+62 2129380882 office@aprobi.co.id

Nicke Mau Pastikan Mitra Bisnis Jual B20 (Sidak Ke SPBU)

Rakyat Merdeka | Kamis, 9 September 2018

Nicke Mau Pastikan Mitra Bisnis Jual B20

(Sidak Ke SPBU)

PT Pertamina(Persero) telah memasarkan solar yang dicampur minyak kelapa sawit sebesar 20 persen atau biodiesel 20 (B20). Sosialisasi kepada masyarakat juga sudah dilakukan. Jika ada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang tidak menyediakan B20 masyarakat dipersilakan melaporkan SPBU tersebut ke Pertamina. Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati mengungkapkan, pihaknya sudah berkomitmen untuk menyediakan B20 untuk semua SPBU. Berapa pun yang dibutuhkan, untuk tahap pertama ini Pertamina siap memenuhi. Maka semua SPBU Pertamina harus sudah ada itu B20. Misalnya nggak ada atau dipastikan ada SPBU Pertamina tidak jual silakan dilaporkan ke kami,” tuturnya saat ditemui Rakyat Merdeka, di Jakarta.

Mengingat pentingnya manfaat B20 Nicke pun melakukan sidak ke sejumlah SPBU. Hal ini dilakukan untuk meninjau kesiapan fasilitas serta pengelolaan yang dilakukan mitra bisnis Pertamina. “Ujung tombak kesuksesan implementasi B20 salah satunya ada di SPBU, sehingga kami perlu dukung pengusaha SPBU agar dapat memaksimalkan pemasaran B20. Tapi pada prinsipnya outlet SPBU sudah siap untuk memasarkan B20,” kata dia. Menurut Nicke, penerapan B20 non public service obligation (PSO) di Jakarta merupakan wilayah yang potensial karena sampai saat ini terdapat 216 SPBU yang menjual produk Diesel. Sedangkan dengan adanya kebijakan baru ini. Pertamina akan siap menjual B20 di 174 SPBU yang tersebar di Jakarta.

Lewat sidak sekaligus sosialisasi. Pertamina yakin akan lebih banyak SPBU yang lebih semangat memasarkan B20. Selain itu masyarakat juga lebih memahami manfaat dari B20. “Jadi, B20 diimplementasikan untuk lingkungan kita, agar lebih baik untuk jangka panjang karena kadar emisi karbon lebih rendah,” kata Nicke. Dia menjelaskan, pihaknya akan terus berkomitmen dalam pelaksanaan B20 tersebut. Dari sisi manfaat B20 ini diklaim diklaim bisa meningkatkan kualitas mesin kendaraan penggunanya dan mampu mengurangi impor minyak mentah. Perlu diketahui, selain manfaat itu, masih ada beberapa dampak positif dari penerapan B20 tersebut. Dengan penerapan B20, otomatis akan meningkatkan permintaan kebutuhan kelapa sawit dalam negeri. Perusahaan kelapa sawit pun makin banyak memproduksi.

Dampaknya, akan meningkatkan lapangan kerja di sektor yang bersangkutan. Data Kemenko Perekonomian mencatat akan ada tambahan 321.446 pekerja on farm. Sedangkan yang off farm mampu menambah 2.426 pekerja. Dengan demikian total tambahan kerja sebesar 323.874 pekerja. Tidak hanya itu, petani kelapa sawit juga jelas diuntungkan dari kebijakan ini. Diperkirakan pendapatan petani kelapa sawit akan meningkat hingga 24 persen. Penerapan B20 juga mampu mengurangi emisi gas rumah kaca dan penigkatan kualitas lingkungan sebesar 3,84 juta ton Co2e. Terakhir, yang tidak kalah penting adalah potensi penghematan devisa 21 juta dolar AS per hari atau mencapai 5,5 miliar dolar AS per tahun.

