+62 2129380882 office@aprobi.co.id

Mentan Amran Sarankan Pengembangan Rawa dan BI00

Investor Daily Indonesia | Rabu, 14 Agustus 2019

Mentan Amran Sarankan Pengembangan Rawa dan BI00

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyarankan kabinet periode 2019-2024 untuk menerapkan strategi pembangunan pertanian dengan tiga fokus utama, yakni pengembangan lahan rawa dan lebak, peningkatan indeks pertanaman di lahan ladang tadah hujan, dan pengembangan biodiesel 100% (B100). Ketiga hal tersebut telah dimulai pada kabinet periode 2014-2019 dan layak dilanjutkan pengembangannya pada periode lima tahun ke depan demi membantu terwujudnya ketahanan pangan dan ketahanan energi nasional. Mentan Amran merinci, saat ini potensi lahan rawa (lahan basah/ wetland) yang bisa dimanfaatkan untuk pertanaman padi sekitar 10 juta hektare (ha), dengan produktivitas 5 ton per ha maka pengembangan lahan basah di Tanah Air bisa menaikkan indeks pertanaman (IP) dari 100 menjadi 300. Di sisi lain, melalui pengembangan ladang tadah hujan maka akan terjadi peningkatan IP di sawah jenis tersebut menjadi 2. “Ada tiga hal yang saya titipkan dan harus dilanjutkan pada kabinet baru 2019-2024. Fokus pembangunan pertanian ke depan demi mewujudkan ketahanan pangan dapat dilakukan melalui pengembangan rainfed area (ladang tadah hujan), wetland area (lahan ba-sah/lahan rawa), serta minyak sawit sebagai ujung tombak pertanian,” kata Amran usai menghadiri rapat Dewan Ketahanan Pangan (DKP) di Jakarta, Selasa (13/8).

Amran menuturkan, pengembangan potensi lahan rawa di Tanah Air ibarat membangunkan raksasa tidur karena luasnya potensi lahan tersebut di Indonesia. Tahun ini, Kementan menargetkan pengembangan lahan basah tersebut mencapai 500 ribu ha. “Memanfaatkan lahan rawa itu seperti membangkitkan raksasa tidur, potensinya yang luas dan besar dalam membantu mendongkrak produksi tanaman padi. Khusus untuk peningkatan IP ladang tadah hujan, dilakukan dengan optimalisasi pemanfaatan sistem irigasi yang baik,” jelas Amran Sedangkan dalam pengembangan B100, kata Amran, saat ini sudah tahap uji coba oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Bal-itbangtan) Kementan. Berdasarkan hasil uji Balitbangtan Kementan pada mobil Hilux Turbo 2.400 cc, double cabin, sampai dengan 6.173 kilometer (km), dengan menggunakan B100 maka diperoleh 13,10 km per liter atau lebih tinggi dari solar yang hanya 9,60 km per liter. “Artinya, penggunaan B100 menghasilkan efisiensi 136,40. Saya, kami, juga menitipkan supaya pengembangan biodiesel ini sesuai perintah Presiden yakni agar program B100 itu menjadi kenyataan,” kata Amran. Amran menambahkan, dalam perencanaan pangan lima tahun ke depan hendaknya juga memperhitungkan arah Indonesia dalam memasuki era Pertanian 4.0 yakni pertanian presisi melalui teknologi digital, terjadinya transformasi pertanian tradisional ke pertanian modern, hingga penurunan inflasi komoditas pangan. Era Pertanian 4.0 juga mencakup penggunaan bibit unggul, pengembangan sumber daya manusia (SDM) pertanian digital yang terintegrasi dengan kebutuhan milenial, dan menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia.

