+62 2129380882 office@aprobi.co.id

Pemerintah Kaji Jatah Sawit Domestik untuk Biodiesel

Koran Tempo | Jum’at, 31 Januari 2020

Pemerintah Kaji Jatah Sawit Domestik untuk Biodiesel

PT Pertamina (Persero) meminta alokasi pasokan dan harga khusus minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) untuk bahan baku biodiesel melalui skema domestic market obligation (DMO). Sekretaris Menteri Koordinator Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, mengatakan kebutuhan CPO terus meningkat setelah pemerintah mewajibkan penggunaan bahan bakar campuran solar dan fatty acid methyl ester (FAME) dari CPO sebanyak 30 persen (B30). Dia mengatakan, secara bertahap, porsi bahan nabati akan ditingkatkan hingga 100 persen atau menjadi B100. Susi mengatakan program B30 dan B100 akan mengerek harga CPO. “Meski begitu, penerapan DMO perlu dikaji secara menyeluruh mengingat saat ini ketersediaan CPO cukup banyak,” kata dia, kemarin. Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengusulkan pemberlakuan DMO minyak sawit karena “kebutuhan bahan baku biodiesel bertambah. Nicke pun telah menyampaikan usul DMO kepada Komisi VH Dewan Perwakilan Rakyat. “Kami memerlukan dukungan untuk jaminan pasokan ataupun harga,” kata dia.

Nicke beralasan Pertamina sama seperti PT PLN (Persero), yang membutuhkan kepastian pasokan batu bara dengan harga yang ditentukan pemerintah. DMO pun diberikan untuk mendukung pembangunan pembangkit listrik 35 ribu megawatt. Penetapan DMO minyak sawit, kata Nicke, akan menjamin pasokan biodiesel dengan harga yang stabil. Selain DMO, Pertamina meminta keringanan pajak untuk menjalankan program biodiesel. Menurut Nicke, produksi biodiesel saat ini tidak sepenuhnya dilakukan di kilang, sehingga setiap produk hasil olahan minyak sawit dikenai pajak secara terpisah. “B100 tidak akan lagi kena pajak-pajak karena semua prosesnya di kilang. Tapi, kalau masih di luar kilang, masih kena pajak, kami butuh support,” ujarnya. Nicke menuturkan program biodiesel perlu mendapat dukungan lantaran mampu mengurangi impor solar. Sejak Maret 2019, Pertamina tak lagi mengimpor solar. Perusahaan mencatat volume impor turun dari 15,2 juta barel pada 2018 menjadi 820 ribu barel pada 2019. Ongkos impor yang tahun lalu mencapai US$ 1,4 miliar turun menjadi US$ 54 juta. Dengan menerapkan B20, pemerintah juga dapat menghemat Rp 43,8 tribun. Tahun ini, setelah penerapan B30, penghematan diproyeksikan dapat meningkat menjadi Rp 63,4 triliun. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif menyatakan pemerintah akan terlebih dulu mengajak pengusaha Kelapa Sawit untuk duduk bersama membahas permintaan Pertamina. “Kami akan minta alokasi untuk kebutuhan di dalam negeri,” ujar dia. Ketua Bidang Komunikasi Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), Tofan Mahdi, menyatakan masih menunggu undangan dari pemerintah untuk membahas rencana DMO minyak sawit. “Tapi sejauh ini tidak ada isu soal pasokan. Pasokan aman untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri,” katanya.

Media Indonesia | Jum’at, 31 Januari 2020
Presiden Perintahkan Badan Riset Bergerak

Riset harus menjadi solusi dalam menghadapi permasalahan pembangunan. Gemuknya unit lembaga riset menjadi sandungan. PRESIDEN Joko Widodo meminta Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional (Kemenristek/BRIN) bergerak untuk mengonsolidasikan penelitian di 329 lembaga riset di kementerian/lembaga. Gerak cepat BRIN diperlukan dalam mengatasi ketertinggalan riset di Indonesia. “Saya minta BRIN mampu mengidentifikasi topik riset strategis yang sesuai dengan kebutuhan bangsa. BRIN harus segera mengagendakan agenda riset strategis nasional,” ucap Jokowi saat membuka Rakornas Kemenristek/ BRIN 2020 di Puspiptek Serpong, Tangerang Selatan, kemarin. Presiden mencontohkan produksi energi bioetanol Indonesia yang tertinggal dari Brasil. Negara itu kini telah menerapkan bioetanol 100%, sedangkan Indonesia baru mencapai 30% (B-30). “Saya ingin kita tidak kalah dari Brasil,” cetus Jokowi. Dengan potensi jutaaan liter minyak sawit untuk biodiesel, lahan sawit seluas 13 juta hektare dengan produksi 60 juta ton per tahun, Presiden optimistis Indonesia juga bisa menuju B-40, bahkan B-100. “Ini bukan sesuatu yang mustahil. Kita punya banyak pakar dan ahli hebat,” jelas Presiden.

