+62 2129380882 office@aprobi.co.id

Mendag Pimpin Kunjungan Kerja ke AS

Investor Daily Indonesia | Selasa, 15 Januari 2019

Mendag Pimpin Kunjungan Kerja ke AS

Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita memimpin delegasi Indonesia ke Amerika Serikat (AS) pada 14-19 Januari 2019 untuk memastikan Indonesia tetap memperoleh fasilitas preferensi tarif/pembebasan bea masuk dari pemerintah AS yang dikenal sebagai generalized system of preferences (GSP). Sebelumnya, pemerintah AS menyampaikan secara eksplisit mengenai rencana peninjauan kembali pemberian GSP untuk produk-produk Indonesia. “Dalam tujuh bulan terakhir, Pemerintah Indonesia telah melakukan komunikasi dan koordinasi intensif dengan AS agar status Indonesia dapat tetap dipertahankan di bawah skema GSP, karena program ini memberi manfaat baik kepada eksportir Indonesia maupun importir AS yang mendapat pasokan produk yang dibutuhkan,” kata Mendag, Senin (14/1). Pada Oktober 2017, Pemerintah AS melalui USTR mengeluarkan Peninjauan Kembali Penerapan GSP Negara (CPR) terhadap 25 negara penerima GSP, dan Indonesia termasuk di dalamnya. Pada 13 April 2018, USTR secara eksplisit menyebutkan akan melakukan peninjauan pemberian GSP kepada Indonesia, India, dan Kazakhstan. Hal ini tertuang dalam Federal Register Vol. 83, No. 82. Pada kunjungan kali ini, Mendag dijadwalkan melakukan pertemuan bilateral dengan Duta Besar Perwakilan Perdagangan AS (USTR Ambassador) Robert Lighthizer guna membahas pemberian fasilitas GSP ini. Tercatat, sebanyak 3.546 produk Indonesia diberikan fasilitas GSP berupa eli-minasi tarif hingga 0%.

Mendag juga dijadwalkan bertemu dengan CEO Kamar Dagang dan Industri (Kadin) AS Tom Donohue, dan para pelaku usaha AS, antara lain yang bergerak di sektor alas kaki dan garmen; serta pertemuan dengan para calon investor potensial. Selain itu, Mendag juga akan menghadiri seminar mengenai kelapa sawit, menghadiri forum bisnis, dan membuka penjajakan kesepakatan bisnis (business matching). Mendag mengungkapkan, kunjungan kerja ke AS tidak hanya diisi dengan pertemuan formal di AS, namun juga diikuti dengan penjualan secara langsung melalui misi dagang. Hal ini dimaksudkan untuk memaksimalkan hasil kunjungan kerja. “Dengan forum bisnis dan business matching, diharapkan para pengusaha dapat bertransaksi secara langsung dan membangun bisnisnya sehingga nantinya dapat meningkatkan kinerja perdagangan kedua negara,” imbuh Mendag. Sebanyak 15 pengusaha akan turut dalam misi dagang kali ini. Pelaku usaha tersebut bergerak di sektor kelapa sawit, alumunium dan baja, hasil laut, kedelai dan gandum, kapas dan tekstil, kopi, ban mobil, emas dan perhiasan, serta daging sapi. Selain itu, turut serta Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, Gabungan Perusahaan Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), Indonesia Biofuels Producers Association (Aprobi-IBPA), dan Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI). “Kunjungan kerja ke AS ini merupakan salah satu strategi yang dilakukan untuk mencapai ekspor nonmigas yang ditargetkan naik 7,5% dibandingkan tahun lalu, atau sebesar US$ 175,9 miliar. Upaya untuk meningkatkan kinerja ekspor harus dilakukan sedini dan semaksimal mungkin di tengah kondisi pelambatan pertumbuhan ekonomi global,” jelas Mendag.

Infosawit | Selasa, 15 Januari 2019

Genjot Pasar Ekspor Sawit Ke AS, Indonesia Adakan Pertemuan Bisnis Hingga Adakan Seminar

Mengawali tahun 2019, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita memimpin delegasi Indonesia ke Amerika Serikat (AS) pada 14—19 Januari 2019. Kunjungan kerja ini merupakan salah satu langkah awal untuk meningkatkan kinerja ekspor nasional di tengah kondisi ekonomi dunia yang tahun ini diprediksi melambat. Dari informasi yang didapat InfoSAWIT, kunjungan kerja ke AS tidak hanya diisi dengan pertemuan formal di AS, namun juga diikuti dengan penjualan secara langsung melalui misi dagang. Menurut Enggartiasto, hal ini dimaksudkan untuk memaksimalkan hasil kunjungan kerja. “Dengan forum bisnis dan business matching, diharapkan para pengusaha dapat bertransaksi secara langsung dan membangun bisnisnya sehingga nantinya dapat meningkatkan kinerja perdagangan kedua negara,” tutur Enggartiasto, dalam keterangan resmi diterima InfoSAWIT, Senin (14/1/2019). Sebanyak 15 pengusaha akan turut dalam misi dagang kali ini. Pelaku usaha tersebut bergerak di sektor kelapa sawit, alumunium dan baja, hasil laut, kedelai dan gandum, kapas dan tekstil, kopi, ban mobil, emas dan perhiasan, serta daging sapi. Selain itu, turut serta Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, Gabungan Perusahaan Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), Indonesia Biofuels Producers Association (APROBI-IBPA), dan Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI).

