+62 2129380882 office@aprobi.co.id

Pembayaran Insentif Biodiesel Rp 5,6 T

Jawa Pos | Kamis, 6 Desember 2018
Pembayaran Insentif Biodiesel Rp 5,6 T

Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) mencatat pembayaran selisih harga Biodiesel hingga Oktober 2018 mencapai Rp 5,316 trili un. Pih aknyamemproyeksikan penyaluran dana Biodiesel hingga akhir tahun hanya Rp 5,671 triliun atau lebih rendah daripada target tahun ini Rp 7 triliun. Direktur Penyaluran Dana BPDPKS Kementerian Keuangan Edi Wibowo mengatakan, penurunan harga Biodiesel yang diimbangi dengan kenaikan harga solar membuat insentif yang dibayarkan tahun ini lebih rendah dari target. “Grafiknya turun mulai September, Oktober, November harga solar naik, harga Biodiesel turun sehingga selisihnya tidak ada,” ujarnya di Gedung DPR kemarin (5/12). BPDP KS mencatat realisasi pembayaran selisih harga Biodiesel pada September mencapai Rp 360,033 miliar. Angka tersebut menurun pada Oktober menjadi Rp 335,298 miliar, lalu kembali merosot pada November menjadi Rp 268,073 miliar dan pada Desember 2018 diperkirakan anjlok jadi Rp 87,297 miliar. “ladi kita saving dananya,” ucapnya. Rerata insentif Biodiesel yang dibayarkan BPDP KS tahun ini memang turun menjadi Rp 2.074 per liter. Tahun lalu rata-rata insentif yang dibayarkan Rp 4.075 per liter. Pada 2019 pihaknya menargetkan penyaluran dana insentif Biodiesel di angka Rp 7 triliun. 1 Dengan alokasi dana yang sama besar, semakin banyak jumlah Biodiesel yang bisa diberi insentif menjadi sekitar 6 juta kl pada 2019,” katanya. Direktur Logistik, Supply Chain, dan Infrastruktur PT Pertamina Gandhi Sriwidodo menjelaskan, ada beberapa permasalahan yang membuat suplai FAME {fatty acid methyl ester) ke Pertamina tidak optimal. Dengan demikian, realisasi penyaluran Biodiesel dari September hingga November di bawah target. Ketua Harian Asosiasi Produsen Biofuels Indonesia (Aprobi) Paulus Tjakrawan mengatakan, Pertamina dan non-Pertamina memiliki masalah spesifik masing-masing. Pertama, masalah transportasi. Kedua, masalah fasilitas pelabuhan.

Investor Daily Indonesia | Kamis, 6 Desember 2018
Genjot Serapan Pasar CPO Domestik

Sejumlah strategi perlu dilakukan untuk memperbesar penyerapan minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) di pasar domestik. Beberapa di antaranya adalah penggunaan CPO pada pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) milik PLN, mengakselerasi program B20 dan B30, penggunaan CPO pada pembangkit listrik tenaga uap (PLTU), serta mendorong Pertamina untuk memiliki kilang yang dapat memproses pengolahan CPO menjadi bahan bakar. Seiring dengan upaya memperbesar pasar domestik, ekspor CPO perlu terus diperluas dan diperkuat agar tidak diisi oleh minyak nabati negara kompetitor. Indonesia perlu menerapkan sistem resiprokal dan membuat perjanjian perdagangan bebas dengan negara pengimpor CPO potensial seperti India, Pakistan, dan Turki. Selain itu, Indonesia mesti mempertahankan posisinya sebagai pemimpin pasar CPO di dunia serta menjadi penentu atau referensi harga. Di lain sisi, program hilirisasi perlu terus digenjot untuk mendapatkan produk bernilai tambah tinggi. Semua upaya tersebut diharapkan mampu mendongkrak harga CPO yang saat ini tengah tertekan. Demikian benang merah focus group discussion (FGD) bertajuk “Menahan Kejatuhan Harga CPO, Menyelamatkan Petani” yang diselenggarakan Investor Daily. FGD menampilkan panelis Anggota DPR Jhony G Plate, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Joko Supriyono, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Sawitku Masa Depanku (Samade) Tolen Ketaren, Ekonom Indef Bhima Yudhistira Adhinegara, Peneliti BPPT Agus Kismanto, dan Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian Dedi Junaedi, dengan moderator Pemimpin Redaksi Investor Daily Primus Dorimulu.

