aturan tersebut menjadi payung hukum turunan penggunaan B-20. “Untuk para pemasok FAME yang temyata tidak memenuhi pasokan kepada Pertamina, akan dikenakan denda Rp 6.000 per liter. Sedangkan untuk Pertamina, jika tidak bisa memenuhi permintaan pasar, juga akan dikenakan denda Rp 6.000 per liter. Denda ini juga berlaku bagi industri yang tidak mau memakai biodiesel,” ujar Jonan.

Hanya, upaya untuk memaksimalkan produk ini dalam menahan laju impor migas belum signifikan. Berbagai kendala menghantui tekad pemerintah memasifkan langkah ini. Misalnya, perluasaan penggunaan B-20 masih belum berlaku wajib bagi tiga sektor, yakni PLN, Freeport, dan alutsista TNI-Polri. Tiga sektor ini mendapatkan relaksasi dari penggunaan B-20 disebabkan masalah teknis. Direktur Logistik, Supply Chain, dan Infrastruktur Pertamina, Ghandi Sriwidodo, menjelaskan, sejak 1 September hingga 25 September saja pasokan FAME ke Pertamina baru sebesar 62 persen. Padahal, targetnya suplai FAME ke Pertamina pada September ini sebesar 359.734 kiloliter. Ghandi menjelaskan, suplai yang ada dari 1 sampai 25 September terbagi atas dua tahap. Tahap pertama 1 hingga 17 September sebesar 135-178 kiloliter. Sedangkan pada 18-25 September pasokan FAME sebesar 85.429 kiloliter. Dia menyebut, terminal bahan bakar minyak (TBBM) belum semua mendapatkan pasokan, seperti TBBM Tanjung Uban, Bau Bau, Tanjung Wangi, Kupang, Makassar, Bitung, STS, dan Kotabaru. “Memang kendalanya kalau kami dapat info itu persoalan teknis, terutama persoalan transportasi. Ada beberapa juga masalah cuaca.” ujar Ghandi. Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) membenarkan kendala tersebut. Namun, mereka tetap mengupayakan pemenuhan B-20 sesuai keinginan Pertamina. Karakteristik titik TBBM di berbagai daerah yang berbeda menjadi tantangan tersendiri yang harus diantisipasi. Kami menganggap ini (pemenuhan pasokan campuram biodisel B-20) adalah tantangan yang harus kita upayakan agar Biodiesel B-20 tersedia di semua titik segera,” kata Ketua Harian Aprobi Paulus Tjakrawan. Dia memastikan beberapa tempat di Indonesia bagian timur sedang diupayakan pemasokan FAME-nya. Walaupun, kemungkinan besar volumenya tidak besar. “Seharusnya jika PSO dan non-PSO dimulai bersama Januari 2018, pada akhir tahun bisa sekitar enam juta kiloliter. Namun, untuk non-PSO baru dimulai September ini, perkiraan akhir tahun totalnya sekitar 3,8 sampai 4 juta kiloliter,” kata Paulus.

The Jakarta Post | Senin, 29 Oktober 2018

Govt faces difficulties in supplying materials for B20

Touted as one of the governments major efforts to reduce fuel imports, which contribute to pressure on the rupiah, the mandatory 20 percent Biodiesel (B20) mix policy is facing logistics issues that are disrupting the supply of materials to processing facilities. The government has decided to cut distribution channels for Biodiesel as suppliers of fatty acid methyl esters (FAME) – the material for B20 – are facing difficulties in distributing their items to 86 Biodiesel processing facilities owned by state energy holding firm Pertamina. The government is mulling over the idea of reducing the facilities to only 10 by Jan. 1,2019, four months after it required nearly all sectors in the economy to utilize B20. “With this plan, hard-to-reach places such as Wayame fuel terminal [in Ambon, Maluku] will only receive the end-product of B20, while the refining process takes place in one of the 10 drop-off points of FAME, like the nearest one in Balikpapan [East Kalimantan],” said Bida Mulyana, renewable energy director general at the Energy and Mineral Resources Ministry, in Jakarta on Friday. The 10 drop-off points, all of which are owned by Pertamina, comprise six refinery units (RTJs) and four fuel terminals (TBBMs). The selected refinery units are RU Dumai in Riau, RU Plaju in South Sumatra, RU Cilacap in Central Java, RU Balikpapan in East Kalimantan, RU Balongan in West Java and RU Kasim in Papua.

Meanwhile, the selected TBBMs are TBBM Pulau Laut in South Kalimantan, TBBM Tuban in East Java, TBBM Sambas in West Kalimantan and TBBM Medan in North Sumatra. Previously, Rida said all 19-se-lected FAME producers must be distributed to 86 TBBMs across the country, although the majority of manufacturers were located in Sumatra. Less than a month after the B20 expansion policy started, Pertamina lamented the lack of FAME supply to their TBBMs, especially in the eastern part of the country, such as in East Nusa Tenggara, Maluku, Papua and Sulawesi. The ministrys solution to deducing drop points of FAME supply is in accordance with a previous suggestion from Pertamina logistics, supply chain and infrastructure director Gandhi Sri-wododo. Pertamina, however, in turn was expecting incentives in distribution and maintenance costs for its facilities. “Biodiesel producers can provide supplies to our selected fuel terminals only, and then we will deliver the supplies ourselves to the rest of terminals,” he said recently. “In detail, we will process the FAME in our main fuel terminals and we will supply the rest of regions in the form of ready-to-sell biosolar.” As a result of the distribution problem, the realization of FAME supply from Sept. 1 to 25, which should have stood at 359,734 kiloliters, had only reached 62 percent or 224,607 kl, data from Pertamina shows. Meanwhile, as of October, the realization of FAME volume for the B20 policy had reached 2.42 million kl, 61.7 percent from the full-year target at 3.92 million kl, according to the ministrys presentation on Friday.

