+62 2129380882 office@aprobi.co.id

Pasar Amerika Latin Mulai Terapkan Biodiesel B5 dan B10

Majalah Hortus | Rabu, 16 Oktober 2019

Pasar Amerika Latin Mulai Terapkan Biodiesel B5 dan B10

Kini Amerika Latin, terutama Kolombia dan Peru, mulai menerapkan kebijakan biodiesel B5 dan B10 dalam serapan energinya. Menurut Ketua Harian Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) Paulus Tjakrawan, hal ini bisa membuka pasar yang selama ini sulit dimasuki Indonesia, misalnya AS dan bagian Amerika Utara lainnya. “Dari biofuel, mereka ingin ada kerja sama dengan kita. Peru dan Kolombia misalnya, mereka ada kebun sawit dan mereka ingin ada hilirisasi, ini yang bisa dikerjasamakan,” kata Paulus, Selasa, (15/10/2019), di Jakarta. Menurutnya pengusaha sawit kedua negara tersebut ingin Indonesia investasi di sana, terutama dengan pengalaman Indonesia pada pengembangan biodiesel. Pemerintah Kolombia pun menunjukkan keseriusan mengembangkan sawit, dengan menyiapkan 43 juta hektare lahan. Industri sawit selama ini memang masih fokus pada pasar-pasar tradisional seperti Amerika Serikat, China, dan Uni Eropa. Paulus berharap dengan potensi ini kerjasama ini maka semakin terbuka peluang untuk kerjasama pengembangan sawit dari hulu ke hilir, terutama untuk pengembangan biodiesel. “Kini keduanya (Kolombia dan Peru) mulai menerapkan B5 dan B10 dalam serapan energinya. Pemerintah Kolombia juga menjadikan Palm oil sebagai salah satu program pemerintah dengan mendorong rakyat mereka yang tadinya menanam koka untuk beralih ke sawit,” katanya.

CNBC Indonesia | Rabu, 16 Oktober 2019
Bisakah Energi Baru Jadi Juru Selamat Defisit Dagang RI?
Defisit neraca dagang menjadi salah satu permasalahan ekonomi di republik ini. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat defisit neraca dagang di bulan September 2019 sebesar US$ 160 juta. Mencoba mencari jalan keluar dari permasalahan ini, Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (Dirjen EBTKE) FX Sutijastoto menawarkan energi baru terbarukan (EBT). Menurutnya B20 capaiannya sekitar 97 persen dengan volume 6,6 juta kiloliter. Dari B20 tahun depan akan ditingkatkan menjadi B30. Melalui kebijakan B30 hitungan kementrian ESDM diperlukan setidaknya 9,6 juta kiloliter FAME untuk mendukung B30 di 2020. “Ini menggantikan BBM yang impor, oleh karena itu B20 kita dorong jadi B30, insyallah kita mulai Januari,” ungkapnya di gedung EBTKE, Cikini, Selasa (15/10/2019). Lalu panas bumi, kata Sutijastoto, memiliki potensi yang cukup besar, namun baru terpakai 4%. Padahal dengan pembangunan ini pengembang ikut turun tangan membangun infrastruktur. Seperti pembangunan jalan, jembatan, hingga pelabuhan. Jika tidak dibangun pengembang maka pemerintahlah yang harus berinvestasi. “Panas bumi kan tidak tergantung dari harga minyak dunia. Apakah mau naik apa tidak tidak signifikan,” terangnya. Pemanfaatan panas bumi ramah lingkungan. Meski, tambahnya, pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) cukup murah, namun dalam jangka panjang biaya lingkungan akan ditanggung oleh masyarakat. “Kalau ini kan ditanggung EBT,” paparnya. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat neraca dagang kembali defisit untuk September kemarin. Neraca dagang Indonesia di September kembali mengalami defisit. Sepanjang September 2019, neraca dagang Indonesia masih mencatatkan defisit sebesar US$ 160 juta.
