+62 2129380882 office@aprobi.co.id

Pebisnis Energi Terbarukan Tunggu Insentif Pajak

Harian Kontan | Senin, 1 Juli 2019

Pebisnis Energi Terbarukan Tunggu Insentif Pajak

Kementerian Keuangan menetapkan dua sektor prioritas akan mendapatkan subsidi pajak pada tahun depan. Kedua sektor itu adalah industri pengolahan dan investasi energi terbarukan. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, As-kolani, belum bisa menjelaskan secara mendetail skema dan besaran subsidi pajak tersebut. Sebab, Badan Kebijakan Fiskal (BKF) masih mereview subsidi pajak tersebut. “(Subsidi pajak) Itu termasuk pada tax expenditure,” kata Askolani saat dihubungi KONTAN, Sabtu (29/6). Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Sutijastoto, menjelaskan subsidi pajak merupakan hasil koordinasi antara Kemkeu dan Kementerian ESDM. “Sektor yang menjadi prioritas adalah panas bumi, PLTA, PLTMH biofuel dan energi terbarukan lainnya,” ungkap dia. Namun Sutijastoto tak menjelaskan skema dan besaran insentif fiskal itu. Alasannya, hingga kini Kementerian ESDM dan Kemkeu masih melakukan finalisasi.

Ketua Asosiasi Produsen Listrik Swasta Indonesia (APLSI), Arthur Simatupang, menyambut baik kebijakan pemerintah mendorong percepatan investasi sektor energi terbarukan. Sebab, untuk mencapai target bauran energi terbarukan 23% pada tahun 2025, pelaku usaha sangat memerlukan stimulus pemerintah. Hingga tahun lalu, target bauran energi terbarukan hanya terealisasi 12,42%. Kendati demikian, Arthur menyebutkan, untuk mengukur seberapa signifikan insentif ini dalam mendorong investasi energi baru, pelaku usaha masih melihat implementasi di lapangan. “Seharusnya trigger positif. Namun apakah di tingkat implementasi betul-betul berjalan atau tidak,” ujar dia. Tapi Arthur mengakui pengembangan proyek energi baru ini masih menemui ba- nyak kendala, terutama dari sisi finansial akibat penghilangan feed in tariff dan pembatasan tarif Independent Power Producer (IPP) yang tertuang di Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 50 Tahun 2017. “Permen 50/2017 menjadi pukulan telak bagi bankability proyek EBT,” ungkap dia. Dalam kacamata Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa, sejatinya instrumen fiskal bukanlah barang baru dalam sektor energi terbarukan. Sebelumnya, Kemkeu pernah memberikan fasilitas perpajakan dan kepabeanan untuk sektor energi terbarukan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 21/PMK011/2010.

Alhasil, efektivitas kebijakan baru ini mesti dilihat dari bentuk subsidi pajak dan waktu pemberlakuan, termasuk bentuk asistensi kepada investor dan pelaku usaha. “Kami mengharapkan subsidi pajak lebih menarik, tepat sasaran dan efektif,” sebut Fab-Dia juga menilai tantangan utama investasi energi terbarukan adalah risiko dan pendanaan. Sebab, pemberian insentif fiskal tidak serta merta mendorong investasi energi terbarukan, jika tak diiringi evaluasi regulasi lainnya. Atas dasar itu, kebijakan Kemkeu harus diiringi evaluasi regulasi dari Kementerian ESDM, khususnya pada Permen ESDM No. 50/2017 dan Permen ESDM No. 10/2017 serta pokok-pokok kontrak jual-beli antara PLN dengan pengembang. Ketua Asosiasi Perusahaan Pengembang Listrik Tenaga Air, Riza Husni, mengakui Permen ESDM 50/2017 menyebabkan izin pembangunan energi terbarukan tidak efektif. “Artinya, insentif apa pun yang diberikan tak bermanfaat selama perizinan sulit,” kata dia. Ketua Asosiasi Panas Bumi, Priyandaru Effendi, menilai masalah utama pengembangan energi panas bumi adalah disparitas harga dan kemampuan PLN untuk membeli listrik yang ditawarkan pengembang berdasarkan keekonomian. “Pajak, PNBP dan iuran lainnya menjadi bagian dari cost component yang dihitung dalam keekonomian pengembang,” kata dia.

Bisnis Indonesia | Senin, 1 Juli 2019

Biofuel Bisa Menjadi Alternatif

Pemanfaatan bahan bakar nabati (biofuel) dinilai bisa menjadi alternatif di tengah era menuju kendaraan listrik yang membutuhkan waktu panjang dan persiapan infrastruktur yang matang. Sekretaris Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesta(Gaikindo) Kukuh Kumara mengatakan bahwa-eraJiendaraan listrik menjadi jebuart keniscayaan yang harus dihadapi. Namun, “masih ada banyak persiapan yang harus dilakukan dan itu membutuhkan waktu lama seperti pembangunan infrastruktur penunjang. “Apabila garis akhirnya adalah pengurangan polusi dari kendaraan bermotor, pemanfaatan biofuel bisa menjadi alternatif,” ujarnya di Jakarta, Sabtu (29/6). Dia menilai bahwa peralihan ke kendaraan listrik adalah untuk menghindari ketergantungan dari bahan bakar fosil. “Kita jangan terjebak pada euforia (kendraan listrik]. Electric vehicle hanya salah satu alternatif energi di masa depan dan kita pasti mengarah ke sana. Namun, jangan lupa yang mendasari kita beralih ke kendaraan listrik adalah untuk tidak lagi bergantung pada bahan bakar fosil. Kalau kemudian tenaga listrik kendaraan itu asalnya dari batu bara, itu juga tidak ada artinya,” ujarnya.

Menurutnya, pengembangan bahan bakar biofuel bisa menjadi alternatif baru di sela-sela persiapan pemerintah dan produsen kendaaraan menuju era kendaraan listrik. Pasalnya, dari sisi penghematan energi, rata-rata kendaraan hibrida bisa hemat 15% dan kendaraan listrik penuh bisa 100%. “Kalau Indonesia [hanya berfokus] mengarah ke sana, apakah kita sudah siap semuanya? Harga kendaraannya masih mahal karena masih berasal dari luar [impor] termasuk baterainya. Nah, kita punya biodiesel dan bioetanol. Dua bahan bakar itu bisa dimanfaatkan saat ini,” paparnya. Selain itu, pengembangan biofuel memiliki beberapa keunggulan, seperti spesifikasi mesin tidak perlu perubahan signifikan, serta sumber daya bahan bakunya melimpah ruah di Indonesia yakni kelapa sawit. Jadi, bila etanol dengan kandungan nonfosil terus dikembangkan maka bisa dipetakan untuk dikembangkan. Kukuh pun mengamini Indonesia juga bisa mendapatkan beberapa keuntungan dari pemanfaatan biofuel secara maksimal yakni penggunaan bahan bakar terbarukan tercapai sekaligus mengurangi polusi dari gas buangan kendaraan bermotor meski tidak sampai 0% bila dibandingkan dengan kendaraan listrik.

