+62 2129380882 office@aprobi.co.id

Minyak Sawit Potensial Dikembangkan Sebagai Bioenergi

Harian Ekonomi Neraca | Senin, 14 Januari 2019

Minyak Sawit Potensial Dikembangkan Sebagai Bioenergi

Berbagai kalangan mengungkapkan minyak sawit memiliki potensi yang besar untuk terus dikembangkan sebagai bahan bakar di Indonesia. Ketua Umum Ikatan Ahli Biofuel Indonesia, Dr. Tatang Hernas S dalam diskusi “Sawit Bagi Negeri” di Jakarta, disalin ;dari Antara, menyatakan keberadaan minyak sawit ;sangat potensial untuk dikembangkan sebagai bahan bakarminyakcair, oleh karena itu keberadaan komoditas perkebunan itu harus terus didukung oleh semua pihak. “Potensi minyak sawit sebagai bahan bakar minyak cair, sangat besar peluangnya untuk terus dikembangkan di Indonesia,” katanya. Senada dengan itu peneliti Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Agus Kismanto, menyatakan bioenergi berbahan baku minyak sawit sangat potensial untuk terus dikembangkan sebagai bioenergi. Sebab itu, lanjutnya, penggunaan minyak sawit sebagai bioenergi, harus terus didorong Supaya menjadi sumber energi hijau dan terbarukan. “Bioenergi berbahan” baku minyak sawit sangat potensial untuk terus dikembangkan di Indonesia dan dunia,” katanya. Terkaithalitu, Ketua Umum Gabungan pengusaha kelapa sawit Indonesia (GAPKI), Joko Supriyono menyatakan keberadaan minyak sawit terus ..icmberikan kontribusi besar bagi negara dan masyarakat, salah satunya melalui pengembangan industri turunan minyak sawit sebagai bioenergi, yang juga menguntungkan secara lingkungan. “Minyak sawit harus terus dikembangkan, supaya memberikan banyak keuntungan bagi pendapatan negara, sosial masyarakat dan lingkungan yang lebih baik,” katanya.

Ketua Umum Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (APROBI), MP Tumanggor, menjelaskan persoalan masih dihadapi industri Biodiesel Indonesia, lantaran produksi masih jauh dari kapasitas industri. Oleh sebab itu, Aprobi mendorong penggunaan konsumsi Biodiesel lebih besar di Indonesia. “Kami berharap konsumsi Biodiesel bisa terus meningkat di Indonesia, seperti mandatori B30 diharapkan segera terealisasikan,” katanya. Menurut Kasubdit Industri Hasil Perkebunan non Pangan, Direktorat Jenderal Industri Agro, Kementerian Perindustrian, Lila Harsyah Bakhtiar, ST, MT, keberadaan industri turunan minyak sawit harus mendapat dukungan semua pihak, agar pengembangan industri minyak sawit terus berjalan. “Sebagai produsen minyak sawit terbesar dunia-, industri turunan minyak sawit harus terus dikembangkan di Indonesia,” katanya.

Manager Operasional Supply Chain, Direktorat LSCI PT Pertamina (Persero), Gema Iriandus Pahalawan mengakui, keberadaan Biodiesel minyak sawit membantu ketersediaan pasokan bahan bakar nasional. “Biodiesel berbahan baku minyak sawit sangat membantu ketersediaan bahan bakar biodiesel,” katanya. Sebelumnya, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto memaparkan kinerja positif dari beberapa subsektor industri agro, antara lain industri pengolahan Crude Palm Oil (CP-O), kakao, dan gula. Di industri pengolahan sawit, program implementasi B-20 mendorong pertumbuh an pasar domestik produk hilir sebesar 6,5 persen serta ekspor produk pangan dan Biofuel kelapa savit tumbuh hingga 7,4 persen. “Saat ini, rasio ekspor produk hilir di industri C-PO sebesar 80 persen dibandingkan produk hulu. Investasi mencapai US-Dl,2 miliar dengan penyerapan tenaga kerja langsung sebanyak 2.000 orang dan 32.000 tenaga kerja tidak langsung,” paparnya. Pada 2019, pasokan Biodiesel ditargetkan sebesar 6,1 juta ton yang didukung dengan pabrik Biodiesel nasional berkapasitas terpasang mencapai 12,75 juta Kilo Liter. Sementara itu, industri pengolahan lcakao, terjadi peningkatan utilitas menjadi 61 persen pada tahun 2018 dibanding tahun 2017 sekitar 59 persen. Selanjutnya, industri pengolahan kakao menikmati surplus hingga USD770 juta. Kementerian Perindustrian memasang target pertumbuhan sektor industri agro sebesar 7,10 persen pada tahun 2019, lebih tinggi dibandingkan capaian tahun lalu sekitar 6,93 persen. Kinerja sektor industri agro diproyeksi terdongkrak karena akan adanya lonjakan dari permintaan domestik pada momentum pemilihan umum (pemilu), seperti produk makanan dan minuman. “Di tahun politik ini, ada beberapa sektor yang bakal meraih peluang besar, di antaranya adalah industri makanan dan minuman,” kata Pit. Dirjen Industri Agro Kemenperin Achmad Sigit D.