Pangan untuk Ketahanan Negara

Dalam kesempatan itu, Amran mengatakan, ketahanan pangan identik dengan ketahanan negara. Untuk itu, rapat koordinasi DKP membahas perumusan kebijakan strategis ketahanan pangan dan gizi. Hal itu menjadi salah satu tugas DKP dalam membantu Presiden dalam merumuskan kebijakan pangan. “Pertemuan DKP ini sangat penting untuk berbicara masalah pangan, karena ketahanan pangan identik dengan ketahanan negara. Melihat urgensinya masalah pangan, pemerintah membentuk Satgas Pangan. Saya mengingatkan agar jangan main-main dengan sektor pangan. Kalau pangan terganggu, Satgas Pangan akan turun,” kata Amran yang juga Ketua Harian DKP. Sedangkan Sekretaris DKP Agung Hendriadi memaparkan, rapat koordinasi untuk merumuskan kebijakan strategis ketahanan pangan dan gizi serta rencana aksi di tingkat pusat maupun daerah sesuai amanat PP No 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi. DKP wajib menyusun kebijakan strategis kebijakan pangan dan gizi yang akan menjadi produk hukum dalam bentuk peraturan presiden (perpres) untuk periode 2020-2024. Periode sebelumnya telah diterbitkan Perpres No 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi yang masa berlakunya hingga 2019. Rapat DKP itu melibatkan lintas kementerian dan lembaga, lintas keahlian, dan antarkelompok masyarakat guna membahas konsep kebijakan ketahanan pangan dan gizi.

Bisnis Indonesia | Rabu, 14 Agustus 2019

Penerapan Bea Masuk Dipercepat

Uni Eropa mempercepat implementasi pengenaan tarif bea masuk biodiesel asal Indonesia. Kawasan tersebut resmi memberlakukan bea masuk sebesar 8%-18% pada hari ini. Padahal sebelumnya benua biru itu baru akan memberlakukan tarif tersebut pada 6 September 2019. Dalam jurnal resmi Uni Eropa yang dikutip melalui Bloomberg, dijelaskan bahwa kebijakan antisubsidi ini akan berlaku pada 14 Agustus 2019 yang berlangsung selama 4 bulan dan dapat diperpanjang hingga 5 tahun. Sedangkan pada Juli lalu, kawasan itu mengumumkan bahwa kebijakan tersebut direncanakan akan berlaku secara provisional atau sementara per 6 September 2019, dan ditetapkan secara definitif per 4 Januari 2020 dengan masa berlaku selama 5 tahun. Penetapan retribusi ini menyusul hasil awal penyelidikan atas klaim dari industri biodiesel Eropa yang mengatakan bahwa Indonesia memberikan bantuan perdagangan yang tidak sesuai kepada sejumlah pihak, di antaranya adalah PT Ciliandra Perkasa, PT Wilmar Bioenergi Indonesia, serta PT Musim Mas. “Impor biodiesel Indonesia bersubsidi menyebabkan ancaman cedera material terhadap industri,” tulis komisi yang berbasis di Brussels itu dalam jurnal resmi Uni Eropa, seperti dikutip melalui Bloomberg, Selasa (18/3). Langkah pajak impor ini merupakan perkembangan terbaru dari perselisihan perdagangan antara Uni Eropa dengan Indonesia yang sudah berjalan lama terkait biodiesel. Kebijakan ini juga merupakan langkah proteksionisme terhadap produsen biodiesel Eropa, seperti Verbio Vereinigte BioEnergie AG, yang mengalami kerugian pada tahun lalu setelah pembatalan tarif untuk mengatasi tudingan dumping yang dilakukan eksportir Indonesia. Langkah tersebut dilakukan mengikuti kebijakan Uni Eropa sebelumnya, tepatnya pada 2013 yang mengenakan bea masuk anti dumping terhadap eksportir biodiesel Indonesia.

TARIF BERVARIASI

Pemberlakukan awal dari tarif Uni Eropa ini diterapkan dengan bervariasi. Besaran tarif yang dikenakan tergantung pada kapasitas masing-masing produsen Indonesia. Rinciannya, tarif sebesar 8% berlaku untuk Ciliandra Perkasa, 15,7% berlaku untuk Grup Wilmar, tarif 16,3% dikenakan kepada Grup Musim Mas, serta 18% untuk Grup Permata dan semua eksportir biodiesel Indonesia lainnya. Menurut data Komisi Eropa, pangsa gabungan eksportir Indonesia untuk pasar biodiesel benua biru itu naik menjadi 3,3 %, atau 516.088 metrik ton dalam 12 bulan hingga September 2018 dari 0,2% pada 2017 dan 0,3% pada 2016. Ketegangan perdagangan antara Eropa dan Indonesia meningkat setelah keputusan-terpisah kawasan tersebut patfa tahun ini yang membatasi jefljs biofuel dari minyak kelapa*JfB/it. Keputusan ini terkait dengan tujuan penggunaan energi terbarukan yang marak dilakukan oleh banyak negara di kawasan tersebut. Adapun produsen Indonesia menggunakan minyak sawit tersebut sebagai bahan baku utama untuk membuat biodiesel.

