+62 2129380882 office@aprobi.co.id

Minister points finger at Pertamina over B20 problems

The Jakarta Post | Senin, 3 Desember 2018

Minister points finger at Pertamina over B20 problems

The expanded use of a 20 percent blend of Biofuel and diesel oil, also known as the B20 policy, has turned into a blame game between the government and stakeholders involved as new problems continue to emerge while it is being implemented nationwide. Coordinating Economic Minister Darmin Nasution pointed his finger at state energy holding company Pertamina, which he said was “half-hearted” in implementing the policy, as the company had yet to find a solution to the supply problem of fatty acid methyl esters (FAME), a raw material for producing B20. “We hope that Pertamina can become a leader in B20. We dont want [a situation in which] private firms comply, but Pertamina is half-hearted,” he told the press on the sidelines of the annual Pertamina Energy Forum 2018 in Jakarta recently. The government in October decided to cut distribution channels for Biodiesel as suppliers of FAME are facing difficulties distributing it to 86 Biodiesel processing facilities owned by Pertamina. The government is mulling over the idea of reducing the facilities to only 10 by Jan. 1,2019, four months after it required nearly all sectors in the economy to utilize B20.

Pertamina has at least six refineries to process the FAME into B20, so its performance implementing the B20 policy would be the main indicator for the success of the program. Gandhi Sriwidodo, Pertaminas logistics, supply chain and infrastructure director, has vowed the company would overcome the supply issuethat was had become its main obstacle in implementing the policy. “As a fuel producer we are still in a learning process to perfect the implementation by adjusting to the needs of [FAME] suppliers, but we have tried to overcome this by reducing our FAME drop points from about 68 to 25,” he said. Meanwhile, Indonesian Biofuel Producers Association (Aprobi) chairperson Paulus Tjakrawan said he welcomed the fewer number of FAME drop points to ensure effective implementation, but the organization was expecting the technical problems and mechanisms to be addressed as well. Agus Pambagio, a public policy expert from the PHH Lobby Firm, said that Darmins public blaming of Pertamina was “unethical” as the government should have penalized the company according to the prevailing regulations.

He said the existing Ministerial Regulation No. 41/2018 on the utilization of Biodiesel imposed fines of Rp 6,000 (42 US cents) per liter on any fuel producer failing to produce B20. However, the government has yet to impose the penalty so far as there is no accurate list of non-compliant fuel producers. The government argued that it had to wait for the results of investigations by its special team tasked for the B20 implementation. The B20 policy had been in place since 2016, but President Joko “Jokowi” Widodo on Sept. 1 ordered implementation be expanded to almost all sectors, including those outside the public service obligation. The policy is among the governments efforts to reduce oil imports as the countrys current account deficit has continued to swell after the rupiah slid to 15,000 per US dollar in September. However, Darmin hinted that there was a fuel company that imported a higher volume of diesel fuel, even after the B20 policy was started on Sept. 1. “I wont say who it is, but we will surely take care of the case,” he said. Data from Statistics Indonesia show that the B20 expansion had yet to make a significant impact on the countrys trade deficit, which reached its second highest level of S1.82 billion in October. The BPS data from import notification letters in October also show that the volume of diesel oil imports was 558.1 million kilograms, 69.3 percent higher year-on-year. However, Djoko Siswanto, the Energy and Mineral Resources Ministrys director general for oil and gas, said recently that the B20 policy had reduced the amount of fuel imported, pointing out that the trade deficit in October would have been higher if the B20 program had not existed.