https://www.cnbcindonesia.com/news/20191016103538-4-107364/bisakah-energi-baru-jadi-juru-selamat-defisit-dagang-ri

Warta Ekonomi | Rabu, 16 Oktober 2019
Meramal Masa Depan Biodiesel dan CPO Indonesia
Tim Riset DBS Group menilai program B30-plus akan berperan sebagai bantalan jika harga Crude Palm Oil (CPO) terus turun, paling tidak mencegah harga CPO turun ke level di bawah US$450 per MT. Pandangan ini tertuang dalam risetnya dengan judul Indonesia Biodiesel: A Game Changer, sebagaimana tertulis dalam siaran pers yang diterima hari ini, Rabu (16/10/2019). Selain itu, percepatan program biodiesel juga dimaksudkan untuk memberi sinyal kepada Uni Eropa dan negara-negara lain bahwa industri minyak sawit Indonesia akan lebih mandiri dan akan mengurangi ketergantungan terhadap pasar ekspor seiring berjalannya waktu dengan cara memacu permintaan CPO domestik, yang didukung oleh 200 juta populasi dan 16,5 juta kendaraan pada akhir 2018. Hal ini dinilai Tim Riset DBS Group sangat ambisius karena uji coba B30 masih sedang berjalan, dan lebih banyak tes diperlukan sebelum akhir tahun untuk memastikan pencampuran CPO yang lebih tinggi tidak membahayakan mesin dari kendaraan yang timbul dari tingkat keasaman CPO yang lebih tinggi dan sensitivitas pada suhu yang lebih rendah. Jika dilihat kembali bagaimana B20 diluncurkan pada Oktober 2018, percepatan implementasi program biodiesel baru dapat dieksekusi dengan baik. Meskipun dampak B20 terhadap harga dan permintaan CPO global cukup minim pada penyerapan stok sebesar 4,5 juta MT tahun lalu di tengah permintaan berbasis makanan melemah tahun lalu. “Namun, kami percaya bahwa pelaksanaan B30-B50 akan berbeda,” ungkap Tim Riset DBS Group. Program B30-B50 diharapkan menyerap lebih banyak stok CPO hingga 15 juta MT setiap tahun di mana jumlah ini signifikan. Mereka dapat meningkatkan total permintaan global sebesar 25%, di atas market size saat ini sebesar 60 juta MT. Bersamaan dengan itu, stok global hingga penggunaan dapat meningkat secara signifikan sehingga harga CPO dapat terangkat.
Harga CPO yang lebih tinggi dapat memberikan katalis yang sangat dibutuhkan untuk industri. Dengan harga yang tetap pada US$500 per MT untuk hampir sembilan bulan, dampak negatif yang dirasakan oleh industri tercermin dalam laporan keuanagan per kuartal yang kurang baik. Urgensi untuk mendorong harga CPO melalui mandat biodiesel yang baru juga didukung oleh fakta bahwa nilai ekspor dan neraca perdagangan Indonesia terkait dengan harga CPO. Selain menciptakan permintaan dari pasar lokal, dampak yang diharapkan dari program biodiesel ialah memisahkan harga CPO dari harga Soybean Oil (SBO). Jika dilihat secara hitoris, harga SBO menjadi penentu batas tertinggi harga CPO, dapat disimpulkan bahwa harga CPO dapat membaik jika rentang harga ke SBO menyempit menjadi kurang dari US$100 per MT.
Pedang Bermata Dua
Meskipun rencana percepatan biodiesel terlihat menjanjikan dan pemain industri menyambut positif pengumuman ini, menurut Tim Riset DBS Group, Indonesia perlu memperhatikan manfaat dan tantangan yang mungkin terjadi. Keuntungannya adalah harga CPO, seperti yang disebutkan sebelumnya, mungkin mengalami kenaikan. Namun, karena harga CPO yang lebih kuat, tidak menutup kemungkinan tiba-tiba akan terjadi kekurangan CPO global dan pada akhirnya menyebabkan kenaikan harga pangan. Kemungkinan juga dapat terjadi secara tiba-tiba, kita membutuhkan lebih banyak produksi CPO, atau walaupun hal tersebut tidak terjadi, harga CPO dapat meningkat secara drastis dan menyebabkan CPO menjadi kurang menarik sebagai alternatif bahan bakar. Selain itu juga, Indonesia sepertinya punya ruang terbatas untuk memperluas output di tengah kondisi yang saat ini kurang baik, di mana penanaman baru dalam skala kecil dan program penanaman kembali berjalan lambat di Indonesia. Di situasi harga CPO yang tinggi, dana subsidi dalam CPO Fund dapat dengan cepat terkikis oleh pembengkakan subsidi biodiesel. Akan diperlukan lebih banyak subsidi untuk membuat biodiesel menjadi terjangkau, terutama jika selisih harga antara CPO dan minyak mentah melebar dengan signifikan atau jika harga minyak mentah jatuh secara tidak terduga. Harga CPO yang lebih tinggi juga berarti bahwa lebih banyak pungutan ekspor CPO diperlukan untuk mengisi kembali dana CPO negara untuk alokasi subsidi.