Harian Kontan | Rabu, 14 Agustus 2019

Eropa Resmi Mengadang Ekspor biodiesel Indonesia

Uni Eropa benar-benar merealisasikan keinginannya, yakni mengutip bea masuk anti subsidi (BMAS) atas ekspor biodiesel Indonesia mulai hari ini, Rabu, 14 Agustus. Sesuai Regulasi Komisi Uni Eropa Nomor 2019/1344 tertanggal 12 Agustus 2019 dan dipublikasikan 13 Agustus, kebijakan bea masuk berlaku efektif sehari kemudian atau 14 Agustus. Merujuk aturan itu, pengenaan bea masuk berlaku bagi biodiesel yang diproduksi empat grup perusahaan. Yakni PT Ciliandra Perkasa, Musim Mas Group, Permata Group, serta Wilmar Group dengan tarif berbeda-beda, (lihat infografis: Tarif BMAS biodiesel Indonesiid). Besaran tarif bea masuk tersebut menyesuaikan dengan tudingan subsidi pemerintah Indonesia yang diberikan ke produsen biodiesel. Presiden Komisi UE, Jean-Claude Juncker menuding, produsen biodiesel Indonesia mendapat subsidi dari pemerintah melalui beragam skema. Antara lain: pertama, lewat transfer dana langsung lewa dana subsidi biodiesel. Kedua, dukungan pemerintah ke industri biodiesel melalui penyediaan Kelapa Sawit atau crude Palm Oil (CPO). Tiga mereka juga menuding Indonesia memberikan dukungan fiskal bagi industri biodiesel seperti potongan pajak penghasilan karena menjadi perusahaan terdaftar, atau di kawasan industri, hingga pembebasan pungutan ekspor, serta penyediaan fasilitas kredit ekspor Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.

Subsidi itu juga dikuatkan melalui kebtfakan pemerintah. Antara lain Peraturan Presiden Nomor 61/2015 yang menciptakan Badan Pengelola Dana Pungutan Kelapa Sawit (BPDPKS). BPDPKS melakukan pungutan ekspor berdasar Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 133 tahun 2015. Komisi UE memberi waktu bagi Pemerintah Indonesia maupun pengusaha biodiesel menyampaikan bantahan selama 15 hari kerja Para pihak yang terkena BMAS tersebut juga mendapatkan waktu lima hari kerja untuk audiensi dengan Komisi UE. Meski begitu, BMAS sudah berlaku empat bulan ke depan, meski itu dijanjikan sementara. Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita memastikan Indonesia akan membalas kebijakan Uni Eropa dengan menerapkan bea masuk produk susu dari UE meski tak menguntungkan Indonesia. Rencananya, besaran tarif bea masuk 20%-25%. “Pasti saya akan lakukan (BMAS) kalau mereka melakukan,” ujar Enggar, Selasa (13/8). Tindakan UE ini merugikan Indonesia. Pasalnya, ekspor biodiesel ke UE, mencapai 2,02 juta ton sampai Mei 2019. Ekspor ke Uni Eropa merupakan terbesar kedua setelah China yang mencapai 2,1 juta ton. Kontribusi pasar biodiesel ke UE gede, 14%. Namun Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) optimistis BMAS UE tak banyak berpengaruh ke ekspor CPO Indonesia. Peng- usaha akan mengoptimalkan ekspor ke negara lain. “Jangka pendek belum pengaruh,” kata Direktur Eksekutif Gapki Mukti Sardjono. Produsen kini akan lebih fokus memenuhi kebutuhan biodiesel untuk pasar dalam negeri. Apalagi, pemerintah akan menaikkan kewajiban mencampur solar dengan biodiesel dari 20% (B20) yang berlaku sekarang menjadi B30, mendaki lagi B50 pada akhir 2020. Analis Jasa Utama Capital Sekuritas Chris Apriliony juga menilai, saham emiten CPO tidak terimbas kebijakan Uni Eropa. Ia memperkirakan perang dagang membuat China mengurangi pembelian kedelai dan biodiesel dari AS dan menggantikannya dengan minyak sawit.