Dalam kunjungan kerja ini, Mendag dijadwalkan melakukan sejumlah pertemuan, salah satunya yaitu pertemuan bilateral dengan Duta Besar Perwakilan Perdagangan AS (USTR Ambassador) Robert Lighthizer guna menindaklanjuti pemberian tarif preferensial yaitu sistem preferensi umum (Generalized System of Preferences/GSP). Sebanyak 3.546 produk Indonesia diberikan fasilitas GSP berupa eliminasi tarif hingga 0 persen. Kabarnya dalam kunjungan tersebut, Mendag juga berencana bertemu dengan CEO Kamar Dagang dan Industri (Kadin) AS Tom Donohue, dan para pelaku usaha AS, antara lain yang bergerak di sektor alas kaki dan garmen; serta pertemuan dengan para calon investor potensial. Selain itu, Mendag juga akan menghadiri seminar mengenai kelapa sawit, menghadiri forum bisnis, dan membuka penjajakan kesepakatan bisnis (business matching). Sekadar informai, total perdagangan Indonesia-AS mencapai US$ 25,92 miliar, surplus untuk Indonesia sebesar US$ 9,7 miliar. Total perdagangan dalam lima tahun terakhir menunjukkan tren positif sebesar 0,39%. Pada tahun 2017, AS merupakan negara tujuan ekspor nonmigas ke-2 setelah China dengan nilai US$ 17,1 miliar. Produk ekspor utama Indonesia ke AS, antara lain udang; karet alam; alas kaki; ban, dan pakaian wanita. https://www.infosawit.com/news/8689/genjot-pasar-ekspor-sawit-ke-as–indonesia-adakan-pertemuan-bisnis-hingga-adakan-seminar

Investor Daily Indonesia | Selasa, 15 Januari 2019

B20 Hemat Impor Solar Hingga US$ 937,84 Juta

Kebijakan pencampuran Bahan Bakar Nabati (BBN) berupa Biodiesel sebesar 20% (B20) ke dalam Bahan Bakar Minyak (BBM) memberikan dampak mampu menghemat impor solar sebesar US$ 937,84 juta. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Djoko Siswanto di Jakarta, Senin (14/1) memaparkan, penyaluran FAME (Fatty Acid Methyl Ester) Biodiesel selama tahun 2018 mencapai 1,67 juta kilo liter (KL). Penerapan kebijakan B20 merupakan keseriusan Pemerintah dalam memperhatikan soal ketahanan energi nasional yang juga menjadi masalah serius ke depan, terutama mengurangi dominasi penggunaan bahan bakar fosil. Di samping kebijakan B20, konversi BBM ke Liquified Petroleum Gas (LPG) juga diterapkan Pemerintah sebagai upaya diversifikasi energi. Data dari Kementerian ESDM menunjukkan total sebanyak 6,55 juta Metrik Ton (MT) LPG bersubsidi dan 0,99 juta MT LPG Non-Subsidi disalurkan sepanjang tahun 2018 ke 530 SPBE PSO dan 103 SPBE Non-PSO. Penghematan yang didapat dari kebijakan konversi ini selama setahun sebesar Rp 29,31 triliun {unaudited). Dalam laporan kinerja tahun 2018 Kementerian ESDM, tercatat realisasi penjualan BBM mencapai 67,35 juta KL terdiri dari 16,12 juta KL BBM Bersubsidi (Solar, Minyak Tanah dan Premium) serta BBM Non-Subsidi sebesar 51,23 juta KL. Penjualan tersebut disalurkan ke 6.902 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum/Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan milik Pertamina dan PT AKR Corporindo. Khusus untuk BBM Bersubsidi, angka realisasi tersebut hampir mendekati dari total kouta yang dialokasikan dalam APBN tahun 2018, yaitu sebesar 16,23 juta KL. Hal ini tak lepas dari adanya kewajiban bagi badan usaha untuk penyaluran dan pendistribusian Premium di Jawa, Madura dan Bali melalui Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2018 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak yang diteken pada 23 Maret 2018 lalu.

