+62 2129380882 office@aprobi.co.id

Pembangkit Listrik PLN Siap Menyerap B20

Harian Kontan | Senin, 10 Juni 2019
Pembangkit Listrik PLN Siap Menyerap B20

PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) menyatakan tak keberatan jika pembangkit listrik miliknya menggunakan campuran biodiesel 20% atau B20 maupun campuran minyak sawit mentah atau crude Palm Oil (CPO). Pelaksana tugas (Pit) Direktur Utama PLN Djoko Rahardjo Abumanan menyatakan, sejumlah mesin pembangkit milik PLN secara teknis sudah siap untuk menampung ba-han bakar dengan campuran yang lebih tinggi atau biofuel 60% (B60). Namun, menurut dia, hal tersebut tergantung pada keekonomian harga dan jaminan kontinuitas pasokan bahan bakar yang diterima PLN. Tahun lalu, realisasi penggunaan biofuel untuk pembangkit listrik tercatat sebesar 5,8 juta kiloliter (kl). Sedangkan pada tahun ini ditargetkan hanya sebanyak 3,9 juta kl. “Mesin enggak ada masalah, asalkan karakteristik (bahan bakar) sama. Kami menunggu saja, yang penting kan ada pasokannya dan harganya juga ekonomis,” kata Djoko kepada KONTAN. Soal harga dan pasokan ini pula yang sempat menghambat PLN untuk melakukan uji coba dan penerapan CPO pada pembangkit.

Apalagi, pihak penyedia atau penyalur CPO semula meminta kontrak jangka panjang terlebih dulu. “Tapi ini kan masih uji coba, ada macam-macam, uji performance hingga uji lingkungan. Kamijuga harus tunggu regulasi, enggak bisa langsung,” kata Djoko. Meski tak memerinci secara mendetail, Djoko mengatakan masalah harga dan pasokan CPO tersebut sudah menemui titik temu, dua minggu lalu. “Hasilnya saya belum update. Tapi Minggu lalu sudah dapat (pasokan) CPO-nya, tinggal uji coba, laporan nanti setelah Lebaran,” terang dia. Berdasarkan catatan KONTAN, ada empat pembangkit yang akan melakukan uji coba dengan menggunakan CPO. Keempat pembangkit itu adalah PLTD Kanaan Bontang berkapasitas 10 MW, PLTD Batakan Balikpapan 40 MW, PLTD Supa Pare-pare 62 MW, dan Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTMG) Jayapura berkapasitas 10 MW. Untuk memasok keempat pembangkit itu, PLN memerlukan sekitar 190.000 kl CPO per tahun.

The Jakarta Post | Senin, 10 Juni 2019
EU Wants Cooperation Over Sustainable Palm Oil

Indonesia and the European Union need to further promote cooperation over sustainable Palm Oil to help ease the tension between Jakarta and Brussels over the latter\’s move to phase out the use of crude Palm Oil in biofuel by 2030, an EU representative has said. “Indonesia wants to produce sustainable Palm Oil and has a whole set of policies to do that, while the EU wants to consume sustainable palm oil, so our paths are bound to meet between sustainable Palm Oil production and sustainable Palm Oil consumption,” the charge d\’affaires of the EU delegation to Indonesia, Charles-Michel Geurts, told reporters on the sidelines of the launch of the EU-Indonesia 2019 Blue Book in Jakarta on Tuesday evening. The European Commission adopted on March 13 a delegated act on sustainability criteria for biofuels, a derivative of its Renewable Energy Directive II (RED II), which has been seen as a protectionist trade policy directed against palm oil. The commodity is the only one singled out for having a high risk of causing deforestation based on indirect land use change (ILUC), which is calculated by comparing the amount of agricultural land that was meant to produce food

EU\’s\’RED II seen as protectionist trade policy directed against palm oil Palm oil only one singled out for having high risk of causing deforestation but was converted to grow ingredients for biofuel. “For the moment, we fully understand the worries and concerns or even the indignation of our Indonesian friends because when you talk about Palm Oil you talk about 17 million people who directly or indirectly depended on palm oil, the commodity that has been a driver to get out of poverty,” Geurts said. However, he said the delegated act came with many exceptions, used a dynamic revision approach and engaged in real cooperation with Indonesia in various ways, including through studies, sharing data and other projects involving sustainable palm oil. The legislation is up for review in 2021 and 2023, which is still before the provision takes effect in 2024. The review would examine various policies Indonesia had implemented to produce sustainable palm oil, such as revamping the Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) system, a moratorium on the new concessions and a policy to replant rather than expand plantations onto new land, he said.

