+62 2129380882 office@aprobi.co.id

Memperkuat Sinergi Sawit dan biodiesel Menuju B-30

Kompas | Kamis, 29 Agustus 2019

Memperkuat Sinergi Sawit dan biodiesel Menuju B-30

Apa persoalan utama yang dihadapi sektor Kelapa Sawit saat ini? Jawabnya adalah terus menurunnya harga Crude Palm Oil (CPO) yang selain berdampak pada industri sawit juga berdampak langsung pada harga Tandan Buah Segar (TBS) di tingkat petani. Akibatnya jelas, merosotnya kesejahteraan petani. Harga CPO merupakan sebuah titik ekuilibrium dah jumlah pasokan CPO dan permintaan CPO. Sederhananya, jika jumlah pasokan CPO berada pada titik yang melimpah, sementara permintaan CPO, baik domestik maupun ekspor cenderung stagnan, maka menurunnya harga CPO merupakan sebuah kepastian. Untuk memperbaiki harga, intervensi sederhana dan jangka pendek tentu adalah mengurangi pasokan atau meningkatkan permintaan. Kita tidak memiliki instrumen dalam mengurangi pasokan, karena tidak seperti minyak bumi yang bisa dikontrol dari periode lifting, kita tidak bisa menahan pohon sawit untuk menghasilkan buahnya. Produksi CPO mungkin akan sedikit berkurang, jika dilakukan peremajaan kebun sawit. Karena dalam proses peremajaan, paling tidak selama tiga tahun pohon sawit belum bisa menghasilkan TBS. Namun demikian setelah pohon sawit dapat menghasilkan TBS, akan terjadi peningkatan produktivitas yang justru akan mendorong peningkatan produksi CPO. Ini artinya bahwa, intervensi yang bisa kita lakukan melalui kebijakan adalah dengan meningkatkan permintaan CPO.

Pasar CPO dunia sedang menurun, karena selain hambatan kampanye hitam di Eropa, produk substitusi CPO juga melimpah. Oleh karena itu, upaya meningkatkan permintaan CPO melalui ekspor tidak mudah dilakukan saat ini. Satu dari sedikit pilihan yang ada yaitu mendorong permintaan CPO domestik melalui kebijakan yang dapat dikontrol oleh Pemerintah. Saya mencatat setidaknya ada dua kebijakan yang bisa segera mendorong permintaan CPO domestik, yaitu percepatan kebijakan mandatori biodiesel dari B 20 menuju B-30, serta peningkatan turn-over konsumsi minyak goreng melalui edukasi penggunaan minyak goreng secara sehat. Program Mandatori biodiesel merupakan sebuah kebijakan yang unik. Tidak banyak kebijakan seperti ini yang di satu sisi menguntungkan pemerintah, sementara di sisi lain juga menguntungkan sektor Kelapa Sawit secara bersamaan. Program ini mendukung kebijakan ketahanan energi nasional, melalui peningkatan penggunaan energi baru terbarukan, mengurangi emisi C02, dan menguran- gi ketergantungan impor bahan bakar fossil jenis solar, sehingga secara langsung menghemat devisa. Pada saat bersamaan program ini meningkatkan permintaan CPO domestik, sehingga dapat menjadi instrumen stabilisasi harga CPO.

Seperti diketahui, kebijakan biodiesel di Indonesia dilandasi oleh sejumlah peraturan dan keputusan. Awalnya adalah Peraturan Pemerintah (PP) No.1/2006 yang mengatur pengadaan dan penggunaan biodiesel. Untuk mendukung peraturan tersebut, pemerintah menerbitkan Keputusan Presiden (Kepres) No. 20/2006 tentang pembentukan tim pengembangan biodiesel nasional. Tim tersebut menyusun cetak biru, dan mengawasi pelaksanaan program pengembangan biodiesel nasional. Menurut cetak biru, pengembangan biodiesel bertujuan untuk: (1) mengurangi kemiskinan dan pengangguran, (2) mendorong kegiatan ekonomi melalui pengadaan bahan bakar nabati, dan (3) mengurangi konsumsi bahan bakar rossi/. Selanjutnya terbit Undang-Undang (UU) Energi No. 30/2007 untuk memperkuat peraturan yang memprioritaskan penggunaan energi terbarukan dan biodiesel.

Pada 2008, pemerintah membuat peta jalan mandatori percampuran biodiesel melalui Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) No. 32. Peraturan mandatori campuran ini telah direvisi beberapa kali. Terakhir, melalui Permen ESDM No.12 yang diterbitkan pada 15 Maret 2015. Permen ESDM ini meningkatkan campuran wajib biodiesel dari 10% menjadi 15% untuk keperluan transportasi dan industri, dan 25% untuk pembangkit tenaga listrik (rata-rata 20% atau B-20) per 2015, serta menargetkan mencapai 30% (B-30) mulai 1 Januari 2020 nanti. Sesungguhnya implementasi penuh B-20 sudah dimulai sejak tahun 2016, dan untuk pembangkit listrik Perusahaan Listrik Negara (PLN) sudah memulai B-30, akan tetapi kebijakan ini tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Pelaksanaan mandatori B-20 secara penuh baru dimulai sejak September 2018, setelah Presiden Joko Widodo turun tangan langsung.