Responding to the plan to reduce the FAME drop-off points, Indonesian Biofuel Producers Association (Aprobi) chairperson Paulus Tjakrawan believed the plan was on the right track to perfecting the B20 policy. “If there is a change in supply points, we expect that it will smoothen the distribution,” he said. “The fewer drop points, the better the implementation. But, technical problems and mechanism should be addressed.” However, problems remain in several oil storage tanks in the 10 facilities as they are still unprepared to process FAME owing to mismatch in specifications. As a solution, the government plans to build floating storage units for biodiesel. Rida said the government might have to conduct an Environmental Impact Analysis (Amdal) for upcoming floating storage units, which will accommodate the supply of FAME. Funding issues to realize the floating storage plan were also being discussed as Rida said the government had yet to determine where the funds would derive from. He ensured that Pertamina would not be burdened by the cost issues. “Surely, it will be the obligation of FAME producers, […] but we are still discussing who will pay and whether it [floating storage units] should be bought or just rented,” he said.

Republika | Senin, 29 Oktober 2018

Ongkos Lebih Perawatan Mesin

Penggunaan B-20 hingga saat ini memang masih memiliki banyak tantangan. Selam masalah pasokan, kendala yang perlu dihadapi oleh para pengguna Biodiesel adalah ongkos lebih untuk melakukan perawatan mesin yang menggunakan B-20. Deputi Bidang Usaha Pertambangan. Industri Strategis, dan Media Kementerian BUMN. Fajar Harry Sampuno. tak menampik penggunaan Biodiesel di beberapa sektor memang berpotensi akan menambah ongkos perawatan. Sebab, kata Fajar, ketika sebuah mesin menggunakan campuran biodiesel, akan lebih banyak residu dari sisa pembakaran. Hal ini menuntut konsumen Biodiesel untuk bisa rutin melakukan perawatan. Pada sektor listrik, misalnya, turbin yang menggunakan Biodiesel perlu perawatan secara rutin. Jika sebuah pembangkit diesel memerlukan perawatan enam bulan sekali, dengan menggunakan Biodiesel ini perusahaan perlu melakukan perawatan paling tidak tiga bulan sekali. “Ada beberapa dampak yang timbul dari biofuet, periode pemeliharaan pembangkil jadi lebih cepat, yang tadinya enam bulan menjadi tiga bulan. Kemudian penggunaan bahan bakar lebih tinggi HSD sebesar 3 persen,” ujar Fajar.

Sementara untuk operasional kereta api. KAI perlu menambah filter untuk menyaring residu dari biodiesel. Selain itu. komponen penyejuk alat dari kereta akan lebih cepat aus. Direktur Logistik, Supply Chain dan Infrastruktur Pertamina, Ghandi Sriwidodo. setuju dengan persoalan ini. Dia mengatakan, tambahan biaya operasional yang perlu disiapkan pemerintah terkait perawatan tempat blending (pencampuran). Biaya perbaikan blending FAME juga tinggi. Posisi kami sebagai BUMN, kami kan mendukung kebijakan pemerintah. Kalau rugi atau tidak, kami belum hitung. Namun, kalau pemerintah punya kebijakan untuk mengurangi impor untuk menjaga devisa, ya kami jalankan,” ujar Ghandi. Namun, Ghandi belum bisa menjelaskan berapa tambahan biaya yang harus ditanggung oleh Pertamina. Dia menyebut proyek ini dilakukan saja terlebih dahulu, sembari Pertamina menghitung berapa tambahan biaya yang diperlukan. Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptnndo) Kyatmaja Lookman mengatakan, penggunaan B-20 memang membuat penguasaha lebih boros. “Pertama, tambah boros, kedua, perawatan butuh lebih sering,” ujar Kytamaja.

Performa bahan bakar ini juga tidak lebih baik dari solar. Jika melihat cetane numberlCN) atau angka setana lodiesel B-20 memang lebih baik dari solar, tapi nilai kalornya tidak lebih baik dari solar. Dengan begitu, tenaga akhir yang dihasilkan kendaraan dengan B-20 jauh lebih rendah. Bahkan, ada truk yang mogok di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Timur, setelah menggunakan biodiesel. Berbeda pandangan, Ketua Tim Teknis Kajian dan Uji Jalan Penggunaan B-20 Kementerian ESDM Dadan Kusdiana menjelaskan, penggunaan Biodiesel merupakan salah satu solusi untuk para pengguna kendaraan dan alat berat. Sebab penggunaan B-20 justru bisa memperbaiki kualitas pembakaran. Dadan mengatakan, dengan kualitas pembakaran yang lebih baik, daya jalan mesin dalam beroperasi juga lebih baik. Di satu sisi, nilai kalorinya yang lebih rendah membuat emisi buang yang dihasilkan kendaraan jauh lebih ramah lingkungan. Penggunaan Biodiesel dapat memperbaiki kualitas pembakaran sehingga nilai kalorinya lebih rendah.” ujar Dadan. Meski demikian. Dadan tak menampik dari hasil uji coba jalan yang dilakukan Kementerian ESDM memang terjadi kenaikan konsumsi bahan bakar ketika kendaraan memakai B-20 dibandingkan kendaraan memakai solar biasa. Namun, kenaikan konsumsinya hanya berkisar 1 hingga 2 persen.

