+62 2129380882 office@aprobi.co.id

Pasar Minyak Sawit Bersertifikat RSPO Tidak Terganggu Konflik Biodiesel

Info Sawit | Sabtu, 21 Desember 2019

Pasar Minyak Sawit Bersertifikat RSPO Tidak Terganggu Konflik Biodiesel

Konflik ekspor biodiesel sawit ke Uni Eropa, mendorong pemerintah Indonesia membawanya ke meja World Trade Organization (WTO), setelah sebelumnya dilakukan upaya perundingan lewat berbagai event. Kejadian tersebut, bahkan membuat sebagian pemberitaan seolah ekspor kelapa sawit akan tertutup tanpa sisa dan mematikan industry kelapa sawit nasional. Padahal kata Direktur Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) Indonesia, Tiur Rumondang, pasar ekspor minyak sawit ke Uni Eropa terbagi dalam dua kelompok besar yakni untuk sektor pangan dan sektor industri (termasuk di dalamnya untuk produk personal care, kosmetik dan energi). “Semua produk minyak sawit yang bersertifkat RSPO kebanyakan untuk sektor pangan tidak mengalami masalah ekspor hingga saat ini, karena memang kami tidak mensertifikasi minyak sawit untuk biofuel,” katanya kepada InfoSAWIT, disela FGD Sawit Berkelanjutan, bertema “Ketahanan Pangan Indonesia: Sawit Berkelanjutan” di Jakarta, Kamis (19/12/2019), diadakan InfoSAWIT. Lebih lanjut kata Tiur, untuk sertifikasi sektor energi (biodiesel sawit) biasanya umum menggunakan skim International Sustainability & Carbon Certification (ISCC), yang berpusat di Jerman. Sementara merujuk data dari Eurostat menunjukan volume impor minyak sawit dari Indonesia ke Uni Eropa dari dua kelompok besar (pangan dan non Pangan) tahun 2018 dari Indonesia mengalami penurunan 22% menjadi 1,95 juta ton, dibandingkan tahun 2017 yang mampu mencapai 2,5 juta ton, sementara dalam 5 bulan pertama tahun 2019, volume impor minyak sawit dari Indonesia mulai mencatat peningkatan 0,7%. Sebelumnya minyak sawit yang diekspor ke Uni Eropa merupakan bahan baku untuk diproses lebih lanjut, akan tetapi, pada 2018 telah diubah menjadi biodiesel di Indonesia dan dijual ke Uni Eropa. Dalam lima tahun terakhir nilai impor minyak sawit relatif stabil dengan rata-rata 3,5 juta ton atau 2,2 miliar euro per tahun. Pangsa pasar minyak sawit Indonesia di Uni Eropa tetap menjadi yang terbesar mencapai 47% dari total impor.
https://www.infosawit.com/news/9557/pasar-minyak-sawit-bersertifikat-rspo-tidak-terganggu-konflik-biodiesel

Vibiz News | Jum’at, 20 Desember 2019
Harga Minyak Sawit Kembali Naik Permintaan Biodiesel
Harga minyak sawit di Bursa Malaysia kembali naik setelah dua hari berturut-turut karena perkiraan permintaan karena program B20 biodiesel. Menteri Perindustrian Malaysia Teresa Kok Suh mengatakan program B20 biodiesel untuk angkutan umum diperkirakan akan digunakan tahun depan. Untuk program ini sudah dialokasikan RM35 juta yang akan meningkatkan harga CPO, dengan perkiraan harga akan naik RM 3,000 per ton. Kenaikan harga di pasar lokal juga mengikuti kenaikan harga minyak kedelai di CBOT dari EPA peningkatan penggunaan biodiesel akan meningkatkan harga minyak sawit. Presiden AS Donald Trump mengatakan bahwa penggunaan biofuel di tahun 2020 akan diperbanyak. Kenaikan harga minyak sawit karena produksi diperkirakan akan turun di musim monsoon. Harga minyak sawit February di Bursa Malaysia Derivatif naik RM46 menjadi RM2,915 per ton. Volume transaksi turun 37,426 lot dari 49,986 lot kemarin dan posisi terbuka turun 277,451 kontrak dari 286,974 kontrak sebelumnya. Di Pasar Fisik, harga minyak sawit Desember naik menjadi RM2,950 per ton dari RM 2,900 per ton kemarin. Analisa tehnikal untuk minyak sawit support pertama $2,653 dan berikut $2,549 sedangkan resistant pertama di $2,798 dan berikut ke $2,839.

