+62 2129380882 office@aprobi.co.id

Olah Minyak Sawit Jadi Bahan Bakar

Jawa Pos | Senin, 15 April 2019

Olah Minyak Sawit Jadi Bahan Bakar

Pemerintah terus berusaha meningkatkan penyerapan minyak Kelapa Sawit di domestik. Salah satunya sebagai bahan bakar seperti bioediesel maupun elpiji. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dadan Kusdiana mengungkapkan, penggunaan sawit untuk bensin juga telah dilakukan beberapa negara seperti Amerika Serikat Italia, dan UEA. Namun, mereka membangun pabrik baru yang dapat mengolah sawit dengan bensin. “Untuk co-processing\’uu, kita yang pertama,” katanya akhir pekan lalu. Kelebihan lain dari co-prosessingadalah kilang existing masih bisa dipakai sehingga proses produksi lebih hemat. Harga bensin sawit ini nanti masih bergantung dari harga bahan baku sawit “Ada mekanisme yang saling menguntungkan pastinya, bisa melalui intensif atau bentuk lain,” ujar Dadan. Pemerintah kini juga menyiapkan uji coba penggunaan biodiesel 30 persen (B30) pada kendaraan darat. Sebelum diterapkan untuk kendaraan, B30 bakal melalui berbagai macam uji standar internasional yang dikawal berbagai pihak Di antaranya, Kementerian ESDM, BPPT, Aprobi, Gaikindo, dan Pertamina. “Kita siapkan uji jalan dalam waktu dekat dan diharapkan memberikan hasil positif,” tuturnya. Setelah mandatory biodiesel ditetapkan pada 2016, produksi dan penggunaan biodiesel terus meningkat Konsumsi domestik diharapkan meningkat melalui perluasan B20 non-PSO (public service obligation). Kementerian ESDM mencatat pada 2018 konsumsi domestik naik45 persen atausekitar3,75 juta kiloliterbila dibandingkan pada 2017. Pemerintah jugamem-berikan insentif dana sawit untukmenutup selisih antara harga indeks pasar (HB?) biodiesel dan solar.

Antara | Senin, 15 April 2019

Pemerintah siapkan road test B30

Pemerintah kini tengah menyiapkan uji coba penggunaan biodiesel 30 persen (B30) pada kendaraan darat untuk dapat layak jalan. “Tidak ada negara di manapun yang menggunakan B20, kecuali Indonesia. Kita yang memulai, kita melakukan uji coba, kita juga yang mengimplementasikan. Dan saat ini kita sedang menyiapkan uji coba (uji jalan) untuk B30, 30 persen minyak sawit (FAME) pada solar,” ungkap Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral, Dadan Kusdiana dalam informasi tertulis yang dihimpun Antara di Jakarta, Minggu. Secara rinci Dadan menyebut, sebelum diterapkan nantinya untuk kendaraan, B30 akan melalui berbagai macam uji standar internasional yang dikawal berbagai pihak, antara lain Kementerian ESDM, BPPT, APROBI, Gaikindo, dan Pertamina. “Kita akan siapkan uji jalan dalam waktu dekat dan diharapkan akan memberikan hasil positif,” lanjutnya. Lebih lanjut Dadan menjelaskan, setelah mandatori biodiesel ditetapkan sejak 2016, dari tahun ke tahun produksi dan pemanfaatan biodiesel terus meningkat.