Keseimbangan Pasar

Bhima Yudhistira Adhinegara mengatakan, untuk mengatasi kejatuhan harga minyak sawit sekaligus melindungi petani di Tanah Air maka diperlukan upaya keseimbangan yakni dengan terus mendongkrak kinerja ekspor dan secara paralel menggenjot konsumsi minyak sawit di dalam negeri. “Terdapat sejumlah upaya jangka pendek yang dampaknya akan langsung kentara {quick wins) untuk menahan kejatuhan harga minyak sawit, seperti penghapusan sementara pungutan ekspor, dampaknya sudah mulai terlihat dan akan makin kelihatan 3-6 bulan lagi,” ujar Bhima. Kebijakan quick wins lain adalah pemerintah menugaskan PT PLN (Persero) untuk menyerap biodiesel dengan mengembangkan pembangkit berbahan bakar sawit. “Pemerintah sudah bilang bahwa kondisi sawit Indonesia sudah emergency, sehingga apapun cara akan ilakukan. Bisa saja nanti PLN diberi susbidi, yang pasti APBN 2019 masih ada ruang penyertaan modal negara (PMN) lebih besar sehingga PLN mampu menyerap biodiesel lebih banyak,” jelas dia. Sedangkan kebijakan quick wins dalam menggenjot ekspor, pertama, pemerintah perlu memanggil Duta Besar Indonesia untuk Tiongkok untuk menemukan pembeli (buyer) di Tiongkok yang kekurangan minyak nabati sebagai dampak penghentian impor kedelai dari Amerika Serikat. Kedua, Indonesia bisa memainkan perdagangan bilateral yang cantik dengan India dengan membuka lebih banyak masuknya produk India agar negeri itu bersedia menurunkan bea masuk (BM) minyak sawit. Sedangkan untuk membantu petani, khususnya non-plasma, pemerintah perlu menciptakan mekanisme harga dasar (floor price). Misalnya, dengan kondisi harga terendah TBS saat ini Rp 500 per kg maka pemerintah perlu mengatur harga terendah Rp 800 per kg, selisihnya bisa ditanggung dengan skema subsidi. Perkembangan Harga CPO Acuan di Bursa Derivatif Malaysia Hingga 5 Des 2018 (USS/ton)

Perkembangan Ekspor Minyak Kelapa Sawit

Joko Supriyono menekankan pentingnya penyeimbangan pasar ekspor dan domestik, meskipun porsinya tidak ada rumus ideal, apakah 5050 atau 4060. Tapi yang jelas, produksi dan produktivitas harus tetap digenjot. Sebab jika Indonesia memangkas produksi, kata Joko, porsi Indonesia di pasar ekspor bisa diisi negara lain. Menurut Joko, untuk mengantisipasi kejatuhan harga, strategi yang harus ditempuh adalah mengendalikan biaya, meningkatkan produktivitas, mengatur arus pasokan dan permintaan domestik, mendesain regulasi yang meningkatkan daya saing, memperkuat ekspor, serta memacu serapan di dalam negeri. Joko mendukung usulan untuk mendorong konsumsi sawit oleh PLN dengan mekanisme subsidi dari dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Dia mengkalkulasi PLN mampu menyerap tambahan konsumsi CPO 2,5 juta ton. “PLN hanya butuh kepastian untuk cash flow, bahwa mereka akan mendapat subsidi ketika harga CPO tinggi,” kata Joko. Joko juga berharap implementasi program B20 lebih optimal dan dilanjutkan ke B30. Lebih bagus lagi kalau bisa mewujudkan B100. Teknologinya ada, tinggal bagaimana Pertamina bisa segera investasi bikin refinery CPO. “Program B20 menyerap 6 juta ton setahun, ditambah PLN berarti 8,5 juta ton. Nanti kalau B30 jalan, serapannya bisa jadi 15 juta ton setahun,” kata Joko.

