+62 2129380882 office@aprobi.co.id

Naik 144 Perseri; Penyerapan biodiesel Tercatat 3,29 Juta Ton

Harian Ekonomi Neraca | Jum’at, 9 Agustus 2019

Naik 144 Perseri; Penyerapan biodiesel Tercatat 3,29 Juta Ton

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) mencatat penyerapan biodiesel dalam negeri sepanjang Januari-Juni 2019 mencapai 3,29 juta ton seiring mandatori biodiesel 20 persen (B20). Direktur Eksekutif Gapki Mukti Sardjono menyebutkan jumlah tersebut naik 144 persen dari periode sama 2018 yang hanya mampu menyerap sebesar 1,35 juta ton. “Angka ini menunjukkan program mandatori B20 telah berjalan dengan baik di PSO dan non-PSO. Pemerintah tetap diharapkan untuk mengakselerasi mandatori B30 yang saat ini uji cobanya sedang berlangsung,” katanya sebagaimana Jis.lini dari Antara. Sampai Juni 2019 ini, penyerapan biodiesel pada I,hui.ni mencapai 552.000 ton, Februari sebesar 648-.000 ton, Maret 527.000 ton, April 516.000 ton, Mei 557-.000 ton, dan Juni 490 ribu ton. Levyat program mandatori biodiesel 20 persen ini, serapan CPO pada 2019 ditargetkan mampu mencapai 6,2 juta kiloliter atau setara 5,4 juta ton. Mukti menjelaskan Gapki mendorong pemerintah untuk memperluas penggunaan minyak sawit untuk pembangkit PT PLN (Persero). Jika semua program penyerapan CPO dalam negeri dapat berjalan dengan baik, ketergantungan Indonesia pada pasar global akan dapat dikurangi. Dari sisi harga, sepanjang semester pertama 2019 harga CPO global bergerak di kisaran 492,5-567,5 dolar AS per metrik ton dengan harga rata-rata 501,5-556,5 dolar AS per metrik ton.

Produksi minyak sawit pada Juni 2019 menunjukkan tien penurunan sebesar 16 persen dibandingkan pada Mei lalu atau dari 4,73 juta ton menjadi 3,98 juta ton. Sementara itu stok minyak -sawit Indonesia pada Juni ini masih bertahan di level sedang yaitu 3,55 juta ton. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menargetkan penghematan devisa dari pelaksanaan program mandatori pencampuran bahan bakar minyak jenis solar dengan minyak sawit 20 persen atau biodiesel 20 (B20) mencapai 3 miliar dolar AS atau sekitar Rp42,05 triliun pada 2019. “Selama 2018, penghematan devisa dari mandatori biodiesel mencapai 1,88 miliar dolar AS. Pada tahun ini dengan peningkatan penggunaan Fatty Acid Methyl Ester (FAME) diperkirakan penghematan devisa mencapai 3 miliar dolar AS. Ini salah satu capaian dalam ekonomi,” kata Asisten Deputi Produktivitas Energi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Andi Novianto. Kemudian, lanjut dia, pada 2019 terjadi tren penurunan impor solar, dan PT Pertamina sejak Maret 2019 sampai dengan saat ini tidak melakukan impor solar lagi. Data mencatat, neraca perdagangan migas Juni sebesar 1,17 miliar dolar AS, menurun 21,5 persen dibandingkan Mei 2019 dan lebih rendah dibandingkan Juni 2018.