Konsumsi domestik diharapkan meningkat melalui perluasan B20 Non PSO (public service obligation) yang diinstruksikan Presiden medio 2018. Kementerian ESDM mencatat, pada tahun 2018 konsumsi domestik naik 45 persen atau sekitar 3,75 juta kilo liter dibandingkan 2017. Keberhasilan implementasi B20 ini tidak lepas dari upaya Pemerintah memberikan insentif dana sawit untuk menutup selisih antara Harga Indeks Pasar (HIP) biodiesel dengan HIP solar. Sebagai bentuk dukungan terhadap implementasi biodiesel, Pemerintah bersama sejumlah pihak juga melakukan beragam pengujian termasuk studi komprehensif uji kinerja/uji jalan serta pemantauan kualitas/kuantitas atas penggunaan B20. Pemerintah secara berkala melakukan pemantauan dan evaluasi intensif terhadap pencampuran biodiesel yang dilakukan. Pemerintah juga menetapkan sanksi administratif dan denda bagi distributor biodiesel dan distributor bahan bakar diesel yang gagal mematuhi peraturan yang ditetapkan.

https://www.antaranews.com/berita/830468/pemerintah-siapkan-road-test-b30

Republika | Senin, 15 April 2019

Pemerintah akan Lakukan Road Test Bahan Bakar B30

Implementasi penggunaan Bahan Bakar Nabati untuk campuran solar sebesar 20 persen atau yang dikenal sebagai B20 terbilang sukses. Menyusul kesuksesan B20, Pemerintah kini tengah menyiapkan uji coba penggunaan biodiesel 30 persen (B30) pada kendaraan darat.”Tidak ada negara di manapun yang menggunakan B20, kecuali Indonesia. Kita yang memulai, kita melakukan uji coba, kita juga yang mengimplementasikan. Dan saat ini kita sedang menyiapkan uji coba (uji jalan) untuk B30, 30 persen minyak sawit (FAME) pada solar,” ungkap Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral, Dadan Kusdiana, Ahad (14/4). Secara rinci Dadan menyebut, sebelum diterapkan nantinya untuk kendaraan, B30 akan melalui berbagai macam uji standar internasional. Pelaksanaan uji standar internasional ini akan melibatkan Kementerian ESDM, BPPT, APROBI, Gaikindo, dan Pertamina.”Kita akan siapkan uji jalan dalam waktu dekat dan diharapkan akan memberikan hasil positif,” ujarnya. Lebih lanjut Dadan menjelaskan, setelah mandatori biodiesel ditetapkan sejak 2016, dari tahun ke tahun produksi dan pemanfaatan biodiesel terus meningkat. Konsumsi domestik diharapkan meningkat melalui perluasan B20 Non Public Service Obligation (PSO) yang diinstruksikan Presiden medio 2018. Kementerian ESDM mencatat, pada tahun 2018 konsumsi domestrik naik 45 persen atau sekitar 3,75 juta kiloliter dibandingkan 2017. Keberhasilan implementasi B20 ini tak lepas dari upaya Pemerintah memberikan insentif dana Sawit untuk menutup selisih antara Harga Indeks Pasar (HIP) Biodiesel dengan HIP Solar. Sebagai bentuk dukungan terhadap implementasi biodiesel, Pemerintah bersama sejumlah pihak juga melakukan beragam pengujian termasuk studi komprehensif uji kinerja/uji jalan serta pemantauan kualitas/kuantitas atas penggunaan B20. Pemerintah secara berkala melakukan pemantauan dan evaluasi intensif terhadap pencampuran biodiesel yang dilakukan. Pemerintah juga menetapkan sanksi administratif dan denda bagi distributor biodiesel dan distributor bahan bakar diesel yang gagal mematuhi peraturan yang ditetapkan.

https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/migas/19/04/15/ppz6s0383-pemerintah-akan-lakukan-road-test-bahan-bakar-b30

