+62 2129380882 office@aprobi.co.id

Pemerintah Catat Serapan biodiesel 1,5 Juta KL

Investor Daily Indonesia | Selasa, 23 April 2019

Pemerintah Catat Serapan biodiesel 1,5 Juta KL

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat realisasi serapan unsur nabati {fatty acid methyl eter/FAME) untuk Program biodiesel 20% (B20) sampai awal April lalu sebesar 1,5 juta kiloliter (KL), 24,19% dari target 6,2 juta KL. Direktur Bioenergi Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Andrian Feby Misnah mengatakan, Program B20 telah berjalan dengan lancar. Hingga awal bulan ini, pihaknya mencatat realisasi serapan FAME untuk program ini masih sesuai dengan target 6,2 juta KL. “Data sampai dengan 11 April, serapan FAME-nya sekitar 1,5 juta KL,” kata dia kepada Investor Daily, belum lama ini. Sejak mandatori B20 dimulai pada 2016, serapan biodiesel terus naik setiap tahunnya. Pada 2017, realisasi serapan biodiesel tercatat hanya sebesar 2,57 juta KL. Pada 2018, serapan FAME untuk Program B20 tercatat naik menjadi 4,02 juta KL. Selanjutnya di tahun ini, serapan FAME ditargetkan mencapai 6,2 juta KL. Pemerintah telah menetapkan 19 badan usaha BBN yang menyediakan pasokan biodiesel di tahun depan adalah PT Cemerlang Energi Perkasa 449.753 KL, PT Wilmar Bioenergi Indonesia 844.949 KL, PT Pelita Agung Agrind-ustri 145.396 KL, PT Ciliandra Perkasa 171.854 KL, PTDarmex biofuels 85.680

KL, PT Musim Mas 745.504 KL, PT Wilmar Nabati Indonesia 904.431 KL, dan PT Bayas biofuels 229.075 KL. Selanjutnya, pemasok lainnya yakni PT LDC Indonesia 292.927 KL, PT SMART Tbk 269.914 KL, PT Tunas Baru Lampung 216.875 KL, PT Multi Nabati Sulawesi 253.427 KL, PT Permata Hijau Palm Oleo 261.183 KL, PT IntibenuaPerkasatama 241.053 KL, PT Batara Elok Semesta Terpadu 78.818 KL, PT Dabi biofuels 207.344 KL, PT Sinarmas Bio Energy 262.011 KL, PT Kutai Refinery Nusantara 220.189, KL, serta PT Sukajadi Sawit Mekar 219.677 KL. Roadmap penerapan pencampuran biodiesel diatur dalam Peraturan Menteri ESDM No 20 Tahun 2014. Mengacu beleid itu, porsi campuran biodiesel untuk sektor transportasi ditetapkan sebesar 20% mulai 2016. Selanjutnya, porsi ini ditingkatkan menjadi 30% mulai Januari 2020 dan terus stabil pada angka tersebut hingga Januari 2025. Menurut Feby, pemerintah berkomitmen menjalankan roadmap tersebut. Namun, sebelum menjalankan Program B30, pihaknya akan melaksanakan uji jalan terlebih dahulu. Uji jalan ini dilakukan oleh Kementerian ESDM didukung Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Asosiasi Produsen biodiesel Indonesia (Apro-bi), Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), PT Pertamina (Persero) dan perusahaan manufaktur kendaraan. “Uji jalan rencananya dimulai Mei nanti, [pelaksanaannya] sampai Oktober,” ujar dia.