Oleh karena itu, untuk memastikan kebijakan mandatori biodiesel berjalan dengan mulus, peran pemerintah sangat penting. Beberapa instrumen seperti penerapan denda Rp 6.000/liter jika produsen gagal memenuhi kewajiban pasokan, yang diharapkan mendorong pelaksanaan kebijakan ini, tampaknya belum sepenuhnya berjalan. Jika Indonesia mampu memenuhi mandatori B-30 pada 2020, dibarengi dengan rencana baru untuk mengonversi minyak sawit menjadi green fuel, yang pilot project nya sedang dijalankan pada tahun 2019 ini untuk menghasilkan green diesel, green gasoline, dan green fuel jet (avtur), cita-cita bauran energi 2025 diharapkan terpenuhi. Melalui program konversi sawit menjadi bahan bakar nabati ini, diharapkan pada 2025 struktur energi Indonesia akan terdiri atas 23% gas alam, 30% batubara, 25% bahan bakar fossil, dan 23% energi terbarukan, termasuk di dalamnya bahan bakar nabati dari sawit.

Kontribusi Skema Insentif biodiesel dari Dana Sawit

Dalam rapat terbatas percepatan mandatori biodiesel pada 20 Juli 2018, Presiden Joko Widodo meminta agar penerapan B-20 secara penuh, dan percepatan penerapan B-30. Presiden kembali menekankan untuk penyegeraan penerapan B-30 pada awal 2020 dalam rapat kabinet terbatas tanggal 12 Agustus 2019. Presiden bahkan menekankan secara langsung agar pada akhir 2020 kebijakan mandatori bisa melompat dari B-30 langsung menuju B-50. Hal ini menunjukkan tingginya perhatian Presiden terhadap kebijakan ini, karena besarnya manfaat dari kebijakan mandatori biodiesel ini bagi negara. Melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), sektor sawit menyediakan dana insentif untuk biodiesel (CPO Supporting Fund). Dana tersebut dihimpun sejak 2015 melalui pungutan ekspor CPO dan produk turunannya. Hingga akhir 2018, total dana pungutan ekspor CPO yang dikelola BPDPKS adalah sekitar Rp 43 triliun. Sayangnya sejak awal 2019, pungutan ekspor produk sawit ini untuk sementara dihentikan pemerintah sebagai respons atas menurunnya harga CPO dunia. Meskipun demikian, dana yang dikelola BPDPKS masih sangat cukup untuk mendukung kebijakan mandatori biodiesel B-30.

Berdasarkan pada Peraturan Presiden No. 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan Dana Perkebunan Kelapa Sawit, dan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2015 Tentang Penghimpunan Dana Perkebunan, alokasi penggunaan dana sawit ditujukan untuk pengembangan sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan, promosi, peremajaan perkebunan, serta pengadaan sarana dan prasarana perkebunan kelapa sawit. Penggunaan dana tersebut juga termasuk untuk kebutuhan pangan, hilirisasi industri perkebunan kelapa sawit, serta penyediaan dan pemanfaatan bahan bakar nabati jenis biodiesel. Komite Pengarah setiap tahunnya menetapkan prioritas penggunaan dana tersebut yang antara lain untuk mendukung kebijakan mandatori penggunaan bahan bakar biodiesel. Milestone penting kebijakan mandatori biodiesel ini adalah ketika pemerintah menerapkan skema insentif dengan dana BPDPKS pada pertengahan tahun 2015. Pasokan biodiesel nasional meningkat pesat dan sekaligus meringankan beban APBN karena sumber dana bukan berasal dari pemerintah. Sejak penerapan skema insentif melalui dana BPDPKS, realisasi program mandatori biodiesel terus meningkat dari 0,27 Juta KL pada tahun 2015 menjadi 3,53 Juta KL pada akhir tahun

2018. Sampai Juli 2019, penyaluran biodiesel telah mencapai 3,49 Juta KL atau 56 % dari target 2019 sebanyak 6,2 Juta KL. Sejak diberlakukannya skema insentif melalui dana BPDPKS, sampai akhir tahun 2018 tqtal biodiesel yang telah berhasil dipasok berkisar 9 juta KL (kilo liter) dengan nilai insentif sebesar Rp 27,12 Triliun. Untuk mendukung Program Mandatori biodiesel tahun 2019, BPDPKS telah mengalokasikan dana sebesar Rp 7,495 Triliun untuk tahun 2019. Sampai Juli 2019, total dana yang disalurkan baru mencapai Rp 476 Miliar, sehingga masih terdapat jumlah dana yang cukup besar untuk mendukung percepatan mandatori B-20 menjadi B-30 pada awal tahun 2020. Prioritas insentif untuk biodiesel setidaknya dilakukan karena dua alasan berikut: Pertama, mendukung kebijakan energi baru dan terbarukan, melalui bauran energi (B-20 dan B-30), akan mendorong terciptanya ketahanan energi nasional, dan kedua, insentif atas biodiesel sama maknanya dengan memperluas pangsa pasar CPO domestik, yang akan berdampak pada terciptanya stabilisasi harga CPO.

