+62 2129380882 office@aprobi.co.id

Menakar Wajib Suplai CPO untuk B30

Bisnis Indonesia | Senin, 17 Juni 2019

Menakar Wajib Suplai CPO untuk B30

Uji Jalan bauran Solar dan 30% bahan bakar nabati (B30) memang sedang berjalan hingga 4 bulan ke depan atau ditargetkan rampung pada Oktober 2019. Berdasarkan Permen ESDM No. 12/2015 tentang Penyediaan, Pemanfaatan, dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain, Pemerintah Indonesia akan mewajibkan penggunaan B30 mulai awal 2020. Sebelum bauran biodiesel bersifat wajib (mandatory) diterapkan, uji jalan menjadi hal wajib yang dilakukan untuk menunjukkan ke masyarakat bahwa bahan bakar ini layak digunakan. Ada dua tipe kendaraan yang digunakan dalam uji jalan ini, yakni kendaraan penumpang dengan berat di bawah 3,5 ton dan truk dengan bobot di atas 3,5 ton. Sebanyak delapan unit kendaraan penumpang diterjunkan untuk melakukan uji jalan dengan jarak tempuh 50.000 km dan target waktu 159 hari. Sementara itu, tiga unit kendaraan berbobot di atas 3,5 ton akan melakukan uji jalan dengan jarak tempuh 40.000 km dan waktu 149 hari. Namun, bukan hanya perkara layak ataupun tidak layak yang menjadi soal. Komitmen pengusaha untuk menyediakan bahan baku biodiesel pun jadi perhatian khusus.

DMO Kelapa Sawit menjadi langkah yang mungkin dilakukan Jonan untuk menjamin komitmen pengusaha dalam menyediakan bahan baku biodiesel. Bagi Jonan, kebijakan B30 bukan hanya sekadar mengganti bahan bakar yang lebih ramah lingkungan, tetapi juga menekan laju impor. Bauran 30% biodiesel (B30) akan diproduksi sebesar 8 juta-9 juta kiloliter (kl) pada 2020. Berdasarkan perhitungan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian ESDM, penerapan B30 akan mengurangi impor Solar sebesar 8 juta-9 juta kl. Apabila dikalikan dengan harga indeks pasar (HIP) Solar sebesar Rp8.900 per liter, nilai penghematan impor Solar mencapi Rp70 triliun atau US$6 miliar per tahun. Saat ini, impor minyak mentah mencapai 0,5 juta barel per hari. Pada 2025, dengan kondisi infrastruktur yang makin memadai dan tanpa adanya tambahan biodiesel, impor minyak mentah bisa meningkat hingga dua kali lipat menjadi satu juta barel dalam sehari.

JAMINAN SUPLAI

Jonan khawatir jika harga minyak sawit dunia mengalami kenaikan, Asosiasi Produsen biofuel Indonesia (Aprobi) akan mengurangi produksi bahan bakar nabati dari Kelapa Sawit (fatty acid methyl ether/FAME). Di satu sisi, konsumsi dalam negeri memerlukan pasokan biodiesel. Apalagi, dengan mandatory B30% pada 2020, konsumsi biodiesel akan makin meningkat. “[Aprobi) harus konsisten jangan sampai minyak Kelapa Sawit naik, FAME hilang, tidak boleh hit and run [tidak konsisten memasok FAME], sekali berkomitmen ya harus komitmen,” katanya. Ketua Umum APROBI M.P. Tumanggor optimistis produksi FAME sebagai bahan baku biodiesel tidak akan terganggu. Bahkan, dia mengatakan, dengan mandatory B30 pada 2020, produsen bahan bakar nabati makin bergairah. Menurutnya, tahun ini akan ada tambahan dua pabrik biodiesel yang berkapasitas total 1 juta kl. Ini akan menambah jumlah pabrik yang saat ini ada, yakni 19 pabrik dengan kapasitas total 12 juta kl. Pengusaha menilai, tingkat mandatory yang naik menjadi 30% pada 2020 akan mengerek kebutuhan FAME yakni produk esterihkasi minyak Kelapa Sawit (crude palm oil/CPO).

Dengan penerapan B30 pada 2020, produksi biodiesel akan mencapai 9 juta kl pada 2019. Serapan CPO untuk biodiesel pun akan meningkat sekitar 10% dari kondisi tahun lalu. “Saya dengar dua pabrik, jadi pengusaha lihat ada prospek.” Saat ini, kapasitas terpasang produksi FAME dari anggota APROBI adalah sebanyak 12 juta kl yang dihasilkan dari 19 pabrik. Dari kapasitas terpasang tersebut, produksi hampir setengahnya dengan realisasi 2018 melakukan ekspor sebanyak 1,5 juta kl FAME. Artinya, produksi masih bisa ditingkatkan kurang lebih 6 juta kl lagi untuk memaksimalkan kapasitas yang terpasang. Pada 2015, kebutuhan minyak Kelapa Sawit untuk produksi bahan bakar mencapai 1,5 juta ton dengan tingkat mandatory sebesar 15%. Pada 2018, jumlah ini terus meningkat hingga mencapai 5,7 juta ton dengan adanya perluasan intensif ke sektor nonsubsidi atau bukan public service obligation (PSO) dan tingkat mandatory sebesar 20%. Saat ini, produksi CPO Indonesia mencapai 41,6 juta ton. Pada kurun 2014-2018, produksi CPO meningkat 29,5% setiap tahun. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengharapkan agar dari mandatory B30 ini, konsumsi biodiesel di dalam negeri pada 2025 akan meningkat hingga mencapai 6,9 juta kl. Konsumsi domestik biodiesel pada tahun ini telah mencapai sebanyak 3,8 juta kl atau naik 45% dibandingkan dengan 2017. Pada 2018, produksi B20 mencapai 6,01 juta kl, naik 82,12% dibandingkan 2014 sebesar 3,30 juta kl. “Kami akan mencoba B30 karena keinginan pemerintah untuk meningkatkan pemanfaatannya,” katanya.