Dia menjelaskan, uji jalan ini untuk melihat kondisi mesin kendaraan ketika bahan bakarnya diganti menggunakan B30. Selain itu, uji jalan ini juga untuk mengetahui laju konsumsi bahan bakarnya dan apakah ada perubahan kualitas bahan bakar selama penggunaan. “Semua itu untuk melihat apakah secara teknis, kualitas, dan kuantitas B30 sudah memenuhi syarat atau tidak sebagai bahan bakar mengacu kepada standar bahan bakar yang sudah ditetapkan,” jelas Feby. Pada saat bersamaan, pihaknya juga akan mulai mengkaji produksi green fuel. Produksi bensin hijau atau green gasoline sudah diuji coba di Kilang Plaju milik PT Pertamina (Persero) pada tahun lalu. Pada pertengahan tahun ini, direncanakan akan ada uji coba produksi solar hijau atau green gasoil di Kilang Dumai. Selanjutnya akan dilakukan uji coba produksi green avtur di Kilang Balongan atau Cilacap. Pertamina juga telah menandatangani dua kesepakatan terkait pengembangan green refinery dengan perusahaan energi Italia, Eni. Salah satunya yakni pokok-pokok kesepakatan pembentukan perusahaan patungan {Head of Joint Venture Agreement). Sementara kesepakatan lainnya yakni prasyarat {term sheet) pengolahan minyak sawit mentah {crude palm oil/ CPO) di Italia.

Investor Daily Indonesia | Selasa, 23 April 2019

Berlian Tanker Jajaki Diversifikasi Usaha

PT Berlian Laju Tanker Tbk (BLTA) menjajaki diversifikasi usaha di luar bisnis utama perseroan sebagai emiten logistik pelayaran. Ini merupakan upaya perseroan meningkatkan apresiasi pasar setelah lepas dari sangsi suspensi perdagangan saham yang sempat berlangsung selama tujuh tahun. Direktur Independen Berlian Laju Tanker Benny Rachmat mengatakan, diversifikasi usaha merupakan langkah perseroan meningkatkan kinerja keuangan, sehingga nantinya perseroan memiliki modal cukup untuk melakukan ekspansi. Namun, saat ini perseroan belum dapat mengungkapkan secara rinci dari rencana tersebut. “Kita perkuat dari sisi fundamental. Sementara dari sisi nilai saham, kami belum ada rencana yang spesifik seperti reverse stock. Karena di beberapa kasus, reverse stock malah membuat harga saham emiten kembali ke bottom,” jelas Benny, usai Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) di Jakarta, Senin (22/4). Seperti diketahui, pada 25 Maret 2019, perseroan melaporkan hasil penilaian harga efek ke Bursa Efek Indonesia (BEI), sehingga BEI memutuskan untuk mencabut suspensi perdagangan efek pada 28 Maret 2019. Saham perseroan pun mulai diperdagangkan kembali pada 29 Maret 2019. Namun, hingga penutupan kemarin, saham BLTA masih berada di posisi Rp 50.

Berlian Laju Tanker dikenai suspensi oleh bursa pada 25 Januari 2012. Suspensi ini didasari oleh permintaan perseroan yang ketika itu mengalami kendala sehingga tidak mampu melakukan pembayaran atas seluruh fasilitas pinjaman bank dan obligasinya. Perusahaan ini pun kemudian diajukan ke pengadilan dengan gugatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) oleh salah satu kreditornya. Dalam proses restrukturisasi utang, perseroan melakukan konversi utang menjadi saham baru seri Ayakni sebanyak 11,93 miliar saham dengan nilai nominal Rp 62,5 per saham. Konversi utang tersebut sesuai dengan hasil rapat kreditor pada 14 Agustus 2015. Hingga saat ini, pihak Berlian Laju Tanker mengklaim sekitar 90% kreditor telah mengkonversi utang menjadi saham. Namun, status kolektibilitas perseroan masih di tingkat 5 (default) hingga saat ini. Menurut Benny, mengacu pada peraturan Bank Indonesia No 14/15 Tahun 2012, seharusnya status perseroan sudah lancar lantaran perseroan rutin membayar pokok pinjaman dan bunga secara tepat waktu “Kalau menurut persepsi kami, status kolektibilitas seharusnya berada di tingkat 4 atau tiga. Kami rutin berdiskusi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai hal ini. Karena dengan status tersebut kami sulit mendapatkan pinjaman dana,” jelas Benny.