Republika | Sabtu, 21 Desember 2019
Program Biodiesel B30 Diterapkan di 28 Lokasi
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan 18 Badan Usaha penyedia Bahan Bakar Nabati (BBN) untuk menjalankan kebijakan mandatori program campuran biodiesel jenis Fatty Acid Methyl Ester (FAME) sebanyak 30 persen ke dalam Bahan Bakar Minyak (BBM) atau dikenal sebagai B30. Bahan bakar biodiesel B30 ini akan didistribusikan di 28 lokasi. Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama (KLIK) Kemenetrian ESDM Agung Pribadi menjelaskan, badan usaha di atas telah melakukan penandatangan kontrak kerja sama pengadaan BBN dengan PT Pertamina (Persero) yang mendapatkan penugasan dari Pemerintah untuk pendistribusian B30. Agung merinci ke-delapanbelas badan usaha tersebut yakni, PT Sinarmas Argo Resources and Technology, PT Sinarmas Bio Energy, PT Batara Elok Semesta Terpadu, PT LDC Indonesia, PT Tunas Baru Lampung, PT Ciliandra Perkasa, PT Darmex Biofuels, PT Bayas Biofuels, Kutai Refinery Nusantara, PT Cemerlang Energi Perkasa, PT Pelita Agung Agrindustri, PT Pertama Hijau Palm Oleo, PT Intibenua Perkasatama, PT Sukajadi Sawit Mekar, PT Musim Mas, PT Multinabati Sulawesi, PT Wilmar Bioenergi Indonesia, dan PT Wilmar Nabati Indonesia. Pelaksanaan implementasi B30, sambung Agung, efektif berlaku mulai 1 Januari 2020 di 28 titik penerimaan, yaitu Medan, Dumai, Siak, TLK Kabung, Plaju, Panjang, Tanjung Gerem, Bandung Group, Tanjung Uban, Jakarta Group, Cikampek, Balongan, Tasikmalaya Group, Cilacap Group, Semarang Group, Tanjung Wangi, Surabaya, Tuban, Boyolali, Rewulu, Bitung, Balikpapan Group, Kasim, Kotabaru Group, Makassar, Manggis, Kupang, dan STS Pontianak. “Kesepakatan Pertamina dengan BU akan berlangsung selama satu tahun,” ujar Agung, Sabtu (21/12). Agung menegaskan, kehadiran program mandatori B30 akan memberikan banyak manfaat, seperti memenuhi komitmen Pemerintah untuk mengurangi emisi GRK sebesar 29 persen dari BAU pada 2030, meningkatkan ketahanan dan kemandirian energi, stabilisasi harga CPO, meningkatkan nilai tambah melalui hilirisasi industri kelapa sawit, memenuhi target 23 persen kontribusi EBT dalam total energi mix pada 2025 hingga mengurangi konsumsi dan impor BBM. “Sesuai arahan Presiden Joko Widodo program ini sebagai salah satu upaya mengatasi defisit neraca perdagangan,” tegas Agung. Sebagai mana diketahui, program B30 adalah program Pemerintah yang mewajibkan pencampuran 30 persen Biodiesel dengan 70 persen bahan bakar minyak jenis Solar, yang menghasilkan produk Biosolar B30. Program ini akan diberlakukan mulai Januari 2020 sesuai Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 12 tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri ESDM nomor 32 tahun 2008 tentang Penyediaan, Pemanfaatan dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain.
https://www.republika.co.id/berita/q2ul8t383/program-biodiesel-b30-diterapkan-di-28-lokasi