As the largest producer of the commodity, Indonesia objected to the adoption of the legislation, saving that it was discriminatory because other vegetable oils produced in EU countries and the United States – such as soybean, rapeseed and sunflower oils – have lower yields and thus use land more excessively. Indonesia also argued that the deliberation was made based on outdated 2015 data, claiming that since then the government has made various efforts to establish a sustainable Palm Oil industry, which include imposing a two-year moratorium on the issuance of new permits to clear rain forests and peat land, as well as a moratorium on new oil palm plantations. Geurts asserted that the EU did not have “an obsession” over Palm Oil as a commodity, but rather had a specific approach to deforestation and its drivers, as the bloc was still the second largest market for Indonesia\’s Palm Oil and its consumers wanted a sustainable product. “For the moment, we see that based on the data from 2015, Palm Oil stands out,” he said. “Forty-five percent of the expansion of Palm Oil until 2015 was done at the expanse of primary forest and peat land, the land that captures carbon.”

While more than half of the EU market for Palm Oil is for food, the EU is “the most impor- tant and the only market” that uses Palm Oil forbiofuels because of its objective to have 32 percent of its energy produced by renewable sources by 2030, he said. However, the new demand for biofuels had caused the expansion of plantations into forests and onto peat land in Indonesia, offsetting biofuel\’s low greenhouse emissions. “We don\’t want as the EU to promote deforestation and to promote degradation of peat lands by subsidizing and by heavily supporting biofuels, like we have in the past by creating this huge market,” he said. The legislation would not have a direct impact on trade. It only means that the European countries\’ policy to promote renewable energy through subsidies and tax incentives won\’t be applicable to Palm Oil biofuels. In the meantime, he said the two sides would meet for the eighth Indonesia-EU Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) in Jakarta in the coming weeks.

Kompas | Senin, 10 Juni 2019
Babak Baru Diplomasi Sawit

Sebagaimana diketahui, Uni Eropa (UE) memberlakukan kebijakan energi terbarukan (renewable energy directive/ RED) II, yang melarang bahan baku biofuel bioliquid, dan lain lain yang dianggap memiliki risiko tinggi terhadap perubahan tata guna lahan secara tak langsung. Konsep Indirect Land Use Change (ILUQ ini berisiko tinggi-termasuk untuk memicu alih fungsi hutan alam menjadi kebun dan lahan pertanian-ini dianggap dapat meningkatkan emisi gas rumah kaca. Kelapa Sawit Indonesia akan dilarang masuk Uni Eropa (UE) karena dianggap menjadi sumber deforestasi sampai 5 juta hektar pada periode 2008-2016. UE tampaknya sedang mencari-cari perkara baru dengan minyak sawit Indonesia. Tahun 2018, Indonesia memenangi perkara di Majelis Panel Sengketa di Badan Perdagangan Dunia (WTO) dan di Mahkamah Tinggi UE (The European Court Justice) atas pengenaan bea anti-dumping oleh UE atas impor biodiesel Indonesia Kini, UE kembali mempersulit ekspor minyak sawit Indonesia ke negara-negara Eropa dengan kebijakan baru RED II.

Tarik-ulur Uni Eropa

Terus terang, Indonesia cukup dibuat sibuk untuk menangkal dan membantah tuduhan ILUC berisiko tinggi tersebut. Sebenarnya, tak hanya areal Kelapa Sawit yang semakin luas, tetapi areal pertanaman kedelai dan biji rapa (rape seed) dan biji bunga matahari juga meningkat Pada 2018, luas areal tanaman minyak nabati global telah mencapai 170 juta hektar dengan peningkatan yang amat pesat Areal tanaman minyak nabati ini hampir mencapai sepertiga luas areal tanaman biji-bijian yang hanya 670 juta hektar, suatu perkembangan yang perlu dapat perhatian. Luas tanaman kedelai kini mencapai sembilan kali lebih besar ketimbang luas lahan Kelapa Sawit Namun, argumen untuk melibatkan fenomena yang terjadi di negara lain agak sulit untuk meyakinkan UE bahwa Indonesia tak sendirian menjadi kontributor pada ILUC berisiko tinggi dan mewarnai perubahan iklim global.

