+62 2129380882 office@aprobi.co.id

Pelaku industri sawit Girang

Rakyat Merdeka | Jum’at, 7 Desember 2018
Pelaku industri sawit Girang

Pemerintah resmi menerbitkan aturan soal pungutan nol untuk ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO). Pelaku industri sawit menyambut gembira kebijakan ini. Direktur Eksekutif Gabungan pengusaha kelapa sawit Indonesia (Gapki) Mukti Sardjono mengatakan, terbitnya peraturan ini memiliki dampak positif bagi industri. “Aturan ini akan meningkatkan daya saing ekspor produk sawit RI. Sehingga volume ekspor bisa meningkat,” ujarnya, kemarin. Kebijakan pungutan ekspor nol tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 152/PMK.05/2018. PMK berlaku sejak 4 Desember 2018. Ia mengungkapkan, kebijakan ini juga bakal menjadi pemicu peningkatan harga tandan buah segar (TBS) dari petani. “Apresiasi kepada pemerintah yang telah mengambil kebijakan tersebut, selain kebijakan B20 yang sudah diterapkan, di tengah harga CPO dan TBS yang terus turun,” ungkapnya. Ketua Umum Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) MP Tumanggor mengaku, kebijakan tersebut bisa mengerek ekspor CPO. Namun, pihaknya khawatir, kebijakan tersebut akan mengancam bahan baku Biofuel di dalam negeri.

“Sebetulnya, PMK yang keluar merugikan industri hilir. Bisa-bisa CPO terbang keluaF,” ujarnya. Dia mengatakan, kondisi saat ini adalah CPO dengan jumlah besar sudah siap diekspor melalui pelabuhan-pelabuhan. “Terbang CPO kita, pelabuhan sekarang penuh. Kalau tidak angkat, tanki penuh. Tidak ada tempat karena oversupply,” jelasnya. Tumanggor mengusulkan, ada baiknya dilakukan pembicaraan secara komprehensif untuk mendapat jawaban dari isu ini. Terutama kendala dalam memasok B20, salah satunya terkait dengan logistik. “Baik Pertamina dan non-Pertamina memiliki masalah spesifik masing-masing. Pertama masalah transportasi, kedua masalah fasilitas pelabuhan. Bahkan kami diprotes di Medan kenapa gak suplai di Medan, ya kami bilang kapal kami antre 7 hari,” katanya. Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono menjelaskan, kebijakan ini berlaku jika harga global CPO di bawah 570 dolar AS per ton. Dasar penetapan patokan harga itu menggunakan harga acuan 500 dolar AS per ton ditambah dengan 70 dolar AS per ton setelah dilakukan konversi.

“500 dolar AS per ton dengan harga Mdex (Malaysia Derivative Exchange) setara dengan 570 dolar AS per ton. Sekali lagi, kalau dikonversi ke harga referensi itu setara 570 dolar AS per ton,” katanya. Susiwijono mengatakan, seluruh pelaku usaha nasional di industri CPO menanti terbitnya peraturan ini. Sebab, jika tidak cepat terbit, maka mereka menahan ekspor. “Kita keluarkan PMK 152, semoga hasilnya lebih positif, daya saing mulai bagus, dan harganya mulai naik.” Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku sudah menandatangani peraturan mengenai penyetopan pungutan ekspor CPO. “PMK sudah saya tanda tangani, tinggal keluar setelah diundangkan,” kata Sri Mulyani. Menurut Sri Mulyani, ditek-ennya PMK itu pun sesuai dengan keputusan dalam rapat koordinasi (rakor) yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution. Ia mengatakan, keputusan itu bersifat sementara sambil menunggu harga CPO kembali ke batas normal. “Ya sesuai dengan rapat di tempatnya Pak Menko mengenai situasi harga CPO, sekarang ini dilakukan suatu kebijakan di mana dengan tingkat harga di bawah 500 dolar AS maka pungutan untuk CPO dan turunannya dilakukan keputusan dengan tarif nol,” tutupnya.

The Jakarta Post | Jum’at, 7 Desember 2018
Smallholders demand benefits from governments B20 policy

Amid the governments focus on implementing the 20 percent blended Biodiesel (B20) policy, palm oil smallholders have complained of a lack of attention from the government, who the farmers say has thus far concentrated its efforts on the downstream sector. Palm Oil Smallholders Union ( SPKS) chairman Mansuetus Darto said smallholders, who are responsible for 43 percent of Indonesias oil palm plantations at 14.3 million hectares, received unfair treatment despite the industry gaining the governments support through the B20 policy. ” We always talk about the subsidy [for biodiesel] in the downstream sector when actually the upstream sector [smallholders] also needs the subsidy. Mansuetus said, referring to the incentive scheme for Biodiesel taken from the palm oil export levy collected by the Indonesian Oil Palm Estate Fund (BPDP-KS). Mansuet US explained that the presence of middlemen meant smallholders received a lower price for their output, with an average difference of up to Rp 600 (4 US cents) per kilogram of palm fruit bunches (TBS) compared to the normal price.

Hc claimed that the situation is currently much worse because of decreasing global Crude Palm Oil (CPO) prices, which has sat at around $400 per ton since last month, compared to better days when the price could reach S700 per ton in 2016 and 2017. Based on a survey by the SPKS, the price of TBS from independent smallholders stands at around Rp 600 per kg. while for plasma smallholders it stands at Rp 900 to Rp 1,000 per kg. “The normal price should be around Rp 1,300 per kg of TBS. so right now [smallholders] are having difficulties to even get food on the table. Some of them have even halted production because of a lack of finance,” he said. The union made its statement during recent event held by local think tank for sustainable development Coaction Indonesia, which publicly released the results of its study on sustainable biodiesel. Mansueto went on to urge the government to reevaluate the CPO export levy collected by the BPDP-KS. which he proposed to be lowered to S15 per ton. or 70 percent lower than the previous rate at S50 per ton of CPO. “Other than that, we hope that the government could help smallholders sell palm fruit directly to the industry [as opposed to using middlemen]. I think that could be realized if the BPDP-KS can be divided into two units, one of which will work under the Agriculture Ministry,” he said.