HANYA OPSI

Dadan Kusdiana mengatakan bahwa harga CPO yang berfluktuasi kemungkinan akan memengauruhi komitmen APROBI dalam menyediakan kebutuhan bahan baku biodiesel dalam negeri. Jika temyata ketersediaan biodiesel nantinya berada pada masalah penyediaan bahan baku kelapa sawit, kebijakan wajib pasok domestik CPO akan diterbitkan. Meskipun demikian, dia memastikan bahwa hal tersebut baru sekadar wacana saja. Sebab, hingga kewajiban B20 ditetapkan pada tahun lalu, penyediaan biodiesel untuk kebutuhan domestik tetap mampu terpenuhi. “Itu kira-kira opsi ke depan kalau memang penyediaan biodiesel tidak terjamin. Saat ini belum ada rencana apa-apa untuk DM0,” katanya. Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, Kementerian ESDM Sunjastoto mengatakan bahwa hingga saat ini DM0 Kelapa Sawit masih dipelajari. Menurutnya, belum ada rencana pasti penerapan DM0 kelapa sawit. “Belum bisa jawab karena masih dipejari,” katanya kepada Bisnis. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit mdonesia menilai rencana penerapan DMO minyak Kelapa Sawit akan sulit dilakukan lantaran kebijakan serupa pernah merugikan pengusaha.

Wakil Ketua III Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Togar Sitanggang mengatakan bahwa sebelumnya pernah berlaku kebijakan DMO minyak goreng. Kebijakan DMO minyak goreng telah membuat pengusaha mendapat tuduhan melakukan praktik kartel oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) pada 2008. Pada akhirnya, kebijakan DMO minyak goreng tersebut dibatalkan. Menurutnya, DMO memiliki potensi penyelewangan karena akan menghasilkan dua harga di pasar. Kebijakan wajib pasok domestik CPO bertujuan agar ada jaminan suplai bahan bakar nabati. Terutama pada saat harga CPO di pasar global tinggi, produsen biodiesel dikhawatirkan lebih memilih pasar ekspor sehingga pasar domestik kekurangan suplai. Idealnya tidak perlu ada kebijakan DMO, tetapi lebih ke mekanisme pasar. Produsen akan memilih pasar domestik jika lebih menguntungkan. Namun, kebijakan DMO juga tidak salah selama untuk menjamin suplai dalam negeri, terutama pada saat harga biodiesel atau CPO di pasar global kian memanas.

Republika | Senin, 17 Juni 2019

PLN Siap Gunakan B-30

PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero) menyatakan kesiapan menggunakan biodiesel 30 persen (B-30) jika memang diwajibkan. Bahkan, PLN sudah mengoperasikan beberapa pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) menggunakan B-30. Pelaksana Tugas (Pit) Direktur Utama PT PLN (Persero) Djoko Abdumanan menjelaskan, PLN siap kapan saja memaksimalkan penggunaan B-30 pada pembangkit listrik tenaga dieselnya. Djoko menjelaskan, saat ini setidaknya sudah ada 4.435 unit PLTD yang sudah siap menggunakan biodiesel. Djoko mengatakan, meski saat ini belum sepenuhnya memakai B-30, 4.435 unit PLTD yang saat ini sudah memakai B-20. Unit-unit itu bisa saja diganti menjadi B-30 apabila kewajiban penggunaan B-30 akan diberlakukan. “Sebab, PLTD yang sudah kami perbarui itu sudah comply semua sampai B-60. Jadi, PLTD PLN sebenarnya siap saja dengan program B-30,” ujar Djoko saat dihubungi, Ahad (16/6). Djoko menjelaskan 4.435 unit PLTD tersebut tersebar di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, saat ini total kapasitas listrik terpasangnya sebesar 4.077 megawatt. Sepanjang penggunaan B-20 lalu, lanjut Djoko, PLN sudah berhasil menyerap 2,2 juta kiloliter (kl) B-20. Bila dikonversikan untuk serapan ester metil asam lemak (fatty acid methyl ester/FAME) PLN menyerap 451.723 kl FAME. Artinya, jika B-30 diterapkan, PLN mampu menyerap sekitar 660 ribu kl Fame.

“Jadi, kalau mau pakai B-30 kapan saja, bisa. Ya kalau misalnya jadi B-30, kan serapan FAME-nya pasti akan lebih tinggi lagi,” ujar Djoko. Direktur Bioenergi Ditjen EBTKE Kementerian ESDM Andriah Feby Misna menyatakan, PLTD milik PLN yang sudah memakai B-30 sudah mengoperasikan 11 PLTD memakai B-30. Hal memang dilakukan PLN sebelumnya dalam rangka uji coba ketahanan pembangkit dengan biodiesel. “Kalau yang tercatat di kami, ada sekitar 11 unit PLTD pakai B-30. Ini dalam rangka uji coba juga, lainnya masih B-20, tetapi infonya sudah comply kalau memakai B-30,” ujar Feby saat dihubungi, Ahad (16/6). Senada dengan itu, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian ESDM, Rida Mulyana menjelaskan proyek B-30 saat ini memang menjadi fokus pemerintah. Tahapan uji coba hingga ke pembangkit memang digalakkan untuk menekan impor solar. Untuk di sektor kelistrikan, lanjut Rida, memang ada beberapa pembangkit yang masih belum bisa memakai biodiesel. Namun, PLN sudah lebih dulu mengoperasikan PLTD menggunakan B-30 di beberapa pembangkitnya. “PLN sudah beroperasi malah pakai B-30 duluan,” ujar Rida akhir pekan lalu. Sedangkan untuk kebijakan kelistrikan dalam hal bauran energi, pemerintah tetap akan fokus meningkatkan rasio pembangkit berbasis EBT ke depannya. Namun, bila memang perlu ada penambahan pembangkit dengan bahan bakar diesel maka wajib menggunakan B-30 sebagai bahan bakarnya. “Kalau soal porsi kan soal demand itu. Beberapa perusahaan engine juga sudah mendukung kok,” kata Rida.

Bisnis Indonesia | Senin, 17 Juni 2019

Ketahanan Energi Melalui B30

Pada Kamis (13/6), Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan meluncurkan Road Test Penggunaan Bahari Bakar B30 pada kendaraan bermesin diesel. Program B30 adalah campuran biodiesel 30% pada bahan bakar Solar. Peluncuran tersebut ditandai dengan pelepasan tiga unit truk dan delapan unit kendaraan penumpang berbahan bakar B30, yang masing-masing menempuh jarak 40.000 kilometer dan 50.000 kilometer. Road test B30 ini digelar bukan saja sebagai uji jalan, tetapi menyosialisasikan kepada khalayak bahwa penggunaan bahan bakar tersebut tidak akan menurunkan performa kendaraan, dan justru biaya perawatannya menjadi lebih ringan. Kewajiban menggunakan campuran biodiesel 30% atau B30 pada kendaraan yang dimulai pada tahun depan ini merupakan langkah konkret pemerintah untuk menyelesaikan sejumlah persoalan. Mandatory ini diharapkan sebagai obat mujarab untuk pengembangan industri Kelapa Sawit nasional, menyejahterakan petani kelapa sawit, menjamin ketersediaan harga bahan bakar minyak (BBM) dalam negeri, dan mengurangi ketergantungan impor. Terkait dengan kesiapan untuk menjalankan mandatory B30 tersebut, PT Pertamina (Persero) turut menerapkan tiga metode pencampuran biodiesel.