Indonesia juga berupaya membenahi peta luas lahan Kelapa Sawit menjadi satu peta terintegrasi yang ditarget selesai pada Agustus 2019. Saat ini, Indonesia masih memiliki tiga versi data luas lahan Kelapa Sawit 15,4 juta hektar versi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), 14,3 juta hektar versi Kementerian Pertanian, dan 16,8 juta hektar sesuai dengan kajian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), berikut 20 juta hektar areal Kelapa Sawit sesuai dengan izin atau hak guna usaha (HGU) yang telah dikeluarkan. Setidaknya, pemerintah berharap, dengan kebijakan satu data, tuduhan laju deforestasi sampai 5 juta hektar selama delapan tahun oleh UE dapat dibantah dengan lebih obyektif. Sebagian kalangan tentu meragukan bahwa UE akan demikian saja percaya terhadap argumen pihak Indonesia. Kebijakan RED II itu sebenarnya masih fleksibel dan lebih sebagai upaya tarik-ulur (baca: gertak sambal) UE dengan Indonesia dan pemasok bahan baku bio-energi lain. Negara-negara UE masih boleh mengimpor minyak nabati dari komoditas dengan ILUC risiko tinggi, tetapi tak dihitung sebagai bagian dari target sumber energi terbarukan yang disepakati harus 32 persen pada 2030. Tanggal 22 Mei 2019, UE bersidang untuk ambil keputusan bahwa RED II akan mengikat semua negara anggotanya sehingga sangat mungkin Indonesia harus menempuh diplomasi bilateral, yang mungkin agak melelahkan.

Spanyol dan Italia adalah dua negara Eropa yang banyak mengimpor minyak sawit Indonesia, baik sebagai bahan pangan, maupun bahan\’ bio-energi. Swiss yang bukan bagian UE cukup bersahabat dengan minyak sawit Indonesia dan boleh dijadikan simpul (hub) perdagangan menuju pasar sawit UE. Namun, tak menutup kemungkinan Swiss akan mengikuti tren baru perkembangan kebijakan di UE jika Indonesia tak melakukan pembenahan kebijakan secara komprehensif di dalam negeri. UE saat ini mengonsumsi minyak rapa 5,1 miliar liter, minyak sawit 2,3 miliar liter, minyak kedelai 680 juta liter dan minyak matahari 243 juta liter (US-DA, 2018). Sebagian besar (senilai 1,68 \’ miliar dollar AS) minyak sawit itu kini .digunakan untuk kebutuhan industri, termasuk industri bio-energi, dan hanya 672 juta dollar AS digunakan sebagai bahan pangan (Eurostat, 2019). Pasca-kemenangan perkara di WTO dan Majelis Tinggi Eropa, impor biodiesel UE dari Indonesia melonjak drastis pada 2018, mencapai 594 juta dollar AS dari hanya 22,4 juta doDar AS pada 2017.