The BPDP-KS is a special unit that pools palm oil export levies that works under the Finance Ministry. The fund has been used for replanting as well as to incen-tivize the B20 program. On the same occasion, Coac-tion Indonesia announced that its study found a lack of government attention on emissions from palm oil production. “The study found that the emissions from the opening of oil palm plantations in Kalimantan during 1990 to 2010 [without combustion] was estimated to be equivalent of emissions from 322,205.567 cars a year,” Coac-tion concluded in its study. Therefore. Coaction Indonesia recommended the government select dedicated plantation areas tn calculate productivity improvement and estimate clearly tuta! emissions from the plantation. Andi Novianto, deputy for energy- and environmental affairs at the Office of the Coordinating Economic Minister, told The Jakarta Post that the input of both the SPKS and Coaction will be taken to the ministry. He. however, acknowledged that the ministry was currently focusing on the downstream sector, especially on the absorption of B20 supply to all sectors, because the successful implementation of the policy would significantly reduce oil imports. The B20 policy has been in place since 2016, but President Joko “Jokowi” Widodo on Sept 1 ordered it to be expanded to almost all sectors, including those outside the public service obligation The policy is among the governments efforts to reduce oil imports as the countrys current account deficit has continued to swell after the rupiah slid to 15.000 per US dollar in September.

Koran Tempo | Jum’at, 7 Desember 2018
Harga Sawit Jeblok, Pengusaha Andalkan Program B20

Industri kelapa sawit mencari cara agar harga minyak sawit men tah atau crude palm oil (CPO) beserta produk turunannya kembali membaik. Ketua Bidang Tata Ruang dan Agraria Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), Eddy Martono, mengatakan industri bakal memanfaatkan peluang dari pengadaan bahan baku untuk program pencampuran biodiesel 20 persen pada solar atau B20. “Ini keputusan kami bersama pemerintah,” kata dia kepada Tempo, kemarin. Eddy mengatakan mandatori B20 yang dijalankan pemerintah sej ak November lalu bisa menyerap CPO domestik yang saat ini mengalami kelebihan pasokan atau oversupply. Hal ini menjadi salah satu penyebab harga melorot dari US$ 500-600 menjadi US$ 400 per ton. Jebloknya harga membuat para pengusaha kalang kabut. Eddy mengatakan, jika harga terus rontok, pengusaha berupaya memangkas ongkos produksi, salah satunya dengan merumahkan karyawannya untuk sementara waktu. Berdasarkan data Kementerian Pertanian, ada 2 juta petani kelapa sawit.

Juru bicara Gapki, Topan Mahdi, mengatakan posisi harga CPO di bawah US$ 500 sudah masuk kategori gawat bagi seluruh industri. Pembebasan bea keluar dari pemerintah, ujarnya, memang perlu diapresiasi. “Tapi itu hanya jangka pendek, kembali menyentuh US$ 500 juga sebenarnya masih rendah”katanya. Adapun harga CPO yang ideal bagi industri berada di angka lebih dari US$ 500 per ton. Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Shinta Kamdani mengatakan industri dari sektor lain juga amat bergantung pada kebijakan mandatori B20. Selain untuk pemulihan sektor sawit, B20 diharapkan bisa mengurangi beban defisit neraca transaksi berjalan dari komponen impor yang bisa menstabilkan nilai tukar rupiah. “Tapi masih banyak kendala. Misalnya isu bahwa B20 bisa merusak mesin. Tidak segampang itu,” ujar Shinta. Sebelumnya, Asisten Deputi Produktivitas Energi Kementerian Koordinator Perekonomian, Andi Novianto, mengatakan target penyerapan 6,2 juta kiloliter B20 tahun depan bisa menghemat devisa hingga US$ 3 miliar.”Tapi memang dengan catatan tak ada hambatan,” katanya. Agar pelaksanaan mandatori berjalan lancar, pemerintah melalui Kementerian Koordinator Perekonomian terus melakukan evaluasi rutin mingguan. Menurut Andi, setidaknya ada empat tantangan yang dihadapi dalam implementasi kebij akan B2 0. Pertama, teknologi percampuran bahan yang masih terbatas. Kedua, kampanye negatif mengenai minyak kelapa sawit turut memberi andil. Ketiga, biaya logistik yang masih tinggi. Keempat, keberlanjutan produksi fatty acid methyl ester dalam negeri. Direktur Bioenergi Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Andriah Feby Misnah, tak menampik belum optimalnya kebijakan mandatori lantaran sosialisasi yang minim. “Sosialisasi pengguna B20 yang multisektor perlu waktu. Tapi minimal perwakilannya sudah,” kata Andriah di Hotel le Meridien Jakarta, kemarin. Walhasil, dari 117 anggota Asosiasi Jasa Pertambangan Indonesia, baru sekitar 50 kontraktor sudah menggunakan B20 sebagai bahan bakar alat pertamb angan.

Investor Daily Indonesia | Jum’at, 7 Desember 2018
Pemerintah Tetapkan 19 Perusahaan Pemasok Biodiesel

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan 19 badan usaha bahan bakar nabati (BBN) yang menjadi pemasok biodiesel program mandatori biodiesel 20% (B20) pada tahun depan. Total volume biodiesel yang dipasok oleh seluruh badan usaha ini mencapai 6.197.101 kiloliter (KL). Penetapan badan usaha ini tercantum dalam Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No 2018k/10/ MEM/2018 tentang pengadaan bahan bakar nabati jenis biodiesel untuk pencampuran jenis bahan bakar minyak periode Januari-Desember 2019. Selain menetapkan pemasok biodiesel, Kepmen ini juga merinci badan usaha bahan bakar minyak (BBM) yang wajib menjalankan mandatori B20. Mengacu beleid ini, 19 badan usaha BBN yang menyediakan pasokan biodiesel di tahun depan adalah PT Cemerlang Energi Perkasa 449.753 KL, PT Wilmar Bioenergi Indonesia 844.949 KL, PT Pelita Agung Ag-rindustri 145.396 KL, PT Ciliandra Perkasa 171.854 KL, PT Darmex Biofuels 85.680 KL, PT Musim Mas 745.504 KL, PT Wilmar Nabati Indonesia 904.431 KL, dan PT Bayas Biofuels 229.075 KL. Selanjutnya, pemasok lainnya yakni PT LDC Indonesia 292.927 KL, PT SMART Tbk 269.914 KL, PT Tunas Baru Lampung 216.875 KL, PT Multi Nabati Sulawesi 253.427 KL, PT Permata Hijau Palm Oleo 261.183 KL, PT Intibenua Perkasatama 241.053 KL, PT Batara Elok Semesta Terpadu 78.818 KL, PT Dabi Biofuels 207.344 KL, PT Sinarmas Bio Energy 262.011 KL, PT Kutai Refinery Nusantara 220.189, KL, serta PT Sukajadi Sawit Mekar 219.677 KL.