Bisnis Indonesia | Senin, 14 Januari 2019

Penghematan Cadev Capai US$1,6 Miliar

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyatakan bahwa penghematan devisa melalui penggunaan FAME {Fatty Acid Methyl Ester) untuk program Biodiesel 20% (B20) selama Januari sampai Desember 2018 diperkirakan mencapai USS 1,6 miliar. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan bahwa realisasi penyaluran FAME pada 2018 mencapai 3.275.161 KL atau sekitar 81,3% dari alokasi sebesar 4.030.358 KL. Adapun pencapaian realisasi untuk sektor public sennce obligation (PSO) dari Januari-Desember mencapai 2.674.058 KL atau 92,8% dari alokasi, dan untuk sektor Non-PSO (September-Desember) mencapai 601.103 KL atau sekitar 52,3% dari alokasi. “Perkiraan penghematan devisa melalui penggunaan FAME B20 selama Januari-Desember 2018 sekitar US$l,6 miliar,” ujarnya, Minggu (13/1). Pemerintah mengakui bahwa angka perkiraan penghematan devisa tersebut lebih kecil dibandingkan dengan proyeksi awal sebelumnya yang diperkirakan bisa di atas sekitar US$2 miliar.

Hal itu lantaran masih belum maksimalnya B20 untuk sektor non-PSO, terutama pada awal dimulainya program, yakni September 2018. Pasalnya, pada saat itu masih banyak terjadi kendala pada proses distribusi FAME di lapangan, dan mulai berjalan lancar sepenuhnya akhir November-Desember 2018. “Terdapat 11 badan usaha Dahan bakar nabati [BUBBN] di sektor PSO dengan realisasi FAME 90%, sedangkan 8 BUBBN lain mempunyai realisasi antara 75%-89%. Dan pada sektor Non-PSO terdapat 2 BUBBN yang mempunyai realisasi penyaluran FAME 75%-89%,” terangnya. Sesmenko mengatakan bahwa, sejak September 2018, tidak ada lagi produk B-nol (BO) di pasaran, dan keseluruhannya sudah berganti dengan B20. Namun demikian, pihaknya mengakui bahwa hingga saat ini masih terdapat sejumlah pengecualian pemberlakuan, terutama terhadap pembangkit listrik yang menggunakan turbine aeroderivative. alat utama sistem senjata (alutsista), serta perusahaan Tambang Freeport yang berlokasi di ketinggian. “Terhadap pengecualian-pengecualian yang disebutkan sebelumnya digunakan BO setara Pertadex,” ujarnya.

