+62 2129380882 office@aprobi.co.id

Pemerintah Akan Benahi Kebun Sawit Rakyat

Bisnis Indonesia | Senin, 29 April 2019

Pemerintah Akan Benahi Kebun Sawit Rakyat

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sedang menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 untuk pengembangan perkebunan Kelapa Sawit dengan fokus perkebunan rakyat untuk menyuplai bahan bakar nabati. Kepala Subdit Pangan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Anwar Sunari menjelaskan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 untuk arah pembangunan 5 tahun mendatang masih dimatangkan. Menurutnya, poin utama dalam pembangunan sektor perkebunan Kelapa Sawit yakni memperbaiki kinerja perkebunan rakyat sebagai tulang punggung perekonomian. “Poin utama adalah memberikan perhatian serius terhadap pengembangan sawit rakyat untuk bahan bakar nabati. Kalau perusahaan multinasional dan perkebunan plasma sudah bagus tinggal berikan dorongan kemudahan iklim investasi,” katanya kepada Bisnis, Jumat (26/4). Anwar menjelaskan bahwa pemerintah perlu merencanakan untuk perkebunan sawit rakyat karena harus ada komitmen bersama antara kementerian dan lembaga terkait. Sebagian besar tanaman sawit milik perkebunan sawit rakyat sudah berusia tua, yakni lebih dari 30 tahun dengan produktivitas rendah. Rerata produktivitas kebun rakyat hanya 2,5 ton minyak sawit per tahun atau 10 ton per tahun tandan buah segar.

Menurutnya, dalam rancangan tersebut, perkebunan rakyat akan diprioritaskan untuk menyuplai kebutuhan energi berupa biofuel dan greenfuel. Revitalisasi kebun rakyat itu akan dilakukan melalui peremajaan tanaman sawit. Poin lain untuk mengembangkan sawit nasional dengan mendorong penghiliran. berupa sumber energi baru terbarukan. Menurutnya, penghiliran akan menjadi poin penting dalam pembangunan jangka menengah dan panjang Indonesia di sektor perkebunan kelapa sawit. “Jangka pendek, kami masih perlu devisa dengan mengekspor minyak sawit. Namun, jangka menegah dan panjang perlu skema lain. Perlu diversifikasi pasar dalam negeri berupa bahan bakar nabati.” Anwar menuturkan, diversifikasi perlu didorong untuk meningkatkan serapan dalam negeri berupa bauran biodiesel 100% (B100) dan jenis bioenergi lain. Dengan begitu, devisa yang selama ini untuk mengimpor bahan bakar fosil ikut terpangkas. Di sisi lain, volume ekspor minyak sawit akan menurun. Namun, Anwar mengatakan, penurunan ekspor itu juga sejalan dengan berbagai hambatan di pasar internasional terutama di Eropa. “Ke depan penghiliran menjadi satu target utama. Kalau tidak ada kelapa sawit, neraca perdagangan kita sudah ambruk. Namun, untuk mengupayakan harus didukung dengan produktivitas perkebunan sawit rakyat agar harga bersaing dengan bahan bakar dari fosil. Teknologi pun sudah dikembangkan,” katanya.

KETAHANAN ENERGI

Kedaulatan energi, lanjutnya, menjadi penting dan strategis untuk meningkatkan ketahanan energi energi Indonesia. Selain itu, pemerintah akan memberikan vokasi dan promosi untuk petani kelapa sawit. Anwar belum bisa mengungkapkan besaran anggaran yang disiapkan pemerintah untuk perebunan Kelapa Sawit rakyat pada periode 2020-2024. Dia hanya mengatakan bahwa pemerintah akan meningkatkan anggaran secara signifikan untuk perkebunan sawit rakyat yang melibatkan banyak kementerian dan lembaga terkait. Lebih lanjut, pengembangan ini akan dikukuhkan dalam bentuk peraturan presiden yang saat ini masih dalam tahap rancangan. RPJMN 2020-2024 telah disosialisasikan kepada kedua calon presiden yang masih menunggu hasil penghitungan suara. Dalam RPJMN 2015-2019, komoditas tanaman pangan seperti padi, jagung, dan kedelai mendapatkan perhatian utama pemerintah. Anwar mengatakan, selanjutnya tetap akan sama, tetapi padi, jagung, dan kedelai akan didorong adanya korporasi petani.

Di sisi lain, Dewan Pembina Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia Bayu Krisnamurthi mengatakan bahwa sawit memang telah menjadi komoditas utama dari sektor pertanian nasional. “Ekspor andalan kita itu utamanya sawit. Kita negara sawit betul, tetapi [kalau disebut] negara pertanian [atau agraris] ya sulit karena kita tidak lagi unggul dalam berbagai produk,” tegasnya. Bayu juga menolak menyebut bahwa Indonesia sebagai negara agraris karena minimnya ketersediaan lahan untuk menanam. Berdasarkan angka rasio jumlah penduduk dan ketersediaan lahan, lanjutnya, masing-masing penduduk hanya mendapatkan 0,2 ha. Menurutnya, pemerintah harus sadar serta melihat secara objektif bahwa sektor pertanian perlu mendapatkan perhatian lebih besar. Pasalnya, sudah tidak leluasa dalam pengembangan pertanian dengan berbagai macam keterbatasan. Misalnya saja ketersediaan air untuk menanam padi. “Kami harus bijak ke depan, pertama ya setop klaim-klaim berlebih. Itu yang paling awal harus dilakukan. Ekonomi kita ditopang pertanian. Namun, kontribusi pertanian ke PDB (produk domestik bruto] hanya 12%. Kalau pakai agroindustri paling baru 27%, tetapi itu juga belum sepertiganya,” kata Bayu.