Jpnn | Senin, 3 Desember 2018

Mandatori B20 Dongkrak Serapan CPO Dalam Negeri

Serapan crude palm oil (CPO) di dalam negeri untuk biodiesel meningkat drastis seiring penerapan kebijakan mandatori biodiesel 20 persen (B20). Pada periode Januari–Agustus, serapan CPO hanya di kisaran 215–290 ribu ton per bulan. Namun, serapan pada September mencapai 400 ribu ton dan Oktober mencapai 519 ribu ton. Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Kaltim Muhammadsjah Djafar mengatakan, pergerakan positif penyerapan CPO untuk biodiesel di dalam negeri membawa dampak baik bagi stok di dalam negeri. “Apalagi saat ini implementasi perluasan B20 belum maksimal. Perbaikan di sana-sini sedang dilakukan. Diharapkan dalam beberapa bulan ke depan serapan biodiesel lebih maksimal,” ujar Djafar, Jumat (30/11). Jika serapan sudah maksimal, Djafar memperkirakan pada 2019 mendatang, industri biodiesel akan menyerap enam juta ton CPO. Optimisme Indonesia menjalankan B30 pada 2020 juga sangat kuat. Pada awal 2019, roadtest untuk B30 akan dilaksanakan. Dengan serapan CPO yang semakin tinggi di dalam negeri, pasokan ke pasar global akan berkurang. “Kaltim hingga saat ini memang belum menyuplai CPO untuk B20. Namun, jika pasar dari B20 memang sudah bagus, pengusaha pasti ikut. Sebab, para pengusaha pasti punya pertimbangan masing-masing,” kata Djafar.

https://www.jpnn.com/news/mandatori-b20-dongkrak-serapan-cpo-dalam-negeri

Rakyat Merdeka | Mnggu, 2 Desember 2018

Program B20 Tetap Jalan

MENKO Perekonomian Darmin Nasution menegaskan program pencampuran Biodiesel 20 persen (B20) tetap berjalan meskipun pemerintah menunda sementara pungutan ekspor Crude Palm Oil (CPO). Program peremajaan kebun sawit (replanting) juga akan berjalan normal. “Jangan mengkhawatirkan program biodiesel, peremajaan sawit dananya gimana, dananya lebih dari cukup jadi berjalan normal,” kata Darmin di Jakarta, belum lama ini. Menurut Darmin, dana yang sudah dikumpulkan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) lebih dari cukup untuk membiaya program-program tersebut. Program pungutan yang dilakukan oleh BPDP-KS menjadi salah satu sumber dana pengembangan program B20, di samping peremajaan. diplomasi. dan riset. Untuk diketahui. Pungutan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81/PMK.05/20018 tentang Tarif Layanan BLU BPDP-KS. Di mana tarit pungutan berlaku atas ekspor kelapa sawit, CPO, serta turunannya. Darmin melanjutkan, penghapusan pungutan ekspor CPO hanya sementara. Jika harga CPO kembali membaik di kisaran 500-an dolar AS per ton. maka secara otomatis pungutan ekspor tersebut akan kembali dikenakan. Namun pungutan itu tidak penuh atau sekitar 25 dolar AS per ton untuk CPO, turunan I sebesar 10 AS per ton dan turunan II sebesar 5 dolar AS per ton.

Lobi Uni Eropa

Presiden Jokowi menegaskan, pemerintah sudah melakukan berbagai langkah untuk mendongkrak harga sawit dan karet yang dalam beberapa tahun ini mengalami kemerosotan. Bahkan, pemerintah sudah 4 tahun mengirimkan tim ke Uni Eropa agar mau menerima produk sawit Indonesia. “Tapi sebetulnya ini urusan bisnis, urusan jualan mereka, juga jualan yang namanya minyak bunga matahari. Kita jualan minyak kelapa sawit, sehingga masuk ke sana sekarang mulai dihambat-hambat,” kata Jokowi dikutip dari laman setkab.go.id, kemarin. Dia mengungkapkan, awal tahun lalu dirinya bertemu dengan Perdana Menteri China untuk meminta agar negara itu beli lebih banyak dari sekarang. “Saya minta tambahan, saya to the point aja saya ngomong ya minta agar produksi disini bisa diserap sehingga harganya bisa naik. Ada tambahan 500.000 ton, banyak sekali,” ujarnya. Menurut mantan Gubernur DKI Jakarta itu, kebun kelapa sawit di seluruh Indonesia ini sudah berada pada posisi yang sangat besar sekali. Bahkan, sudah jadi nomor satu di dunia. Luasnya kebun kelapa sawit di Indonesia sudah mencapai 13 juta hektar, baik yang ada di Sumatera, Kalimantan, Papua, juga ada di Jawa. Produksinya setiap tahun mencapai 42 juta ton. “Bayangkan 42 juta ton. itu kalau dinaikkan truk berarti kurang lebih 10 juta truk angkut itu, ya untuk bayangan betapa gede sekali jumlah ini. Kita sekarang ini bersaing dengan Malaysia bersaing dengan Thailand, tapi kita tetap yang terbesar.” ungkap Presiden Jokowi. Oleh sebab itu. lanjut Presiden.dirinya sudah memerintahkan sejak 3 (tiga) bulan lalu agar kelebihan pasokan CPO juga dipakai untuk Biodiesel 20 persen (B20).