Cnnidnonesia | Minggu, 28 Oktober 2018

ESDM Pangkas Titik Pengiriman Minyak Sawit untuk B20

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengurangi titik penyaluran minyak sawit atau Fatty Acid Methyl Ester (FAME) sebagai campuran Solar untuk B20. Awalnya pemerintah menyiapkan 86 Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM). Dengan pengurangan ini, TBBM dikurangi menjadi 10 titik saja. Pengurangan titik distribusi tersebut mulai diberlakukan paling lambat 1 januari untuk 2019. “Pertamina hanya menyediakan 10 titik yang didatangi oleh FAME,” ujar Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Rida Mulyana di kantornya, Jumat (26/10). Rida menjelaskan pengurangan titik pengiriman paling banyak untuk wilayah Indonesia Timur. Alasannya, permintaan FAME di wilayah Indonesia timur dari sisi volume cenderung kecil. Di sisi lain, proses pengiriman FAME yang mayoritas diproduksi di wilayah Sumatra sangat berisiko lantaran melewati jalur laut dengan ombak besar. Rida mengatakan penyaluran FAME juga terkendala dari sisi logistik, seperti; kapal, tanki penyimpanan, kesiapan dermaga dan fasilitas pencampuran FAME dengan Solar untuk menghasilkan B20 (blending facility). Rida memaparkan kapal pengangkut FAME harus memiliki spesifikasi khusus, sehingga jumlahnya terbatas. Kendala lain, tidak semua TBBM memiliki fasilitas pencampuran FAME dengan solar. “Tiga hal ini, kapal, kesiapan dermaga dan blending facility, serta tanki penyimpanan masih menghambat lancarnya program B20. Kami sepakat di bawah Pak Darmin (Menko Perekonomian), pola ini lebih banyak efektif,” ucap Rida.

Realisasi Penyaluran

Kementerian ESDM mencatat realisasi penyaluran FAME untuk bahan baku B20 mencapai 2,42 juta kiloliter (KL) per 24 Oktober 2018. Itu artinya, penyaluran FAME mencapai 60 persen dari target tahun ini 3,92 juta KL mencakup sektor kegiatan penugasan pemerintah (PSO) dan non PSO. “Kami mengakui program B20 belum optimum, tetapi kita juga bisa klaim pelaksaannya lebih baik dari September sampai sekarang,” ujar Rida. Perluasan cakupan penggunaan B20 dari hanya kegiatan PSO menjadi PSO dan non PSO berlaku sejak 1 September 2018. Mandatori B20 ini tertuang di dalam Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2018 soal Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Melalui aturan ini, pencampuran biodiesel terhadap Solar yang digunakan untuk kegiatan nonsubsidi juga berhak mendapatkan subsidi dari pemerintah.

https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20181027142441-85-341902/esdm-pangkas-titik-pengiriman-minyak-sawit-untuk-b20

Bisnis Indonesia | Sabtu, 27 Oktober 2018

Jumlah Titik Distribusi FAME Dipangkas

Pemerintah akhirnya menyederhanakan titik tujuan penyaluran bahan baku B20, yakni FAME, dari badan usaha bahan bakar nabati kepada PT Pertamina menjadi 10 titik dari 86 titik. Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Rida Mulyana mengatakan, langkah tersebut merupakan upaya untuk menyederhanakan rantai pasok penyaluran FAME agar implementasi B20 dapat berjalan optimal. “Kesepakatan terakhir kemarin, Pertamina akan kurangi jumlah tujuan penyaluran FAME dari 86 titik jadi hanya 10 titik,” ujar Rida di Kantor Ditjen EBTKE, Jakarta, Jumat (26/10). Rencananya 10 titik yang akan menjadi pusat penyaluran FAME terdiri atas enam kilang, yakni RU 11 Dumai, RU III Plaju, RU IV Cilacap, RU V Balikpapan, RU VII Kasim, dan empat terminal bahan bakar minyak (TBBM), yakni TBBM Pulau Laut, TBBM Tuban, TBBM Sambas, dan TBBM Medan. Nantinya, Biodiesel yang sudah dicampur di 10 titik tersebut akan didistribusikan oleh Pertamina ke SPBU-SPBU miliknya.

Dengan demikian, BU BBN tak perlu lagi memasok ke 86 fasilitas blending Pertamina yang tersebar di seluruh Indonesia. “Produsen FAME kebanyakan di Sumatra harus pasok ke seluruh nusantara, apalagi ke wilayah Timur, kebutuhannya kecil tapi tantangan alamnya besar, wara-wirinya jauh. Lebih efisien dan efektif keputusan rekonfigurasi ulang,” katanya. Sedangkan penyaluran FAME ke badan usaha BBM lainnya, imbuhnya, tak mengalami kendala lantaran titik penyaluran tak sebanyak Pertamina. Dia mengakui implementasi perluasan B20 belum optimal, tetapi dia mengklaim penyaluran FAME kepada badan usaha BBM saat ini mulai membaik. Salah satu penyebab implementasi belum optimal adalah kendala dalam pengangkutan logistik. Kendala pengangkutan logistik tak hanya dari sisi tersebarnya titik penyaluran, tetapi pasokan seringkali mengalami keterlambatan lantaran harus mengantre di pelabuhan. Pemerintah sedang mencari solusi agar angkutan FAME bisa diprioritaskan, seperti halnya angkutan sembako dan BBM. Di sisi lain, tangki penyimpanan FAME di beberapa titik fasilitas blending Pertamina belum siap. Sehingga perlu disediakan floating storage (fasilitas penyimpanan terapung) FAME yang rencananya akan disediakan oleh BU BBN.