Sebagai gambaran, setiap satu ton biodiesel yang diproduksi akan membutuhkan sekitar 1,12 ton CPO. Maka dengan kebijakan B-20 atau yang setara dengan 6,2 Juta KL mampu menyerap sekitar 6 juta ton CPO, sedangkan jika kebijakan B-30 dijalankan atau setara dengan 9,2 juta KL maka akan mampu menyerap CPO sebanyak 9,1 juta ton. Dengan demikian, kebijakan mandatori biodiesel diharapkan juga menjadi solusi untuk mengatasi kelebihan pasokan sawit akibat menurunnya ekspor CPO karena tensi pasar global yang sedang tinggi. Pada Mei 2018 produksi CPO tercatat 4,24 juta ton atau naik 14% dibandingkan April yang hanya 3,72 juta ton. Kelebihan pasokan dimungkinkan untuk diserap melalui program biodiesel karena saat ini utilisasi produksinya baru separuh dari total kapasitas terpasang. Ini menunjukkan serapan produksi biodiesel domestik sangat mungkin untuk ditingkatkan. Pada sisi lain, penerapan kebijakan mandatori biodiesel juga membantu menciptakan lapangan kerja di sektor industri perkebunan kelapa sawit Dari semua penjelasan diatas, kita bisa memahami bahwa selain secara langsung bermanfaat bagi sektor sawit sendiri dalam meningkatkan nilai guna CPO, menunjang stabilitas harga CPO, dan berkontribusi pada harga TBS yang berhubungan langsung dengan pendapatan atau kesejahteraan petani sawit, pada akhirnya yang akan mendapatkan manfaat dari kebijakan ini, jika dapat dilaksanakan dengan baik, adalah seluruh rakyat Indonesia.

Perkembangan Program biodiesel dan Potensinya

Sebagaimana diketahui, sejak 2006 Indonesia mulai memberlakukan program biodiesel. Namun dalam kenyataanya hingga 2017 program tersebut belum pernah memenuhi target. Pada 2009 misalnya, pemerintah menetapkan target campuran biodesel 1% (B-1), namun hanya terpenuhi 0,4%. Kemudian, pada 2015, pemerintah menargetkan 20% (B-20), namun hanya terpenuhi 9,1%. Secara rinci, perkembangan penerapan kebijakan mandatori biodiesel tergambar pada key milestones berikut: Pertama, periode 2006 – 2010, campuran biodiesel dengan bahan bakar solar (diesel fuel) yaitu B-2,5 hingga B-7,5 untuk sektor transportasi. Kedua, pada 2010 kebijakan mandatori dimulai. Ketiga, pada 2014 kebijakan mandatori BIO Keempat, pada 2015 kebijakan mandatori B-15 ditetapkan, dan skema insentif BPDPKS dimulai. Kelima, pada 2016 kebijakan mandatori B-20 untuk puW/c service obligation/PSO diberlakukan, dan keenam, penerapan kebijakan mandatori B-20 untuk PSO dan non-PSO diterapkan sepenuhnya pada September 2018.

Secara garis besar, proses memproduksi biodiesel dari minyak sawit terjadi melalui tiga tahap yaitu (1) mengubahTBS menjadi CPO; (2) memproses CPO menjadi Fatty Acid Methyl Bsters (FAME), dan (3) mencampur (blending) FAME dengan bahan bakar fosil (fossil fuel) jenis solar. Dengan demikian, mata rantai produksi biodiesel ini merentang panjang mulai dari perkebu- nan termasuk petani, pabrik kelapa sawit, produsen FAME, serta seluruh rantai pasok Pertamina dan PT AKR CorporindoTbk., dua badan usaha yang diberikan mandat untuk mendistribusikan biodiesel. Artinya bahwa nilai tambah dari program biodiesel Ini untuk perekonomian sangat besar. Tercatat sampai akhir Juli 2015, pajak yang dibayarkan negara terkait kebijakan ini mencapai Rp 2,51 Triliun, USD 5,54 Miliar penghematan devisa dan 18,85 juta ton emisi CO2 yang mampu direduksi.

Dari sisi komitmen pengurangan emisi, kontribusi program biodiesel ini sangat besar. Komitmen pemerintah pada Conference of Parties (COP) 21 Paris untuk mengurangi emisi 29% unconditional dan 41% dengan dukungan internasional, dipenuhi antara lain dengan peningkatan porsi pemanfaatan energi baru terbarukan, termasuk didalamnya biodiesel. Dari sisi kemampuan pasokan, produsen biodiesel di Indonesia masih memiliki kapasitas produksi yang sangat besar. Pada tahun 2018, Asosiasi Produsen biofuel (APROBI) mencatat bahwa total kapasitas produksi biodiesel Indonesia mencapai 11,61 Juta KL, dengan tingkat utilisasi yang baru mencapai 52%. Ini artinya pengembangan kebijakan biodiesel ini masih sanggup dipenuhi tanpa membutuhkan tambahan investasi yang besar. Potensi pemanfaatan biodiesel juga masih sangat besar karena berdasarkan fakta bahwa bahan bakar jenis solar untuk mesin diesel digunakan sebagian besar armada angkutan. Armada angkutan barang baik darat, kereta api maupun laut sebagian besar menggunakan bahan bakar jenis solar untuk mesin diesel. Menurut data yang diolah dari Kalkulator Indonesia 2050 -Kementerian ESDM dan Sugiyono (2012), armada angkutan barang jalan raya sebanyak 93,54% menggunakan mesin diesel, armada angkutan barang laut sebesar 95,82%, serta armada angkutan kereta api seluruhnya menggunakan bahan bakar diesel. Menurut data Kementerian Perhubungan (2017), total kendaraan dengan mesin diesel juga sangat besar mencapai 4,39 juta kendaraan, sementara GAIKINDO pada tahun 2017 mencatat bahwa total kendaraan baru dengan mesin diesel sebanyak 221.660 kendaraan, dengan rata-rata penjualan kendaraan diesel mencapai 200 ribu unit per tahun. Kondisi ini merupakan potensi besar penerapan mandatori biodiesel B-20, belum lagi kalau kita berbicara potensi pada armada angkutan laut, armada kapal perikanan serta alutsista (Alat Utama Sistem Senjata).

