+62 2129380882 office@aprobi.co.id

Pemerintah Incar Investasi Pariwisata dan Sawit saat Pertemuan IMF-World Bank di Bali

TRIBUNNEWS.COM | Selasa, 18 September 2018
Pemerintah Incar Investasi Pariwisata dan Sawit saat Pertemuan IMF-World Bank di Bali

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pertemuan tahunan IMF-World Bank akan berlangsung Oktober mendatang di Nusa Dua, Bali. Gelaran internasional tersebut pun ditargetkan dapat meningkatkan investasi nasional, sehingga diadakan diskusi-diskusi khusus yang akan memamerkan keunggulan yang dimiliki Indonesia. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Thomas Lembong mengatakan salah satu sektor yang diunggulkan adalah pariwisata yang berpengaruh besar terhadap cadangan devisa negara. “Ya saya kira yang tetap konsisten dengan tema kita tiga tahun terakhir itu pariwisata. Sangat jelas. Penghasilan devisa kita terbantu sekali oleh pertumbuhan pariwisata internasional,” papar Lembong saat ditemui di kantor Kemenkomaritim, Jakarta Pusat, Selasa (18/9/2018). Selain itu sektor sawit juga akan dipromosikan pada ajang yang akan menghadirkan gubernur bank dari berbagai negara itu.

Ketua Harian Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi), Paulus Tjakrawan, menuturkan saat ini tengah dibuat presentasi untuk ditunjukkan kepada para peserta IMF-WB. Investasi di sektor sawit akan dikhususkan untuk bantuan kepada petani-petani kecil yang menghasilkan sawit. “Lagi disusun, terutama soal pendanaan. Jadi pendanaan untuk petani (sawit) kecil. Kan ini IMF-WB, makanya ini poinnya lagi dibahas. Harapannya untuk dukungan ke petani-petani kecil, petani mandiri,” papar Paulus. Sebelumnya, Staf Khusus Menteri BUMN, Sahala Lumban Gaol, menyebutkan di pertemuan IMF 2018 akan menawarkan 79 proyek infrastruktur dengan nilai total proyek sebesar 86,1 miliar yang melibatkan 22 perusahaan pelat merah. “Kita tawarkan di situ sebesar 42 miliar dolar AS peluang invetasi, tapi nilai project totalnya sekitar 86 miliar dolar AS,” ujar Sahala.

http://www.tribunnews.com/bisnis/2018/09/18/pemerintah-incar-investasi-pariwisata-dan-sawit-saat-pertemuan-imf-world-bank-di-bali

Rakyat Merdeka | Rabu, 19 September 2018
B20 Masih Jadi Senjata Andalan
Tekan Defisit Perdagangan

Pemerintah terus berusaha menekan defisit neraca perdagangan untuk memperbaiki perekonomian Indonesia. Aturan wajib Biodiesel 20 persen (B20) jadi senjata andalan. Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Rida Mulyana mengatakan, B20 akan berkontribusi mengurangi defisit sebesar 1 miliar dolar AS sampai akhir tahun ini. Meski bisa mengurangi defisit neraca perdagangan migas, B20 tidak bisa membuat neraca perdagangan migas menjadi surplus. “Ini berkontribusi mengurangi. Kita targetkan empat bulan ini bisa mengurangi 1 miliar dolar AS,” ujar Rida di Jakarta, kemarin.

Pihaknya juga akan kembali melakukan rapat di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk memastikan program ini berjalan dengan baik. B20 merupakan bagian untuk menyehatkan neraca perdagangan nasional. “Kebijakan ini diharapkan juga mendorong ekspor dan menekan impor BBM,” harap Rida. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, kebijakan ini juga akan mengurangi defisit transaksi berjalan. Kenapa hanya mengurangi? Karena dari dulu sejak 1970 defisit Indonesia negatif. “Banyak kegiatan ekonomi yang belum dimasuki investor terutama di hulu dari bidang penghasil besi baja hulu, petrokimia hulunya, penghasil farmasi,” jelasnya.