Medcom | Sabtu, 21 Desember 2019
Kebijakan B30 Harus Perhatikan Kelestarian Ekosistem
Program pemerintah yang berkaitan dengan energi terbarukan biofuel (biosolar/biodisel) harus bisa menjadi pelopor di tingkat internasional yang menerapkan kebijakan berkelanjutan. Dalam hal ini, harus ada indikator yang diimplementasikan secara konsisten, transparan, dan memberikan keuntungan bagi semua pihak. “Indonesia, dalam hal ini Pertamina harus menjadi pelopor di tingkat internasional yang menerapkan kebijakan berkelanjutan. Indikator implementasi yang memberikan keuntungan bagi masyarakat, pemerintah, perusahan, serta terpenting ekosistem,” ungkap Koordinator Koalisi Clean Biofuel for All Agus Sutomo, dalam keterangan tertulisnya, Sabtu, 21 Desember 2019. Menurutnya perubahan besar ekosistem yang berdampak pada perubahan iklim telah dirasakan termasuk efeknya terhadap masalah-masalah sosial yang ada. Artinya, perlu kebijakan yang tepat dan implementasi yang baik dengan memerhatikan keseluruhan aspek terkait penerapan biofuel agar tidak merusak ekosistem. “Jika bersih dan baik produksinya, maka kita tidak perlu reaktif dengan tantangan apapun dari pihak luar. Namun terus produksi dan jadikan tantangan luar sebagai bahan evaluasi dan refleksi untuk menjadi yang nomor satu,” tegasnya. Sementara itu, Menko Maritim dan Investasi Luhut B Pandjaitan mengatakan kebijakan mandatori pencampuran solar dan Bahan Bakar Nabati (BBN) atau Fatty Acid Methyl Ester (FAME) dalam bentuk minyak kelapa sawit 30 persen atau dikenal dengan B30 diyakini akan bisa mengurangi impor minyak mentah sebesar 35 persen. Kebijakan penggunaan B30 untuk seluruh kegiatan Public Service Obligation (PSO) atau subsidi dan non-PSO akan dimulai sejak 1 Januari 2020. Kebijakan ini merupakan keberlanjutan dari penerapan B20 yang telah dilakukan setahun ke belakang. “Dari B20 kita bisa kurangi impor 25 persen. Kalau tahun depan continue saya kira bisa 35 persen kurangi impor energi,” kata Luhut. Luhut mengatakan impor energi mencapai Rp300 triliun. Jika 35 persennya bisa berkurang, maka negara akan hemat Rp105 triliun. Mantan Komandan Pasukan Khusus (Kopasus) ini mengatakan penerapan biodiesel ini dilakukan untuk menekan defisit neraca transaksi berjalan atau Current Account Deficit (CAD) yang salah satunya diakibatkan oleh impor migas.
https://www.medcom.id/ekonomi/energi/wkB7MwxK-kebijakan-b30-harus-perhatikan-kelestarian-ekosistem

Industry.co.id | Jum’at, 20 Desember 2019
Songsong B30, NDPE Perkebunan Sawit Jangan Lalai
Isu (Deforestasi, No Deforestation, Peatland, and Exploitation) NDPE atau terkait dengan desforestasi, lahan gambut dan tenaga kerja, dimunculkan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) agar produksi kelapa sawit bisa diterima di masyarakat internasional seperti Eropa. Agus Sutomo Koordinator Koalisi Clean Biofuel for All menjelaskan produsen Kelapa Sawit yang menghasilkan biofuel dan memasok ke Pertamina tinggal 30 persen yang belum menerapkan NDPE. Harapannya Pertamina jadi pelopor penggalakan NDPE agar Eropa menerima. Tentunya untuk mengurangi impor solar. “Penyalur biofuel 30 persen non NDPE, berharap 100 persen. Kalau ada saja yang non masuk ke Musimas kemudian punya kasus maka yang dituntut buyer,” kata dia di Jakarta, Jumat (20/12/2019). Terkait biofuel, kata dia sudah ada subsidi sejak 2007 dimulai 5 persen. Program biofuel salah satu cara memanfaatkan produk kelapa sawit untuk dikonsumsi di Indonesia termasuk mengurangi impor solar. 2016, lanjut dia, biofuel sudah masuk 10 persen, naik ke 20 persen dan tahun depan 2020 akan masuk 30 persen. Agus Saptono Kasubdit Pelayanan dan Pengawasan Usaha Bioenergi Direktorat Jenderal EBTKE Kementerian ESDM menggatakan, akan mendukung isu NDPE. “Saya baru denger NDPE, nanti akan saya masukan ide tersebut,” katanya. Diketahui Kuota biodiesel saat ini 6,6 juta KL, baru terserap 4,49 juta KL. Penggunaan biofuel, pada 2020, akan mulai 30 persen atau B30. “Nanti, pada 2021 akan ada peningkatan biofuel 3 juta kilo liter,” katanya.
https://www.industry.co.id/read/58954/songsong-b30-ndpe-perkebunan-sawit-jangan-lalai