Tak heran jika UE kembali “bertingkah aneh” pada minyak sawit karena minyak sawit memang jauh lebih efisien dalam menghasilkan minyak, baik sebagai produk pangan, maupun bio-energi. Minyak sawit telah menjadi pesaing utama dan mengancam eksistensi minyak rapa yang banyak diproduksi di Eropa Mungkin saja kekalahan UE tahun 2018 dalam urusan anti-dumping impor biodiesel di WTO dan Mahkamah Tinggi Eropa terasa sangat menyesakkan, terutama bagi Parlemen UE. Sudah agak lama UE menerapkan bea anti-dumping impor biodiesel karena menuduh produsen biodiesel Indonesia memperoleh subsidi sangat besar sehingga biaya produksinya amat rendah. Indonesia dituduh menjual harga biodiesel di bawah harga pasar karena perlakuan “pemihakan” oleh pemerintah. Indonesia tak terima atas tuduhan itu dan mengajukan perkara ke Majelis Panel Sengketa di WTO. Bahkan, faktanya ekspor Indonesia menurun drastis dari 649 juta dollar AS pada 2013 menjadi 150 juta doUar AS pada 2016, bahkan pernah mencapai titik terendah, yakni 68 juta dollar AS pada 2015. Majelis Hakim Panel Sengketa WTO pada Januari 2018 memenangkan Indonesia yang telah terbukti dirugikan oleh kebijakan UE itu. Dalam amar putusannya, Majelis Panel menyebutkan bahwa UE menerapkan proteksionisme dan diskriminasi terhadap minyak sawit Indonesia. Menariknya, Mahkamah Tinggi UE pada Maret 2018 justru memperkuat keputusan WTO dan memerintahkan UE mencabut bea anti-dumping impor biodiesel dari Indonesia, yang berkisar 8,8-23,3 persen. Dampaknya, ekspor biodiesel Indonesia ke UE melonjak tinggi pada 2018 dan mencapai 594 juta dollar AS.

Dimulai dari dalam

Diplomasi minyak sawit bukan suatu proses yang linier, melainkan lebih sering berliku dan terkadang melelahkan. Beberapa opsi berikut sebenarnya telah disiapkan oleh Indonesia. Pertama, kampanye positif tentang peran Kelapa Sawit pada perekonomian domestik, pengembangan wilayah, pemberantasan kemiskinan, dan lain-lain. Langkah ini dapat ditempuh sebagai rangkaian urusan diplomasi ekonomi biasa oleh para duta besar, diplomat dan kantor perwakilan lain, tetapi juga dapat ditempuh oleh para akademisi, peneliti, dan pemangku kepentingan lain melalui publikasi ilmiah yang obyektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Kedua, pemerintah dan dunia usaha dapat saja meneruskan sekian macam perundingan baik secara individu negara secara bilateral dan/atau melalui UE, seperti European Union-Indonesia Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA). Strategi “tarik-ulur” yang sudah dibahas pada forum resmi boleh saja ditambah dengan sedikit menggertak, misalnya, tentang perdagangan produk otomotif dan pesawat terbang. Ketiga, notifikasi keberatan pada Majelis Panel Sengketa di WTO bahwa UE telah bertindak diskriminatif dan melakukan restriksi impor biodiesel Indonesia, sebagai alternatif terakhir. Langkah ini perlu dipertimbangkan matang dan dihitung dengan cermat serta dilengkapi analisis sosial-ekonomi dan fakta hukum yang akurat Kemenangan pada perkara anti-dumping tidak dapat diterjemahkan secara linier bahwa Indonesia akan dengan mudah memenangi perkara dalam konteks RED II ini. Apalagi, permasalahan tentang ILUC atau alih fungsi lahan hutan (konversi) menjadi lahan perkebunan lebih banyak berhubungan dengan konsistensi kebijakan di dalam negeri. Diplomasi ekonomi itu dimulai di dalam negeri.

The Jakarta Post | Senin, 10 Juni 2019
Switching to Renewable Energies A Must In Combating Climate Change

All countries have been repeatedly requested to increase their reliance on renewable energy as a solution to the global climate change menace, which has been worsening every year. Indonesia should feel more encouraged to do so as it has abundant resources of renewable energy. In celebrating World Environment Day on June 5, The Jakarta Post\’s Supplement Team is publishing a special edition today with a main focus on renewable energy, hydropowerplants and the importance of environmental conservation. Indonesia cannot deny the fact that the world is growing increasingly aware about the environmental impacts of climate change. Fossil fuels are the biggest contributors of carbon emissions that cause climate change, and so the international call to diversify the world\’s energy sources away from environmentally harmful fossil fuels to environmentally friendly renewable energy sources has been growing ever louder. This international call has been made again and again by the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), which was established in 1988 by member countries of the United Nations Environment Program (UNEP) and the World Meteorological Organization (WMO).