Menurut dia, kebijakan ini paling cepat untuk menghemat penggunaan devisa. Sebab, impor minyak berkurang. “Karena begitu kita mulai dampaknya nomor satu ada penghematan devisa, karena solarnya dicampur dengan CPO (crude palm oil). Berarti berkurang kebutuhan solarnya,” kata Darmin. Kebijakan B20. lanjutnya, juga akan mendorong kenaikan harga CPO. Menurut Darmin, saat ini produksi dan stok CPO sedang tinggi. “Kita bisa harapkan paling tidak tahun depan harganya membaik, itu akan naikkan devisa,” tegas Darmin. Saat ini defisit neraca perdagangan untuk non migas sudah mulai turun. Sementara defisit di sektor migas masih besar. “Bulan sebelumnya de-fisitnya 2,02 miliar dolar AS, akhir Agustus itu defisitnya 1,02 miliar dolar AS, ya turun satu miliar dolar AS,” kata Darmin. Diakuinya penerapan B20 belum terlihat dampaknya karena baru berlaku per bulan September.

“Belum bisa dihitung di situ. Kebijakan-kebijakan kita pada dasarnya baru akan kelihatan hasilnya pada September yang akan diumumkan pertengahan Oktober nanti,” katanya. Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta kepada masyarakat untuk sabar dalam menantikan efek kebijakan mandatori B20. Kebijakan tersebut, diakuinya masih butuh waktu karena baru dilaksanakan bulan ini. “Untuk menekan defisit kita laksanakan B20 dan kenaikan tarif pajak impor akan kami lihat.” ujarnya.

Investor Daily Indonesia | Rabu, 19 September 2018
Pemerintah Audit Relaksasi B20 untuk Freeport

JAKARTA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan mengaudit sejauh mana Biodiesel 20% (B20) tidak dapat digunakan sebagai bahan bakar kendaraan dan alat tambang yang dipakai PT Freeport Indonesia. Penggunaan B20 di tambang di dataran tinggi mendapat pengecualian lantaran dinyatakan B20 dapat membeku pada suhu lebih rendah dari 3 celsius. Staf Ahli Menteri ESDM Bidang Ekonomi Sumber Daya Alam Dadan Kusdiana mengatakan, timnya bakal memeriksa penggunaan B20 di tambang Freeport dalam dua pekan ini. Tim salah satunya akan mencari tahu apakah B20 tidak dapat digunakan sama sekali ataukah masih dapat dipakai jika kandungan unsur nabati (fatty acid methyl etfier/FAME) dikurangi. “Kan bisa dua jadinya, bisa saja B20 diturunkan jadi BIO atau ini benar-benar bebas (tanpa FAME). Ini akan diaudit lah istilahnya,” kata dia di Jakarta, Selasa (18/9).

Seperti diberitakan sebelumnya, pemerintah memperluas mandatori B20 mulai 1 September kemarin. Artinya, seluruh industri yang memakai solar wajib beralih ke B20, termasuk industri pertambangan. Namun, terdapat tiga sektor yang dikecualikan dari mandatori, yakni pembangkit listrik tenaga gas uap (PLTGU), alat utama sistem persenjataan (alutsista), dan alat tambang Freeport Menurut Dadan, audit ini sejalan dengan arahan dari Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution. Audit tidak hanya akan dDakukan ke Freeport, tetapi juga seluruh PLTGU milik PT PLN (Persero) dan alutsista. Untuk audit alutsista, dikatakannya. Menteri-Perda-dangan telah mengunjungi PT Pindad (Persero) untuk melihat uji coba pemakaian B20. “Mungkin ini agak lama dibanding yang dua pekan tadi. Kan alutsista enggak hanya dari satu negara saja,” jelasnya.

Selanjutnya untuk audit penggunaan B20 di PLTGU, dari sisi mesin turbin disebutnya sudah tidak dapat diubah. Sehingga, pihaknya akan memastikan jenis Biodiesel dengan kualitas seperti apa yang dapat digunakan pada mesin turbin tersebut. Sejauh ini pihaknya sudah menemukan Biodiesel tersebut beserta produsennya di dalam negeri. Sayangnya, keekonomian bahan bakar khusus ini masih harus dihitung kembali. “Kami sedang hitung keekonomiannya seperti apa, karena bisa jadi lebih mahal, itu yang kami belum tahu,” ujar Dadan. Dadan menambahkan, tidak akan ada masalah jika audit alutsista memakan waktu cukup lama. Pasalnya, konsumsi solar alutsista tidak terlalu besar. Justru Freeport dan PLTGU lah yang mengonsumsi solar cukup banyak. “Turbin lumayan (konsumsi solarnya), high land (Freeport) juga lumayan,” tutur dia.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Djoko Siswanto menuturkan, konsumsi solar Freeport tercatat sekitar 30 ribu kiloliter (KL) dalam satu bulan. Sementara wilayah industri Freeport yang tidak dikecualikan dari mandatori B20, konsumsi solarnya hanya mencapai 15-20% dari total konsumsi. Pada tahun ini, pemerintah memproyeksikan penyerapan FAME bisa mencapai 3,9 juta KL, yakni untuk solar bersubsidi 2,8 juta KL dan nonsubsidi 1,08 juta KL Sementara potensi penghematan devisa diperkirakan sebesar Rp 30,59 triliun.