Direktur Bioenergi Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Andriah Feby Misnah mengatakan, sesuai Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) pemanfaatan bioenergi ditargetkan mencapai 13,8 juta KL pada 2025. Namun, saat ini pemanfaatan bioenergi sebagai bahan bakar ini baru sekitar 3,4 juta KL. “Makanya ada perluasan 1 September kemarin. Kami harapkan di 2019, (serapannya) bisa 6,2 juta KL,” kata dia di Jakarta, Kamis (6/12). Pasokan biodiesel sebanyak 6,19 juta KL itu dialokasikan untuk 18 badan usaha BBM yang wajib mendistribusikan B20. Rincinya, PT Pertamina (Persero) 5,3 juta KL, AKR Corporindo Tbk 407.000 KL, PT Exx-onmobile Lubricants Indonesia 56.525 KL, PT Jasatama Petroindo 105.000 KL, PT Petro Andalan Nusantara 143.750 KL, PT Shell Indonesia 40.250 KL, PT Cosmic Indonesia 10.500 KL, dan PT Cosmic Petroleum Nusantara 13.750 KL. Berikutnya, perusahaan yang wajib mencampur biodiesel dengan solar ini adalah PT Energi Coal Prima 39.975 KL, PT Petro Energy 4.800 KL, PT Gasemas 44.950 KL, PT Jagad Energy 2.000 KL, PT Petro Energi Samudera 750 KL, PT Baria Bulk Terminal 4.200 KL, PT Pertamina Patra Niaga 1.200 KL, PT Mitra Andalan Batam 2.800 KL, PT Vivo Energy Indonesia 10.000 KL, serta PT Yavindo Sumber Persada 6.000 KL. Sesuai Kepmen, pasokan biodiesel ini akan didistribusikan ke terminal BBM yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi setelah berkoordinasi dengan Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, berdasarkan masukan dari badan usaha BBM. Sayangnya, rincian titik tujuan pasokan ini tidak dirinci dalam Kepmen.

Sederhanakan Distribusi

Direktur Logistik, Supply Chain, dan Infrastruktur Pertamina Gandhi Sriwidodo menuturkan, saat ini titik tujuan pasokan biodiesel ini yakni 68 terminal BBM. Nantinya, guna mengoptimalkan volume penyerapan biodiesel, pihaknya akan memangkas titik tujuan ini menjadi 25 terminal BBM saja. Pasalnya, dengan tujuan 68 terminal BBM ini, masih terjadi keterlambatan pasokan biodiesel. “Supaya bisa maksimum salurkan B20 maka akan rekonfigurasi dengan pola suplai 25 titik. Itu mulai Januari tahun depan,” kata dia. Beberapa terminal tujuan ini yakni Terminal BBM Medan, Tanjung Uban, Dumai, Sambu, Merak, Jakarta, Balongan, Cikampek, Tasik, Baubau, Wayame, Balikpapan, serta Pulau Laut. “Dari terminal ini akan dipasok ke terminal kecil dalam bentuk B20,” tambahnya. Pengurangan titik pasok ini, lanjutnya, akan dilakukan dengan menambah fasilitas penampungan terapung (floating storage) di terminal tujuan. Jika floating storage itu siap dioperasikan tahun ini, pengurangan titik pasok tersebut dapat dijalankan segera. Walaupun, fasilitas tambahan ini diperkirakan akan menimbulkan biaya. “Ini ada biaya, tetapi daripada badan usaha BBM memasok hingga daerah-daerah, cost tinggi. Jadi biaya floating storage ini dikeroyok ramai-ramai bersama badan usaha BBN,” tutur Gandhi. Sejak mandatori B20 dimulai pada 2016, serapan biodiesel terus naik setiap tahunnya. Pada 2017, realisasi serapan biodiesel tercatat hanya sebesar 2,57 juta KL. Pada tahun ini, serapan FAME untuk Program B20 ditargetkan bisa mencapai 3,92 juta KL.

Bisnis Indonesia | Jum’at, 7 Desember 2018
Biosolar Belum Memanas

Realisasi penyerapan bahan bakar nabati atau Biodiesel belum memanas karena baru mencapai 2,85 juta kiloliter (kl) sampai akhir November 2018 atau 73% dari target tahun ini 3,9 juta kl. Pemerintah mewajibkan bauran Solar dan 20% bahan bakar nabati (biodiesel) yang berasal dari minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO), yaitu fatty acid methyl ester (FAME) sebagai bahan baku B20. Bauran Solar dan 20% Biodiesel (B20) mencakup sektor bersubsidi dan nonsubsidi. Sektor bersubsidi meliputi Solar yang dijual di stasiun pengisian bahan bakar umum. Sektor nonsubsidi mencakup Solar yang dijual ke pertambangan dan industri. Direktur Bioenergi, Ditjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, Kementerian ESDM Andrian Febby Misna mengatakan bahwa realisasi distribusi atau serapan FAME yang belum mencapai target karena distribusi B20 untuk sektor nonsubsidi belum optimal. Pemerintah telah mewajibkan penjualan Solar ke sektor nonsubsidi seperti pertambangan dan industri sejak 1 September 2018. Namun, penyerapan FAME untuk sektor bersubsidi sudah berjalan cukup baik, yaitu mencapai 84,4% dari target.

“Non-PSO {non public service obligation/ bersubsidi) yang belum maksimal sekitar 50% karena logistik apalagi musim hujan begini, pengiriman dengan kapal ribet,” ujar Febby kepada Bisnis, Rabu (6/12). Infrastruktur dan logistik dalam pendistribusian Biodiesel memang menjadi kendala utama tidak optimalnya pelaksanaan perluasan program B20 ke sektor nonsubsidi. Kendati sulit untuk mencapai target pada tahun ini, Febby masih optimistis penyerapan Biodiesel pada tahun depan akan tercapai. “Mudah-mudahan [target 2019 tercapai). Data [penyaluran biodiesel) masuk terus, kami berharap bisa di atas itu (3,9 juta Penyerapan Biodiesel untuk sektor nonsubsidi hingga akhir November baru mencapai 50%. RI]. Kami berharap agar masih bisa [capai target).” Asisten Deput Produktivitas Energi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Andi Novianto menuturkan bahwa kendala penyaluran Biodiesel disebabkan oleh jauhnya titik pasokan dengan titik kebutuhan. Sebagian besar pabrik biodiesel, kata Andi, berada di Pulau Jawa dan Sumatra, sedangkan permintaan terbesar berasal dari wilayah timur Indonesia.