Gridoto.com | Sabtu, 21 Desember 2019
Pertamina Salurkan Biosolar B30 di Papua Barat Bulan Ini, Simak Kelebihannya!
Setelah melakukan uji coba pada November 2019 lalu di beberapa daerah, kini PT Pertamina (persero) mulai salurkan Biosolar B30 ke wilayah Papua Barat. Penyaluran akan dilakukan Pertamina di kota Sorong, Papua Barat pada pertengahan Desember 2019 ini. Merupakan yang pertama dilakukan di wilayah Marketing Operation Region VIII, dan secara bertahap mulai disalurkan pula ke seluruh Fuel Terminal (Terminal BBM) dari wilayah Maluku sampai Papua hingga Januari 2020. Adapun penyaluran produk BBM ramah lingkungan Biosolar B30 ini merupakan bagian dari pelaksanaan mandat Pemerintah, untuk menyediakan dan menyalurkan bahan bakar Biosolar dengan kandungan 30 persen FAME (Fatty Acid Methyl Ester) atau minyak nabati dari kelapa sawit. Unit Manager Communication, Relations, & CSR MOR VIII PT Pertamina (Persero), Brasto Galih Nugroho mengatakan, sebanyak 4.600 kl Biosolar B30 telah dipasok ke Fuel Terminal Sorong sejak Selasa (10/12/2019). “B30 ini sudah siap disalurkan ke konsumen retail dan industri di wilayah Sorong dan sekitarnya,” ujar Galih. Tidak hanya di satu titik lembaga penyalur saja, namun sudah disalurkan ke 16 lembaga penyalur yang ada di Sorong. “Mulai dari 3 SPBU reguler wilayah Kota Sorong, 4 SPBU kompak atau mini wilayah Kabupaten Sorong, 3 SPBU Kompak wilayah Kabupaten Maybrat, 3 SPBU Kompak wilayah Kabupaten Tambrauw, dan 3 SPBU kompak atau mini di wilayah Sorong Selatan,” tambahnya.
https://www.gridoto.com/read/221961653/pertamina-salurkan-biosolar-b30-di-papua-barat-bulan-ini-simak-kelebihannya