Andi Novianto mengatakan berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 tahun 2015, pada tahun 2020 akan diimplementasikan B30 untuk seluruh sektor. “Tahun ini sedang dilakukan \’road test\’ B30. Penerapan B30 diperkirakan akan meningkatkan kebutuhan biodiesel sekitar 3 juta kiloliter per tahun,” katanya. Ia juga menyebutkan, salah satu capaian dari penerapan biodiesel yakni telah menurunkan emisi sektor energi tahun 2017 sebesar 44,9 juta ton emisi gas (CO2e) atau sekitar 14,3 persen dari target pengurangan gas rumah kaca (GRK) 2030 sektor energi. “Untuk penurunan emisi GRK dari mandatory biodiesel 2018 mencapai 6 juta ton CO2e, dan tahun 2019 diperkirakan mencapai 9 juta ton CO2e,” paparn-nya. Kementerian ESDM melalui Direktorat Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) menetapkan besaran Harga Indeks Pasar Baha.. Bakar Nabati (HIP BBN) untuk bulan Juli 2019 untuk biodiesel sebesar Rp6.970/liter atau naik Rp7/liter dari bulan Juni, sedangkan bioetanol menjadi RplO.255/liter. Kenaikan ini dilatarbelakangi oleh naiknya harga rata-rata crude Palm Oil (CPO) Kharisma Pemasaran Bersama (KPB) periode 15 Mei hingga 14 Juni 2019 yang mencapai Rp6.573/kg.

“Ketetapan ini mulai efektif berlaku sejak 1 Juli 2019 sesuai yang tertera pada Surat Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Nomor 1726/12/DJE/2019,” ujar Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Agung Pribadi. HIP BBN tersebut untuk dipergunakan dalam pelaksanaan mandatori B20 dan berlaku untuk pencampuran minyak solar baik jenis bahan bakar minyak (BBM) tertentu maupun jenis BBM umum. Besaran harga HIP BBN untuk jenis biodiesel tersebut dihitung menggunakan formula HIP = (Rata-rata CPO KPB + 100 dolar AS/ton) x 870 Kg/m3 + Ongkos Angkut. “Besaran ongkos angkut pada formula perhitungan harga biodiesel mengikuti ketentuan dalam Keputusan Menteri ESDM No. 91 K/12/DJE/2019,” jelas Agung.

Tempo | Kamis, 8 Agustus 2019

Melawat ke Malaysia, Jokowi Akan Bahas Diskriminasi CPO

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyatakan akan membahas khusus isu diskriminasi minyak kelapa sawit atau CPO oleh Uni Eropa dalam kunjungannya ke Malaysia. “Banyak hal yang perlu kita bicarakan dengan Tun Mahathir Muhammad [Perdana Menteri Malaysia]. Terutama yang berkaitan dengan perbatasan, tenaga kerja kita. Termasuk mengenai minyak kelapa sawit kita, itu yang utama,” kata Jokowi seusai menghadiri peresmian gedung sekretariat Asean di Jakarta, Kamis 8 Agustus 2019. Indonesia dan Malaysia adalah produsen CPO terbesar yang paling dirugikan oleh rencana penerapan bea masuk anti dumping oleh Uni Eropa (UE) terhadap biodiesel CPO. Komisi Eropa mengajukan bea impor antara 8-18 persen untuk impor biodiesel dari CPO asal Indonesia. Pada Maret 2019, UE memutuskan bahwa minyak kelapa sawit tidak lagi dianggap ramah lingkungan sehingga harus dihapuskan dari bahan bakar transportasi terbarukan. Namun, hambatan tarif yang Uni Eropa (UE) terhadap biodiesel CPO melalui pengenaan bea masuk antisubsidi (BMAS) ternyata baru diberlakukan untuk Indonesia. Sementara Malaysia yang juga produsen CPO terbesar belum dikenai hambatan serupa sehingga bisa mengambil alih pasar Indonesia di Eropa. “Bisa saja kinerja ekspor biodiesel kita kalah dari Malaysia. Negara tersebut juga bisa masuk mengisi celah yang kita tinggalkan di UE. Namun, UE selama ini tidak mengganggu biodiesel Malaysia, lantaran Negeri Jiran itu belum sama sekali mengekspor produk itu ke Eropa,” kata Ketua Umum Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) Master P. Tumanggor seperti dilansir Bisnis, Selasa 30 Juli 2019. Tumanggor mengakui, harga biodiesel Malaysia jauh lebih mahal dibandingkan dari Indonesia, sehingga sulit untuk dikenai tuduhan subsidi. Namun, apabila Malaysia berhasil memasok biodiesel ke UE, produk tersebut juga akan dikenai hambatan dagang oleh blok negara terbesar Eropa tersebut. Menurut dia, kini UE sedang berusaha menangkal produk CPO dari negara manapun untuk masuk ke kawasannya.

https://bisnis.tempo.co/read/1233582/melawat-ke-malaysia-jokowi-akan-bahas-diskriminasi-cpo

Forestsnews | Kamis, 8 Agustus 2019

Bisakah minyak kelapa sawit masuk ekonomi sirkular?