“Kami melihat di Balikpapan, dari volume, porsinya 23% dari total kebutuhan Biodiesel kita. Kita punya masalah logistik bagaimana membawa [biodiesel) dari [wilayah] barat ke timur.” Pemerintah terus melakukan pembenahan dan mencermati persoalan tersebut. Andi menuturkan bahwa pemerintah sedang menyederhanakan dan mengefisiensikan rantai pasok bahan baku B20. Direktur Bioenergi, Ditjen Energi Baru Terbarukan, Kementerian ESDM Andrian Febby Misna mengungkapkan bahwa diperluasnya program B20 ke sektor nonsubsidi membuat pemantauan pelaksanaan program ini menjadi sulit. Pasalnya, jumlah penyalur atau badan usaha balian bakar minyak (BU BBM) jenis Solar ke sektor nonsubsidi lebih banyak dibandingkan dengan badan usaha BBM di sektor bersubsidi. Badan usaha penyalur Solar sektor nonsubsidi mencapai 150 perusahaan. Sementara itu, badan usaha penyalur Biodiesel ke sektor bersubsidi (Solar yang dijual di SPBU) hanya PT Pertamina (Persero) dan PT AKR Corporindo Tbk. Febby menjelaskan, untuk menyiasati persoalan itu, pemerintah mengatur badan usaha BBM yang wajib melakukan pencampuran adalah perusahaan yang memiliki kilang dan menghasilkan Solar serta badan usaha yang mengimpor Solar. “Harapannya yang akan melakukan pencampuran [Solar dan biodiesel) tidak terlalu banyak. Pada 2018, ada 11 badan usaha BBM kemudian mereka salurkan ke badan usaha BBM lain,” katanya.

MASALAH PENYIMPANAN

Sementara itu, Asosiasi Jasa Pertambangan Indonesia (Aspindo) menyebut bahwa pemerintah sudah menerbitkan petunjuk teknis penanganan Biodiesel dan melakukan sosialisasi di berbagai kota. Direktur Eksekutif Aspindo Bambang Tjahjono mengatakan, salah satu rekomendasi yaitu waktu penyimpanan Biosolar selama 3 bulan, tetapi tidak ada petunjuk bagaimana menangani Biosolar setelah 3 bulan. Padahal, menurutnya, beberapa proyek di daerah pelosok perlu menyimpan stok BBM lebih dari 3 bulan karena kesulitan pasokan BBM yang bergantung pada pasang surut air sungai. “Bahkan kalau kami lihat, hampir semua bangunan gedung (perkantoran, apartemen, dan rumah sakit) mempunyai genset cadangan, yang bahan bakarnya bisa lebih dari 3 bulan, bahkan 1 tahun belum habis,” katanya. Dia menambahkan, Biosolar yang disimpan cukup lama dapat merusak mesin karena ada endapan. Berbeda dengan penyimpanan Solar (BO) di tangki yang bisa bertahan sampai dengan 5 tahun. Bambang berharap agar pemerintah segera mengatasi masalah penyimpanan tersebut. Apalagi saat ini sekitar 50 kontraktor dari 117 perusahaan tambang di bawah naungan Aspindo menggunakan B20. “Sebulan itu kira-kira kami pakai sekitar 250 kiloliter, jadi setahun 3.000 kiloliter. Namun, kalau dibandingkan dengan seluruh industri, tambang menjadi pengguna terbesar.” Menurutnya, saat ini untuk BIO-B20 menghasilkan tenaga lebih rendah sehingga akan meningkatkan volume konsumsi Biosolar sekitar 2%-5%. Selain itu, katanya, penggantian filter bahan bakar menjadi lebih cepat.

Republika | Jum’at, 7 Desember 2018
Industri Tambang Keluhkan B20

Asosiasi Jasa Pertambangan Indonesia (Aspindo) mengeluhkan penggunaan Biodiesel 20 persen (B20) bagi kendaraan di industri tambang. Direktur Eksekutif Aspindo Bambang Tjahjono menyampaikan, beberapa permasalahan utama yang mereka hadapi dalam penggunaan B20, yakni kurangnya sosialisasi baik dari segi pasokan maupun peyimpanan. Mayoritas kontraktor tambang membeli langsung ke pemasok bahan bakar. Sementara, sosialisasi B20 dari pemerintah lebih banyak ke pemilik tambang. “Dalam praktiknya, beberapa kali pasokan B20 terlambat karena alasannya pasokan Biodiesel terlambat,” kata Bambang, Kamis (6/12). Selain permasalahan jaminan pasokan B20, kendala lainnya adalah bahan bakar B20 tidak bisa disimpan terlalu lama. Pemerintah sudah menerbitkan Petunjuk Teknis penanganan Biodiesel atau biosolar dan melakukan sosialisasi di Jakarta dan berbagai kota di Indonesia. Salah satu rekomendasinya untuk penyimpanan biosolar adalah tiga bulan. Namun, menurut Bambang, tidak ada petunjuk bagaimana menangani biosolar setelah tiga bulan. Jika disimpan lama, B20 dapat merusak mesin karena ada endapan.

Padahal, beberapa proyek di daerah pelosok perlu menyimpan stok BBM lebih dari tiga bulan. Aspindo meminta agar sosialisasi merata dan menyeluruh supaya semua pengguna mengerti. “Yang pakai mobil solar pun harus ngerti, ini lho konsekuensi tidak dipakai berbulan-bulan,” kata dia. Dia berharap, pemerintah segera mengatasi hal ini. Apalagi, saat ini sekitar 50 kontraktor dari 117 perusahaan tambang di bawah naungan Aspindo telah menggunakan B20. Mereka diwajibkan menggunakan bahan bakar ini oleh pemerintah. Aspindo juga menyatakan penggunaan B20 membuat konsumsi BBM boros dua hingga lima persen. “Sebulan itu kira-kira kami pakai sekitar 250 kiloliter, jadi setahun 3.000 kiloliter. Kalau dibandingkan untuk seluruh industri, tambang menjadi pengguna terbesar,” katanya. Pemerintah melalui Kementerian ESDM telah mewajibkan pemakaian biosolar sejak 2016 secara bertahap mulai dari 5 persen, 10 persen, hingga 15 persen. Yang terbaru, pemerintah mewajibkan penggunaan B20 per 1 September 2018.

Direktur Centre for Indonesian Resources Strategic Studies (Ciruss), Budi Santoso, menilai, kebijakan penerapan B20 ini kepada industri ini kurang matang. “Program yang harusnya matang dulu baru diluncurkan bukan diluncurkan dulu baru dimatangkan,” kata Budi. Kementerian Perindustrian sebelumnya menyatakan, sejumlah kementerian dan lembaga sudah mendengar permintaan dari beberapa asosiasi terkait relaksasi B20. Permintaan itu sudah diajukan sejak awal tahun 2018. Namun, pemerintah tetap mewajibkan penggunaan B20. Pemerintah tidak akan membedakan sektor apa saja yang harus menggunakan B20. Hanya ada tiga sektor yang diberikan pengecualian sementara atas pemakaian B20 oleh pemerintah, yakni pembangkit listrik milik PLN, sektor persenjataan TNI, dan peralatan tambang PT Freeport.