Langkah Penting Menuju Mandatori B-30

Melihat begitu besar manfaatnya kebijakan mandatori biodiesel, pemerintah dan para pihak yang berkepentingan dengan sektor sawit dan biodiesel perlu bersinergi menggalang upaya percepatan penerapan kebijakan mandatori B-30. Untuk maksud itu mereka perlu menempuh beberapa langkah strategis sebagai berikut ini: Pertama, meningkatkan kualitas produk FAME dan bahan bakar fossil jenis solar serta konsistensi pencampuran. Diperlukan upaya perbaikan kualitas produk biodiesel baik dari produsen maupun pada saat proses blending. Kedua, membenahi atau mempercepat penyediaan fasilitas logistik biodiesel. Hingga kini, masih terdapat masalah logistik termasuk fasilitas penyimpanan, angkutan dan distribusi untuk memastikan distribusi yang menyeluruh. Ketiga, melakukan sosialisasi tentang manfaat biodiesel kepada konsumen. Hal ini perlu dilakukan karena masih terdapat resistensi dan kekhawatiran di kalangan konsumen untuk menggunakan biodiesel B-20 dan nantinya B-30. Sosialisasi harus bersifat komprehensif, termasuk soal garansi peralatan, kinerja mesin, dan ketahanan peralatan ketika menggunakan B-30.

Untuk maksud itu, belum lama ini dengan dukungan BPDPKS, Kementerian ESDM bersama GAIKINDO, BPPT, Pertamina, Aprobi, ITB dan Pemangku kepentingan lainnya melakukan uji jalan (road testi penggunaan biodiesel B-30 terhadap 11 jenis kendaraan bermesin diesel dengan dua kategori. Kategori pertama yaitu delapan unit kendaraan penumpang dengan berat di bawah 3,5 ton yang terdiri dari dua unit Toyota Fortuner, dua unit Pajero Sport, dua unit NissanTerra, dan dua unit DFSK Supercab. Kategori kedua merupakan tiga unit kendaraan barang dengan berat di atas 3,5 ton yang terdiri dari 1 unit Mitsubishi Fuso, 1 unit Isuzu NM, dan 1 unit UD Truck. Dari hasil road test tersebut, diketahui bahwa hasil uji mutu bahan bakar menunjukkan bahwa hasilnya sesuai spesifikasi yang ditetapkan dalam SK Dirjen Migas No.28 tahun 2016 kecuali kandungan FAME. Hasil uji mutu pelumas juga menunjukkan hasil sesuai spesifikasi berdasarkan rekomendasi APM (Agen Pemegang Merk). Sementara secara umum kinerja kendaraan baik konsumsi bahan bakar, tenaga yang dihasilkan, dan emisi, secara umum tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada kendaraan berbahan bakar B-30. Untuk melengkapi hasil uji jalan tersebut, kendaraan yang menggunakan B-30 juga diuji di lokasi yang memiliki suhu yang dingin. Uji coba yang dilakukan di dataran tinggi Dieng pada pertengahan Agustus 2019 tersebut juga menunjukkan hasil yang baik. Kendaraan yang berhasil melewati suhu dingin dan tetap dapat dinyalakan secara normal. Hasil uji start-ability tersebut membuktikan 8-30 mengalir dengan baik di dalam mesin walau telah didiamkan selama 21 hari pada kondisi dingin. Keempat, menggalang dukungan stakeholders melalui sosialisasi yang lebih intensif. Pasalnya, belum seluruh stakeholders mendukung pelaksanaan percepatan kebijakan mandatori biodiesel. Program sosialisasi yang intensif perlu diarahkan juga kepada para petani sawit agar dapat memahami bahwa kebijakan biodiesel juga sesungguhnya untuk membantu peningkatan kesejahteraan petani.

Masa Depan Energi Terbarukan Berbasis Sawit

Meskipun kebijakan biodiesel sangat baik, pengembangan kebijakan memanfaatkan sawit sebagai energi terbarukan juga perlu terus dikembangkan. Pemerintah perlu lebih aktif mendorong pengembangan bahan bakar bio-hydrocarbon atau green fuel yang karakteristiknya sama atau bahkan lebih baik daripada senyawa hidrokarbon berbasis fossil. Green fuel yang ramah lingkungan ini dapat digunakan langsung digunakan (drop-in) sebagai substitusi BBM fossil. Proses untuk memproduksi green fuel dari minyak sawit ini juga lebih sederhana. Dari TBS masuk ke processing facility (palm oil mill dan refinery), di mana melalui gasoline refinery langsung menjadi green gasoline, melalui diesel refinery menjadi green diesel, dan melalui avtur refinery menjadi green avtur. Untuk memastikan kesuksesan program konversi sawit menjadi green \’ fuel, diperlukan persiapan yang panjang dan simultan dari sisi hilir, produsen dan konsumen. Di sisi hilir diperlukan persiapan dari sisi perkebunan, kesiapan petani, bibit serta tata kelola lahan. Di sisi produksi diperlukan persiapan pengembangan teknologi, penyiapan kilang, serta aspek Logistik (Distribusi dan penyimpanan). Di sisi konsumen diperlukan kerjasama dengan APM (Agen Pemegang Merk) untuk kesiapan mesin kendaraan serta kesadaran masyarakat selaku konsumen. Pemerintah perlu terus memperkuat pelaksanaan kebijakan mandatori biodiesel B-30 sembari mempersiapkan kebijakan green fuel, karena kebijakan ini bersifat jangka panjang serta lintas sektor.