Tantangan permintaan lainnya adalah apakah konsumen bahan bakar di Indonesia, baik pemain industri atau pemilik mobil pribadi, siap menggunakan biodiesel dengan campuran CPO yang lebih tinggi untuk menjalankan mesin kendaraan mereka. Pengemudi mungkin menerima program biodiesel tersebut, tetapi mobil mereka mungkin tidak. Teknologi mesin mobil di Indonesia dirancang untuk menggunakan bahan bakar berbasis minyak, dan CPO memiliki karakteristik yang berbeda, terutama karena CPO memiliki tingkat keasaman dan sensitivitas yang lebih tinggi pada suhu yang rendah. Pemantauan terhadap uji jalan biodiesel juga merupakan faktor yang krusial. Saat ini, line-up mobil produksi massal yang ada sedang diuji dengan biodiesel dan sejauh ini kemajuannya terlihat menjanjikan, tanpa kerusakan besar atau penurunan kinerja mesin untuk biodiesel B30. “Namun, kita juga perlu meyakinkan produsen mobil untuk tidak membatalkan garansi mobil jika kita mengisi bahan bakar mobil dengan biodiesel,” jelas Tim Riset DBS Group. Selain itu, biodiesel dengan campuran CPO lebih tinggi mungkin tidak cocok sama sekali untuk mobil yang lebih tua dengan teknologi mesin usang dan rentan terhadap masalah mesin karena kandungan keasaman CPO yang lebih tinggi.
https://www.wartaekonomi.co.id/read251939/meramal-masa-depan-biodiesel-dan-cpo-indonesia.html/0

Tribunnews | Rabu, 16 Oktober 2019
Unila Tuan Rumah ICSB dan Hadiri 50 Pemakalah
Universitas Lampung (Unila) didapuk sebagai tuan rumah International Conference on Sustainable Biomass (ICSB) 2019, di Hotel Emersia, Bandarlampung, Selasa (15/10/2019). Kegiatan ini banyak mendorong dan memajukan pemrosesan biomassa dalam rangka peningkatan efisiensi, produktivitas, dan keberlanjutan di industri agro dan masyarakat. Masalah global yang sangat besar saat ini bagaimana menyeimbangkan ketahanan energi, ketahanan pangan, kualitas lingkungan, dan kesehatan ekonomi. Dr. Ing. Ardian Ulvan mengatakan, dalam acara pertama ini ada lebih dari 50 makalah ilmiah akan dipresentasikan dalam ICSB 2019 yang terdiri dari lima isu pokok. Yaitu keamanan energi dan keberlanjutan; bioenergi dan biofuel; efisiensi energi; konversi energi, teknologi daya hijau dan lingkungan; bahan canggih untuk penyimpanan energi, serta pembangkitan dan transmisi. Konferensi ini diprakarsai oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Biomassa Tropis di Kuala Lumpur. Unila pada kegiatan ini bekerja sama dengan Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Universitas Borås, Swedia. Hal itu juga didukung oleh Dewan Penelitian Swedia Swedia, BPDP Kelapa Sawit Indonesia, dan Cenergi SEA, Malaysia.
