+62 2129380882 office@aprobi.co.id

Pemerintah Bakal Denda Produsen Tak Patuhi Kontrak B-20

CNN Indonesia | Kamis, 23 Agustus 2018

Pemerintah Bakal Denda Produsen Tak Patuhi Kontrak B-20

Jakarta, CNN Indonesia — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan mengenakan sanksi denda bagi produsen biodiesel jika tidak memenuhi kontrak di dalam rangka pencampuran 20 persen biodiesel ke dalam BBM jenis Solar (B-20). Rencananya, ketentuan ini akan dituangkan ke dalam Peraturan Menteri ESDM sebagai turunan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Djoko Siswanto mengatakan denda bagi pemasok biodiesel dikenakan Rp6 ribu per liter atas volume biodiesel yang seharusnya disalurkan ke badan usaha BBM. Denda itu pun akan berlaku jika produsen juga terlambat mengirimkan pasokan biodiesel ke badan usaha BBM.

Kementerian ESDM sendiri sudah menetapkan ada 19 badan usaha yang ditugaskan menyalurkan biodiesel hingga akhir tahun mendatang. “Kalau memang biodiesel tidak siap, kena denda. Kalau biodiesel terlambat datang, kena denda juga,” ujarnya di Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Kamis (23/8). Sebetulnya, sanksi serupa sudah pernah diatur di dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2016. Dalam beleid itu, denda sebesar Rp6 ribu per liter akan dikenakan kepada badan usaha BBM jika ketahuan tidak mencampur Solar dengan biodiesel. Denda dikenakan atas jumlah biodiesel yang seharusnya dicampur dengan BBM.

Namun kali ini, denda juga diberikan kepada pelaku biodiesel karena pemerintah benar-benar serius ketentuan ini harus berjalan dengan baik. “Selain itu, tadinya juga denda ditetapkan Rp1.000 per liter, tapi akhirnya jadi Rp6 ribu supaya badan usaha serius,” terang dia. Hanya saja, ia belum merinci ihwal pengawasan dan mekanisme denda tersebut. Menurut Djoko, hal itu akan dibahas lebih detail di Peraturan Menteri (Permen) yang sedang disusun. Selain Permen, Kementerian ESDM juga tengah menyusun Keputusan Menteri ihwal pelaksanaan B-20. Hanya saja, untuk tahap awal, terdapat beberapa pengguna yang dikecualikan pada implementasi B-20 yang sedianya dimulai 1 September 2018 mendatang, yakni alat sistem utama pertahanan (alutsista) dan peralatan tambang yang digunakan PT Freeport Indonesia. “Untuk alutsista itu mungkin nanti ada alasan dari TNI, kalau Freeport itu kan karena mereka di ketinggian, takut (B-20) jadi beku,” tandas Djoko.

Presiden Joko Widodo sebelumnya merilis Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2018 soal Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Melalui aturan ini, Jokowi merestui perluasan cakupan penggunaan biodiesel dari tadinya yang terbatas pada kegiatan penugasan pemerintah (PSO) menjadi PSO dan non-PSO. Artinya, pencampuran biodiesel terhadap Solar yang digunakan untuk kegiatan non-subsidi juga berhak mendapatkan subsidi dari pemerintah.

Data Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) mencatat produksi biodiesel sepanjang semester I 2018 di angka 3,41 juta kl. Dari angka tersebut, sebanyak 2,57 juta kl atau 75,36 persen diperuntukkan bagi pasar domestik.

https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180823195143-85-324451/pemerintah-bakal-denda-produsen-tak-patuhi-kontrak-b-20

Jawa Pos | Jum’at, 24 Agustus 2018

Permen B 20 Segera Diundangkan

JAKARTA Penerapan kebijakan pencampuran bahan bakar minyak (BBM) dengan minyak nabati 20 persen (B20) semakin dekat. Kemarin (23/8) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membuat peraturan yang diteken Menteri ESDM Ignasius Jonan. Dalam tiga hari ke depan, peraturan menteri (permen) ESDM tersebut diundangkan. Permen itu salah satunya menyebutkan sanksi bagi penyalur unsur nabati atau fatty acid methyl ester (FAME) yang tidak menggunakan B20. Sanksi tersebut dapat berupa peringatan hingga tiga kali dan denda. “Nah, kalau masih tetap juga enggak mau, kami cabut izinnya. Itu sudah ada di permen ESDM,” kata Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM Djoko Siswanto setelah rapat koordinasi mengenai Biodiesel di kantor Kemenko Perekonomian kemarin.

