+62 2129380882 office@aprobi.co.id

Pemerintah Alokasikan FAME 6,2 Juta KL

Bisnis Indonesia | Jum’at, 30 November 2018

Pemerintah Alokasikan FAME 6,2 Juta KL

Pemerintah mengalokasikan Fatty Acid Methyl Ester (FAME) untuk menjadi bahan campuran pembuatan Biodiesel pada tahun depan sebesar 6,2 juta kiloliter (KL). Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (Dirjen EBTKE) Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Rida Mulyana memaparkan bahwa kuota FAME sebanyak itu telah habis dialokasikan untuk 19 badan usaha bahan bakar nabati (BUBBN) dan juga 18 badan usaha bahan bakar minyak (BUBBM). “Terkait program B20 2019, tahun depan kan target kita 6,2 juta KL FAME, ini sudah dibagi habis kepada 19 BUBBN dan 18 BUBBM,” ujarnya saat ditemui di Kemenko Perekonomian, Kamis (29/11). Pihaknya pun menegaskan bahwa dalam waktu dekat aturan terkait hal tersebut juga bakal keluar sehingga bisa segera diimplementasikan. “Kepmen-nya sore ini ditandatangani oleh Pak Menteri [ESDM],” tegasnya. Saat ini, lanjut dia, Kementerian ESDM sedang menyelesaikan penyusunan terkait lokasi terminal bahan bakar minyak (TBBM). “Saat ini tinggal TBBM-nya di mana, itu lagi disusun oleh Pak Dirjen Migas ESDM,” ujarnya.

Menurut Rida, alokasi FAME sebesar 6.2juta KL tersebut meningkat sekitar 2.3juta KL dibandingkan dengan 2018. “Itu belum termasuk potensi yang ada di PLN yang kurang lebih bisa akan ada tambahan sekitar 700.000 KL, jadi overall ada potensi kenaikan konsumsi FAME pada tahun depan kurang lebih 3 juta KL,” ujarnya. Pihaknya berharap dengan meningkatnya konsumsi FAME tersebut dapat membantu mendorong kenaikan harga Crude Palm Oil (CPO) sehingga dapat membantu para petani sawit di Tanah Air. “Suplai Indonesia kan lagi bagus dan salah satu jalan keluarnya adalah dengan Indonesia meningkatkan konsumsi dalam negeri, terutama melalui program B20,” ujarnya. Ketua Umum Asosiasi Produsen Bio-fuel Indonesia (Aprobi) M.P. Tumanggor menyatakan bahwa pihaknya siap memenuhi alokasi pengadaan Biodiesel yang ditetapkan sebesar 6,2 juta KL selama setahun pada 2019 tersebut. Menurutnya, produsen Biofuel tidak akan mengalami kesulitan memenuhi alokasi tersebut karena kapasitas terpasang produksi sudah cukup besar.

“Semua tidak ada masalah. Tahun depan 6,2 juta KL Insyaallah akan tersalurkan dengan baik,” tegasnya. Kendati demikian, lanjut Togar, saat ini yang masih menjadi pembahasan adalah menyangkut kesiapan floating storage yang akan digunakan untuk memperlancar penyalurannya. “Tapi mulai 1 Januari 2019 terkait floating storage. Pertamina sih bilang siap. Sekarang kan yang disiapkan ada dua di Balikpapan, karena produksi terbesar kan di Balikpapan. Nah, yang lagi jadi pembahasan adalah perlu tidaknya floating storage yang di Tuban. Tapi kalau untuk memperlancar sih, kayaknya itu perlu juga,” ujarnya. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Djoko Siswanto menambahkan bahwa dalam waktu dekat pemerintah akan segera mengumumkan secara resmi pihak-pihak mana saja yang bakal dikenakan denda atas terkendalanya implementasi B20 mulai September-November 2018. “Paling telat bulan depan, ratusan miliar kira-kira hitungan sementara. [Di atas Rp500 miliar?] Iya, tapi ha-rus diverifikasi dulu. Saya tidak bisa kasih angka pastinya karena harus diverifikasi dulu. Nanti tanggal 5 diverifikasi,” ujarnya. Kendati demikian, pihaknya mengaku masih belum bisa mengatakan bahwa denda sebesar itu bakal dikenakan kepada berapa banyak BUBBM ataupun BUBBN.