Konferensi ini akan mempertemukan para pemimpin peneliti, ilmuwan, insinyur, pembuat kebijakan, dan profesional lainnya di berbagai bidang disiplin ilmu biomassa, bioenergi, dan lingkungan di seluruh dunia. Selain menghadirkan pembicara utama dan sesi paralel, kegiatan disisipi penandatanganan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding-MoU) antara Unila dan Cenergi SAE, serta lokakarya khusus tentang Inisiatif Kemitraan Teknologi Hijau yang melibatkan Unila, Institut Korea di Penelitian Energi (KIER), Pusat Teknologi Hijau Korea, Pemerintah Lampung, dan agroindustri dalam negeri. Pihak penyelenggara juga akan mengadakan kunjungan lapangan ke Great Giant Food. “Kami harap para peserta dapat mengikuti acara hingga akhir agar dapat menjelajahi Bandarlampung dan Lampung. Kami akan menyambut anda dengan program yang menginspirasi, berharga, dan menyenangkan,” ujar Ardian. Wakil Rektor Bidang Akademik Unila Prof. Dr. Bujang Rahman, M.Si menyampaikan, Provinsi Lampung memiliki komoditas seperti cokelat, kopi, singkong, dan sawit. Dengan adanya MoU ini para peserta yang hadir dapat memanfaatkan sumber-sumber biomassa. Bujang mangatakan, terselenggaranya kegiatan ini merupakan langkah awal Unila untuk go interntional dengan banyak melibatkan perguruan-perguruan tinggi sekaligus para peneliti luar negeri untuk berpartisipasi memecahkan permasalahan yang ada di Lampung.
https://lampung.tribunnews.com/2019/10/16/unila-tuan-rumah-icsb-dan-hadiri-50-pemakalah

Warta Ekonomi | Rabu, 16 Oktober 2019
Diiming-imingi B30 Sektor Pertambangan Malah Letoy, Hingga Buat IHSG Sempat Terkapar
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup menguat tipis 11.43 poin atau 0.19% ke level 6.169,60 setelah sempat terkonsolidasi pada area negatif sejak sesi kedua perdagangan. Saham-saham pada indeks sektor pertambangan melemah 0.68% dan pertanian anjlok 0.50% menjadi penekan pergerakan IHSG. Akan tetapi, mampu ditahan dengan saham-saham indeks sektor keuangan yang menanjak 0.62% dan Properti 0.57%. “Sentimen dari pemerintah mengenai kenaikan kuota penggunaan biodisel sebesar 45% untuk tahun depan karena mandat pencampuran menjadi 30% atau B30 dari B20 tidak mampu menopang pergerakan saham-saham produsen CPO. Investor asing melakukan aksi jual bersih sebesar Rp195,27 miliar dengan pergerakan nilai tukar rupiah yang terdepresiasi sebesar 0.04% kelevel Rp14172 per USD,” kata Head of Research Reliance Sekuritas Lanjar Nafi, di Jakarta, Selasa (16/10/2019). Sementara itu, mayoritas bursa saham di Asia menutup perdagangan dengan menguat cukup optimis dipimpin oleh indeks Nikkei naik 1.20%, TOPIX 0.70% dan HangSeng 0.61%. Sedangkan Indeks CSI300 -0.34% turun setelah China mengancam untuk membalas jika Kongres AS mengeluarkan undang-undang yang menawarkan dukungan kepada pengunjuk rasa pro-demokrasi di Hong Kong.“Saham turun di Shanghai. Investor menanti gelombang berikutnya pada laporan pendapatan perusahaan-perusahaan kuartal ke-3 tahun 2019,” tambah Lanjar. Untuk bursa saham Eropa membuka perdagangan dengan terkonsolidasi diambang pelemahan setelah indeks berjangka di AS terkoreksi karena ketegangan atas Hong Kong meningkat dan investor menunggu gelombang berikutnya dari pendapatan perusahaan. Poundsterling melemah karena peluang kesepakatan Brexit yang memudar meskipun dua pejabat Uni Eropa mengatakan negosiator di Brussels mendekati rancangan kesepakatan Brexit yang dapat menyebabkan terobosan sebelum akhir Selasa.“Selanjutnya investor masih akan terfokus pada laporan keuangan perusahaan dikuartal ke-3 2019 dan data tingkat penganguran dan stok persediaan minyak di AS,” ungkapnya.