Selama ini sanksi hanya diberikan pada badan usaha. Denda yang diterapkan adalah Rp 6 ribu per liter. Menurut Djoko, hal itu lebih berdampak ketimbang menerapkan denda dengan jumlah yang kecil. “Pak Menko (Darmin Nasution, Red) maunya Rp 6 ribu per liter,” katanya. Penerapan sanksi yang diatur dalam Permen ESDM itu menyusul revisi peraturan presiden (perpres). Sebelumnya, pada 15 Agustus, pemerintah mengeluarkan Perpres Nomor 66 Tahun 2018 sebagai perubahan kedua atas Perpres 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Pungutan Dana Perkebunan Kelapa Sawit.

B20 itu diterapkan agar devisa bisa dihemat dan laju pertumbuhan impor migas dapat ditekan. Penerapan B20 tersebut diwajibkan bagi penyelenggaraan kegiatan public service obligation (PSO) atau subsidi dan untuk non-PSO atau nonsubsidi pada 1 September 2018. Namun, ada tiga sektor yang tidak diwajibkan menggunakan B20, yaitu PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), PT Freeport Indonesia (PTFI), dan alutsista. Pertimbangannya, PLN mempunyai beberapa pembangkit yang ndak siap menggunakan B20. Kemudian, PTFI juga tidak bisa menggunakan B20 pada ketinggian lokasi tertentu karena cairan B20 dapat membeku. Sementara itu, alutsista memiliki mesin yang tidak semuanya cocok menggunakan B20.

Meski tidak wajib, PLN siap membeli B20 dari PT Pertamina. “Tahun ini mesin kami siap menyerap 2,2 juta kiloliter (kl). Kemarin kan hanya 186 ribu kl biofuel” ucap Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Timur, Bali, dan Nusa Tenggara PLN Djoko Rahardjo Abu Manan. Pelaksana Tugas (Pit) Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati menambahkan, pihaknya siap menjual B20 kepada PLN per 1 September 2018. “Kami siap menjual dan PLN siap membeli,” tuturnya. Saat ini B20 memang hanya tersedia di Pertamina sebagai penerima mandat penjual B20. Namun, di luar itu, secara umum Biofuel yang digunakan PLN biasanya juga dibeli dari PTAKR Corporindo Tbk dan PT Kutilang Paksi Mas.

Kompas | Jum’at, 24 Agustus 2018

Tiga Sektor Dikecualikan

(Pemerintah menetapkan pengecualian dalam kebijakan kewajibai) pemakaian Biodiesel 20 persen. Ada sanksi bagi j badan usaha yang tidak melaksanakan mandat tersebut)

JAKARTA, KOMPAS – Tiga sektor dikecualikan dalam.kebijakan kewajiban pemakaian Biodiesel 20 persen yang dikenal sebagai mandatori B20. Tiga sektor itu adalah alat utama sistem persenjataan, sebagian mesin pembangkit listrik, dan mesin alat tambang yang dioperasikan PT Freeport Indonesia di Timika, Papua. Pemerintah juga menetapkan denda bagi badan usaha yang tidak melaksanakan mandatori B20. Seusai rapat koordinasi pembahasan mandatori B20 di Kementerian Koordinator Perekonomian, Kamis (23/8/2018), di Jakarta, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Djoko Siswanto mengatakan, evaluasi teknis mandatori B20 terhadap tiga sektor tersebut belum tuntas. Khusus untuk mesin tambang milik Freeport, pihaknya khawatir Biodiesel akan beku karena pengaruh suhu rendah. Pasalnya, operasi Freeport di Timika berada di wilayah pegunungan.

Soal penggunaan Biodiesel untuk mesin kereta api, lanjut Djoko, evaluasinya sudah tuntas. Mandatori B20 tidak menemui kendala untuk digunakan pada mesin kereta api. Sebelumnya, hasil evaluasi pemakaian Biodiesel untuk lokomotif merekomendasikan penangguhan penggunaan. Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Timur, Bali, dan Nusa Tenggara PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Djoko Rahardjo Abumanan menambahkan, mesin pembangkit PLN telah siap menggunakan pencampuran Biodiesel dengan solar. Total kebutuhan bahan bakar minyak untuk mesin pembangkit PLN sebanyak 2,2 juta kiloliter setahun. Dengan kebijakan B20, PLN membutuhkan 440.000 kiloliter biodiesel. Tahun lalu, serapan Biodiesel PLN 294.000 kiloliter. Adapun mesin pembangkit listrik yang belum siap hanya sebagian kecil dari total mesin pembangkit tenaga diesel yang mencapai 4.435 unit.