Jawa Pos | Rabu, 14 Agustus 2019

Balas Eropa, Susu Impor Kena Tarif

Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita angkat bicara tentang kabar penerapan bea masuk biodiesel Indonesia ke pasar Eropa. Sesuai dengan prediksi. Eropa memberlakukan bea masuk 18 persen. Namun, Indonesia ndak akan tinggal diam. Sebagai imbalan, Indonesia bakal memberlakukan tarif impor terhadap dairy products Eropa. “Ibu-ibu yang anaknya mengonsumsi susu, (harganya) pasti naik,” kata Enggar setelah rapat terbatas di kantor kepresidenan kemarin (13/8). Namun, dia menyatakan bahwa pemerintah belum mendapat kabar tersebut secara resmi. Begitu kebijakan Eropa berlaku, Indonesia pun akan memberlakukan skema balasan. Meski, akhirnya balasan itu juga bakal berdampak terhadap masyarakat Indonesia. Dalam waktu dekat, menurut Enggar, pemerintah mengundang para pelaku usaha yang selama ini menggarap pasar biodiesel Eropa. Namun, pemerintah juga akan mengundang para importer susu untuk mendengarkan pendapat mereka terkait dengan rumusan skema balasan pemerintah terhadap Eropa. Bila pemerintah asal menaikkan bea impor susu dari Eropa tanpa mendengarkan suara para importer, harga yang dibayar bakal terlalu mahal. Selain membuat harga susu formula lebih mahal, kebijakan pemerintah itu pasti akan mengerek harga- harga produk Eropa lain yang berbahan baku susu. “Kamijuga harus memperhatikan pasar domestik,” ujarnya.

Masalah tarif memang seolah menjadi senjata bagi setiap negara untuk melakukan proteksionisme perdagangan internasional. Namun, j ika p erang tarif ini tidak kunj ung selesai, risikonya adalah pertumbuhan ekonomi bakal mengalami perlambatan. “Kita selalu berusaha berunding dengan negara lain, dengan WTO (World Trade Organization) juga. Tapi, saya rasa kita juga harus mencari pasar ekspor baru dan meningkatkan konsumsi dalam negeri,” papar Menko Bidang Perekonomian Darmin Nasution. Sementara itu, Jawa Timur (Jatim) masih terus menggenjot potensi ekspor. Baik untuk pasar Uni Eropa (UE) maupun ASEAN. Tim Ahli Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur Jamhadi mengungkapkan bahwa perang dagang Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok malah berdampak positif bagi ekspor Jatim. “Meski terdapat beberapa negara yang kita defisit ekspor seperti Thailand dan Myanmar, secara keseluruhan ekspor di ASEAN tercatat surplus,” ujarnya kemarin. Jamhadi optimistis dengan kinerja ekspor Jatim. Sebab, pelabuhan Jatim juga punya fasilitas pendukung ekspor. Kini ekspor barang lebih mudah dengan adanya kapal bermuatan besar di Pelabuhan Tanjung Perak. Bahkan, ada kapal berukuran 50 ribu DWT (deadweight tonnage).

Rakyat Merdeka | Rabu, 14 Agustus 2019

Wapres Dorong Pengembangan EBT Ditingkatkan

WAKIL Presiden Jusuf Kalla mengeluhkan lambannya pengembangan pembangkit dari energi baru terbarukan (EBT). Untuk itu, JK memerintahkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan hingga PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) mencari jalan hal ini. Perintah ini diutarakan JK saat membuka The 7th Indonesia International Geothermal Convention Exhibition (IIGCE) di Jakarta Convention Centre, kemarin. JK mencontohkan selama lebih dari 35 tahun, Indonesia baru memiliki beberapa Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) seperti di Kamojang dan Patuha (Jawa Barat), Dieng (Jawa Tengah), hingga Lahendong (Sulawesi Utara). Adapun kapasitas yang baru terpasang hingga saat ini mencapai 1.948,5 MW. Oleh sebab itu ia meminta Jonan dan PLN bertindak mengingat pembangkit ini perlu dikembangkan demi produksi listrik dari energi yang lebih bersih. “Sudah beberapa kali konferensi ini kemajuan sangat lam- ban. Ini harus jadi kajian Pak Menteri (Jonan) dan Ibu (Pit) Direktur Utama PLN (Sripeni Inten Cahyani),” tegasnya. JK mengaku heran karena pembangkit panas bumi hingga air sebenarnya bukan barang baru di Indonesia. Dirinya juga menyebut polusi lingkungan saat ini sudah menjadi permasalahan dunia. Maka sudah saatnya pembangkit bertenaga air, panas bumi, surya, angin, hingga biodiesel menjadi perhatian. “Jadi teknologi itu (sebenarnya) bukan masalah,” katanya. Ketua Asosiasi Panas Bumi Indonesia Prijandaru Effendi menjelaskan, untuk mencapai target porsi EBT dalam bauran energi sebesar 23 persen pada 2025, pasokan listrik dari energi panas bumi harus mencapai 7.200 MW. Prijandaru mengatakan, saat ini pasokan listrik dari panas bumi baru mencapai 1.948,5 MW. Sementara, tahun ini pasokan listrik dari panas bumi ditargetkan menjadi 2.533 MW. Tambahan ditargetkan datang dari pengoperasian beberapa PLTP.

