+62 2129380882 office@aprobi.co.id

Minyak Kelapa Sawit Layak Gantikan Minyak Solar

Info Sawit | Rabu, 30 Oktober 2019

Minyak Kelapa Sawit Layak Gantikan Minyak Solar

PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN berhasil mengganti bahan bakar Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) yang semula berjenis solar menjadi 100% minyak kelapa sawit (Crude Palm Oil/CPO). Kelapa sawit merupakan salah satu tanaman penghasil minyak yang paling banyak diproduksi dan dikonsumsi di Indonesia maupun di Dunia. Minyak ini bisa digunakan untuk produk makanan, kecantikan, bahkan produk kebersihan dan juga dapat digunakan sebagai sumber biofuel atau biodiesel. Harganya yang murah dan mudah diproduksi menjadikan minyak sawit sebagai komoditas unggulan di Indonesia dan memberi kontribusi yang besar terhadap pereknomian nasional. Perkebunan kelapa sawit banyak terdapat di daerah Asia, Afrika dan Amerika Selatan. Hal ini dikarenakan jenis pohon kelapa sawit yang membutuhkan sinar matahari yang cukup, suhu hangat, dan curah hujan yang tinggi untuk memaksimalkan hasil produksinya. Indonesia merupakan lokasi yang tepat untuk mengembangkan kelapa sawit mengingat Indonesia memiliki iklim tropis. Tak heran jika komoditas kelapa sawit ini menjadi komoditas unggulan di Indonesia. Dengan itu, kita harus memanfaatkan kelapa sawit dengan sebaik-baiknya. Belakangan ini PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN bakal mengganti bahan bakar Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) yang semula berjenis minyak solar menjadi 100% menggunakan minyak kelapa sawit (Crude Palm Oil/CPO). Hal ini merupakan upaya untuk mengurangi penggunaan energi fosil pada sektor ketenagalistrikan dan juga membantu pemerintah dalam menekan impor Bahan Bakar Minyak (BBM). Tercatat ada empat pembangkit yang menjadi pelopor pengalihan pemakaian bahan bakar ke CPO sedang tahap uji coba. Pembangkit tersebut adalah Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Batakan 50 Megawatt (MW) di Balikpapan, Kalimantan Timur, PLTD Supa di Pare-Pare dengan kapasitas 62 MW dan PLTD Kanaan di Bontang Kalimantan Timur berkapasitas pembangkit listrik sebesar 10 MW, dan‎ Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG)‎ PLTMG Jayapura dengan kapasitas 10 MW di Papua. Dikutip dari laman Liputan6.com, Direktur Perencanaan Korporat PLN, Syofvi Felienty Roekman mengungkapkan, untuk mengalihkan bahan bakar pembangkit listrik tersebut, PLN harus memodifikasi pembang‎kit dan mengubah beberapa komponen. Namun tak disebutkan nilai investasi yang dibutuhkan untuk peralihan penggunaan bahan bakar tersebut. ‎Sementara Direktur PLN Bisnis Regional Jawa Bagian Timur, Bali dan Nusa Tenggara Djoko Rahardjo Abumanan mengungkapkan, peralihan bahan bakar yang digunakan pembangkit dari Bahan Bakar Minyak (BBM) menjadi CPO, akan menurunkan konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) pada sektor kelistrikan sekitar 190 ribu kilo liter (kl) per tahun.
https://www.infosawit.com/news/9409/minyak-kelapa-sawit-layak-gantikan-minyak-solar

Detik | Selasa, 29 Oktober 2019
Bertemu Menteri ESDM, Erick Thohir Bahas Kilang hingga Biodiesel
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif bertemu dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir tadi pagi di Kementerian ESDM, Jakarta. Pertemuan yang berlangsung pukul 09.00 WIB ini membahas rencana pengembangan energi nasional. Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Ego Syahrial menerangkan, dalam pertemuan itu Erick Thohir ditemani Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin. Ia bilang, pertemuan itu hanya bicara hal-hal yang bersifat umum. “Menteri BUMN tupoksinya badan usaha, PSO semua segala macam, sangat erat dengan ESDM contoh Pertamina kan regulatornya kita. Ini masih pertemuan awal tujuannya sinergi,” katanya di Kementerian ESDM Jakarta, Selasa (29/10/2019). Dia menuturkan, untuk sektor migas, keduanya membahas soal percepatan pembangunan kilang hingga penerapan biodiesel 30% atau B30. “Contoh gini kalau di bidang migas bagaimana percepatan kilang, bagaimana percepatan B30, bagaimana lifting kita tingkatkan. Entah meningkatkan teknologi, lapangan Pertamina,” ujarnya. Dia mengatakan, dalam pertemuan itu belum ada pembahasan detil. Tambahnya, keduanya juga akan mendorong pengembangan energi baru terbarukan (EBT). “Dan yang lain EBT sama-sama sepakat EBT menjadi front liner. Kan nggak ketemu lama, nggak terlalu detil,” ujarnya.
https://finance.detik.com/energi/d-4763980/bertemu-menteri-esdm-erick-thohir-bahas-kilang-hingga-biodiesel

