+62 2129380882 office@aprobi.co.id

Pemerintah Berfokus Genjot Produksi Minyak Nasional

Koran Tempo | Selasa, 7 Januari 2020

Pemerintah Berfokus Genjot Produksi Minyak Nasional

Ekonom dari Center of Reform on Economics Indonesia, Piter Abdullah, mengatakan peningkatan kapasitas produksi minyak dalam negeri harus menjadi prioritas pemerintah di tengah kondisi ketidakpastian harga minyak global. Hal itu dilakukan sehubungan dengan memanasnya ketegangan geopolitik antara Amerika Serikat dan Cina, yang membuat lonjakan harga minyak dunia dalam beberapa hari terakhir. “Kondisi ini harus diantisipasi dengan membangun persediaan minyak mentah untuk kebutuhan kilang dalam negeri dan juga persediaan bahan bakar minyak,” ujar dia kepada Tempo, kemarin. Terlebih, Indonesia telah menjadi negara importir minyak, sehingga kenaikan harga minyak berpotensi berdampak pada pelebaran defisit neraca perdagangan migas. Sejak Jumat pekan lalu, minyak mentah Brent tercatat mengalami kenaikan harga sekitar 6 persen atau di atas level US$ 70 per barel. Sedangkan berdasar- kan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2020, harga acuan minyak mentah Indonesia atau Indonesia Crude Price diputuskan sebesar US$ 60 per barel. “Bukan hanya kenaikan harga yang perlu diantisipasi, tapi juga kelangkaan suplai jika hubungan AS dan Iran benar-benar memburuk hingga terjadi perang di Timur Tengah,” ucap Piter.

Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir mengatakan pemerintah turut berupaya mengantisipasi kenaikan harga minyak tersebut sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo. “Karena ini situasi yang fluktuatif dan tidak bisa diprediksi,” kata dia. Menurut Erick, antisipasi itu pun telah dimulai sejak jauh-jauh hari, di antaranya dengan menerapkan program B30 untuk perlahan mengurangi ketergantungan pada impor minyak. Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance, Abra El Talattov, menuturkan dalam penerapan program biofuel ini dibutuhkan konsistensi agar dampaknya terasa signifikan. Dia mengungkapkan, dengan penerapan program B20 sebelumnya, telah terjadi pengurangan impor volume solar hingga 35 persen sepanjang 2019. Penghematan devisa dari impor solar yang berkurang itu pun diperkirakan mencapai US$ 1,42 miliar atau hampir Rp 20 triliun.

“Dengan tambahan campuran biosolar dari B20 menjadi B30 pada tahun ini, paring tidak diperkirakan terjadi tambahan penghematan devisa setidaknya US$ 2 miliar atau sekitar Rp 30 triliun,” kata Abra. Namun, menurut dia, penghematan devisa itu lagi-lagi sangat bergantung pada fluktuasi harga minyak dunia tahun ini. Sementara itu, upaya peningkatan produksi atau lifting migas dalam negeri juga tetap menjadi fokus pemerintah pada tahun ini. Pasalnya, kondisi lifting terus mengalami penurunan, di tengah kebutuhan konsumsi yang terus meningkat. Anak usaha PT Pertamina (Persero), PT Pertamina EP, memproyeksikan produksi minyak pada 2020 bisa mencapai 85 ribu barel per hari, sedangkan produksi gas mencapai 932 juta standar kaki kubik per hari. Presiden Direktur Pertamina EP, Nanang Abdul Manaf, mengatakan serangkaian strategi disiapkan untuk mencapainya, yaitu melakukan percepatan pengeboran sumur-sumur minyak. Beberapa kegiatan pengeboran yang telah dilakukan pada akhir tahun lalu di antaranya di Rantau Field, Sangasanga Field, Bunyu Field, dan Subang Field. “Hal ini sesuai dengan instruksi Presiden bahwa Pertamina harus menyediakan ketahanan industri migas nasional, yaitu dengan memperbanyak produksi untuk mengurangi impor tersebut,” ujar Nanang. Dia melanjutkan, pada tahun ini perusahaan pun telah menyiapkan alokasi belanja modal sebesar US$ 784 juta dan belanja operasional sebesar US$ 1,24 miliar.