Faktor lain yang tidak kalah pentingnya adalah manajemen dari sisi hulu, atau dari sisi tata kelola perkebunan. Apapun kebijakan yang dilakukan baik itu kebijakan biodiesel maupun kebijakan green fuel, aspek sustainability perlu menjadi perhatian utama bagi seluruh pelaku. Secara umum, bahan bakar nabati dari sawit memiliki emisi yang lebih rendah dibandingkan dengan bahan bakar fossil. Oleh karena itu, ini dapat berkontribusi pada pengurangan emisi dan mendukung keamanan energi nasional. Akan tetapi, untuk menjaga emisi bahan bakar nabati dari sawit pada tingkat yang lebih rendah, perbaikan di sektor hulu minyak Kelapa Sawit adalah wajib. Manurut laporan Traction Energy Asia (2019) yang menggunakan Life Cycle Analysis (LCA), diketahui sebagian besar emisi biodiesel justru berasal dari sektor hulu, terutama akibat alih fungsi lahan. Untuk itu pemerintah memang telah mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan pengelolaan sektor hulu Kelapa Sawit yang meliputi peraturan tentang moratorium dan peningkatan pengelolaan Hutan Primer dan Lahan Gambut, program peremajaan sawit rakyat (PSR), kebijakan satu peta, dan manajemen pencegahan dan pengelolaan kebakaran hutan. Hal penting lain yang sudah dilaksanakan juga adalah mandatori penerapan Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) Certificate untuk seluruh kebun sawit termasuk kebun milik petani rakyat. Penerapan mandatori ISPO ini sangat penting dan memiliki standar yang tinggi karena tidak hanya mensyaratkan No Deforestation, No Peat, dan No Exploitation (NDPE), ISPO juga mengharuskan tambahan syarat seperti tanggung jawab sosial dan pemberdayaan masyarakat, serta memikirkan peningkatan usaha secara berkelanjutan.

Hanya saja, semua upaya tersebut harus terus menerus dilakukan dan didukung oleh semua pihak tanpa terkecuali. Selain dapat menjamin sustainability pemanfaatan sawit untuk energi terbarukan, upaya terus menerus untuk perbaikan manajemen sektor hulu juga sekaligus menjawab seluruh kritik yang selama ini dialamatkan dunia Internasional terhadap Indonesia. Kita sangat berharap agar sinergi di antara pemangku kepentingan industri sawit dan stakeholders ketahanan energi semakin kuat, dan mereka memberikan dukungan penuh supaya target B-30 dapat tercapai dan berlanjut pada kebijakan green fuel. Kepemimpinan politik juga sangat diperlukan karena menyangkut pelibatan banyak sekali pihak. Kita mengharapkan dengan semua upaya negara kita akan memiliki ketahanan dan kedaulatan energi yang semakin kokoh, industri sawit pun akan terus bertumbuh dan berdaya saing tinggi.

Kompas | Rabu, 28 Agustus 2019

Soal Energi Terbarukan, DPR Ingin Pemerintah Kerja Sama Lebih Erat dengan Thailand

Wakil Ketua DPR RI Koordinator bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang) Agus Hermanto mengapresiasi kerja sama Indonesia dengan Thailand dalam sektor energi terbarukan. Untuk itu, Ia berharap ke depan kerja sama ini makin erat demi membantu pengembangan sektor energi terbarukan di Indonesia. Sebagai informasi, perusahaan Thailand, yakni Bangchack Corporation Publik Company (BCPG) melakukan telah melakukan kerja sama energi dengan PT Star Energy asal Indonesia di Jawa Barat (Jabar). “Indonesia mempunyai potensi sumber geothermal yang cukup tinggi, yaitu sekitar 28 Giga Watt (GW),” ucap dia saat meninjau BCPG Solar Farm di Thailand, Selasa (27/8/2019), sesuai rilis yang Kompas.com terima, Rabu (28/8/2019). Agus melanjutkan, BCPG telah memproduksi solar cell di atas lahan seluas 21 hektar dengan ratusan ribu panel. ” Energi terbarukan sudah ada di sini (Thailand). Di beberapa tempat di Indonesia, perusahaan ini juga mengerjakan geothermal,” sambungnya. Terlebih BCPG juga ahli di bidang biomas, apabila kerja sama ini dapat dipertahankan, kelapa sawit yang notabene berlimpah di Indonesia bisa mereka ubah menjadi energi “Tentunya yang mereka lakukan ini menjadi dambaan kita semua,” ujar Agus. Lebih jauh Agus mengatakan, dirinya memiliki ide agar pemerintah memberikan insentif bagi masyarakat yang menggunakan solar cell seperti di Thailand. Mengingat energi terbarukan ini diperoleh dengan harga yang cukup mahal. “Pemerintah harus memberikan subsidi sehingga pemerintah bisa menjual listrik yang murah untuk masyarakat,” ujar Agus. Di kesempatan yang sama Agus mengatakan, mengingat ketegantungan pada energi fosil harus segera ditinggalkan.DPR RI dan Pemerintah berkomitmen mengembangkan energi terbarukan, “Awal perkembangan geothermal di Indonesia baru sekitar 5 persen yang dimanfaatkan, kini sudah 8 persen. Artinya Indonesia berada di posisi kedua setelah Amerika Serikat,” tutur Agus. Maka dari itu, ia mengajak DPR dan Pemerintah meyakinkan masyarakat bahwa energi terbarukan ini harus diperkuat.