Media Indonesia | Selasa, 15 Januari 2019

B20 Hemat Solar hingga US$937,84Juta

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Djoko Siswanto memaparkan Kebijakan pencampuran bahan bakar nabati (BBN) berupa Biodiesel sebesar 20% (B20) ke dalam bahan bakar minyak (BBM) mampu menghemat impor solar sebesar US$937,84 juta. Adapun penyaluran FAME {fatty acid methyl ester) Biodiesel selama 2018 mencapai 1,67 juta kiloliter (kl). “Penerapan kebijakan B20 merupakan keseriusan pemerintah dalam memperhatikan soal ketahanan energi nasional yang juga menjadi masalah seryjs ke depan, terutama mengurangi penggunaan bahan bakar fosil,” ujarnya, kemarin. Di samping kebijakan B20. pemerintah juga menerapkan konversi BBM ke elpiji Data dan Kementerian ESDM menunjukkan total sebanyak 6,55 juta metrik ton (MT) elpiji bersubsidi dan 0,99 juta MT elpiji nonsubsidi disalurkan sepanjang tahun lalu ke 530 SPBE PSO dan 103 SPBE non-PSO. Penghematan yang didapat dari kebijakan konversi mi selama setahun sebesar Rp29,31 triliun {unaudited). Dalam laporan kinerja 2018 Kementerian ESDM, tercatat realisasi penjualan BBM mencapai 67,35 juta kiloliter, yang terdiri atas 16,12 juta kl BBM bersubsidi (solar, minyak tanah, dan premium) serta BBM nonsubsidi sebesar 51,23 juta kl. Penjualan tersebut disalurkan ke 6.902 stasiun pengisian bahan bakar umum/stasiun pengisian bahan bakar nelayan milik Pertamina dan PT AKR Corporindo.

The Jakarta Post | Selasa, 15 Januari 2019

How should Indonesia respond?

Palm oil is Indonesia largest export. It provides more in export revenue than coal, gas or oil. It plays a pivotal role in any trade policy decisions made by the national government. Indonesias three largest export markets are India, the European Union and China. Chinas role in global price pressures is less direct. China has imposed tariffs on United States soybeans and is sourcing them from other markets this has brought the global price of soybeans down, dragging on palm oil prices. Indian demand concerns are relatively straightforward. The rupee ha.s fallen significantly this year; this has largely been caused by a spike in oil prices. This has placed pressure on household spending and made imported oils more expensive. At tht- same time, the Indian government slapped tariffs on imported palm oil in a bid to prop up the local agriculture sector. Chinese and Indian pressures for the most part are being driven by other market forces, e.g. oil prices and soybean prices.

Problems in the EU are different. They are regulatory and political they have been driven by a number of actors. Palm oil has displaced other vegetable oils in Europe since the year 2000. Last decade, the EU developed a renewable energy strategy. It set out minimum requirements for renewable fuels in transportation under the Renewable Energy Directive (RED). This was partly to reduce fossil fuel dependence and greenhouse emissions; it was also to replace payments for European rape-seed farmers as the EUs Common Agricultural Policy was reformed. The RED was introduced in 2009; imported palm-based (from ASEAN) and soy-based (from Argentina) Biodiesel increased their share of this market while demand remained flat. Why? The EU remains an expensive place to manufacture biofuels. In response, European oilseed producers and politicians called for restrictions on imports of biodiesel. For example, the EU hit Indonesian and Argentinean Biofuels with anti-dumping tariffs that were later declared illegal by the World Trade Organization (WTO).

Environmental campaign

In order to qualify for the RED, fuels must meet a number of environmental criteria The most important of these is that Biofuel feedstocks cannot come from forest areas or peat areas that were planted after 2008. Calls grew to restrict palm oil imports on environmental grounds, arguing that emissions from oil palm cultivation meant that there was no greenhouse benefit from using palm oil. In 2018, the EU was required to review the RED. In doing so, it was to determine which feedstocks could be used in the blocs renewable energy program. This review included the inclusion of the idea of indirect land use change (ILUC). The principle is as follows Demand for Biofuel crops would mean that more land must be planted (or forest cleared) for food crops. ILUC cannot be observed directly; it is not possible to say whether land has been cleared as an indirect result of Biofuel policies – it is only possible to model it These models are subjective and can therefore be politicized. It is highly likely that the EU will single out imported oils – including palm oil from Indonesia – and state they have a “high risk” of causing ILUC, but the EU would most likely keep a pathway open for palm oil. It may, for example, push a certification regime that would make it possible for some suppliers to be considered either high or low risk.

It can almost be guaranteed that compliance would be difficult for exporters. This has certainly been the case for timber exports from developing countries since the introduction of the EUs due diligence regulations for timber. A complete block on palm oil for the RED would put Indonesia and Malaysia offside, precisely at a time when the EU is trying to ink trade and cooperation agreements with both countries. Indonesia and Malaysia have already been particularly aggressive within the WTO in calling for details on the revised RED. They have been joined by other exporters – such as Colombia – that are particularly concerned about the impact of the new regulations. In the world of trade policy, these types of regulatory disruptions are sometimes referred to as non-tariff measures (NTMs). They are often accidental, but occasionally deliberate. The point isnt to block trade completely, but to disrupt supply, imposing an indirect cost on exporters. These disruptions – if illegal – are often resolved by an increasingly dysfunctional WTO, but resolution takes time. Detractors might try to argue that Biofuels arent an important market for palm oil, but this is not the case.