Jawa Pos | Rabu, 19 September 2018
Produk Pertahanan Bisa Jawab Tantangan

Sosialisasi program bahan bakar B20 tidak hanya diberikan kepada pelaku industri transportasi dan agen pemegang merek (APM) otomotif. PT Pindad (Persero) sebagai perusahaan pelat merah produsen senjata dan amunisi juga mengujicobakan bahan bakar biodiesel pada produk-produk buatannya. Berikut penuturan Direktur Utama PT Pindad Abraham Mose kepada Agfi Sagittian.

Apakah benar bahwa B20 telah diujicobakan pada produk Pindad?

B20 telah kami uji cobakan pada kendaraan taktis (rantis) Komodo 4×4 yang digunakan prajurit TNI dan Polri untuk kendaraan operasional. Semua berjalan baik Memang perlu ada penyesuaian pada sistem engine, nozzle, dan filter. Uji coba penggunaan itu menjawab tantangan penggunaan B20.

Apa kendalanya?

Komponen nozzle dan filter saat ini masih terkendala dalam penggunaan bahan bakar minyak nabati. Sebab, minyak nabati mengeluarkan limbah gliserol yang bakal mengganggu proses kerja pada kedua komponen.

Langkah antisipasinya?

Pindad saat ini menggandeng Institut Teknologi Bandung (ITB) untuk bekerja sama meneliti jenis biodiesel yang tidak mengganggu kinerja mesin. Ada penelitian untuk penciptaan green biodiesel supaya unsurnya lebih murni dan limbahnya dihilangkan.

Jadi, apakah optimistis bahwa B20 juta optimal untuk produk-produk pertahanan?

Sangat optimistis. B20 sudah berjalan, sudah klir. Kami bahkan menargetkan secara bertahap nanti kendaraan tempur bisa menggunakan bahan bakar biodiesel B50, bahkan B100. Selain itu, Pindad menerapkan teknologi B20 pada industri manufaktur alat berat seperti ekskavator dan alat mesin pertanian. Proyek tersebut merupakan inisiator bersama dengan Kementerian Perdagangan (Kemendag) yang berupaya menekan impor alat berat dan produk hankam sekaligus meningkatkan potensi produk yang bisa diekspor.

Detikcom | Selasa, 18 September 2018
Pemerintah Cek Dampak Biodiesel 20% Tekan Impor Minyak

Jakarta – Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution bertemu Wakil Menteri (Wamen) Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar membahas pelaksanaan program biodiesel 20% (B20). Bagaimana hasilnya? Arcandra menyampaikan, pemerintah kembali mengkaji dampak pemanfaatan B20 terhadap penurunan impor bahan bakar minyak, serta dampaknya ke penghematan devisa. “Hari ini kita mencocokkan data, mencocokkan data saja, data berapa impact-nya kepada pengurangan impor, berapa impact-nya ke devisa,” kata Arcandra ditemui usai menggelar pertemuan di Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Selasa (18/9/2018). Arcandra menjelaskan pencocokan data terkait penerapan B20 mulai dari volume penggunaan B20, realisasi, hingga target ke depan. Hal itu dibahas untuk mengetahui apakah angka yang dipakai sejauh ini berjalan konsisten.