Cnnindonesia | Jum’at, 7 Desember 2018
Perusahaan Jasa Tambang Minta Pemerintah Tunda Penerapan B30

Asosiasi Jasa Pertambangan Indonesia (ASPINDO-IMSA) meminta pemerintah tidak buru-buru menerapkan program mandatori campuran biodiesel 30 persen (B30). Pasalnya, pelaku usaha jasa pertambangan masih menyesuaikan dengan bahan bakar campuran biodiesel 20 persen (B20) yang telah diwajibkan pemerintah sejak 1 September 2018 lalu. Sebelumnya, sesuai peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 12 tahun 2015 tentang Penyediaan, Pemanfaatan, dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati Sebagai Bahan Bakar Lain, mandatori B30 akan berlaku pada Januari 2020. Namun, pemerintah ingin mempercepat pelaksanaan B30 menjadi tahun depan. “(Mandatori) B30 jangan dipercepat. Uji coba B30 harus komprehensif dan mencakup penyimpanan dan alternatif kondisi di lapangan,” ujar Direktur Eksekutif ASPINDO-IMSA Bambang Tjahjono dalam dalam seminar “Pemakaian B20 di Industri Pertambangan: Masalah dan Solusi” di Grand Sahid Jaya, Kamis (6/12). Pelaku usaha, lanjut Bambang, sebenarnya mendukung program pemerintah. Hanya saja, mereka berharap pemerintah membuat kajian riset yang mendalam sebelum memberlakukan kewajiban tersebut. Mereka minta uji coba tidak hanya dilakukan pada otomotif.

Mereka juga secara khusus minta uji coba juga dilakukan pada alat berat yang memiliki karakteristik berbeda. Lepas tiga bulan berjalan, penerapan B20 masih belum optimal. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari asosiasi, pelaku usaha jasa tambang menanggung beban ketika menggunaan B20. Bambang menyebutkan untuk campuran biodiesel 10 persen hingga 20 persen, tenaga yang dihasilkan lebih rendah. Akibatnya, penggunaan bahan bakar menjadi lebih boros sekitar dua hingga lima persen. Dengan asumsi porsi biaya bahan bakar sekitar 30 hingga 40 persen dari struktur biaya maka sekitar satu persen potensi keuntungan melayang. “Kajian keekonomian harus dilengkapi,” ujarnya. Kemudian, umur penyaring (filter) bahan bakar menjadi lebih pendek. Bambang menyebutkan setidaknya pelaku usaha harus mengganti filter tiga sampai empat kali. Selanjutnya, sifat biodiesel yang merusak karet, akan memperpendek umur onderdil yang berbahan dasar karet seperti penutup (seal) atau selang. Tak hanya itu, biodiesel juga mudah teroksidasi, sehingga menghasilkan endapan. Pada awal penerapan B20, beberapa pelaku jasa pertambangan juga mengalami kendala pasokan bahan bakar nabati yang menjadi campuran solar dalam biodiesel (FAME). Akibatnya, kegiatan usaha menjadi terganggu karena tidak mendapatkan pasokan bahan bakar. Namun, hal ini telah diatasi seiring perbaikan distribusi, terutama dari PT Pertamina (Persero).

Sebagai catatan, pelaku usaha tidak bisa menyimpan stok biodiesel yang terlalu banyak karena daya tahan biodiesel hanya sekitar tiga bulan. Selain itu, penyimpanan stok yang terlalu banyak juga akan mengganggu arus kas. “Uji coba dilakukan oleh PT Adaro dan Komatsu tetapi pada saat uji coba langsung dicampur dan dipakai habis. Pernah tidak diuji coba kalau (biodiesel) yang disimpan dampaknya apa?” Di tempat yang sama, Direktur Bioenergi Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Andriah Feby Misna menerima masukan tersebut. Feby kemudian mengundang pelaku industri pertambangan untuk mengikuti kajian teknis terkait penggunaan B30. “Usulan B30 masih terbuka untuk otomotif, kalau teman-teman tambang ingin ikut kami lakukan kajian teknis bersama B30 silakan,” ujarnya. Di saat yang sama, pemerintah juga akan memperketat parameter standar nasional campuran B30 agar sesuai mesin. Selain itu, pemerintah juga akan melakukan sosialisasi penggunaan biodiesel yang aman. Diharapkan, penerapan B30 ke depan lancar sehingga bisa membantu upaya pemerintah menekan impor bahan bakar minyak dan emisi karbon. Sebagai informasi, tahun ini, penggunaan biodiesel sebesar 3,9 juta kiloliter (kl) akan menghemat devisa hingga US$2,1 miliar. Penghematan akan meningkat menjadi US$3,34 miliar pada tahun depan di mana pemerintah menargetkan penggunaan biodiesel mencapai 6,2 juta kl.
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20181206163901-85-351678/perusahaan-jasa-tambang-minta-pemerintah-tunda-penerapan-b30

Katadata | Kamis, 6 Desember 2018
Terkendala Teknis Mesin, Jasa Pertambangan Keluhkan Pemakaian B20

Asosiasi Jasa Pertambangan Indonesia (ASPINDO) mengeluhkan pencampuran bahan bakar biodiesel hingga 20 persen dalam program B20. Mereka menemui beberapa kendala dalam menggunakan Fatty Acid Methyl Ester (FAME) ini untuk peralatan pertambangan. Direktur Eksekutif ASPINDO Bambang Tjahjono mengatakan kendala tersebut seperti rusaknya injector didalam mesin. Selain itu, filter harus sering diganti. Sebab, dalam mengkonsumsi B20, filter mesin sering sekali cepat kotor. “Ada keluhan filter yang tidak beres, injektor-nya bermasalah,” kata Bambang, di Jakarta, Kamis (6/12). Belum lagi, dia melanjutkan, masalah penyimpanan B20. Jika mesin sudah diisi bahan bakar B20 namun tidak digunakan dalam waktu yang lama, bahan bakar tersebut mengendap dan membentuk jel. Ini yang menyebabkan mesin menjadi rusak. Apalagi, B20 dinilai lebih boros dibandingkan solar. Itu berefek pada penambahan biaya yang lebih besar untuk konsumsi bahan bakar. Menurut Bambang, konsumsi B20 meningkatkan ongkos 2-5 % bahan bakar dibandingkan menggunakan solar.