The IPCC has regularly produced reports that contribute to the work” of the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), the international treaty on climate change. The UNFCCC was drawn up with a goal to stabilize the atmospheric concentration of greenhouse gases at levels that would prevent dangerous human-induced interference with climate change. I n 2015, the IPCC issued its fifth assessment report, which provided the primary scientific input for the UNFCCC\’s 2015 Paris Agreement. In October 2018, the panel issued a report stating that global warming Ln 2017 had increased 1 degree Celsius from pfeindus-trial temperatures and was rising 0.2 degree Celsius every year. It also projected that global warm- ing would exceed the limit of 1.5 degrees Celsius by 2040. The UNEP has called on all countries to take concerted efforts to reduce carbon emissions to limit global warming at a maximum threshold of 1.5 degrees Celsius. It is feared that a devastating environmental impact will ensue if global warming reaches 2.0 degrees Celsius. These impacts include vast damage to coral reefs, the extinction of many species, extreme heat waves, multiple harvest failures and higher sea levels that will inundate coastal areas and small islands.

Several Regions across the globe have already been experiencing the environmental impacts of climate change, although at a relatively smaller scale. More intense El Nino and La Nina are two such impacts caused as a result of global warming. In Indonesia, the impacts of these weather phenomena have been seen in the rising frequency of forest fires, extreme weather and coral bleaching in several territorial seas. To avoid devastating environmental impacts, all countries have been urged to switch to renewable energy sources, which are environmentally friendly and can help arrest the increase in global warming. President Joko “Jokowi” Widodo said in Paris in November 2015 during the UNFCCC climate change summit Conference of Parties (COP) 21 that Indonesia was strongly committed to reducing its carbon emissions 29 percent on its own and 41 percent with international cooperation by 2030.

He said that several sectors would be mobilized to achieve emission reduction, including the energy sector. The energy sector would reduce the use of fossil fuels and increase the use of renewable energy to a maximum 23 percent of the national energy mix by 2025. Unfortunately, Indonesia is still far below its renewable energy target. According to data from the Energy and Mineral Resources Ministry, fossil fuels still dominate the national energy mix. Around 43 percent of the current energy mix is derived from oil fuels, followed by coal (28 percent), natural gas (22 percent) and other fossil fuels (0.8 percent); renewable energy sources contribute only 6.2 percent to the energy mix. The World Resource Institute (WRI) ranks Indonesia as the world\’s sixth largest producer of carbon emissions at 1.98 billion tons per year; the country\’s energy sector is the largest producer of carbon emissions. The energy ministry\’s data reveals that the carbon emissions output from the energy sector has increased 2.43 percent per year, due to an average increase of 2.35 percent in annual energy consumption. Carbon emissions output is dominated by oil fuels at 64 percent, followed by coal (16 percent), natural gas (12 percent) and liquefied petroleum gas (LPG) at 8.0 percent.

Many people, especially advocates of environmental NGOs, have voiced particular concern over the operation of coal-fired power plants in Indonesia. Coal is the preferred fuel for power plants, as it is cheaper and relatively easier and faster to develop compared to other energy sources. Despite the fact that many power plants apply supercritical and ultra-supercritical technologies to reduce their impact on the environment, they have been unable to mitigate these impacts to a safe level that will not contribute to climate Change. The high level of fossil fuel consumption in Indonesia will certainly increase the concentration of carbon dioxide (COp in the atmosphere, and will in turn accelerate climate change and its devastating impacts in the country. It will only be a question of time before these local impacts spread to cause environmental damage to ecosystems in other regions and to all aspects of human life around the globe. As matters stand at global and national levels, Indonesia has no other choice but to wean itself from its dependence on fossil fuels and start turning to the increased use of renewable energy sources. Its current use of renewable energy sources is contrary to the fact that the country is blessed with an abundance of renewable energy sources. Indonesia possesses almost all sources of renewable energy, from hydropower to wind and to solar power, and from biomass to biofuel and to geothermal energy. The government\’s data shows that the country currently has a combined installed capacity of 716 gigawatts from its renewable energy power plants. One of the keys to the increased use and accelerated development of renewable energy sources in the country is to establish a business climate that is conducive to all investors, particularly through bureaucratic reforms and making licensing procedures easier.

Sawitindonesia | Kamis, 6 Juni 2019
Minyak Sawit Bahan Baku Biodiesel Eu Paling Kompetitif?