Republika | Rabu, 14 Agustus 2019

Bioavtur Beri Komoditas Efek Positif

Avtur yang diproduksi dari crude Palm Oil (CPO) atau minyak sawit mentah diyakini ikut membawa dampak positif terhadap komoditas lokal. Hasil riset sangat dinantikan untuk melihat peluang produksi bahan bakar ini. Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE), Kementerian ESDM, FX Sutijastoto, mengatakan, CPO dapat diubah menjadi avtur. Pria yang akrab disapa Toto itu menyampaikan, kilang pengolah crude petroleum oil, ke depan bisa beralih dengan mengolah CPO. “Nah, dari situ menghasilkan avtur, bahan baku dari CPO,” ucap Toto kepada Republika di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Selasa (13/8). Toto menambahkan, Kementerian ESDM juga sudah mendorong . Pertamina untuk melirik potensi ini. Pemanfaatan minyak sawit untuk avtur dapat menjadi solusi ketahanan energi Indonesia mengingat ketersediaan sumber minyak sawit dengan 17 juta petani sawit yang tersebar di Indonesia. Apalagi, Pertamina sedang melalui studi kelayakan investasi (feasibility study /FS). Indonesia juga mengundang investor termasuk pengusaha sawit. “Mereka sedang persiapan FS. Saya tidak berani ngomong kalau tidak ada FS,” lanjut Toto.

” VP Corporate Communication Pertamina Fajriyah Usman juga membenarkan hal tersebut. Namun, Fajriyah belum bisa menjelaskan lebih lanjut. “Ya, masih riset,” kata Fajriyah. Pengamat energi dari UGM Fahmi Radhy menjelaskan, saat ini terdapat kerja sama Pertamina dengan Eni Italia yang akan mengolah sawit menjadi biodiesel dan bioavtur. Pengolahan akan dilakukan di kilang Plaju Indonesia dan Italia. Diperkirakan tahun depan bioavtur sudah akan diproduksi. “Produksi biodoesel dan bioavtur yang ramah lingkungan tidak hanya akan menurunkan impor BBM, tetapi juga menaikkan permintaan sawit sehingga dapat mendongkrak harga sawit yang saat ini lagi terpuruk,” ujar Fahmi, kemarin. Menurut Fahmi, sudah saatnya dunia penerbangan menggunakan avtur dari bahan-bahan nabati. Apalagi, pasokan sawit melimpah ruah di Indonesia. Dalam rapat terbatas di Istana Negara awal pekan ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar CPO dapat diubah menjadi avtur. Karena itu, ia menginstruksikan jajarannya agar mempelajari lebih dalam terkait pengolahan CPO menjadi avtur. “Saya mendengar CPO ini juga bisa dibuat avtur. Tolong ini ditekuni lagi lebih dalam,” kata Presiden Jokowi di Kantor Presiden, Senin (12/8). Jokowi berharap pengolahan CPO menjadi avtur ini dapat mengurangi jumlah impor avtur. Dengan begitu, hal itu juga dapat memperbaiki kondisi defisit neraca perdagangan dan juga defisit neraca transaksi berjalan.\’

Penerbangan global

Dalam dunia penerbangan global, biofuel avtur ini sudah mulai dikembangkan dan bahkan beberapa pesawat sudah dapat menggunakannya. Maskapai asal Finlandia, Finnair, telah mengoperasikan penerbangan bertenaga biofuel pertama dari San Francisco ke Helsinki pada 5 Agustus dan pada 7 Agustus. Aviationweek pekan lalu melansir, penerbangan Airbus A330, yang merupakan bagian dari program pengurangan karbon “Push for Change” Finnair, dioperasikan dengan 610-fuel campuran 12 persen, memangkas total emisi CO2 untuk dua penerbangan sekitar 32 ton, kata maskapai. biofuel ini diproduksi di Kalifornia dari minyak jelantah. Pabrikan pesawat AS, Boeing, pada Juli 2019 lalu telah menerbangkan pesawatnya Dreamliner 787-9 dari Seattle ke Kairo yang sepenuhnya menggunakan bahan bakar nabati. Penerbangan pengiriman sejauh 10.973 km untuk EgyptAir adalah penerbangan 787 terpanjang demikian dilansir Simpeflying pada akhir Juli lalu.

