+62 2129380882 office@aprobi.co.id

Menteri Perdagangan RI Protes Keras Usulan Parlemen Eropa Melarang Biodiesel Sawit:

  • Menteri Perdagangan RI Protes Keras Usulan Parlemen Eropa Melarang Biodiesel Sawit: ementerian Perdagangan menyampaikan protes melalui surat resmi yang dikirimkan kepada Trade Commisioner Uni Eropa dan Kementerian Perdagangan negara-negara anggota Uni Eropa. Oke Nurwan, Dirjen Perdagangan Luar Negri Kementerian Perdagangan RI mengatakan Indonesia jelas tidak setuju dengan program Recasting RED EU. Dalam hal ini, Indonesia berpandangan bahwa program tersebut bertentangan dengan WTO dimana telah terjadi kebijakan diskriminatif atas produk biodiesel berbasis sawit. (SAWITINDOENSIA)

https://sawitindonesia.com/rubrikasi-majalah/berita-terbaru/menteri-perdagangan-ri-protes-keras-usulan-parlemen-eropa-melarang-biodiesel-sawit/

  • IDH Tanggapi Parlemen UE Hapus CPO sebagai Biofuel: Country Director at Sustainable Trade Initiative atau Inisiatif Dagang Hijau (IDH) Fitrian Ardiansyah menilai soal regulasi pengembangan perkebunan dan pertanian suatu negara memberikan pengakuan dan penghargaan terhadap praktik-praktik yang lestari. Hal itu disampaikannya, saat diminta tanggapan oleh Bisnis, terkait sikap anggota parlemen Uni Eropa (Member European Parliament/MEP) yang melakukan pemungutan suara penghapusan minyak sawit mentah.  Sebagai informasi, setelah pemungutan suara berlangsung, MEP menyetujui proposal undang-undang yang akan diajukan ke Menteri UE, salah satunya penghapusan minyak sawit mentah sebagai salah satu bahan baku biofuel.  Fitrian mengutarakan, semua pihak, dari Indonesia dan UE mestinya menjalin dialog. Sebagai substansi adalah saat ini Indonesia sedang mengembangkan Rencana Aksi Nasional Sawit Berkelanjutan dan Standar Sawit Berkelanjutan (ISPO) yang harus didukung dan diperkuat di tingkat lokal, nasional dan internasional. (BISNIS)

http://industri.bisnis.com/read/20180119/99/728402/idh-tanggapi-parlemen-ue-hapus-cpo-sebagai-biofuel

  • Terkait biofuel sawit, RI tolak laporan parlemen Eropa: Pemerintah Indonesia menyayangkan dan menolak laporan Parlemen Eropa yang melakukan diskriminasi yangmengusulkan untuk menghapuskan biofuel berbasis kelapa sawit (phase out palm oil based biofuel ) pada 2021. Keputusan tersebut bertentangan prinsip adil dan perdagangan bebasdan menjurus kepada tanaman apartheid terlebih karena usulan penghapusan atau phase out terhadap palm oil hampir satu dekade lebih awal dibanding terhadap crops-based biofuel lainnya pada 2030. Fungsi Ekonomi KBRI Brusel, Andi Sparringga, kepada Antara London, Sabtumengatakan Pemerintah Indonesia akan terus melakukan dialog) berkesinambungan, konstruktif, dan paralel dengan tiga institusi Uni Eropa yakni Parlemen Eropa, Komisi Eropa, dan Dewan Eropa, terutama menjelang dan pada saat perundingan trilogue serta dengan kalangan industri di Uni Eropa. (ANTARA)

https://sumbar.antaranews.com/berita/218941/terkait-biofuel-sawit-ri-tolak-laporan-parlemen-eropa.html

  • KPK Bongkar Perusahaan Sawit Berskala Besar Terima Subsidi Triliunan Rupiah: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap data mengejutkan, pemerintah memberi subsidi sebesar triliunan rupiah yang dinikmati sejumlah perusahaan sawit berskala besar. Subsidi ini timbal balik atas penjualan minyak kelapa sawit untuk campuran solar alias biodiesel. Dan berdasarkan catatan KPK terdapat beberapa perusahaan yang memperoleh dana subsidi program biofuel periode Agustus 2015-April 2016. Perusahaan itu adalah PT Wilmar Bionergi Indonesia, PT Wilmar Nabati Indonesia, Musim Mas Grup, PT Eterindo Wahanatama, PT Anugerahinti Gemanusa, PT Darmex Biofuels, PT Pelita Agung Agrindustri, PT Primanusa Palma Energi, PT Ciliandra Perkasa, PT Cemerlang Energi Perkasa, dan PT Energi Baharu Lestari. (BANGKA POS)

http://bangka.tribunnews.com/2018/01/19/kpk-bongkar-perusahaan-sawit-berskala-besar-terima-subsidi-triliunan-rupiah