Harian Kontan | Jum’at, 30 November 2018

Sanksi Keterlambatan B20

Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan memberlakukan sanksi kepada badan usaha yang tidak menjalankan komitmennya terhadap kebijakan pencampuran minyak sawit ke bahan bakar minyak (BBM) jenis solar atau B20. Kementerian ESDM memperkirakan denda yang dikenakan mencapai ratusan miliar rupiah Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Djoko Siswanto mengatakan, pada awal Desember 2018 nanti, pihaknya akan merilis nama-nama perusahaan yang terkena denda. “Paling telat bulan depan, ratusan miliar kira-kira hitungan sementara, tapi harus diverifikasi dulu,”ujarnya, Kamis (29/11). Djoko menegaskan, perhitungan sanksi mengacu Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 41 Tahun 2018 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel Dalam Kerangka Pembiayaan oleh BPDPKS sebesar Rp 6.000 per liter. Ketua Umum Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) Master Paruliah Tumanggor mengatakan, penyaluran Biodiesel sejauh ini lancar. Ia menilai, kalau pun ada yang akan dikenakan denda, itu terjadi pada awal penerapan di September-Oktober 2018. “Keterlambatan terjadi waktu itu karena masalah teknis seperti keterlambatan kapal karena ombak, tabrakan atau PO (purchase order) terlalu lambat akan diverifikasi dulu,” ujarnya.

Republika | Jum’at, 30 November 2018

Industri Otomotif SIAP PAKAI Biodiesel

Sekitar 4,2 juta kendaraan di Indonesia menggunakan mesin diesel. Seiring dengan menurunnya cadangan minyak di Indonesia, diperlukan pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT). Salah satunya adalah penggunaan bahan bakar EBT dengan biodiesel. Program Biodiesel 30 persen (B30) direncanakan akan diimplementasikan di Indonesia pada tahun 2020 mendatang. Untuk itu pemerintah akan melakukan pengujian pada kendaraan bermotor setahun sebelum diterapkan. “Sebenarnya akhir tahun ini sudah mulai persiapan, sudah bagus 80-90 persen. Kemungkinan nanti Januari (B30 akan diuji),” kata Direktur Alat Transportasi, Alat Maritim, dan Alat Pertahanan Kementerian Perindustrian, Putu Juli Ardika, di Jakarta. Sebenarnya, pada 2006 hingga 2010 telah dilakukan pengujian biodiesel, mulai dari B2,5 hingga B7,5. Hingga pada 2016, Biodiesel untuk B20 diberlakukan, narnun belum digunakan di semua sektor. Disebutkan, penjualan total kendaraan di Indonesia sejak 1972 hingga 2017 mencapai 17 juta unit. Dari total tersebut sebanyak 25 persennya atau sekitar 4,2 juta unit adalah mesin diesel. Pemanfaatan Biodiesel nantinya bakal dapat mengurangi konsumsi dan impor BBM.