Rida mengatakan, ketiga hal yang ditengarai masih menghambat lancarnya implementasi B20 akan direkonfigurasi dan efektif berjalan paling lambat 1 Januari 2019. Sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi Produsen, Biofuel Indonesia (Aprobi) M.P. Tumanggor mengungkapkan, penyaluran FAME seringkali mengalami keterlambatan lantaran harus mengantre di pelabuhan. Pihaknya menginginkan agar hal ini bisa dicarikan solusinya. “Jangan jadi kapal urutan ketiga dia, harus sama lah perlakukan dengan BBM. Kalau macet 3 hari, sampai terjadi salurkan BO kan repot,” katanya. Sementara itu, selama periode Januari-September 2018, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat realisasi serapan bahan bakar nabati jenis Biodiesel (FAME) pada B20 mencapai 2,06 juta kilo liter. Adapun serapan sampai 24 Oktober 2018, penyerapan mencapai 2,42 juta kilo liter. Realisasi tersebut baru mencapai sekitar 62% dari target sampai akhir tahun, yakni 3,9 juta kiloliter. Rida sempat menyebutkan terdapat potensi sanksi berupa denda ke sejumlah badan usaha karena belum mengimplementasikan B20. Potensi denda itu senilai Rp270 miliar, dari beberapa Badan Usaha Bahan Bakar Minyak dan Bahan Bakar Nabati. Namun hal tersebut saat ini masih diverifikasi lebih lanjut.

Kompas | Sabtu, 27 Oktober 2018

Penyaluran Terkendala

Pendistribusian Biodiesel di sejumlah wilayah di Indonesia terkendala ketersediaan kapal angkut Dari 86 titik serah Biodiesel yang semula ditentukan kini dipangkas menjadi 10 titik saja. Sampai triwulan III-2O18, penyaluran Biodiesel baru 2,1 juta kiloliter dari target tahun ini yang sebanyak 3,92 juta kiloliter. Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi pada Kementerian Ener-gidan Sumber Daya Mineral (ESDM) Rida Mulyana mengakui bahwa ada kendala penyerapan Biodiesel yang disalurkan ke seluruh wilayah di Indonesia Namun, dirinya tetap optimistis serapan Biodiesel bisa mencapai target tahun ini. Salah satu kendala terletak pada persoalan pengangkutan dengan kapal. “Selain ketersediaan kapal, ada pula masalah infrastruktur pelabuhan atau dermaga Akibatnya, penyaluran tersendat Lintas kementerian sedang berusaha menuntaskannya,” kata Rida, Jumat (26/10/2018), di Jakarta Contoh masalah yang dihadapi antara lain kapasitas kapal tak sesuai volume Biodiesel yang harus diangkut Akibatnya, kapal mesti mengangkut lebih dari sekali. Proses ini memakan waktu. Selain itu, ada juga beberapa dermaga yang belum layak disandari kapal angkut Dari hasil kajian sementara, lokasi serah Biodiesel dari produsen yang semula 86 titik dipangkas jadi 10 titik, enam di antaranya adalah kilang di Riau, Palembang, Cilacap, Balikpapan, Tuban, Balongan, dan Kasim (Papua). Empat titik lain adalah terminal bahan bakar minyak (TB-BM) di Pulau Laut (Kalimantan Selatan), Tuban, Medan, dan Sambas (Kalimantan Barat).

Hemat devisa

Pemerintah mempercepat program kewajiban pencampuran Biodiesel ke dalam solar yang merambah ke seluruh sektor, yakni pelayanan publik (PSO) dan non-PSO, per 1 September 2018. Program yang dikenal dengan mandatori B-20 tersebut adalah mencampur Biodiesel ke dalam solar murni dengan komposisi akhir dalam setiap liter solar mengandung 20 persen biodiesel. Program ini juga bertujuan mengurangi defisit perdagangan sektor minyak dan gas bumi. “Dengan target serapan Biodiesel 3,9 juta kiloliter tahun ini, devisa yang dapat dihemat 2,1 miliar dollar AS,” kata Rida. Pengajar pada Fakultas Teknologi Kebumian dan Energi Universitas Trisakti, Jakarta, Pri Agung Rakhmanto, mengatakan, target yang lebih realistis dalam hal serapan Biodiesel sebaiknya ditetapkan. Perlu ada regulasi yang mengatur berapa volume Biodiesel yang mampu dipasok produsen demi terwujudnya kepastian pasokan. Regulasi itu penting di saat harga minyak kelapa sawit (CPO) melambung tinggi. “Seandainya harga CPO lebih menguntungkan untuk diekspor, hal itu menjadi semacam insentif bagi produsen untuk lebih memilih ekspor ketimbang memasok ke dalam negeri,” ujar Pri Agung. Soal upaya mengurangi defisit perdagangan migas, program B-20 sudah sesuai jalur. Namun, defisit migas adalah problem kompleks yang perlu solusi hulu hilir. Pemerintah seharusnya punya peta jalan karena Indonesia berstatus negara nett importir minyak sejak 2004.