Sanksi

Pemerintah akan menerapkan sanksi terhadap badan usaha yang tidak melaksanakan kewajiban pencampuran Biodiesel ke dalam solar yang mereka jual. Sanksi administratif berupa denda Rp 6.000 per liter. PT Pertamina (Persero), misalnya, jika tidak mencampur Biodiesel ke solar, dendanya Rp 6.000 dikalikan volume solar yang dijual. Menteri BUMN Rini S Soemarno dan Pelaksana Tugas Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati tak berkomentar banyak. Seusai rapat, Rini langsung masuk ke kendaraan dinasnya. Sementara Nicke mengatakan bahwa Pertamina siap menjalankan kebijakan itu.

Kebijakan mandatori B20 diandalkan pemerintah untuk menghemat devisa Sampai akhir tahun ini diperkirakan ada penghematan devisa sampai 2 miliar dollar AS. Adapun proyeksi penghematan devisa tahun depan sekitar 4 miliar dollar AS. Industri minyak kelapa sawit dinilai menjadi kekuatan ekonomi Indonesia karena tidak hanya jadi bahan pangan dan produk konsumsi, tetapi juga sumber energi baru dan terbarukan. Oleh karena itu, pengembangan perlu terus dilakukan dan hambatan -nya harus diatasi. Wakil Ketua Umum Gabungan pengusaha kelapa sawit Indonesia (Gapki) Togar Sitanggang, di Belitung, menyatakan, sumber energi dari minyak nabati kelapa sawit akan berperan besar di masa mendatang. Namun, ada pihak yang tak ingin industri sawit berkembang sehingga muncul kampanye negatif.

The Jakarta Post | Jum’at, 24 Agustus 2018

Gapki supports B20 expansion

Indonesian palm oil producers have stated their support for the governments move to expand the use of 20 percent blended Biodiesel (B20) to various kinds of transportation services in a concerted effort to help stabilize the rupiah. The government earlier this week issued Presidential Regulation (Perpres) No. 66/2018, expanding the use of B20 to the non-public service obligation (PSO) sectors, which includes transportation services such as trains and ships as well as heavy equipment and military vehicles.

Indonesian Palm Oil Producers Association (Gapki) deputy chairman Togar Sitanggang said the expansion of B20 usage to non-PSO services would be able to support the foreign exchange reserve, which has been on the decline as Bank Indonesia (BI) moved to defend the rupiah from further depreciation against the United States dollar. “In principle, we in the [palm oil] industry said if we could reduce [fuel] imports and replace it with Biodiesel […] hopefully we can aid [in halting the decline in] the foreign exchange reserve,” said Togar at a seminar hosted by the association on the island of Belitung in Bangka-Belitung Islands province on Thursday.

The B20 expansion, which is set to take effect on Sept. 1, is aimed at reducing Indonesias reliance on fuel imports, which is subsequently hoped to help narrow the current-account deficit and help stabilize the rupiah as there would be less demand for foreign exchange to pay for imported fuel. The deficit in the current account means the country is spending beyond its means, adding to currency vulnerabilities as it needs foreign capital to fulfill demand in the domestic foreign exchange market.

The use of B20 in public services began in 2016 with Solar, a brand of diesel fuel produced by state-owned energy giant Pertamina. Togar added that the expansion of the B20 to non-PSO services was possible as a result of the relatively narrow gap between the diesel and Biodiesel price, partly caused by declining crude palm oil (CPO) prices coupled with an upward trend of global oil prices. Indonesias foreign exchange reserve declined to US$118.3 billion as of July, lower than the S119.8 billion recorded in the previous month, according to BI data, as the central bank continued its dual intervention policy in the secondary bonds and foreign exchange markets.