“Dalam kesiapan implementasi B20, sudah ada deklarasi ketua umum Gaikindo di pembukaan GIIAS 2018 bahwa industri otomotif Indonesia siap mendukung program B20,” kata Putu. Nantinya akan dilakukan road test peningkatan B100 atau Biodiesel untuk B30 pada 2019. Melalui uji jalan B30 dengan jarak tempuh 60 ribu kilometer, implementasi B30 direncanakan berjalan pada 2020. Cahyo Setyo Wibowo, peneliti dari kelompok Bahan Bakar dan Aviasi, KP3 Teknologi Aplikasi Produk PPPTMGB Lemigas menjelaskan, B20 adalah solar berasal dari kilang minyak bumi, yang kemudian dicampurkan dengan 20 persen biodiesel. Sementara Biodiesel merupakan bahan bakar nabati yang bahan bakunya dari minyak nabati, seperti minyak kelapa, jarak, dan lainnya yang diproses menjadi biodiesel. “Bahan bakar Biodiesel secara teknis semuanya ada acuan, standar, dan mutu. Ini dibuat melalui Standar Nasional Indonesia dengan perjalanan panjang,” kata Cahyo. Sejak tahun 2004, Indonesia bukan lagi sebagai negara pengekspor minyak, karena cadangannya terus mengalami penurunan. Kontribusi Energi Baru Terbarukan harus dapat dipacu untuk meningkatkan kemandirian energi. Salah satu energi terbarukan yang digalakkan pemerintah, yakni biodiesel. Tujuan program manda-tori biodiesel, di antaranya, memenuhi target 23 persen kontribusi EBT dalam total energi mix pada 2025, mengurangi konsumsi dan impor BBM, memperbaiki defisit neraca perdagangan dan menghemat devisa, serta meningkatkan ketahanan dan kemandirian energi.

Respons baik

Isuzu merespons baik penyediaan dan pemanfaatan Biodiesel sebagai bahan bakar kendaraan. Kesiapan Isuzu pada peraturan ini didukung mesin common rail Isuzu yang sudah siap dengan bahan bakar Biodiesel 20 persen (B20), yang kini sudah tersedia di Indonesia. “Sebagian mesin Isuzu menggunakan mesin common rail siap menggunakan B20 dalam menyongsong implementasi standar emisi Euro 4 pada 2021, tanpa perlu dimodifikasi atau penambahan alat apa pun. Mesin Isuzu pun sudah diuji selama 1.000 jam, dan hasilnya sangat memuaskan dan tidak ada masalah ketika pengujian berlangsung,” kata Presiden Direktur Isuzu Astra Motor Indonesia, Ernando Demily. Mesin common rail Isuzu, menurut dia, tidak membutuhkan pengecekan dan perawatan yang khusus ketika menggunakan bahan bakar B20. Perawatan mesin sesuai dengan buku panduan pemilik kendaraan, di antaranya adalah periksa ketinggian oli mesin dengan dipstick secara rutin sebelum memulai menghidupkan mesin, cek water sedi-mentor secara berkala, ganti filter solar secara berkala sesuai dengan buku panduan pemilik kendaraan, cek kondisi tangki bahan bakar, bersihkan dan lakukan penirisan tangki bahan bakar jika diperlukan “B20 ini juga tidak menggugurkan warranty claim, sehingga customer tidak perlu takut karena Isuzu akan tetap memberikan pelayanan yang terbaik,” kata Attias Asril, GM marketing Isuzu, dalam diskusi Roadmap Kebijakan Biodiesel di Indonesia.