The global Biodiesel market represents about 12 percent of the world vegetable oil trade. By way of comparison, China represents about 10 percent of the global export market. The EU is the worlds largest Biodiesel market and imports about 2.4 million tons of Crude Palm Oil (CPO) for Biodiesel production. Biodiesel represents a distinct and different demand to food and other industrial applications. No producer would give up on the Chinese market, for example. In August 2018, President Joko “Jokowi” Widodo and Energy and Mineral Resources Minister Igna-sius Jonan extended the B20 Biofuel blending mandate across the entire transportation sector. The requirement is expected to effectively double demand for Biodiesel within Indonesia, according to several estimates. This would push domestic demand for Biodiesel refining to somewhere in the vicinity of 6 million tons of CPO annually, an increase of about 3 million tons. In the months that followed, Malaysia and Indonesia both introduced Biofuel blending mandates. These measures would make some difference to the demand dynamics in ASEAN, as well as in global markets. This would ameliorate any fall in demand in the European Biodiesel market, but that is not necessarily their intention. They are among broader macroeconomic measures. In one instance they are about shoring up aggregate demand in a time of falling prices and maintaining the livelihoods of millions of smallholders. In Indonesia, the mandatory Biofuel blending was a means of reducing crude and petroleum imports as prices spiked, putting pressure on the Indonesian currency. Malaysia is somewhat insulated from oil prices – it exports more than it imports.

Why the RED

However, if this is the case, why is the RED – and countering its impact on the palm market – soimportant? It is a matter of principle and it is a critical juncture for the future of palm oil in all markets, particularly Western markets. Both the US and the EU have long histories of attempting to keep palm oil out of their markets. The US soybean lobby waged a “tropical oils” health campaign in the 1980s and 1990s in an attempt to keep palm oil out of the US market. European rapeseed and sunflower producers have launched similar actions against palm oil – on environmental grounds. If palm oil is cut from the RED, it would send two signals. lt would give other countries (e.g. the US) further grounds to block palm-based Biodiesel from their markets. It would also encourage policymakers to push for tighter regulations on palm oil use in food and elsewhere. The EU has already signaled that it is seeking to limit “imported deforestation”. Palm oil is also the worlds most efficient oil in terms of input and yield and Indonesia and Malaysia are the most efficient producers. One commentator has described it as a “disruptive technology”. Antipathy toward it in all markets is not going away any time soon. Commitments by successive governments toward halting oil palm plantation expansion and the RSPOs prohibition on deforestation are not about to quell this opposition. Many policymakers in the EU believe they have a moral case for banning palm oil. They have little or no regard for Indonesias development objectives and do not understand Indonesias significance regionally or globally. “Beating” a RED ban on palm oil would go some way to upending this moral attitude. The writer is a trade and sustainability consultant and has worked with palm oil groups in Indonesia, Malaysia, Nigeria and Papua New Guinea. He is the editor of the Palm Oil Monitor.

Republika | Selasa, 14 Januari 2019

Kemendag Lakukan Misi Dagang ke Amerika

Kementerian Perdagangan mengawali misi dagang 2019 dengan melakukan kunjungan ke Amerika Serikat pada Senin (14/1) hingga Sabtu (19/1). Kunjungan kerja ini merupakan salah satu langkah awal untuk meningkatkan kinerja ekspor nasional di tengah kondisi ekonomi dunia yang tahun ini diprediksi melambat. Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan, kunjungan kerja ke AS merupakan salah satu strategi yang dilakukan untuk mencapai ekspor nonmigas yang ditargetkan naik 7,5 persen dibandingkan tahun lalu atau sebesar 175,9 miliar dolar AS. “Upaya untuk meningkatkan kinerja ekspor harus dilakukan sedini dan semaksimal mungkin di tengah kondisi perlambatan pertumbuhan ekonomi global,” ujarnya dalam rilis yang diterima Republika.co.id, Ahad (13/1). Neraca perdagangan nonmigas tercatat surplus sebesar 4,64 miliar dolar AS pada Januari sampai November 2018. Dalam periode tersebut, ekspor secara keseluruhan tumbuh positif sebesar 7,7 persen dengan nilai ekspor migas sebesar 15,65 miliar dolar AS dan ekspor nonmigas 150,14 miliar dolar AS. Dalam kunjungan kerja ini, Enggar dijadwalkan melakukan sejumlah pertemuan. Salah satunya yaitu pertemuan bilateral dengan Duta Besar Perwakilan Perdagangan AS (USTR Ambassador) Robert Lighthizer guna menindaklanjuti pemberian tarif preferensial yaitu sistem preferensi umum (Generalized System of Preferences/GSP). Sebanyak 3.546 produk Indonesia diberikan fasilitas GSP berupa eliminasi tarif hingga 0 persen.

Dalam tujuh bulan terakhir, pemerintah Indonesia telah melakukan komunikasi dan koordinasi intensif dengan AS agar status Indonesia dapat tetap dipertahankan di bawah skema GSP. Sebab, program ini memberi manfaat baik kepada eksportir Indonesia maupun importir AS yang mendapat pasokan produk yang dibutuhkan. Pada Oktober 2017, Pemerintah AS melalui USTR mengeluarkan Peninjauan Kembali Penerapan GSP Negara (CPR) terhadap 25 negara penerima GSP, dan Indonesia termasuk di dalamnya. Pada 13 April 2018, USTR secara eksplisit menyebutkan akan melakukan peninjauan pemberian GSP kepada Indonesia, India, dan Kazakhstan. Hal ini tertuang dalam Federal Register Vol. 83, No. 82. Pada 30 Mei 2018, AS juga mengumumkan akan melakukan peninjauan GSP terhadap Thailand. Enggar juga dijadwalkan bertemu dengan CEO Kamar Dagang dan Industri (Kadin) AS Tom Donohue dan para pelaku usaha AS. Antara lain yang bergerak di sektor alas kaki dan garmen; serta pertemuan dengan para calon investor potensial. Selain itu, ia juga akan menghadiri seminar mengenai kelapa sawit, menghadiri forum bisnis, dan membuka penjajakan kesepakatan bisnis (business matching). Kunjungan kerja ke AS tidak hanya diisi dengan pertemuan formal di AS, namun juga diikuti dengan penjualan secara langsung melalui misi dagang. Menurut Enggar, hal ini dimaksudkan untuk memaksimalkan hasil kunjungan kerja.