Bagi Bambang, kendala tersebut terjadi bisa dipicu oleh sosiaslisasi mengenai penggunaan B20 terhadap sektor pertambangan yang belum optimal. Sehingga, informasi terkait perawatan mesin tidak tersampaikan, dan menimbulkan beberapa kendala. “Penyebabnya, perawatan yang tidak disosialisasikan ini. Selama ini dipakai saja,” kata dia. Mendengar keluhan ini, Direktur Bioenergi Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Andriah Feby Misnah menyatakan sosialisasi belum optimal karena jangka waktu untuk mempersiapkan mendatori B20 terbilang singkat. Tapi pihaknya telah mengirim beberapa perwakilan untuk melakukan sosialisasi. “Kalau semua dapat sosialisasi tidak mungkin juga dalam waktu pendek. Tapi perwakilannya sudah,” kata Andriah. Dari 117 anggota ASPINDO, dia melanjutkan, sekitar 50 kontraktor sudah menggunakan B20 sebagai bahan bakar alat pertambangan. Selain masalah teknis ini, kendala pelaksanaan program B20 juga terjadi dalam pengiriman FAME. Misalnya, PT Pertamina menyatakan biaya sewa kapal untuk tangki terapung atau floating storage pembawa FAME akan dibebankan kepada produsen bahan bakar nabati. FAME ini akan digunakan sebagai campuran bahan bakar biodiesel hingga 20 persen.

Namun, Ketua Harian Asosiasi Produsen Biofuels Indonesia (Aprobi) Paulus Tjakrawan menyatakan pihaknya masih berunding terkait biaya sewa kapal tersebut dengan Pertamina. Aprobi meminta ongkos sewa dibagi dua dengan perusahaan pelat merah itu. Padahal, program B20 ini digadang-gadang sebagai salah satu andalan pemerintah dalam menghemat devisa. dengan terjaganya devisa, defisit neraca transaksi berjalan (CAD) pun diharapkan makin berkurang karena impor bahan bakar minyak (BBM) mengecil.
https://katadata.co.id/berita/2018/12/06/terkendala-teknis-mesin-jasa-pertambangan-keluhkan-pemakaian-b20

Antara | Kamis, 6 Desember 2018
Kementerian ESDM dorong upaya produksi “green fuel”

Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) Republik Indonesia akan mendorong upaya produksi green fuel. “Selain biodiesel, ke depan juga kita akan mengupayakan untuk memproduksi green fuel,” ujar Direktur Bioenergi Kementerian ESDM Andrian Feby Misnah di Jakarta, Kamis. Dia lebih lanjut menjelaskan bahwa upaya untuk produksi ini masih dalam tahap ujicoba dan pihaknya menjalin kerjasama dengan Pertamina dalam upaya memproduksi green fuel. “Ada dua proses yang akan dilakukan, bisa dengan full processing kemudian juga dengan membangun plant yang baru. Untuk membangun plant yang baru ini, kita membutuhkan waktu yang cukup lama dan investasi yang cukup besar,” ujarnya. Harga green fuel yang mahal ini dikarenakan biaya teknologi prosesnya yang masih tinggi. Namun, dia menilai kendati mahal, green fuel ini bisa menghemat devisa negara. “Sekarang kita melihat keberpihakan, harga mahal namun produknya produk lokal, sementara kita mengimpor (bbm) devisanya keluar lebih bagus kita produksi di dalam negeri,”, tutur Direktur tersebut. Upaya pengembangan green fuel ini merupakan peluang yang bagus, mengingat Indonesia bisa memanfaatkan Crude Palm Oil atau CPO untuk bisa menghasilkan solar, bensin dan juga avtur yang selama ini masih diimpor.
https://www.antaranews.com/berita/775182/kementerian-esdm-dorong-upaya-produksi-green-fuel

Republika | Kamis, 6 Desember 2018
Pelaku Industri Tambang Keluhkan Penggunaan B20

Para pelaku usaha pertambangan masih menemui kendala dalam penggunaan bahan bakar biodiesel sebesar 20 persen (B20). Padahal pemerintah telah mewajibkan pemakaian biosolar sebesar 20 persen mulai 1 September 2018 lalu. Menurut Direktur Eksekutif Asosiasi Jasa Pertambangan Indonesia (Aspindo) Bambang Tjahjono, beberapa permasalahan utama yakni kurangnya sosialisasi baik dari segi pasokan maupun penyimpanan. Mayoritas para kontraktor tambang membeli langsung ke pemasok bahan bakar (Pertamina, dan lain-lain), sementara itu sosialisasi B20 dari pihak pemerintah kebanyakan ke pemilik tambang. “Dalam prakteknya beberapa kali pasokan B20 terlambat,” kata Bambang Tjahjono di Jakarta, Kamis (6/12). Selain permasalahan jaminan pasokan B20, kendala lainnya adalah bahan bakar B20 tidak bisa disimpan terlalu lama. Pihak pemerintah sudah menerbitkan Petunjuk Teknis penanganan biodiesel/biosolar dan melakukan sosialisasi di Jakarta dan berbagai kota di Indonesia. Salah satu rekomendasinya untuk penyimpanan biosolar adalah 3 bulan. Namun menurut Bambang, tidak ada petunjuk bagaimana menangani biosolar setelah 3 bulan.

B20 jika disimpan lama dapat merusak mesin karena ada endapan. Padahal beberapa proyek didaerah pelosok perlu menyimpan stok BBM lebih dari 3 bulan karena sulitnya memasok BBM (tergantung pasang surut sungai). Ini berbeda dengan penyimpanan solar atau B0 di tangki, yang bisa bertahan sampai dengan lima tahun. “Masalah di penyimpanan itu, jadi itu disosialisasikan di internal kita saja, karena tidak ada sosialisasi (dari pemerintah). Paling tidak disosialisasikan supaya semua pengguna mengerti. Yang pakai mobil solar pun harus ngerti, ini lho konsekuensi tidak dipakai berbulan-bulan,” jelasnya. Kendati begitu, kata Bambang, bukan berarti solar menjadi rusak setelah tiga bulan. Hal ini bergantung kepada kadar air di udara, dan kelembaban udara di Indonesia termasuk tinggi. Ditambah lagi, B20 lebih boros karena cepat berkurang, tidak seperti saat menggunakan solar. “Kalau tenaganya kurang untuk mencapai tenaga yang seimbang, ya otomatis lebih. Lebih boros 2-5 persen,” katanya. Dia berharap pemerintah segera mengatasi hal ini. Apalagi saat ini sekitar 50 kontraktor dari 117 perusahaan tambang di bawah naungan Aspindo telah menggunakan B20, dan mereka diwajibkan menggunakan bahan bakar ini oleh pemerintah.