“Misalnya volumenya berapa, realisasi berapa, rencana berapa, tahun depan, tahun ini. Jadi itu saja, kita diskusi panjang tentang apakah angka yang kita pakai selama ini konsisten apa tidak,” paparnya. Data-data tersebut telah direkonsiliasi. Hanya saja, Arcandra belum bisa memberitahu apakah ada perubahan target penurunan impor migas dan penghematan devisa dari penerapan B20. Jika hasilnya sudah final, akan diumumkan oleh Menko Perekonomian Darmin Nasution. Namun Arcandra belum mau menyimpulkan apakah target yang sudah dipasang tidak bisa dicapai. “Nanti dari Pak Menko kita akan keluarkan datanya yang sudah reconcile (rekonsiliasi), bukan nggak bisa, dikonsiliasi dulu. Kan tujuan meeting hari ini rekonsiliasi data ya,” tambahnya.

https://finance.detik.com/energi/d-4218139/pemerintah-cek-dampak-biodiesel-20-tekan-impor-minyak

Liputan 6 | Selasa, 18 September 2018
Pemakaian Biodiesel 20 Persen Mampu Kurangi Emisi 15 Persen

Liputan6.com, Jakarta – Asosiasi Produsen Biofuels Indonesia (Aprobi) mengakui penggunaan biodiesel 20 persen atau B20 pada kendaraan sangat berpengaruh besar. Sebab dengan penerapan B20 ini jumlah emisi pada kendaraan mampu berkurang secara signifikan. “Pengurangan emisinya besar banget. Yang pasti saat ini bisa kurangi 15 persen. Misalnya kalau kamu pakai Solar 100 persen ditambah 20 persen Biodiesel, dibanding kamu pakai Solar 100 persen (tanpa B20), emisinya berkurang 15 persen,” kata Ketua Aprobi Paulus Tjakrawan saat ditemui di Kantor Kemenko Bidang Kemaritiman, Jakarta, Selasa (18/9/2018). Sebelumnya, Menteri Koordonator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution meluncurkan perluasan penggunaan biodiesel 20 persen (B20) untuk PSO dan non PSO.Peluncuran ini juga dihadiri oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno.

“Kita bersyukur hari ini sesuai dengan rencana. Kita meluncurkan pelaksanaan B20 baik untuk PSO maupun non PSO,” ujar Darmin saat memberi sambutan saat peluncuran perluasan B20 di Kantor Kemenko Perekonomian. Darmin mengatakan, perluasan B20 ini dilakukan untuk mendorong ekspor dan memperlambat impor dalam rangka menyehatkan neraca pembayaran. Jadi, ke depan langkah ini diharapkan dapat menghilangkan defisit neraca perdagangan dan mengurangi defisit transaksi berjalan. “Kebijakan yang kita anggap dapat cepat menghasilkan tidak menunggu investasi yakni salah satunya B20. Karena begitu kita mulai dampaknya nomor satu adalah penghematan devisa dan karena soalnya itu dicampur CPO berarti berkurang kebutuhan solarnya. Kemudian kita tahu bahwa produksi dan stok CPO tinggi,” ujar Darmin.

https://www.liputan6.com/bisnis/read/3646966/pemakaian-biodiesel-20-persen-mampu-kurangi-emisi-15-persen

Merdeka.com | Selasa, 18 September 2018
Asosiasi sebut penggunaan B20 pada kendaraan mampu kurangi emisi 15 persen

Merdeka.com – Asosiasi Produsen Biofuels Indonesia (Aprobi) mengakui penggunaan biodisel 20 persen atau B20 pada kendaraan sangat berpengaruh besar. Sebab dengan penerapan B20 ini jumlah emisi pada kendaraan mampu berkurang secara signifikan. “Pengurangan emisinya besar banget. Yang pasti saat ini bisa kurangi 15 persen. Misalnya kalau kamu pakai Solar 100 persen ditambah 20 persen Biodiesel, dibanding kamu pakai Solar 100 persen (tanpa B20), emisinya berkurang 15 persen,” kata Ketua Aprobi Paulus Tjakrawan saat ditemui di Kantor Kemenko Bidang Kemaritiman, Jakarta, Selasa (17/9). Sebelumnya, Menteri Koordonator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution meluncurkan perluasan penggunaan biodiesel 20 persen (B20) untuk PSO dan non PSO.Peluncuran ini juga dihadiri oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno. “Kita bersyukur hari ini sesuai dengan rencana. Kita meluncurkan pelaksanaan B20 baik untuk PSO maupun non PSO,” ujar Darmin saat memberi sambutan saat peluncuran perluasan B20 di Kantor Kemenko Perekonomian.

