+62 2129380882 office@aprobi.co.id

Pabrikan Berjibaku Hadapi B30

Bisnis Indonesia | Senin, 27 Januari 2020

Pabrikan Berjibaku Hadapi B30

Pabrikan mobil berjibaku melakukan penyesuaian pada produknya untuk menghadapi implementasi B30 per 1 Januari. Terlebih, pemerintah tancap gas untuk uji coba bahan bakar solar dengan campuran biodiesel 40%. B30 adalah pencampuran bahan bakar diesel atau solar dengan FAME (fatty acid methyl ester) 30%. Hino Motor menambah sejumlah fitur untuk mobil produksi 2020, seperti filter dan komponen lain untuk memastikan truk dapat beroperasi dengan Solar B30, adapun Isuzu berupaya keras mengembangkan teknologi untuk implementasi mandat biodisel yang lebih tinggi. Direktur Penjualan dan Promosi PT Hino Motor Sales Indonesia (HMSI) Santiko Wardoyo mengatakan kendaraan tahun produksi 2020 sudah siap dengan program mandatori B30 yang diberlakukan per 1 Januari 2020. “Kendaraan tahun produksi 2020 semua ready dengan B30. Nah, tentunya ada perubahan-perubahan konfigurasi,” katanya di Jakarta, Kamis (23/1). Perubahan itu seperti fuel filter dibuat lebih besar sehingga tetap dapat bertahan 10.000 km, fuel tank dilapisi alumunium platting coated untuk mencegah karat. Fuel sender gauge dan piping juga dilapisi nickel platting coated untuk menambah daya tahan terhadap zat asam dari Fame B30.

Selain itu, untuk material yang berbahan karet, seperti Hose sudah menggunakan material fluorubber agar tahan terhadap sifat-sifat dasar dari biodiesel yang menghasilkan zat asam dan mengikis material. Selain itu, Hino juga menyediakan jalan keluar bagi pemilik kendaraan dengan tahun produksi sebelum 2019. Pabrikan ini menyediakan strainer dan retrofit yang dapat digunakan hingga 20.000 km bagi truk B30. Seperti halnya Hino, Isuzu menyatakan seluruh unit yang dipasarkan saat ini sudah dapat meminum solar B30. Bahkan, merek dengan tagline Rajanya Diesel itu tengah melakukan pengembangan untuk implementasi solar dengan biodiesel lebih tinggi. “Kami juga sedang studi untuk ke arah yang lebih tinggi dari B30. Yang kami harapkan adalah pemerintah mengajak semua pelaku industri untuk bersama-sama melakukan studi dan konsistensi kebijakan,” ujar Presiden Direktur IAMI Ernando Demily kepada Bisnis, Minggu (26/1). Sejauh ini, menurutnya, Isuzu belum mendapatkan keluhan dari konsumen terkait dengan penggunaan B30. Menurutnya, hal itu mungkin karena biaya operasional kendaraan dengan B30 yang menjadi lebih rendah.

Meski begitu, dia mengakui bahwa konsumen kini harus lebih sering mengeluarkan biaya untuk penggantian komponen filter. Pasalnya, dengan menggunakan B30 masa penggunaan filter menjadi lebih pendek. “Sejauh ini memang biaya operasionalnya lebih baik, konsumen masih bisa menerima. Memang penggantian filter menjadi lebih pendek, tetapi sampai B30 harga solar masih cukup kompetitif,” katanya. Santiko mengungkapkan dengan pengunaan bahan bakar B30, diharapkan pengusaha maupun pengemudi truk melakukan kontrol dan perawatan yang lebih rutin. “Ini dibutuhkan untuk mencegah atau meminimalkan penyumbatan filter sehingga kondisi kendaraan tetap terjaga.” Kyatmaja Lookman, Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo), sebelumnya mengkhawatirkan kesiapan armada truk untuk menerapkan mandatori B30. “Road test tidak dilakukan di truk-truk lama, hanya pada truk baru saja.” Sementara itu, Organisasi Angkutan Darat (Organda) masih melakukan kajian komprehensif terkait dengan perubahan konsentrasi dalam BBM solar menjadi 30% minyak nabati FAME dengan 70% solar. “Yang menjadi fokus biaya maintenance berkala dan biasanya saat pertama perubahan, juga khawatir ada kendala di jalan,” kata Ketua DPP Organda Andrianto Djokosoetono kepada Bisnis, Rabu (15/1). Ketua Bidang Angkutan Barang DPP Organda Ivan Kamadjaja mengatakan kurang sepakat dengan mandatori B30. Kenyataan di lapangan, mandatori B30 berdampak pada perlunya penyesuaian teknis. Ivan menyebut tiga dampak utama, yakni penyaring solar menurun masa pakainya, penggantian injektor cukup menguras kantong, serta soal konsistensi kualitas B30 sampai end user, rn