Dengan forum bisnis dan business matching, Enggar berharap para pengusaha dapat bertransaksi secara langsung dan membangun bisnisnya. “Jadi, nantinya dapat meningkatkan kinerja perdagangan kedua negara,” katanya. Sebanyak 15 pengusaha turut dalam misi dagang kali ini. Pelaku usaha tersebut bergerak di sektor kelapa sawit, alumunium dan baja, hasil laut, kedelai dan gandum, kapas dan tekstil, kopi, ban mobil, emas dan perhiasan, serta daging sapi. Selain itu, turut serta Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, Gabungan Perusahaan Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), Indonesia Biofuels Producers Association (APROBI-IBPA), dan Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI). Total perdagangan Indonesia-AS mencapai 25,92 miliar dolar AS, surplus untuk Indonesia sebesar dolar AS 9,7 miliar. Total perdagangan dalam lima tahun terakhir menunjukkan tren positif sebesar 0,39 persen. Pada tahun 2017, AS merupakan negara tujuan ekspor nonmigas ke-2 setelah China dengan nilai 17,1 miliar dolar AS. Produk ekspor utama Indonesia ke AS, antara lain udang, karet alam, alas kaki, ban, dan pakaian wanita. Sementara dari segi impor, AS menjadi negara sumber impor nonmigas ke-5 bagi Indonesia senilai 7,7 miliar dolar AS. Produk impor utama Indonesia dari AS, antara lain kacang kedelai, kapas, gandum, residu pabrik tepung dan limbah makanan, serta makanan olahan untuk hewan.

https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/korporasi/19/01/14/plbcyl368-kemendag-lakukan-misi-dagang-ke-amerika

Kompas | Selasa, 14 Januari 2019

Genjot Ekspor, Menteri Enggartiasto Pimpin Misi Dagang ke AS

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita memimpin delegasi Indonesia dalam kunjungan kerja ke Amerika Serikat (AS) pada 14-19 Januari 2019. Kunjungan kerja tersebut merupakan langkah awal meningkatkan kinerja ekspor nasional di tengah kondisi ekonomi dunia yang tahun ini diprediksi melambat. “Peningkatan kinerja ekspor harus dilakukan sedini dan semaksimal mungkin di tengah kondisi pelambatan pertumbuhan ekonomi global,” ujar Enggar dalam keterangan tertulis, Senin (14/1/2019). Enggar mengatakan, tahun ini pemerintah menargetkan ekspor nonmigas tumbuh 7,5 persen atau senilai 175,9 miliar dollar AS. Neraca perdagangan nonmigas tercatat surplus sebesar 4,64 miliar dollar AS pada Januari hingga November 2018. Dalam periode tersebut, ekspor secara keseluruhan tumbuh positif sebesar 7,7 persen dengan nilai ekspor migas sebesar 15,65 miliar dollar AS dan ekspor nonmigas sebesar 150,14 miliar dollar AS.Dalam kunjungan kerja ini, Enggar dijadwalkan melakukan sejumlah pertemuan, salah satunya dengan Duta Besar Perwakilan Perdagangan AS (USTR Ambassador) Robert Lighthizer.

Pertemuan tersebut dilakukan untuk menindaklanjuti pemberian tarif preferensial yaitu sistem preferensi umum (Generalized System of Preferences/GSP). Diketahui, sebanyak 3.546 produk Indonesia diberikan fasilitas GSP berupa eliminasi tarif hingga 0 persen. Dalam tujuh bulan terakhir, Pemerintah Indonesia telah melakukan komunikasi dan koordinasi intensif dengan AS agar status Indonesia dapat tetap dipertahankan di bawah skema GSP. Program ini memberi manfaat baik kepada eksportir Indonesia maupun importir AS yang mendapat pasokan produk yang dibutuhkan. Pada Oktober 2017, Pemerintah AS melalui USTR mengeluarkan Peninjauan Kembali Penerapan GSP Negara (CPR) terhadap 25 negara penerima GSP, dan Indonesia termasuk di dalamnya. Pada 13 April 2018, USTR secara eksplisit menyebutkan akan melakukan peninjauan pemberian GSP kepada Indonesia, India, dan Kazakhstan. Hal ini tertuang dalam Federal Register Vol. 83, No. 82. Selain itu, Mendag juga dijadwalkan bertemu dengan CEO Kamar Dagang dan Industri (Kadin) AS Tom Donohue, dan para pelaku usaha AS.