Seputar Indonesia | Kamis, 9 September 2018

Apical Group Dukung Kebijakan B20

JAKARTA- Apical Group melalui PT Cemerlang Energi Perkasa (PT CEP) dan PT Kutai Refinery Nusantara (PT KRN) mendukung kebijakan pemerintah dalam perluasan penggunaan bahan bakar Biodiesel bersumber dari CPO (Crude Palm Oil). Seperti diketahui, penerapan B20 atau Biodiesel dengan komposisi percampuran minyak sawit 20% untuk sektor nonsubsidi atau non-public service obligations (PSO) resmi diumumkan pemerintah pada 31 Agustus2018 dengan pelaksanaan efektif tanggal 1 September 2018. Head of Commercial Biodiesel Apical di Indonesia Jummy Sinaga mengatakan, dalam penerapan B20, PT CEP dan PT KRN memperoleh alokasi sebesar 174.341 KLuntuk PSO periode pasok Mei-Desember 2018 dan non-PSO periode September-Desember 2018 sebesar 89.097 KLyang disalurkan ke beberapa daerah di Indonesia, seperti Provinsi Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Bali, Banten, dan NTT.

“Apical mendukung penggunaanenergi terbarukan yang berbahan baku kelapa sawit untuk terciptanya ketahanan energi nasional, sekaligus mendukung penyaluran energi ramah lingkungan mi ke seluruh wilayah Indonesia,” ujar Jummy dalam siaran persnya, kemarin.Apol Group merupakan salah satu perusahaan swasta terkemuka di dunia yang mengolah minyak kelapa sawit dan produk turunannya, seperti bahan makanan, oleokimia, dan Biodiesel untuk memenuhi kebutuhan dalam dan luar negeri. Saat ini Apical Group memiliki tujuh pabrik yang terletak di Indonesia, China, dan Spanyol dengan kapasitas produksi mencapai 5 juta ton pertahun.

Rakyat Merdeka | Kamis, 9 September 2018

Awalnya, Timbulkan Gangguan Mesin Lama

DIREKTUR Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (Dirjen EBTKE) Kementerian BUMN, Rida Mulyana menyatakan. Bio Solar (B20) sebetulnya sudah ada sejak 2016, namun kurang berjalan dengan baik. Yang berjalan, kata dia, hanya di sektor public service obligation (PSO) dan pembangkit listrik, karena harganya disubsidi dengan dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). “Perluasan insentif Biodiesel ke sector non PSO ini. dapat meningkatkan penyerapan domestik Bio Diesel, penghematan devisa negara dan stabilisasi harga Crude Palm Oil (CPO).” harap Rida. Menurut Rida, dengan adanya perluasan insentif Bio Diesel ke sektor non PSO, maka proyeksi penyerapan Bio Diesel tahun 2018 sebesar 3.92 juta KL, dengan potensi penghematan devisa sebesar 2 miliar dolar AS, bisa terwujud. “Pemerintah juga berharap, implementasi B20 ini dapat berjalan lebih baik, dengan dukungan semua pihak terkait,” harap dia.

Untuk mengakomodir perluasan insentif di sektor non-PSO, kata Rida. telah terbit Perpres 66 tahun 2018 pada 15 Agustus, dan Permen ESDM Nomor41 Tahun 2018 pada 24 Agustus. “Jumlah Badan Usaha (BU) BBM yang ikut program ini sebanyak 11 perusahaan. Penandatanganan kontrak antara BU BBM dan BU BBN telah dilakukan pada 29 Agustus 2018,” urainya. Sebenarnya, kata Rida, pemakaian bahan bakar B20 sedikit lebih boros dibanding dengan pemakaian solar murni. ” 1-2 persen lebih boros disbanding solar biasa,” sebutnya. Dia mencontohkan, untuk pemakaian solar murni 100 liter, naik.-menjadi 101 liter bila menggunakan B 20. “Jadu tidak signifikan naiknya,” tandasnya.

Tapi keuntungannya, kata Rida, B20 ramah terhadap mesin karena lebih bersih dan tidak menyebabkan mesin cepat panas. “Memang, pemakaian tahap awal, khususnya untuk mesin lama akan menimbulkan gangguan,” ungkapnya. Alasannya, kata dia, sifat B20 ini membersihkan dan menguras ker-ak-kerak mesin lama. Tapi setelah diganti ya lancar,” klaimnya. Rida pun mengklaim, B20 aman untuk mesin sepanjang pengolahannya sesuai standar operasional procedure (SOP) yang diterapkan. “Kalau standar nggak masalah, buktinya kereta api nggak masalah,” tandasnya.