Vibiz News | Selasa, 29 Oktober 2019
Harga Minyak Sawit Naik Kenaikan Permintaan Biodiesel
Harga minyak sawit naik kembali karena permintaan lokal akan meningkat untuk biodiesel. Pada hari Jumat harga minyak sawit naik 14 ringgit menjadi 2,398 ringgit per ton, tertinggi sejak Juni 2018 di harga 2,402 ringgit Tahun lalu total penjualan Malaysia ke India naik 2.2% menjadi 62.76 milyar ringgit dari 61.38 milyar di tahun 2017. Selama Sembilan bulan pertama tahun 2019 Malaysia mengekspor 3.91 juta ton minyak sawit ke India, 107% lebih tinggi dari 1.89 juta ton pada tahun lalu, menurut MPOB. Menurut pengamatan pasar, pedagang India sekarang membeli minyak sawit dari Indonesia setelah para importer dari India melarang impor minyak sawit dari Malaysia, karena protes terhadap pidato PM Malaysia di PBB mengenai keterlibatan India di konflik Kashmir. Karena belum ada pengarahan dari pemerintah India untuk menghentikan impor minyak sawit dari India , para pengusaha minyak sawit Malaysia masih berharap tidak ada pengurangan impor India. Mereka berharap ekspor minyak sawit ke India tidak berkurang di bulan Nopember dan Desember. Pengaruh pengurangan ekspor ke India ini dalam jangka pendek tidak terasa, namun jika ekspor berkurang akan ada penumpukan persediaan,
Perpindahan permintaan India ke Indonesia akan mempengaruhi persediaan Indonesia, apalagi Indonesia harus dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri B30 pada tahun 2020, namun apabila terjadi kekurangan persediaan maka atas perjanjian bersama kembali bisa mengambil persediaan minyak sawit Malaysia. Dua negara produsen minyak sawit yang terbesar di dunia Indonesia dan Malaysia merupakan 87% supplier minyak sawit global membuat pasar duopoly dalam hampir semua pergerakan minyak nabati. Indonesia produksi 33 juta ton perbulan sementara Malaysia produksi 19.5 juta ton. Produsen lainnya Thailand, Columbia dan Nigeria. Minyak sawit memberikan kontribusi seperlima dari produksi minyak dunia, dan minyak sawit merupakan minyak nabati yang dipilih di pasar sehingga menjadi hal yang penting dalam industri. Seperti kasus dari India menghentikan impor minyak sawit dari Malaysia dan membeli dari Indonesia akibatnya Indonesia mengekspor 15,000 ton minyak sawit ekstra setiap hari. Kenaikan permintaan atas minyak sawit Indonesia akan memperkecil perbedaan harga antara Indonesia dan Malaysia. Sementara itu harus dipikirkan bahwa Malaysia dan Indonesia sedang mengadakan program biodiesel. Malaysia sedang mengatur praktek penggunaan B20, yang akan meningkatkan permintaan dalam negeri menjadi 500,000 ton per tahun. Sedangkan Indonesia mempraktekkan program B30 pada awal Januari 2020 untuk meningkatkan konsumsi domestik dan mengurangi impor minyak mentah. Pergerakan ini akan membuat total produksi biodiesel delapan juta tahun depan. Jakarta sekarang sudah memakai B20 dan berusaha untuk B50 pada tahun 2021. Analisa tehnikal untuk minyak sawit dengan support 2,340 ringgit dan berikut 2,320 ringgit sedangkan resistant pertama di 2,410 ringit, berikut ke 2,440 ringgit.