Harian Kontan | Jum’at, 30 November 2018

Pabrik Bioetanol PTPN Mulai Operasional Tahun 2019

Holding PT Perkebunan Nusantara (PTPN) bakal mulai mengoperasikan pabrik Bioetanol mulai 2019. Pabrik Bioetanol yang akan beroperasi adalah pabrik PTPN X di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Saat ini, proses pembangunan proyek yang menelan investasi sebesar Rp 1,47 triliun tersebut sudah memasuki tahap finalisasi. Executive Vice President Holding PTPN Aris Toharisman mengatakan, pembangunan pabrik Bioetanol ini dalam proses pemasangan alat untuk produksi industrial grade. Hasil produksi tersebut bakal digunakan sebagai campuran Biofuel substitusi bensin alias gasoline. “Operasional pabrik ini akan dilakukan oleh PTPN X pada tahun 2019 yang akan mengkonversi fuel grade Bio-ethanol menjadi extra neutral alcohol (ENA),” ujarnya kepada KONTAN, Kamis (29/11). Aris menambahkan, hasil lainnya dari pabrik yang terintegrasi dengan pabrik gula Gempolkrep ini nantinya adalah fermentasi ampas tebu (fermented bagasse pellet) yang dapat digunakan sebagai bahan bakar, sebesar 3 juta ton per hari. Selain itu, Kementerian BUMN juga akan mendorong realisasi pabrik Bioetanol PTPN yang lain, melalui PTPN XI. Perusahaan pelat merah ini yang akan merevitalisasi pabrik etanol teknis dengan kapasitas 15 kiloliter per hari menjadi industrial grade Bio-ethanol dengan kapasitas 100 kiloliter per hari. Inovasi produk turunan tebu dilakukan dalam rangka meningkatkan nilai tambah produk yang dihasilkan.

Kontan | Kamis, 29 November 2018

Pabrik bioetanol PTPN X siap operasi tahun depan

Pabrik bioetanol milik holding perkebunan milik negara diperkirakan bakal beroperasi pada tahun 2019. Hasil turunan gula ini bakal digunakan untuk bahan campuran bensin. Executive Vice President Holding PTPN Aris Toharisman menyampaikan, untuk saat ini pembangunan hampir memasuki tahap akhir. “Sedang dalam proses pemasangan alat untuk produksi industrial grade,” katanya kepada Kontan.co.id, Kamis (29/11). Menurutnya, hasil produksi tersebut bakal digunakan sebagai campuran biofuel substitusi bensin. Operasional pabrik ini akan dilakukan oleh PTPN X pada tahun 2019 yang akan mengkonversi fuel grade bio-ethanol menjadi extra neutral alcohol (ENA) atau industrial grade Bio-ethanol berkapasitas 100 kiloliter per day(KLPD). Hasil lainnya adalah fermentasi ampas tebu atau fermented bagasse pellet yang dapat digunakan sebagai bahan bakar, sebesar 3 juta ton per hari. Kementerian BUMN juga mendorong realisasi pabrik bioetanol PTPN yang lain, yakni melalui PTPN XI, yang akan merevitalisasi pabrik etanol teknis dengan kapasitas 15 KLPD menjadi industrial grade bio-ethanol dengan kapasitas 100 Kiloliter per hari. “Inovasi produk turunan tebu tersebut dalam rangka meningkatkan nilai tambah produk, meningkatkan daya saing di kawasan Asean, meningkatkan kinerja keuangan hingga kontribusi pada pendapatan negara,” kata Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi Kementerian BUMN, Wahyu Kuncoro. Namun terkait pengembangan pabrik ethanol di Jatiroto PTPN XI ini, Aris melihat realisasinya mungkin maih agak lama karena masih dalam tahap perencanaan.

https://industri.kontan.co.id/news/pabrik-bioetanol-ptpn-x-siap-operasi-tahun-depan