Detik | Minggu, 30 Juni 2019

Pemerintah Bisa Manfaatkan Biofuel Selain Kembangkan Mobil Listrik

Perpres kendaraan listrik hingga saat ini masih dinanti dari kalangan industri hingga masyarakat Indonesia sebagai payung hukum Sekretaris Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Kukuh Kumara mengatakan upaya pemerintah dengan menggunakan kendaraan listrik adalah sebagai alternatif dari penggunaan ketergantungan bahan bakar fosil. “Kita dalam posisi menunggu (Perpres kendaraan listrik), karena ketika dikeluarkan perpres mobil listrik itu berarti kan tujuannya memberikan alternatif, sebagai negara kesatuan kita ingin menekan upaya penggunaan fosil. Salah satu alternatifnya adalah dengan electric vehicles,” ujar Kukuh Kukuh di sela-sela GIIAS Talk x Blibli.com di Jakarta Selatan, Sabtu (29/06/2019). Kendati demikian ia mengatakan alternatif lain yang dapat dimaksimalkan dalam waktu dekat ini adalah penggunaan energi terbarukan Biofuel. Ia menegaskan pemerintah diharapkan tidak hanya terpaku pada tren kendaraan masa depan, dalam hal ini kendaraan listrik. “Namun itu bukan satu-satunya alternatif, itu memang masa depan. Saat ini kalau dilihat dari dunia produksinya sekitar 90 juta mobil, nah EV belum sampai satu juta, memang yang paling banyak memproduksi mobil listrik adalah China tapi harus dilihat secara keseluruhan mobil listrik itu tidak sendiri,” ucap Kukuh.

“Infrastruktur bagaimana? nah yang ingin tekankan. Kita sudah banyak berdiskusi dengan pemerintah juga adalah oke mobil listrik adalah salah satu alternatif, alternatif yang tersedia saat ini adalah biofuel, tahun lalu pemerintah sudah melakukan mandatori B20 kenapa tidak ethanol,” ujar Kukuh. “Ethanol 15 – 20 tahun yang lalu sudah ada, tinggal kemudian kita harus kembangkan. Yang menarik kalau kita kembangkan misalnya E10 kalau perlu sampai E100 segera, tinggal kita petakan, bagaimana kita bisa mengembangkan itu,” sambungnya. Menurut Kukuh alternatif penggunaan bahan bakar terbarukan seperti ethanol atau biofuel lebih ekonomis. Sebab tidak perlu merubah spesifikasi teknis mesin dan teknologi sudah dikuasai. “Kita tidak menjadi consumer produk dari negara maju, oke misalnya EV itu kan sumber dari luar, ketergantungan kita dari luar juga akan masih tinggi. Tapi dengan ethanol kita buktinya sudah ekspor flexy engine dari Indonesia ke Brazil itu kenapa tidak dipakai,” ujar Kukuh. “Tapi adalah teknologi bahan bakarnya, bagaimana bisa mendapatkan bahan bakar yang terbarukan namun juga memenuhi persyaratan emisi gas buang. Nah artinya adalah dengan menggunakan bahan bakar terbarukan kita juga menekan fossil fuel kan?,” pungkasnya.

https://oto.detik.com/mobil/d-4606087/pemerintah-bisa-manfaatkan-biofuel-selain-kembangkan-mobil-listrik

Bisnis | Minggu, 30 Juni 2019

Pengembangan Green Biofuel Bisa Tambah Bauran EBT Sebesar 2 Persen

Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM menilai apabila pengembangan green biofuel berhasil dapat menambah bauran EBT sebesar 2 persen. Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) F.X Sutijastoto menyatakan biofuel berbasis crude palm oil (CPO) merupakan salah satu harapan dan jalan keluar untuk mencapai target kontribusi EBTKE dalam bauran energi nasional sebesar 23 persen. Biofuel diharapkan dapat membantu menyelesaikan permasalahan EBT karena pengembangannya berlandaskan pada tiga pilar, yaitu energy equity, energy security, dan energy sustainability. “Di negara kita, aspek utamanya pada daya beli masyarakat sekarang itu dari segi listrik 50 persen untuk rumah tangga dengan golongan ekonomi lemah sekita 45-50 triliun, dengan memberikan tarif listrik agar energy security tercapai. Jika kita hanya peduli kepada energy affordability dibanding energy security dampaknya adalah kita mempunyai kendala untuk membangun infrastruktur yang lain,” katanya seperti dikutip dalam rilis, Minggu (30/6/2019). Menurutnya, potensi peningkatan bauran EBT dari pengembangan green biofuel akan semakin terbuka lebar jika semakin banyak pengembang berinvestasi di kilang. Selain, pengembangan biofuel tidak hanya berfokus pada CPO tetapi juga bahan baku yang lain, seperti misalnya sorgum. Produktivitas sorgum mendekati tebu tapi perbedaannya panen tebu hanya setahun sekali sementara panen sorgum bisa tiga kali dalam setahun. “Kelebihan lain dari sorgum adalah tidak terlalu membutuhkan air jadi lahan tandus pun bisa tumbuh,” katanya.

https://ekonomi.bisnis.com/read/20190630/44/939479/pengembangan-green-biofuel-bisa-tambah-bauran-ebt-sebesar-2-persen

Liputan6 | Minggu, 30 Juni 2019

Truk Baru Mercedes-Benz Boleh Minum Biodiesel

Dua truk baru Mercedes-Benz tak perlu khawatir jika harus minum bahan bakar Biodiesel. Hal tersebut rupanya sudah diperhitungkan agar dua truk tersebut dapat memenuhi regulasi pemerintah. Seperti diketahui, pemerintah mencanangkan semua kendaraan komersial berbahan bakar diesel di Tanah Air, harus bisa meminum solar B20 maupun B30. Mereka menegaskan dukungan terhadap pemerintah Indonesia mengenai Biodiesel. Hal ini ditunjukan, truk Mercedes-Benz bisa mengkonsumsi bahan bakar itu. “Mercedes-Benz memiliki sejarah panjang di Indonesia. Daimler juga investasi ke Indonesia tidak kecil. Jadi kami mendukung aturan pemerintah,” kata Faustina Head of Sales and Product Truck Europe usai acara peluncuran New Actros dan Arocs di ICE, BSD, Tangerang Selatan (27/6). Dukungan ini juga sebagai komitmen DCVI terhadap pertumbuhan bisnis dan kepuasaan pelanggan. Sehingga konsumen tidak perlu risau untuk mengisi truk dengan Biodiesel B20 atau B30. “Truk Mercedes-Benz diproduksi untuk memenuhi kebutuhan standar emisi Euro 3. Karena itu, DCVI percaya diri mengumumkan truk kami siap untuk menerapkan kebijakan baru pemerintah mengenai BBM,” tambah Faustina. Ia juga mengungkapkan riset kendaraannya untuk penggunaan Biodiesel. “Bagi Daimler Indonesia, mereka tidak lakukan riset langsung di Tanah Air, melainkan di Jerman. Daimler Jerman bersama teknisi ahlinya telah melakukan studi langsung mengenai bahan bakar itu. Jadi, sebelum kendaraan di-approve, mereka sudah melakukan uji coba. Makanya, kendaraan kami sudah kompetibel menggunakan Biodiesel.”