Susiwijono menerangkan bahwa untuk rencana dan target tahun ini, pihaknya akan terus melakukan koordinasi dan monitoring pelaksanaan target yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk 2019. “Untuk alokasi FAME tahun ini mencapai sebesar 6.197.101 KL, dengan 19 BUBBN penyalur FAME dan 18 BUBBM penerima FAME serta penyalur B20,” ujarnya. Adapun alokasi dari PT Pertamina sebesar 5.304.251 KL dan akan didistribusikan ke 29 titik serah. Lima titik serah penerima alokasi terbesar di PT Pertamina adalah di Balikpapan Group (18,5 %), Surabaya (8,6%), Plaju/Panjang (8,1 %), Jakarta Group (7,3%), dan Tj. Uban (6,0%). “Sisa sebesar 51,4% disalurkan ke 24 titik serah,” ujarnya. Pihaknya menegaskan bahwa guna memaksimalkan penyaluran FAME, tahun ini pemerintah juga melakukan penyederhanaan logistik untuk penyaluran FAME di PT Pertamina dari semula 112 titik serah menjadi 29 titik serah.

Investor Daily Indonesia | Senin, 14 Januari 2019

Pertamina Operasikan Floating Storage FAME

PT Pertamina (Persero) telah mengoperasikan satu unit tangki penampungan terapung (floating storage) untuk pasokan fatty acid methyl eter (FAME) berkapasitas 2×35 ribu kiloliter (KL). Biaya pengadaan floating storage ini akan ditanggung oleh badan usaha bahan bakar nabati (BBN) dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Direktur Logistik, Supply Chain, dan Infrastruktur Pertamina Gandhi Sriwidodo menuturkan, floating storage untuk FAME itu dioperasikan di Balikpapan, Kalimantan Timur. Tambahan tangki penampungan FAME ini lantaran adanya pemangkasan jumlah terminal bahan bakar minyak (BBM) yang menjadi tujuan pasok badan usaha BBN. Sejauh ini, lanjutnya, hanya satu floating storage yang direncanakan untuk melancarkan program mandatori Biodiesel 20% (B20). “Kalimantan saja sementara, karena itu paling besar (pasokannya) , untuk memasok kebutuhan Kalimantan dan Sulawesi,” kata dia di Jakarta, Rabu (9/1). Gandhi menjelaskan, sedianya ada satu unit floating storage lagi yang dioperasikan di Tuban, Jawa Timur. Rencananya, floating storage di Tuban menampung jatah FAME untuk wilayah Jawa Timur dan sekitarnya. Namun, otoritas pelabuhan setempat tidak memberikan izin lantaran adanya sisa ranjau di perairan tersebut.

Hal ini membatalkan rencana pemangkasan titik pasok FAME menjadi 25 terminal BBM. “Jadi titik (pasoknya) 30, tambah lima. Tapi itu (30 titik) posisinya maksimum penyerapan FAME,” jelas Gandhi. Untuk floating storage di Balikpapan, tutur Gandhi, memiliki kapasitas 2×35 ribu KL. Fasilitas ini digunakan sepenuhnya untuk menampung FAME dari badan usaha BBN yang memiliki jatah memasok kebutuhan wilayah Kalimantan dan sekitarnya. Nantinya, biaya yang muncul akibat pengadaan floating storage ini akan ditanggung badan usaha BBN dan BPDPKS.” Cos* yang muncul jadi sharing-nya badan usaha BBN dan BPDPKS. Distribusi nanti Pertamina,” ujarnya. Namun, sampai saat ini disebutnya belum ada kesepakatan soal biaya sewa floating storage tersebut. Sehingga, pihaknya kini masih menanggung biaya pengadaan floating storage tersebut. Pasalnya, pemerintah telah menugaskan Pertamina untuk menjalankan mandatori B20 ini.

Biaya pengelolaan floating storage ini termasuk biaya distribusi B20 dari terminal BBM di Balikpapan ke terminal lain di Sulawesi yang seharusnya dipasok badan usaha BBN. Pasalnya, badan usaha BBN juga mengenakan biaya angkutan FAME yang selanjutnya diganti oleh BPDPKS. “Biaya pengelolaan itu dibebankan ramai-ramai. Nanti per liter FAME yang disuplai ke situ, akan dikenakan charge berapa rupiah. Jadi mereka enggak rugi, Pertamina juga enggak rugi. Ini solusi paling bagus,” jelas Gandhi. Pada tahun ini, alokasi serapan FAME ditetapkan mencapai 6,2 juta KL. Target ini naik signifikan dari realisasi 2018 lalu yang sebesar 3,5 juta KL. Serapan FAME setiap tahunnya terus meningkat, pada 2016, realisasi konsumsinya tercatat hanya 2,57 juta KL.