Darmin mengatakan, perluasan B20 ini dilakukan untuk mendorong ekspor dan memperlambat impor dalam rangka menyehatkan neraca pembayaran. Jadi, ke depan langkah ini diharapkan dapat menghilangkan defisit neraca perdagangan dan mengurangi defisit transaksi berjalan. “Kebijakan yang kita anggap dapat cepat menghasilkan tidak menunggu investasi yakni salah satunya B20. Karena begitu kita mulai dampaknya nomor satu adalah penghematan devisa dan karena soalnya itu dicampur CPO berarti berkurang kebutuhan solarnya. Kemudian kita tahu bahwa produksi dan stok CPO tinggi,” ujar Darmin.

https://www.merdeka.com/uang/asosiasi-sebut-penggunaan-b20-pada-kendaraan-mampu-kurangi-emisi-15-persen.html

Bisnis.com | Selasa, 18 September 2018
PLN Perlu Kajian Teknis untuk Pakai Biodiesel 100%

Bisnis.com, JAKARTA – Direktur Pengadaan Strategis PT PLN (Persero) Supangkat Iwan Santoso mengatakan, tidak semua pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) milik PLN bisa dialihkan menggunakan 100% minyak kelapa sawit. Dia berujar pembangkit diesel PLN sejak awal teknologinya telah didesain untuk menggunakan Solar jenis high speed diesel (HSD). Sehingga bila ingin dialihkan harus diuji terlebih dahulu secara teknis. “Harus dicek secara teknis berpengaruh nggak, misal ke keandalan, keausan, dan lainnya,” ujar Iwan ditemui di Tangerang, Selasa (18/9/2018). Sejauh ini, pembangkit-pembangkit diesel PLN baru bisa menggunakan bahan bakar campuran minyak sawit dalam Solar (biodiesel) sebesar 20%.

Iwan berujar penggunaan 100% minyak sawit pada pembangkit tentunya akan mengurangi impor Solar. Namun bila ingin menggunakan 100% minyak sawit, dibutuhkan investasi penggantian pembangkit lama dengan pembangkit baru yang memang didesain menggunakan bahan bakar minyak sawit. Penggantian pembangkit baru paling tidak perlu waktu 1,5 tahun. “Sekarang ada mesin (pembangkit) yang bisa 100% gunakan CPO (crude palm oil). Tapi harus dari barunya itu didesain gunakan CPO,” kata Iwan. “Kalau pembangkit lama hanya menambah persen bisa. Kalau 100% memang (pembangkit) baru.” Adapun PLTD milik PLN yang sudah bisa menggunakan biodiesel 20% tercatat sebanyak 4.435 dengan total kapasitas 4.077 MW. Dari jumlah tersebut, kebutuhan HSD sebesar 1.806.894 kiloliter (80%), sementara kebutuhan fatty acid methyl ester atau FAME sebesar 451.723 kiloliter (20%). Artinya, konsumsi Solar berkurang sebesar 451.723 kl.

http://industri.bisnis.com/read/20180918/44/839663/pln-perlu-kajian-teknis-untuk-pakai-biodiesel-100

Koran Jakarta.com | Rabu, 19 September 2018
Biodiesel 20 Efektif Tekan Defisit Perdagangan

Jakarta – Sejumlah kalangan optimistis defisit perdagangan minyak dan gas bumi (migas) bakal berakhir seiring diterbitkannya kebijakan untuk mengurangi impor bahan bakar minyak (BBM) serta penggunaan biodiesel 20 persen atau B20. Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Rida Mulyana menyampaikan kebijakan B20 itu salah satu tujuannya untuk mengurangi defisit perdagangan migas. “B20 berkontribusi untuk kurangi defisit perdagang migas. Targetnya hingga akhir tahun tercapai,” ungkapnya di Jakarta, Selasa (18/9). Rida menyampaikan pemerintah akan terus memantau perkembangan dari kebijakan tersebut. Rapat-rapat koordinasi akan terus dilakukan sekaligus mengevaluasi pelaksanaan di lapangan. Diharapkan implementasi di lapangan sesuai dengan harapan dan target pemerintah sendiri. Pengamat Energi dari Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta, Fahmi Radi menambahkan dengan proporsi cukup besar dalam perdagangan, penaikan dan penurunan ekspor dan impor migas sudah pasti akan berpengaruh terhadap neraca ekspor dan impor.