Seputar Indonesia | Kamis, 6 September 2018

Bus Scania Gunakan Ampas Wine sebagai Bahan Bakar

OPERATUR bus di Prancis, Citram Aquitaine, melakukan inovasi unik saat mengoperasikan bus mereka dengan bahan bakar Biofuel di kawasan Bordeaux, Prancis baru-baru ini. Dalam pengoperasian tersebut, mereka menggunakan ampas perasaan anggur atau wine sebagai bahan bakar Bahan bakar dari ampas wine itu diolah oleh perusahaan bernama Raisinor France Alcools. Perusahaan tersebut memproduksi ampas wine menjadi bahan bakar Bioetanol ED95. Ampas wine dipilih karena setiap tahunnya Bordeaux menghasilkan 100.000 ton ampas wine.

Seluruh ampas wine tersebut kini diubah menjadi bahan bakaryang bias digunakan oleh berbagai jenis kendaraan. “Termasuk bus Scania yang menjalani trayek Bordeaux ke Blaye,” ujar Jerome Budua, Raisinor France Alcools Director. Jerome mengatakan ED95 mengandung 95 persen etanol dan sisanya adalah aditif yang berfungsi meningkatkan pengapian, lubrikasi, dan proteksi terhadap karat. Semua hal tersebut menurutnya diperlukan bagi semua kendaraan yang menggunakan bioetanol. Dilaporkan, ED95 menghasilkanjumlah partikel emisi, nitrogen oksida, dan hidrokarbon yang lebih kecil ketimbang bahan bakar solar.

Republika | Kamis, 6 September 2018

Implementasi B20 Disanggupi

JAKARTA – Pemerintah dan pelaku usaha menyanggupi implementasi Biodiesel 20 persen (B20). Kekhawatiran soal dampak negatif bahan bakar ini sendiri masih perlu dikaji. Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi mengatakan, pihaknya menyanggupi penggunaan B20 untuk bidang transportasi. Ke-menhub juga sudah bertemu pihak-pihak terkait. Budi memastikan Kemenhub sudah meminta kepada beragam asosiasi di industri pengangkutan dan logistik untuk menggunakan B20. “Pokoknya kendaraan yang menggunakan solar supaya menggunakan B20. Karena ini untuk meningkatkan devisa negara,” kata Budi kepada Republika, Rabu (5/9). Selain itu, Produksi Minyak Kelapa Sawit (CPO) lokal sebagai campuran dari B20 dapat dimanfaatkan. Nantinya pemerintah akan meningkatkan implementasi Biodiesel dari B20 ke B30 secara bertahap. “Dalam pertemuan, semua pihak sudah sanggup, tapi memang masih harus ada penyesuaian,” kata Budi.

Ia mengakui memang ada kekhawatiran penggunaan B20 akan berdampak negatif terhadap kendaraan. Meskipun begitu, penggunaan B20 tetap akan dijalankan karena perlu ada kajian dulu untuk membuktikan kekhawatiran tersebut. “Persoalannya belum ada pengkajian bisa dipertanggungjawabkan soal dampak dari penggunaan Biodiesel ini,” ujar Budi. Hal itu juga menjadi pertimbangan perlu atau tidaknya garansi dan insentif bagi pengguna B20. Ketua Umum Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Yukki Nugrahawan Hanafi mengaku sudah bertemu Kemenhub soal penerapan B20. ALFI berharap adanya dukungan dari pemerintah untuk kemudahan peremajaan truk. “Kami perlu perjuangkan ini.” kata Yukki. Salah satu yang ALFI lihat potensial adalah pemanfaatan relaksasi kebijakan uang muka pembelian kendaraan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). ALFI juga mengusulkan keringanan bea masuk suku cadang seperti di negara ASEAN pada umumnya. “Selain truk, kapal juga merupakan bagian infrastruktur distribusi barang sehingga ada yang namanya tol laut,” ujar dia.

Selain itu, ALFt juga meminta jaminan pasokan dan kualitas B20 dari Pertamina. “Kemenhub sudah berjanji akan bersurat dengan Kementerian Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM) karena di beberapa lokasi, seperti di Bangka, Bengkulu, dan Kalimantan terjadi antrean dan ternyata kosong. Di Sumatra bahkan ada kasus antre B20 sampai 18 jam,” kata Yukki. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pan-djaitan mengatakan, Presiden telah meminta kebinetnya bersiap merealisasikan B100 dalam tiga tahun ke depan. Untuk bisa merealisasikan itu, perlu banyak pembenahan dan pengembangan sektor energi. Luhut menjelaskan, di tengah perang dagang hari ini, salah satu langkah yang paling efektif adalah menekan impor. Dengan rencana pemberlakuan B100, ketergantungan impor minyak mentah bisa ditekan.