Sanksi

Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat terdapat 11 11 badan usaha yang dinyatakan kena sanksi terkait keterlambatan pasokan FAME untuk program mandatori B20. Total denda yang dikenakan kepada 11 badan usaha ini sekitar Rp 360 miliar. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Djoko Siswanto menuturkan, denda itu tidak langsung dikenakan kepada badan usaha. Pasalnya, badan usaha berhak mengirimkan sanggahan atas pengenaan denda tersebut. Sejauh ini, pihaknya telah menerima banyak surat sanggahan, termasuk dari Pertamina. Pihaknya belum dapat memastikan berapa badan usaha yang akhirnya dikenakan denda. “Baru saja masuk (surat sanggahan), harus dievaluasi dulu,” tutur dia. Ketentuan mengenai sanksi ini diatur dalam Peraturan Menteri ESDM No 41 Tahun 2018. Pasal 18 beleid ini menyebutkan, jika badan usaha tidak memenuhi ketentuan mandatori, maka akan dikenai sanksi administratif berupa denda atau pencabutan izin usaha. Denda ditetapkan sebesar Rp 6.000 per liter volume Biodiesel yang wajib dicampur dengan volume BBM pada bulan berjalan. Namun, badan usaha BBM tidak dikenai sanksi jika hal tersebut dikarenakan ada keterlambatan, keterbatasan, dan/ atau ketiadaan pasokan Biodiesel dari badan usaha BBN.

Jawa Pos | Senin, 14 Januari 2019

Bertolak ke Amerika Serikat, Mendag Bahas Tindak Lanjut Fasilitas GSP

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita melakukan kunjungan kerja ke Amerika Serikat (AS) pada 14—19 Januari 2019. Tujuan Enggar bertolak ke negeri Paman Sam itu untuk meningkatkan kinerja ekspor non migas. Salah satunya dengan menindaklanjuti pemberian tarif preferensial (GSP) yang diperuntukkan bagi 3.546 produk Indonesia. “Kunjungan kerja ke AS ini merupakan salah satu strategi yang dilakukan untuk mencapai ekspor nonmigas yang ditargetkan naik 7,5 persen dibandingkan tahun lalu, atau sebesar USD 175,9 miliar” jelas Mendag dalam keterangan resmi, Senin (14/1). Untuk menindaklanjuti pemberian tarif preferensial yaitu sistem preferensi umum (Generalized System of Preferences/GSP), Enggartiasto dijadwalkan akan melakukan pertemuan bilateral dengan Duta Besar Perwakilan Perdagangan AS (USTR Ambassador) Robert Lighthizer. Fasilitas GSP ini penting bagi Indonesia, sebab ada 3.546 produk Indonesia yang diberikan fasilitas GSP berupa eliminasi tarif mulai dari 0 persen. “Dalam tujuh bulan terakhir, pemerintah Indonesia telah melakukan komunikasi dan koordinasi intensif dengan AS agar status Indonesia dapat tetap dipertahankan di bawah skema GSP, karena program ini memberi manfaat baik kepada eksportir Indonesia maupun importir AS yang mendapat pasokan produk yang dibutuhkan,” jelasnya.

Pada Oktober 2017 lalu, Pemerintah AS melalui USTR mengeluarkan Peninjauan Kembali Penerapan GSP Negara (CPR) terhadap 25 negara penerima GSP, dan Indonesia termasuk di dalamnya. Kemudian pada 13 April 2018, USTR secara eksplisit menyebutkan akan melakukan peninjauan pemberian GSP kepada Indonesia, India, dan Kazakhstan. Hal ini tertuang dalam Federal Register Vol. 83, No. 82. Pada 30 Mei 2018, AS juga mengumumkan akan melakukan peninjauan GSP terhadap Thailand. Politisi Partai Nasdem ini juga dijadwalkan bertemu dengan CEO Kamar Dagang dan Industri (Kadin) AS Tom Donohue, dan para pelaku usaha AS, yang bergerak di sektor alas kaki dan garmen; serta pertemuan dengan para calon investor potensial. Selain itu, Mendag juga akan menghadiri seminar mengenai kelapa sawit, menghadiri forum bisnis, dan membuka penjajakan kesepakatan bisnis (business matching). Dimana, ada 15 pengusaha akan turut dalam misi dagang kali ini. Pelaku usaha tersebut bergerak di sektor kelapa sawit, alumunium dan baja, hasil laut, kedelai dan gandum, kapas dan tekstil, kopi, ban mobil, emas dan perhiasan, serta daging sapi. Selain itu, turut serta Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, Gabungan Perusahaan Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), Indonesia Biofuels Producers Association (APROBI-IBPA), dan Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI).