The expansion of B20 is the governments latest move to narrow the current-account deficit, which widened to $8 billion in the second quarter from S5.7 billion a quarter earlier. The government-backed Indonesian Oil Palm Estate Fund (BP-DP-KS) was previously required to provide incentives to Biodiesel distributors in order to cover the pricing gap between diesel and Biodiesel fuels in PSO services only. BPDP-KS president director Dono Boestami recently said the agencys coverage for such incentives would also be implemented in non-PSO services.

Gapkis Togar believed that an increased CPO demand resulting from the expansion of B20 would jack up the price of CPO at a time when the volume of CPO exports had slumped because of restrictive measures taken by India and a campaign by the European Union against the commodity. In the first half of the year, exports of CPO and its derivative products to India dropped 34 percent year-on-year (yoy) to 2.5 million tons, compared to 3.7 million tons in the same period last year. Gapki data revealed. CPO exports to the EU, meanwhile, were down 12 percent yoy in the first half of this year to 2.39 million tons. The decline in exports to India and the EU has contributed to the sluggish performance of CPO exports in the first six months of this year, which dropped 2 percent to 15.3 million tons.

Bisnis Indonesia | Jum’at, 24 Agustus 2018

Freeport, Persenjataan, Pembangkit Dikecualikan

(IMPLEMENTASI B20)

JAKARTA – Perluasan mandatori penggunaan campuran 20% bahan bakar nabati dari minyak kelapa sawit dan Solar (B20) ke semua sektor dipastikan berlaku mulai 1 September 2018. Namun, pemerintah memberikan pengecualian terhadap tiga sektor. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Djoko Siswanto mengatakan, akan ada relaksasi untuk sektor persenjataan (alutsista), pembangkit listrik, dan kendaraan alat berat milik PT Freeport Indonesia. “Hanya ada tiga yang mungkin dapat relaksasi, yakni persenjataan seperti tank, pembangkit listrik tertentu yang belum bisa pakai B20, dan Freeport yang di ketinggian, takutnya beku. Yang lain sudah,” ujarnya, Kamis (23/8).

Djoko menuturkan, penggunaan B20 pada ketiga sektor tersebut saat ini terus diujicobakan. Pemerintah akan melakukan pembahasan khusus penggunaan B20 pada ketiga sektor tersebut pekan depan, termasuk mengenai volume alokasi. Pemerintah melakukan rapat koordinasi terkait finalisasi penggunaan Biodiesel di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kamis (23/8). Pembahasan, kata Djoko, mengenai volume yang perlu disiapkan badan usaha bahan bakar nabati (BBN) untuk disalurkan. Djoko belum bersedia menyebutkan berapa jumlah volume yang dibutuhkan.

Badan usaha BBM yang akan menyalurkan B20 sekitar 11 perusahaan. “Kalau badan usaha BBM itu ada 11, termasuk Pertamina,” kata Djoko. Djoko juga menyebut, Permen ESDM soal perluasan mandatori B20 ini sudah ditandatangani oleh Menteri ESDM Ignasius Jonan, sedangkan Keputusan Menteri ESDM masih dibahas. Presiden Joko Widodo telah menandatangani revisi Perpres No. 61/2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit.

Revisi yang tertuang dalam Perpres No. 66/2018 tentang Perubahan Kedua atas Perpres No. 61/2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit itu, salah satu pokoknya mengatur penggunaan dana perkebunan kelapa sawit dalam perluasan penyaluran BBN jenis Biodiesel ke semua sektor. Dalam perpres ditegaskan bahwa penggunaan dana untuk kepentingan penyediaan dan pemanfaatan bahan bakar nabati jenis Biodiesel dimaksudkan untuk menutup selisih kurang antara harga indeks pasar bahan bakar minyak jenis Solar dan harga indeks pasar bahan bakar nabati jenis biodesel. “Harga indeks pasar bahan bakar minyak jenis minyak Solar dan harga indeks pasar bahan bakar nabati jenis biodesel ditetapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral,” tulis Pasal 18 ayat (2) Perpres No. 66/2018.

Selisih kurang sebagaimana dimaksud berlaku untuk semua jenis bahan bakar minyak jenis minyak Solar. Perpres ini juga menyebutkan, penyediaan bahan bakar nabati jenis Biodiesel dilakukan melalui mekanisme penunjukan langsung. Berdasarkan beleid itu, harga penyaluran bahan bakar nabati jenis Biodiesel yang akan dicampurkan untuk bahan bakar minyak menggunakan indeks pasar bahan bakar minyak jenis minyak Solar.