Menurut Fahmi, ekspor migas dalam beberapa tahun ini stagnan dan cenderung turun lantaran eksplorasi umumnya dari sumur-sumur tua, sedangkan sumur baru belum menghasilkan. Sedangkan impor migas, terutama BBM cenderung meningkat, sehingga neraca perdagangan migas defisit. Fahmi menambahkan segala upaya sudah dilakukan Kementerian ESDM untuk meningkatkan ekspor dan menurunkan impor melalui berbagai kebijakan, seperti mewajibkan B20, pembelian seluruh hasil migas jatah kontraktor, meningkatkan penggunaan peraltan dan komponen dalam negeri dalam eksplorasi Migas, dan beberapa kebijakan lainnya sudah tepat. “Namun kebijakan itu ada time lag, sekitar 6-12 bulan. Kalau kebijakan itu berjalan dengan baik, baru akan memberikan kontribusi menekan defisit neraca perdagangan,” ungkap Fahmi.

Keuangan Surplus

Sementara itu, Menteri ESDM Ignatius Jonan menyatakan, meskipun neraca perdangangan migas defisit, namun neraca keuangan negara sektor ESDM utamanya migas, justru meningkat surplusnya. Penerimaan sektor ESDM meningkat jauh lebih besar dibanding subsidi energi. Kementerian ESDM memproyeksikan neraca keuangan negara sektor ESDM mengalami surplus sebesar 91,4 triliun rupiah. Proyeksi surplus tersebut didapat dari selisih penerimaan sektor ESDM dibandingkan subsidi energi, dan jauh lebih besar dibandingkan yang terdapat dalam APBN 2018. Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar mengungkapkan faktor di balik kondisi neraca perdagangan migas karena penurunan ekspor migas. “Ekspor turun iya, karena ada blok yang tadinya milik asing sekarang punya Pertamina. Kedua, penurunan produksi 30 ribu barel per day. Harusnya impor turun, tapi naiknya impor tersebut karena karena ada kegiatan ekonomi yang naik,” pungkas Arcandra.

http://www.koran-jakarta.com/biodiesel-20-efektif-tekan-defisit-perdagangan/

Republika.co.id | Rabu, 19 September 2018
Pemerintah Hitung Ulang Dampak Penerapan B20
Penggunaan B20 diharapkan bisa menurunkan impor BBM dan penghematan devisa

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah mendalami ulang dampak perluasan penerapan kewajiban pencampuran biodiesel dalam bahan bakar minyak (BBM) sebesar 20 persen atau B20. Penggunaan B20 diharapkan bisa menurunkan impor BBM dan penghematan devisa. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar mengatakan pemerintah sedang melakukan pencocokan data untuk mengetahui angka pasti dari dampak penerapan B20. “Mencocokkan data berapa dampaknya kepada pengurangan impor, kepada devisa, lalu angka misalnya volume, realisasi, dan rencananya berapa. Kami diskusi panjang tentang apakah angka yang kita pakai selama ini konsisten apa tidak,” ujar Arcandra ditemui di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa (18/9) malam.

Angka yang perlu dihitung ulang, lanjut dia, salah satunya adalah menyangkut perkiraan penghematan devisa sekitar 2,3 miliar dolar AS sampai akhir 2018. Arcandra mengatakan bahwa 2,3 miliar dolar AS tersebut merupakan angka penghematan devisa dalam satu tahun, bukan sejak B20 diterapkan pada awal September 2018 hingga akhir tahun. “Jadi intinya kami rekonsiliasi data. Nanti dari Menko (Darmin Nasution) akan keluarkan datanya, tujuan pertemuan hari ini rekonsiliasi data,” ujar dia. Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan dampak dari penerapan B20 memang tidak bisa diukur dengan mudah. “Biarkan kami rekonsiliasi sampai tuntas. Memang ada bulan dia adanya sedikit sekali,” ujar Darmin.

https://republika.co.id/berita/ekonomi/migas/18/09/19/pfa0xl383-pemerintah-hitung-ulang-dampak-penerapan-b20