Rakyat Merdeka | Minggu, 22 Desember 2019
Pemerintah Perlu Tingkatkan Industri biodiesel Tanah Air
ANGGOTA Komisi VII DPR Anwar Idris meminta pemerintah untuk mengurangi jumlah impor migas secara siginifikan. Anwar mengatakan, mengurangi jumlah impor migas memang tidak mudah karena akan berhadapan dengan mafia impor. “Tapi sebagai negara, Indonesia tidak boleh kalah dengan mafia impor migas,” tegasnya. Anwar menilai, impor migas yang mencapai 800 ribu barel sudah tidak bisa ditolerir lagi. Sudah seharusnya dikurangi, karena pengurangan impor migas akan memperbaiki kinerja neraca perdagangan Indonesia. “Ini juga akan berdampak pada perbaikan ekonomi Indonesia. Khususnya, akan meningkatkan perekonomian masyarakat ke- cil,” ujarnya. Dirinya menekankan, pengurangan impor migas ini juga perlu dibarengi dengan solusi konkret dari pemerintah. Di antaranya, pemerintah perlu serius dan menunjukkan langkah-langkah konkret pada penguatan hilirisasi dengan pembangunan kilang minyak dalam negeri. Selain itu, pemerintah perlu meningkatkan industri biodiesel, khususnya yang berbagai kelapa sawit. Pemerintah dapat mensubs-titusi penggunaan migas dengan biodesel dan segera menerapkan aturan penggunaan B20, B30. bahkan hingga BI00. “Substitusi ini selain mengurangi pada ketergantungan impor, juga menggerakkan industri dalam negeri. Di mana Indonesia punya potensi biodesel yang sangat besar,” katanya. Anggota Komisi VII DPR Ratna Juwita Sari menilai, harus ada kebijakan out of the box untuk mengatasi hal ini. Misalnya mempercepat realisasi sumber energi non fosil seperti bio energi. Menurut dia, perlunya optimalisasi kilang yang sudah ada. sementara pabrik baru harus diupayakan percepatan operasionalisasinya. Selain itu, mengingat krisis iklim yang terus meningkat, Ratna meminta para pemerintah untuk segera merealisasikan kebijakan energi baru terbarukan dalam rangka mengurangi energi kotor berbasis fosil. “B20 sudah berhasil, harusnya dapat dinaikkan B30, B50, B100 dan seterusnya,” ucapnya.

Rakyat Merdeka | Minggu, 22 Desember 2019
Kembangkan Program B30 Untuk Tekan Impor Migas
PROGRAM biodiesel 30 persen atau B30, salah satu upaya pemerintah menekan impor minyak dan gas (migas) yang selama ini penyebab tekornya neraca perdagangan Indonesia. Namun sejauhmana industri di dalam negeri menerima bauran energi terbarukan ini untuk mendukung kinerjanya. Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Ade Sudrajat mengatakan, di industri tekstil saat ini pengusaha sudah mulai menggunakan mesin produksi yang mampu berkerja dengan menggunakan bahan bakar B30. “Mesin industri kita pada dasarnya sudah bisa minum B30. Sebagian besar juga sudah menggunakan mesin listrik, intinya kami siap kalau B30 diterapkan pemerintah tahun depan,” kata Ade kepada Rakyat Merdeka. Mau tidak mau dan siap tidak siap, kata Ade, industri di Indonesia harus mendukung program pemerintah menekan impor migas melalui program energi baru terbarukan. Langkah tersebut, akan menjadi jalan bagi pemerintah untuk membenahi perekonomian, salah satunya membenahi defisit neraca perdagangan di sektor migas yang saat ini cukup besar. “Impor migas yang besar jadi beban pemerintah. Akhirnya melemahkan perekonomian kita. Tentunya berdampak juga ke industri. Maka itu, kita dukung penuh pemerintah tekan impor migas melalui pemanfaatan energi baru terbarukan,” tegasnya. Pelaku industri kend- araan komersial juga siap mengimplementasikan program biodiesel B30. Marketing Director PT Krama Yudha Tiga Berlian (KTB) Duljatmono mengungkapkan, solar dengan campuran minyak nabati cukup baik dipakai pada mesin diesel Mitsubishi Fuso. “Soal kotor atau tidaknya bergantung penggunaan, penyimpanan, dan daerah operasional. Bukan soal pengolahannya. Untuk mengantisipasi, PT KTB menambahkan double filter pada truk produksi terbaru kita,” ujar Duljatmono. Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menegaskan, pemanfaatan biodiesel menjadi prioritas percepatan capaian bauran energi baru terbarukan nasional melalui B30. Program ini akan diimplementasikan awal tahun depan. “Untuk B30 sudah siap, ini tinggal (memastikan) suplainya, tinggal dijalankan,” kata Arifin. Terkait masih adanya industri yang belum siap dengan peralihan ini, Arifin mengatakan, peralihan dari satu tahap ke tahapan lainnya memang membutuhkan proses dan evaluasi yang berkesinambungan. “Memang Kita harus stepping, harus bertahap. B30, B40. B50 itu harus dicek kesesuaiannya dengan pemakaian. Kita harus menjaga kualitas saat di transportasi, tingkat security-nya. Nilai bakarnya dan sebagainya atau engine akan bermasalah,” tegas Arifin