Agrofarm | Mnggu, 2 Desember 2018

2019, Industri Biodiesel Diperkirakan Serap 6 Juta Ton CPO

Perluasan mandatori biodiesel 20% (B20) kepada non-PSO sejak diberlakukan September 2018 sudah mulai menampak hasil positif berupa meningkatnya serapan CPO di dalam negeri untuk biodiesel. Berdasarkan data Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), serapan biodiesel dari Januari Agustus hanya dikisaran 215 290 ribu ton per bulan, sejak September sudah mencapai 400 ribu ton dan pada Oktober ini mencapai 519 ribu ton. “Pergerakan positif penyerapan CPO untuk biodiesel di dalam negeri tentunya membawa dampak pada stok CPO di dalam negeri,” ungkap Mukti Sardjono Direktur Eksekutif GAPKI dalam keterangan resminya, Sabtu (01/12/2018). Apalagi saat ini implementasi perluasan B20 belum maksimal, perbaikan di sana sini sedang dilakukan, diharapkan dalam beberapa bulan ke depan serapan biodiesel akan maksimal. Salah satu perbaikan yang sedang dikerjakan adalah menurunkan jumlah titik serah FAME ke Pertamina dari 112 titik ke 25 titik saja. “Jika serapan sudah maksimal maka diperkirakan tahun 2019 industri biodiesel akan menyerap 6 juta ton CPO,” ujar Mukti. Optimisme Indonesia akan menjalankan B30 pada 2020 juga sangat kuat. Awal tahun 2019, roadtest untuk B30 akan dilaksanakan. Dengan serapan CPO yang semakin tinggi di dalam negeri, pasokan ke pasar global akan dapat berkurang. Sejalan dengan peningkatan penggunaan dalam negeri, ekspor juga mengalami peningkatan.

Harian Kontan | Sabtu, 1 Desember 2018

Mandatory B20 Pacu Penggunaan CPO

Perluasan manda-tori Biodiesel 20% (B20) untuk kendaraan non public service obligation (PSO) semakin efektif terlaksana. Terbukti, penggunaan minyak kelapa sawit atau Crude Palm Oil (CPO) di dalam negeri dalam tren meningkat. Gabungan pengusaha kelapa sawit Indonesia (GAPKI) mencatat, saat B20 hanya untuk kendaraan PSO, serapan Biodiesel dari Januari hingga Agustus hanya berkisar 215.000-290.000 ton per bukan. Lalu, sejak perluasan B20 pada September, serapan Biodiesel mencapai 400.000 ton dan Oktober naik lagi menjadi 519.000 ton. Peningkatan penggunaan Biodiesel turut mengurangi stok CPO di dalam negeri, meskipun produksi meningkat. Pasalnya, pada saat bersamaan ekspor juga meningkat (lihat tabel). Direktur Eksekutif Gapki Mukti Sardjono mengatakan, penyerapan CPO untuk Biodiesel berdampak positif pada stok dalam negeri. “Apalagi saat ini implementasi perluasan B20 belum maksimal, perbaikan di sana sini sedang dilakukan, diharapkan dalam beberapa bulan ke depan, penyerapan Biodiesel kian maksimal,” tutur Mukti dalam keterangan tertulis yang diterima KONTAN, Jumat (30/11).