Untuk diketahui, total perdagangan Indonesia-AS mencapai USD 25,92 miliar, dimana Indonesia memperoleh surplus sebesar USD 9,7 miliar. Total perdagangan dalam lima tahun terakhir menunjukkan tren positif sebesar 0,39 persen. Pada 2017, AS menjadi negara tujuan ekspor nonmigas ke-2 setelah Tiongkok dengan nilai USD 17,1 miliar. Produk ekspor utama Indonesia ke AS, antara lain udang; karet alam; alas kaki; ban, dan pakaian wanita. Sementara dari segi impor, AS menjadi negara sumber impor nonmigas ke-5 bagi Indonesia senilai USD 7,7 miliar. Produk impor utama Indonesia dari AS, antara lain kacang kedelai, kapas, gandum, residu pabrik tepung dan limbah makanan, serta makanan olahan untuk hewan.

https://www.jawapos.com/ekonomi/14/01/2019/bertolak-ke-amerika-serikat-mendag-bahas-tindak-lanjut-fasilitas-gsp

Tempo | Minggu, 13 Januari 2019

Dongkrak Ekspor Non Migas, Mendag Boyong Pengusaha ke AS

Menteri Perdagangan atau Mendag Enggartiasto Lukita memimpin delegasi Indonesia ke Amerika Serikat pada 14 – 19 Januari 2019. Kunjungan kerja itu merupakan langkah awal untuk meningkatkan kinerja ekspor nasional di tengah kondisi ekonomi dunia yang tahun ini diprediksi melambat. “Kunjungan kerja ke AS ini merupakan salah satu strategi yang dilakukan untuk mencapai ekspor nonmigas yang ditargetkan naik 7,5 persen dibandingkan tahun lalu, atau sebesar US$ 175,9 miliar,” kata Enggartiasto dalam keterangan tertulis, Ahad, 13 Januari 2019. Menurut Mendag, upaya untuk meningkatkan kinerja ekspor harus dilakukan sedini dan semaksimal mungkin di tengah kondisi pelambatan pertumbuhan ekonomi global. Tahun ini, ekspor nonmigas ditargetkan naik menjadi US$ 175,9 miliar dibandingkan tahun lalu. Neraca perdagangan nonmigas tercatat surplus sebesar US$ 4,64 miliar pada Januari – November 2018. Dalam periode tersebut, ekspor secara keseluruhan tumbuh positif sebesar 7,7 persen dengan nilai ekspor migas sebesar US$ 15,65 miliar dan ekspor nonmigas US$ 150,14 miliar.

Dalam kunjungan kerja ini, Mendag dijadwalkan melakukan sejumlah pertemuan, salah satunya, yaitu dengan Duta Besar Perwakilan Perdagangan AS (USTR Ambassador) Robert Lighthizer. Pertemuan bilateral itu guna menindaklanjuti pemberian tarif preferensial, yaitu sistem preferensi umum (Generalized System of Preferences/GSP). Enggartiasto mengatakan sebanyak 3.546 produk Indonesia diberikan fasilitas GSP berupa eliminasi tarif hingga 0 persen. Dalam tujuh bulan terakhir, kata dia, pemerintah Indonesia telah melakukan komunikasi dan koordinasi intensif dengan AS agar status Indonesia dapat tetap dipertahankan di bawah skema GSP. “Karena program ini memberi manfaat baik kepada eksportir Indonesia maupun importir AS yang mendapat pasokan produk yang dibutuhkan,” ujar dia. Pada Oktober 2017, Pemerintah AS melalui USTR mengeluarkan Peninjauan Kembali Penerapan GSP Negara (CPR) terhadap 25 negara penerima GSP, dan Indonesia termasuk di dalamnya. Pada 13 April 2018, USTR secara eksplisit menyebutkan akan melakukan peninjauan pemberian GSP kepada Indonesia, India, dan Kazakhstan. Hal ini tertuang dalam Federal Register Vol. 83, No. 82. Pada 30 Mei 2018, AS juga mengumumkan akan melakukan peninjauan GSP terhadap Thailand.