Kompas | Sabtu, 21 Desember 2019
Keberlanjutan Jadi Sorotan
(Meningkatnya kebutuhan bahan bakar nabati dari minyak sawit perlu disertai proses yang menjamin kelangsungan lingkungan. Penerapan prinsip keberlanjutan dinilai penting)
Penerapan prinsip pengelolaan ekosistem berkelanjutan pada produksi bahan bakar nabati dari minyak Kelapa Sawit menjadi sorotan. Apalagi, kebutuhan biodiesel terus meningkat seiring perluasan program pencampuran solar dengan biodiesel, dari 20 persen tahun ini menjadi 30 persen mulai tahun 2020. Pemerintah dan produsen biodiesel diminta mematuhi prinsip tersebut. “Biodiesel kian diandalkan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar minyak pengganti solar. Produksi akan dinaikkan. Oleh karena itu, prinsip keberlanjutan tak boleh diabaikan, mulai dari hulu sampai ke hilir,” kata Koordinator Koalisi Clean Bio-fuel for All Agus Sutomo di Jakarta, Jumat (20/12/2019). Tanpa prinsip itu, segenap permasalahan bakal tetap membelit industri ini. Prinsip keberlanjutan mencakup pelaksanaan rehabilitasi hutan yang rusak atau terbakar, menerapkan standar pemenuhan ramah lingkungan dan berkelanjutan bagi seluruh pelaku dalam rantai industri kelapa sawit, serta pelaksanaan program tanggung jawab sosial bagi perusahaan di area mereka beroperasi. “Prinsip-prinsip tersebut ha-rus dilaksanakan secara transparan dan memberi keuntungan bagi para pihak, seperti ma- syarakat, pemerintah, dan bagi industri itu sendiri,” kata Agus. Menurut catatan koalisi, terdapat 34 persen perusahaan produsen biodiesel yang belum menerapkan pengelolaan secara berkelanjutan yang dikenal dengan istilah tanpa deforestasi, tanpa gambut, dan tanpa eksploitasi (NDPE). Agus berharap pemerintah tegas mendorong perusahaan agar tertib menerapkan pengelolaan berkelanjutan.
Kebutuhan
Menurut Kepala Subdirektorat Pelayanan dan Pengawasan Usaha Bioenergi Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Agus Saptono, kebutuhan biodiesel akan terus meningkat seiring dengan mandatori pencampuran biodiesel ke dalam solar. Mulai 1 Januari 2020, kewajiban pencampuran biodiesel ke dalam solar dinaikkan menjadi 30 persen atau biosolar B-30. “Pada tahun 2020, produksi biodiesel ditargetkan 9,5 juta kiloliter. Adapun realisasi produksi biodiesel sampai November tahun ini sebesar 7,4 juta kiloliter,” kata Agus Saptono. Menurut catatan pemerintah, mandatori pencampuran biodiesel ke dalam solar sepanjang 2018 bisa menghemat devisa setara Rp 26,67 triliun. Adapun target penghematan devisa tahun ini diperkirakan Rp 51,73 triliun. Target penghematan devisa melalui program B-30 di tahun 2020 adalah Rp 74,93 triliun. “Namun, tetap ada kendala, seperti ketersediaan kapal angkut yang terbatas, pelabuhan kapal untuk sandar kurang memadai, dan sebaran produsen yang tak merata atau terpusat di Indonesia bagian barat saja,” kata Agus Saptono. Pemanfaatan biodiesel sebagai bahan bakar nabati diatur dalam Peraturan ESDM Nomor 12 Tahun 2015 tentang Penyediaan, Pemanfaatan, dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati (Bio-fuel) sebagai Bahan Bakar Lain. Dalam aturan itu, kebijakan pencampuran biodiesel dimulai sejak 2015 dengan kadar 15 persen (B-15). Mulai 2016, kadar pencampuran dinaikkan menjadi B-20 dan akan menjadi B-30 pada 1 Januari 2020.
Rendah sulfur
Sementara itu, PT Pertamina (Persero) mulai memproduksi solar dengan kadar sulfur 0,5 persen sesuai standar yang ditetapkan Organisasi Maritim Internasional (IMO). Solar itu diproduksi di kilang Plaju, Sumatera Selatan, yang berkapasitas 200.000 barel per bulan. “Produk ini sudah sesuai standar IMO. Produksi akan ditingkatkan menjadi 300.000 barel per bulan pada waktu mendatang,” kata Vice President Corporate Communication Pertamina Fajriyah Usman, di Jakarta, kemarin. Sebelumnya, IMO menyepakati upaya mengurangi emisi sektor pelayaran melalui pemakaian bahan bakar minyak rendah sulfur. Terhitung mulai 1 Januari 2020, kandungan sulfur maksimum dalam bahan bakar kapal yang diizinkan adalah 0,5 persen, jauh lebih rendah dari regulasi saat ini, yakni 3,5 persen.