Dengan realisasi B20 saja, pemerintah bisa menghemat devisa hampir Rp 62 triliun. Hal ini diambil dari penurunan impor bahan bakar yang selama ini menjadi beban negara. “Diplomasi minyak sawit, hasilnya kita bisa menghemat Rp 62 triliun dari penurunan impor minyak dan kita bisa menunda sampai 2030. Jadi, masalah palm oil bisa lebih baik,” ujar Luhut. Pemerintah telah menetapkan kewajiban penerapan B20 untuk sektor nonsubsidi (PSO) per 1 September 2018. Selain tujuan lingkungan, dalamjangka panjang penggunaan Biodiesel diharapkan dapat menekan impor bahan bakar.

Apical Group melalui PT Cemerlang Energi Perkasa (PT CEP) dan PT Kutai Refinery Nusantara (PT KRN) mendukung kebijakan pemerintah dalam perluasan penggunaan Biodiesel bersumber dari CPO. Kedua perusahaan memperoleh alokasi sebesar 174.341 kiloliter (KL) untuk PSO periode pasok Mei-Desember 2018 dan non-PSO periode September-Desember 2018 sebesar 89.097 KL. Alokasi ini mereka salurkan ke beberapa daerah di Indonesia, seperti provinsi Sumatra, Sulawesi, Kalimantan, Bali, Banten, dan Nusa Tenggara Timur (NTT). “Apical mendukung penggunaan energi terbarukan yang berbahan baku CPO untuk menciptakan ketahanan energi nasional dan energi ramah lingkungan ini ke seluruh wilayah Indonesia,” ujar Head of Commercial Biodiesel Apical Jummy Sinaga melalui keterangan tertulis.

Apical Group merupakan salah satu perusahaan swasta yang mengolah CPO dan produk turunannya, termasuk biodiesel, untuk memenuhi kebutuhan dalam dan luar negeri. Pada 2016, Apical Group mengakuisisi Bio-Oils, perusahaan Biodiesel asal Spanyol sebagai upaya meningkatkan pencapaian produksi perusahaan dan memperluas pasar Biodiesel di Uni Eropa.

Koran Tempo | Kamis, 6 September 2018

Pemerintah Batasi Impor

JAKARTA – Pemerintah dan Bank Indonesia terus melancarkan berbagai strategi untuk menahan pelemahan kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Kemarin, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengumumkan kenaikan pajak penghasilan (PPh) untuk 1.147 jenis barang impor. “Untuk mengendalikan impor, kami ada beberapa rangkaian strategi. Menaikkan tarif PPh masuk dalam tahap kedua,” kata dia di kantornya, kemarin. Adapun langkah pertama yang berlaku sejak 1 September adalah kewajiban pemakaian solar dengan kandungan biodiesel 20 persen (B20), agar impor bahan bakar berkurang. Menurut Sri, pajak barang impor dinaikkan setelah volumenya bertambah pesat. Hingga semester I lalu, nilai impor barang telah mencapai US$ 85,6 miliar atau lebih dari separuh realisasi impor 2017 sebesar US$ 150,1 miliar.

Sri mengakui sebenarnya pertumbuhan impor menandakan perekonomian melaju dengan baik. Namun, kata dia, di tengah kondisi saat ini, impor barang yang hanya untuk memuaskan gaya hidup mewah bisa membahayakan perekonomian negara karena membuat defisit perdagangan kian lebar dan menguras dolar. Pemerintah memperkirakan nilai impor 1.147 barang tersebut mencapai US$ 5 miliar pada Januari-Agustus lalu. Jika tak dibatasi, nilainya bisa melampaui capaian sepanjang tahun lalu, yaitu US$ 6,6 miliar.

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto memastikan pembatasan impor barang-barang tersebut tidak akan membuat industri dalam negeri ambruk. “Minimal ada substitusi produk lokalnya. Kalau tidak ada, berarti barang itu tidak diperlukan banyak orang,” ujar dia. Adapun Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan strategi penaikan pajak barang impor tidak akan membuat Indonesia berisiko terkena gugatan perdagangan di forum Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). “Ini berbeda dengan proteksi tarif seperti bea masuk, kuota, rekomendasi, hingga waktu impor,” kata dia.