Investor Daily Indonesia | Sabtu, 27 Oktober 2018

Titik Penyaluran B20 Dipangkas

JAKARTA-Pemerintah mencatat realisasi serapan unsur nabati {fatty acid methyl eter/ FAME) untuk Program Biodiesel 20% (B20) hingga September lalu baru mencapai 2,06 juta kiloliter (KL) atau sekitar 52,55%. Guna mengoptimalkan Program B20, pemerintah memangkas titik tujuan pasok FAME menjadi 10 titik saja. Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Rida Mulyana mengatakan, pada tahun ini, serapan FAME untuk Program B20 ditargetkan bisa mencapai 3,92 juta KL. Namun, sampai akhir September lalu, realisasi Program B20 ini baru mencapai 2,06 juta KL atau 52,55% dari target. Diakuinya, Program B20 memang belum berjalan optimal lantaran ada kendala di masalah pengiriman FAME. Untuk itu, pemerintah akan mengubah jumlah tujuan pasok FAME dari badan usaha bahan bakar nabati (BBN) ke PT Pertamina (Persero). “Kesepakatan dengan Pertamina, akan mengurangi jumlah tujuan dari 86 titik menjadi hanya 10 titik,” kata dia dalam jumpa pers di Jakarta, Jumat (26/10). Perubahan titik tujuan hanya untuk Pertamina lantaran pasokan FAME ke badan usaha bahan bakar minyak (BBM) lain tidak ada masalah.

Rida menjelaskan, selama ini pasokan FAME sebagai campuran solar masih tersendat lantaran adanya keterbatasan jumlah kapal. Meski secara jumlah memadai, nyatanya kapal yang memiliki spesifikasi dan sertifikasi dapat menampung FAME tidak terlalu banyak. Tak hanya itu, ketika ada kapal yang sesuai, kapasitasnya terlalu besar dibandingkan dengan volume FAME yang harus diangkut. Dengan mengurangi titik tujuan, lanjutnya, maka produsen FAME tidak perlu kesulitan mencari kapal. Pasalnya, terminal BBM yang awalnya menerima FAME dari badan usaha BBN, nantinya akan menerima Biodiesel yang dikirim oleh Pertamina sendiri. Pencampuran FAME dengan solar dilakukan di titik terdekat dari terminal BBM yang menjadi tujuan.

“Jadi kami rekonfigurasi ulang antara supply dan demand menjadi lebih efisien, disesuakan dengan ketersediaan kapal, kesiapan dermaga, kesiapan blending facility, dan tangki penyimpanan. Karena ini lah yang sedikit banyak menghambat B20,” jelas Rida. Sebanyak enam dari 10 titik yang menjadi tujuan pasokan FAME ini, kata Rida, adalah kilang milik Pertamina, yakni Kilang Dumai, Plaju, Cilacap, Balikpapan, Balongan, dan Kasim. Empat titik lainnya yaitu Terminal BBM Pulau Laut, Tuban, Sambas, dan Medan. Dari 10 titik ini, sekitar 2-3 titik nantinya juga akan ditambahkan tempat penyimpanan terapung (floating storage) untuk FAME. Fasilitas ini akan didanai oleh badan usaha BBN. “Floating storage diman faatkan beberapa suplier. Jadi kualitas FAME wajib diperhatikan. Pengecekan dilakukan di pelabuhan keberangkatan, sebelum unloading, dan sebelum di- blending Pertamina,” tuturnya. Dengan strategi tersebut, lanjut Rida, pemerintah berharap Program B20 akan berjalan lebih efektif. Sehingga, serapan FAME akan semakin optimal. “Paling lambat 1 Januari sudah seperti itu. Jadi Pertamina hanya sediakan 10 titik saja,” kata Rida. Sampai 22 Oktober kemarin, serapan FAME telah naik menjadi 2,42 juta KL.

Verifikasi Sanksi

Sementara itu, lantaran distribusi FAME sejak perluasan mandated B20 masih terhambat, Rida mengakui akan ada badan usaha yang dikenai sanksi. Namun, pihaknya kini masih melakukan verifikasi terkait apa dan siapa yang menjadi penyebab terhambatnya Program B20. Pihaknya telah memfinalisasi petunjuk teknis (juknis) untuk penentuan sanksi ini berikutnya tim yang memeriksa. “Kalau sudah ada, didukung bukti-bukti, sudah di-sounding ke Pertamina dan badan usaha BBN kalau ada yang kena sanksi. Ini agar mereka tetap disiplin sehingga B20 lancar,” ujarnya. Total potensi denda ini mencapai Rp 270 miliar. Ketentuan mengenai sanksi ini diatur dalam Peraturan Menteri ESDM No 41 Tahun 2018. Pasal 18 beleid ini menyebutkan, jika badan usaha tidak memenuhi ketentuan mandated, maka akan dikenai sanksi administratif berupa denda atau pencabutan izin usaha. Denda ditetapkan sebesar Rp 6.000 per liter volume Biodiesel yang wajib dicampur dengan volume BBM pada bulan berjalan. Namun, badan usaha BBM tidak dikenai sanksi jika hal tersebut dikarenakan ada keterlambatan, keterbatasan, dan/ atau ketiadaan pasokan Biodiesel dari badan usaha BBN. Selain itu, badan usaha juga tidak akan didenda jika ada ketidaksesuaian pasokan Biodiesel dengan kualitas yang disepakati dalam kontrak.