Besarnya emisi ILUC bahan baku biodiesel, tergantung pada produktivitas tanaman bahan biofuel, karbon stok lahan yang dikonversi dan teknologi produksinya (intensitas teknologi padat modal/energi fosil). Penggunaan lahan dengan konversi lahan stok karbon tinggi seperti lahan gambut dan hutan alam, jelas mempengaruhi emisi (hal ini juga diperhitungkan oleh peneliti IFPRI) tersebut dengan mengadopsi faktor emisi dari IPCC maupun Couwenberg (2009). Selain itu, bagi EU sendiri, kenaikan produksi atau penurunan produksi dari tanaman rapeseed akibat kebijakan RED tersebut juga menghasilkan emisi ILUC di dalam negeri. Teknologi pertanian rapeseed di EU yang yang umumnya lebih padat modal (mekanisasi dan penggunaan pupuk intensif) dibanding di negara lain, juga berkontribusi pada besaran emisi ILUC rapeseed. Bahkan setiap tanaman biofuel berbeda-beda emisi dan polusi yang dihasilkan (FAO, 2013). Artinya subsitusi rapeseed EU dengan bahan biofuel dari luar EU (regim free trade) juga mempengaruhi perubahan emisi ILUC. Oleh karena itu dalam studi IFPRI tersebut melakukan analisis pelaksanaan RED pada dua regim perdagangan internasional bahan baku bidiesel EU regim protektif (MUE-BAU) dan regim free trade (MUE- Free trade). Salah satu indikator penting yang dilakukan dalam studi IFPRI tersebut adalah analisis Emisi Marginal ILUC, yakni emisi CO2 yang terjadi untuk setiap tambahan Mega Joule (MJ) energi biodiesel di EU. Hasil analisis emisi marginal tersebut untuk bahan baku biodiesel dalam dua regim perdagangan tersebut diatas disajikan pada Tabel 1.

Sawitindonesia | Selasa, 4 Juni 2019
B30 Dijadwalkan Mulai Tahun Depan

Program mandatori biodiesel akan ditingkatkan menjadi bauran 30% atau B30 pada 2020. Devisa negara dapat dihemat sampai puluhan triliun dan jutaan impor solar dapat berkurang. Pemerintah berencana mengadakan uji kendaraan (road test) berbahan bakar B30. Road test akan menempuh jarak mencapai 40 ribu kilometer. Master Parulian Tumanggor, Ketua Umum Asosiasi Produsen Biofuels Indonesia (APROBI) menjelaskan bahwa semua negara berlomba mengembangkan pemakaian energi baru terbarukan seperti air, tenaga surya, dan angin. Indonesia memiliki minyak sawit untuk diandalkan sebagai bahan baku energi terbarukan seperti biodiesel. “B30 akan membangkitkan nasionalisme Indonesia karena biodiesel ini produk buatan dalam negeri. Manfaat yang diberikan sangatlah besar untuk penghematan devisa dan menekan impor bahan bakar minyak bumi,” ujar Tumanggor. Andriah Feby Misna, Direktur Bioenergi Kementerian ESDM, menyebutkan uji kendaraan resmi berjalan pada 20 Mei 2019. Kendaraan yang digunakan berbobot di atas 3,5 ton. “Sedangkan, kendaraan berbobot di bawah 3,5 ton diharapkan bisa dilakukan akhir Mei ini. Road test ini akan selesai bulan Oktober tahun ini,” kata Andriah.