Sedangkan untuk pasar ekspor, Joko menyebutkan pentingnya menghilangkan hambatan perdagangan di pasar potensial. Indonesia juga perlu menerapkan asas resiprositas dengan membuka pasar dari negara konsumen besar CPO. “Untuk negara tujuan ekspor CPO yang potensial itu, kita perlu membuat perjanjian perdagangan bebas, seperti India, Turki, Pakistan,” kata Joko. Peneliti BPPT Agus Kismanto memaparkan, saat ini Indonesia dihadapkan pada produksi CPO yang terus meningkat, tapi konsumsi dalam negeri tetap, sementara restriksi di negara pengimpor CPO semakin bertambah. Kondisi itu menekan harga CPO. Di sisi lain, lanjut Agus, impor minyak dan BBM Indonesia terus meningkat. Agus Kismanto mendorong CPO digunakan pada pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) milik PLN dan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU). Juga mendorong Pertamina untuk memiliki kilang yang dapat memproses pengolahan CPO menjadi bahan bakar. “PLN mungkin khawatir jika mau investasi untuk mesin-mesin yang kompatibel dengan biodiesel. Bagaimana kalau harga CPO mahal? Untuk itu, perlu intervensi pemerintah, termasuk adanya subsidi BP-DPKS,” kata Agus. Agus juga berpendapat, harga BBM ditentukan pemerintah berdasarkan keekonomian harga BBM energi baru terbarukan (EBT). Jika harga BBM fosil lebih rendah, pemerintah menetapkan pajak pada harga BBM fosil, sehingga BBM EBT tetap dapat menang bersaing.

Karena itu, Agus merekomendasikan, jika ingin mendongkrak harga CPO kembali ke posisi tahun 2011, yakni US$ 1.300 per ton, pasokan sebanyak 28,6 juta ton ke pasar harus dipangkas. Untuk itu, lanjut dia, program B-20 dilanjutkan B-30 harus sukses, dengan potensi sebanyak 8,4 juta kiloliter. “Selain itu, perlu dijajaki program barter biodiesel-biothanol dengan Brasil, yang memiliki potensi sebesar 3,3 juta kiloliter. Juga, perlu menjajaki substitusi MFO (marine fuel oil) dengan CPO oleh PLN yang potensinya bisa mencapai 0,9 juta kiloliter. Peluang lain, PLTD berbahan bakar HSD diganti bahan bakarnya dengan CPO atau minyak goreng, potensinya bisa mencapai 2,9 juta kiloliter,” kata Agus. “Agar PLN tidak terbebani dengan program ini, biaya pilot plant, uji coba, dan perencanaan dibantu oleh BPDPKS. Begitu pula jika ada selisih harga antara BBM dan BBN. Untuk memastikan CPO terserap BBM, Pertamina diminta membangun kilang minyak yang mampu co-processing minyak mentah dengan CPO. Dengan begitu dapat menyerap CPO sampai dengan 20 juta ton per tahun atau 340 ribu barel per hari,” kata Agus. Direktur Industri Hasil Hutan dan Perkebunan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Edy Soetopo juga mendorong peran PLN dalam menyerap sawit domestik diperbesar. PLN harus dipaksa untuk menggunakan mesin-mesin pembangkit yang kompatibel dengan minyak sawit.

Di sisi lain, Indonesia harus saatnya mengembangkan biofuel yang berbasis hidrokarbon yang mampu menghasilkan avtur dan green diesel. “Meski investasinya besar, nanti kita bisa mengganti semua bahan bakar minyak dengan sawit. Kita sudah ada teknologinya, ITB dan Pertamina sudah mulai mengembangkannya,” jelas dia. Dia menjelaskan, industri sawit memang perlu memiliki sistem kendali harga dengan membuat kebijakan yang komprehensif dan sustainable. Salah satu strateginya adalah dengan melakukan manajemen suplai yakni membangun infrastruktur guna menahan stok. Selama ini, Indonesia membangun kebun sawit yang besar dengan bibit unggul yang mumpuni namun lupa membangun saran tangki timbun yang optimal. “Makanya ketika harga jatuh itu karena tangki timbun penuh sehingga pabrik tidak sanggup membeli tandan sawit petani,” ujar dia.