Harian Kontan | Selasa, 7 Januari 2020
Pemerintah Tancap Gas Ujicoba B40

Program mandato-ri campuran biodiesel sebesar 30% bahan bakar minyak (BBM) jenis solar atau B30 sudah diimplementasikan di seluruh Indonesia pada 1 Januari 2020. Kini, pemerintah ingin tancap gas untuk meningkatkan baurannya menjadi B40 dan B50. Direktur Bioenergi Kementerian ESDM Andriah Feby Misna mengatakan, ujicoba B40 dan B50 akan segera dilakukan oleh Badan Litbang (Balitbang) ESDM pada awal tahun ini. “Kepastian (uji B40 dan B50) di Balitbang,” kata Andriah saat dihubungi KON- . TAN, akhir pekan lalu. Implementasi program ini terus ditingkatkan karena potensi penghematan devisa yang diperoleh cukup besar. Dari program B30 yang diberlakukan mulai 1 Januari 2020, pemerintah mengestimasikan bisa menghemat devisa sekitar Rp 63 triliun. Andriah menyatakan, estimasi itu didapat dengan me-ngomparasikan impor solar yang berdasarkan harga Mean of Platts Singapore (MOPS), volume FAME yang digunakan, dan kurs rupiah. “Itu estimasi, berapa biofuel yang bisa dipakai maka segitu juga impor yang dikurangi,” jelas dia Kepala Balitbang ESDM Dadan Kusdiana mengatakan, pihaknya akan mengujicoba B40 dan B50 pada kuartal I-2020. Untuk prosesnya akan dilakukan uji pencampuran untuk mendapatkan komposisi kadar campuran B40 dan B50 yang tepat, uji mesin statis, dan berlarut ke uji jalan. Jika B40 dan B50 tetap berbasis Fatty Acid Methil Ester (FAME), maka perlu diteliti lagi penyempurnaan apa saja yang perlu dilakukan terhadap FAME maupun mesin-mesin yang akan memakai FAME berkadar di atas 30%. Sebagai alternatif, B40 bisa menggunakan FAME dengan kadar 30% dan campuran 10% dari green diesel atau Hydrot-reated Vegetable Oil (HVO). Sementara untuk B5Q, kadar campuran HVO sekitar 20%. Peneliti Indef, Abra PG Ta-lattov menyebutkan, dengan tambahan campuran biosolar dari B20 ke B30, devisa yang bisa dihemat sekitar US$ 2 miliar atau setara dengan se-nilai Rp 30 triliun. Perkiraan ini dihitung berdasarkan pada estimasi pengurangan impor solar sepanjang tahun 2019 karena program B20. “Penghematan devisa tersebut juga akan sangat bergantung dengan fluktuasi harga minyak dunia tahun ini,” ujarnya.

Sawit Indonesia | Selasa, 7 Januari 2020
Menteri ESDM Dukung Produksi Komersial Katalis Untuk Ketahanan Energi

Menteri ESDM RI, Arifin Tasrif memberikan dukungan penuh untuk meningkatkan penggunaan campuran biodiesel menjadi B40 dan B50. Untuk itu, produk katalis yang dikembangkan Laboratorium ITB dapat dimanfaatkan secara maksimal. Pernyataan ini diungkapkannya dalam kunjungan kerja ke Fakultas Teknik Kimia, Institut Teknologi Bandung (ITB), Sabtu (4 Januari 2020. Dalam kunjungan ini hadir pula Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan ESDM Dadan Kusdiana. “Kami mendorong peningkatan TKDN melalui produksi komersial katalis yang telah dikembangkan oleh ITB bersama PT Pertamin, ” ujar Arifin Tasrif seperti dilansir dari laman Kementerian ESDM. Lebih jauh Menteri ESDM juga menargetkan bahwa current account deficit yang terjadi sekarang dapat secara bertahap dikurangi dengan penggunaan energi domestik dan proses yang dikembangkan secara domestik, salah satunya mendorong peningkatan pemanfaatan minyak sawit untuk bahan bakar.