Infosawit | Senin, 15 April 2019

Kebutuhan Biodiesel Sawit 2019 Capai 6 Juta Ton/Tahun

Diperkirakan tahun 2019 ini, kebutuhan biodiesel akan mencapai hingga 6 juta ton per tahun. Sehingga, rata-rata kebutuhan biodiesel per bulan mencapai 500 ribu ton. Peningkatan kebutuhan pasar domestik biodiesel tentu saja akan mengerek kebutuhan akan bahan bakunya, yaitu, minyak sawit mentah (CPO), sehingga pasar domestik akan turut menopang pertumbuhan perkebunan kelapa sawit nasional. Kendati ada sejumlah penolakan terhadap penggunaan B20, namun program pemerintah ini terus dijalankan melalui berbagai cara. Salah satunya, melalui suplai pasokan berkelanjutan kepada PT Pertamina, berupa, Fatty Acids Methyl Ester (FAME) untuk dicampur sebanyak 20% bagi kebutuhan minyak solar nasional. Sebagai informasi, kebutuhan solar nasional mencapai 34 kilo liter setiap tahunnya. Adanya penolakan seperti dari angkutan umum sudah dilakukan sejak 2016 silam. Mereka memprotes penggunaan biodiesel B20 karena menyebabkan mesin kendaraan mereka rusak. Kondisi terbalik justru dialami kapal-kapal laut nasional karena sudah menggunakan biodiesel hingga campuran 50%. Pesatnya kebutuhan pasar biodiesel nasional tentu membuka peluang besar bagi ceruk pasar yang kian meningkat. Memang ada yang dirugikan karena penggunaan biodiesel ini secara nyata juga menggerus kebutuhan impor BBM nasional. Ada beberapa pihak mengalami dirugikan karena berkurangnya pemasukan keuntungan dari jumlah impor BBM yang dilakukan pemerintah. Guna mendorong pasokan biodiesel nasional, ceruk pasar domestik biodiesel juga akan terus bertambah.

Pemerintah Indonesia sendiri tetap konsisten akan penggunaan bahan bakar nabati (BBN) terutama biodiesel. Rencana tahun ini, penggunaan biodiesel juga akan meningkat jadi B30. Minyak sawit mentah (CPO) akan semakin dibutuhkan oleh pasar domestik. Sebab itu peningkatan permintaan di pasar domestik akan menurunkan ketersediaan minyak sawit bagi pasar ekspor. Untuk kondisi terakhir, Menteri Keuangan, Sri Mulyani, pihak APROBI bersama-sama datang ke Institut Teknologi Bandung (ITB) untuk menginisiasi terwujudnya Green gasoline. Di sisi lain, pemerintah diharapkan serius untuk mendorong penggunaan biodiesel hingga B30 di tahun ini. Uji coba penggunaan B30 juga sedang dilakukan dan direncanakan, penggunaannya direalisasikan pada bulan Agustus 2019. “Mohon dorongan kepada pemerintah supaya mempercepat penggunaan B30 bagi pasar domestik supaya keberadaan minyak sawit dapat digunakan sebagian besar bagi kepentingan nasional,” ujar Ketua Umum Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi), MP Tumanggor menjelaskan kepada InfoSAWIT awal Januari 2019 lalu.

https://www.infosawit.com/news/8941/kebutuhan-biodiesel-sawit-2019-capai-6-juta-ton-tahun

Okezone | Senin, 15 April 2019

Biodiesel 30% Siap Diuji Coba

Pemerintah kini tengah menyiapkan uji coba penggunaan biodiesel 30% (B30) pada kendaraan darat untuk dapat layak jalan. “Tidak ada negara di manapun yang menggunakan B20, kecuali Indonesia. Kita yang memulai, kita melakukan uji coba, kita juga yang mengimplementasikan. Dan saat ini kita sedang menyiapkan uji coba (uji jalan) untuk B30, 30% minyak sawit (FAME) pada solar,” ungkap Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral, Dadan Kusdiana dilansir dari Antaranews, Senin (15/4/2019). Secara rinci Dadan menyebut, sebelum diterapkan nantinya untuk kendaraan, B30 akan melalui berbagai macam uji standar internasional yang dikawal berbagai pihak, antara lain Kementerian ESDM, BPPT, APROBI, Gaikindo, dan Pertamina. Kita akan siapkan uji jalan dalam waktu dekat dan diharapkan akan memberikan hasil positif,” lanjutnya. Lebih lanjut Dadan menjelaskan, setelah mandatori biodiesel ditetapkan sejak 2016, dari tahun ke tahun produksi dan pemanfaatan biodiesel terus meningkat.