Salah satu perbaikan adalah menurunkan jumlah titik serah FAME ke Pertamina dari 112 titik ke 25 titik. Perbaikan itu akan membantu peningkatan penggunaan CPO oleh industri Biodiesel tahun 2019 sebanyak 6 juta ton. Meski permintaan naik, ter-nyata tidak diikuti kenaikan harga CPO di pasar global. Pada Oktober 2018 harga CPO bergerak di kisaran US$ 512,50 – US$ 537,50 per metrik ton CIF Rotterdam, dengan harga rata-rata US$ 527,10 per metrik ton. Harga CPO global terus tertekan karena harga minyak nabati lain yang sedang jatuh khususnya kedelai, selain itu stok minyak sawit yang masih cukup melimpah di Indonesia dan Malaysia. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam kunjungan ke Sumatera Selatan (Sumsel) pekan lalu mengakui B20 belum optimal terlaksana. Namun, ia menegaskan pemerintah berkomitmen tinggi menjalankan perluasan B20. “Kebijakan B20 akan menimbulkan efek positif ke banyak hal,” jelas Jokowi. Jokowi optimistis B20 bisa semakin mengurangi impor migas. Walhasil, neraca perdagangan yang selama ini tertekan impor migas akan menjadi lebih sehat. Harga CPO juga akan terbantu. “Paling tidak butuh waktu kurang lebih setahun, dari tiga bulan yang lalu, untuk melihat hasilnya,” papar Jokowi.

Investor Daily Indonesia | Sabtu, 1 Desember 2018

Perluasan B20 Berhasil Pacu Konsumsi Sawit Domestik

Program perluasan penggunaan Biodiesel 20% (B20) ke semua sektor telah berhasil meningkatkan konsumsi minyak sawit di dalam negeri. Konsumsi minyak sawit domestik pada Oktober 2018 mencapai 1,35 juta ton atau naik 10,66% dari September yang hanya 1,22 juta ton. Kondisi tersebut pada akhirnya membantu menurunkan stok minyak sawit di dalam negeri, dari September 2018 yang masih 4,60 juta ton menjadi 4,41 juta ton pada Oktober lalu. Gabungan pengusaha kelapa sawit Indonesia (Gapki) mencatat, sepanjang Januari-Oktober 2018 serapan minyak sawit nasional mencapai 39,21 juta ton. Rinciannya, untuk ekspor berupa minyak sawit mentah {crude palm oil/CPO) sebanyak 4,91 juta ton dan produk turunan mencakup refined palm oil, lauric oil biodiesel, dan oleokimia 23,44 juta ton, sedangkan 10,85 juta ton lainnya untuk konsumsi domestik. Sementara total produksi CPO sepanjang Januari-Oktober 2018 tercatat 39,59 juta ton, apabila ditambah stok awal Januari 2018 sebanyak 4,02 juta ton maka stok akhir Oktober 2018 tercatat sebesar 4,41 juta ton. Data yang dirilis Gapki menunjukkan, produksi CPO pada Oktober 2018 mencapai 4,51 juta ton atau naik sekitar 2% dari bulan sebelumnya 4,41 juta ton.

Direktur Eksekutif Gapki Mukti Sardjono mengatakan, perluasan mandatori B20 ke segmen bukan subsidi (PSO) yang dilakukan per September 2018 mulai menunjukkan dampak positif. Terbukti, serapan CPO di dalam negeri untuk penggunaan Biodiesel meningkat. Produksi yang tidak terlalu signifikan dibarengi dengan ekspor yang meningkat serta penggunaan untuk biodiesel, berperan menekan stok minyak sawit Indonesia menjadi kira-kira 4,41 juta ton pada akhir Oktober 2018. Konsumsi minyak sawit domestik pada Oktober 2018 mencapai 1,35 juta ton atau naik dibandingkan konsumsi September 2018 yang tercatat sebanyak 1,22 juta ton. Mukti menjelaskan, sebelumnya serapan Biodiesel pada Januari-Agustus 2018 hanya berkisar 215-290 ribu ton per bulan. Namun, sejak September 2018 sudah mencapai 400 ribu ton dan pada Oktober 2018 mencapai 519 ribu ton. “Pergerakan positif penyerapan CPO untuk Biodiesel di dalam negeri tentunya membawa dampak pada stok CPO di dalam negeri. Dengan serapan CPO yang semakin tinggi di dalam negeri maka pasokan ke pasar global akan dapat berkurang,” kata Mukti dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat (30/11). Peluang peningkatan konsumsi domestik pada tahun depan semakin besar. Alasannya, saat ini implementasi perluasan B20 belum berjalan maksimal dan berbagai perbaikan sedang dilakukan. Dalam beberapa bulan ke depan, serapan Biodiesel akan maksimal, salah satu perbaikan yang sedang dikerjakan adalah menurunkan jumlah titik serah fatty acid methyl ester (FAME) ke Pertamina, yakni dari 112 titik menjadi hanya 25 titik. “Jika serapan sudah maksimal, pada 2019 industri Biodiesel akan nyerap 6 juta ton CPO. Optimisme Indonesia akan menjalankan B30 pada 2020 juga sangat kuat. Rencananya, awal 2019 roadtest B30 akan dilaksanakan,” kata Mukti.