Pertama, in line blending, yakni pencampuran yang dilakukan pada pipa langsung sesuai dengan komposisi faery acid methyl esters (FAME) 20% dan sisanya Solar. Kedua, tank blending, yaitu pencampuran yang dilakukan dalam tangki yang memiliki alat pengukur tinggi cairan. Volume pencampuran FAME dan Solar disesuaikan dengan alat pengukur tersebut. Ketiga, splash blending yakni pencampuran yang dilakulan selama pengiriman di atas kapal. Ketika FAME diterima, Solar baru dicampurkan ke dalamnya sesuai dengan kapasitas yang diperlukan. Saat ini, mayoritas pencampuran masih menggunakan in line blending. Pencampuran FAME dan Solar menjadi biodiesel 20% langsung diterima dari terminal besar. Dari sisi ketersediaan bahan baku biodiesel, Kementerian ESDM menerapkan beragam strategi mulai dari aturan domestic market obligation (DM0) hingga subsidi. Saat ini, tengah dilakukan kajian mengenai peraturan DM0 Kelapa Sawit untuk memastikan komitmen pengusaha dalam menyuplai bahan bakar campuran biodiesel. Namun, tidak hanya cukup memastikan komitmen dari pengusaha untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Diperkirakan rencana penerapan mandatory B30 pada 2020 akan memenuhi konsumsi biodiesel yang diperkirakan mencapai 7 juta kiloliter.

Pemerintah juga perlu menjamin harga jual bahan bakar campuran biodiesel. Apalagi, sawit merupakan komoditas primadona untuk sasaran ekspor. Jangan sampai DM0 tidak tercapai hanya karena kendala di sisi harga. Masih segar dalam ingatan, pada periode 2005-2006, pemerintah mencanangkan pengembangan tanaman jarak pagar {jatropha cur-cas) untuk mendukung program clean energy (biofuel). Pada periode itu, prospek bud daya jarak pagar menjadi moncer karena dianggap sebagai tanaman penghasil biodisel yang akan menjadi solusi bagi kelangkaan BBM. Hingga muncul kebijakan untuk mengembangkan jarak pagar secara nasional dengan dana dukungan dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Isi dari kebijakan itu meliputi pengembangan areal budi daya jarak pagar, pemberdayaan masyarakat pekebun jarak pagar, pengembangan industri pengolahan biji jarak pagar. Tanaman jarak pagar ini berhasil berkembang luas di beberapa daerah. Sayangnya, ketika petani akan memasarkan hasilnya, ternyata tidak ada pasar yang dapat menyerap seperti yang dijanjikan pada awal sosialisasi. Harga beli menjadi kendala utama dan tidak terselesaikan, sehingga pada akhirnya para pekebun jarak pagar mulai berpindah menanam komoditas lain. Kehadiran biodiesel sangat penting bagi Indonesia untuk menekan laju impor BBM. Apalagi, dengan didukung pembangunan infrastruktur darat berupa jalan tol, konsumsi BBM dipastikan akan meningkat. Saat ini, impor minyak mentah Indonesia mencapai 0,5 juta barel per hari. Jika program ini berhasil dijalankan, impor minyak mentah diperkirakan dapat dikurangi hingga US$6 miliar. Pengembangan bahan bakar biodiesel yang menjadi program strategis pemerintah untuk meningkatkan ketahanan energi, melalui diversifikasi energi dengan mengutamakan potensi energi lokal perlu mendapatkan dukungan dari para pihak. Dengan demikian, program biodiesel nasional untuk menghemat devisa, mengurangi ketergantungan impor BBM, dan meningkatkan nilai tambah ekonomi melalui penghiliran industri Kelapa Sawit dapat tercapai secara maksimal.

Rakyat Merdeka | Senin, 17 Juni 2019

DFSK Andalkan Dua Unit Super Cab Pick Up

UPAYA pemerintah menghadirkan Solar B30 direspons baik industri otomotif. Bahan bakar solar dengan campuran FAME 30 persen itu dianggap sesuai visi perusahaan otomotif. Salah satunya PT Sokonindo Automobile (DFSK). Perusa-han mobil asal China ini bahkan ikut langsung dalam Road Test Penggunaan Bahan Bakar B30 yang digelar Kementrian ESDM. Dua unit DFSK Super Cab Pickup Truck dilibatkan dalam uji test tersebut. “Dua unit DFSK Super Cab yang dipinjamkan merupakan varian 1.3 T Diesel dan akan diisi dengan Solar B20 dan juga Solar B30, dengan kapasitas tangki bahan bakar minyak (BBM) hingga 55 liter,” kata Managing Director Sokonindo Automobile of Sales Centre Franz Wang melalui siaran persnya, kemarin. Dia menjelaskan, Pikap rakitan Cikande, Serang, Banten ini menggunakan mesin SFD 1.300 cc. Dengan tenaga 75 daya kuda dan torsi 190 Nm yang sudah teruji tangguh dan bandel di berbagai kondisi. Road Test Penggunaan Bahan Bakar B30 akan mengajak DFSK Super Cab untuk menempuh jarak 50 ribu kilometer. Rutenya, yakni Lembang -Cileunyi – Nagreg – KuninganTol Babakan – Slawi – GuciTegal – Tol Cipali – SubangLembang sejauh 560 kilometer per hari. “DFSK Super Cab akan melewati berbagai jenis kontur jalan, dan melihat sejauh mana efek penggunaan Solar B30 terhadap mesin yang sudah terbukti handal,” katanya.

Franz menilai, pemerintah memiliki itikad baik terhadap industri otomotif dengan menyediakan bahan bakar yang berkualitas. Terlebih, penggunaan Solar B30 memiliki pengaruh skala ekonomis dan juga efek lingkungan yang lebih baik. Hal ini sesuai dengan visi perusahaan dalam menghadirkan kendaraan berkualitas dengan harga yang terjangkau untuk konsumen. Keikutsertaan DFSK Road Test Penggunaan Bahan Bakar B30, kata dia, juga menjadi ajang yang tepat untuk melakukan riset. Khusususnya efek terhadap Solar B30 ke mesin DFSK Super Cab. “Ajang ini bisa menjadi waktu yang tepat untuk mendapatkan data-data dan informasi yang dibutuhkan. Sampai kepada menguji ketangguhan DFSK Super Cab yang kini menjadi sahabat niaga masyarakat Indonesia,” katanya. Menurutnya, Solar B30 merupakan salah satu bentuk inovasi bahan bakar solar. Karena adanya perpaduan antara 80 persen minyak solar dengan 20 persen minyak nabati atau nama lainnya fatty acid methyl ester (FAME). Saat ini, Solar yang ada di Indonesia masih di tahap pencampuran 20 persen FAME atau yang lebih dikenal dengan nama Solar B20. Hal ini sesuai dengan SK Dirjen Migas Nomor 28 tahun 2016.