Masih mengacu beleid yang sama, realisasi pencampuran Biodiesel ini dihitung berdasarkan volume penyaluran solar di depot atau terminal BBM milik badan usaha BBM dikali dengan selisih antara persetase Biodiesel minimal penahapan dengan persentase Biodiesel hasil temuan. Bagi badan usaha BBN yang diberi sanksi, diperbolehkan mengajukan keberatan tertulis paling lambat 15 haru kerja sejak diterimanya pemberitahuan. Melalui perluasan mandatori B20, pemerintah menargetkan dapat memangkas penggunaan devisa. Sehingga, nilai tukar Rupiah dapat menguat. Dari program ini, penghematan devisa yang diincar mencapai Rp 30,6 triliun dengan asumsi MOPS US$ 85 per barel dan kurs Rp 14.600.

Suara Pembaruan | Sabtu, 27 Oktober 2018

Realisasi Program B20 Baru Capai 52,55%

Pemerintah mencatat realisasi serapan unsur nabati (fatty acid methyl eter/FAME) untuk Program Biodiesel 20% (B20) hingga September lalu baru mencapai 2,06 juta kiloliter (KL) atau sekitar 52,55%. Guna mengoptimalkan Program B20, pemerintah memangkas titik tujuan pasok FAME menjadi 10 titik saja. Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RidaMulyana mengatakan, pada tahun ini, serapan FAME untuk Program B20 ditargetkan bisa mencapai 3,92 juta KL. Namun, sampai akhir September lalu, realisasi Program B20 ini baru mencapai 2,06 juta KL atau 52,55% dari target. Diakuinya, Program B20 memang belumberjalan optimal lantaran ada kendala di masalah pengiriman FAME. Untuk itu, pemerintah akan mengubah jumlah tujuan pasok FAME dari badan usaha bahan bakar nabati (BBN) ke PT Pertamina (Persero). “Kesepakatan dengan Pertamina, akan mengurangi jumlah tujuan dari 86 titik menjadi hanya 10 titik,” kata dia dalam jumpa pers di Jakarta, Jumat (26/10). Perubahan titik tujuan hanya untuk Pertamina lantaran pasokan FAME ke badan usaha bahan bakar minyak (BBM) lain tidak ada masalah. Rida menjelaskan, selama ini pasokan FAME sebagai campuran solar masih tersendat lantaran adanya keterbatasan jumlah kapal. Meski secara jumlah memadai, nyatanya kapal yang memiliki spesifikasi dan sertifikasi dapat menampung FAME tidak terlalu banyak. Tak hanya itu, ketika ada kapal yang sesuai, kapasitasnya terlalu besar dibandingkan dengan volume FAME yang harus diangkut. Dengan mengurangi titik tujuan, lanjutnya, maka produsen FAME tidak perlu kesulitan mencari kapal.

Republika | Sabtu, 27 Oktober 2018

Sistem Logistik Masih Jadi Tantangan Penyaluran Biodiesel

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Rida Mulyana mengatakan salah satu tantangan penyaluran B20 adalah sistem logistik. Ia mengatakan, persoalan sistem logistik ini masih akan terus dibenahi oleh pemerintah hingga penyaluran dan pasokan berjalan lancar. Persoalan sistem logistik yang dimaksud salah satunya adalah masa tunggu kapal dalam bongkar muat dan akses kapal yang diperlukan oleh para perusahaan produsen Fatty Acid Methyl Ester (FAME). Ia mengatakan, masa tunggu bongkar muat di pelabuhan tak jarang membutuhkan waktu sampai 14 hari. Masa tunggu bongkar muat kapal yang lama menjadi tantangan penyaluran FAME. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Rida Mulyana mengatakan salah satu tantangan penyaluran B20 adalah sistem logistik. Ia mengatakan, persoalan sistem logistik ini masih akan terus dibenahi oleh pemerintah hingga penyaluran dan pasokan berjalan lancar. Persoalan sistem logistik yang dimaksud salah satunya adalah masa tunggu kapal dalam bongkar muat dan akses kapal yang diperlukan oleh para perusahaan produsen Fatty Acid Methyl Ester (FAME). Ia mengatakan, masa tunggu bongkar muat di pelabuhan tak jarang membutuhkan waktu sampai 14 hari.

“Ini yang buat jadi terlambat. Padahal mereka sudah kirim, dan Pertamina mempertanyakan pasokan. Jadi memang kita sulit untuk menjatuhkan sanksi siapa yang salah,” ujar Rida di Kantornya, Jumat (26/10). Belum lagi, kata Rida, mayoritas para perusahaan FAME berada di Sumatera. Sedangkan, penyaluran bisa sampai ke seluruh Indonesia, bergantung letak kilang blending yang dimiliki Pertamina. Jarak dan lama tunggu pelabuhan menjadi persoalan selama ini. “Produsen biodiesel kebanyakan di Sumatera, harus sebar ke seluruh nusantara. Untuk Pertamina saja yang tadinya 86 titik dikurangi jadi 10 titik,” ujar Rida. Selain itu, sistem logistik juga erat kaitannya dengan kondisi cuaca, kata Rida. Untuk menyalurkan ke TBBM Pertamina yang ada di wilayah kecil, membutuhkan kapal-kapal kecil. Tantangan ombak dan cuaca laut menjadi persoalan tersendiri. “Tiga hal ini masih hambat lancarnya program B20, kami sepakat pola ini lebih banyak efektif dan ini paling lambat 1 januari untuk 2019 itu harus sudah di bawah konfigurasi ini. Pertamina hanya menyediakan 10 titik yang didatangi oleh FAME,” ujar Rida. Hingga 22 Oktober 2018, realisasi serapan B20 sudah mencapai 2,42 juta kiloliter. Padahal, target yang dipasang pemerintah pada tahun ini mencapai 3,92 juta kiloliter. “Kami akui, program B20 belum optimum tapi bisa klaim bahwa pelaksanaan better. Halnya betul ada di logistik salah satunya. Karena dari sisi produksi sudah ada cukup, penerimaan relatively siap,” ujar Rida.