Enggar juga dijadwalkan bertemu dengan para calon investor potensial. Enggar juga akan menghadiri seminar mengenai kelapa sawit, menghadiri forum bisnis, dan membuka penjajakan kesepakatan bisnis (business matching). Kunjungan kerja ke AS tidak hanya diisi dengan pertemuan formal di AS, namun juga diikuti dengan penjualan secara langsung melalui misi dagang. Menurut Enggar, hal ini dimaksudkan untuk memaksimalkan hasil kunjungan kerja. “Dengan forum bisnis dan business matching, diharapkan para pengusaha dapat bertransaksi secara langsung dan membangun bisnisnya sehingga nantinya dapat meningkatkan kinerja perdagangan kedua negara,” kata Enggar. Sebanyak 15 pengusaha akan turut dalam misi dagang kali ini. Pelaku usaha tersebut bergerak di sektor kelapa sawit, alumunium dan baja, hasil laut, kedelai dan gandum, kapas dan tekstil, kopi, ban mobil, emas dan perhiasan, serta daging sapi. Selain itu, turut serta Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, Gabungan Perusahaan Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), Indonesia Biofuels Producers Association (APROBI-IBPA), dan Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI). Total perdagangan Indonesia-AS mencapai 25,92 miliar dollar AS, surplus untuk Indonesia sebesar 9,7 miliar dollar AS. Total perdagangan dalam lima tahun terakhir menunjukkan tren positif sebesar 0,39 persen. Pada 2017, AS merupakan negara tujuan ekspor nonmigas kedua setelah China dengan nilai 17,1 miliar dollar AS. Produk ekspor utama Indonesia ke AS, antara lain udang, karet alam, alas kaki, ban, dan pakaian wanita. Sementara dari segi impor, AS menjadi negara sumber impor nonmigas kelima bagi Indonesia senilai 7,7 miliar miliar. Produk impor utama Indonesia dari AS, antara lain kacang kedelai, kapas, gandum, residu pabrik tepung dan limbah makanan, serta makanan olahan untuk hewan.

https://ekonomi.kompas.com/read/2019/01/14/101100226/genjot-ekspor-menteri-enggartiasto-pimpin-misi-dagang-ke-as

Merdeka | Selasa, 14 Januari 2019

Sejak September 2018, B20 Hemat Rp 13,25 T Devisa dari Impor Solar

Kebijakan pencampuran Bahan Bakar Nabati (BBN) berupa biodiesel sebesar 20 persen atau B20 ke dalam Bahan Bakar Minyak ( BBM) memberikan dampak positif terhadap penghematan devisa negara dari impor solar. Dalam empat bulan, kebijakan massif untuk berbagai sektor tersebut mampu menghemat sebesar USD 937,84 juta atau setara Rp 13,25 triliun (USD 1=Rp 14.137) sejak September 2018 lalu. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Djoko Siswanto, mengatakan penyaluran FAME (Fatty Acid Methyl Ester) biodiesel selama 2018 mencapai 1,67 juta kilo liter (KL). “Penyaluran FAME sebesar 1,67 juta KL,” ungkap Djoko melalui keterangan resminya, di Jakarta, Senin (14/1). Djoko mengatakan penerapan kebijakan B20 merupakan bukti keseriusan pemerintah dalam memperhatikan soal ketahanan energi nasional yang juga menjadi masalah serius ke depan, terutama mengurangi dominasi penggunaan bahan bakar fosil. Di samping kebijakan B20, konversi BBM ke Liquified Petroleum Gas (LPG) juga diterapkan pemerintah sebagai upaya diversifikasi energi. Total sebanyak 6,55 juta Metrik Ton (MT) LPG bersubsidi dan 0,99 juta MT LPG non-subsidi disalurkan sepanjang 2018 ke 530 SPBE PSO dan 103 SPBE Non-PSO. Penghematan yang didapat dari kebijakan konversi ini selama setahun sebesar Rp 29,31 triliun (unaudited).

Di samping itu, Kementerian ESDM juga tercatat realisasi penjualan BBM mencapai 67,35 juta KL terdiri dari 16,12 juta KL BBM bersubsidi (Solar, Minyak Tanah dan Premium) serta BBM non-subsidi sebesar 51,23 juta KL. Penjualan tersebut disalurkan ke 6.902 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum/Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan milik Pertamina dan PT AKR Corporindo. Khusus untuk BBM bersubsidi, angka realisasi tersebut hampir mendekati dari total kuota yang dialokasikan dalam APBN 2018, yaitu sebesar 16,23 juta KL. Hal ini tak lepas dari adanya kewajiban bagi badan usaha untuk penyaluran dan pendistribusian Premium di Jawa, Madura dan Bali melalui Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2018 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak yang diteken pada 23 Maret 2018 lalu. Sementara itu, untuk BBM non-subsidi, pemerintah akan mengevaluasi penurunan harga jenis BBM tersebut sebulan sekali. “Kami sedang evaluasi, Pertamina baru saja (menurunkan) kemarin,” jelas Djoko. Jangka waktu tersebut dinilai tepat bagi Djoko demi menghindari adanya kebingungan di masyarakat,” pungkasnya.

https://www.merdeka.com/uang/sejak-september-2018-b20-hemat-rp-1325-t-devisa-dari-impor-solar.html