Pemerintah melakukan inovasi dengan Solar B30 sebagai bentuk menyediakan BBM yang lebih ramah lingkungan. Sebab, Solar yang ada saat ini sudah tidak sepenuhnya dihasilkan dari minyak bumi yang tidak bisa didaur ulang. Selain itu, pengembangan bahan bakar biodiesel merupakan program strategis pemerintah untuk meningkatkan ketahanan energi. Caranya yakni melalui diversifikasi energi dengan mengutamakan potensi energi lokal. “Kami berharap hasil uji coba ini juga bisa menjadi acuan DFSK untuk menghadirkan kendaraan yang lebih baik. Lebih sesuai dengan masyarakat Indonesia, namun tetap dengan harga yang terjangkau,” imbuhnya.

Globalplanet | Senin, 17 Juni 2019

Road Test Biodiesel Sawit 30% (B30) Tempuh Jarak 50 Ribu Kilometer

Sebanyak 3 unit truk dan 8 kendaraan penumpang berbahan Bakar B30 (campuran biodiesel sawit 30% pada bahan bakar solar) dilepas dalam Road Test B30, yang masing-masing akan menempuh jarak 40 ribu dan 50 ribu kilometer. Pelepasan Road Test B30 tersebut Bertempat di Kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jakarta, Kamis (13/6/2019), oleh Menteri ESDM Ignasius Jonan didampingi Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar. Hadir pada acara tersebut Kepala BPPT Hammam Riza, Direktur BPDP Sawit Dono Boestami, Ketua Umum APROBI MP Tumanggor, Sekretaris Jenderal ESDM Ego Syahrial, Direktur Jenderal Migas Djoko Siswanto, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Rida Mulyana, Direktur Jenderal Minerba Bambang Gatot Ariyono, Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Sutijastoto dan Kepala Badan Litbang ESDM Dadan Kusdiana.

Launching Road Test B30 ditandai dengan pelepasan keberangkatan 3 unit truk dan 8 unit kendaraan penumpang berbahan bakar B30 yang masing-masing akan menempuh jarak 40 ribu dan 50 ribu kilometer. “Road test B30 ini bukan uji jalan saja tetapi juga mempromosikan kepada masyarakat bahwa penggunaan bahan bakar B30 performa termasuk akselerasi kendaraan tidak turun dan perawatannya tidak memakan biaya tambahan yang besar,” jelas Jonan seoerti dikutip dari infosawit Lebih lanjut Jonan mengungkapkan, Pemerintah akan mewajibkan penggunaan campuran biodiesel 30% atau B30 pada kendaraan ini mulai tahun depan (2020), salah satunya dalam rangka mengurangi ketergantungan impor juga menyediakan BBM yang lebih ramah lingkungan. “Yang penting komitmen semua pihak harus jalan,” tegasnya. Mandatori B30 ini juga tercatat sebagai langkah konkret pemerintah untuk terus mengembangkan industri kelapa sawit, mensejahterakan petani kelapa sawit, serta menjamin ketersediaan dan kestabilan harga BBM dalam negeri.

http://www.globalplanet.news/berita/17651/road-test-biodiesel-sawit-30-b30-tempuh-jarak-50-ribu-kilometer

Nasionalisme | Minggu, 16 Juni 2019

BBM Campuran Minyak Sawit 30% Dimulai Tahun Depan

Pemerintah akan mewajibkan penggunaan campuran biodiesel 30 persen (B30) pada kendaraan mulai tahun depan. Penerapan mandatori B30 ini menjadikan pengusaha semakin tertarik membangun pabrik biodiesel baru. “Tahun ini akan ada tambahan dua pabrik baru yang memproduksi biodiesel berkapasitas total 1 juta kiloliter (KL). Pabrik ini akan berdiri di Kalimantan Timur,” kata Ketua Umum Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (APROBI) MP Tumanggor di Jakarta pada 14 Juni 2019. Pabrik baru ini akan menambah 19 unit pabrik yang telah ada saat ini dengan total kapasitas 12 juta KL. Dengan mandatori 30% tahun depan, kebutuhan Fatty Acid Methyl Esters (FAME) akan semakin meningkat. Dengan mandatori 30%, produksi B30 diprediksi mencapai 9 juta KL pada 2019. Serapan CPO untuk biodiesel meningkat sekitar 10 persen dari kondisi tahun lalu. Pada 2015, kebutuhan CPO untuk produksi bahan bakar mencapai 1,5 juta ton dengan tingkat mandatori sebesar 15 persen.

Pada tahun 2018, jumlah ini terus meningkat hingga mencapai 5,7 juta ton dengan adanya perluasan intensif ke sektor non public service obligation (PSO) dan tingkat mandatori sebesar 20 persen. Saat ini produksi CPO Indonesia mencapai 41,6 juta ton. Pada kurun waktu 2014–2018, produksi CPO meningkat 29,5 persen setiap tahunnya. Kepala Badan Litbang ESDM, Dadan Kusdiana mengharapkan dari mandatori B30 ini, konsumsi domestik biodiesel dalam negeri pada 2025 akan meningkat hingga mencapai 6,9 juta KL. Adapun konsumsi domestik biodiesel pada 2018 telah mencapai 3,8 juta KL atau naik 45 persen dibandingkan 2017. Pada 2018 produksi B20 mencapai 6,01 juta KL meningkat 82,12 persen dibanding 2014 sebesar 3,30 juta KL. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI, Ignasius Jonan mengungkapkan, pemerintah akan mewajibkan campuran biodiesel 30% pada kendaraan mulai tahun depan. Tujuannya, salah satunya untuk mengurangi ketergantungan impor, di samping menyediakan BBM yang lebih ramah lingkungan. “Yang penting komitmen semua pihak harus jalan,” ujar Jonan.