Masih banyak bidang riset dan inovasi lain seperti pangan, farmasi, pertahanan, dan teknologi informasi yang bisa digenjot. Untuk mengonsolidasikan riset nasional, Menristek/Kepala BRIN Bambang Brodjonegoro mengatakan pihaknya telah mengidentifikasi sejumlah isu strategis. “Kemenristek/BRIN akan fokus pada litbang dan hilir-isasi yang menghasilkan teknologi tepat guna substitusi impor sekaligus peningkatan TKDN, pendekatan nilai tambah dan penguasaan teknologi baru atau wellfare technology,” ujar Bambang. Salah satunya ialah pengembangan obat modern asli Indo-nesia berbasis pemanfaatan keanekaragaman hayati. “Yang mau kita dorong obat yang memang nantinya sudah melalui uji klinis,” katanya. Pasalnya, saat ini, mayoritas bahan baku obat dan alat kesehatan masih diimpor. “Dukungan insentif pajak akan diberikan pada obat-obat di dalam negeri untuk masuk ke daftar obat yang dibiayai Jaminan Kesehatan Nasional (JKN),” ucapnya.

Lakukan kolaborasi

Selain meminta BRIN segera mengonsolidasikan agenda riset, Presiden memerintahkan BRIN untuk mengonsolidasikan anggaran riset sebesar Rp27 triliun yang masih tercecer di 329 unit riset di K/L. “(Konsolidasi) dulu yang diselesaikan sehingga menghasilkan hilirisasi riset yang baik. Jangan sampai riset cuma jadi laporan dan ditaruh di lemari,” tegas Presiden. Sebagai solusi, Presiden minta lembaga riset pemerintah berkolaborasi dengan swasta/dunia usaha, begitu juga sebaliknya. Presiden juga menyinggung minimnya dukungan dana bantuan dari BUMN Pertamina dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit untuk pengembangan katalis yang dilakukan tim dari ITB.Menperin Agus Gumiwang mengatakan industri menyambut positif penggenjotan riset ke depan seusai terbitnya insentif pengurangan pajak hingga 300%. Namun, konsistensi kebijakan di lapangan jadi penemunya.

Sawit Indonesia | Jum’at, 31 Januari 2020
APROBI: DMO Sawit Belum Dibutuhkan

Asosiasi Produsen Biofuels Indonesia (APROBI) menegaskan usulan Domestic Market Obligation (DMO) sawit untuk program biodiesel, belum dibutuhkan saat ini. Hal ini untuk menanggapi pernyataan Dirut Pertamina (Persero), Nicke Widyawati, yang mengusulkan DMO sawit untuk menjaga pasokan sawit di dalam negeri apabila penggunaan biodiesel ingin ditingkatkan menjadi 100% atau B100. “Pemerintah perlu membuat kajian khusus terkait usulan DMO sawit. Karena itu, harus hati-hati sekali dibahasnya. Tapi, sejauh ini, belum ada pembahasan di tingkat pemerintah mengenai DMO ini ,” kata Paulus Tjakrawan, Ketua Harian APROBI, di Jakarta, Kamis (30 Januari 2020). Ia menyatakan pemerintah sudah memiliki aturan yang mengatur prioritas kebutuhan domestik sawit. Apalagi, produsen biodiesel sudah terikat kerjasama untuk program B30. Alhasil, mereka akan sekuat tenaga mencukupi kebutuhan biodiesel sebagai contoh produsen biodiesel yang terintegrasi di sektor hulu akan prioritas B30. “Volume produksi sawit mencukupi untuk pasokan B30. Tidak ada masalah. Produsen sangat berkomitmen terhadap program biodiesel pemerintah,” jelas Paulus.