Andriah mengatakan sejumlah persiapan akan dilakukan seperti melakukan overhaul kendaraan. Memang persiapannya cukup banyak. Salah satu persiapannya menyiapkan titik pengisian B30. Dijelaskan Andriah, tahun ini baru dilakukan uji kendaraan. Karena bahan bakar biodiesel perlu dibakukan dalam Standar Nasional Indonesia (SNI).“Tahun 2020 mungkin baru bisa diterapkan. Karena dalam road test ini dilihat kualitas bahan bakar selama pengujian dan efisiensi seperti apa. Lalu gimana emisi dan kinerja mesin memakai B30 seperti apa,” ujarnya. Road test B30 ini akan melibatkan berbagai pihak antara lain Kementerian ESDM melalui Ditjen, Ditjen Migas, dan Balitbang ESDM, Lemigas, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perhubungan, BPPT, ITB, APROBI, GAIKINDO, dan Pertamina. Jarak tempuh ujicoba ini mencapai 40 ribu kilometer dari Lembang, Cirebon, sampai Guci (Tegal). Nantinya, hasil uji kendaraan ini akan menjadi rujukan pemerintah dalam membuat keputusan B30. Dari kalangan pelaku otomotif melalui GAIKINDO telah memberikan dukungan. Menurut Paulus, 11 mobil dan truk milik Gaikindo telah diserahkan untuk diujicobakan. Kendaraan ini sedang menjalani tahapan bongkar mesin (over haul) oleh tim rating. Bongkar mesin ini dilakukan untuk membersihkan mesin mesin agar siap dan sesuai bagi penggunaan B30. Selesai kegiatan overhaul barulah uji jalan berlangsung.

“Mesin dibongkar semua mulai dari tangki, pipa semua dibuka dan dibersihkan. Kegiatan ini sudah mulai 29 April 2019 lalu,” papar Paulus. Paulus Tjakrawan mengatakan uji jalan kendaraan berbahan bakar B30 melewati rangkaian riset mendalam dan komprehensif. Kendaraan akan melewati berbagai medan jalan seperti dataran rendah, tinggi, bermacam klimat, jalan yang naik dan turun, lalulintas padat, dan jalan tol. Tujuannya mendapatkan hasil uji jalan terbaik dan dapat dipertanggungjawabkan. Penggunaan B30 diperkirakan menambah konsumsi CPO domestik antara 9 juta -10 juta ton. Bahkan B30 ini dapat menghemat impor minyak solar sekitar 55 juta barel per tahun. “Ini kebutuhannya (B30) bisa 9,6 juta hingga 10 juta kl. Dibulatkan saja menjadi 9 juta Kl. Apabila dikonversi ke minyak bumi bisa 55 juta barel,” ungkap Paulus Tjakrawan. Dari kalangan pelaku otomotif telah menyatakan kesiapan penggunaan B30. Salah satuny PT United Tractors Tbk, distributor tunggal Scania di Indonesia. Harijadi Mawardi, General Manager PT United Tractors Tbk, menuturkan perusahaan sudah menyiapkan langkah untuk mengantisipasi penerapan solar B30 tahun ini. “Dari B20 berjalan ke B30 mesin diesel tidak ada masalah. Hanya sedang menunggu keputusan itu dari pemerintah,” kata Harijadi.

Sawitindonesia | Selasa, 4 Juni 2019
Total Mulai Operasikan Refineri Biofuel dari Sawit

Total, kelompok bisnis energi asal Perancis, akan mengoperasikan refineri biofuel berbahan minyak sawit. Refineri yang berlokasi di La Mede, Perancis Selatan ini, menghabiskan dana sekitar 200 juta euro (US$ 223 juta) untuk mengkonversi unit penyulingan minyak mentah yang hilang menjadi biodiesel. “Refineri akan mulai produksi dalam dua minggu mendatang,” ujar Chief Executive Total Patrick Pouyanne, pekan lalu. Rencana produksi refineri berkapasitas 500 ribu ton per tahun ini telah tertunda beberapa kali. Kegiatan refineri tertunda karena protes petani setempat bersama aktivis lingkungan. Dalam berbagai kesempatan ,aktivis petani menyatakan keprihatinan tentang minyak sawit yang bersaing dengan minyak nabati yang diproduksi secara lokal dan aktivis lingkungan mengutip deforestasi yang disebabkan oleh produksi itu. “Kita bisa memiliki kilang yang kompetitif,” kata Pouyanne. Jika hukum Perancis tidak diubah, La Mede tidak akan bersaing dengan negara-negara Eropa, ”katanya. Total telah berkomitmen untuk menggunakan kurang dari 300.000 ton minyak kelapa sawit mentah per tahun di La Mede dari total 650.000 ton, dengan sisanya berasal dari minyak dari tanaman lain, lemak hewan daur ulang, minyak goreng dan minyak industri.