Kontan | Selasa, 14 Januari 2019

Empat bulan diterapkan, kebijakan B20 hemat impor solar US$ 937,84 Juta

Kebijakan pencampuran Bahan Bakar Nabati (BBN) berupa biodiesel sebesar 20% (B20) ke dalam Bahan Bakar Minyak (BBM) menghemat devisa negara dari impor solar. Dalam empat bulan, kebijakan massif untuk berbagai sektor tersebut mampu menghemat sebesar US$ 937,84 juta sejak September 2018 lalu. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Djoko Siswanto memaparkan, penyaluran Fatty Acid Methyl Ester (FAME) Biodiesel selama tahun 2018 mencapai 1,67 juta Kiloliter (KL). “Penyaluran FAME sebesar 1,67 juta KL,” ungkap Djoko seperti dikutip di situs resmi Kementerian ESDM, Jumat (14/10). Dia mengatakan, penerapan kebijakan B20 merupakan keseriusan Pemerintah dalam memperhatikan soal ketahanan energi nasional yang juga menjadi masalah serius ke depan, terutama mengurangi dominasi penggunaan bahan bakar fosil. Di samping kebijakan B20, kata dia, konversi BBM ke Liquified Petroleum Gas (LPG) juga diterapkan Pemerintah sebagai upaya diversifikasi energi. Total sebanyak 6,55 juta Metrik Ton (MT) LPG bersubsidi dan 0,99 juta MT LPG Non-Subsidi disalurkan sepanjang tahun 2018 ke 530 SPBE PSO dan 103 SPBE Non-PSO.

“Penghematan yang didapat dari kebijakan konversi ini selama setahun sebesar Rp 29,31 triliun (unaudited),” kata Djoko. Dalam laporan kinerja tahun 2018 Kementerian ESDM, tercatat realisasi penjualan BBM mencapai 67,35 juta KL terdiri dari 16,12 juta KL BBM Bersubsidi (Solar, Minyak Tanah dan Premium) serta BBM Non-Subsidi sebesar 51,23 juta KL. Penjualan tersebut disalurkan ke 6.902 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum/Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan milik Pertamina dan PT AKR Corporindo. Khusus untuk BBM Bersubsidi, angka realisasi tersebut hampir mendekati dari total kouta yang dialokasikan dalam APBN tahun 2018, yaitu sebesar 16,23 juta KL. Hal ini tak lepas dari adanya kewajiban bagi badan usaha untuk penyaluran dan pendistribusian Premium di Jawa, Madura dan Bali melalui Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2018 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak yang diteken pada 23 Maret 2018 lalu. Sementata itu untuk BBM Non-Subsidi, Pemerintah akan mengevaluasi penurunan harga jenis BBM tersebut sebulan sekali. “Kami sedang evaluasi, Pertamina baru saja (menurunkan) kemarin,” jelas Djoko. Jangka waktu tersebut dinilai tepat bagi Djoko demi menghindari adanya kebingungan di masyarakat

https://industri.kontan.co.id/news/empat-bulan-diterapkan-kebijakan-b20-hemat-impor-solar-us-93784-juta

Bisnis | Selasa, 14 Januari 2019

Potensi Ekspor CPO ke AS Kian Terbuka Lebar

Ekspor produk minyak kelapa sawit (CPO) menuju Amerika Serikat (AS) terbuka lebar setelah negara tersebut menerapkan kebijakan baru di sektor kesehatan mulai tahun lalu. Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Joko Supriyono mengatakan, peluang itu muncul karena AS menerapkan regulasi yang melarang penggunaan minyak nabati yang mengandung trans fatty acid untuk makanan manusia mulai 2018. Menurutnya, kandungan tersebut terdapat pada minyak olahan dari kedelai dan jagung yang selama ini menjadi pesaing CPO. “Sementara itu, kajian dari AS sendiri menyebutkan bahwa CPO bebas dari trans fatty acid. Hal ini menjadi peluang besar bagi CPO kita, karena selama ini pesaing kita di AS adalah produk minyak olahan dari kedelai dan jagung,” jelasnya, Senin (14/1/2019). Adapun, dikutip dari laman U.S. Food and Drug Administration, ketentuan pelarangan penggunaan trans fatty acid berlaku serentak di AS mulai 18 Juni 2018. Joko memperkirakan, melalui kebijakan tersebut, ekspor CPO Indonesia pada tahun ini akan tumbuh hingga 20% dari capaian tahun lalu. Berdasarkan data dari Gapki, ekspor CPO dan produk turunannya dari RI ke AS sepanjang Januari–November 2018 mencapai 1,109 juta ton.