http://www.nasionalisme.co/bbm-campuran-minyak-sawit-30-dimulai-tahun-depan/

Suara Pembaruan | Sabtu, 15 Juni 2019

B30, Energi Terbarukan untuk Subtitusi Energi Fosil

Langkah Indonesia untuk menerapkan energi baru terbarukan (EBT) masih perlu digenjot, terutama dengan inovasi. Dengan begitu EBT bisa menjadi jawaban menekan penggunaan energi fosil yang jumlahnya semakin lama menipis dan punya kontribusi menyumbang emisi udara. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) menyebut pihaknya terus menggenjot pemanfaatan EBT dengan mengembangkan berbagai inovasi, salah satunya bahan bakar nabati. Deputi Bidang Teknologi Informasi Energi dan Material BPPT, Eniya Listyani Dewi mengatakan, pengembangan bahan bakar nabati yang BPPT lakukan fokus ke substitusi bahan bakar fosil. “Kami akan mengolah biomassa sisa tandan dan batang Kelapa Sawit menjadi biofuel, dengan proses terlebih dahulu membuat bio crude oil (BCO). Nantinya BCO ini bisa jadi campuran diesel juga dengan komposisi yang lebih tinggi dengan harga lebih murah,” katanya di Jakarta, Jumat (14/6). Eniya menambahkan, hal ini masih dalam tahapan pengembangan. Saat ini pihaknya dalam penyiapan unit blending BO dan BI00, memastikan handling dan peny- impanan bahan bakar uji agar bebas kontaminan terutama kontaminasi air dan sedimen. Kemudian, mereka juga melaksanakan kontrol kualitas (short test) dan monitoring kualitas bahan bakar selama kegiatan road test B30.

B30 baru saja diluncurkan dan diharapkan mendorong percepatan pemanfaatan EBT. Sebelumnya juga telah dicanangkan B20. Sedangkan B30 adalah campuran bahan bakar 30% biodiesel dan 70% petroleum diesel (solar). biofuel adalah bahan bakar nabati yang bisa berasal dari biomassa kelapa sawit. Salah satu jenis biofuel adalah biodiesel. Eniya menjelaskan, dalam road test B30 ini, BPPT melakukan monitoring kualitas dan keandalan. Hal yang perlu diperhatikan adalah endapan dalam penyimpanan tangki-tangki blending atau tangki di distributor yang berukuran besar lebih dari 5 ton. Menurutnya, tangki ini haras lebih sering dikuras dan dibersihkan.

Selain itu ada pula masalah mesin karena dalam hasil B20 yang di- pakai di mobil selama ini performa mesin lebih boros 2%-4%, tergantung mesinnya. Maka di pemakaian B30 diperkirakan borosnya mungkin sampai 5-6%. “Tapi kita harus menunggu hasil akhir uji road test pada Oktober 2019 nanti. Kita perlu membongkar engine yang dipakai. Namun pemborosan yang terjadi selama ini tidak terlalu signifikan,” ucap Eniya. Begitu pula masalah pada filter yang dipakai. Prediksi untuk tangki penyimpanan yang lebih besar, bisa dilakukan pengisian hingga 10 kali dan tiap kelipatan 10 perawatan tangki harus dilakukan dengan cara dibersihkan “Pada akhir road test kami akan menyampaikan data performa konsumsi bahan bakar menurut jenis kendaraan, membongkar engine, memeriksa filter, melaporkan sifat bahan bakar pada dataran tinggi dan rendah, juga memberikan pedoman handling,” paparnya. Eniya menyebut, implementasi B30 ini merupakan pengembangan green diesel, yang bisa menggantikan diesel 100%. Sementara itu untuk menggantikan premium, perlu pengembangan green gasoline, yang saat ini masih dalam rencana.

Ia menambahkan, pemakaian B30 ini bisa menghemat Rp 60 triliun. Tapi problem yang akan muncul adalah harga crude palm oil-nya. Untuk mencari substansinya, BPPT mengembangkan biomassa sawit yang diharapkan dapat menurunkan harga dasar bahan bakunya. Saat ini dari impor bahan bakar minyak (BBM) per tahun mencapai 24 juta kiloliter, lebih 90% berapa bensin yang sampai sekarang belum ada subtitus-inya karena mahal. Impor migas ini pun menguras de- visa besar sehingga tahun 2018 neraca perdagangan defisit sekitar USS 8 miliar. “Untuk itu, BPPT fokus membuat green gasoline. Kalau fokus kita mengurangi impor BBM, upaya lain adalah pengembangan kendaraan listrik,” tandasnya. Menurutnya, 23% EBT di tahun 2025 haras digenjot dan digabung dengan EBT. Memang selain bahan bakar, kelistrikan juga perlu diperhatikan. Kemandirian Energi Sebelumnya, Kepala BPPT Hammam Riza dalam peluncuran road test penggunaan B30 bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mengungkapkan, BPPT mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengkajian dan penerapan teknologi melalui unit kerja Balai Teknologi Termodinamika Motor dan Propulsi (BT2MP) dan Balai Teknologi Bahan bakar dan Rekayasa Disain (BTBRD). “BTBRD memastikan handling dan penyimpanan bahan bakar uji agar bebas kontaminasi, melaksanakan quality control dan monitoring kualitas bahan bakar selama kegiatan road test,” paparnya.

Tempo | Jum’at, 14 Juni 2019

BPPT Siap Monitor Kualitas dan Performa Bahan Bakar B30

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bekerja sama dengan BPDPKS, BPPT, Gaikindo, APROBI, Pertamina dan seluruh stakeholder terkait meluncurkan kegiatan road test penggunaan bahan bakar B30 Kendaraan Bermesin Diesel baru-baru ini. Pemerintah melalui Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No. 25 tahun 2013 mengamanatkan seluruh kendaraan Public Service Obligation (PSO), non-PSO dan industri wajib menggunakan B30 Kendaraan Bermesin Diesel pada tahun 2020. Penerapan B30 akan meningkatkan kemandirian energi, mengurangi impor bahan bakar serta berpotensi menghemat devisa hingga Rp 60 triliun serta memberikan pengaruh terhadap performa kendaraan. Kepala BPPT Hammam Riza menuturkan pihaknya mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengkajian dan penerapan teknologi melalui unit kerja BT2MP (Balai Teknologi Termodinamika Motor dan Propulsi) dan BTBRD (Balai Teknologi Bahan bakar dan Rekayasa Disain).