Tahun ini, kata Benny, perseroan berupaya meningkatkan kinerja melalui penambahan armada melalui penyewaan kapal dari pihak ketiga, penyediaan jasa penerimaan kru kapal, dan penyediaan jasa manajemen kapal. Selain itu, perseroan juga fokus pada optimalisasi delapan kapal milik perseroan yang beroperasi di Indonesia, terutama untuk pengangkutan biodiesel dalam negeri. Tahun ini, kebutuhan pengangkutan biodiesel diperkirakan akan meningkat dua kali lipat pada 2019 menjadi 6 juta kilo liter, seiring dengan implementasi program B20, yang mewajibkan pencampuran biodiesel dalam minyak solar menjadi 20%. Berlian Laju Tanker juga menambah porsi pendapatan dari fixed income pada tahun ini. Perseroan telah memperoleh kontrak time charter dengan pihak ketiga sebesar US$ 11,1 juta dan sebesar US$ 2,8 juta untuk tahun 2020.

Bisnis | Selasa, 23 April 2019

Berlian Laju Tanker (BLTA) Andalkan Pengangkutan Biodiesel

PT Berlian Laju Tanker Tbk. akan mengandalkan bisnis pengangkutan biodiesel dalam negeri pada 2019 seiring dengan peluang meningkatnya kebutuhan pengangkutan. Sekretaris Perusahaan Berlian Laju Tanker Benny Rachmat menjelaskan bahwa kebutuhan akan pengangkutan biodiesel diperkirakan meningkat hingga dua kali lipat pada 2019 menjadi 6 juta kilo liter. Hal tersebut seiring dengan implementasi program biodiesel 20% (B20) yang digencarkan pemerintah. Dia mengatakan bahwa biodiesel merupakan jenis kargo yang pengangkutannya disyaratkan menggunakan kapal tanker kimia yang merupakan bisnis utama perseroan. “Grup akan tetap fokus pada optimalisasi 8 kapal yang dimiliki untuk beroperasi dalam negeri,” ujarnya dalam paparan publik di Jakarta, Senin (22/4/2019). Selain 8 kapal tersebut, emiten berkode saham BLTA tersebut akan terus berupaya meningkatkan kinerja melalui penambahan armada melalui penyewaan kapal melalui pihak ketiga. Pasalnya, seluruh kapal yang dimiliki tersebut seluruhnya sudah beroperasi untuk mengerjakan kebutuhan kontrak pengiriman yang didapat oleh perseroan. “Kami ada dua kapal dari eksternal,” jelasnya. Adapun kontrak yang dikerjakan perseroan hingga saat ini adalah meneruskan kontrak kerja lama dan kontrak kerja lama yang telah diperpanjang.

Berdasarkan laporan keuangan perseroan 2018, BLTA melayani kontrak pengangkutan untuk PT Pertamina (Persero), PT USDA Seroja Jaya Tricon Energy Inc, PT Chandra Astri Petrochemical Tbk., dan PETCO Trading Labuan Company Limited. “Jadi belum ada new vessel dan new contract,” jelasnya. Selain itu, untuk memberikan kontribusi lebih, perseroan terus berupaya untuk mencari peluang bisnis-bisnis baru di luar fokus utama yakni bisnis kapal laut pengangkutan. Pasalnya, lini bisnis utama perseroan saat ini masih terkendala oleh beberapa masalah seperti pinjaman perbankan, dan likuiditas pada ekuitas perseroan. Hingga saat ini, status kolektibilitas perseroan masih pada tingkat 5 (default). “Untuk itu diversifikasi dalam waktu dekat, kami sudah menjalankan tapi masih terlalu dini untuk dikatakan di paparan publik,” pungkasnya. Pada 2019, perseroan menargetkan kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan capaian pada tahun sebelumnya. Dalam laporan keuangan perseroan, pada 2018 BLTA mengantongi pendapatan senilai US$24,93 juta, lebih rendah 1,23% dibandingkan dengan tahun sebelumnya US$25,24 juta. Kendati demikian, laba kotor perseroan tercatat meningkat 18,18% menjadi US$3,48 juta dari tahun sebelumnya US$2,94 juta. BLTA berhasil mencatatkan laba US$5,42 juta setelah pada tahun sebelumnya rugi US$8,77 juta. “Pada 2019 kami akan terus memperbaiki kinerja, kami belum bisa memberikan target rinci tahun ini,” pungkasnya.