Tancap Gas

Program pencampuran Fatty Acid Methyl Ester (FAME) ke dalam solar diharapkan dapat mengurangi ketergantungan atas impor BBM jenis solar dan meningkatkan serapan sawit di dalam negeri mengingat pasar internasional minyak kelapa sawit yang bergejolak. Setelah meresmikan program B30 mulai 1 Januari 2020, pemerintah langsung tancap gas untuk menyiapkan uji coba solar dengan campuran 40% FAME atau disebut program B40. Uji coba B40 akan dilakukan pada akhir Januari 2020, dengan target selesai pada Agustus 2020.

Harian Ekonomi Neraca | Senin, 27 Januari 2020
RI Kembangkan B30, Kurangi Emisi Karbon

Pemerintah Indonesia tengah mengembangkan kebijakan yang mendorong domestic demand dari produk sawit, antara lain melalui pengembangan B30 sebagai salah satu alternatif BBM untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar berbasis fosil. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah dalam mengurangi emisi karbon dan mengimplementasikan pembangunan rendah karbon. “Indonesia juga sedang mengembangkan skema kredit karbon guna mendukung upaya pelestarian lingkungan” kata Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam paparan di World Economic Forum (WEF) 2020 di Davos, belum lama ini. Sebab, menurut Airlangga, Indonesia memiliki luas perkebunan Kelapa Sawit sekitar 14 juta hektar yang dapat menyerap sekitar 2,2 miliar ton karbon dioksida (CO2) dari udara setiap tahun. Artinya, tantangan utama terletakpada upaya mengonversikan carbon footprint ke dalam suatu skema bisnis yang bermanfaat bagi masyarakat. Untukitu, Indonesia mengajakpa-ra peserta yang hadir, khususnya dari kalangan bisnis, untuk mulai berinvestasi di sektor karbon. Bagi Indonesia, investasi lingkungan, terutama menyangkut reforestasi, tidak harus dibatasi hanya dalam konteks replanting. Namun perlu diperluas hingga mencakup aspek monetization dari emisi karbon yang dapat diserap oleh perkebunan sawit.

“Oleh karenanya, Indonesia mengusulkan agarparastakehold-ers yang hadir bisa ikut memikirkan mekanisme atau skema penerapan carbon credit yang tepat dalam merealisasikan potensi Indonesia sebagai the capital of carbon credit,” ucap Airlangga. Terkait pencapaian SDGs, Airlangga mengemukakan peranan minyak sawit dalam mencapai target yang telah disepakati secara global, antara lain: sebagai sumber energi bersih dan terbarukan yang mendukung ketahanan energi nasional; penyediaan bahan makanan; penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan; serta pengurangan ketimpangan sosial dan ekonomi. “Presiden Jokowi memiliki komitmen untuk peremajaan (re- planting) sebanyak 500 ribu hektar kebunkelapasawitmilikpetani. Tujuannya adalah agar masyarakat yang bekerja di sektor ini bisa mendapatkan hasil yang optimal,” ujar Airlangga. Airlangga menyampaikan hal tersebutpadahari terakhir rangkaian pertemuan tahunan WEF Davos mengusulkan mekanisme carbon credit dan mengusulkan peran strategis, diantaranyaindus-tri kelapa sawit, dalam Informal Gathering of World Economic Leaders (IGWEL) bertajuk “Finding Resilience in A Global Economy with New Rules.