Selain mentaati regulasi pemerintah, kedua truk baru ini juga memiliki teknologi terkini yang berorientasi pada efisiensi bahan bakar. Semua inovasi dan desain aerodinamikanya, membuat keduanya menjadi truk berat paling efisien di dunia. Lebih dari itu, Actros dan Arocs dirancang untuk memberikan keleluasaan bagi pelanggannya dalam menentukan fitur, serta kelengkapan kendaraan sesuai dengan kebutuhan. Maka itu, dua model baru dari Mercedes-Benz menyiapkan 10 varian sesuai kebutuhan. Tidak hanya mengembangkan line up kendaraannya, DCVI juga fokus terhadap layanan konsumen. Utamanya memastikan ketersediaan suku cadang serta jaringan dealer. Sebagai informasi, kedua truk itu ditanamkan mesin berkapasitas 12,816 cc enam silinder segaris. Untuk performanya tersedia mulai dari 360 Tk sampai 476 Tk untuk model Actros, sedangkan Actros disajikan tenaga mulai dari 360 Tk sampai 449 Tk. Kedua mesin itu disandingkan dengan transmisi 12 percepatan hingga 16 percepatan. Sistem tramsmisi truk ini menggunakan transmisi otomatis yang telah diperbaharui, guna memberikan kemudahan dan kenyamanan untuk pengemudinya. Sebagai penunjang kenyamanan dan keamanan, disematkan tombol engine start, airbag, power window dan central lock di bagian pintu.

https://www.liputan6.com/otomotif/read/4000692/truk-baru-mercedes-benz-boleh-minum-biodiesel

Investor Daily Indonesia | Sabtu, 29 Juni 2019

Mentan: Program BI00 Bisa Hemat Devisa Rp 100 Triliun

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebutkan, program biodiesel 100% (B100) yang kini tengah dikembangkan oleh Kementerian Pertanian (Kementan) akan menghemat devisa hingga Rp 100 triliun ketika sudah optimal. “Bisa kita menghemat devisa, mungkin Rp 100 triliun lebih kalau ini nanti sudah sempurna,” ujarnya usai menggelar kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Pertanian (Musren-bangtan) 2019 di Kota Bogor, Jawa Barat, kemarin. Menurutnya, energi yang bakal digunakan untuk mesin diesel ini sudah diujicobakan pada 50 mobil dinas dan alat mesin pertanian (alsintan). Hasil sementara, mesin berjalan stabil dan cenderung lebih hemat penggunaan. “Mesinnya bagus masih stabil. Bisa menghemat energi 35%, ramah lingkungan tidak berasap,” ungkap Mentan Amran seperti dilansir Antara. Amran mengatakan, jika sebuah kendaraan menggunakan bahan bakar solar bisa menempuh jarak 9 kilometer per liter, menggunakan B100 bisa menempuh lebih jauh, yakni 13,4 kilometer per liter. “Ini adalah energi masa depan kita. Sudah jalan B100, tinggal dikomersialkan oleh Kementerian ESDM dan Kementerian Perindustrian. Nanti kita lihat, yang jelas ini bisa dipakai oleh kendaraan 100%,” kata dia.

Di samping itu, Amran juga membeberkan sejumlah capaian Kementan saat menggelar kegiatan Musrenbang-tan. “Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh kepala dinas provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia atas partisipasinya terhadap produksi produktivitas ekspor, inflasi, kemiskinan menurun, kemudian ekspor kita meningkat itu atas kerja keras kita semua,” ujar dia. Menurutnya, meski anggaran Kementerian Pertanian menyusut dari Rp 32 triliun menjadi Rp 21 triliun, tapi sektor pertanian bisa meningkatkan hasil produksi buah dari kebijakan yang tepat dan juga tepat sasaran. Sedangkan kebijakan-kebijakan yang dianggap tidak produktif dan tidak bisa mendorong pertumbuhan produksi akan dicabut sesuai arahan langsung dari Presiden Joko Widodo. “Program yang tidak produktif seperti biaya yang tidak penting, perjalanan dinas, seminar yang tidak penting, moratorium beli motor beli mobil itu tidak penting, cat kantor itu kita hilangkan,” kata Amran. Sebaliknya, program-program yang sudah baik di era kepemimpinan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) akan terus dilanjutkan, sehingga bisa meningkatkan investasi dan ekspor. Karena dua hal itu yang dianggap Mentan Amran bisa mendorong pertumbuhan ekonomi.

Bisnis | Sabtu, 29 Juni 2019

Gaikindo Dukung Pengembangan Mobil Listrik dan Biofuel

Para pelaku industri otomitif di Indonesia mendukung penuh program percepatan pengembangan kendaraan listik dari pemerintah. Sekretaris Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Kukuh Kumara mengatakan bahwa para pelaku industri otomotif di Indonesia diketahui telah melakukan proyek percontohan untuk kendaraan listrik. “Pertumbuhan penggunaan kendaraan berbasis EV [electric vehicle] ini sangat bergantung pada pasar Indonesia, permintaan dapat tumbuh bila penawaran kendaraan EV dapat bersaing dengan kendaraan konvensional,” ujarnya di acara GIIAS Talk x Blibli.com, di Jakarta, Sabtu (29/6/2019). Menurutnya, pembangunan infrastruktur pendukung dan Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) atau charging station yang membutuhkan waktu juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi. Selain itu, Gaikindo juga menyambut baik pergerakan Indonesia dalam mendukung bahan bakar nonfosil atau greenfuel yang berasal dari sumber alam nabati. “Pengembangan green fuel ini disambut baik oleh Gaikindo. Pasalnya, ketersediaan beragam sumber green fuel di Indonesia, dan dari sisi spesifikasi mesin tidak perlu perubahan yang signifikan,” paparnya. Gaikindo pun turut mengambil peran penting dalam perkembangan otomotif dan industrinya di masa depan. Salah satu dukungan tersebut terwujud lewat penyelenggaraan Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2019.

https://otomotif.bisnis.com/read/20190629/46/939313/gaikindo-dukung-pengembangan-mobil-listrik-dan-biofuel

Kontan | Sabtu, 29 Juni 2019

HIP Biodiesel bulan Juli Rp 6.970 per liter, Bioetanol Rp 10.255 per liter

Kementerian ESDM melalui Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) menetapkan besaran Harga Indeks Pasar (HIP) Bahan Bakar Nabati (BBN) bulan Juli 2019. HIP untuk Biodiesel sebesar Rp 6.970 per liter dan Bioetanol Rp 10.255 per liter. “Ketetapan ini mulai efektif berlaku sejak 1 Juli 2019 sesuai yang tertera pada Surat Dirjen EBTKE Nomor 1726/12/DJE/2019,” Kata Agung Pribadi, Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerjasama Kementerian ESDM seperti yang tertera dalam keterangan resminya, Jumat (28/6). Kementerian ESDM melalui Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) menetapkan besaran Harga Indeks Pasar (HIP) Bahan Bakar Nabati (BBN) bulan Juli 2019. HIP untuk Biodiesel sebesar Rp 6.970 per liter dan Bioetanol Rp 10.255 per liter. “Ketetapan ini mulai efektif berlaku sejak 1 Juli 2019 sesuai yang tertera pada Surat Dirjen EBTKE Nomor 1726/12/DJE/2019,” Kata Agung Pribadi, Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerjasama Kementerian ESDM seperti yang tertera dalam keterangan resminya, Jumat (28/6).

https://industri.kontan.co.id/news/hip-biodiesel-bulan-juli-rp-6970-per-liter-bioetanol-rp-10255-per-liter

Bisnis | Sabtu, 29 Juni 2019

Susun Strategi Litigasi Biodiesel di WTO, Kemendag Bertemu Firma Hukum di Belgia

Guna menyusun langkah strategis litigasi di forum Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO) terkait kebijakan produk biodiesel di Uni Eropa (UE), Pemerintah Indonesia menggelar pertemuan dengan firma hukum di Belgia. Di sela-sela lawatan ke Belgia, Direktur Jenderal (Dirjen) Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Oke Nurwan menggelar bertemu dengan konsultan hukum Fratini Vergano dan VVGB Lawfirm. “Pertemuan ini untuk menyusun langkah strategis litigasi di forum WTO terkait kebijakan produk biodiesel di UE,” demikian disampaikan keterangan resmi yang dikutip Bisnis, Sabtu (29/6/2019). Seperti diketahui, UE berupaya melarang penggunaan minyak sawit sebagai biodiesel langsung. Hal ini dapat berdampak buruk terhadap ekspor produk kelapa sawit Indonesia. Selain itu, Oke hadir dalam sejumlah pertemuan lainnya, seperti pertemuan bisnis dengan buyers dari Belgia dan Belanda yang bergerak di sektor produk-produk rempah-rempah, furnitur, kopi, produk kayu, dan produk olahan ikan. Dia juga menghadiri peluncuran House of Indonesia Belgia yang merupakan hasil kerja sama Atase Perdagangan Brussels dengan beberapa buyers Belgia yang diinisiasi perusahaan Barabas BVBA.