“Sebulan itu kira-kira kami pakai sekitar 250 kiloliter, jadi setahun 3.000 kiloliter. Tapi kalau dibandingkan untuk seluruh industri, tambang menjadi pengguna terbesar,” katanya. Dalam kesempatan yang sama, Direktur Centre for Indonesian Resources Strategic Studies (Ciruss), Budi Santoso mengkritik kurang matangnya kebijakan penerapan B20 ini kepada industri. Dia menilai pemerintah seharusnya mematangkan program ini terlebih dahulu sebelum memberlakukan kepada industri. “Program yang harusnya matang dulu baru diluncurkan bukan launching dulu baru dimatangkan. Kerugian yang tidak diprediksi itu kerugian uang, apa yang dicapai ini apakah setelah peresmian siap? Tadi saya lihat Pertamina tidak siap,” kata Budi.
https://republika.co.id/berita/ekonomi/korporasi/18/12/06/pjb5ei383-pelaku-industri-tambang-keluhkan-penggunaan-b20

Inilah | Kamis, 6 Desember 2018
Biodiesel Tancap Gas, Kuncinya di BPDP-KS

Agar pengembangan biodiesel di tanah air, lari cepat, ada usulan menarik. Beri insentif kepada BUMN seperti PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero). Insentifnya berupa apa, dan dari mana? Dengan adanya insentif tersebut, Pertamina diharapkan bisa segera membangun kilang pengolahan minyak mentah sawit atau Crude Palm Oil (CPO). Sedangkan PLN didorong untuk investasi kepada mesin-mesin yang kompatibel dengan biodiesel. Lalu dari mana dana untuk insentif tersebut? Peneliti Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Agus Kismanto menyebut bisa berasal dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Sawit (BPDP-KS). Lembaga ini perlu memperluas peran pendanaannya dengan memberikan insentif bagi kedua BUMN tersebut. Karena tujuannya jelas untuk mendorong pengembangan biodiesel yang berbahan baku utama CPO.

Kata Agus, perluasan peran pendanaan itu diprediksi mampu menahan kejatuhan harga minyak CPO yang kini berada di bawah US$500 per ton yang dipicu turunnya permintaan ekspor. Kondisi ini kalau dibiarkan akan berdampak kepada kelebihan CPO di Indonesia sebesar 4 juta ton pada tahun ini. Agus memperkirakan, pembangunan kilang CPO dapat mempercepat proses pencampuran minyak mentah (crude oil) dengan CPO menjadi bahan bakar. Pembangunan Kilang itu diharapkan mampu menyerap CPO hingga 20 juta ton per tahun atau 340 ribu barel per hari (bph), kata Agus dalam Focus Group Discussion (FGD) bertema Menahan Kejatuhan Harga CPO, Menyelamatkan Petani di Jakarta, Rabu (5/12/2018). Insentif bagi PLN, lanjutnya, perlu dilakukan agar terjadi peningkatan penggunaan CPO terhadap pembangkit listrik. Dengan insentif ini, PLN dapat mengembangkan pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) berbahan bakar miyak sawit. Agar PLN tidak terbebani, lanjutnya, BPDP-KS dapat membantu pembiayaan untuk pilot plant dan perencanaan. Peran BPDP-KS juga diperlukan ketika terjadi selisih harga antara BBM dan BBN, kata Agus. Agus menyarankan, pemerintah juga perlu melakukan penjajakan program barter biodiesel biothanol dengan Brasil yang memiliki potensi sebesar 3,3 juta kiloliter. Selain itu, Substitusi MFO (marine fuel oil) dengan CPO oleh PLN yang potensinya bisa mencapai 0,9 juta kiloliter juga perlu dilakukan.

Peluang lain,mengganti PLTD berbahan bakar HSD dengan CPO atau minyak goreng. Potensinya bisa mencapai 2,9 juta kiloliter,” kata Agus. Agus menyarankan, pemerintah untuk mempercepat program B 20 menjadi B30. Paling tidak, program B30 bisa terealisasi pertengahan tahun depan untuk mempercepat serapan dan mendorong kenaikan harga CPO. Anggota Komisi XI DPR Jhony G Plate mengatakan, instansi pemerintah perlu melepaskan ego sektoral untuk mendorong penguatan harga CPO.Indonesia merupakan negara yang besar, tetapi persoalan semua instansi bekerja sendiri sendiri dan sangat sektoral sehingga mengakibatkan kita menjadi kecil dan berdampak pada leverage kita yang kecil,” papar politisi Nasdem ini. Jhony menjelaskan, program hilirisasi domestik guna meningkatkan konsumsi minyak sawit di dalam negeri tidak bisa ditunda karena produksi sawit nasional yang melimpah. Ke depan, seharusnya program B 20 hanya menjadi salah satu bagian dari begitu banyak pengembangan hilirisasi. Apalagi potensi CPO bakal melimpah sejalan dengan program replanting dan peningkatan produksi. Kata dia. Indonesia perlu mempunyai peta jalan industri sawit nasional dengan tujuan menjadikan Indonesia sebagai pusat produksi sawit, pusat referensi harga sawit, dan pusat hilirisasi sawit dunia.
https://m.inilah.com/news/detail/2496224/biodiesel-tancap-gas-kuncinya-di-bpdp-ks

Tempo | Kamis, 6 Desember 2018
Koaksi Indonesia: Biodiesel Bisa Turunkan Emisi Gas Buang

Koaksi Indonesia, organisasi nirlaba program pembangunan berkelanjutan, melakukan studi mengenai Dinamika Hulu-Hilir Industri Biodiesel di Indonesia. Berdasarkan studi tersebut, Koaksi Indonesia mengusulkan beberapa langkah strategis untuk pengembangan dan penguatan industri biodiesel. “Koaksi Indonesia mengusulkan langkah strategis yaitu, pengembangan kebijakan biodiesel harus dilakukan secara lebih terarah, terukur, serta mendorong integrasi yang lebih baik diantara sektor terkait,” ujar Program Manager Koaksi Indonesia Azis Kurniawan, di Ruang Sasono Mulyo 3, Hotel Le Meridien, Jakarta Pusat, Rabu, 5 November 2018. Biodiesel merupakan salah satu jenis energi terbarukan yang digunakan untuk menggantikan bahan bakar diesel konvensional. Dalam studi yang berjudul ‘Dinamika Hulu-Hilir Industri Biodiesel di Indonesia’ itu, dijelaskan bahwa biodiesel dapat menurunkan emisi gas buang, sehingga menjadi lebih bersih dan ramah lingkungan. Pemanfaatan energi terbarukan menjadi bagian upaya mitigasi perubahan iklim, kata Aziz, yang mengurangi penggunaan energi fosil. Sejauh ini, energi fosil adalah penyumbang emisi gas rumah kaca terbesar, baik di tingkat global maupun nasional.