Kenaikan Permintaan

Selain peningkatan penggunaan di dalam negeri, ekspor Oktober 2018 juga bertambah. Pada Oktober 2018, ekspor minyak sawit Indonesia (CPO dan turunannya, oleokimia, dan biodiesel) tercatat naik 5% dari September 2018, yakni dari 3,19 juta ton menjadi 3,35 juta ton. Sedangkan ekspor CPO, minyak kernel (PKO), dan turunannya saja (tidak termasuk oleokimia dan biodiesel) mencapai 3,14 juta ton atau naik 5% dari September 2018 yang sebesar 2,99 juta ton. Ekspor Oktober 2018 terdiri atas 760.820 ton CPO (24%) dan produk turunan sebanyak 2,34 juta ton (76%). Hingga Oktober 2018, Indonesia sudah mengekspor 4,90 juta ton CPO atau 18% dan produk turunan sebanyak 21,17 juta ton atau 82%. Geliat pasar global terutama ditopang oleh permintaan dari Tiongkok yang meningkat sangat signifikan. Hal itu meningkatkan impor minyak sawit dari Indonesia hingga 63%, dari 332.520 ton pada September 2018 menjadi 541.810 ton pada Oktober. Angka impor itu belum memperhitungkan biodiesel, Tiongkok mulai mengimpor Biodiesel sejak Mei 2018. Total Biodiesel yang diimpor Tiongkok dari Indonesia sepanjang Mei-Oktober 2018 mencapai 637.340 ton. Angka itu merupakan capaian yang sangat baik sejak Tiongkok mulai mempromosikan penggunaan Biodiesel demi mengurangi emisi gas rumah kaca. “Pilot project B5 telah dilaksanakan di Shanghai dan akan terus dipromosikan secara luas di Tiongkok yang tentunya membuka peluang bagi pasar Biodiesel berbasis CPO Indonesia untuk membuka pasar di Tiongkok,” kata Mukti.

Selain itu, pertumbuhan impor minyak sawit oleh Tiongkok dipicu pengurangan pasokan kedelai dari Amerika Serikat (AS) akibat perang dagang antarkedua negara. Selain itu, pada awal Oktober, Tiongkok mulai mengeskalasi pelarangan impor rapeseed meal dari India untuk pakan ternak ruminansia dan unggas. Pelarangan ini tentunya membuka peluang Indonesia mengisinya dengan produk bungkil sawit yang dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak ruminansia dan unggas. Gapki juga mencatat lonjakan impor oleh Pakistan sebesar 76%, yakni dari 140.160 ton menjadi 246.970 ton, ini merupakan yang tertinggi sejak Oktober 2015. Melonjaknya permintaan oleh Pakistan karena harga yang murah dan untuk mengisi stok di dalam negeri. Sebab, beberapa bulan terakhir impor minyak sawit Pakistan mengalami perlambatan akibat kondisi ekonomi Pakistan yang sedang kurang baik akibat defisit neraca perdagangan yang tinggi. Impor oleh Amerika Serikat juga naik signifikan hingga 129%, yakni dari 58.200 ton menjadi 133.460 ton. Di sisi lain, impor oleh India tercatat turun 12%, meski secara volume India tetap menjadi pengimpor minyak sawit tertinggi dari Indonesia. Pada Oktober 2018, volume impor CPO dan produk turunannya oleh India hanya mampu mencapai 698.170 ton dari September 2018 yang mencapai 779.440 ton. Penurunan impor juga diikuti oleh negara-negara Uni Eropa 8% dan Afrika 40%.