https://nasional.kompas.com/read/2019/08/28/18321661/soal-energi-terbarukan-dpr-ingin-pemerintah-kerja-sama-lebih-erat-dengan

Mongabay | Rabu, 28 Agustus 2019

Energi Terbarukan itu Makin Nyata Diwujudkan

Penggunaan energi matahari makin meluas di Bali. Konser terakhir yang memanfaatkan panel surya untuk memanen energi matahari dalam jumlah besar adalah Summer Festival 2.0 oleh Greenpeace Indonesia di pesisir Celukan Bawang, Kabupaten Buleleng, Bali. Berjarak 100 km ke utara dari Kota Denpasar, atau sekitar 3,5 jam berkendara. Rangkaian event pada 23-25 Agustus ini sangat padat dengan sejumlah workshop, diskusi, dan konser musik. Sejumlah komunitas berbagi pengetahuan dan keterampilan. Sementara warga terdampak PLTU batubara di sejumlah titik pulau Jawa berbagi kisah. Selain untuk panggung konser, energi surya juga dimanfaatkan untuk keperluan lain seperti pompa air, penerangan, charge ponsel, dan lainnya. Total daya yang digunakan sekitar 20.000 Kwh. Panel-panel surya dijemur di pinggir pantai untuk memanen panas matahari. Pembangkitan energi matahari ini dilakukan kolaboratif oleh dua praktisi energi surya di Bali Bio Solar Farm dan Negeri Matahari Mandiri, serta Greenpeace. Dengan penampilan belasan band selama dua hari konser, check sound siang hari dan manggung dari sore jelang tengah malam, hitung-hitungan energi ini sangat penting. I Gusti Agung Putradhyana yang akrab dipanggil Gung Kayon dari Negeri Matahari Mandiri mencatat total panel surya terpasang sekitar 20.000 Wp. Watt peak (Wp) adalah jumlah daya produksi optimal yang dihasilkan rangkaian panel surya dalam kondisi tertentu.Greenpeace menyediakan 3.200 Wp dengan 2 inverter masing-masing 3 kilo Watt (kW).

Sementara Bio Solar Farm terbesar dengan menyediakan panel surya 8.340 Wp dengan 2 inverter masing-masing 6.5 kW, dan batere 24.000 Wh, dengan backup 56.000 Wh. Difokuskan untuk sound system, dan penggunaanya sekitar 8 kW. Batere biasanya hanya digunakan 75% saja karena alat akan otomatis mematikan diri agar batere tidak rusak. Negeri Matahari Mandiri menyiapkan panel surya 7.200 Wp dengan 2 inverter masing-masing 5 kW, batere 9.600 Wh, 5.900 Wh, dan 4.400 Wh. Difokuskan untuk lighting panggung dan penerangan di arena event. Solar panel lainnya untuk pompa air dan lampu. Photovoltaics (PV), lebih populer dengan istilah panel surya atau solar cell mengubah energi cahaya jadi tegangan/voltase. Dalam cuaca cerah, satu panel ukuran satu meter bisa menghasilkan daya 100 watt/jam. Waktu panen cahaya optimal di Indonesia rata-rata selama 4 jam efektif per hari. Bisa dihitung berapa kebutuhan per hari dan jumlah energi panas matahari bisa dikonversi jadi listrik. Konverter mengubah tegangan dari solar cell dan diturunkan ke batere.

Gung Kayon mencatat, sebagai evaluasi perlu manajemen waktu lebih terutama untuk check sound. “Sehingga cukup waktu untuk recharging tenaga surya, dan tidak hanya habis untuk check sound saat siang hingga sore hari,” katanya. Demikian juga saat pertunjukan perlu lebih ketat pada waktu agar sesuai rundown. “Kami ketar-ketir juga awalnya. Karena hitungan kebutuhan daya berdasarkan asumsi yang minimal,” lanjutnya. Dari permintaan sekitar 20 kW, akhirnya disepakati sekitar 8 kW. Tabungan surya juga bisa disimpan cukup banyak karena kapasitas batere besar. Gung Kayon berprinsip, energi terbarukan walau ramah lingkungan tidak bisa dihambur-hamburkan, harus disesuaikan dengan kebutuhan. Bahkan mendorong efisiensi karena kebutuhan dihitung. Untuk konser, selain manajemen waktu, menurutnya bisa efisien dengan mengelola daya terbesar untuk power amplifier, mixer audio digital, dan lainnya. “Pembagian beban ke peralatan-peralatan juga sangat penting menjadi pelajaran, sehingga ke depan penyediaan energi lebih efisien, juga bisa dengan alat-alat lebih kecil,” ia memberi catatan.