https://market.bisnis.com/read/20190423/192/914404/berlian-laju-tanker-blta-andalkan-pengangkutan-biodiesel

Indonesiainside | Senin, 22 April 2019

Eropa Tuding Ekspor Biodiesel RI Diberi Subsidi Pemerintah

Uni Eropa tidak henti-hentinya melancarkan kampanye negatif terhadap produk hasil olahan kelapa sawit di Indonesia. Kali ini Uni Eropa menuding ekspor biodiesel Indonesia mendapatkan subsidi dari pemerintah sejak tahun lalu. Menurut Paulus Tjakrawan, Ketua Harian Asosiasi Produsen Biofuels Indonesia (Aprobi), sejak akhir tahun lalu Kementerian Perdagangan (Kemendag) telah berkonsultasi dengan Uni Eropa terkait tudingan tersebut. Dimulai dari petisi Dewan Biodiesel Eropa (European Biodiesel Board/EBB) pada awal tahun lalu terkait kecurigaan mengenai pemberian subsidi pemerintah yang mengakibatkan harga ekspor biodiesel Indonesia murah ke Eropa. Selanjutnya, Uni Eropa mengirimkan kuesioner kepada pemerintah dan seluruh eksportir biodiesel. “Sebagai tindak lanjut atas pengisian kuesioner tersebut, sekitar 2 pekan lalu perwakilan Uni Eropa telah bertemu dengan Kemendag, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta sejumlah eksportir biodiesel untuk melakukan investigasi,” ujarnya di Jakarta, kemarin. Dia menerangkan, Uni Eropa mempermasalahkan 11 subsidi, mulai dari dana insentif Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP KS), pabrik yang berada di kawasan industri yang mendapatkan insentif, fasilitas pembiayaan dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) yang merupakan perusahaan pelat merah di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu), serta penggunaan Asuransi Ekspor Indonesia (ASEI) yang merupakan asuransi dari pemerintah.

“Selain itu, perusahaan yang menggunakan CPO dari PT Perkebunan Nusantara (PTPN) juga dianggap mendapatkan harga murah dari PTPN,” ujarnya. Eksportir berusaha untuk meluruskan pemahaman tersebut melalaui kuesioner yang diisi maupun penggalian informasi selama proses investigasi. Namun, dalam proses investigasi, Paulus menilai Uni Eropa sengaja melontarkan pertanyaan yang sulit dijawab perusahaan. Beberapa pertanyaan yang dilontarkan kepada perusahaan eksportir biodiesel antara lain daftar perusahaan pemasok CPO, susunan organisasi perusahaan CPO, hingga struktur harga perusahaan pemasok. “Di situ kan kami tidak bisa meminta. Misalnya, perusahaan A dapat pasokan CPO dari Astra Agro kemudian perusahaan A menanyakan Astra Agro ‘tolong struktur harga Anda bagaimana? Keuntungan Anda berapa?’ Bisa tidak?” ujarnya.