Investor Daily Indonesia | Sabtu, 21 Desember 2019
Pengembangan Biodiesel
Kasubdit Pelayanan dan Pengawasan Usaha Bioenergi Direktorat Bioenergi Direktorat Jenderal Energi Baru dan Terbarukan Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) Agus Saptono (kanan) bersama Koordinator Koalisi Clean BiofuelFor All Agus Sutomo (kiri) berbincang saat diskusi dan peluncuran catatan akhir tahun di Jakarta, kemarin. Koalisi #Clean BiofuelFor All meluncurkan catatan akhir tahun lika-liku NDPE dalam pengembangan biodiesel Indonesia, sebagai upaya mendorong program mandatori biodiesel Indonesia yang bersumber dari komoditas berkelanjutan, mendukung pelestarian kawasan hutan dan gambut, menghindari kebakaran lahan dan konflik masyarakat, taat aturan serta berkomitmen merehabilitasi hutan gambut yang telah kehilangan daya dukung ekosistem.

Neraca | Senin, 23 Desember 2019
Ini Dia Laporan Kinerja BPDPKS 2019
Menutup tahun 2019, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) memancarkan kinerjanya selama tahun 2019. Diirektur Utama BPDPKS, Dono Boestami memaparkan bahwa keberhasilannya dalam melakukan dukungan dana pada berbagai program Pemerintah, antara lain un-tukpenyalurandana dukungan program biodiesel, peremajaan sawit rakyat (PSR), pengembangan penelitian dan pengembangan kelapa sawit, pengembangan sumber daya manusia (SDM), hingga promosi dan edukasi. Penyaluran dukungan dana biodiesel ini selain dimaksudkan untuk mengurangi ketergantungan Indonesia kepada impor minyak solar dan minyak mentah, juga merupakan instrumen kebijakan Pemerintah untuk menciptakan stabilitas harga Tandan Buah Segar (TBS) di dalam negeri. “Dengan kemampuan untuk menyerap kelebihan CPO di pasar domestik, program biodie sel telah mendorong keseimbangan pasar menuju tingkat harga yang Iebih baik dibandingkan periode sebelum BPDPKS didirikan. Sejak tahun 2015 sampai dengan saat ini, program biodiesel telah mempertahankan tingkat harga CPO rata-rata di atas USD5-50/ton,” papar Dono dalam keterangan tertulis. Lebih lanjut, menurut Dono, BPDPKS juga aktif dalam dukungan dana guna persiapan program B30 di awal tahun 2020 antara lain melalui dukungan dana untuk keperluan uji coba mesin dan bahan bakar biodiesel termasuk sosialisasi program biodiesel kepada masyarakat. Disisi lain, program yang tidak kalah penting dalam mempertahankan komoditas utama di Indonesia ini adalah program peremajaan sawit rakyat untuk meningkatkan produktivitas kebun swadaya, dan memenuhi permintaan minyak nabati dunia yang diproyeksikan akan terus meningkat. “Untuk mensukseskan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), BPDPKS turut memberikan dukungan dengan menyalurkan bantuan dana sebanyak Rp25 juta per hek-tarperpetani. Sampai dengan bulan November 2019 telah tersalur dana PSR sebesar Rp2,4 Triliun dengan luasan lahan sebesar 98.869 Ha dan melibatkan 43.881 pekebun yangterse-bar di 21 Propinsi dan 106 Kabupaten di Indonesia,” urai Dono. Pencapaian tersebut, Dono mengatakan, meningkat drastis pada tahun 2019, yaitu peningkatan Penyaluran dana sebesar 622% dibandingkan tahun 2018. Hal itu disebabkan oleh adanya penyempurnaan pada