Festival Energi Terbarukan

Summer Festival 2.0 diniatkan sebagai sustainable festival yang seluruh acaranya menggunakan 100% energi terbarukan. Untuk mempopulerkan penggunaan energi terbarukan serta mengakhiri era batu bara, karena itulah lokasi kegiatan di dekat PLTU Celukan Bawang yang digugat karena menggunakan batubara. Ratusan orang yang terlibat juga komunitas dan jaringan Greenpeace di luar Bali, terutama Jawa. Bersamaan dengan festival, juga dirilis sebuah album berjudul Senandung Energi Bumi yang melibatkan 13 musisi indie tanah air, hampir semua manggung di Summer Fest ini, di antaranya band Zat Kimia, Navicula, Tuantigabelas, Mr Sonjaya, Oscar Lolang, Sisir Tanah, dan lainnya. Mereka semangat konser dari energi terbarukan, berdekatan dengan area parkir kapal-kapal tongkang pembawa batubara untuk PLTU Celukan Bawang. PLTU Celukan Bawang tahap 1 beroperasi sejak 2015, kemudian ditambah. PLTU Celukan Bawang II yang saat ini sedang direncanakan memiliki kapasitas 2 x 330 Megawatt atau hampir dua kali lipat PLTU Celukan Bawang I, yaitu 3 x 142 Megawatt. Dengan kapasitas sebesar itu, Greenpeace menghitung risiko polusi udara dan dampak merugikan yang lebih besar bagi masyarakat Bali dan ekosistem sekitarnya. Satrio Swandiko, Jurukampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia mengatakan walau Gubernur Bali Wayan Koster berkomitmen mengganti batubara ke gas di Celukan Bawang, namun izin Amdalnya belum dicabut. “Kita harus terus mendorong energi bersih,” katanya. Emisi penggunaan gas lebih kecil karena pembakarannya lebih sempurna.

Dalam arena Summer Festival ini, tim Greenpeace membuat kampanye agar pemerintah lebih cepat melakukan transisi energi terbarukan. Sebuah proyeksi gambar bertuliskan “Energi Surya untuk Bali” ditembakkan ke sebuah pohon sehingga tampak berdampingan dengan PLTU Celukan Bawang. Pada 2018 sejumlah warga Celukan Bawang bersama Greenpeace Indonesia dan LBH Bali mengajukan gugatan terhadap izin lingkungan ekspansi PLTU Celukan Bawang yang dikeluarkan oleh gubernur sebelumnya. Gugatan ini ditolak pengadilan sampai tingkat kasasi. Dengan Keputusan Kasasi MA tersebut, maka peran Gubernur Bali dianggap penentu untuk membatalkan ekspansi PLTU Celukan Bawang tahap dua. Ini sekaligus menjadi momentum bagi Gubernur Koster untuk membuktikan komitmennya kepada rakyat Bali menghentikan ekspansi PLTU batu bara dan beralih ke energi bersih.

Potensi Energi Bersih

Dari catatan Greenpeace, PLN telah mengidentifikasi beberapa potensi pembangkit tenaga surya yang dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan sistem kelistrikan di Provinsi Bali, yaitu PLTS Negara, PLTS Amlapura, dan PLTS Kubu, dengan kapasitas masing-masing pembangkit adalah 100 MW. Beberapa penelitian yang telah dilakukan untuk mengidentifikasi potensi energi surya di Provinsi Bali di antaranya penelitian oleh Sah, B.P. dan Wijayatunga, P. (2017) dalam Asian Development Bank Sustainable Environment Working Paper Series, Bali memiliki iradiasi solar berkisar 1,490 hingga 1,776 kWh/m2/tahun, atau melebihi standar yang diberlakukan di Eropa untuk kelayakan proyek energi surya, yaitu 900 kWh/m2/tahun. Dengan menggunakan sistem permodelan pemetaan, dapat diketahui bahwa total potensi energi surya di Provinsi Bali dapat mencapai 113,436.5 GWh per tahun, di mana jauh melebihi jumlah permintaan energi penduduknya pada tahun 2027, yaitu 10,014 GWh per tahun.

Dibandingkan energi bersih lainnya, energi solar di Provinsi Bali memiliki potensi yang paling tinggi, yaitu sekitar 98% dari total potensi energi bersih yang terdapat di Bali. Terdapat dua kabupaten yang dinilai paling potensial untuk mengembangkan energi surya, yaitu Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Klungkung yang memiliki 52% dari total potensi energi surya di Bali, dengan kapasitas mencapai 59,000 GWh per tahun. Selanjutnya, dengan menggunakan metode perhitungan guna lahan dan pertimbangan ekonomis lebih rinci yang dilakukan oleh Syanalia, A. (2018), terdapat dua skenario pemanfaatan lahan di Provinsi Bali untuk pemasangan energi surya, yaitu dengan skenario minimum dengan pemanfaat lahan seluas 273 km2 dan skenario maksimum dengan pemanfaat lahan seluas 453 km2. Dengan luas lahan tersebut, Bali memiliki potensi energi surya sebesar 32,000 GWh hingga 53,300 GWh per tahun dengan menggunakan solar PV jenis thin-film silicon sebagai opsi termurah. Dengan kata lain, potensi energi surya tersebut telah jauh melebihi kebutuhan listrik di Provinsi Bali pada tahun 2027, yaitu 10,014 GWh per tahun. Penggunaan energi surya pada masing-masing skenario tersebut untuk mencapai kebutuhan listrik di tahun 2027 akan mengurangi emisi karbon sebesar 6 hingga 8 juta ton CO2.