Di Brussels, Pemerintah Indonesia dan Pemerintah China juga menyepakati pentingnya meningkatkan fasilitasi ekspor dan impor dengan pertukaran data keterangan asal secara elektronik. Hal itu ditandai dengan penandanganan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) Electronic Origin Data Exchange to Facilitate Free Trade Agreement Implementation antara pihak yang berwenang mengeluarkan Surat Keterangan Asal (SKA) alias Certificate of Origin (CoO) dari kedua negara. Penandatangan ini dilakukan di sela-sela pertemuan sesi dewan Organisasi Pabean Dunia (World Customs Organization/WCO) 2019, Kamis (27/6). Indonesia diwakili Oke selaku otoritas penerbit, Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Heru Pambudi selaku otoritas penerima di Indonesia, dan Kepala Lembaga National Single Window (LNSW) Djadmiko selaku pengelola portal LNSW. Sementara itu, China diwakili Wakil Menteri Administrasi Umum Kepabeanan (GACC) Wang Lingjun.

https://ekonomi.bisnis.com/read/20190629/12/939301/susun-strategi-litigasi-biodiesel-di-wto-kemendag-bertemu-firma-hukum-di-belgia

Koran-jakarta | Sabtu, 29 Juni 2019

Harga Bahan Bakar Nabati Turun

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mine­ral (ESDM) menetapkan besaran Harga Indeks Pasar Ba­han Bakar Nabati (HIP BBN) untuk bulan Juli 2019. Dalam ketetapan itu HIP BBN untuk jenis Biodiesel turun, semen­tara untuk Bioetanol meningkat. Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama Kementerian ESDM Agung Pribadi menyebut­kan, untuk biodiesel ditetapkan sebesar 6.970 rupiah per liter dan bioetanol 10.255 rupiah per liter. “HIP BBN tersebut untuk dipergunakan dalam pelaksa­naan mandatori B20 dan berlaku untuk pencampuran mi­nyak solar baik jenis bahan bakar minyak (BBM) tertentu maupun jenis BBM umum,”ungkap Agung di Jakarta, Jumat (28/6). Dijelaskannya bahwa HIP BBN Biodiesel untuk bu­lan Juli 2019 ini menurun dari bulan sebelumnya dengan selisih tipis sebesar 7 rupiah liter, yaitu 6.977 rupiah per li­ter. Penurunan ini dilatarbelakangi oleh turunnya harga ra­ta-rata crude palm oil (CPO) Kharisma Pemasaran Bersama (KPB) periode 15 Mei hingga 14 Juni 2019 yang mencapai 6.573 rupiah per kg. Besaran harga HIP BBN untuk jenis Biodiesel tersebut dihitung menggunakan formula HIP = (Rata-rata CPO KPB + 100 USD/ton) x 870 Kg/m3 + Ongkos Angkut. Besaran ongkos angkut pada formula perhitungan harga biodiesel mengikuti ketentuan dalam Keputusan Menteri ESDM No. 91 K/12/DJE/2019. Adapun untuk jenis Bioetanol terjadi meningkat dari harga setelah dihitung berdasarkan formula yang ditetap­kan, yaitu (Rata-rata tetes tebu KPB periode 3 bulan x 4,125 Kg/L) + USD 0,25/Liter sehingga didapatkan 10.255 rupiah per liter untuk HIP BBN Juli 2019.

http://www.koran-jakarta.com/harga-bahan-bakar-nabati-turun-9/

Gatra | Sabtu, 29 Juni 2019

Jadi Bahan Bakar Menjanjikan, Peremajaan Kelapa Sawit Mutlak Diperlukan

Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Pir (Aspekpir) Indonesia, Setiono mengatakan, kelapa sawit masih dibutuhkan dunia sebagai bahan bakar alternatif berupa biodiesel. Menurutnya, masyarakat masih menggunakan bahan bakar yang belum ramah lingkungan dan tak bisa diperbaharui. “Kalau minyak bumi habis, otomatis yang potensi adalah sawit,” kata Setiono selepas diskusi “Alokasi Dana Sawit Salah Kaprah”, Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (28/6). Setiono menyarankan pemerintah agar mendorong petani untuk memproduksi kelapa sawit melalui peremajaan sawit. Namun, saat ini tampaknya pemerintah belum terlalu serius mendukung peremajaan sawit. “Baik [petani] plasma maupun swadaya, kasih 100%. Supaya petani semangat untuk meremajakan, baik sawit yang salah bibit maupun yang sudah tua,” kata Setiono. Ia menjelaskan, selama ini petani yang melakukan peremajaan sawit akan dapat Rp25 juta per hektar. Tetapi, setelah kebijakan tersebut diimplementasikan, pencairan dana hanya terbatas sampai empat hektar saja. “Jangan hanya dibatasi empat hektar, itu namanya tidak pro-rakyat,” tegas Setiono. Anggota Serikat Petani Kelapa Sawit, Vincentius Haryono menambahkan, perlu ada kepastian bagi petani kelapa sawit, terutama untuk pengolahan biodiesel.

Menurut Haryono, sedikitnya ada empat hal yang harus dilakukan pemerintah dalam melakukan penyerapan sawit untuk bahan bakar biodiesel. Pertama, alokasi dana harus lebih besar untuk petani ketimbang alokasi biodiesel dengan tambahan alokasi untuk revitalisasi koperasi, pendataan dan sertifikasi petani. Kedua, soal bahan baku. “Bahan baku untuk untuk industri biodiesel harus bersumber dari kebun petani yang sudah treceable, bukan dari kebun industri,” katanya dalam keterangan tertulis.Ketiga, harus ada insentif bagi petani pekebun swadaya. Dan keempat, adanya pelibatan petani dalam mengambil keputusan. “Petani harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan dan reorganisasi BPDP-KS [Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit] yang transparan, bertanggung jawab dan perbaikan kepemimpinan,” tandasnya.

https://www.gatra.com/detail/news/425156/economy/jadi-bahan-bakar-menjanjikan-peremajaan-kelapa-sawit-mutlak-diperlukan

Merdeka | Jum’at, 28 Juni 2019

Petani: Pungutan Ekspor CPO Hanya Untungkan Produsen Biodiesel

Petani kelapa sawit menilai pungutan ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) yang selama ini diberlakukan hanya untuk kepentingan industri biodiesel. Sebab, hampir 99 persen dari dana tersebut diperuntukkan untuk insentif program campuran solar dengan CPO yang saat ini sebesar 20 persen (B20). Sekretaris Jenderal Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) Mansuetus Darto menyatakan, sebenarnya para petani mengapresiasi inisiatif pemerintah yang membentuk Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP KS) pada 2015, yang salah satunya bertugas untuk mengumpulkan dana pungutan ekspor CPO. “Namun hingga saat ini tidak memberikan rasa manfaat bagi kurang lebih lebih 12 juta keluarga petani kelapa sawit,” ujar dia di Jakarta, Jumat (28/6). Dia menyatakan, begitu juga dengan dana pungutan ekspor CPO yang dirasa sangat minim memberikan manfaat bagi para petani kepala sawit. Dana tersebut justru lebih banyak digunakan untuk kepentingan industri biodiesel dalam rangka mendukung program B20. Dari total dana pungutan yang terkumpul sebanyak Rp 43 triliun sejak 2015, dialokasikan untuk insentif yang diterima oleh produsen biodiesel sekitar Rp 38,7 triliun dalam periode 2015-2019 atau rata-rata insentif mencapai Rp 7-8 triliun per tahun. Sementara yang disalurkan untuk bantuan petani melalui dana replanting hanya sekitar Rp 702 miliar sampai dengan tahun 2018 atau sekitar 1,6 persen. “Karena itu, dapat dikatakan pengunaan dana sawit selama ini alokasinya salah kaprah karena hanya untuk kepentingan industri biodiesel. Alasan industri untuk pasar baru dan stabilisasi harga hanya akal-akalan saja,” tandasnya.