proses bisnis dukungan dana peremajaan, antara lain penyederhanaan proses yang semula terdiri dari 14 persyaratan saat ini disimplifikasi menjadi 8 persyaratan. Selain itu, untuk memberi akses yang lebih luas kepada para petani yang membutuhkan dana peremajaan, sejakpertengahan tahun 2019 telah diluncurkan program Aplikasi Peremajaan Sawit Rakyat On-line (PSR On-line). Peran BPDPKS dalam mendukung kemajuan industri sawit nasional juga turut diberikan pada sektor penelitian dan pengembangan. Penelitian dan pengembangan berperan sangat besar dalam memastikan industri sawit Indonesia terus berinovasi dan berkreasi untuk mengimbangi peningkatan permintaan dan tuntutan industri yang berkelanjutan dari pasar dunia. Pada tahun 2019 telah tersalurkan dana untuk penelitian dan pengembangan sebesar Rp98,4 Miliar. “Jumlah tersebut menunjukkan peningkatan dibandingkan 2018 yang realisasi penyalurannya mencapai Rp48,9 Miliar,” kata Dono. Kemudian, Dono menjelaskan, pengembangan SDM di sektor sawit juga terus dilakukan baik terhadap petani maupun kepada putra dan putri petani sawit BDPKS turut mendukung pengembangan SDM sawit dengan memberikan pelatihan, maupun penyediaan bea siswa bagiputraputripetani sawit. “Untuk tahun 2019, jumlah dana pengembangan SDM yang telah disalurkan mencapai Rp30,8 Miliar, meningkat dari realisasi tahun 2018 sebesar Rpl6,2 Miliar/\’ tutur Dono. Sementara itu, kata Dono, untuk penyaluran dana promosi, hingga November 2019 BPDPKS telah menggunakan dana sebesar Rp37,7 Miliar yang digunakan antara lain untuk mendukung upaya Pemerintah RI untukmeng-hadapi diskriminasi Eropa terhadap sawit dan produk turunannya. “Jumlah ini menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun 2018 yang realisasinya mencapai Rp30,3 miliar,” pungkas

Kontan | Senin, 23 Desember 2019
Tiga Strategi Pertumbuhan Ekonomi Tahun Depan
Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan optimistis dengan prospek perekonomian Indonesia di tahun 2020. Untuk menghadapi tantangan global dan domestik yang beragam, pemerintah telah merancang tiga strategi utama Pertama, penguatan neraca perdagangan. Langkah ini dilakukan dengan meningkatan ekspor lewat pengembangan hortikultura berorientasi ekspor dan percepatan perundingan internasional, program B30 (wajib campuran biodiesel 30%), restrukturisasi Tuban Petro, dan pengembangan usaha gasifikasi batubara. Kedua, penguatan permintaan domestik lewat kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kartu Prakerja, dan kemudahan Sertifikasi Halal dan perluasan digitalisasi transaksi daerah oleh pemerintah. “Yang terpenting adalah peningkatan investasi. Kami akan kejar dengan omnibus law Cipta Lapangan Kerja,” kata Airlangga, Jumat (20/12) lalu. Ketiga, transformasi struktural lewat revitalisasi industri pengolahan dalam negeri, transformasi sektor jasa, transformasi pertanian, pembangunan infrastruktur berkelanjutan, dan hilirisasi sektor pertambangan. Perekonomian tahun 2020 diyakini mampu tumbuh 5,3%, sejalan dengan stabilisasi global dan implementasi kebyak-an domestik. Namun, diperlukan beberapa kebijakan yang mampu menekan inflasi agar APBN berkelanjutan.