Neraca | Rabu, 28 Agustus 2019

Hilirisasi Industri Untuk Ciptakan Nilai Tambah Sumber Daya Alam – Dunia Usaha

Pemerintah optimistis terhadap implementasi kebijakan hilirisasi industri yang akan menjaga kekuatan perekonomian nasional agar tidak mudah terombang-ambing di tengah fluktuasi harga komoditas. Oleh karenanya, industri pengolahan berperan penting dalam upaya meningkatkan nilai tambah sumber daya alam di Indonesia. “Dengan fokus hilirisasi industri, tentunya akan bisa melakukan lompatan kemajuan lagi bagi ekonomi kita. Maka itu, perlu dipacu pertumbuhan dan pengembangan industri pengolahan di dalam negeri,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto di Jakarta, sebagaimana disalin dari siaran resmi. Mengenai potensi sumber daya alam, Menperin menjelaskan, Indonesia punya keunggulan komparatif dibanding negara lain. “Namun demikian, dengan modal inovasi, sumber daya manusia yang kompeten, dan penguasaan teknologi, Indonesia akan mampu menggenjot nilai tambah komoditasnya lebih tinggi lagi,” tuturnya. Langkah strategis tersebut telah tertuang dalam peta jalan Making Indonesia 4.0. “Melalui roadmap ini, kita merevitalisasi sektor manufaktur dan membangun ekonomi berbasis inovasi. Sebab, teknologi industri 4.0 dinilai dapat mendongkrak produktivitas dan kualitas industri secara lebih efisien. Sehingga sektor industri akan terus berkontribusi besar pada ekonomi,” imbuhnya.

Airlangga menyebutkan, hilirisasi industri telah berjalan di berbagai sektor, antara lain pertambangan dan perkebunan. Contohnya di Kawasan Industri Morowali, Sulawesi Tengah, yang sudah berhasil melakukan hilirisasi terhadap nickel ore menjadi stainless steel. “Kalau nickel ore dijual sekitar USD40-60, sedangkan ketika menjadi stainless steel harganya di atas USD2000. Selain itu, kita sudah mampu ekspor dari Morowali senilai USD4 miliar, baik itu hot rolled coil maupun cold rolled coil ke Amerika Serikat dan China,” paparnya. Melalui kawasan industri Morowali, investasi pun terus menunjukkan peningkatan, dari tahun 2017 sebesar USD3,4 miliar menjadi USD5 miliar di tahun 2018. “Jumlah penyerapan tenaga kerja di sana terbilang sangat besar hingga 30 ribu orang,” ungkapnya. Lompatan kemajuan lainnya pada penerapan hilirisasi industri, yakni ekspor dari olahan sawit yang didominasi produk hilir cenderung meningkat dalam kurun lima tahun terakhir. Kontribusinya terhadap perolehan devisa cukup signifikan. “Pada tahun 2018, rasio volume ekspor bahan baku dan produk hilir sebesar 19 persen banding 81 persen,” ujarnya.

Airlangga mengemukakan, Indonesia merupakan produsen terbesar minyak sawit mentah (CPO) dan minyak kernel sawit mentah (CPKO) dengan produksi pada 2018 sebesar 47 juta ton. Laju pertumbuhan produksi minyak sawit pun diperkirakan meningkat signifikan. ’’Ekspor minyak sawit dan produk turunannya menyumbang devisa negara hingga USD22 miliar per tahun,” tandasnya. Menperin menambahkan, pihaknya terus mengawal kebijakan mandatori biodiesel 20% (B20), yang akan ditingkatkan menjadi B30 pada awal tahun 2020. Kemudian, diharapkan pada tahun 2021-2022, komposisi penggunaan bahan bakar nabati akan ditingkatkan menjadi B50 dan B100. “Pelaksanaan kebijakan mandatori biodiesel telah membawa banyak manfaat, antara lain penghematan impor BBM diesel, pengurangan emisi, dan terbukti mampu menahan jatuhnya harga CPO internasional pada saat terjadi oversupply pada periode tahun 2015-2016 lalu,” sebutnya. Apalagi, Kementerian Perindustrian telah menyusun peta jalan pengembangan industri yang terintegrasi dengan kebijakan biofuel nasional. Hal ini untuk mewujudkan industri nasional yang rendah emisi karbon dan berwawasan lingkungan.

Contohnya, industri flexy fuel engine berbasis bahan bakar nabati, yang diyakini dapat tumbuh berdampingan dengan industri kendaraan listrik, hybrid, dan yang rendah emisi lainnya. “Seperti yang disampaikan Bapak Presiden Joko Widodo, kita sudah memproduksi sendiri avtur dan diharapkan tidak impor avtur lagi. Tetapi kita bisa lebih dari itu, dengan bisa mengekspor avtur, dan kita juga ingin produksi avtur berbahan sawit,” jelasnya. Pemerintah semakin gencar memacu investasi sektor industri karena dinilai mampu memberikan efek berganda dan memperkuat struktur perekonomian nasional. Oleh karena itu, berbagai kebijakan strategis telah diterbitkan guna menciptakan iklim usaha yang kondusif. “Dari hasil pertemuan kami dengan para investor, mereka melihat Indonesia masih menjadi negara tujuan utama investasi. Indonesia dinilai memiliki peluang pengembangan industri manufaktur melalui pasar yang besar dan ketersediaan tenaga kerja yang kompetitif. Ini potensi bagi kita,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto di Jakarta, Minggu (4/8). Peningkatan investasi di sektor industri manufaktur, terlihat dari capaian penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan penanaman modal asing (PMA) pada kuartal II tahun 2019 yang melonjak dibanding kuartal sebelumnya. Sepanjang periode April-Juni tahun ini, sumbangsih sektor manufaktur pada PMDN senilai Rp22,2 triliun.

http://www.neraca.co.id/article/121135/dunia-usaha-hilirisasi-industri-untuk-ciptakan-nilai-tambah-sumber-daya-alam