Medanbisnisday | Jum’at, 30 November 2018

Kebijakan B20 Tingkatkan Ekspor dan Serapan CPO Dalam Negeri

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) mengklaim kebijakan pemerintah yang memperluas mandatori biodiesel 20% (B20) kepada non-PSO (Public Service Obligation), atau pihak swasta murni sejak diberlakukan September 2018 sudah mulai menampak hasil positif berupa meningkatnya serapan minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) di dalam negeri untuk biodiesel. “Sebelumnya serapan biodiesel dari Januari- Agustus hanya di kisaran 215.000-290.000 ton per bulan. Sejak September sudah mencapai 400.000 ton dan pada Oktober mencapai 519.000 ton,” kata Direktur Eksekutif GAPKI, Mukti Sarjono dalam keterangam tertulisnya kepada medanbisnisdaily.com, Sabtu (1/12/2018) pagi. Kata Mukti, pergerakan positif penyerapan CPO untuk biodiesel di dalam negeri tentunya membawa dampak pada stok CPO di dalam negeri. Apalagi saat ini implementasi perluasan B20 belum maksimal, perbaikan di sana-sini sedang dilakukan, diharapkan dalam beberapa bulan ke depan serapan biodiesel akan maksimal. Ia menyebutkan, salah satu perbaikan yang sedang dikerjakan adalah menurunkan jumlah titik serah FAME (Fatty Acid Methyl Esters), sebuah kandungan dalam minyak nabati yang mampu dijadikan bahan biodiesel ke PT Pertamina, dari semula 112 titik menjadi 25 titik saja.

Kata dia, jika serapan sudah maksimal, maka diperkirakan tahun 2019 industri biodiesel akan menyerap 6 juta ton CPO. Mukti menyebutkan, GAPKI optimisme yang kuat kalau Pemerintah Indonesia akan menjalankan B30 pada 2020. Ia mengungkapkan, di awal tahun 2019, roadtest atau ujicoba untuk B30 akan dilaksanakan. Bila serapan CPO yang semakin tinggi di dalam negeri, Mukti yakin pasokan ke pasar global akan dapat berkurang. Kemudian, kata Mukti, biasanya sejalan dengan peningkatan penggunaan dalam negeri, ekspor juga mengalami peningkatan. “Sepanjang Oktober ini, volume ekspor minyak sawit Indonesia (CPO dan turunannya, yakni olechemical dan biodiesel) tercatat naik 5% dibandingkan bulan sebelumnya atau dari 3,19 juta ton naik menjadi 3,35 juta ton,” papar Mukti Sarjono.

http://www.medanbisnisdaily.com/news/online/read/2018/12/01/59288/kebijakan_b20_tingkatkan_ekspor_dan_serapan_cpo_dalam_negeri/

The Jakarta Post | Jum’at, 30 November 2018

Gapki sees increased domestic CPO demand from B20 policy

The Indonesian Palm Oil Producers Association (Gapki) has recorded a positive impact in the domestic market absorption of crude palm oil (CPO) as a result of the 20 percent blended biodiesel ( B20 ) policy. Gapki’s data indicates a growing shift from non-subsidized fuels to B20 over the past two months, with the domestic market absorbing 400,000 tons of CPO in September and 519,000 tons in October. Previous data shows an average monthly CPO absorption of 215,000 to 290,000 tons. Gapki executive director Mukti Sardjono expressed optimism that CPO absorption would continue to increase in the coming months. “The mandatory use of B20 has not been implemented optimally. As [the policy’s] implementation improves, [CPO] absorption will increase,” Mukti said in Jakarta on Friday as quoted by kontan.co.id. The government introduced the expanded B20 usage policy on Sept. 1 as a measure to reduce crude oil imports and to expand the domestic market for CPO. Mukti expected the government to soon commence road tests for 30 percent blended biodiesel ( B30 ) to drive domestic demand for the commodity. October exports of CPO and derivative products, including oleochemical and biodiesel, decreased to 3.35 million tons, a month-on-month decline of 5 percent. Meanwhile, palm kernel oil (PKO) exports increased to 3.14 million tons in October, or a month-on-month increase of 5 percent.

http://www.thejakartapost.com/news/2018/11/30/gapki-sees-increased-domestic-cpo-demand-from-b20-policy.html