Mediaindonesia | Kamis, 29 November 2018

Indonesia Siap Gunakan Biodiesel

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 41 Tahun 2018 mewajibkan badan usaha penyedia bahan bakar minyak (BBM) untuk mencampur BBM dengan minyak nabati. Jika tidak menaati aturan yang diberlakukan per 1 September, pemerintah memberikan sanksi administratif berupa denda Rp6.000/liter dan pencabutan izin usaha.Topik itu mengusik Forum Wartawan Otomotif Indonesia (Forwot) sehingga menggelar kegiatan bertajuk Diskusi Pintar Roadmap Kebijakan Biodiesel di Indonesia. Berbagai narasumber diundang untuk membahas kesiapan dan dampak penggunaan bahan bakar nabati di Indonesia. Direktur Alat Transportasi Maritim dan Alat Pertahanan Kementerian Perindustrian Putu Juli Ardika dalam kesempatan itu menyatakan, Indonesia menjadi negara pertama yang menerapkan bahan bakar jenis B20. “Di luar negeri mentok itu sampai B7 saja. Hal ini karena kita memiliki minyak sawit (crude palm oil atau CPO) yang melimpah sehingga harus dimanfaatkan,” ujar Putu Juli Ardika. Dari pabrikan otomotif, hadir Presiden Direktur PT Isuzu Astra Motor Indonesia Ernando Demily. “Sebagian mesin Isuzu menggunakan common rail yang siap menggunakan B20 dalam menyongsong implementasi standar emisi Euro 4 pada 2021 tanpa perlu modifikasi atau penambahan alat apa pun. Mesin Isuzu juga sudah diuji selama 1.000 jam. Hasilnya sangat memuaskan dan tidak ada masalah ketika pengujian tersebut berlangsung,” ujarnya.

http://m.mediaindonesia.com/read/detail/200881-indonesia-siap-gunakan-biodiesel

Metrotvnews | Kamis, 29 November 2018

Coal Gasification Projects Could Reduce Fuel Imports: Jonan

Energy and Mineral Resources Minister Ignasius Jonan believes that coal gasification projects could help the central government to reduce fuel imports. “If the government is serious, it will take around two or three years,” Jonan told reporters on Thursday. The country’s import value stood at USD17.62 billion in October 2018. It increased by 20.6 percent compared to September 2018 According to the government data, non-oil and gas imports stood at USD14.71 billion last month. It increased by 19.42 percent compared to the previous month. In addition, oil and gas imports stood at USD2.91 billion last month. It increased by 26.97 percent compared to the previous month. “In order to address the issue, we will prioritize coal gasification and electric car projects,” Jonan said.

http://news.metrotvnews.com/read/2018/11/29/958886/coal-gasification-projects-could-reduce-fuel-imports-jonan

Katadata | Kamis, 29 November 2018

Denda Biodiesel 20 Diperkirakan Capai Rp500 Miliar

Pemerintah menyatakan denda program mandatori campuran Fatty Acid Methyl Ester (FAME) 20% dengan solar (B20) berpotensi mencapai lebih dari Rp 500 miliar. Rencananya, verifikasi untuk menentukan pihak yang akan didenda akan diumumkan 5 Desember mendatang. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Djoko Siswanto menjelaskan nilai denda tersebut masih merupakan hitungan sementara. “Kami harus verifikasi dulu, dalam waktu dekat akan ada pengumuman,” kata Djoko di Jakarta, Kamis (29/11). Menurutnya, penetapan denda berdasarkan capaian komitmen Badan Usaha Bahan Bakar Minyak dan Badan Usaha Bahan Bakar Nabati dalam menjalani program B20. Perhitungan besaran denda berdasarkan pada sanksi administratif Rp 6 ribu per liter dikalikan dengan kontrak penyaluran. Pernyataan tentang atau denda sebelumnya sudah tercantum dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 41 Tahun 2018 tentang penyediaan dan pemanfaatan bahan bakar nabati jenis biodiesel. Sanksi administratif tertulis dalam pasal 18 sampai pasal 24.

Namun mengenai siapa saja pihak yang terkena denda beserta realisasi besaran volume penyalurannya, Djoko menyebut pemerintah masih melakukan verifikasi. Kalkulasi nilai dihitung sejak mulai berlakunya program mandatori B20 pada September hingga November 2018. Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Rida Mulyana menambahkan, Permen ESDM 41/2018 menetapkan Badan Usaha Bahan Bakar Minyak menjadi target denda. “Verifikasi itu menentukan apakah kesalahan juga ada di Badan Usaha Bahan Bakar Nabati, karena pengaruhnya kepada pasokan FAME dan alokasi B20 di daerah,” ujar Rida. Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Produsen Biofuels Indonesia (Aprobi) Master Parulian Tumanggor mengakui masih ada keterlambatan penyaluran pada September dan Oktober. Namun para pelaku usaha Bahan Bakar Nabati mengaku siang mengikuti proses verifikasi. Dia mengatakan penyaluran pada bulan November sudah berjalan optimal karena pengusaha FAME telah melakukan penyesuaian dan perbaikan setelah pada dua bulan pertama implementasi B20 masih terkendala sejumkah faktor misalmnya kondisi ombak dalam pengiriman, tabrakan kapal, serta pemesanan yang tak tepat waktu. “Sekarang sudah tidak ada lagi B0 (solar),” kata Tumanggor.