https://republika.co.id/berita/ekonomi/migas/18/10/26/ph7jh5370-sistem-logistik-masih-jadi-tantangan-penyaluran-biodiesel

Investor | Jum’at, 26 Oktober 2018

Aprobi: Logistik Biodiesel Sempat Kocar-kacir

Sementara itu, Ketua bidang Pemasaran dan Promosi Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) Togar Sitanggang mengatakan, serapan CPO untuk program B20 pada Oktober 2018 bisa mencapai 450 ribu ton atau hanya meningkat tipis dari September 2018 yang sebanyak 400 ribu ton. “Untuk Oktober ini, kemungkinan bisa dapat 450 ribu ton, karena memang sudah mulai ada perbaikan logistik biodiesel. Setelah sempat pada September kocar-kacir, sebagian sudah mulai tertangani,” kata Togar. Togar sebelumnya mengungkapkan, terjadi penumpukan CPO yang menyebabkan pembelian TBS petani tertunda. Hal itu karena perusahaan mengutamakan pengiriman biodiesel (FAME) daripada CPO. Banyak kapal/tongkang yang dialihkan untuk mengirimkan biodiesel. Akibatnya, pengiriman CPO agak terlambat. Kondisi itu menimbulkan kelebihan pasokan (oversupply) CPO di dalam negeri. Produksi CPO nasional memang masih dalam musim puncak. Pada September 2018, produksi CPO diprediksi tumbuh 5-8% dari Agustus 2018 yang tercatat 4,06 juta ton.

Pada saat bersamaan, lanjut Togar, ekspor minyak sawit nasional pada September 2018 hanya naik tipis. Mengacu data Gapki, volume ekspor minyak sawit Indonesia (CPO, PKO, dan turunannya), oleokimia, dan biodiesel mencapai 3,30 juta ton pada Agustus 2018 atau naik 2% dari Juli 2018 yang tercatat 3,22 juta ton. “Ada dua kondisi oversupply. Memang oversupply atau terkesan oversupply. Terkesan oversupply karena logistik terhambat akibat masalah kapal. Beberapa kapal yang seharusnya untuk mengirimkan CPO, dipaksakan untuk mengangkut biodiesel,” kata dia. Menurut Togar, kapal CPO yang dialihkan untuk biodiesel sebanyak 10 unit. Meski bukan jumlah yang banyak, hal itu berdampak signifikan karena dapat menimbulkan keterlambatan pengiriman, bahkan bisa hingga dua minggu. “Mungkin kapal yang dialihkan itu tidak banyak, tapi pengaruhnya cukup besar. Memang, masalah oversupply di bulan September kalau dibandingkan Agustus nggak kelihatan tinggi. Tapi, Oktober belum ketahuan,” kata Togar yang juga Wakil Ketua Umum III Gapki bidang Urusan Perdagangan dan Keberlanjutan.

http://id.beritasatu.com/home/aprobi-logistik-biodiesel-sempat-kocar-kacir/181962

Merdeka | Jum’at, 26 Oktober 2018

Hingga Oktober 2018, pencampuran B20 dan solar capai 2,53 juta kl

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Rida Mulyana mengatakan, realisasi penyerapan biodiesel sampai kuartal III-2018 sudah mencapai 2,53 persen dari target tahun ini sebesar 3,92 juta KL. “Sampai Oktober 2018 2,53 juta kl kurang lebih 60 persen,” kata Rida, di Kantor Ditjen EBTKE, Jumat (26/10). Rida mengakui, pelaksanaan pencampuran 20 persen biodiesel dengan solar (B20) belum optimal, sebab masih terkendala logistik. Sementara untuk pasokan biodiesel yang dicampur solar cukup memenuhi kebutuhan. “Kami mengakui B20 belum optimal, tapi lebih baik, karena dari logistik. Sementara sisi produksi mencukupi,” ujarnya. Rida mengungkapkan, penerapan program B20 berpotensi menghemat USD 2,10 miliar atau setara Rp 30,590 triliun, dengan penyerapan 3,9 juta kl. Penghematan tersebut tercipta dari penggantian porsi solar 20 persen dengan acuan harga minyak Singapura (Mean Of Platts Singapura/MOPS). “2019 mudah-mudahan ratai pasok disederhanakan mudah-mudahan mengejar 6,5 juta kl saya optimis. Pengematan USD 3,34 miliar atau Rp 49 triliun,” tandasnya.

https://www.merdeka.com/uang/hingga-oktober-2018-pencampuran-b20-dan-solar-capai-253-juta-kl.html