Dalam sesi tersebut, Pemerintah Indonesia mendorong terciptanya pemahaman yang sama terkait masa deparr hutan tropis dunia. “Sebagai produsen minyak Kelapa Sawit terbesar, Indonesia memanfaatkan forum ini untuk memberikan penjelasan yang utuh mengenai penanganan komoditas Kelapa Sawit serta menyampaikan berbagai program Pemerintah untuk mengatasi deforestasi,” ujar Airlangga. Airlangga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk melihat industri sawit secara holistik, termasuk dari aspek lingkungan, ekonomi, kontribusi terhadap pembangunan global – terutama untuk pencapaian SDGs – perspektif bisnis, serta kebijakan yang telah diambil Pemerintah Indonesia. “Indonesia merupakan produsen minyak sawit utama dunia. Komoditas ini berkontribusi terhadap 3,5 persen PDB nasional. Dengan memanfaatkan tidak lebih dari 10 persen (sekitar 6-7 persen) dari total global land bank for vegetable oil, Indonesia mampu menghasilkan 40% dari total minyak nabati dunia,” ujarnya. Selain itu, lanjut Airlangga, sektor minyak sawit nasional telah berkontribusi mengentaskan kemiskinan bagi 10 juta orang. De- ngan kata lain, industri Kelapa Sawit merupakan sektor strategis bagi perekonomian masyarakat yang perlu dikawal oleh Pemerintah.

Diantara peserta yang hadir dalam WEF Davos, mantan Wapres AS Al Gore menyampaikan apresiasi dan dukungan kepada Pemerintah Indonesia yang telah berhasil menekan angka deforestasi secara signifikan selama beberapa tahun terakhir. Selain itu, lanjut Airlangga, sektor minyak sawit nasional telah berkontribusi mengentaskan kemiskinan bagi 10 juta orang. Dengan kata lain, industri kelapasaw-it merupakan sektor strategis bagi perekonomian masyarakat yang perlu dikawal oleh Pemerintah. Di sisi lain, dalam WEF 2020, Airlanggajugamenjabarkan agenda pembangunan Indonesia tahun 2020 – 2024 dengan target pertumbuhan ekonomi nasional rata-rata 6 persen. Disampaikan pula bahwa pertumbuhan ekonomi dapat dicapai melalui sinergi antara upaya penguatan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi dan birokrasi, transformasi ekonomi, serta kebijakan moneter dan fiskal yang solid.

Pemerintah Indonesia juga berkesempatan untuk mengadakan pertemuan bilateral dengan Menteri Komunikasi dan Informasi Singapura untuk membahas peningkatan kerja sama Indonesia dan Singapura, terutama di bidang e-commerce. Ia juga menerima kunjungan sejumlah pimpinan perusahaan, yakni dari General Atlantic, Astra Zeneca, Amazon Web Services, sena Temasek. Sementara ira, di hari kedua pertemuan WEF ?020 Menteri Perdagangan RI Agus Suparmanto mengatakan komitmennya untuk meningkatkan perdagangan Indonesia denga usaha global. “Kolaborasi yang lebih erat harus dapat diwujudkan jika ingin memaksimalkan peningkatan kerja sama perdagangan. Semangat kolaborasi harus dimiliki untuk meningkatkan kesejahteraan bersama untuk menghadapi perubahan-perubahan ekonomi global,” jelas Agus. Bahkan dalam paparannya yang bertajuk “Governments Strategy Advancing Nation\’s Productivity and Export” Agus menyatakan, saat ini Indonesia berkomitmen semakin aktif turut serta dalam perdagangan global. ” Salah satu wujud komitmennya adalah pihaknya dalam hal ini Kementeria Perdagangan (Ke-mendag) menargetkan penyelesaian lebih dari 20 perjanjian perdagangan internasional dengan negara-negara mitra dalam waktu lima tahun ke depan. Kemendag juga berkomitmen meningkatkan daya saing produk-produk ekspor Indonesia dan membuka pasar-pasar baru untuk ekspor produk Indonesia di masa depan sebagai bagian dari rantai nilai global (global value chain). Sementara itu, untuk menghadapi dinamika perdagangan global, Kemendag akan mengajak para buyer dan investor di WEF 2020 untuk bekerja sama meningkatkan daya saing perdagangan dan investasi di pasar global. “Kunjungan kerja ke WEF 2020 ini adalah salah satu upaya kita untuk meningkatkan kerja sama perdagangan Indonesia, tidak hanya dengan mitra kerja pemerintah, tetapi juga dengan dunia usaha global,” ujar Agus.