Roadmap Sawit

Sementara itu, Jhony G Plate menjelaskan, Indonesia perlu membuat peta jalan (roadmap) industri sawit nasional dengan tujuan menjadikan Indonesia sebagai pusat produksi sawit, pusat referensi harga sawit, dan pusat hilirisasi sawit dunia. Hal itu sangat mungkin terealisasi karena produksi sawit Indonesia mencapai 42 juta ton per tahun baik dalam bentuk minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) maupun minyak kernel (CPKO). Tujuan dalam roadmap bisa terwujud apabila Indonesia memiliki standar keberlanjutan yang bisa diterima pasar internasional. Sawit itu ibarat bayi yang ketika lahir harus memiliki sertifikat. Namun sayangnya, keberadaan sertifikat sawit lestari Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil System/ ISPO) masih di bawah kepercayaan publik, pasar internasional belum menempatkan ISPO sebagai sertifikasi sawit yang memadai. Karena itulah sawit Indonesia selalu diserang dengan isu kesehatan dan lingkungan oleh sejumlah negara. “Makanya regulator harus didorong kesetaraan ISPO dan RSPO,” jelas dia.

Masalah lain yang harus dibenahi adalah persoalan diplomasi. Hingga kini masih banyak yang bertanya mengapa harga referensi sawit justru mengacu Malaysia padahal produksi terbesar adalah Indonesia. Baru-baru ini sawit Indonesia di-banned oleh pelaku usaha di Iceland sehingga sulit masuk Uni Eropa. “Kekuatan diplomasi politik harus diperkuat yang melibatkan lintas sektoral,” ungkap Jhony. Plate juga menjelaskan, program hilirisasi domestik guna meningkatkan konsumsi minyak sawit di dalam negeri tidak bisa ditunda karena produksi sawit nasional yang melimpah. “Kami di DPR beri dukungan kuat untuk program hilirisasi,” jelas Plate. Sedangkan Ketua DPP Samade To-len Ketaren menjelaskan, petani sawit mengalami banyak kesulitan dengan terus merosotnya harga tandan buah sawit (TBS). Petani sulit mengakses pupuk dan herbisida. Kondisi tersebut membuat petani mengurangi intensitas perawatan kebun sawit. Dosis pupuk dikurangi. Petani juga memperpanjang rotasi panen untuk mengurangi biaya tenaga kerja. Karena itu, Tolen sependapat apabila pemerintah menetapkan harga dasar TBS sawit petani sebesar Rp 700/kg. Selain itu, mata rantai tata niaga CPO harus dibenahi. Margin yang diterima tengkulak terlalu besar. “Ketika harga TBS di pabrik disebutkan Rp 1.100 per kg, harga yang sebenarnya kami terima hanya Rp 600 per kg, kami ingin kami bisa mengakses langsung ke pabrik,” ujar dia.

Sementara itu, Dedi Junaedi menuturkan, luas lahan sawit di Indonesia saat ini tercatat 14,03 juta ha. Sekitar 2,4 dari 5,6 juta ha kebun sawit rakyat perlu diremajakan. Untuk tahun 2018, pemerintah menargetkan peremajaan 185 ribu ha. Menurut Dedi, anggaran peremajaan itu mencapai Rp 4,6 triliun dari BPDPKS. Di sisi lain, lanjut dia, sawit Indonesia menghadapi tantangan akibat kampanye negatif. Mulai dari tudingan sebagian areal terindikasi kawasan hutan dan kawasan hidrologis gambut (KHG), tersandung masalah legalitas dan perizinan, gangguan usaha/ konflik, isu terkait kesejahteraan pekebun, hingga menyangkut kerusakan lingkungan dan kebakaran. Terkait harga, kata Dedi, telah diterbitkan Peraturan Menteri Pertanian No 01/2018 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian TBS Produksi Pekebun. “Penetapan harga pembelian TBS produksi pekebun dilakukan minimal sekali sebulan,” kata Dedi. Terkait rendahnya harga TBS petani, lanjut Dedi, hal itu tidak terlepas dari produktivitas. Karena itu, ujar dia, peremajaan mendesak dilakukan untuk memperbaiki kualitas produksi dan produktivitas sawit rakyat.