https://www.wartaekonomi.co.id/read251901/diiming-imingi-b30-sektor-pertambangan-malah-letoy-hingga-buat-ihsg-sempat-terkapar.html

Republika | Rabu, 16 Oktober 2019
ESDM Genjot Penggunaan PLTD CPO Untuk Tekan Pemakaian BBM
Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian ESDM menggenjot penggunaan PLTD CPO pada RUPTL tahun depan. Harapannya, target bauran pembangkit berbasis bahan bakar minyak bisa ditekan hingga dua persen. Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan, Hendra Iswahyudi menjelaskan untuk bisa menekan penggunaan pembangkit berbasis bahan bakar minyak program B20 dan B30 menjadi salah satu solusi. Namun, pemerintah bersama PLN juga terus melakukan pengembangan pada PLTD yang ada untuk bisa 100 persen menggunakan CPO. “Proyek untuk bisa menekan bauran bbm memang sudah dilakukan dengan penggunaan B20 dan B30 itu. Lalu memang kan sudah direncanakan untuk bisa memakai CPO 100 persen,” ujar Hendra di Kementerian ESDM, Rabu (16/10). Hendra menjelaskan pemerintah dan PLN sedang melakukan uji coba terhadap empat PLTD untuk bisa direkonstruksi supp ort menggunakan 100 persen CPO. Kata Hendra, sejauh ini empat PLTD tersebut bisa berjalan dengan baik.
Pasca uji coba ini, kata Hendra nantinya pemerintah bersama PLN akan menginvetarisasi pembangkit mana mana saja yang memang bisa menggunakan 100 persen CPO. Ataupun ada yang perlu rekonstruksi atau penambahan alat maka perlu ada perhitungan nilai investasinya. “Jadi hasil hitungannya seperti apa perlu juga dikaji. Harusnya nanti akan lebih murah daripada pakai BBM. maka kita mau ngecek harga cpo agar pln menggantinya lebih murah Nanti biaya setelah menggunakan cpo harus lebih murah,” ujar Hendra. Selain itu, untuk memastikan keandalan pembangkit, pemerintah juga perlu memastikan ketersediaan pasokan. Hendra menjelaskan selain mengkaji perhitungan harga bahan baku, pemerintah juga perlu melakukan komunikasi dengan asosiasi sawit untuk memastikan pasokan. “Cuma harus pantau dulu rantai pasok, kita harus komunikasi asoasi sawit, ada dewan sawit yang harus diajak konsolidasi. Agar pasokan bisa terjamin,” ujar Hendra.
https://republika.co.id/berita/pzgi1n370/esdm-genjot-penggunaan-pltd-cpo-untuk-tekan-pemakaian-bbm

Tempo | Rabu, 16 Oktober 2019
Harga Komoditas Turun, RI Segera Negoisasi Dagang dengan India
Pemerintah mengantisipasi dampak penurunan harga komoditas di pasar global yang akan berpengaruh pada neraca perdagangan. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan salah satu langkah yang diambil pemerintah adalah mempercepat transformasi biodiesel dari B20 menuju B30. Hal ini dilakukan untuk menyerap kelebihan produksi minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) dan turunannya yang belum terserap pasar dunia. Selain itu, Susiwijono menuturkan rencana India akan mengalihkan CPO dari Malaysia menuju Indonesia juga bisa dimanfaatkan mendongkrak kinerja ekspor. Untuk itu, kata dia, pemerintah segera melakukan negosiasi dagang dengan India selaku pembeli minyak sawit terbesar. “Sehingga pasar ekspor minyak sawit India selama ini dapat diisi oleh produksi Indonesia,” ujar Susiwijono kepada Tempo, Rabu 16 Oktober 2019. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat kontribusi ekspor non-minyak dan gas dari bahan bakar mineral dan lemak minyak hewani dan nabati mengalami penurunan paling tajam, yaitu 8,78 persen dan 18,76 persen. Padahal, keduanya memiliki kontribusi terbesar terhadap ekspor, yaitu 14,6 persen dan 10,41 persen. Penurunan tersebut berimbas pada nilai ekspor total September menjadi US$ 14,1 miliar, bulan sebelumnya tercatat US$ 14,28 miliar. Sepanjang Januari-September tahun ini pun neraca dagang masih defisit US$ 1,95 miliar.