Konsumsi domestik diharapkan meningkat melalui perluasan B20 Non PSO (public service obligation) yang diinstruksikan Presiden medio 2018. Kementerian ESDM mencatat, pada tahun 2018 konsumsi domestik naik 45% atau sekitar 3,75 juta kilo liter dibandingkan 2017. Keberhasilan implementasi B20 ini tidak lepas dari upaya Pemerintah memberikan insentif dana sawit untuk menutup selisih antara Harga Indeks Pasar (HIP) biodiesel dengan HIP solar. Sebagai bentuk dukungan terhadap implementasi biodiesel, Pemerintah bersama sejumlah pihak juga melakukan beragam pengujian termasuk studi komprehensif uji kinerja/uji jalan serta pemantauan kualitas/kuantitas atas penggunaan B20. Pemerintah secara berkala melakukan pemantauan dan evaluasi intensif terhadap pencampuran biodiesel yang dilakukan. Pemerintah juga menetapkan sanksi administratif dan denda bagi distributor biodiesel dan distributor bahan bakar diesel yang gagal mematuhi peraturan yang ditetapkan.

https://economy.okezone.com/read/2019/04/15/320/2043554/biodiesel-30-siap-diuji-coba

Republika | Senin, 15 April 2019

ESDM Dorong Pengembangan Sawit Menjadi Bensin

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mendorong pemanfaatan minyak Kelapa Sawit sebagai campuran bahan bakar minyak (BBM) jenis bensin dan liquified petroleum gas (LPG). Seperti diketahui, produk minyak nabati tersebut sudah jamak digunakan sebagai campuran untuk BBM jenis solar di Indonesia. Kementerian ESDM akan mendorong kerja sama penelitian tersebut bersama Pertamina dan Institut Teknologi Bandung (ITB). “Indonesia yang pertama mengembangkan sawit untuk bensin melalui co-processing. Minyak sawit dicampurkan ke kilang dengan proses cracking meng-gunakan katalis Merah Putih, yang juga merupakan produksi anak bangsa, dan akan menghasilkan bensin dan LPG di akhir proses,” kata Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral, Dadan Kusdia-na. Ahad (14/4).

Dadan mengungkapkan, pemanfaatan sawit untuk bensin juga telah dilakukan di beberapa negara, seperti Amerika Serikat, Italia, dan Uni Emirat Arab. Namun, pengembangan di negara- negara tersebut adalah membuat pabrik baru yang dapat mengolah langsung sawit dengan Bensin sebagai salah satu produknya. “Yang mereka kembangkan bukan co-processing, tapi standalone, dari sawit menghasilkan bensin. Untuk co-processing ini, kita yang pertama,” katanya. Dia menjelaskan, kelebihan dari sistem co-processing adalah penghematan dalam proses produksi. Hal itu karena produsen dapat menggunakan kilang yang saat ini sudah ada. “Yang digunakan adalah kilang existing, hanya ditambahkan proses di tengahnya untuk menghasilkan bensin dan LPG,” \’ kata Dadan. Hal itu menjadi salah satu upaya pemerintah untuk bisa meningkatkan pemanfaatan sawit. Seperti diketahui, saat ini komoditas andalan ekspor Indonesia tersebut sedang menghadapi hambatan. Salah satunya adalah kampanye negatif dari Uni Eropa. Sebelumnya, Pemerintah Indonesia bersama Malaysia dan Kolombia telah menyelesaikan kunjungan kerja bersama ke Brussel, Belgia, yang digelar pada 8-9 April 2019. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyatakan, setelah melewati perdebatan yang cukup keras, komisi Uni Eropa menawarkan untuk membentuk forum bersama guna membahas keberlanjutan status sawit pada 2021 mendatang.