Republika | Rabu, 14 Agustus 2019

Bea Masuk Biodiesel ke Eropa Mulai Berlaku

Pemerintah Indonesia menyiapkan langkah balasan atas pemberlakuan bea masuk antisubsidi (BMAS) terhadap produk ekspor biodiesel dari Indonesia ke Uni Eropa. Kenaikan bea masuk sebesar 8 persen hingga 18 persen terhadap eksportir biodiesel nasional ini mulai berlaku per 13 Agustus 2019, mengacu pada dokumen yang dirilis Uni Eropa. Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menjelaskan bahwa langkah balasan telah disiapkan, antara lain dengan menaikkan bea masuk antisubsidi (BMAS) produk bahan baku makanan olahan susu (dairy product) dari Eropa. Namun berdasarkan masukan dari produsen susu, Enggar menambahkan, peningkatan bea masuk produk susu secara signifikan dikhawatirkan akan membuat kelangkaan produk dan berujung pada kenaikan harga produk olahan susu di Indonesia. “Konsekuensinya harga pokok produk pasti naik. Ibu-ibu yang untuk susu anaknya pasti naik. Kita harus memerhatikan pasar domestik juga,” jelas Enggar usai menghadiri rapat terbatas dengan Presiden Jokowi, Selasa (13/8). Sebagai solusi, Mendag berencana menerapkan BMAS terhadap produk olahan susu dari Eropa secara bertahap. Enggar bahkan mengaku sudah mengumpulkan produsen makanan olahan susu untuk mencari sumber bahan baku dari negara selain Uni Eropa. “Sumbernya tidak dari Eropa, kita kasih batas waktu dan kalau mereka sudah menerapkan kita akan undang lagi mereka kita akan mempercepat,” kata Enggar. Pada prinsipnya, ujar Enggar, langkah balasan kepada Eropa tetap dilakukan tanpa membuat kenaikan harga produk olahan susu di dalam negeri. Pemerintah, ujarnya, tidak ingin langkah belasan kepada Eropa justru melambungkan harga susu dan menyumbangkan angka inflasi. https://republika.co.id/berita/pw6gei370/bea-masuk-biodiesel-ke-eropa-mulai-berlaku

Cnbcindonesia | Rabu, 14 Agustus 2019

Uni Eropa Hajar Biodiesel RI, Pengusaha Siap Tempur di WTO

Uni Eropa mulai mengenakan bea masuk anti-subsidi (BMAS) untuk produk minyak diesel (biodiesel) asal Indonesia pada hari ini, Rabu (14/8/2019). Tarif yang diberikan berkisar 8-18%. Ketua Umum Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) Master P Tumanggor mengaku sedang menyiapkan pengacara untuk menyelesaikan persoalan ini. Tidak menutup kemungkinan, pemerintah Indonesia juga akan membawa persoalan ini ke WTO. “Kami sedang menyewa lawyer. Tuntutan ke WTO yang akan diwakili pemerintah,” kata Tumanggor kepada CNBC Indonesia, Selasa (13/8/2019). Ia mengaku tidak terlalu kaget ketika pengumuman ini disampaikan meski lebih cepat dari rencana September 2019. Isu pengenanaan BMAS sudah menjadi pembahasan pelaku usaha selama bertahun-tahun. “Kita sudah prediksi, tidak terlalu kaget. Ini tahun demi tahun (diusik) jadi kita sudah siap,” katanya. Tumanggor memandang pengenaan tarif BMAS terhadap produk biodiesel Indonesia dilakukan lantaran memang minyak nabati UE tidak lebih baik dari minyak sawit. selain akan memperjuangkan di WTO, langkah alternatif untuk mencari pasar baru sudah disiapkan. Pengusaha, kata Tumanggor, memanfaatkan program B30. “Pemerintah sedang menyiapkan B30, kita akan memakainya untuk pasar domestik,” kata Tumanggor.