https://www.merdeka.com/uang/petani-pungutan-ekspor-cpo-hanya-untungkan-produsen-biodiesel.html

Kompas | Jum’at, 28 Juni 2019

Petani Sawit Persoalkan Alokasi Dana BPDP Yang Tidak Adil

Pada tahun 2015 silam, Presiden Joko Widodo menandatangani peraturan pembentukan Bandan Pengelola Dana Perkebunan Sawit ( BPDP-Sawit), demi menggenjot produktivitas sawit selaku salah satu komoditas ekspor andalan Indonesia. Hingga tahun 2018, dana BPDP ini telah terhimpun sekitar Rp 43 triliun dari potongan penjualan ekspor CPO (Crude Palm Oil). Meski dana yang terkumpul bernilai sangat besar, namun alokasi dana ini dinilai tidak berpihak pada petani sawit. Hal ini karena sebagian besar dana BPDP digunakan untuk memenuhi insentif biodiesel B20, yaitu program pengembangan biodiesel yang mewajibkan setiap liter solar yang digunakan di dalam negeri memiliki 20 persen kandungan minyak sawit. Semula, program biodiesel B20 diharapkan dapat menciptakan pasar dalam negeri demi menghadapi pemberlakuan pembatasan ekspor CPO asal Indonesia oleh Uni Eropa. Namun menurut petani, program ini dipegang oleh industri dan korporasi besar dan tidak melibatkan petani sawit secara langsung.

Insentif total untuk biodiesel ini menggunakan sekitar 90 persen total dana BPDP, atau tepatnya Rp 38,7 triliun, sementara dana yang disalurkan ke petani melalui dana replanting hanya sekitar Rp 702 miliar saja, atau setara dengan 1,6 persen. Terhitung sejak Desember 2018, pungutan ekspor sawit dihentikan kerena harga CPO internasional mengalami penurunan mencapai 570 dolar AS per ton. Menurut petani sawit, saat ini pihak produsen biodiesel tengah mengupayakan agar pungutan tersebut diadakan kembali. Hal ini tentunya memancing respons dari para petani sawit. “Hingga saat ini, belum ada kejelasan bagi para petani mengenai pembagian dana BPDP. Jika pembagiannya tidak diubah, lebih baik tidak ada saja, karena petani tidak menerima hasilnya,” ujar Mansuetus Darto, Sekjen Serikat Petani Kelapa Sawit, saat jumpa media di Jakarta, Jumat (28/6/2019). Mansuetus menjelaskan bahwa dahulu para petani dijanjikan bahwa harga Tandan Buah Segar (TBS) akan stabil pasca adanya pungutan ekspor sawit untuk dana BPDP.

Namun, nyatanya harga TBS justru mengalami penurunan. Setelah pungutan ditiadakan, harga kembali mengalami kenaikan perlahan. Pungutan ekspor sawit ini diberlakukan sebesar 50 dolar AS per ton CPO, dan dibebankan pada seluruh petani sawit, baik petani plasma maupun petani swadaya. “Jika benar-benar bicara soal kedaulatan energi, mestinya bahan baku biodiesel berasal dari rakyat, bukan dari industri,” papar Mansuetus. Hal senada juga diungkapkan oleh Pahala Sibuea, Wakil Ketua Umum Asosiasi Samade. Pahala mendorong agar jika pungutan akan diadakan kembali, maka perlu dilakukan peninjauan ulang mengenai alokasi dana agar dapat memihak pada petani. “ Biodiesel memang secara devisa meningkatkan pendapatan negara, namun jika bicara soal kesejahteraan petani, efeknya belum terasa,” ujar Pahala. Menurut dia, insentif besar bagi produsen biodiesel sangat merugikan petani karena produsen biodiesel dipegang oleh korporasi besar dan pabrik sawit saja. Petani tidak dapat memasok kebutuhan CPO untuk biodiesel, sehingga terpaksa menjual ke tengkulak yang menerapkan harga tidak sesuai aturan. “Selama ini, petani hanya bermain di hulu dengan menjual TBS. Harusnya dengan adanya keterlibatan pemerintah dapat mendorong petani bermain di hilir agar dapat men-support CPO untuk kebutuhan biodiesel dan pangan,” lanjutnya. Saat ini, sebesar 43 persen dari total lahan sawit nasional merupakan milik petani, dan menghasilkan sebesar 36 persen dari kebutuhan nasional baik untuk bidang pangan, minyak nabati, maupun biodiesel. Hal ini merupakan potensi besar yang menunggu untuk dikelola dengan efektif dan efisien.

https://sains.kompas.com/read/2019/06/28/183600123/petani-sawit-persoalkan-alokasi-dana-bpdp-yang-tidak-adil?page=all

Kontan | Jum’at, 28 Juni 2019

Asosiasi petani sawit sebut alokasi dana sawit masih salah sasaran

Jaringan Organisasi Petani Sawit Indonesia yang terdiri dari Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo), Asosiasi Petani Kelapa Sawit PIR Indonesia (AspekPIR) dan Lembaga Sawitku Masa Depanku (Samade) menilai alokasi penggunaan dana sawit oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP Kelapa Sawit) selama ini alokasinya salah kaprah karena hanya untuk kepentingan industri biodiesel. “Presiden Jokowi harus turun tangan untuk menangani masalah ini agar alokasi dana BPDP-KS memberi manfaat bagi jutaan keluarga petani dan mendukung transformasi petani kelapa sawit ke arah kemandirian, sejahtera dan berkelanjutan,” kata Sekretaris Jenderal Serikat Petani Kelapa Sawit, Mansuetus Darto, Jumat (28/6). Darto mengatakan, hingga saat ini alokasi penggunaan dana sawit oleh BPDP Sawit tidak memberikan manfaat bagi kurang lebih 12 juta keluarga petani sawit. Lebih lanjut Darto mengatakan, Industri biodiesel selama ini terkesan ingin selamatkan diri di tengah pasar minyak sawit dunia yang sedang melakukan larangan untuk biofuel ke eropa dan industri sawit Indonesia ingin selamatkan hasil produksinya melalui program biodiesel. “Dari situasi ini, petani swadaya dirugikan karena tidak ada yang selamatkan mereka,” ucap dia.

Anggota SPKS Tanjabar Jambi, Vincentius Haryono mengatakan, saat ini ada dorongan dari kalangan industri biodiesel untuk memberlakukan lagi pungutan dana sawit. Penyetopan pungutan itu erat kaitannya dengan kejatuhan harga TBS petani pada akhir tahun 2018. Selain itu, ada janji calon presiden 2019-2024 akan menaikkan target biodiesel dari B20 hingga B100. Sebab itu, jaringan organisasi petani sawit melihat bahwa hal ini akan menyerap dana sawit lebih besar lagi ke industri biodiesel. Padahal, sampai saat ini alokasi untuk petani tidak jelas atau belum berpihak bagi petani. “Pemerintah dan BPDP-KS harus lebih adil dalam alokasi dana tersebut, dengan porsi sebesar 55% untuk petani. Kami petani swadaya dirugikan, selalu menjual ke tengkulak dengan harga rendah sementara industri biodiesel hanya memperoleh suplai bahan baku dari kebun mereka sendiri,” ujar dia. Vincentius bilang, perlu ada kepastian bagi petani sebelum pemberlakuan kembali pungutan dana sawit. Pertama, Alokasi dana harus lebih besar untuk petani ketimbang alokasi bagi biodiesel dengan tambahan alokasi untuk revitalisasi koperasi, pendataan dan sertifikasi petani. Kedua, bahan baku untuk industri biodiesel harus bersumber dari kebun petani yang sudah treceable bukan dari kebun industri.