https://katadata.co.id/berita/2018/11/29/denda-penyaluran-b20-berpotensi-capai-rp-500-miliar

Bisnis | Kamis, 29 November 2018

Denda Biodiesel 20 Diperkirakan Capai Rp500 Miliar

Total nilai denda yang bakal dikenakan kepada sejumlah badan usaha yang terbukti tidak memenuhi kewajiban penggunaan biodiesel 20% sejak September-November 2018, diperkirakan mencapai lebih dari Rp500 miliar. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Djoko Siswanto usai menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) B20 di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kamis (29/11/2018). “Ratusan miliar kira-kira hitungan sementara. [Di atas Rp500 miliar?] Iya, tapi harus diverifikasi dulu. Saya tidak bisa kasih angka pastinya karena harus diverifikasi dulu. Nanti tanggal 5 diverifikasi,” ujarnya. Djoko mengatakan bahwa dalam waktu dekat pemerintah akan segera mengumumkan secara resmi pihak-pihak mana saja yang bakal dikenakan denda atas terkendalanya implementasi B20 mulai September – November 2018 tersebut. “Paling telat bulan depan,” ujarnya.

Kendati demikian, pihaknya mengaku masih belum bisa mengatakan bahwa denda sebesar itu bakal dikenakan kepada berapa banyak BUBBM ataupun BUBBN. “[Berapa perusahan?] Belum tahu, kita baru lihat dari volume B0,” ujarnya. Menurutnya, jumlah angka denda tersebut dihitung berdasarkan seberapa besar penggunaan bahan bakar solar atau B0 dikalikan Rp6.000 per liter, sejak implementasi mandatori B20 per September-November 2018. Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Rida Mulyana mengatakan bahwa apabila berdasarkan aturan yang terdapat pada perpres, maka denda dikenakan kepada BUBBM. “Kan kalau di permennya denda itu untuk BUBBM, tapi kalau ternyata ada kekhilafan dari BUBBN, ya bisa dikenakan juga kepada BUBBn-nya, karena kalau ada keterlambatan pasokan FAME-nya kan bisa berpengaruh ke kinerja BUBBM,” ujarnya. Ketua Umum Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) M.P. Tumanggor mengakui bahwa untuk periode September – Oktober 2018 masih ditemukan adanya B0 dilapangan. “Itu untuk yang awal-awal, sekarang sedang proses verifikasi. Tapi kalau mulai November masih ditemukan B0, maka tidak ada ampun pasti kena denda. Kalau yang awal awal masih ada kekurangan ya wajar, namanya seperti anak kecil yang baru belajar jalan, adakalanya jatuh,” ujarnya.

http://finansial.bisnis.com/read/20181129/9/864833/denda-biodiesel-20-diperkirakan-capai-rp500-miliar