Jika DMO ingin ditetapkan, menurut Paulus, pemerintah harus berhitung faktor harga dan pemasok sawitnya. Sebab, perusahaan perkebunan sawit akan berhitung apakah harga DMO sama dengan harga pasar atau di bawahnya. Jika, sawit yang dibeli di bawah harga pasar maka bisa merugikan produsen sawit maupun petani. Untuk menjaga pasokan, dikatakan Paulus, kebijakan pungutan ekspor sawit dan produk turunannya yang berjalan sekarang sangatlah tepat. Dengan memberlakukan pungutan ekspor, produsen hulu sawit lebih memilih untuk memenuhi kebutuhan domestik daripada ekspor dalam bentuk minyak sawit mentah atau Crude Palm Oil (CPO). “Lebih baik memaksimalkan pungutan ekspor yang berjalan sekarang. Daripada, pemerintah menerapkan DMO sawit seperti batubara,” usul Paulus. Sebelumnya Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati menyatakan kesiapannya untuk memproduksi Biodiesel campuran 100% atau B100 dari minyak sawit . Namun, ia meminta dukungan untuk menjaga pasokan sawit sebagai bahan baku. Melalui kebijakan pasokan dalam negeri (domestic market obligation/DMO) CPO. Tujuannya menjaga keberlangsungan ketersediaan pasokan CPO dengan harga jual yang lebih murah dari harga ekspor.

“Dalam upaya menjaga keberlangsungan green diesel dan green gasoline, diperlukan dukungan DMO palm oil. Dari sisi volume maupun harga. Sebagaimana dijalankan PLN yang membangun 35 ribu MW untuk suplai batu bara besar dengan volume dan ada harga batas bawah dan batas atas,” kata Nicke dalam RDP Gedung Komisi VII DPR RI, Rabu (29 Januari 2020). Dalam catatan Pertamina, kebijakan mandatori B20 mampu menghemat devisa sebesar Rp 43,8 triliun pada 2019 dan diproyeksikan penghematan bertambah menjadi Rp 63,4 triliun pada tahun ini. Benefit lainnya adalah program B20 mampu mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 9,91 juta ton di tahun lalu. Produsen hulu sawit yang bernaung di bawah GAPKI meminta kejelasan usulan DMO sawit. Mukti Sardjono, Direktur Eksekutif GAPKI, menyatakan pihaknya perlu mempelajari usulan ini karena belum seperti apa konsepnya. “Kita mesti tahu berapa kebutuhan dan darimana sumber pasokan sawit untuk DMO. Belum lagi harga yang akan ditentukan nantinya,” pungkas Mukti.

CNN Indonesia | Kamis, 30 Januari 2020
Buat BBM Ramah Lingkungan, Pertamina Minta Harga CPO Murah

PT Pertamina (Persero) meminta kepada pemerintah untuk mendukung keberlangsungan program green diesel (diesel ramah lingkungan) dan green gasoline (bahan bakar ramah lingkungan) dengan menerapkan kewajiban Badan Usaha (DMO) terkait harga minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO). Direktur Utama (Dirut) Pertamina Nicke Widyawati kemudian membandingkan kebijakan DMO pemerintah kepada program penerapan 35 ribu mega watt (MW) kepada PT PLN (Persero). “Kami memerlukan support dari pemerintah terkait dengan DMO dari palm oil-nya. Baik volume maupun harga seperti halnya waktu PLN membangun 35 ribu MW yang memerlukan suplai batubara yang besar,” kata Nicke saat rapat dengan Komisi VII DPR di Jakarta, Rabu (29/1). Nicke kemudian menyarankan bahwa akan lebih baik apabila pemerintah menerapkan DMO dari sisi volume dan harga dengan menetapkan range batas bawah dan batas atas. “Batas atas dapat mengamankan sisi jangka panjang. batas bawah menjamin keberlangsungan usaha produsen, karena angka cost production (pengeluaran produksi) ditambah margin, dan selling price (harga jual). (Sehingga) menjaga keberlangsungan bisnis Pertamina. Ini yang kami usulkan,” ungkapnya.