Ketiga, harus ada insentif bagi petani pekebun swadaya. Keempat, Pelibatan petani dalam pengambilan keputusan dan reorganisasi kelembagaan BPDP-KS yang transparan, bertanggungjawab dan perbaikan kepemimpinan. “Hingga tahun 2018, Peremajaan sawit rakyat yang didukung oleh dana sawit baru mencapai 28.100 hektar (Ha) dengan jumlah petani sekitar 11.200 petani dari target 185.000 Ha,” ungkap dia. Terkait peningkatan kesejahteraan petani sawit, Wakil Ketua Umum Samade, Pahala Sibuea mengingatkan, bahwa UU No.39 tahun 2014 tentang perkebunan dimana pasal 3 ayat A mengamanatkan tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dan pasal 93 ayat 3,4 dan 5 tentang pungutan dan pemanfaatan dana perkebunan. Kemudian, Peraturan Pemerintah RI No.24 tahun 2015 tentang Pungutan dana perkebunan dimana pada bab II pasal 9 sampai dengan pasal 15 mengamanatkan tentang penggunaan dan pemanfaatan pungutan dana perkebunan.

“Sudah 4 tahun berjalan PP 24 tahun 2015 ini kenyataannya belum dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat khususnya petani sawit, sungguh ironis dari tahun ke tahun petani mendapatkan tekanan harga TBS (tandan buah segar) dan sungguh ironis Negara ini yang notabene penghasil Minyak Sawit Mentah (CPO) terbesar di dunia masih mengimpor minyak Goreng,” ucap dia. Menurut Pahala, Peraturan Pemerintah RI No.24 tahun 2015 tentang Pungutan dana perkebunan dan Peraturan Presiden nomor 61 tahun 2015 tentang penghimpunan dan penggunaan dana perkebunan kelapa sawit perlu ditinjau kembali. “Sudah saatnya kita me-review PP RI 24 Thn 2015 dan Perpres No.61 Tahun 2015, untuk mendorong petani menjadi pelaku hilirisasi yang diwadahi kelembagaan petani dengan memanfaatkan dana pungutan sawit tersebut. Hal ini dapat direalisasikan karena potensi Petani dengan total lahan sawit nasional sebesar 43% dan total produksi CPO & PKO Nasional sebesar 36%, dapat memenuhi kebutuhan nasional terhadap pangan, minyak nabati maupun biodisel,” ujar dia.

Pahala berharap, adanya terobosan baru terhadap pengalokasian dana Sawit yang berpihak terhadap petani yang lebih besar dan bukan semu sebagaimana yang dirasakan oleh petani selama ini. Sebab, petani secara tidak langsung menyumbang terhadap pungutan dana sawit tersebut. Ketua Umum Apkasindo Alpian Arahman menyatakan, banyak program-program dari BPDP Kelapa Sawit berdampak baik bagi petani diantaranya PSR (Peremajaan Sawit Rakyat), pengembangan sarana dan prasarana, peningkatan SDM bagi petani kelapa sawit, riset dan yang lainnya. Namun, Ia merasa perlu ada perbaikan yang serius dan konsisten agar memberikan manfaat yang nyata bagi kesejahteraan petani. “Pada intinya, kami akan terus memperjuangkan aspirasi petani kelapa sawit agar petani mempunyai posisi tawar yang tinggi dengan mengedepankan prinsip sawit berkelanjutan. Apapun yang diprogramkan pemerintah melalui BPDPKS kami sepenuhnya mendukung selama itu dikelola secara transparan, akuntabel dan berpihak bagi petani”, ungkap dia.

Ketua Umum Aspekpir Indonesia Setiono mengatakan, dana peremajaan sawit rakyat seharusnya ditanggung semua oleh pemerintah. Sebab, dengan dana Rp 25 juta per hektar yang selama ini diberikan tidak cukup. “Toh dana itu bersumber dari sawit bukan dari sumber lain. Karena selama ini industri sudah menikmati insentif biodiesel, sehingga untuk saat ini sudah saatnya petani menikmati dana pungutan CPO. Lahan milik petani 43% dari luas lahan perkebunan kelapa sawit nasional, tetapi porsi dana BPDPKS untuk petani masih terlalu kecil,” tutur Setiono. Seperti diketahui, sejak Presiden Joko Widodo menandatangani peraturan pembentukan Bandan Pengelola Dana Perkebunan Sawit (BPDP-Sawit) pada tahun 2015, BPDP-Sawit telah mengumpulkan dana kurang lebih sekitar Rp 43 triliun dari potongan penjualan ekspor CPO (Crude Palm Oil). Pengunaan dana yang dikumpulkan tersebut dinilai tidak banyak memberikan dampak kepada petani sawit karena dana pungutan sawit lebih banyak digunakan untuk memenuhi insentif mandatori biodiesel. Total insentif yang diterima oleh produsen biodiesel sekitar Rp 38,7 triliun dalam periode 2015-2019 atau rata-rata insentif mencapai Rp 7 triliun hingga Rp 8 triliun per tahun, sementara untuk ke petani disalurkan melalui dana replanting hanya sekitar Rp 702 miliar sampai dengan tahun 2018 atau sekitar 1,6%. Pungutan dana sawit selain bermasalah pada sisi penggunaanya, pungutan dana sawit juga tidak berdampak secara signifikan kepada kesejahteraan petani sawit seluruh Indonesia. Karena terbukti dengan pungutan US$50/ton harga tandan buah segar (TBS) petani telah mengalami penurunan sekitar Rp120- Rp150/kg.

https://nasional.kontan.co.id/news/asosiasi-petani-sawit-sebut-alokasi-dana-sawit-masih-salah-sasaran

Bisnis | Jum’at, 28 Juni 2019

Sebagian Petani Sawit Merasa Belum Rasakan Manfaat Pungutan Ekspor

Silang pendapat soal kebermanfaatan pungutan ekspor bagi keberlangsungan industri sawit kembali mengemuka di tengah harga yang rendah di pasar global. Dana pungutan ekspor dinilai lebih banyak mengalir untuk pemenuhan insentif mandatori biodiesel. Sekelompok petani yang tergabung dalam Jaringan Organisasi Petani Sawit Indonesia dalam keterangan resmi yang diterima Bisnis pada Jumat (28/6/2019) mengemukakan sejak dibentuk pada 2015 lalu, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) telah mengumpulkan dana sekitar Rp43 triliun yang berasal dari potongan ekpor CPO. Kendati demikian, dari besaran tersebut dana yang disalurkan ke petani hanya sekitar Rp702 miliar sampai dengan 2018 atau sekitar 1,6%. Sementara itu, total insentif yang diterima oleh produsen biodiesel diperkirakan mencapai Rp38,7 triliun selama periode 2015-2019 atau rata-rata Rp 7-8 triliun per tahun. “Industri biodiesel selama ini terkesan ingin menyelamatkan diri, di tengah rencana larangan ekspor biofuel ke Eropa dan industri sawit Indonesia ingin selamatkan hasil produksinya melalui program biodiesel. Dari situasi ini, petani swadaya dirugikan karena tidak ada yang menyelamatkan mereka,” kata Sekretaris Jenderal Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) Mansuetus Darto.