Suaramerdeka | Senin, 3 Juni 2019
Tim Zenius UNM Ciptakan Katalis Berbahan Ramah Lingkungan

Sekelompok mahasiswa dari Universitas Negeri Malang yang tergabung dalam Tim Zenius meneliti tentang pasir pantai yang ada di daerah Malang bagian selatan. Tim Zenius ini diketuai oleh Dinar Rachmadika Baharintasari serta beranggotakan Muhammad Roy Asrori dan Yana Fajar Prakasa. Salah satu pantai yang terdapat di Malang selatan adalah Pantai Bajul Mati. Pantai Bajul Mati terletak di Desa Gajahrejo, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang. Pantai tersebut memiliki ciri khas tersendiri, yakni pasir yang berwarna hitam dengan kilauan putih di setiap butirnya. Dr. Sumari, M.Si., selaku pembimbing tim, mengatakan bahwa kilauan putih tersebut mengindikasikan adanya silika yang terkandung pada pasir tersebut. Selama ini pasir pantai hanya dimanfaatkan sebagai penghias akuarium dan kolam, sehingga nilai jualnya pun masih rendah.

“Dari situlah kami meneliti kandungan yang terdapat dalam pasir, sehingga dapat dimanfaatkan lebih jauh lagi dan dapat menjadikan nilai jualnya lebih tinggi”, kata Dinar dalam pernyataannya, Senin (3/6/2019). Oleh karena itu, tim mengambil beberapa sampel pada 8 titik yang ada di pantai untuk diteliti lebih lanjut. Pasir yang diambil kemudian dibawa ke Laboratorium Sentral Mineral dan Material Maju Universitas Negeri Malang untuk diuji. “Kami melakukan uji XRD (X-Ray Diffraction) dan XRF (X-Ray Fluoroscene) untuk mengetahui mineral apa saja yang terkandung pada sampel pasir”, ujar Roy. Data menunjukkan bahwa banyak mineral yang terkandung dalam sampel pasir Pantai Bajul Mati. “Hasil menunjukkan bahwa mineral yang terkandung pada pasir antara lain Si (31,0%); K (0,77%); Ca(45,3%); Ti(1,41%); V(0,083%); Cr(0,097%); Mn(0,43%); Fe(19,0%); Cu(0,1%); Sr(1,8%); dan Eu(0,1%). Kandungan silika yang terdapat pada pasir Pantai Bajul Mati cukup tinggi sehingga dapat dimnfaatkan sebagai bahan penelitian oleh tim,” ucap Fajar. “Alasan kami menggunakan asam oksalat adalah yang pertama murah, harganya sangat terjangkau dibandingkan dengan asam klorida, bahkan asam florida yang harganya hingga jutaan. Kedua karena lebih aman. Asam oksalat ini tidak bersifat korosif, sangat berbeda dengan asam sulfat jika terkena tangan bisa melepuh. Ketiga karena ramah lingkungan, asam oksalat merupakan asam lemah, sedangkan HCl, HF itu asam kuat, sehingga dapat menimbulkan limbah asam yang berbahaya bagi lingkungan,” kata ketua Tim Zenius.

Sementara itu, menurut Roy Asrori, silika hasil pemurnian kemudian diuji persen kemurniannya di Laboratorium Sentral Mineral dan Material Maju, Universitas Negeri Malang. Hasil menunjukkan bahwa tingkat kemurnian silika mencapai 96,9%. Silika yang dihasilkan kemudian dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan zeolit. “Zeolit yang kami buat berfungsi sebagai katalis hidrolisis selulosa, yang merupakan salah satu proses dalam pembuatan bioetanol. Bioetanol adalah bahan bakar terbarukan yang ramah lingkungan. Dan diharapkan menjadi solusi defisit bahan bakar fosil kelak di kemudian hari,” kata Roy Asrori. Tim Zenius ini berhasil lolos didanai Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti) dalam Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) di bidang penelitian eksakta tahun 2019. Mereka berharap dengan adanya dukungan serta masukan dari berbagai pihak mereka dapat maju melangkah dalam Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional (PIMNAS) ke-32 yang akan diselenggarakan di Bali bulan Agustus mendatang.