Di sisi lain, Nicke juga memaparkan permasalahan dari sisi pajak CPO. Ia menyebut banyaknya proses pajak dapat memberatkan produksi dan implementasi program B100 serta bahan bakar ramah lingkungan. “Lalau sekarang dari CPO diproses menjadi biodiesel, tentu ada pajak pertambahan nilai (PPN). Nanti dari biodiesel diproses, kena lagi. Kalau nanti sudah B100, sudah ada proses di luar kilang. Kita perlu lihat secara utuh supaya dapat meningkatkan competitiveness (daya saing) dari harga, dari green gasoline dan green diesel yg kami hasilkan,” pungkasnya. Sebelumnya, Pertamina merencanakan program produksi B100 yang akan mulai dilaksanakan pada 2024. Rencananya, B100 yang merupakan produk dari bahan turunan minyak sawit mentah (Crude Palm Oils/CPO) yakni Refine Bleached and Deodorized Palm Oil (RBDPO). B100 tersebut dicanangkan dapat menindaklanjuti proses pembuatan B40 dan B50, serta bahan bakar ramah lingkungan. “(Kilang) Plaju juga akan dapat menghasilkan green diesel dan green avtur. Ini bisa (dilakukan dengan) B100. Jadi CPO dicampur dengan hidrogen, untuk ini kami perlu juga menyiapkan suplai dari hidrogen,” jelas Nicke.
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200129155311-85-469863/buat-bbm-ramah-lingkungan-pertamina-minta-harga-cpo-murah

Medcom | Kamis, 30 Januari 2020
Pertamina Sosialisasikan Penggunaan B30 untuk Industri Papua

PT Pertamina (Persero) mensosialisasilan penggunan biodiesel (B30) sebagai bahan bakar bagi pelaku industri perkebunan di wilayah Papua. Sosialisasi tersebut seiring implementasi program mandatori B30 pada akhir tahun lalu. “Sosialisasi produk B30 untuk industri merupakan langkah Pertamina untuk mendorong percepatan penggunaan biodiesel khususnya Biosolar B30 kepada kalangan industri pasca implementasi perdana B30 pada akhir tahun 2019 lalu,” kata Unit Manager Communication, Relations & CSR MOR VIII Pertamina Brasto Galih NugrohoBrasto, di Jayapura, Papua, Kamis, 30 Januari 2020. Brasto menuturkan biodiesel merupakan bahan bakar nabati untuk aplikasi mesin atau motor diesel berupa ester metil asam lemak (fatty acid methyl ester/FAME) yang terbuat dari minyak nabati atau lemak hewani melalui proses esterifikasi/transesterifikasi. “Sesuai dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 227 K/10/MEM/2019 tentang Pelaksanaan Uji Coba Pencampuran Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel 30% (B30) ke dalam Bahan Bakar Minyak Jenis Minyak Solar, kebijakan B30 pada sektor transportasi berlaku pada produk solar subsidi yakni Biosolar, serta non subsidi Dexlite,” ujarnya.

Penyaluran perdana produk Biosolar B30 di wilayah operasional Pertamina MOR (Marketing Operation Region) VIII Maluku – Papua dilakukan sejak Desember 2019 yang diawali di wilayah Sorong, Papua Barat. Selain untuk sektor transportasi masyarakat, implementasi Biosolar B30 ini semakin dipercepat untuk sektor industri. “Pertamina terus mempercepat implementasi B30 untuk keperluan transportasi dan industri hingga ke seluruh wilayah, termasuk Papua,” katanya. Brasto menambahkan, selain aspek regulasi B30, kegiatan sosialisasi dan site visit dimaksudkan untuk memberikan edukasi kepada konsumen Pertamina tentang produk B30, kesiapan Pertamina dalam distribusi B30, dampak B30 terhadap mesin dan alat berat serta handling B30 secara tepat. “Kebutuhan Biosolar rutin industri kelapa sawit di Boven Digoel, salah satunya yang dipasok untuk PT Bio Inti Agrindo cukup besar yakni sebanyak 500 kilo liter(KL)/bulan dan akan meningkat sebanyak 700KL/bulan kedepannya. Oleh karena itu, sosialisasi dan site visit kali ini diharapkan agar konsumen industri di wilayah Papua siap dengan implementasi B30 di lapangan,” ujarnya.
https://www.medcom.id/ekonomi/energi/nN9wqzAk-pertamina-sosialisasikan-penggunaan-b30-untuk-industri-papua