Selain dinilai bermasalah pada sisi penggunaan, pungutan dana sawit juga dianggap tidak berdampak secara signifikan kepada kesejahteraan petani sawit seluruh Indonesia. Darto mengungkapkan hal ini terlihat dari harga tandan buah segar yang mengalami penurunan sekitar Rp120 sampai Rp150/kg dengan pungutan US$50/ton ketika harga CPO dunia normal di atas US$619. “Sampai 2018, peremajaan sawit rakyat yang didukung oleh dana sawit baru mencapai 28.100 hektare dengan jumlah petani sekitar 11.200 petani dari target 185.000 hektare. Perlu ada kepastian bagi petani sebelum pemberlakuan kembali pungutan dana sawit,” kata Vincentius Haryono, salah satu petani sawit anggota SPKS Tanjabar, Jambi. Sementara itu, Alpian Arahman selamu Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) mengatakan sejatinya ada banyak program-program dari BPDP-KS yang berdampak baik bagi petani, di antaranya adalah Peremajaan Sawit Rakyat, pengembangan sarana dan prasarana, dan peningkatan SDM bagi petani sawit. Ia pun menilai masih perlu ada perbaikan serius dan terus menerus agar memberikan manfaat yang nyata bagi kesejahteraan petani. “Pada intinya, kami akan terus memperjuangkan aspirasi petani kelapa sawit agar petani mempunyai posisi tawar yang tinggi dengan mengedepankan prinsip sawit berkelanjutan. Saat ini kami akan membangun asosiasi ini dengan kuat yang dikelola secara transparan dan berkeadilan dan dapat menyentuh ke seluruh petani,” kata Alpian.

https://ekonomi.bisnis.com/read/20190628/99/939152/sebagian-petani-sawit-merasa-belum-rasakan-manfaat-pungutan-ekspor

Wartaekonomi | Jum’at, 28 Juni 2019

Juli 2019, Biodiesel Dipatok Rp6.970 Per Liter

Harga indeks pasar bahan bakar nabati (HIP BBN) untuk Juli 2019 telah resmi ditetapkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Direktorat Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE). Dalam penetapan besaran tersebut, biodiesel dipatok sebesar Rp6.970 per liter dan bioetanol Rp10.255 per iter. HIP BBN tersebut untuk dipergunakan dalam pelaksanaan mandatori B20 dan berlaku untuk pencampuran minyak solar, baik jenis BBM tertentu maupun jenis BBM umum. “Ketetapan ini mulai efektif berlaku sejak 1 Juli 2019 sesuai pada Surat Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) nomor 1726/12/DJE/2019,” jelas Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama Kementerian ESDM Agung Pribadi dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (28/6/2019). Agung menambahkan, HIP BBN Biodiesel untuk Juli 2019 ini menurun dari bulan sebelumnya dengan selisih tipis sebesar Rp7 per liter, yaitu Rp6.977 per liter. Penurunan ini dilatarbelakangi oleh turunnya harga rata-rata crude palm oil (CPO) Kharisma Pemasaran Bersama (KPB) periode 15 Mei hingga 14 Juni 2019 yang mencapai Rp6.573 per kg.

Besaran harga HIP BBN untuk jenis biodiesel tersebut dihitung menggunakan formula HIP = (rata-rata CPO KPB + US$100 per ton) x 870 kg per m3 + ongkos angkut. “Besaran ongkos angkut pada formula perhitungan harga biodiesel mengikuti ketentuan dalam Keputusan Menteri ESDM nomor 91 K/12/DJE/2019,” jelas Agung. Sedangkan untuk jenis bioetanol meningkat dari harga setelah dihitung berdasarkan formula yang ditetapkan, yaitu (rata-rata tetes tebu KPB periode 3 bulan x 4,125 kg per liter) + US$0,25 per liter, sehingga didapat Rp10.255 per liter untuk HIP BBN Juli 2019. “Konversi nilai kurs menggunakan referensi rata-rata kurs tengah Bank Indonesia periode 15 Mei hingga 14 Juni 2019,” ungkap Agung. Sebagai informasi, HIP BBN sendiri ditetapkan setiap bulan dan dilakukan evaluasi paling sedikit enam bulan sekali oleh Direktur Jenderal EBTKE.

https://www.wartaekonomi.co.id/read234168/juli-2019-biodiesel-dipatok-rp6970-per-liter.html

Liputan6 | Jum’at, 28 Juni 2019

Petani Sebut Pungutan Ekspor CPO Hanya Untungkan Produsen Biodiesel

Petani kelapa sawit menilai pungutan ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) yang selama ini diberlakukan hanya untuk kepentingan industri biodiesel. Pasalnya, hampir 99 persen dari dana tersebut diperuntukkan untuk insentif program campuran solar dengan CPO yang saat ini sebesar 20 persen (B20). Sekretaris Jenderal Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) Mansuetus Darto menyatakan, sebenarnya para petani mengapresiasi inisiatif pemerintah yang membentuk Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP KS) pada 2015. Badan salah satunya bertugas untuk mengumpulkan dana pungutan ekspor CPO. “Namun hingga saat ini tidak memberikan rasa manfaat bagi kurang lebih lebih 12 juta keluarga petani kelapa sawit,” ujar dia di Jakarta, Jumat (28/6/2019). Dia menyatakan, begitu juga dengan dana pungutan ekspor CPO yang dirasa sangat minim memberikan manfaat bagi para petani kepala sawit. Dana tersebut justru lebih banyak digunakan untuk kepentingan industri biodiesel dalam rangka mendukung program B20. Dari total dana pungutan yang terkumpul sebanyak Rp 43 triliun sejak 2015, dialokasikan untuk insentif yang diterima oleh produsen biodiesel sekitar Rp 38,7 triliun dalam periode 2015-2019 atau rata-rata insentif mencapai Rp 7-8 triliun per tahun. Sementara yang disalurkan untuk bantuan petani melalui dana replanting hanya sekitar Rp 702 miliar sampai dengan tahun 2018 atau sekitar 1,6 persen. “Karena itu, dapat dikatakan pengunaan dana sawit selama ini alokasinya salah kaprah karena hanya untuk kepentingan industri biodiesel. Alasan industri untuk pasar baru dan stabilisasi harga hanya akal-akalan saja,” tandas dia.

https://www.liputan6.com/bisnis/read/4000367/petani-sebut-pungutan-ekspor-cpo-hanya-untungkan-produsen-biodiesel

Cnnidnonesia | Jum’at, 28 Juni 2019

Harga Indeks Pasar Biodiesel Juli 2019 Naik Jadi Rp6.970

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan harga indeks pasar (HIP) bahan bakar nabati (BBN) jenis biodiesel untuk Juli 2019 sebesar Rp6.970 per liter. Harga tersebut naik tipis Rp7 atau 0,01 persen dari HIP biodiesel bulan ini. “Ketetapan tersebut mulai efektif berlaku sejak 1 Juli 2019 sesuai yang tertera pada Surat Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Nomor 1726/12/DJE/2019,” ujar Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Agung Pribadi dalam keterangan resmi, dikutip Jumat (28/6). Agung mengungkapkan kenaikan HIP biodiesel terjadi karena meningkatnya harga rata-rata crude palm oil (CPO) Kharisma Pemasaran Bersama (KPB) periode 15 Mei hingga 14 Juni 2019 yang mencapai Rp6.573 per kilogram (kg). HIP biodiesel digunakan untuk pelaksanaan mandatori campuran biodiesel 20 persen pada minyak Solar (B20). Sesuai Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 41 Tahun 2018 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel Dalam Kerangka Pembiayaan Oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, insentif sawit atau dana pembiayaan biodiesel digunakan untuk menutup selisih kurang antara HIP minyak Solar dengan HIP biodiesel.