Pada dua hari kunjungan diplomasi tersebut, delegasi Indonesia melakukan pertemuan bersama Wakil Presiden Parlemen Uni Eropa Heidi Hautala serta anggota Komisi Eropa, Dewan Eropa, dan pelaku bisnis di bidang biodiesel. Darmin menjelaskan, penawaran Eropa tersebut disambut oleh Indonesia sebagai salah satu produsen sawit terbesar di dunia. Namun, pihaknya tidak dapat menerima jika forum bersama yang ditawarkan tidak memberikan dampak positif bagi Indonesia. Pasalnya, melihat pengalaman sebelumnya, penawaran semacam itu tak berujung pada kejelasan. Menurut dia, forum bersama itu perlu diwujudkan secara konkret serta dapat dijadikan landasan kebijakan sawit pada 2021. Pada tahun tersebut, sesuai isi dari kebijakan Petunjuk Energi Terbarukan (RED) II, Uni Eropa membuka kesempatan untuk melakukan peninjauan ulang kebijakan.

Koran-Jakarta | Senin, 15 April 2019

B30 Siap Diujicobakan Pada Kendaraan Berat

Pemerintah tengah menyiapkan uji coba penggunaan biodiesel 30 persen (B30) pada kendaraan darat. Uji coba tersebut dilakukan menyusul keberhasilan implementasi bauran minyak sawit (FAME) sebesar 20 persen dan solar (B20). Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Dadan Kusdiana menyebutkan, sebelumnya tidak ada negara yang menggunakan B20, kecuali Indonesia. “Saat ini, kita sedang menyiapkan uji coba (uji jalan) untuk B30, 30 persen minyak sawit pada solar,” ungkapnya melalui keterangannya di Jakarta, Minggu (14/4). Secara rinci, Dadan menyebutkan, sebelum penerapan nantinya untuk kendaraan, B30 akan melalui berbagai macam uji standar internasional yang dikawal berbagai pihak, antara lain Kementerian ESDM, BPPT, APROBI, Gaikindo, dan Pertamina. Setelah mandatori biodiesel ditetapkan sejak 2016, dari tahun ke tahun produksi dan pemanfaatan biodiesel terus meningkat.

http://www.koran-jakarta.com/b30-siap-diujicobakan-pada-kendaraan-berat/

Inilah | Minggu, 14 April 2019

Pertamina-ITB Coba Olah Sawit Jadi Bensin

Sebagai salah satu produsen minyak sawit terbesar di dunia, Indonesia kini mulai mencoba memanfaatkan sawit untuk bahan bakar jenis bensin (gasolin) maupun LPG (Liquified Petroleum Gas). Selama ini, minyak sawit telah dimanfaatkan sebagai campuran bahan bakar minyak jenis solar. Untuk sawit dicoba sebagai bahan bensin merupakan kerja sama Pertamina dengan Institut Teknologi Bandung (ITB). Hal tersebut diungkapkan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral, Dadan Kusdiana, di depan mahasiswa peserta Workshop Pengembangan Bioenergi dan Energi Pedesaan Berbasis Energi Terbarukan di Institut Pertanian Bogor (IPB), seperti mengutip dari esdm.go.id. “Indonesia yang pertama mengembangkan sawit untuk bensin melalui co-prosessing. Minyak sawit dicampurkan ke kilang dengan proses cracking, menggunakan katalis Merah Putih, yang juga merupakan produksi anak bangsa, dan akan menghasilkan bensin dan LPG di akhir proses,” jelas Dadan. Dadan mengungkapkan, pemanfaatan sawit untuk bensin ini juga telah dilakukan di beberapa negara seperti di Amerika, Italia, dan UEA. Namun, yang dikembangkan di negara-negara tersebut adalah membuat pabrik baru yang dapat mengolah langsung sawit dengan bensin sebagai salah satu produknya. “Yang mereka kembangkan bukan co-prosessing, tapi standalone, dari sawit menghasilkan bensin. Untuk co-processing ini kita yang pertama,” paparnya.