“BTBRD memastikan handling dan penyimpanan bahan bakar uji agar bebas kontaminasi, melaksanakan quality control dan monitoring kualitas bahan bakar selama kegiatan road test,” paparnya di sela peluncuran Road Test Penggunaan B30 bersama Kementerian ESDM Kamis lalu. Monitoring, lanjut Hammam, diperlukan untuk memastikan bahan bakar yang diuji telah sesuai persyaratan yang ditentukan. “BTBRD pun berperan dalam pelaksanaan road test untuk mendukung analisis konsumsi bahan bakar baik pada kendaraan ≤ 3.5 ton (mobil) maupun pada kendaraan > 3.5 ton (truk)”, terangnya. Untuk peran BT2MP disebut Hammam adalah guna melakukan uji pengaruh bahan bakar uji (B30) terhadap unjuk kerja, emisi dan konsumsi bahan bakar serta pengaruh jangka panjang dari bahan bakar uji terhadap parameter tersebut. “BPPT dengan senang hati akan terus mendukung kegiatan pengkajian dan penerapan teknologi yang akan meningkatkan kemandirian bangsa dan meningkatkan daya saing industri nasional. Semoga kegiatan Uji Jalan (Road Test) B30 ini bisa terlaksana dengan baik, aman, lancar dan sukses serta memberikan hasil yang baik bagi program peningkatan pemanfaatan biodiesel di Indonesia,” pungkasnya.

https://tekno.tempo.co/read/1214812/bppt-siap-monitor-kualitas-dan-performa-bahan-bakar-b30/full&view=ok

Gatra | Jum’at, 14 Juni 2019

Pungutan Ekspor Diusulkan Hidup Lagi

Industri hilir sawit meminta pemerintah untuk menerapkan lagi pungutan ekspor. Tanpa pungutan, sektor hilir terancam daya saingnya di pasar global. Sementara, sektor hulu masih mengkaji persoalan pungutan ini. Hal ini terungkap dalam silaturahmi media dengan tiga asosiasi industri hilir sawit yaitu Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI), Asosiasi Produsen Biofuels Indonesia (APROBI), dan Asosiasi Produsen Oleochemical Indonesia (APOLIN) di Jakarta, Kamis (16 Mei 2019). Sahat Sinaga, Direktur Eksekutif GIMNI, mengatakan asosiasinya sudah mengirimkan surat resmi kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Darmin Nasution, supaya pungutan ekspor dapat segera diterapkan lagi. Selisih pungutan ekspor sawit sebesar 7,5% antara produk hilir dan mentah (CPO). Maka, pemberlakuan pungutan berdampak positif kepada masuknya investasi ke Indonesia. Selain itu tanpa pungutan ekspor, kapasitas refineri CPO di Indonesia turun menjadi 30% hingga 35% dari sebelumnya mencapai 75%.

Sahat mengatakan penundaan pungutan ekspor sawit mengakibatkan refineri mangkrak seperti pabrik RBD dan food. Kondisi ini disebabkan tidak kompetitifnya daya saing produk hilir di pasar ekspor. “Kalau ekspor CPO masih dapat margin 2 sampai 3 dolar. Tetapi jika di industri hilir, ada biaya pengolahan dan transport. Akibatnya tidak dapat marjin karena kalah bersaing,” ujar Sahat. Pada Maret 2019, Menteri Keuangan menerbitkan aturan yang menunda pungutan ekspor sawit melalui Peraturan Menteri Keuangan No.23/PMK.05/2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan No 81/PMK.05/2018 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Aturan ini berlaku sampai 1 Juni 2019. Ini berarti, tidak lama lagi beleid ini akan berakhir masa berlakunya. Dalam PMK No.23/2019 disebutan bahwa pemerintah menyatakan bakal membebaskan pungutan atau mengenakan tarif nol persen untuk semua produk sawit, baik Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya. Aturan ini berlaku terhitung sejak 1 Maret hingga 31 Mei 2019. Kemudian, mulai 1 Juni 2019 dan seterusnya, pemerintah tetap akan membebaskan tarif pungutan ekspor jika harga CPO di bawah US$ 570.

Sahat mengatakan dengan adanya pungutan ekspor, maka produk hilir dapat bersaing dengan Malaysia. Keunggulan Malayasia adalah suku bunga rendah dan handling cost. Sedangkan Indonesia unggul dari segi efisien karena mesin lebih modern. Senada dengan GIMNI. Paulus Tjakrawan, Ketua Harian APROBI juga setuju pungutan diberlakukan lagi. Dana pungutan ini dapat dipakai untuk program petani dan riset. “Karena penghapusan pungutan ini juga tidak berdampak kepada harga TBS petani,” jelas Paulus. Rapolo Hutabarat, Ketua Umum APOLIN, mengatakan pemerintah sudah mengeluarkan regulasi terkait industri hilir, makanya kebijakan ini perlu dukungan pelaku usaha. Tujuannya menciptakan investasi baik dari dalam dan luar negeri sehingga dapat menciptakan lapangan kerja di masyarakat. Text Box: Mukti Sardjono, Direktur Eksekutif GAPKI, menjelaskan pihaknya masih mengkaji usulan pemberlakuan pungutan sawit. Namun, perlu dipikirkan juga kepentingan nasional jika pungutan diberlakukan lagi. “Selain itu, pemerintah juga menerima pajak dari badan usaha dan perorangan. Makanya, pungutan segera diberlakukan supaya daya saing industri hilir tetap bagus,” jelas Rapolo.

Untuk menyelesaikan persoalan ini, GIMNI telah mengirimkan surat resmi kepada Kementerian Perekonomian. “Bulan April kemarin, surat sudah dikirimkan. Makanya, baru saja kami rapat membahas persoalan ini (pungutan). Dalam rapat kami sepakat menertibkan price level sebagai patokan,” ujarnya. Selama ini, harga patokan penetapan pungutan memakai Bursa Malaysia dan pasar komoditas Rotterdam. Sedangkan di dalam negeri, rujukan kepada Bursa komoditas ICDX. Dijelaskan Sahat, nantinya Kementerian Perdagangan membuat patokan harga melalui revisi peraturan. Pada Juni mendatang, Kementerian Perdagangan akan mempresentasikan konsep patokan harga kepada para stakeholder. Kalangan pengusaha sektor perkebunan di bawah Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) belum mengambil keputusan terkait usulan ini. Mukti Sardjono, Direktur Eksekutif GAPKI, menjelaskan pihaknya masih mengkaji usulan pemberlakuan pungutan sawit. “Kami masih mengkaji usulan penerapan pungutan. Dalam waktu dekat akan kami publikasikan,” ujarnya.