Bisnis Indonesia | Kamis, 6 Desember 2018
Biodiesel Hemat Devisa US$3 Miliar

Pemerintah menargetkan pelaksanaan perluasan kewajiban bauran Solar dan 20% Biodiesel atau B20 dapat menghemat devisa negara hingga US$3 miliar pada 2019. Pemerintah mewajibkan Solar yang dijual di pasar harus dicampur dengan bahan bakar nabati dari minyak kelapa sawit (biodiesel) sebesar 20%. Perluasan program B20 ke sektor nonsubsidi tersebut efektif berlaku mulai 1 September 2018. Konsumsi Solar di Indonesia sekitar H juta kiloliter per tahun. Melalui program B20, dibutuhkan Biodiesel sebanyak 6,4 juta kiloliter per tahun. Pasokan Biodiesel 6,4 juta kl itu akan memangkas impor minyak mentah dan Solar sebanyak 6,4 juta kl. Pengurangan impor itu diklaim bakal menghemat devisa negara hingga USS3 miliar per tahun. Selama ini, Solar lebih banyak diproduksi di kilang domestik. Namun, bahan bakar Solar, yaitu minyak mentah, masih diimpor. “Diharapkan pada 2019 devisa Indonesia dapat hemat lebih dari US$3 miliar dengan penggunaan FAME [fatty acid methyl ether/ bahan bakar nabati sawit] sebesar 6,2 juta ton,” ujar Andi Novianto, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup, Kemenko Perekonomian, dalam peluncuran studi Koaksi Indonesia dengan tema Dinamika Rantai Pasok Hulu Hilir Industri Biodiesel di Indonesia, Rabu (5/12).

Dia mengatakan, perluasan program B20 ke sektor nonsubsidi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengurangi defisit neraca perdagangan Indonesia. Dia mengklaim, pelaksanaan perluasan B20 mampu mengurangi impor Solar selama 3 bulan terakhir kendati jumlahnya belum signifikan. Menurutnya, saat ini pelaksanaan program B20 belum sepenuhnya maksimal. Kendala utamanya ada pada distribusi penyaluran bahan baku B20, yakni FAME. Pemerintah pun berupaya melakukan penyederhanaan rantai pasok penyaluran FAME untuk mengatasi hal tersebut. Koaksi Indonesia memandang pelaksanaan kebijakan Biodiesel di hilir juga harus memperhatikan penerapan kebijakan industri kelapa sawit di hulu. Kompleksitasnya terlihat dari industri Biodiesel nasional yang memiliki mata rantai sangat panjang, serta lekat dengan berbagai isu pembangunan, meliputi isu sosial, ekonomi, serta lingkungan. Azis Kurniawan, Program Manajer Koaksi Indonesia, menilai bahwa mata rantai yang panjang ini menimbulkan tantangan tersendiri bagi pembuat kebijakan dalam merencanakan dan melaksanakan program Biodiesel yang berkelanjutan.

Penguatan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan merupakan langkah kunci agar program ini makin kokoh dan mampu menjadi alat bagi seluruh pemangku kepentingan untuk mewujudkan cita-cita pembangunan yang berkelanjutan. “Kami mengusulkan beberapa langkah strategis yang dapat diterapkan pemerintah serta pemangku kepentingan untuk menjawab isu pengembangan Biodiesel serta mendorong penguatan industri Biodiesel sampai dengan tahun-tahun mendatang,” kata Azis. Langkah strategis yang direkomendasikan oleh Koaksi Indonesia berdasarkan studi yang dilakukan, antara lain pengembangan kebijakan Biodiesel harus dilakukan secara lebih terarah, terukur, serta mendorong integrasi yang lebih baik di antara sektor terkait. Lalu tidak ada kebutuhan penambahan lahan. Peningkatan produktivitas sebesar 1,4 ton per ha dari rata-rata produksi sekarang hanya 2,7 ton per ha dapat memenuhi permintaan Biodiesel hingga 2025 sebesar 11,75 jt kl. Kemudian penguatan standar keberlanjutan yang sudah ada merupakan langkah safeguarding yang paling tepat saat ini terhadap isu keberlanjutan ling kungan.