Metrotvnews | Jum’at, 26 Oktober 2018

Serapan Biodiesel Capai 2,42 Juta Kiloliter

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat realisasi penyerapan biodiesel untuk PSO maupun NonPSO hingga 22 Oktober 2018 mencapai 2,42 juta kiloliter (kl). Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Rida Mulyana mengatakan penyerapannya bertambah dari realisasi hingga September yang sebesar 2,06 juta kl. Dia bilang target tahun ini sebesar 3,92 juta kl. “Sudah lebih dari 60 persen,” kata Rida di Ditjen EBTKE, Cikini, Jakarta Pusat, Jumat, 26 Oktober 2018. Penyerapan untuk Oktober saja mencapai 360 ribu kl. Untuk mencapai target hingga akhir tahun maka masih ada sekitar 1,5 juta kl yang harus diserap. Direktur Bioenergi Andriah Feby Misna berharap agar target tersebut bisa dicapai meskipun memang masih cukup tinggi yang harus dikejar. Menurutnya berdasarkan rata-rata realisasi sebelumnya mencapai 90-95 persen dari target. “Mudah-mudahan ya soalnya gini, ketika kita melakukan pengadaan itu kan berdasarkan estimasi penggunaan. Sedangkan kita enggak bisa menduga kegunaan selama setahun jadi bisa naik bisa turun. Kita enggak bisa estimasikan secara pas,” jelas Feby. Lebih jauh untuk tahun depan target penyerapan biodiesel akan meningkat menjadi sebesar 6,24 juta kl.

http://ekonomi.metrotvnews.com/energi/1bVV8O2b-serapan-biodiesel-capai-2-42-juta-kiloliter

Liputan6 | Jum’at, 26 Oktober 2018

Penyerapan Biodiesel sampai Kuartal III 2018 Capai 2,53 Juta Kl

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat bahwa sampai Oktober 2018 sebanyak 2,53 juta kilo liter (kl) biodiesel dicampur dengan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar. Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Rida Mulyana mengatakan, ‎tahun ini Kementerian ESDM menargetkan penyerapan biodiesel sebesar 3,92 juta Kl. Sampai dengan kuartal III 2028, penyerapannya baru mencapai 2,53 juta Kl. “Sampai Oktober 2018 itu penyerapannya, 2,53 juta Kl, jadi kurang lebih 60 persen‎,” kata Rida, di Kantor Ditjen EBTKE, Jumat (26/10/2018). Pelaksanaan pencampuran 20 persen biodiesel dengan Solar (B20) belum optimal sebab masih terkendala logistik. Sementara untuk pasokan biodiesel yang dicampur Solar cukup memenuhi kebutuhan. “Kami mengakui B20 belum optimal tapi sudah lebih baik. Ini penyebabnya logistik. Sementara sisi produksi mencukupi,” ujarnya. Dengan penyerapan 3,9 juta Kl, negara berpotensi menghemat USD‎ 2,10 miliar atau setara Rp 30,590 triliun. Penghematan tersebut tercipta dari penggantian porsi Solar 20 persen dengan acuan harga minyak Singapura (Mean Of Platts Singapura/MOPS).

https://www.liputan6.com/bisnis/read/3677484/penyerapan-biodiesel-sampai-kuartal-iii-2018-capai-253-juta-kl

Detik | Jum’at, 26 Oktober 2018

Program Biodiesel 20% Belum Maksimal, Ini Sebabnya

Program biodiesel 20% atau B20 diakui belum maksimal dalam pelaksanaannya. Program ini dimulai pada 1 September 2018 lalu dengan harapan bisa menekan impor BBM dan meningkatkan konsumsi kelapa sawit sebagai campuran solar. “Jadi kami mengakui bahwa program B20 belum optimum seperti yang kita harapkan. Tapi kita bisa klaim pelaksanaan getting better,” kata Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Rida Mulyana di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (26/10/2018). Rida menyebutkan faktor logistik menjadi salah satu penghambat pelaksanaan B20 belum maksimal. Padahal, dari sisi produksi dan penyimpanan B20 sudah siap. “Logistik salah satunya kalau dari sisi produksi sudah cukup. Dari sisi penerimaan relatif siap ada blending facility, ada storage tapi ada beberapa membutuhkan bantuan mereka belum punya tangki dan belum punya fasilitas pencampurannya dan di antaranya menyangkut logistik berupa kapal,” tutur Rida. Pihaknya mengatakan, dalam mengangkut fatty acid methyl ester (FAME) tidak bisa menggunakan sembarang kapal. Dibutuhkan kapal dengan spesifikasi tertentu untuk mendistribusikan bahan baku B20 tersebut. “Kapalnya ada bersertifikat pula tapi trayeknya tidak membutuhkan kapal bervolume itu. Kapal ada 25.000 tapi yang kita butuhkan 5.000 kalau dipaksakan nggak efektif,” ujar Rida.

Kurangi Titik Pengiriman

Rida menambahkan rencananya titik pengiriman FAME juga akan dikurangi dari 86 menjadi 10. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir potensi masalah dalam penyaluran. “Kita akan mengurangi jumlah tujuan dari 86 menjadi hanya 10 titik,” tutur Rida. Sebanyak 10 titik penyaluran FAME tersebar di 6 kilang Pertamina dan 4 TBBM. Keenam kilang tersebut antara lain kilang Dumai, Plaju, Cilacap, Balikpapan, Balongan, dan Kasim. Sedangkan keempat TBBM tersebut antara lain di Pulau Laut, Tuban, Sambas, dan Medan. “Di 10 titik itu (blending) kemudian di 4 TBBM. Ada 2 di antara itu butuh floating storage,” kata Rida.

https://finance.detik.com/energi/d-4274919/program-biodiesel-20-belum-maksimal-ini-sebabnya