Susiwijono menuturkan pelebaran defisit neraca perdagangan diperkirakan tidak akan memberikan efek yang signifikan pada pelebaran defisit transaksi berjalan (CAD). Hal ini terlihat dari masih surplusnya neraca barang pada kuartal kedua sebesar US$ 0,2 miliar. Meski pendapatan primer masih minus US$ 8,7 miliar, Susiwijono menuturkan komponen tersebut dampaknya relatif lebih kecil terhadap CAD. “Selain itu, surplus komponen pendapatan sekunder sebesar US$ 2,1 miliar dapat mengimbangi melebarnya defisit transaksi berjalan karena naiknya penerimaan transfer personal dalam bentuk remitansi dari para pekerja migran Indonesia (PMI) dan transfer lainnya,” ujar Susiwijono. Susiwijono mengatakan pemerintah juga berupaya mempercepat hilirisasi industri domestik sebagai substitusi impor untuk meningkatkan nilai tambah komoditas dan mengurangi ketergantungan pada impor bahan baku dasar dan antara (pre-processed), dan pengalihan produk jadi (final goods) dengan nilai tambah lebih tinggi. Untuk itu, kata dia, pemerintah akan mengubah peraturan tentang kemudahan berusaha agar Indonesia semakin ramah investasi dan menjadi pintu masuk relokasi industri pemain global. “Setidaknya, ada 74 ketentuan setingkat undang-undang terkait perijinan untuk kemudahan berusaha yang ditata agar mengurangi hambatan investasi,” ujar Susiwijono.
Direktur Eksekutif Komunikasi BI Onny Widjanarko menuturkan menuturkan penurunan nilai ekspor CPO dan batubara disebabkan oleh penurunan harga. Sedangkan dari sisi volume, baik dari CPO dan batubara masih menunjukkan pertumbuhan positif, yaitu masing-masing naik 2,1 persen dan 8,2 persen periode Januari-September 2019. Meski begitu, Onny menyebutkan defisit neraca perdagangan periode ini lebih kecil, yaitu US$ 1,95 miliar dari US$ 3,82 miliar. “Penurunan defisit ini lebih disebabkan oleh berkurangnya defisit neraca migas yang berkaitan dengan implementasi B20 hingga kewajiban penawaran crude oil oleh K3S kepada Pertamina,” ujar Onny. Untuk menekan defisit CAD maka BI memperkuat sinergi kebijakan untuk meningkatkan ketahanan eksternal, termasuk prospek kinerja neraca perdagangan. Selain itu, BI akan menguatkan kinerja industri manufaktur, perbaikan iklim investasi hingga mendukung promosi perdagangan industri manufaktur. Ekonom Bank Permata Josua Pardede menuturkan impor migas masih tumbuh negatif sebesar -30,50 persen (secara tahunan) atau -2,36 persen (secara bulanan). Keduanya juga masih mencatatkan pertumbuhan negatif dengan volume berkontraksi sebesar -10,82 (secara tahunan) dan -0,01 persen secara (bulanan). Sedangkan harga rata-rata rata dari migas berkontraksi sebesar -22.07 persen secara tahunan atau -2,36 persen seca bulanan. “Dengan penurunan impor migas yang cenderung lebih dalam dibandingkan penurunan ekspor CPO dan juga batu bara, saya memprediksi bahwa CAD (defisi transaksi berjalan) tidak akan selebar kuartal dua,” tutur Josua. Dengan begitu, ia memperkirakan CAD pada kuartal ketiga mungkin akan berada pada 2,3-2,4 persen dari produk domestic bruto (PDB).
https://bisnis.tempo.co/read/1260648/harga-komoditas-turun-ri-segera-negoisasi-dagang-dengan-india?page_num=2

Detik | Rabu, 16 Oktober 2019
Ajak Eropa Bahas Diskriminasi Sawit, RI Sewa Pengacara dari Belgia
Indonesia akan mengajukan pemberitahuan konsultasi bilateral dengan Uni Eropa (UE) melalui World Trade Organization (WTO) soal kelapa sawit. Konsultasi ini akan membahas penolakan sawit Indonesia oleh UE melalui Delegated Regulation yang merupakan turunan dari Renewable Energy Directive II (RED II) sebagai energi terbarukan. Untuk itu, Kementerian Perdagangan (Kemendag) akan mengajukan suatu pertemuan dengan UE yang melampirkan dokumen-dokumen pembelaan Indonesia atas diskriminasi tersebut. “Ini RED II kita mau melakukan notifikasi ke WTO bahwa kita akan memulai proses konsultasi,” kata Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Indrasari Wisnu Wardhana, usai menghadiri Trade Expo Indonesia (TEI) ke-34 tahun 2019 di ICE BSD City, Tangerang, Rabu (16/10/2019). Wisnu mengungkapkan, pemberitahuan tersebut akan dilakukan November. Pasalnya, dalam mengirim pemberitahuan ke WTO, Indonesia harus siap dalam pemberkasan. “Kan kita harus persiapan dulu nih. Kita baru melakukan notifikasi dulu ke WTO. Baru mau dikirim November. Kalau kita mengirim ke sana kita harus yakin dulu kalau kita mau melakukan konsultasi bilateral,” jelas Wisnu.