“Langkah kedua, peningkatan produktivitas sebesar 1,4 ton per hektare dari rata-rata produksi sekarang yang hanya 2,7 ton per hektare dapat memenuhi permintaan biodiesel hingga tahun 2025 sebesar 11,75 juta kilo liter. Tidak ada kebutuhan penambahan lahan,” kata Aziz. Ketiga, Aziz melanjutkan, Penguatan standar keberlanjutan yang sudah ada, menjadi langkah safeguarding yang tepat saat ini terhadap isu keberlanjutan lingkungan. Dan penunjukan dedicated area atau arahan blueprint tim nasional pengembangan BBN 2006 – 2025, menjadikan perhitungan strategi peningkatan produktifitas, emisi life cycle dilakukan berdasarkan kalkulasi yang jelas. Indonesia mengandalkan kelapa sawit sebagai bahan baku utama implementasi kebijakan biodiesel domestik. “Meskipun sebenarnya kesempatan untuk mendiversifikasi bahan baku biodiesel terbuka lebar, karena Indonesia memiliki kekayaan alam yang luar biasa,” lanjut Aziz. Kelangsungan kebijakan biodiesel di hilir terkait erat dengan penentuan kebijakan industri kelapa sawit di hulu. Kompleksitasnya, kata Aziz terlihat dari industri biodiesel nasional dengan mata rantai yang panjang, serta lekat dengan berbagai isu pembangunan, meliputi sosial, ekonomi, serta lingkungan.
https://tekno.tempo.co/read/1152825/koaksi-indonesia-biodiesel-bisa-turunkan-emisi-gas-buang/full&view=ok

Binsis | Kamis, 6 Desember 2018
Ini Alasan Biodiesel Bakal Menghemat Impor Minyak Mentah & BBM

Pemanfaatan bahan bakar nabati atau biodiesel dari minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) akan mengurangi impor minyak mentah dan bahan bakar minyak (BBM). Selama ini, Indonesia menjadi importir minyak dan BBM. Dari total kebutuhan BBM di Tanah Air sekitar 1,6 juta barel per hari (bph), produksi lokal hanya sekitar 800.000 bph sehingga impor sekitar 800.000 bph. Pemanfaatan biodiesel dari sawit sekitar 20% dari total konsumsi Solar, yaitu program B20, otomatis memangkas impor minyak dan BBM. Apalagi, Indonesia merupakan produsen terbesar CPO di dunia. Pemerintah menargetkan pelaksanaan perluasan kewajiban bauran Solar dan 20% biodiesel atau B20 dapat menghemat devisa negara hingga US$3 miliar pada 2019. Pemerintah mewajibkan Solar yang dijual di pasar harus dicampur dengan bahan bakar nabati dari minyak kelapa sawit (biodiesel) sebesar 20%. Perluasan program B20 ke sektor nonsubsidi tersebut efektif berlaku mulai 1 September 2018. Konsumsi Solar di Indonesia sekitar 32 juta kiloliter per tahun. Melalui program B20, dibutuhkan biodiesel sebanyak 6,4 juta kiloliter per tahun. Pasokan biodiesel 6,4 juta kl itu akan memangkas impor minyak mentah dan Solar sebanyak 6,4 juta kl. Pengurangan impor itu diklaim bakal menghemat devisa negara hingga US$3 miliar per tahun.

Selama ini, Solar lebih banyak diproduksi di kilang domestik. Namun, bahan bakar Solar, yaitu minyak mentah, masih diimpor. “Diharapkan pada 2019 devisa Indonesia dapat hemat lebih dari US$3 miliar dengan penggunaan FAME [fatty acid methyl ether/bahan bakar nabati sawit] sebesar 6,2 juta ton,” ujar Andi Novianto, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup, Kemenko Perekonomian, dalam peluncuran studi Koaksi Indonesia dengan tema Dinamika Rantai Pasok Hulu Hilir Industri Biodiesel di Indonesia, Rabu (5/12). Dia mengatakan, perluasan program B20 ke sektor nonsubsidi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengurangi defisit neraca perdagangan Indonesia. Dia mengklaim, pelaksanaan perluasan B20 tersebut mampu mengurangi impor Solar selama 3 bulan terakhir kendati jumlahnya saat ini belum signifikan. Menurutnya, saat ini pelaksanaan program B20 belum sepenuhnya maksimal. Kendala utamanya ada pada distribusi penyaluran bahan baku B20, yakni FAME. Pemerintah pun berupaya melakukan penyederhanaan rantai pasok penyaluran FAME untuk mengatasi hal tersebut.

Sementara itu, Koaksi Indonesia memandang pelaksanaan kebijakan biodiesel di hilir juga harus memperhatikan penerapan kebijakan industri kelapa sawit di hulu. Kompleksitasnya terlihat dari industri biodiesel nasional yang memiliki mata rantai sangat panjang, serta lekat dengan berbagai isu pembangunan, meliputi isu sosial, ekonomi, serta lingkungan. Azis Kurniawan, Program Manajer Koaksi Indonesia, menilai bahwa mata rantai yang panjang ini menimbulkan tantangan tersendiri bagi pembuat kebijakan dalam merencanakan dan melaksanakan program biodiesel yang berkelanjutan. Penguatan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan merupakan langkah kunci agar program ini makin kokoh dan mampu menjadi alat bagi seluruh pemangku kepentingan untuk mewujudkan cita-cita pembangunan yang berkelanjutan. “Kami mengusulkan beberapa langkah strategis yang dapat diterapkan pemerintah serta pemangku kepentingan untuk menjawab isu pengembangan biodiesel serta mendorong penguatan industri biodiesel sampai dengan tahun-tahun mendatang,” kata Azis. Langkah strategis yang direkomendasikan oleh Koaksi Indonesia berdasarkan studi yang dilakukan, antara lain pengembangan kebijakan biodiesel harus dilakukan secara lebih terarah, terukur, serta mendorong integrasi yang lebih baik di antara sektor terkait. Lalu tidak ada kebutuhan penambahan lahan. Peningkatan produktivitas sebesar 1,4 ton per ha dari rata-rata produksi sekarang hanya 2,7 ton per ha dapat memenuhi permintaan biodiesel hingga 2025 sebesar 11,75 jt kl. Kemudian penguatan standar keberlanjutan yang sudah ada merupakan langkah safeguarding yang paling tepat saat ini terhadap isu keberlanjutan lingkungan.
http://industri.bisnis.com/read/20181206/44/866943/ini-alasan-biodiesel-bakal-menghemat-impor-minyak-mentah-bbm-