Kelebihan lain dari co-prosessing ini, lanjut Dadan, kita masih dapat menggunakan kilang exsisting, sehingga lebih hemat dalam proses produksinya. “Yang digunakan adalah kilang eksisting, hanya ditambahkan proses di tengahnya untuk menghasilkan bensin dan LPG,” imbuh Dadan. Terkait harga, Dadan mengungkapkan, bensin dari sawit ini nantinya masih akan tergantung dari harga bahan baku sawitnya. “Ada mekanisme yang saling menguntungkan pastinya, bisa melalui intensif atau bentuk lain, karena kita tahu hingga saat ini di lapangan kita tahu kalau harga minyak goreng selalu lebih mahal dari bahan bakar,” tandas Dadan. Selain Dadan Kusdiana, hadir pula sebagai pembicara pada workshop kerjasama Balitbang ESDM dan IPB kali ini, Pakar Bioenergi IPB Erliza Hambali dan Armansyah Tambunan, juga Direktur Penyaluran Dana BPDPKS Edi Wibowo dan pengurus Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia, Paulus Tjakrawan.

https://m.inilah.com/news/detail/2520667/pertamina-itb-coba-olah-sawit-jadi-bensin

Media Indonesia | Sabtu, 13 April 2019

UE Khawatir Bersaing soal Sawit

Parlemen Uni Eropa menawarkan diri untuk mengunjungi lokasi-lokasi industri sawit, mulai hulu hingga hilir untuk mendapatkan informasi lebih aktual. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menegaskan kebijakan Renewable Energy Directive (RED) II dan Delegated Regulation yang mengatur penggunaan energi terbarukan di Uni Eropa (UE) merupakan murni tindakan yang dilatarbelakangi ketakutan, bukan untuk niat baik menjaga lingkungan. Ia menjelaskan metodologi dan hipotesis parlemen UE tentang risiko dan pengaruh buruk Kelapa Sawit atas perusakan hutan ditetapkan secara sepihak, bertentangan dengan fakta yang sebenarnya dan dilakukan tanpa impact analysis. Kenyataannya, sebagai penghasil minyak nabati, Kelapa Sawit memiliki tingkat penggunaan lahan paling rendah ketimbang tanaman penghasil lainnya, seperti kedelai, bunga matahari, dan rapeseed. Darmin menyebutkan lahan kedelai di seluruh dunia mencapai 122 juta ha atau sembilan kali lipat daripada total lahan sawit. Namun, dari segi produktivitas, sawit ialah yang terbaik karena secara rata-, rata bisa menghasilkan minyak nabati hingga 3 ton per ha. Tanaman lainnya hanya memproduksi tidak lebih dari 1 ton per ha.

Anehnya, pada RED II disebutkan Kelapa Sawit merupakan tanaman sumber minyak nabati dengan tingkat risiko tinggi terhadap lingkungan karena penggunaan lahan berlebihan. “Dari situ saja bisa kita lihat mereka hanya merasa kalah bersaing. Produktivitas penghasil minyak nabati mereka sangat kecil dan tanah mereka tidak bisa ditanami sawit. Jadi, mereka mencari-cari aturan untuk menghilangkan kelapa sawit,” ungkap Darmin di kantornya, Jakarta, kemarin. Selain karena tidak bisa bersaing, aturan-aturan lain yang digarap parlemen UE juga disinyalir untuk melunakkan hati Amerika Serikat (AS) yang kini menerapkan bea masuk tinggi atas produk-produk Eropa seperti aluminium. Itu terlihat dari sikap Eropa yang memasukkan kedelai ke kategori risiko rendah di RED II. Padahal, kedelai memakan lahan lebih luas dengan produktivitas amat minim. “Ini jelas politik. Ada ancaman perang dagang dengan AS sehingga mereka menawarkan hal baik kepada AS,” tutur Darmin.