Neraca | Senin, 22 April 2019

Penyerapan Biodiesel Strategi Hadapi Diskriminasi Sawit Eropa – Niaga Komoditas

Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Kanya Lakshmi Sidarta menilai penyerapan biodiesel di dalam negeri menjadi strategi paling efektif untuk mengalihkan pasar di tengah diskriminasi produk kelapa sawit oleh Uni Eropa. Setelah mengategorikan kelapa sawit sebagai komoditas dengan risiko tinggi dalam aturan Renewabe Energy Directive II, Uni Eropa kembali menghambat impor bahan bakar nabati (biofuel) dari Indonesia. Kali ini UE melayangkan tuduhan bahwa biofuel Indonesia mendapat bantuan subsidi dari pemerintah. “Yang paling gampang, paling cepat adalah dalam negeri. Pemerintah bisa melakukan intervensi, salah satunya mengenakan B30 atau B50 misalnya,” kata Lakshmi di Jakarta, disalin dari Antara. Ia menilai bahwa Indonesia tidak perlu khawatir terhadap upaya Eropa yang menghalangi ekspor bahan bakar nabati berbahan dasar sawit ke kawasan negara tersebut. Pasalnya, pasar dalam negeri akan lebih besar menyerap CPO untuk biodiesel. Ekspor produk sawit Indonesia ke Eropa sendiri sebesar 4,5 juta ton tahun lalu, dengan 60 persen di antaranya untuk biofuel. Melalui mandatori B30 (pencampuran solar dengan bahan bakar nabati kelapa sawit sebesar 30 persen), pemanfaatan biodiesel di dalam negeri ditargetkan mencapai 9 juta kiloliter atau setara dengan 7,8 juta ton CPO.

Sejauh ini dengan mandatori B20, penyerapan biodiesel di dalam negeri mencapai 1,2 juta ton, yakni 552.000 ton pada Januari 2019 dan 648.000 ton pada Februari 2019. Serapan biodiesel hingga akhir tahun ini ditargetkan sebesar 6,2 juta kiloliter atau setara 5,4 juta ton CPO. “Eropa itu jumlah kecil untuk kita. Langsung saja diserap dalam negeri kalau dinaikkan menjadi B30. Itu permainan aja, kalau mau lama ya buka pasar baru, kalau cepat langsung dari regulasinya saja dinaikkan,” kata Lakshmi. Ada pun peta jalan penggunaan biodiesel telah diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 32 Tahun 2008 tentang Penyediaan, Pemanfaatan Dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain. Implementasi penggunaan biodiesel 30 persen akan dilakukan secara publik pada Januari 2020 setelah uji coba “road test” setesai pada Oktober mendatang. Sebelumnya, pemanfaatan B30 sudah dilakukan terlebih dahulu di sektor pembangkit listrik sejak Januari 2016.

Pemerintah sedang menunggu proposal lanjutan dari Uni Eropa setelah otoritas tersebut membuat kebijakan diskriminatif yang menyatakan kelapa sawit merupakan produk berisiko tinggi terhadap perusakan hutan. “Mereka menawarkan kepada kita buat saja prosedur platform untuk pembahasan bersama dan saling berkunjung,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dalam jumpa pers di Jakarta, disalin dari Antara. Darmin mengungkapkan hal tersebut merupakan salah satu bagian dari hasil kunjungan delegasi joint mission negara-negara produsen sawit (CPOPC) ke markas Uni Eropa di Brussels, Belgia. Ia mengatakan Uni Eropa hanya menyarankan adanya usulan komunikasi baru bersama dan tidak ada perubahan regulasi dari ketetapan yang sudah dibuat sebelumnya. Usulan pembicaraan bersama ini diharapkan dapat mengubah hasil kajian terkait sawit dari sebelumnya berisiko tinggi menjadi bukan risiko tinggi paling cepat pada 2021. “Pada2021 ada kesempatan bagi mereka untuk membahas kembali setelah ada komunikasi, data baru dan saling melakukan kunjungan,” ujar Darmin.

Dalam kunjungan diplomasi selama dua hari ke Belgia, ia mengakui, delegasi CPOPC yang terdiri dari Indonesia, Malaysia dan Kolombia, berdebat sengit dengan perwakilan Uni Eropa. Menurut dia, hal itu terjadi karena metodologi dan hipotesa yang digunakan Uni Eropa tentang risiko dan pengaruh buruk kelapa sawit ditetapkan secara sepihak, bertentangan dengan fakta dan tanpa adanya analisis dampak. Beberapa poin keberatan diantaranya kelapa sawit mempunyai lahan yang jauh lebih kecil dari produk minyak nabati lainnya dengan produktivitas lebih tinggi delapan hingga sepuluh kali lipat. Selain itu, apabila terjadi pemboikotan produk kelapa sawit, maka dapat menyebabkan pembukaan lahan yang lebih masif untuk penanaman produk nabati lainnya, karena permintaan atas produk nabati makin tumbuh pesat. Penggunaan basis awal tahun 2008 sebagai metodologi penghitungan juga dilakukan tanpa adanya alasan kuat karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan pengelolaan kelapa sawit terkini. Dengan kondisi ini, Darmin menilai masih terdapat “gap” yang besar terhadap produk kelapa sawit maupun kebijakan pengembangan sehingga menimbulkan kesalahan persepsi di Uni Eropa. Situasi ini juga diperparah oleh tingginya kampanye hitam, salah satu contohnya terlihat dari biaya kampanye produk bebas kelapa sawit di Italia, yang lima kali lebih besar dan masif, daripada iklan minuman berkarbonasi. “Itu menunjukkan bahwa memang persepsi mengenai kelapa sawit itu sudah terbentuk di sana bukan hanya di parlemen tapi juga masyarakatnya dan konsumennya,” katanya.