Mendag juga dijadwalkan bertemu dengan CEO Kamar Dagang dan Industri (Kadin) AS Tom Donohue, dan para pelaku usaha AS, antara lain yang bergerak di sektor alas kaki dan garmen. Serta, dia juga akan melakukan pertemuan dengan para calon investor potensial. Selain itu, Mendag juga akan menghadiri seminar mengenai kelapa sawit, menghadiri forum bisnis, dan membuka penjajakan kesepakatan bisnis (business matching).Kunjungan kerja ke AS tidak hanya diisi dengan pertemuan formal di AS, namun juga diikuti dengan penjualan secara langsung melalui misi dagang. Menurut Enggartiasto, hal ini dimaksudkan untuk memaksimalkan hasil kunjungan kerja. “Dengan forum bisnis dan business matching, diharapkan para pengusaha dapat bertransaksi secara langsung dan membangun bisnisnya sehingga nantinya dapat meningkatkan kinerja perdagangan kedua negara,” ujar Mendag. Sebanyak 15 pengusaha akan turut dalam misi dagang kali ini. Pelaku usaha tersebut bergerak di sektor kelapa sawit, alumunium dan baja, hasil laut, kedelai dan gandum, kapas dan tekstil, kopi, ban mobil, emas dan perhiasan, serta daging sapi. Selain itu, turut serta Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, Gabungan Perusahaan Kelapa Sawit Indonesia atau Gapki, Indonesia Biofuels Producers Association APROBI-IBPA, dan Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia GIMNI.

https://bisnis.tempo.co/read/1164500/dongkrak-ekspor-non-migas-mendag-boyong-pengusaha-ke-as/full&view=ok

Tribun Pontianak | Sabtu, 12 Januari 2019

Penghasil Bioenergi

Advisor senior dari Kantor Staf Presiden (KSP), Abetnego Tarigan, keberhasilan pembangunan minyak sawit di berbagai daerah, juga ditopang dari banyaknya partisipasi masyarakat yang terlibat membangun usaha kelapa sawit. Dengan keterlibatan masyarakat itu, maka usaha minyak sawit berkelanjutan harus terus didorong oleh semua pihak. “Masyarakat harus terus terlibat aktif dalam usaha minyak sawit berkelanjutan, supaya mendapatkan manfaat ekonomi untuk kesejahteraan hidupnya,” tandas Abetnego. Melalui Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), pemerintah juga sudah melakukan banyak penelitian dan inovasi yang mumpuni, guna memajukan produk hilir di Indonesia. Berbagai hasil penelitian dan inovasi dilakukan BPPT bekerjasama dengan perguruan tinggi, perusahaan dan pihak lainnya, guna memajukan industri hilir minyak sawit. Periset BPPT, Agus Kismanto, bioenergi berbahan baku minyak sawit sangat potensi untuk terus dikembangkan sebagai bioenergi. Sebab itu, penggunaan minyak sawit sebagai bioenergi, harus terus didorong, supaya menjadi sumber energi hijau dan terbarukan. “Bioenergi berbahan baku minyak sawit sangat potensi untuk terus dikembangkan di Indonesia dan dunia,” papar Agus. Ketua Umum Ikatan Ahli Biofuel Indonesia (IKABl), Dr Tatang Hernas menyampaikan keberadaan minyak sawit yang sangat potensi untuk dikembangkan sebagai bahan bakar minyak cair. Sebab itu, keberadaan minyak sawit harus terus didukung oleh semua pihak. “Potensi minyak sawit sebagai bahan bakar minyak cair, sangat besar peluangnya untuk terus dikembangkan di Indonesia,” katanya.