“Dengan begitu selain meningkatkan ketahanan nasional, juga sekaligus mendapatkan biaya produksi biofuel yang bersaing”, kata Menteri ESDM. Sementara itu Kepala Badan Litbang ESDM Dadan Kusdiana menuturkan, Kementerian ESDM akan turut segera melakukan persiapan peningkatan pemanfaatan biodiesel sebagai bahan bakar B40 pada akhir tahun 2020. Ia menuturkan, Kementerian ESDM akan menindaklanjuti dengan pelaksanaan uji coba B40 – B50 yang rencananya akan dilaksanakan pada kuartal pertama tahun ini. Sebagaimana kegiatan sebelumnya, pelaksanaan uji coba dilakukan dengan melibatkan para pemangku kepentingan seperti produsen kendaraan, alat berat, Alsintan (alat mesin pertanian), operator kapal laut, kereta api, dan pembangkit tenaga listrik. ITB telah menghasilkan produk-produk inovasi di bidang katalis. Dengan dukungan PT Pertamina dan BPDPSawit, ITB telah berhasil mengembangkan katalis dan proses green gasoline dan green diesel dengan bahan baku minyak sawit. Dalam kunjungan ini, disusun rencana tindak lanjut percepatan komersialisasi green diesel dengan membangun demo plant stand alone green diesel dan pembangunan unit proses green gasoline skala kecil (skid mounted) sehingga kedepan produksi green gasoline dapat dilakukan oleh Badan Usaha di daerah.

Kompasiana | Selasa, 7 Januari 2020
Sampai Kapan Petani Sawit Mandiri Jadi Anak Tiri di Negeri Sendiri?

Kenaikan harga jual kelapa sawit (crued palm oil) di bursa komoditas dunia tak serta merta membawa tambahan keuntungan untuk petani perorangan. Mereka kurang memiliki daya tawar lebih untuk bisa mendapatkan harga jual terbaik dari Tandan Buah Segar (TBS) sawit produksi kebun yang dimiliki. Tak seperti sawit keluaran kebun milik korporasi swasta atau perkebunan milik pemerintah, alias BUMN (Badan Usaha Milik Negara), yang jumlahnya sangat massiv. Kedua entitas tersebut sedikit punya daya tawar lebih, karena resource yang dikuasai. Sementara petani sawit perorangan hanya bisa melihat harga pasar menjadi sekedar acuan, dan untuk harga penjualan, mereka tak punya daya tawar memadai. Praktik tersebut sudah berjalan puluhann tahun, saat hasil kebun sawit petani perorangan mulai memberi hasil. Itu bisa terjadi karena beberapa hal. salah satunya adalah karena, tak adanya model perlindungan harga petani terhadap gejolak pasar sebagaimana yang diatur dalam UU no. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan Pemberdayaan Petani. Karena petani perorangan perkebunan sawit tidak memiliki payung hukum sejenis, praktis hingga saat ini harga TBS mereka sepenuhnya tergantung kepada hukum pasar. Akibatnya mereka hanya bisa ikut kepada patokan yang ditetapkan oleh pedagang pengumpul atau tengkulak yang datanya hingga kini tak dimiliki pemerintah.