Gatra | Jum’at, 14 Juni 2019

Produksi B30, Aprobi dan Pertamina Didukung BPDB Sawit hingga Rp20 Miliar

Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) dan Pertamina dipercaya Kementerian Energi, Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk mengolah bahan bakar biodisel 30% atau B30. Ketua Aprobi, M.P. Tumanggor menjelaskan pihaknya sudah mengalkulasikan secara matang pengolahan bahan bakar tersebut. Saat ini, Aprobi memiliki 19 pabrik fame, salah satu bahan untuk mengolah biodisel, dengan kapasitas terpasang mencapai 12 juta kiloliter. Pada 2019 ini, konsumsi bahan tersebut mencapai 6 juta kiloliter dan ekspor sebesar 1,5 juta kiloliter. Masih ada pula cadangan sebesar 5 juta kiloliter. Sementara itu, realisasi pada 2018 menembus 4 juta kiloliter untuk konsumsi dalam negeri. Sedangkan ekspornya sebesar 1,5 juta kiloliter. Dari data tersebut, Tumanggor menjelaskan jika pada 2020 nanti, kebutuhan fame untuk pengolahan bahan bakar biodisel menambah sebesar 3 juta kiloliter, sehingga totalnya menjadi 9 juta kiloliter. Angka tersebut belum termasuk kebutuhan ekspor yang mencapai 1,5 juta kiloliter. Jika ditotal untuk 2020 mendatang, kebutuhan fame mencapai 10,5 juta kiloliter. Cadangan pun tersisa 1-1,5 juta kiloliter. Soal lonjakan pemakaian karena bahan bakar B30, Tumanggor memaparkan semua dijamin oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) sawit.

“Jadi masalah kapasitas terpasang penyediaan itu kita akan konsisten seperti apa yang dikatakan Pak Menteri [ESDM]. Karena kita dijamin oleh BPDP,” ujar Tumanggor di Gedung ESDM, Jakarta, Kamis (13/6). Sementara itu, untuk Pertamina, perusahaan BUMN itu sudah konsisten mendukung program tersebut sejak B20. Direktur Perencanaam Investasi dan Manajemen Risiko Pertamina, Heru Setiawan menjelaskan, untuk pengolahan B30 pihaknya sudah siap dan melakukan upgrade 29 terminal produksi. “Pada prinsipnya Pertamina siap, bahkan ada beberapa inisiatif di kilang. Kita juga punya inisiatif untuk biofuel,” ujar dia di lokasi yang sama. Bahan bakar, lanjutnya, disuplai oleh Pertamina dari sisi solar sebesar 70 ribu kiloliter. Sedangkan Aprobi menyumbang sisanya, sekitar 30 ribu kiloliter. Untuk pendanaan, Heru memaparkan pihak pengolah mendapat pendanaan dari BPDP sawit. “[Dana] itu sekitar Rp20 miliar untuk kegiatan ini. Biaya paling mahalnya untuk membayar driver, karena driver harus profesional. Biaya tinggi lainnya biaya pengujian. Setiap 2.500 km, [kendraan] dibawa ke ruang workshop BPPT ESDM untuk dilakukan pengecekan,” tukas Heru.

https://www.gatra.com/detail/news/421771/economy/produksi-b30-aprobi-dan-pertamina-didukung-bpdb-sawit-hingga-rp20-miliar

Konten | Jum’at, 14 Juni 2019

Jonan Uji Coba Bahan Bakar B30

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignatius Jonan meminta Asosiasi Produsen Biofuels Indonesia (Aprobi) konsisten dalam menyuplai Fatty Acid Methyl Esters (FAME) meski kondisi harga kelapa sawit internasional tidak menentu. Hal ini diucapkannya saat Launching Road Test Penggunaan Bahan Bakar B30, di Gedung Kementerian ESDM, Kamis (13/6/2019). “Ini mesti konsisten, jangan sampai nanti minyak kelapa sawitnya di internasional naik terus FAME-nya hilang. Jadi mentalitasnya tidak bisa hit and run,” ucap Jonan. Jonan menegaskan apabila ke depannya terjadi hambatan dalam pemasokan FAME, maka dirinya akan mengajukan kepada presiden untuk membuat aturan kewajiban memasok dalam negeri atau domestic market obligation (DMO) serupa dengan aturan DMO batu bara. “Terus terang kalau hit and run, saya akan minta presiden bikinkan aturan DMO, seperti batu bara karena pemerintah punya kepentingan untuk jaga balance of trade (neraca perdagangan) supaya impor minyak terkendali,” tegas Jonan.

Terlebih, ambisi pembangunan infrastruktur masih akan dilakukan ke depannya. Hal itu akan membuat konsumsi BBM akan naik secara pelan tapi pasti. “Makanya pakai FAME supaya neraca perdagangan tidak terlalu defisit untuk impor minyakk. Ini long term komitmen, kecuali lahan kelapa sawit berkurang. Tapi kelapa sawit budi dayanya luar biasa. Produksi CPO sehari sekarang 6 ton,” jelasnya. Jonan juga mengingatkan proses pencampuran FAME yang dicampur minyak solar dipastikan harus konsisten. Pasalnya, pada penggunaan bahan bakar B20 sebelumnya ditemukan ketidakkonsistenan dalam pencampuran. “Masukan yang saya terima waktu penerapan B20, yaitu proses pencampuran FAME yang dicampur minyak solar itu konsistensinya tidak selalu pas. Jadi ini saya sarankan Pertamina atau badan usaha BBM lain harus memastikan proses pencampuran dilakukan dengan betul,” kata Jonan. Jonan juga meminta produsen otomotif (engine maker) untuk memberikan masukan terkait dengan performa mesin dan biaya perawatan mesin bila menggunakan bahan bakar B30.” Harus dipastikan tidak ada perubahan biaya signifikan setelah menggunakan B30,” tukasnya.

https://www.konten.co.id/2019/06/jonan-uji-coba-bahan-bakar-b30.html

Cnbcindonesia | Jum’at, 14 Juni 2019

Sawit Diganjal di Eropa, Pemerintah Sewa Pengacara Asing

Kementerian Perdagangan (Kemendag) sedang menyiapkan tim kuasa hukum internasional untuk menggugat Uni Eropa di Badan Penyelesaian Sengketa (Dispute Settlement Body/DSB) organisasi perdagangann dunia atau WTO. Pemerintah memutuskan untuk menggugat Uni Eropa setelah Uni Eropa secara sepihak menerbitkan Renewable Energy Directives (RED) II serta aturan pelaksanaannya (delegated acts). Kebijakan tersebut dianggap diskriminatif karena menghapus minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) dari daftar bahan bakar nabati (biofuel) yang berkelanjutan. Aturan itu juga sebagai sikap Uni Eropa yang menganggap perkebunan sawit telah mengakibatkan kerusakan lingkungan dan deforestasi besar-besaran. Di sisi lain seperti minyak produksi negara-negara di Uni Eropa kedelai (soybean oil), minyak biji bunga matahari (sunflower oil) atau rapeseed oil justru sebaliknya. Otoritas Benua Biru bahkan berniat mengurangi secara bertahap penggunaan biofuel berbasis CPO di seluruh wilayahnya hingga mencapai 0% di 2030, sebuah pukulan telak bagi industri sawit Tanah Air. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Oke Nurwan mengatakan pihaknya sedang memilih firma hukum (law firm) yang akan mewakili pemerintah di DSB WTO.