  • SAWIT RAKYAT BUTUH SUBSIDI LEBIH DIBANDING BIODIESEL: Sebelumnya pada 2017, pemerintah sudah melakukan peremajaan 4.446 kebun sawit di Sumatera Selatan, kendati dilapangan yang terealisasi baru sekitar 2000 ha lantaran sisanya masih mengehadapi kendala status lahan, lantas dilanjutkan ke kebun sawit rakyat di Sumatera Utara seluas seluas 9.109 hektare. Dukungan penuh BPDP-KS terhadap pengembangan biodiesel justru menimbulkan pertanyaan bagi Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), yang menganggap BPDP-KS lebih fokus pada subsidi di sektor hilir khususnya produsen biodiesel dan cenderung mengabaikan dan melegitimasi perbaikan tata kelola di sektor hulu yakni perkebunan sawit rakyat. (INFO SAWIT)

https://www.infosawit.com/news/7619/sawit-rakyat-butuh-subsidi-lebih-dibanding-biodiesel

  • Uni Eropa Batal Banding Penghapusan Bea Masuk Biodiesel RI: Uni Eropa dilaporkan sepakat untuk menarik kembali banding kepada Mahkamah Eropa (European Court of Justice) terkait penganuliran Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) bagi produk biodiesel asal Indonesia. Dengan demikian, produk biodiesel Indonesia bersama Argentina berpeluang untuk tidak dikenakan BMAD ke benua biru tersebut. Dikutip dari Reuters, pengumuman ini rencananya akan diumumkan pada saat pertemuan antar Menteri Uni Eropa pada hari Senin mendatang. Rencananya, Uni Eropa akan menarik empat rencana banding terkait impor Indonesia dan dua banding terhadap impor Argentina. (CNN INDONESIA)

https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180119191218-92-270287/uni-eropa-batal-banding-penghapusan-bea-masuk-biodiesel-ri

  • Indonesia Bakal Lobi Uni Eropa Soal ‘Boikot’ Biodiesel Sawit: Kementerian Luar Negeri menyatakan bakal segera melobi Dewan Eropa dan Uni Eropa terkait proposal untuk menghapus penggunaan biodiesel dari kelapa sawit. Rencananya, lobi ini akan dilakukan dalam waktu dekat dibantu oleh Kementerian Perdagangan. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan, negosiasi harus dilakukan karena rencana itu bersifat diskriminatif. Sebab, Uni Eropa adalah salah satu pasar terpenting bagi kelapa sawit Indonesia. Sehingga, jika ada pelarangan impor, tentu akan berdampak signifikan bagi kepentingan ekonomi nasional. (CNN INDONESIA)

https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180119100015-92-270098/indonesia-bakal-lobi-uni-eropa-soal-boikot-biodiesel-sawit

  • Negara Produsen Bentuk Aliansi: Kedutaan Besar Republik Indonesia di Brussel menggalang aliansi bersama kedubes  negara-negara produsen sawit untuk memprotes upaya  Uni Eropa menghapus minyak sawit mentah sebagai bahan dasar energi terbarukan.  Aliansi tersebut terdiri dari Indonesia, Brazil, Ekuador, Guatemala, Honduras, Kolombia, Ghana, Nigeria, Kenya, Thailand, dan Malaysia. Kesebelas negara tersebut akan menyusun surat bersama yang dilayangkan kepada Parlemen Eropa sebagai bentuk protes. UE berencana untuk mengapus biofuel dan berbahan kelapa sawit masing-masing pada 2030 dan 2021. Langkah itu mendapat respons keras yang dilayangkan oleh Pemerintah RI.  Pemerintah menolak hasil laporan Parlemen Eropa dan menganggap rencana kebijakan tersebut sebagai diskriminasi. Keputusan itu juga dinilai bertentangan dengan prinsip fair and free trade dan menjurus pada crop aparhteid. Apalagi usulan penghapusan CPO dalam energi terbarukan lebih awal hampir satu dekade  dibanding biofuel. (BISNIS INDONESIA)