http://www.neraca.co.id/article/115815/niaga-komoditas-penyerapan-biodiesel-strategi-hadapi-diskriminasi-sawit-eropa

Okezone | Senin, 22 April 2019

Diskriminasi Kelapa Sawit, Penyerapan Biodiesel Jadi Strategi Paling Efektif

Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Kanya Lakshmi Sidarta menilai penyerapan biodiesel di dalam negeri menjadi strategi paling efektif untuk mengalihkan pasar di tengah diskriminasi produk kelapa sawit oleh Uni Eropa. Setelah mengategorikan kelapa sawit sebagai komoditas dengan risiko tinggi dalam aturan Renewabe Energy Directive II, Uni Eropa kembali menghambat impor bahan bakar nabati (biofuel) dari Indonesia. Kali ini UE melayangkan tuduhan bahwa biofuel Indonesia mendapat bantuan subsidi dari pemerintah. “Yang paling gampang, paling cepat adalah dalam negeri. Pemerintah bisa melakukan intervensi, salah satunya mengenakan B30 atau B50 misalnya,” kata Lakshmi dilansir dari Harian Neraca, Senin (22/4/2019). Ia menilai bahwa Indonesia tidak perlu khawatir terhadap upaya Eropa yang menghalangi ekspor bahan bakar nabati berbahan dasar sawit ke kawasan negara tersebut. Pasalnya, pasar dalam negeri akan lebih besar menyerap CPO untuk biodiesel. Ekspor produk sawit Indonesia ke Eropa sendiri sebesar 4,5 juta ton tahun lalu, dengan 60% di antaranya untuk biofuel. Melalui mandatori B30 (pencampuran solar dengan bahan bakar nabati kelapa sawit sebesar 30%), pemanfaatan biodiesel di dalam negeri ditargetkan mencapai 9 juta kiloliter atau setara dengan 7,8 juta ton CPO.

Sejauh ini dengan mandatori B20, penyerapan biodiesel di dalam negeri mencapai 1,2 juta ton, yakni 552.000 ton pada Januari 2019 dan 648.000 ton pada Februari 2019. Serapan biodiesel hingga akhir tahun ini ditargetkan sebesar 6,2 juta kiloliter atau setara 5,4 juta ton CPO. “Eropa itu jumlah kecil untuk kita. Langsung saja diserap dalam negeri kalau dinaikkan menjadi B30. Itu permainan saja, kalau mau lama ya buka pasar baru, kalau cepat langsung dari regulasinya saja dinaikkan,” kata Lakshmi. Ada pun peta jalan penggunaan biodiesel telah diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 32 Tahun 2008 tentang Penyediaan, Pemanfaatan Dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain. Implementasi penggunaan biodiesel 30% akan dilakukan secara publik pada Januari 2020 setelah uji coba road test setesai pada Oktober mendatang. Sebelumnya, pemanfaatan B30 sudah dilakukan terlebih dahulu di sektor pembangkit listrik sejak Januari 2016.

https://economy.okezone.com/read/2019/04/22/320/2046365/diskriminasi-kelapa-sawit-penyerapan-biodiesel-jadi-strategi-paling-efektif