Jawa Pos | Selasa, 29 Oktober 2019
Bahas Teknis Distribusi Bahan Bakar B30
Dalam hitungan bulan, 2019 bakal berakhir. Implementasi bahan bakar B30 pun sudah di depan mata. Karena itu, belakangan pemerintah sibuk membahas teknis distribusi bahan bakar tersebut bersama produsen dan penyalur. Sebab, pelaksanaan uji jalan sudah rampung. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral Dadan Kusdiana mengatakan bahwa B30 resmi berlaku mulai 1 Januari 2020. “Kami yakin sudah tidak ada masalah lagi dari sisi kualitas bahan bakar dan kesiapan pengguna,” ujarnya Senin (28/10). Dia juga menuturkan bahwa produksi biodiesel tidak terkendala. Sejauh ini seluruh rangkaian proses pada produsen sudah lancar. Yang belum tuntas adalah pembahasan tentang distribusi B30. Khususnya dari produsen ke penyalur. Pemerintah, produsen, dan penyalur menghendaki rangkaian distribusi yang mulus. Dengan demikian, aktivitas distribusi tidak akan memengaruhi kualitas biodiesel. “Karena waktu sangat berpengaruh. Kalau (waktunya) tidak pas, berpotensi degradasi atau berkurang kualitasnya. Maka, kami harus memastikan handling-nya benar,” kata Dadan.
Dia lantas memerinci keterangannya tersebut. Ketika dikirim dari produsen ke konsumen, biodiesel mengalami pencampuran. Proses itu harus benar agar kualitas tetap terjamin. “Jangan sampai ketika sudah dikirim nunggu lama. Kemudian dicampur, nunggu lagi. Proses mencampur belum selesai, lalu dicampur lagi,” tegasnya. Dadan mengatakan bahwa kendala itu memang belum muncul sekarang. Namun, ada potensi munculnya hambatan seperti itu. “Misalnya, pendistribusian di laut, kalau selama sebulan, kualitas akan turun,” paparnya. Penurunan kualitas itu terjadi, terutama kalau terpapar dengan udara. Sebab, B30 merupakan minyak nabati yang dikonversi. Berbagai potensi kendala itu, menurut Dadan, bukan hal baru. Namun, yang paling penting adalah menjaga kualitas bahan bakar. “Secara implisit tidak ada masalah, tapi hanya yang kecil-kecil,” paparnya.

Kontan | Rabu, 30 Oktober 2019
Menko Airlangga prioritaskan pembahasan Omnibus Law Cipta Kerja dan perbaikan CAD
Kementerian Koordinator bidang Perekonomian masih menggodok konsep Undang-Undang (UU) Omnibus Law tentang Cipta Kerja yang menjadi salah satu kebijakan prioritas pemerintah di awal periode 2019-2024 ini. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, sesuai instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi), pemerintah menyiapkan UU berkonsep Omnibus Law dalam rangka mendorong ekosistem investasi, menciptakan lapangan kerja, dan mengembangkan UMKM. “Ini tentu sedang kita siapkan,” ujarnya saat ditemui di kantornya, Selasa (29/10). Airlangga mengatakan, pembahasan UU Omnibus Law ini masih membutuhkan pembahasan lebih detail dengan kementerian teknis untuk mempelajari aturan-aturan terkait di setiap sektor terlibat. “Akan ada kebijakan afirmasi di situ (Omnibus Law) yaitu untuk tenaga kerja dan UMKM,” lanjutnya. Di samping menyiapkan Omnibus Law, Airlangga juga mengaku tengah mengevaluasi paket-paket kebijakan ekonomi yang telah ditelurkan pemerintah selama periode 2014-2019 lalu. Termasuk soal kebijakan Daftar Negatif Investasi (DNI) yang tercantum dalam Paket Kebijakan Ekonomi ke-16 yang sampai saat ini belum juga diterbitkan oleh pemerintah. “Kita sedang review dan pendekatannya akan dievaluasi lagi,” tutur dia.
Sebelumnya, Airlangga juga menyebut, salah satu fokus Kemenko Perekonomian saat ini ialah memperbaiki defisit neraca transaksi berjalan (CAD). Hal ini juga sejalan dengan instruksi Jokowi yang meminta Airlangga untuk merumuskan program-program kerja yang berorientasi mengurangi CAD. Salah satunya ialah memastikan defisit pada sektor migas berkurang secara bertahap dengan mendorong program substitusi impor. Selain mendorong program biofuel 30 (B30) menjadi B100, Airlangga mengatakan prioritas pemerintah juga menyelesaikan restrukturisasi Tuban Petro untuk mengurangi tekanan impor pada sektor petrokimia. “Salah satu yang diharapkan Pak Presiden adalah menyelesaikan program substitusi impor. Salah satu quick-win yang bisa dilakukan antara lain menyelesaikan restrukturisasi TPPI,” tutur Airlangga pekan lalu.
https://nasional.kontan.co.id/news/menko-airlangga-prioritaskan-pembahasan-omnibus-law-cipta-kerja-dan-perbaikan-cad