Republika | Kamis, 30 Januari 2020
Pertamina Dorong Percepatan Penggunaan Biosolar di Papua

PT Pertamina (Persero) mendorong percepatan penggunaan biosolar (B30) kepada pelaku industri perkebunan wilayah Papua dengan menggelar sosialisasi sekaligus kunjungan lapangan bertempat di Asiki, Kabupaten Boven Digoel pada 27-28 Januari 2020. Unit Manager Communication, Relations dan CSR MOR VIII PT Pertamina (Persero)Brasto Galih Nugroho di Jayapura, Kamis (30/1), mengatakan sosialisasi produk B30 ini merupakan langkah pihaknya untuk mendorong percepatan penggunaan biodiesel khususnya biosolar kepada kalangan industri pascaimplementasi perdana produk tersebut pada akhir 2019. “Kegiatan sosialisasi dan kunjungan lapangan ini bertujuan untuk menjelaskan kepada pelaku industri tentang informasi mengenai regulasi B30 yang mulai diberlakukan Pemerintah Indonesia pada 1 Januari 2020 serta mempercepat implementasi di lapangan,” katanya. Menurut Brasto, sesuai dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 227 K/10/MEM/2019 tentang Pelaksanaan Uji Coba Pencampuran Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel 30 persen (B30) ke dalam Bahan Bakar Minyak Jenis Minyak Solar, kebijakan B30 pada sektor transportasi berlaku pada produk solar subsidi yakni biosolar, serta nonsubsidi dexlite.

“Penyaluran perdana produk biosolar B30 di wilayah operasional Pertamina MOR (Marketing Operation Region) VIII Maluku-Papua sendiri telah dilakukan sejak Desember 2019 yang diawali di wilayah Sorong, Papua Barat, selain untuk sektor transportasi masyarakat, implementasi biosolar B30 ini semakin dipercepat untuk sektor industri,” ujarnya. Dia menjelaskan Pertamina terus mempercepat implementasi B30 untuk keperluan transportasi dan industri hingga ke seluruh wilayah, termasuk Papua di mana selain aspek regulasi B30, kegiatan sosialisasi dan kunjungan lapangan ini dimaksudkan untuk memberikan edukasi kepada konsumen Pertamina tentang produk B30, kesiapan dalam distribusi B30, dampak B30 terhadap mesin dan alat berat serta bagaimana penanganan B30 secara tepat. Sales Branch Manager Industri wilayah Papua PT Pertamina (Persero)Denny Muchammad Anwar,mengatakan kebutuhan biosolar rutin untuk industri, khususnya perkebunan kelapa sawit di wilayah Kabupaten Boven Digoel terus meningkat. “Kebutuhan Biosolar rutin industri kelapa sawit di Boven Digoel, salah satunya yang dipasok untuk PT Bio Inti Agrindo cukup besar yakni sebanyak 500 kilo liter(KL) per bulan dan akan meningkat sebanyak 700 KL per bulan ke depannya, oleh karena itu, sosialisasi dan kunjungan lapangan kali ini diharapkan agar konsumen industri di wilayah Papua siap dengan implementasi B30 di lapangan,” katanya.
https://republika.co.id/berita/q4xezv423/pertamina-dorong-percepatan-penggunaan-biosolar-di-papua

Oktober | Kamis, 30 Januari 2020
Menteri ESDM: Kapasitas Pembangkit Energi Terbarukan Bertambah 700 Mw Tahun Ini