https://www.cnbcindonesia.com/news/20190814084841-4-91863/uni-eropa-hajar-biodiesel-ri-pengusaha-siap-tempur-di-wto

Tribunnews | Rabu, 14 Agustus 2019

Uni Eropa Kini Kenakan Bea Masuk Anti Subsidi untuk Produk Biodiesel Indonesia

Uni Eropa (UE) resmi menetapkan Bea Masuk Anti Subsidi (BMAS) terhadap biodiesel Indonesia. Hal itu ditetapkan berdasarkan kesimpulan yang dicapai oleh komisi tentang subsidi Uni Eropa. Berdasarkan kesimpulan tersebut BMAS harus dibebankan pada impor biodiesel yang berasal dari Indonesia. “Langkah pengimbang sementara harus diberlakukan pada impor biodiesel yang berasal dari Indonesia,” dikutip dalam Peraturan Pelaksanaan Komisi Uni Eropa 2019/1344 yang diresmikan 12 Agustus 2019. Terdapat sejumlah aturan yang dianggap menimbulkan subsidi bagi biodiesel Indonesia. Antara lain adalah Peraturan Presiden (Perpres) nomor 61 tahun 2015 yang menciptakan Badan Pengelola Dana Pungutan Kelapa Sawit (BPDPKS). BPDPKS melakukan pungutan ekspor berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 133 tahun 2015. Pungutan itu dinilai memberikan insentif bagi produksi biodiesel.

https://www.tribunnews.com/bisnis/2019/08/14/uni-eropa-kini-kenakan-bea-masuk-anti-subsidi-untuk-produk-biodiesel-indonesia

Bisnis | Selasa, 13 Agustus 2019

Uni Eropa Berlakukan Tarif Baru untuk Biodiesel Indonesia

Uni Eropa memberlakukan tarif untuk produk biodiesel Indonesia sebagai bentuk perlawanan dari dugaan subsidi yang disalurkan pemerintah Indononesia kepada produsen dalam negeri. Langkah ini memicu risiko balasan yang lebih keras dari pemerintah Indonesia.Dilansir melalui Bloomberg, Komisi Eropa menyampaikan pada Selasa (13/8), bahwa tarif untuk produk ekspor biodiesel Indonesia, produk yang terbuat dari minyak nabati dan lemak hewani yang digunakan untuk mesin diesel, berkisar antara 8% hingga 18%. Penetapan retribusi ini menyusul hasil awal penyelidikan Uni Eropa atas klaim dari industri biodiesel Eropa yang mengatakan bahwa Indonesia memberikan bantuan perdagangan yang tidak sesuai kepada pihak-pihak seperti PT Ciliandra Perkasa, PT Wilmar Bioenergi Indonesia dan PT Musim Mas. “Impor biodiesel Indonesia bersubsidi menyebabkan ancaman cedera material terhadap industri,” tulis komisi yang berbasis di Brussels itu dalam Jurnal Resmi Uni Eropa, seperti dikutip melalui Bloomberg, Selasa (18/3).

Kebijakan anti-subsidi ini akan berlaku pada Rabu (14/8), yang berlangsung selama empat bulan dan dapat diperpanjang hingga lima tahun. Langkah pajak impor ini merupakan perkembangan terbaru dari perselisihan perdagangan antara Uni Eropa dengan Indonesia yang sudah berjalan lama terkait biodiesel, serupa dengan perseteruan yang sama yang dilakukan blok ekonomi ini dengan Argentina. Kebijakan ini juga merupakan langkah proteksionisme Uni Eropa terhadap produsen biodiesel Eropa, seperti Verbio Vereinigte BioEnergie AG, yang mengalami kerugian pada tahun lalu setelah Uni Eropa membatalkan tarif yang ditujukan untuk mengatasi tudingan dumping yang dilakukan oleh eksportir Indonesia. Langkah tersebut dilakukan mengikuti langkah Uni Eropa yang sama pada 2013 dengan memutuskan untuk mengenakan bea masuk anti-dumping terhadap eksportir biodiesel Indonesia, yang disampaikan melalui Organisasi Perdagangan Dunia dan di pengadilan UE. Uni Eropa pada awalnya mengajukan permintaan data subsidi pada bulan Desember.