Untuk itu, dia mengaku para pelaku di sektor CPO tengah menggencarkan kampanye positif ke AS. Langkah itu dilakukan demi membendung potensi terjadinya kampanye negatif seperti yang terjadi di Uni Eropa (UE) selama ini. Pasalnya, AS dan UE memiliki karakter yang sama, yakni sebagai produsen minyak nabati pesaing CPO. Dalam hal ini AS produsen minyak nabati dari kedelai dan jagung, sementara UE produsen minyak dari biji rapa dan biji bunga matahari. Namun demikian, menurutnya, potensi ekspor CPO dan produk turunannya ke AS saat ini masih belum maksimal. Pasalnya, produk biodiesel asal Indonesia masih dikenai bea masuk sebesar 300% oleh United State International Trade Commission (USITC) pada 18 April 2018. Putusan itu diambi setelah National Board Biodiesel (NBB) asal AS menuding biodiesel asal RI yang dibuat dari CPO disubsidi oleh pemerintah. Hal itu menurut NBB, membuat harga biodiesel asal Indonesia lebih rendah dibandingkan biodiesel asal AS yang dibuat dari minyak kedelai dan jagung. “Maka dari itu, ini pekerjaan rumah pemerintah. Mereka harus bantu pengusaha memperjuangkan agar biodiesel kita bisa masuk ke AS. Sebab, dengan UE saja kita sudah berhasil menang gugatan di WTO tahun lalu,” jelasnya.

Dihubungi secara terpisah, Ketua Umum Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) Master P. Tumanggor mengatakan, Indonesia terus melobi AS agar dapat menurunkan bea masuk biodiesel. Upaya tersebut menurutnya, menjadi salah satu agenda utama Aprobi ketika melakukan kunjungan ke AS bersama Kementerian Perdagangan RI pada 14-19 Januari 2019. “Kami akan bertemu dengan para pelaku di sektor CPO asal AS pada 16 Januari di AS. Selain berusaha menyampaikan bahwa CPO kita sudah memenuhi ketentuan perkebunan keberlanjutan sesuai SDGs, kami juga akan memaparkan fakta mengenai produksi biodiesel kami,” jelasnya. Dia pun memperkirakan, apabila bea masuk biodiesel menuju AS direduksi atau dihapuskan, maka akan membuat ekspor biodiesel RI tumbuh hingga 20% dari tahun lalu. Berdasarkan data Aprobi, ekspor biodiesel asal Indonesia pada tahun lalu mencapai 1,6 juta kiloliter. Sementara itu, produksi biodiesel RI sepanjang tahun lalu mencapai 5 juta kiloliter. Adapun, dalam kunjungannya ke AS, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita turut mengajak seluruh elemen usaha yang bergerak di sektor CPO. Mereka adalah, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, Gapki, APROBI, dan Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI).

https://ekonomi.bisnis.com/read/20190114/12/878513/potensi-ekspor-cpo-ke-as-kian-terbuka-lebar

Antaranews | Selasa, 14 Januari 2019

Mendag akan temui calon investor potensial di AS

Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita dalam kunjungannya ke Amerika Serikat, 14-19 Januari 2019, dijadwalkan bertemu dengan sejumlah calon investor potensial serta CEO Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Amerika Serikat Tom Donohue. Berdasarkan informasi yang dihimpun AntaraNews di Washington DC, Amerika Serikat (AS), Senin, para pelaku usaha dari negeri Paman Sam yang akan ditemui Mendag antara lain pengusaha yang bergerak di sektor alas kaki dan garmen. Selain itu, Mendag juga akan menghadiri seminar mengenai kelapa sawit, menghadiri forum bisnis, dan membuka penjajakan kesepakatan bisnis (business matching). Kunjungan kerja ke AS tidak hanya diisi dengan pertemuan formal, namun juga diikuti dengan penjualan secara langsung melalui misi dagang. Menurut Mendag, hal ini dimaksudkan untuk memaksimalkan hasil kunjungan kerja. “Dengan forum bisnis dan `business matching`, diharapkan para pengusaha dapat bertransaksi secara langsung dan membangun bisnisnya sehingga nantinya dapat meningkatkan kinerja perdagangan kedua negara,” ucap Mendag.

Sejumlah pengusaha Indonesia yang akan mengikuti misi dagang ini antara lain bergerak di sektor kelapa sawit, alumunium dan baja, hasil laut, kedelai dan gandum, kapas dan tekstil, kopi, ban mobil, emas dan perhiasan. Selain itu, turut serta Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, Gabungan Perusahaan Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), Indonesia Biofuels Producers Association (APROBI-IBPA), dan Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI). Adapun total perdagangan Indonesia-AS mencapai 25,92 miliar dolar AS, surplus untuk Indonesia sebesar 9,7 miliar dolar AS. Sementara total perdagangan dalam lima tahun terakhir menunjukkan tren positif sebesar 0,39 persen. Pada tahun 2017, AS merupakan negara tujuan ekspor nonmigas ke-2 setelah China dengan nilai 17,1 miliar dolar AS. Sedangkan produk ekspor utama Indonesia ke AS, antara lain udang, karet alam, alas kaki, ban, dan pakaian wanita. Dari segi impor, AS menjadi negara sumber impor nonmigas ke-5 bagi Indonesia senilai 7,7 miliar dolar. Produk impor utama Indonesia dari AS, antara lain kacang kedelai, kapas, gandum, residu pabrik tepung, dan limbah makanan, serta makanan olahan untuk hewan.

https://www.antaranews.com/berita/787322/mendag-akan-temui-calon-investor-potensial-di-as

Liputan6 | Senin, 14 Januari 2019

Kebijakan B20 Hemat Impor Solar hingga USD 937,84 Juta