Metrotvnews | Kamis, 6 Desember 2018
Kesepakatan Biaya Sewa Floating Storage B20 Masih Buntu

PT Pertamina (Persero) dan perusahaan biodiesel masih belum bersepakat mengenai penetapan biaya sewa kapal untuk tangki terapung atau floating storage pembawa Fatty Acid Methyl Ester (FAME) atau kandungan. Pertamina meminta biaya itu dibebankan kepada produsen bahan bakar nabati atau FAME yang digunakan dalam pencampuran solat dan minyak kelapa sawit 20 persen (biodiesel/B20). Direktur Logistik, Supply Chain, dan Infrastruktur Pertamina Gandhi Sriwidodo mengatakan besaran biaya yang dibebankan akan dihitung berdasarkan standar bisnis. “Mereka taruh FAME di fasilitas kami, ada biaya, mereka juga bayar,” kata Gandhi, di Kompleks Paelemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, 5 Desember 2018. Sementara itu, Ketua Harian Asosiasi Produsen Biofuels Indonesia (Aprobi) Paulus Tjakrawan mengatakan, hingga saat ini pihaknya masih berdiskusi dengan Pertamina terkait biaya sewa tersebut. Aprobi menginginkan agar Pertamina juga ikut menanggung biaya tersebut dan tidak hanya dibebankan pada perusahaan FAME.

“Sewa tangki sedang kami bicarakan, dibagi dua, karena kapasitas Pertamina juga berkurang. Pokok-nya 1 Januari harus sudah jalan,” kata Paulus. Perlu diketahui, untuk memperlancar penyaluran FAME ke titik penyaluran Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM), pemerintah meminta Badan Usaha penyalur Bahan Bakar Nabati (BBN) untuk membangun floating storage yang belum tersedia tangki FAME. Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Rida Mulyana mengatakan awalnya ada 86 titik TBBM yang harus mendapatkan pasokan fame. Namun mulai 1 Januari 2019 titiknya diperkecil menjadi 10 titik.Adapun 10 titik tersebut yaitu Kilang Dumai, Kilang Plaju, Kilang Cilacap, Kilang Balikpapan, Kilang Balongan, Kilang Kasim, TBBM Pulau Laut Kalsel, TBBM Tuban Jatim, TBBM Sambas dan TBBM Medan.
http://ekonomi.metrotvnews.com/energi/3NOBXLzK-kesepakatan-biaya-sewa-floating-storage-b20-masih-buntu

Cnn Indonesia | Kamis, 6 Desember 2018
Penyaluran Dana Sawit Tahun Ini Diproyeksi Maksimal Rp6,5 T

Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) memperkirakan penyaluran dana insentif biodiesel hingga akhir tahun ini akan berkisar Rp6 triliun sampai Rp6,5 triliun. Proyeksi tersebut di bawah alokasi tahun ini yang mencapai Rp7,47 triliun. Direktur Penyaluran Dana BPDPKS Edi Wibowo kepada cnnindonesia.com usai menghadiri Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Gedung DPR, Rabu (5/12) mengatakan proyeksi pembayaran insentif yang di bawah alokasi terjadi karena tren penurunan harga biodiesel sampai berada di bawah harga solar. Sebagai catatan, pembayaran insentif biodiesel kepada produsen diberikan untuk menutup selisih harga biodiesel dan ongkos angkut jika di atas harga solar. Tren harga biodisel di pasar menurun seiring merosotnya harga minyak sawit mentah (CPO). Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan Harga Indeks Pasar (HIP) biodiesel Desember 2018 hanya Rp6.589 per liter ditambah ongkos angkut atau turun dari bulan lalu yang mencapai Rp7.227 per liter ditambah ongkos angkut.