Bisnis | Kamis, 29 November 2018

Pemerintah Alokasikan FAME untuk Biodiesel 6,2 Juta KL pada Tahun Depan

Pemerintah mengalokasikan Fatty Acid Methyl Ester (FAME) untuk menjadi bahan campuran pembuatan biodiesel pada tahun depan mencapai sebesar 6,2 juta kiloliter (KL). Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (Dirjen EBTKE) Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Rida Mulyana memaparkan bahwa kuota FAME sebanyak itu telah habis dialokasikan untuk 19 badan usaha bahan bakar nabati (BUBBN) dan juga 18 badan usaha bahan bakar minyak (BUBBM). “Terkait program B20 2019, tahun depan kan target kita 6,2 juta KL FAME, ini sudah dibagi habis kepada 19 BUBBN dan 18 BUBBM,” ujarnya saat ditemui di Kemenko Perekonomian, Kamis (29/11/2018) malam. Pihaknya pun menegaskan bahwa dalam waktu dekat aturan terkait hal tersebut juga sudah bakal keluar sehingga bisa segera diimplementasikan. “Kepmen-nya sore ini ditandatangani oleh Pak Menteri [ESDM],” tegasnya. Saat ini, lanjut dia, Kementerian ESDM sedang menyelesaikan penyusunan terkait lokasi terminal bahan bakar minyak (TBBM). “Saat ini tinggal TBBM-nya di mana, itu lagi disusun oleh Pak Dirjen Migas ESDM,” ujarnya.

Menurut Rida, alokasi FAME sebesar 6,2 juta KL tersebut meningkat sekitar 2,3 juta KL dibandingkan dengan 2018. “Itu belum termasuk potensi yang ada di PLN yang kurang lebih bisa akan ada tambahan sekitar 700.000 KL, jadi overall ada potensi kenaikan konsumsi FAME di tahun depan kurang lebih 3 juta KL,” ujarnya. Pihaknya berharap dengan meningkatnya konsumsi FAME tersebut dapat membantu mendorong kenaikan harga crude palm oil (CPO) saat ini sehingga dapat membantu para petani sawit di Tanah Air. “Suplai kita kan lagi bagus dan salah satu jalan keluarnya adalah dengan kita meningkatkan konsumsi dalam negeri, terutama melalui program B20,” ujarnya. Ketua Umum Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) M.P. Tumanggor menyatakan bahwa pihaknya siap memenuhi alokasi pengadaan biodiesel yang ditetapkan sebesar 6,3 juta KL selama setahun di 2019 tersebut. Menurutnya, produsen biofuel tidak akan mengalami kesulitan memenuhi alokasi tersebut karena kapasitas terpasang produksi sudah cukup besar. “Semua tidak ada masalah. Tahun depan 6,2 juta KL Insyaallah akan tersalurkan dengan baik,” tegasnya. Kendati demikian, lanjut Togar, saat ini yang masih menjadi pembahasan adalah menyangkut kesiapan floating storage yang akan digunakan untuk memperlancar penyalurannya.

http://finansial.bisnis.com/read/20181129/9/864831/pemerintah-alokasikan-fame-untuk-biodiesel-62-juta-kl-pada-tahun-depan

Kontan | Kamis, 29 November 2018

ESDM siapkan daftar pengusaha yang didenda terkait mandatori B20

Pemerintah tengah melakukan kajian dan verifikasi denda pada pengusaha penyaluran bahan nabati dan pengusaha pencampuran bahan bakar minyak yang terlibat dalam mandatori perluasan biodiesel 20% (B20). Walau masih dalam tahap verifikasi, angkanya diperkirakan mencapai ratusan miliar. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Djoko Siswanto mengungkapkan, dalam waktu dekat pada kisaran 5 Desember pihaknya akan merilis laporan perusahaan yang terkena denda. “Paling telat bulan depan, ratusan miliar kira-kira hitungan sementara, tapi harus diverifikasi dulu,” kata Djoko, Kamis (29/11). Hal tersebut ia sampaikan usai menghadiri rapat koordinasi B20 di Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian hari ini. Djoko membeberkan, untuk saat ini, ia belum bisa memberikan nama perusahaan maupun besaran nilai dendanya. Pihaknya masih memverifikasi perhitungan biodiesel yang belum dicampur alias B0 dan dikali Rp 6.000 per liter sesuai Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 41 Tahun 2018 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel Dalam Kerangka Pembiayaan Oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.