Bisnis | Senin, 27 Januari 2020
Apkasindo Sambut Mandatory Biodiesel, Ini Pertimbangannya

Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) menyambut gembira program mandatory biodiesel bertahap yang dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo karena dapat meningkatkan harga kelapa sawit di level petani. Ketua Umum DPP Apkasindo Gulat M. E. Manurung mengatakan berdasarkan perhitungan yang telah mereka lakukan, setiap peningkatan 10% biodiesel, dapat menambah pendapatan petani sebesar Rp420 per kilogram per tbs (tandan buah segar) dengan asumsi harga minyak dunia dalam kondisi normal, tidak naik pun tidak turun. Misalnya, ketika biodiesel 20% atau B20, harga TBS rata-rata Rp1.200 per kilogram, begitu naik 10% menjadi B30, maka harga bisa mencapai Rp1.620 per kilogram, begitu seterusnya. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, luas areal perkebunan kelapa sawit di Indonesia mencapai 14,6 juta hektare. Dari total tersebut, perkebunan milik petani rakyat sekitar 5,9 juta hektar sedangkan perkebunan swasta 8,08 juta hektar dan 0,6 hektar milik perkebunan negara. Sayangnya, sebagian besar tanaman kelapa sawit di perkebunan rakyat sudah tua sehingga produktivitasnya pun rendah.

Manurung mengakui rata-rata produktivitas petani rakyat saat ini hanya sebesar 600 hingga 1 ton tbs per hektare per bulan dengan rendeman 16%-19%. Jauh di bawah perkebunan milik swasta yang bisa menghasilkan 2,5 ton sampai 3,5 ton tbs per hektar per bulan. Untuk mendorong produktivitas lahan tersebut, pemerintah membuat program peremajaan sawit rakyat (PSR) di atas lahan seluas 500.000 hektare dalam kurun 3 tahun ke depan atau sekitar 8% dari luas lahan perkebunan rakyat. “Dengan program PSR ini, membuat produktivitas sawit di lahan 500.000 hektar ini menjadi setara dengan 1,5 juta hektare atau yang awalnya hanya mampu memproduksi 600 hingga 1 ton bisa menjadi 2 ton hingga 3 ton tbs per hektare per bulan,” ujarnya. Manurung berharap melalui peremajaan atau replanting, produktivitas perkebunan sawit di lahan milik rakyat bisa meningkat hingga tiga kali lipat sehingga dapat mendukung besarnya kebutuhan sawit untuk program biodiesel. Kondisi ini tentu saja sangat menguntungkan bagi para petani sawit sebab produktivitas lahan akan meningkat, harga jual pun meroket seiring dengan adanya implementasi mandatory biodiesel.
https://ekonomi.bisnis.com/read/20200127/99/1194039/apkasindo-sambut-mandatory-biodiesel-ini-pertimbangannya

Harian Ekonomi Neraca | Senin, 27 Januari 2020
Dukung RI Lawan Uni Eropa di Sidang WTO: Demi SDA Indonesia Masa Depan

Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga menuturkan, dalam kasus sawit, Kementerian Perdagangan (Kemendag) tengah menyiapkan daftar pertanyaan kepada UE terkait terkait kebijakan Renewable Energy Directive (RED) II dan Delegated Regulation yang merugikan industri sawit Indonesia. Pertanyaan itu, akan menjadi bahan konsultasi di WTO pada 28 Januari di Swiss. Proses pertama yakni konsultasi penjabaran maksud kedua pihak pada 30-31 Januari 2020 di Jenewa, Swiss. Pemerintah akan fokus pada hal-hal yang sifatnya substansi khusus sawit dan apa-apa saja yang dilanggar. Pemerintah, kata dia, telah secara resmi melayangkan gugatan terkait perlakuan diskriminatif UE kepada WTO pada 15 Desember 2019. Dengan gugatan ini, Indonesia meminta UE dapat segera mengubah kebijakan RED II dan Delegated Regulation serta menghilangkan status Indirect Land Use Change (ILUC) berisiko tinggi pada minyak kelapa sawit. UE dipastikan bakal mewajibkan penggunaan bahan bakar di kawasan mereka berasal dari energi yang dapat diperbarui mulai 2020 hingga 2030 melalui kebijakan RED II. Kebijakan itu akan melarang penggunaan biofuel berbahan dasar Kelapa Sawit sebagai energi yang dianggap tidak ramah lingkungan. Sementara itu, Delegated Regulation merupakan aturan pelaksana RED II yang mengategorikan minyak” Kelapa Sawit ke dalam kategori komoditas yang memiliki ILUC berisiko tinggi. Mulai tahun ini, biodiesel Indonesia kena tambahan tarifbea masuk (BM) 8-18% dan berlaku sampai lima tahun.

Jerry mengatakan, Kemendag tidak akan melakukan retaliasi dengan menghambat ekspor produk UE ke Indonesia. Gugatan di WTO merupakan pembuktian mdonesia kepada forum internasional yang perlu dihormati terkait perdagangan. Dia menambahkan, proses gugatan di WTO akan memakan waktu yang cukup lama apabila tahap konsultasi selama 30 hari menemui jalan buntu. Tahapan selanjutnya yang lebih tinggi yakni sidang panel yang batasnya 60 hari sejak dimulainya tahap konsultasi. Direktur Pengamanan Perdagangan Kemendag Pradnyawati juga berharap ditemukan kesepakatan dalam forum konsultasi. Dalam forum ini, Indonesia akan didampingi dengan firma hukum internasional yang berbasis di Brussels, Belgia. Namun, pemerintah tetap membuka kesempatan pengacara Indonesia untuk berpartisipasi. Pertemuan konsultasi merupakan langkah awal dari penyelesaian\’ sengketa di WTO. Tujuan konsultasi adalah meminta klarifikasi atas isu-isu yang dipermasalahkan dan mencari solusi yang memuaskan kedua pihak tanpa harus melalui proses litigasi WTO. Pada tahapan ini, terbuka ruang seluas-luasnya bagi Indonesia untuk meminta klarifikasi kepada pihak UE.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai ekspor biodiesel dan minyak sawit Indonesia ke Uni Eropa dalam lima tahun terakhir turun. Pada Januari-Oktober 2019, nilai ekspor minyak Kelapa Sawit dan biodiesel keUEmencappai US$ 957 juta atau menurun 8,63% dibandingkan periode sama 2018 sebesar US$ 1,07 miliar. Di sisi Iain, Indonesia bersiap melakukan pertemuan konsultasi untuk membahas kebijakan mineral dan batu bara dengan UE. Pertemuan ini dijadwalkan berlangsung pada 30 Januari 2020 di kantor WTO, Jenewa, Swiss. Sebelumnya, pada 29 November 2019, Indonesia telah menyetujui permintaan konsultasi oleh Uni Eropa dalam kerangka WTO guna membahas kebijakan mineral dan batu bara Indonesia. Pertemuan konsultasi ini merupakan tindak lanjut dari gugatan Uni Eropa atas kebijakan ekspor nikel yang dikeluarkan Indonesia. Salah satu objek dari konsultasi ini mencakup Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara serta beberapa peraturan turunannya. Pemerintah Indonesia menegaskan, tidak ada peningkatan tensi hubungan antara UE dan Indonesia.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menetapkan aturan pelarangan ekspor bijih nikel mulai Januari 2020. Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Menteri ESDM nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara. Sudah sewajarnya Indonesia melawan Uni Eropa dalam mempertahnkan sustainability lingkungan hidup dan sumber daya alamnya kedepan, karenake-bijakan Uni Eropa terkait Kelapa Sawit dan nikel selama ini dapat dinilai membahayakan dan merugikan Indonesia di masa depan. Langkah pemerintah Indonesia yang menggugat Uni Eropa di WTO karena kebijakan Uni Eropa selama ini terkesan diskriminatif, mendikte dan melecehkan kedaulatan Indonesia sebagai negara merdeka yang memiliki kebebasan dan hak untuk mengelola sumber daya alamnya dengan prinsip kehati-hatian, oleh karena itu langkah pemerintah Indonesia perlu mendapatkan dukungan dari rakyat Indonesia karena sudah on the right track, dan keputusan WTO juga jangan sampai berat sebelah, karena akan berimplikasi panjang jika Indonesia mengalami kekalahan dalam sidang di WTO.