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menargetkan porsi energi baru terbarukan (EBT) dalam bauran energi mencapai 13,4% pada 2020. Selain itu, dirinya berharap realisasi pembangkit EBT yang beroperasi tahun ini bisa bertambah. “Kami menargetkan kapasitas pembangkit EBT pada tahun ini juga bisa bertambah menjadi 700 MW (Mega Watt),” ujar Arifin, dalam keterangannya, Kamis (30/1/2020). Arifin mengatakan, dengan adanya penambahan 700 MW, makan kapasitas listrik yang sumbernya dari energy terbarukan mencapai 10.843 MW. Selanjutnya kapasitas pembangkit listrik energi hijau ini akan naik 1.000 mw menjadi 11.843 mw pada 2021. “Ini terus bertambah menjadi 13.743 mw pada 2022, kemudian 15.543 mw pada 2023, dan mencapai 19.243 mw pada 2024. Porsi EBT, jelas Arifin, nantinya tak hanya dari pembangkit saja. Penggunaan biofuel untuk domestik juga menjadi salah satu pendongkrak kapasitas energi terbarukan. Pada tahun ini porsi Biofuel bisa menjadi 10 juta kilo liter (kl) dan ditargetkan meningkat secara berkala, yakni 10,2 juta kl (2021), 14,2 juta kl (2022), 14,6 juta kl (2023) dan 17,4 juta kl (2024).
https://economy.okezone.com/read/2020/01/30/320/2160903/menteri-esdm-kapasitas-pembangkit-energi-terbarukan-bertambah-700-mw-tahun-ini

Kompas | Kamis, 30 Januari 2020
Jokowi Sindir Pertamina yang Hanya Berikan Rp 8 Miliar untuk Bantu Riset Bioetanol

Presiden Joko Widodo menyindir Pertamina yang hanya memberikan bantuan Rp 8 miliar untuk riset pengembangan katalis pengonversi minyak sawit menjadi bahan bakar bioetanol, yang kini menghasilkan produk B20 hingga B30. Jokowi baru mengetahui hal tersebut saat peneliti katalis dari ITB Subagjo menceritakannya dalam Rakornas Kementerian Riset dan Teknologi serta Badan Riset dan Inovasi (Kemenristek dan BRIN) di Puspitek, Tangerang, Banten, Kamis (30/1/2020). Awalnya, di tengah pidato, Jokowi memanggil Subagjo ke atas panggung untuk menceritakan pengalamannya mengembangkan katalis minyak sawit yang bisa menghasilkan solar, bensin, hingga avtur. Subagjo lalu menceritakan ia memulai penelitiannya itu sejak tahun 2000 yang juga bekerja sama dengan Pertamina. Mendengar hal itu, Jokowi sontak bertanya berapa dana riset yang diberikan perusahaan minyak pelat merah itu. “Sebentar, pernah enggak dibantu dalam rangka katalis itu dengan Pertamina?” tanya Jokowi. Subagjo lantas menjawab pernah dan ia menyebut nominal dananya sebesar Rp 8 miliar. “Kalau bagi Pertamina Rp 8 miliar itu kecil. Bukan bantuan itu. Kalau dana sawit?” cecar Jokowi.

Subagjo lantas menjawab pernah diberi bantuan dana riset katalis sebesar Rp 46 miliar oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDKS). “Itu juga kecil. Dana sawit kita mendekati Rp 30 triliun. Untuk apa disimpan saja? Saya sudah perintahkan menteri untuk perbanyak bantuan ke ITB untuk katalis ini,” timpal Presiden. Jokowi pun meminta Pertamina tak lagi memberi dana riset sekecil itu. Ia meminta Pertamina memberikan dana riset lebih besar kepada para peneliti katalis minyak sawit. Jokowi pun heran lantaran sedianya Pertamina membutuhkan 50 katalis untuk memproduksi B20 dan B30. Namun, saat ini Indonesia hanya memilliki tiga katalis dan sisanya harus mengimpor. “Keuntungan Pertamina bukan hanya miliar, bukan hanya Rp 1 triliun-Rp 2 triliun, tapi terakhir sudah di atas Rp 20 triliun. Itu kalau dipakai untuk riset seperti ini, saya kira tidak ada ruginya. BUMN seperti pertamina harus berperan lebih besar dalam perkembangan industri katalis ini. Jangan takut dan malah menghindar,” ujar Jokowi Ia pun menduga praktik-praktik yang menghambat pengembangan bioetanol di Indonesia terjadi karena masih ada pihak yang diuntungkan lewat impor. “Karena banyak yang masih senang impor minyak. Dipikir saya enggak tahu. Sehingga betul-betul saya apresiasi yang dilakukan Prof Subagjo dan tim,” lanjut Jokowi.
https://nasional.kompas.com/read/2020/01/30/18331781/jokowi-sindir-pertamina-yang-hanya-berikan-rp-8-miliar-untuk-bantu-riset?page=all