Wadah komunikasi

Pada pertemuan di Brussels, Belgia, Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional Ke-menko Perekonomian Rizal Affandi Lukman menjelaskan Eropa akan kesulitan jika mengurangi atau menghapus penggunaan biofuel berbahan bakar minyak sawit. “Jika penggunaan minyak sawit dikurangi, Eropa harus menggunakan minyak kedelai (rapeseed) dalam jumlah besar. Padahal, stok mereka amat terbatas karena produktivitas minim. Jadi, mereka malah harus membuka lahan baru untuk mengimbangi kebutuhan.” Staf Khusus Kementerian Luar Negeri Peter Gontha menambahkan setelah melalui diskusi panjang, akhirnya parlemen Uni Eropa sepakat membentuk wadah komunikasi yang lebih baik. Mereka menawarkan diri untuk mengunjungi lokasi-lokasi industri sawit, mulai hulu hingga hilir untuk mendapatkan informasi yang lebih aktual. “Karena selama ini ada perbedaan pemahaman antara Eropa dan produsen sawit. Ini ingin kita minimalisasi. Kalau mereka mau buat studi pakai data kita, bukan membuat data sendiri,” ucap Peter.

Bisnis Indonesia | Sabtu, 13 April 2019

Indonesia Siapkan Gugatan ke WTO

Indonesia akan menempuh proses litigasi melalui World Trade Organization serta mengkaji ulang kerja sama bilateral Indonesia dengan negara anggota Uni Eropa apabila delegated act Renewable Energy Directive (RED) II dilaksanakan mulai 12 Mei 2019. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menuturkan langkah itu akan ditempuh setelah diplomasi negara produsen sawit yang tergabung dalam Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) melalui lawatannya ke Belgia, pada 8-9 April 2019 dalam kerangka misi bersama melawan diskriminasi minyak sawit tidak membuahkan hasil. “Selain menempuh litigasi ke WTO, kita akan review hubungan ekonomi kami dengan mereka. Tidak perlu dijelaskan sekarang, kita akan ambil langkah pasti begitu delegated act itu diadopsi,” tegasnya, Jumat (12/4). Darmin menjelaskan langkah-langkah Indonesia tersebut juga telah disampaikan saat bertemu dengan pihak Komisi maupun Parlemen UE di Belgia. RED U tersebut, akan bisa berlaku otomatis melalui silent procedure alias tanpa pembahasan lebih lanjut mulai 12 Mei 2019.

Darmin menerangkan bahwa gangguan dan diskriminasi Kelapa Sawit akan berdampak negatif terhadap program pengentasan kemiskinan dan menghambat pencapaian Indonesia dalam Sustainable Development Goals (SDGs) yang telah ditetapkan oleh PBB. Oleh karena itu, Indonesia akan melawan upaya diskriminasi sawit tersebut. Dia mencatat ada 19,5 juta orang yang bekerja pada industri sawit, termasuk 2,6 juta petani kecil. “Selain itu pengentasan kemiskinan di daerah yang ada kelapa sawitnya lebih cepat dibandingkan daerah yang tidak ada sawitnya,” ujarnya. Saat lawatan ke Eropa, dia menuturkan terdapat gap pemahaman yang besar terhadap produk Kelapa Sawit atau kebijakan pengembangannya antara Eropa dan Indonesia. Hal itu seiring dengan masifnya kampanye negatif terhadap Kelapa Sawit oleh UE sehingga menimbulkan persepsi yang salah soal Kelapa Sawit yang dianggap memiliki resiko tinggi terhadap deforestasi. Padahal, Kelapa Sawit memiliki produktivitas yang jauh lebih tinggi dan penggunaan lahan yang jauh lebih kecil dibandingkan lainnya.