Terkait badan usaha mana yang dikenakan denda masih akan dikaji dahulu rantai penyebabnya. “Kalau yang menjadi target denda itu badan usaha BBM secara Permen-nya, tapi kalau misalkan disebabkan kekhilafan badan usaha BBn maka mundur ke badan usaha BBM pada saatnya,” kata Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Rida Mulyana. Menanggapi ini, Ketua Umum Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) M.P. Tumanggor mengatakan, penyaluran dari pihaknya masih berjalan dengan baik. Adapun kajian denda pada Aprobi akan menitikberatkan pada periode awal ketika sempat menghadapi banyak masalah teknis dan bisa jadi dibebaskan dari denda karena terkait klausul force majeur alias keadaan kahar. “Kalau yang September Oktober diverifikasi betul apakah keterlambatan kapal karena ombak, tabrakan atau PO terlalu lambat akan diverifikasi dulu,” kata dia.

https://nasional.kontan.co.id/news/esdm-siapkan-daftar-pengusaha-yang-didenda-terkait-mandatori-b20

Cnbcindonesia | Kamis, 29 November 2018

Alokasi B20 Tahun 2019 Ditetapkan, Target 6,2 Juta KL

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menyelesaikan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM terkait target dan alokasi penyaluran FAME (Fatty Acid Methyl Esters) untuk program B20 di tahun 2019. Target FAME untuk tahun depan ditetapkan sebesar 6,2 juta kiloliter (KL) dan akan dibagi habis ke 19 perusahaan Bahan Bakar Nabati (BU BBN) dan 18 perusahaan Bahan Bakar Minyak (BU BBM). “Kepmen-nya sore ini ditandatangani Pak Menteri. Besok lusa bisa disebar. Tinggal nanti tentukan TBBM mana, itu lagi disusun Dirjen Migas,” kata Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Rida Mulyana usai rapat koordinasi di kantor Kemenko Perekonomian, Kamis (29/11/2018). Dia menambahkan, alokasi FAME sebesar 6,2 juta KL masih bisa bertambah dalam pelaksanaannya apabila potensi perluasan penggunaan di pembangkit listrik PLN selesai dikaji. Sebelumnya, dia mengatakan potensi tambahan dari PLN tersebut dapat mencapai 700 ribu KL.Rida pun mengakui bahwa alokasi FAME untuk program B20 di tahun depan akan lebih mudah, sederhana, dan efisien karena sudah tidak dibedakan antara public service obligation (PSO) dan non-PSO. Adapun alokasi 2019 akan langsung diberikan untuk setahun.

Mekanisme Pemberian Sanksi Denda

Sementara itu, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM Djoko Siswanto mengatakan pihaknya sedang mengkaji jumlah sanksi denda bagi pihak yang tidak mematuhi aturan program perluasan kewajiban B20 sejak 1 September hingga 30 November. “Hitungan sementara kira-kira mencapai ratusan miliar. Tidak sampai Rp 1 triliun. [Sepertinya] di atas Rp 500 miliar, tapi harus diverifikasi. Nanti tanggal 5 Desember diverifikasi,” jelasnya. Verifikasi dilakukan untuk menentukan pihak yang bertanggung jawab atas keterlambatan distribusi FAME, blending, maupun distribusi B20, entah itu BU BBM maupun BU BBN. Ketua Umum Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) MP Tumanggor mengatakan, pemberian denda khususnya untuk periode penyaluran September-Oktober. “Itu diverifikasi betul apakah keterlambatan kapal karena ombak, tabrakan, atau purchase order (PO) yang terlalu lambat. Itu kan namanya belajar karena masih awal. Tapi kalau penyaluran November masih ada yang B0 tentu tidak ada ampun,” pungkasnya

https://www.cnbcindonesia.com/news/20181129194039-4-44342/alokasi-b20-tahun-2019-ditetapkan-target-62-juta-kl