Minyak kelapa sawit sangat multi guna. Membuat kue kering lebih renyah, sampo lebih berbusa dan pensil bibir lebih lembut. Semua itu, untuk harga yang lebih murah dibanding minyak lain. Namun, pemberitaan media mengangkat sisi gelap industri ini. Teras berita mengangkat deforestasi masif atas nama produksi minyak kelapa sawit, seiring isu buruk sosial dan lingkungan yang mendampinginya. Persoalan bertambah panas, dua eksportir kelapa sawit terbesar – Malaysia dan Indonesia, tengah berjuang melawan aturan UE yang menghapus minya kelapa sawit sebagai sumber bioenergi pada 2030. Blok Eropa mengambil keputusan itu setelah minyak kelapa sawit melampaui batas ambang lingkungan sebesar 10 persen, bahkan menurut sebuah laporan, telah mencapai 35 persen. Apakah aturan UE ini terlalu dini? Dalam adu cepat untuk membuat produksi kelapa sawit lebih berkeadilan dan ramah lingkungan, Pusat Penelitian Kehutanan Internasional (CIFOR) mengeksplorasi pemanfaatan limbahnya untuk bioenergi. Pada 2017, Indonesia memproduksi 38 juta ton minyak kelapa sawit mentah (CPO). Meski CPO telah menjadi stok biodiesel yang penting bagi pasar domestik dan ekspor, limbah produknya – limbah cair kelapa sawit (POME) – gagal menarik perhatian sektor energi. Tahun lalu, hanya delapan persen potensi kelistrikan POME di Indonesia yang termanfaatkan. Angka ini tidak mengejutkan. Kurang dari10 persen pabrik pengolahan minyak sawit memiliki instalasi pengolahan biomassa di lokasi.

“Kami melihat mengapa, di balik peluang bisnis yang jelas, serta manfaat lingkungan dan sosial, hanya sedikit bisnis yang tertarik mengembangkan limbah kelapa sawit (POME) untuk energi,” kata ilmuwan CIFOR, Ahmad Dermawan. Di Indonesia, tiga puluh juga orang hidup tanpa listrik, dan jutaan lainnya mengalami pemadaman dan jaringan yang tak stabil. Hal ini membawa kita pada sisi temaram debat minyak kelapa sawit: jebakan kemiskinan-energi. Dalam lingkaran ini, rakyat miskin tidak mampu mengakses listrik, dan tanpa listrik rakyat cenderung terus berada dalam kemiskinan. Menurut Dermawan, potensi ekonomi sirkular kelapa sawit jadi gamblang: “Hanya dengan memanfaatkan produk yang biasanya dianggap sampah, kita bisa mencegah meluasnya deforestasi dan turut mengentaskan kemiskinan di desa-desa Indonesia,” katanya. Berita baiknya, sudah ada kebijakan dalam negeri untuk mengakselerasi produksi. Presiden Indonesia, Joko Widodo telah menetapkan target energi terbarukan sebesar 23 persen dari total penggunaan energi pada 2025. Menurut Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (APROBI), bioenergi harus mengisi 10 persen dari target ini. Sejak 2016, regulasi telah mensyaratkan seluruh bahan bakar cair terbuat dari sedikitnya 20 persen biodiesel, dan sebagiannya akan digunakan untuk pembangkit listrik.

https://forestsnews.cifor.org/61719/bisakah-minyak-kelapa-sawit-masuk-ekonomi-sirkular?fnl=