Padahal, sebelum bermimpi untuk lahirnya UU yang melindungi petani sawit perorangan tersebut, pemerintah semestinya sudah bisa lebih memberi perlindungan, dengan mendata jumlah tengkulak, sehingga dari sana, pantauan harga beli TBS dari tengkulak kepada petani bisa diawasi. Saat ini berdasarkan data Aprobi (Asosiasi Produsen Biodiesel Indonesia), dari total 14,7 juta lahan perkebunan kelapa sawit Indonesia, 41 persen dikelola oleh petani perorangan dengan jumlah tidak kurang dari 5,8 juta orang. Total 41 persen lahan itu setara dengan 4,7 juta hektar kebun yang dikelola secara mandiri dimana tidak kurang juga dari 12 juta orang menggantungkan hidup kepada komoditas ini. Dari lahan seluas 4,7 juta hektar itu, mereka menyumbang sebanyak 18 juta ton kelapa sawit dari total 43 juta ton produksi sawit Indonesia secara keseluruhan. Jumlah tersebut bukan angka kecil dan alias cukup significant untuk menyangga pasokan sawit baik untuk dalam negeri maupun ekspor. Namun itu tersebut tak serta merta mendorong pemerintah memberi perlindungan secara aturan atau Undang-Undang. Saat ini, upaya pemerintah untuk memperkuat keberadaan para petani swadaya ini baru sampai pada tahap program replanting alias Peremajaan Sawit Rakyat atau PSR. Dimana, pemerintah melalui Badan Pengelola Dana Kelapa Sawit menyediakan dana untuk PSR itu sebesar Rp25 juta/ha, yang salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan produktifitas hasil kebun mereka. Namun hal tersebut tentu tidak cukup, alias belum menyentuh pokok masalah yakni memberdayakan secara keseluruhan, yang itu tak cukup sekedar pemberian bantuan Cuma. Pemerintah semestinya mulai mempertimbangkan pembentukan lembaga khusus atau Kementerian, atau lembaga khusus yang langsung dibawah presiden guna menjangkau seluruh aspek tentang salah satu ujung tombak industri ini.
https://www.kompasiana.com/padanglurus1/5e136bd4d541df629f771884/sampai-kapan-petani-sawit-mandiri-jadi-anak-tiri-di-negeri-sendiri

Cnbcindonesia | Senin, 6 Januari 2020
Reli Tak Terbendung, Harga CPO Masih Bakal Terbang 2020?

Faktor terakhir yang juga membatasi produktivitas adalah terkait peremajaan atau replanting. Peremajaan memegang perang penting untuk mengganti pohon yang sudah tua dengan produktivitas rendah dengan yang baru yang mampu mendongkrak produktivitas. Untuk periode 2019/2020 (Oktober-September), permintaan minyak sawit global diramal mencapai 51,6 juta to atau naik 3,4% (yoy). Dari sisi permintaan, faktor yang menjadi fokus pada 2020 antara lain kebijakan pajak impor oleh India selaku pembeli minyak nabati terbesar di dunia, jumlah persediaan minyak di berbagai negara konsumen serta kebijakan program biodiesel di Indonesia dan Malaysia. Baru-baru ini, India sebagai pembeli minyak nabati terbesar di dunia melakukan pemangkasan pada pajak impor CPO dan minyak sawit olahan. Pajak impor CPO diturunkan menjadi 37,5% dari 40%, sementara pajak untuk berbagai produk olahan minyak sawit menjadi 45% dari 50%, menurut laporan Reuters. Dari sisi permintaan, faktor yang menjadi fokus pada 2020 antara lain kebijakan pajak impor oleh India selaku pembeli minyak nabati terbesar di dunia, jumlah persediaan minyak di berbagai negara konsumen serta kebijakan program biodiesel di Indonesia dan Malaysia. Baru-baru ini, India sebagai pembeli minyak nabati terbesar di dunia melakukan pemangkasan pada pajak impor CPO dan minyak sawit olahan. Pajak impor CPO diturunkan menjadi 37,5% dari 40%, sementara pajak untuk berbagai produk olahan minyak sawit menjadi 45% dari 50%, menurut laporan Reuters.
https://www.cnbcindonesia.com/market/20200106151254-17-127981/reli-tak-terbendung-harga-cpo-masih-bakal-terbang-2020/2