Antara | Minggu, 28 April 2019

Kebutuhan Biofuel Tidak Bisa Dihentikan

Pakar biologi Institut Pertanian Bogor (IPB) Dr Ir Miftahudin mengatakan kebutuhan biofuel khususnya dari sawit yang kabarnya akan ditolak Uni Eropa itu tidak dapat dielakkan demi menjaga ketersediaan bahan bakar dimasa yang akan datang “Saya kira biofuel (dari tanaman sawit) itu merupakan sesuatu yang tidak bisa kita elakkan. Bahan bakar dari biofosil lama-kelamaan akan habis, sehingga mau tidak mau kita manfaatkan sumber daya alam yang dimiliki dalam hal ini tumbuh-tumbuhan,” kata Dr Miftahudin menanggapi upaya Pemerintah Indonesia dan Malaysia yang melakukan protes ke Uni Eropa terhadap rencana penolakan biofuel disela-sela seminar nasional MIPA di Makassar, Minggu. Ia menjelaskan apa yang dilakukan pemerintah sudah baik dan kini tinggal bagaimana memanfaatkan teknologi yang dimiliki agar produksi sawit tidak menimbulkan kerusakan lingkungan seperti yang dituduhkan oleh pihak Uni Eropa. Soal produksi minyak sawit biofuel, juga dinilai perlu terus ditingkatkan sambil terus berupaya membuktikan jika penolakan Uni Eropa hanya merupakan bentuk diskriminasi terhadap produksi biofuel Indonesia. Menurut dia, kebijakan sawit Pemerintah harus tetap bisa berdiri sendiri tanpa harus dipengaruhi oleh intervensi yang begitu dalam dari luar negeri. “Karena itu, saya kira kira tetap upayakan biofuel-biofuel itu menjadi target kita,”sebut dia usai memberikan materi pada seminar bertajuk “Peran MIPA dalam Industri 4.0” di Aula Al Jibra Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar hari ini. “Kita juga terus berupaya mencari tumbuhan-tumbuhan yang bisa menghasilkan bio massa yang lebih banyak,” lanjut dia.

https://aceh.antaranews.com/berita/73943/kebutuhan-biofuel-tidak-bisa-dihentikan

Harian Kontan | Jum’at, 26 April 2019

Soal perlakuan sawit, Indonesia pasang taktik untuk adu kuat lawan UE

Setelah kunjungan ke Brussel, Indonesia semakin memantapkan langkah melawan Uni Eropa. UE sendiri bergeming atas ancaman Indonesia sebelumnya terkait implementasi regulasi atau delegated act untuk kesepakatan Renewable Energy Directive (RED) II. Tidak mundur, UE malah menegaskan akan menerapkan kebijakan RED II. Bahkan sebelum kunjungan Indonesia ke Brussel pun UE ikut menantang Indonesia untuk menyelesaikan masalah tersebut di organisasi perdagangan dunia (WTO). Usai aksi saling ancam, Indonesia akan bersiap berhadapan langsung dengan UE. Indonesia akan menempuh jalur hukum melalui sejumlah jalan untuk melawan diskriminasi UE atas sawit dalam RED II. Hingga saat ini pemerintah masih menyusun amunisi dalam pertempuran di WTO. Meski gugatan belum dimasukkan, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemdag) Oke Nurwan bilang hal itu masih terus diproses. “Gugatan belum masuk karena masih mau menetapkan lawfirm-nya,” ujar Oke saat dihubungi Kontan.co.id, Minggu (28/4).

Pertempuran langsung melalui WTO bukanlah perkara mudah. Selain terdapat rangkaian proses yang panjang, gugatan tersebut pun akan membutuhkan dana yang tidak sedikit. Tidak hanya dari sisi pemerintah, pengusaha pun didorong untuk menyerang dari sisi lain. Serangan dilakukan secara bersamaan sehingga akan menambah kekuatan. Saat ini pengusaha sedang berdiskusi mengenai gugatan melalui pengadilan Eropa. Para pengusaha Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) juga sedang menunggu hasil kajian pengacara terkait peluang untuk memenangkan gugatan tersebut. “Kami sedang berkonsultasi dengan pengacara dalam negeri dan luar negeri untuk melakukan kajian berbagai peluang untuk menang,” terang Ketua Umum Aprobi, MP Tumanggor. Selain persiapan melakukan gugatan, pengusaha juga meminta langkah pasti dari pemerintah. Langkah tersebut dengan menambah produksi dalam negeri melalui program biodisel 30% (B30). Penerapan B30 akan menambah konsumsi dalam negeri hingga 3,5 juta kilo liter (kl) per tahun. Angka tersebut akan membuat penggunaan minyak sawit untuk bahan bakar minyak (BBM) menjadi 10 juta kl per tahun. “Adanya penambahan konsumsi dalam negeri maka kita tidak perlu terlalu khawatir terhadap pembatasan Impor yang dilakukan UE,” jelas Tumanggor. Indonesia juga perlu menjalin hubungan dengan China untuk menjadi pasar ekspor biodisel. Pasar China masih bisa ditingkatkan untuk menyerap ekspor Indonesia. Selain langkah hukum, Indonesia juga menyiapkan serangan belasan langsung dengan ikut membatasi impor produk UE. Namun, hingga saat ini produk yang akan dibatasi masih dalam kajian.

https://nasional.kontan.co.id/news/soal-perlakuan-sawit-indonesia-pasang-taktik-untuk-adu-kuat-lawan-ue