Insentif baru akan diberikan kepada produsen biodiesel jika HIP biodiesel lebih tinggi dibandingkan HIP minyak solar. Besaran harga HIP BBN untuk jenis biodiesel tersebut dihitung menggunakan formula HIP = (Rata-rata CPO KPB + 100 USD/ton) x 870 Kg/m3 + Ongkos Angkut. “Besaran ongkos angkut pada formula perhitungan harga biodiesel mengikuti ketentuan dalam Keputusan Menteri ESDM No. 91 K/12/DJE/2019,” ujarnya. Selain menetapkan HIP biodiesel, Kementerian ESDM juga menetapkan HIP bioetanol untuk Juli 2019 sebesar Rp10.255 per liter. Penghitungannya menggunakan formula: (rata-rata tetes tebu KPB periode 3 bulan x 4,125 Kg/L) + USD0,25/Liter. “Konversi nilai kurs menggunakan referensi rata-rata kurs tengah Bank Indonesia periode 15 Mei hingga 14 Juni 2019,”ujarnya. Sebagai informasi, HIP BBN ditetapkan setiap bulan dan dilakukan evaluasi paling sedikit 6 bulan sekali oleh Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE).

https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190628152545-85-407356/harga-indeks-pasar-biodiesel-juli-2019-naik-jadi-rp6970

Tempo | Jum’at, 28 Juni 2019

Dirjen EBTKE: Biofuel Berbasis CPO, Harapan Kejar Target EBT

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE), F.X Sutijastoto menyatakan biofuel berbasis Crude Palm Oil (CPO) merupakan salah satu harapan dan jalan keluar untuk mencapai target kontribusi EBTKE dalam bauran energi nasional sebesar 23 persen. Biofuel diharapkan dapat membantu menyelesaikan permasalahan EBT. ”Karena pengembangannya, seiring dengan dasar kebijakan energi nasional yang berlandaskan pada 3 (tiga) pilar, yaitu energy equity (energi berkeadilan), energy security (keamanan pasokan), dan sustainability, yang berkaitan penggunaan energi yang murah,” kata Toto pada kegiatan Diskusi Interaktif bertajuk Menjawab Tantangan dan Peluang Keberlanjutan Industri Biodiesel Indonesia yang diselenggarakan oleh World Wide Fund (WWF) for Nature Indonesia, di Jakarta, Kamis, 27 Juni 2019.

“Di negara kita, aspek utamanya pada daya beli masyarakat sekarang itu dari segi listrik 50% untuk rumah tangga dengan golongan ekonomi lemah sekitar Rp 45-50 triliun, dengan memberikan tarif listrik agar energy security tercapai. Jika kita hanya peduli kepada energy affordability dibanding energy security dampaknya adalah kita mempunyai kendala untuk membangun infrastruktur yang lain,” ujar Toto. Aspek selanjutnya, yaitu energi berkeadilan, menurut Dirjen Toto, masih banyak masyarakat yang masih belum bisa mengakses listrik atau energi bersih. “Ini yang menjadi tantangan energy policy kita. Oleh karena itu, policy kita bagaimana masyarakat dapat mengakses listrik dan juga energi bersih dengan harga yang terjangkau, makanya rasio elektrifikasi kita upayakan tahun ini bisa 99% dan tahun depan 100%,” ujarnya. Sementara itu, untuk daerah yang belum memiliki jaringan listrik, Pemerintah mengupayakan pembangunan infrastruktur energi menggunakan APBN berupa PLTS dan PLTMH yang ke depannya akan ditransfer ke PLN menjadi listrik pedesaan. “Jika pengembangan green biofuel berhasil, kita bisa menambah 2%, apalagi jika swasta investasi di kilang karena ini potensial sekali. Kemudian, jika CPO dipakai untuk membangkitkan listrik bisa menutup. Jadi, memang salah satu harapan kita untuk mencapai target EBTKE adalah dengan biofuel berbasis CPO,” kata Dirjen Toto. Salah satu pengembangan biofuel atau bahan bakar nabati, yaitu bioetanol berbasis sorgum. Produktivitas sorgum mendekati tebu, tetapi perbedaannya panen tebu hanya setahun sekali sementara panen sorgum bisa tiga kali dalam setahun. Kelebihan lain dari sorgum adalah tidak terlalu membutuhkan air jadi lahan tandus pun bisa tumbuh.

https://nasional.tempo.co/read/1219310/dirjen-ebtke-biofuel-berbasis-cpo-harapan-kejar-target-ebt/full&view=ok

Gatra | Jum’at, 28 Juni 2019

Program B30 Dinilai Untungkan Pengusaha Biodiesel, Bukan Petani Sawit

Sekretaris Jenderal Serikat Petani Kelapa Sawit, Mansuetus Darto mengatakan, program bahan bakar biodiesel 30% (B30) belum memberikan keuntungan kepada para petani kelapa sawit. Diketahui, belum lama Kementerian Energi, Sumber Daya Mineral (ESDM), meluncurkan uji coba B30 di Jakarta. Pada peluncuran itu, pihak Serikat Petani Kelapa Sawit turut diundang. “Kami melihat belum ada indikasi untuk membantu petani, menaikkan harga [tandan buah segar (TBS)],” kata Darto selepas diskusi ‘Alokasi Dana Sawit Salah Kaprah’, Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (28/6). Asosiasi persawitan lainnya, lanjutnya, juga menyampaikan keuntungan penyerapan sawit untuk biodiesel hanya diperuntukkan bagi pengusaha besar. “Teman-teman dari asosiasi [sawit] lainnya juga menyampaikan bahwa biodiesel itu hanya untuk pengusaha besar. Terutama dari grupnya Wilmar. Ini yang bisa memanfaatkan dana dari biodiesel tersebut,” papar Darto. Seputar peran petani dalam pembuatan bahan bakar tersebut, Darto menjelaskan, mereka hanya diminta menyerahkan kelapa sawit (dalam hitungan TBS), belum sampai produksi bahannya yang disebut Crude Palm Oil (CPO).

Selama memberikan beberapa ton TBS itu, ternyata belum ada regulasi jelas yang diberikan oleh Kementerian Pertanian (Kementan) terkait produksi, distribusi hingga harga dan keuntungan yang diberikan dari biodiesel. “Permentan no 1 tahun 2018 hanya pada batas CPO. Walaupun sudah ada program biodiesel, Permentan tidak mengatur biodiesel tersebut. Ini jadi catatan,” tegas Darto. Darto menambahkan, selama ini garis koordinasi hanya terbangun dari petani ke Kementan, terutama Direktorat Jenderal Perkebunan, belum sampai ke ESDM. “Harapan kami, dari petani akan audiensi ke Pak Menteri ESDM untuk membicarakan terkait B30, biar imbas (positifnya) ke petani bisa kita rasakan,” ucap Darto. Sebagai informasi, berdasarkan data dari gabungan organisasi akar rumput persawitan di Indonesia yang diwadahi oleh SawitWatch.id, Badan Pengelola Dana Perkebunan Sawit (BPDP-Sawit) sudah mengumpulkan dana sekitar Rp43 triliun dari potongan penjualan ekspor CPO. Penggunaan dana yang dikumpulkan tersebut disebut banyak digunakan untuk memenuhi insentif mandatori biodiesel, bukan ke petani sawitnya. Tercatat, total insentif yang diterima oleh produsen biodiesel mencapai sekitar Rp38,7 triliun dalam 2015-2019 atau sekitar Rp7triliun-Rp8 triliun per tahun, sementara untuk petani disalurkan melalui dana replanting sekitar Rp702 miliar sampai 2018 atau hanya sekitar 1,6%.

https://www.gatra.com/detail/news/425119/economy/program-b30-dinilai-untungkan-pengusaha-biodiesel-bukan-petani-sawit