Rakyat Merdeka | Minggu, 26 Januari 2020
Hino Siap Berkontribusi Terhadap Penerapan B30

HINO Indonesia siap dalam menghadapi program pemerintah untuk penggunaan ba-han bakar biodiesel sebesar 30% atau B30 sesuai yang tertuang pada Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) Nomor 12 tahun 2015 tentang “Penyediaan, Pemanfaatan dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar lain”, yang berlaku mulai dari 1 Januari 2020. Santiko Wardoyo, Direktur Penjualan dan Promosi HMSI mengungkapkan bahwa dalam menghadapi B30 ini. Hino melakukan dua test yaitu emission test dan durability test baik itu untuk mesin yang saat ini digunakan Euro 2 dan juga mesin yang akan digunakan pada tahun 2021 Euro 4. ” Dengan pengunaan bahan bakar B30,diharapkan pengusaha maupun pengemudi truk melakukan kontrol dan perawatan yang lebih rutin, ini dibutuhkan untuk mencegah atau meminimalisir penyumbatan filter sehingga kondisi kendaraan tetap terjaga dan bisnis dapat terus berjalan,”ujarnya. “Memasuki tahun 2020, Hino melengkapi produknya dengan Hino Connect yaitu sebuah fitur telematics system yang memberikan efisensi bisnis,”terangnya. “Dimana dengan Hino Connect, customer dapat lebih mudah mengatur manajemen operasional armadanya,”tuturnya.

Bisnis | Jum’at, 24 Januari 2020
SSMS Dukung Program Biodiesel

Emiten perkebunan, PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk. (SSMS) memproyeksikan harga crude palm oil (CPO) bakal meningkat sepanjang 2020 seiring dengan pertumbuhan permintaan biodiesel. Swasti Kartikaningtyas, Sekretaris Perusahaan Sawit Sumbermas Sarana, mengungkapkan bahwa perseroan turut berpartisipasi memasok CPO untuk mendukung program biodiesel. Peningkatan harga CPO bakal sejalan dengan program B30 yang digalakkan pemerintah. Pada Jumat (24/1/2020) pukul 17.46 WIB, harga CPO di Bursa Malaysia naik 46,5 persen dalam 6 bulan terakhir menuju level 2.925 ringgit per ton. Dia pun memprediksi harga CPO bakal semakin memanas. “Dengan adanya program biodiesel, maka bisnis emiten kelapa sawit bakal semakin cerah. Kami ikut serta sebagai pemasok CPO untuk biodiesel,” katanya kepada Bisnis.com, Jumat (24/1/2020). Dia mengungkapkan, adanya potensi peningkatan harga CPO, katanya, kepedulian masyarakat tentang kegunaan kelapa sawit di berbagai aspek kehidupan bakal semakin meningkat. Pada 2020, emiten bersandi saham SSMS mengalokasikan belanja modal sebesar Rp617 miliar pada 2020. Nilai tersebut meningkat 50,48 persen dari alokasi anggaran tahun lalu sebesar Rp410,55 miliar atau setara dengan US$30 juta. Perseroan juga akan mengembangkan dua pabrik existing dan membangun jetty. Jetty adalah bangunan tegak lurus yang diletakkan pada kedua sisi muara sungai yang berfungsi untuk mengurangi pendangkalan alur oleh sedimen pantai. Selain itu, perseroan juga akan membangun 3 unit pembangkit listrik bertenaga biogas (PLTBg) pada tahun ini. Swasti mengatakan dana yang diperlukan untuk ketiganya mencapai Rp129 miliar.
https://market.bisnis.com/read/20200124/192/1193701/ssms-dukung-program-biodiesel