“Dengan pertumbuhan permintaan vegetable oils yang terus bertumbuh, maka apabila phase-out terhadap Kelapa Sawit dilakukan, maka justru akan menyebabkan pembukaan lahan baru yang masif untuk produk vegetable oils lainnya,” tegasnya. Untuk meningkatkan ekspor Crude Palm Oil, lanjutnya, terdapat negara-negara yang potensial seperti Turki, Pakistan, India, Asia selatan dan Afrika. “Banyak negara selain Uni Eropa yang potensi untuk ekspor Indonesia. Hasil kesimpulan pertemuan kemarin ada gap pemahaman yang besar terhadap produk Kelapa Sawit dan kebijakan pengembangannya. Masifnya kampanye negatif terhadap kelapa sawit. Lalu kompetisi antara minyak Kelapa Sawit dengan minyak rapeseed maupun sunflower,” terang Darmin. Staf Khusus Menteri Luar Negeri Peter F Gontha menyatakan upaya UE menghambat ekspor minyak sawit sebagai biofuel adalah murni tindakan diskriminatif, bukan berdasarkan kesadaran untuk menjaga lingkungan.

HUBUNGAN DAGANG

Menurutnya, langkah penghambatan minyak sawit sebagai biofuel seperti yang tertuang dalam gagasan RED 11 mumi disebabkan hubungan dagang. “Ini murni diksriminasi. Bukan masalah [menjaga] konsumen dan lain-lain. Ini pun sebetulnya bukan masalah lingkungan dan kesehatan karena itu sudah dibantah organisasi kesehatan dunia,” tegasnya. Indonesia juga akan meninjau kembali hubungan ekonomi dengan UE dalam perundingan Indonesia-Uni Eropa CEPA. Gontha juga mengatakan akan menyerang studi yang dipakai UE untuk menghambat perdagangan minyak sawit Indonesia di meja WTO. Alasannya, studi yang digunakan sama sekali tidak mencantumkan data-data dari Indonesia. “Bagi kami posisi kita jelas, jumlah petani Indonesia lebih besar dari penduduk Belanda 17 juta jiwa dan Belgia 11 juta jiwa. Petani sawit kita 19,5 juta jiwa,” katanya. Deputi Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi Internasional Kemenko Perekonomian Rizal Affandi Lukman menambahkan lawatan pemerintah Indonesia ke UE menyimpulkan poin penting yaitu pelaku usaha biofuel di sana belum menemukan energi alternatif yang lebih efisien daripada minyak sawit.

Bila RED II diimplementasikan, tegas-anya, setelah 2024 akan ada deforestasi yang jauh lebih besar terutama di wilayah Amerika Serikat dan sekitarnya. Dalam gagasan tersebut, sektor terbesar yang harus menggunakan biofuel adalah transportasi. Namun, produktivitas kedelai masih satu per sepeluh Kelapa Sawit yang bisa mencapai minimal 3 ton per ha per tahun. “Mereka [pelaku usaha) menyebutnya akan ada impor deforestasi yang diimpor dari Amerika ke Uni Eropa. Itu yang akan kita gugat di WTO,” paparnya. Terpisah, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Joko Supriyono menilai Indonesia harus berusaha segala cara agar regulasi UE itu tak dijalankan. Saat ini, memang belum final regulasi itu ditetapkan karena masih berada di parlemen sehingga memiliki ruang negosiasi untuk direvisi. “Kalau memang sudah ditetapkan ya jalan terakhir ke WTO. Dan kalau ini ditetapkan, juga dilakukan retaliasasi kajian produk Eropa yang masuk ke Indonesia. Intinya kita harus mendekati negara-negara yang masuk dalam Uni Eropa ini,” katanya. Saat ini, pasar CPO Indonesia tersebar di berbagai daerah. Khusus di UE, ekspor CPO hanya sekitar 4,5 juta ton hingga 5 juta ton. “Pasarnya tersebar di mana-mana untuk pasokan pasar baru ini bisa saja. Namun, saat ini bagaimana Indonesia mengamankan [pasar] Eropa,” ucapnya.