Rencananya, pemerintah dan asosiasi industri sawit dalam negeri seperti Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) dan Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) akan menggugat Uni Eropa secara bersamaan melalui WTO dan Pengadilan Tinggi Uni Eropa (European Court of Justice/ECJ). “Ini kita masih memilih law firm yang akan mendampingi pemerintah, kebanyakan dari luar negeri. Mereka presentasi ke kita dan nanti ada panitia yang akan menetapkan. Kita pun lagi menentukan sejauh mana kita akan bergerak. Pemerintah dan swasta akan menggugat secara paralel, baik melalui ECJ maupun WTO,” ujar Oke, Jumat (14/6/2019). Menurut Oke, pemahaman dan pendalaman kasus perlu dilakukan bersama-sama antara pemerintah, industri sawit serta tim kuasa hukum internasional yang nantinya akan mendampingi. “Masalahnya kita yang penting siap dan paham apa yang akan kita gugat. Itu nanti termasuk pembiayaan akan kita bicarakan, BPDP-KS [Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit] siap mendukung. Kan secara spesifik belum dipilih law firm mana yang akan mendampingi,” jelasnya. Pemerintah, menurut Oke, belum menetapkan tenggat waktu pengajuan gugatan sampai semua pihak siap bekerja bersama-sama. Perdagangan dan industri kelapa sawit dalam dua tahun terakhir juga disebutnya belum berhenti. “Soal target kapan kan masalahnya dalam 2 tahun belakangan ini perdagangan [sawit] belum terhambat, belum berhenti. Kita masih punya waktu pertimbangkan berbagai hal. Dampak yang sudah terjadi adalah citra negatif terhadap produk sawit di pasar global. Ini bukan masalah kerugian,” katanya.

https://www.cnbcindonesia.com/news/20190614153214-4-78457/sawit-diganjal-di-eropa-pemerintah-sewa-pengacara-asing

Tirto | Jum’at, 14 Juni 2019

B30 Gunakan CPO, IESR Minta Pemerintah Antisipasi Kenaikan Harga

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah meluncurkan uji coba biodiesel dengan campuran 30 persen Fatty Acid Methyl Esters (FAME) atau B30. Direktur Eksekutif Institute Essential Services and Reform (IESR), Fabby Tumiwa mengatakan, pemerintah perlu mengantisipasi kenaikan harga Crude Palm Oil (CPO) atau minyak sawit mentah. Saat harga minyak sawit mentah naik, menurut Fabby, program pemerintah ini bisa terkendala pembiayaan. “Persoalannya kembali ke harga. Dengan sekarang harga CPO agak rendah, produsen memasok dalam negeri masih mau. Kan harga rata-rata hari ini di bawah 6 bulan lalu. Kalau harga meningkat bagaimana,” ucap Fabby saat dihubungi reporter Tirto, Jumat (14/6/2019). Menurut dia, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) memang dapat memberi subsidi pada kebutuhan domestik. Namun, lanjut dia, sumber pendanaan BPDPKS bisa tidak cukup saat peningkatan harga terjadi, seiring dengan peningkatan volume CPO yang digunakan untuk B30. BPDPKS selama ini memperoleh dana dari pajak ekspor CPO. Dampak dari kenaikan harga dan dana BPDPKS tak cukup, Pertamina atau Kementerian ESDM yang kena getahnya. “Kalau sisi pasokan sih harusnya tidak ada kendala. Dari sisi fasilitas pengolahan FAME juga. Jadi harga [CPO] yang harus dipastikan,” ucap Fabby. “Pertanyaannya cukup tidak penerimaan pajak ekspor itu untuk subsidi CPO. Atau gak bisa jadi beban Pertamina dan pemerintah juga. Harusnya pemerintah sudah menghitung,” imbuh dia. Terkait fluktuasi persoalan harga sempat disampaikan oleh Menteri ESDM Ignasius Jonan. Ia meminta Asosiasi Produsen Bio Fuel Indonesia (Aprobi) berkomitmen menyalurkan FAME terutama jika suatu saat harga minyak kelapa sawit membaik.

https://tirto.id/b30-gunakan-cpo-iesr-minta-pemerintah-antisipasi-kenaikan-harga-ecqz

Alinea | Jum’at, 14 Juni 2019

Asosiasi Produsen Biofuel Siap Pasok FAME Untuk Bahan B30

Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) menyatakan mampu mencukupi kebutuhan campuran fatty acid methyl ester (FAME) untuk bahan bakar biodiesel jenis B30. Ketua Umum Aprobi Master Parulian Tumanggor mengatakan saat ini produksi terpasang yang memproses FAME dalam negeri sudah mencapai 12 juta kiloliter dari 19 pabrik biodiesel yang ada di Indonesia. Sementara konsumsi dalam negeri adalah sebesar 6 juta kiloliter, dan untuk kebutuhan ekspor sebesar 1,5 juta kiloliter. “Jadi masih ada (sisa) kira-kira 5 juta kilolter lagi,” ujar Parulian di Jakarta, Rabu (13/6). Parulian mengatakan jika pada 2020 ada tambahan kebutuhan dalam negeri sebesar 3 juta kiloliter lagi maka total konsumsi baru berada di angka 10,5 juta kiloliter. Angka ini pun masih di bawah produksi dalam negeri. “Masih ada idle 1 juta sampai dengan 1,5 juta kiloliter,” ucapnya. Ia juga mengatakan, dengan kebijakan yang ada, banyak perusahaan yang berniat untuk membuka pabrik produksi biodiesel di Indonesia. Menurutnya, akan ada tambahan 1 juta kiloliter lagi dari dua pabrik yang akan segera beroperasi. “Saya dengar ada tambahan 1 juta kiloliter lagi dari dua pabrik yang akan dibangun. Karena melihat prospeknya. Itu perusahaan baru sama sekali,” ujarnya.

https://www.alinea.id/bisnis/asosiasi-produsen-biofuel-siap-pasok-fame-untuk-bahan-b30-b1XhG9kGc