Di awal tahun, HIP biodiesel masih mencapai Rp8 ribu per liter ditambah ongkos angkut. Sementara, harga indeks solar saat ini masih di atas Rp8.000 per liter. Per 31 Oktober 2018, BPDP-KS telah menyalurkan dana sawit mencapai Rp5,88 triliun dari alokasi tahun ini yang mencapai Rp10,99 triliun. Sekitar 90 persen penyaluran tersebut dialokasikan untuk membayar insentif biodisel yang mencapai Rp5,32 triliun kepada 19 produsen yang ditunjuk pemerintah. Edi menyebutkan lima perusahaan yang mendapatkan insentif terbesar antara lain Wilmar Group, Musim Mas, Darmex Agro Group, PT SMART (Sinar Mas), dan PT Cemerlang Energi Perkasa. Kemudian, sisanya untuk peremajaan sawit sebesar Rp341,31 miliar dari alokasi Rp2,34 triliun; riset Rp25,67 miliar dari alokasi Rp213,36 miliar; sarana prasarana Rp289,74 juta dari alokasi Rp213,36 miliar. Selanjutnya, promosi dan kemitraan Rp21,1 miliar dari pagu Rp213,36 miliar; pengembangan SDM Rp15 miliar dari pagu Rp213,6 miliar; dan kegiatan pendukung berupa surveyor, pengelolaan dana, dan dukungan manajemen sebesar Rp160,27 miliar dari alokasi Rp324 miliar.

Terkait pungutan sawit, per 31 Oktober 2018, BPDP-KS telah mengumpulkan Rp12,77 triliun atau melampaui proyeksi sepanjang tahun yang hanya sebesar Rp10,76 triliun. Besaran pungutan tersebut masih mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81/PMK.05/2018. Dalam beleid tersebut, besaran tarif pungutan yang dikelola oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) adalah US$ 50 per ton untuk CPO, US$ 30 per ton untuk produk turunan pertama, dan US$ 20 untuk produk turunan kedua. Terkait terbitnya revisi PMK pungutan sawit yang tertuang dalam PMK Nomor 52/PMK.05/2018 yang berlaku sejak 4 Desember 2018 kemarin, Edi belum dapat berkomentar mengenai dampaknya terhadap proyeksi pungutan ke depan. Pasalnya, ia masih harus berkonsultasi dengan Komite Pengarah BPDP-KS. Adapun target pungutan sawit 2019 sebelum terbitnya PMK 152/2018 mencapai Rp11,2 triliun. “Alokasi 2019 nanti tergantung keputusan Komite Pengarah. Itu baru usulan, apapun keputusan Komite Pengarah akan kami ikuti,” ujarnya.
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20181205194113-85-351462/penyaluran-dana-sawit-tahun-ini-diproyeksi-maksimal-rp65-t

Merdeka | Rabu, 5 Desember 2018
Pengusaha Soal Penerapan B20: Bisa Merusak Dari Segi Mesin

Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Widjaja Kamdani menyebut bahwa realisasi penggunaan biodiesel sebesar 20 persen atau B20 secara dampak masih belum bisa dirasakan. Meski sudah berjalan selama tiga bulan sejak 1 September 2018 lalu, kebijakan ini masih menemui sejumlah persoalan di lapangan. “Iya belum (bisa dilihat) karena apa? penggunaan B20 juga masih banyak kendala. Tadi kan disampaikan ternyata untuk ikut ke arah sana (B20) itu bisa merusak dari segi mesin. Jadi gak segampang itu. kita mau mendorong tapi gak segampang itu untuk bisa penggunaan B20 secara menyeluruh,” katanya saat ditemui di Kantornya, Jakarta, Rabu (5/12). Sebelumnya, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menjelaskan dampak penggunaan B20 (Solar campur 20 persen minyak sawit) tidak bisa dirasakan dalam waktu cepat. Menurutnya, perluasan penggunaan B20 baru mulai terasa pada 2019. “Ya tentu saja inikan sudah berdampak. Pemerintah sudah keluarkan itu. Jadi dampaknya 2019 dan seterusnya baru terasa,” terangnya. Perluasan penggunaan B20, kata dia, juga bertujuan untuk meningkatkan ekspor pasar minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO). “Jadi kebijakan B20 memang diarahkan untuk turunkan defisit migas dengan konversi minyak dalam negeri ke biodiesel. Itu supaya atau sehingga bisa tingkatkan ekspor CPO,” ujarnya.
https://www.merdeka.com/uang/pengusaha-soal-penerapan-b20-bisa-merusak-dari-segi-mesin.html