Menteri Perdagangan Indonesia menanggapi pada awal bulan ini bahwa, jika blok ekonomi tersebut memutuskan untuk menerapkan pungutan biodiesel baru dari 8% menjadi 18%, Indonesia akan menaikkan tarifnya terhadap produk susu asal Eropa ke tingkat yang sama, dari 5% hingga 10%. Pemberlakukan awal dari tarif Uni Eropa ini akan bervariasi tergantung pada kapasitas masing-masing produsen Indonesia. Rinciannya, 8% untuk Ciliandra Perkasa, 15,7% untuk Grup Wilmar, 16,3% untuk Grup Musim Mas dan 18% untuk Grup Permata dan semua eksportir biodiesel Indonesia lainnya. Menurut data Komisi Eropa, pangsa gabungan eksportir Indonesia untuk pasar biodiesel UE naik menjadi 3,3%, atau 516.088 metrik ton, dalam 12 bulan hingga September 2018 dari 0,2% pada 2017 dan 0,3% pada 2016. Ketegangan perdagangan antara Eropa dan Indonesia juga telah meningkat setelah keputusan terpisah Uni Eropa tahun ini yang membatasi jenis biofuel dari minyak kelapa sawit, kemungkinan terkait dengan tujuan penggunaan energi terbarukan di blok tersebut. Adapun produsen Indonesia menggunakan minyak sawit sebagai bahan baku utama untuk membuat biodiesel.

https://kabar24.bisnis.com/read/20190813/19/1136107/uni-eropa-berlakukan-tarif-baru-untuk-biodiesel-indonesia

Detik | Selasa, 13 Agustus 2019

Besok Biodiesel RI ke Uni Eropa Kena Tarif 18%, Ini Kata Mendag

Uni Eropa segera mengenakan bea impor untuk produk biodiesel Indonesia. Kebijakan itu diambil setelah Uni Eropa menuding pemerintah Indonesia menerapkan praktik subsidi untuk produk biodiesel berbasis minyak kelapa sawit. “Impor biodiesel bersubsidi dari Indonesia telah mengancam kerugian materiil pada industri Uni Eropa,” tulis Komisi Eropa dalam Jurnal Uni Eropa, seperti dikutip dari CNBC Indonesia, Selasa (13/8/2019). Berdasarkan keterangan Komisi Eropa, pangsa pasar biodiesel Indonesia telah melonjak menjadi 3,3% atau sebesar 516,08 juta ton di sepanjang tahun yang berakhir pada September 2018. Sementara pada periode yang sama tahun 2017 dan 2016 pangsa pasar biodiesel Indonesia masing-masing sebesar 0,2% dan 0,3%. Menanggapi itu, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan pengusaha dalam hal ini para importir susu. Koordinasi terkait mengenai rencana balasan pemerintah meningkatkan tarif bea masuk kepada impor produk olahan susu dari Uni Eropa. “Nanti saya harus koordinasi, kalau kita sekarang secara mendadak lakukan itu (balasan) tanpa ada persiapan maka konsekuensinya harga pokok produk itu yang mempergunakan itu sebagai bahan baku pasti naik,” kata Enggar di komplek Istana, Jakarta, Selasa (13/8/2019).

Kenaikan harga akan terjadi jika pemerintah tidak menyiapkan atau memastikan sumber baru bagi produk olahan susu. Oleh karenanya, pemerintah akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan para importir. “Kita harus memerhatikan pasar domestik juga. Tetapi kami pasti akan terapkan (BMAS produk susu) dan kita sudah minta kepada mereka untuk mengalihkan sumbernya,” jelas dia. “Sumbernya tidak dari Eropa, kita kasih batas waktu waktu itu dan kalau mereka sudah menerapkan kita akan undang lagi mereka kita akan mempercepat,” sambungnya. Sebagai informasi, tarif yang diberikan berkisar antara 8-18%, dan menyasar beberapa produsen utama, dengan rincian: PT Caliandra Perkasa: 8% Wilmar Group: 15,7% Musim Mas Group: 16,3% Permata Group dan eksportir lainnya: 18% Tarif baru tersebut akan berlaku efektif mulai hari Rabu (14/8/2019) dan akan berlangsung selama empat bulan ke depan. Namun Komisi Eropa juga membuka peluang untuk memperpanjang kebijakan tersebut hingga lima tahun.

https://finance.detik.com/industri/d-4664494/besok-biodiesel-ri-ke-uni-eropa-kena-tarif-18-ini-kata-mendag