Ia menjelaskan, sebelum masuk pada proses penyelesaian sengketa atau Dispute Settlement Body (DSB) mengenai penolakan UE, Indonesia harus melakukan konsultasi bilateral terlebih dahulu. “Proses di DSB kan pertama bilateral consultation dulu. Waktu mau memulai itu kita kasih tahu bahwa kita mau memulai,” paparnya. Kata Wisnu, dalam konsultasi ini Indonesia akan menyewa firma hukum dari Brussel, Belgia. “Lawyer-nya satu, memang dari luar negeri lawyer-nya. Karena untuk beracara di WTO itu harus ada persyaratannya. Tidak semua lawyer bisa beracara di DSB nya WTO. Lawyer-nya dari Brussel,” ungkap dia. Perlu diketahui, melalui keputusan RED II itu, biodiesel berbasis kelapa sawit sudah tidak diperbolehkan di UE pada tahun 2030. Pasalnya, RED II menempatkan kelapa sawit sebagai komoditas berisiko tinggi terhadap perusakan hutan (deforestasi)/indirect land-use change (ILUC) (Delegated Regulation/DR Article 3 and Annex). Menurut Wisnu, keputusan tersebut tidak jelas dasarnya. Sehingga, Indonesia mau mengajukan protes. “Ya RED II-nya, kan kita mau passing out tahun 2030 kan. ILUC-nya kita dianggap sebagai yang high risk di land use. Itu kan kita nggak terima, lagi pula kriterianya apa? Dasarnya apa? Standar dari UE apa? Itu yang mau kita coba dalam notifikasi ini,” pungkas dia.
https://finance.detik.com/industri/d-4748456/ajak-eropa-bahas-diskriminasi-sawit-ri-sewa-pengacara-dari-belgia

Jawa Pos | Kamis, 17 Oktober 2019
PTPN X Garap Energi Surya
PT Perkebunan Nusantara (PTPN) X memanfaatkan energi baru terbarukan (EBT) untuk meningkatkan produktivitas. Sekaligus mengatasi masalah kekurangan sumber air untuk lahan tebu ketika musim kemarau. Perusahaan yang sebelumnya sudah memproduksi energi berbasis bioetanol itu kini menggandeng PT Sientratek Energi Indonesia dalam pemanfaatan energi surya. Direktur Utama PTPN X Dwi Satriyo Annurogo mengatakan, saat ini perseroan mempunyai lahan hak guna usaha (HGU) perkebunan Jengkol, Sumberlumbu, Ngusri, dan Ngunut Dari lahan-lahan tersebut, masih ada sisa lahan idle yang tidak digunakan untuk menanam tumbuhan. Lahan sisa tersebut akan dimanfaatkan untuk pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS). “Kami akan bangun sumur, pompa-pompa untuk mengalirkan air untuk keperluan lahan. Sebab, untuk mentransfer air itu, perlu ada sumber energi yang bisa mengalirkan air ke kebun,” katanya seusai penandatanganan nota kesepahaman dengan PT Sientratek Energi Indonesia kemarin (16/10). Dari lahan PTPN X yang luas totalnya 3.500 hektare, banyak yang tidak dekat dengan sumber air. Presiden Direktur PT Sientratek Energi Indonesia Iskandar mengatakan, kerja sama itu masih dikaji tim engineer. Targetnya, Januari dibangun pembangkit di lahan PTPN X di Kediri.