+62 2129380882 office@aprobi.co.id

Pemerintah Kaji Penerapan B30 Pengusaha Kelapa Sawit Dukung Pemerintah Soal B20

Neraca | Senin, 30 Juli 2018

Pemerintah Kaji Penerapan B30 Pengusaha Kelapa Sawit Dukung Pemerintah Soal B20

Jakarta – Gapki mendukung langkah pemerintah akan mewajibkan seluruh kendaraan diesel untuk menggunakan bahan bakar biodiesel 20 persen (B20) yang merupakan bauran antara solar dengan minyak sawit akhir 2018.

Sekretaris JenderalGapki Togar Sitanggang mengatakan jika nantinya rencana pemerintah untuk B20 baik yang Public Service Obligation (PSO) atau non-PSO bisa dilaksanakan secara keseluruhan, maka akan ada peningkatan penyerapan CPO di dalam negeri. “Gapki mendukung kebijakan tersebut, karena berarti akan ada peningkatan permintaan dari dalam negeri,” kata Togar

Togar mengatakan, diperkirakan serapan untuk CPO bisa naik menjadi 6-8 juta kiloliter, jika mandatori B20 tersebut dilaksanakan pemerintah. Sebelumnya, untuk serapan dalam negeri yang dipergunakan untuk biodiesel PSO berkisar antara 2,7 – 3 juta kiloliter. “Dengan permintaan yang meningkat, maka akan juga berpengaruh terhadap harga. Akan bisa naik antara 50-100 dolar AS per ton,” ujar Togar.

Langkah pemerintah untuk mewajibkan B20 tersebut dalam upaya menghemat devisa dan mengurangi impor BBM. Sebelumnya B20 dalam konsumsi solar hanya diwajibkan kepada kendaraan bersubsidi atau PSO seperti kereta api.? Namun nantinya, B20 akan wajib digunakan pada kendaraan non-PSO seperti alat-alat berat di sektor pertambangan, traktor atau ekskavator, termasuk juga diperluas ke kendaraan-kendaraan pribadi.

Selain itu, dampak positif lain yang akan diterima para pelaku usaha adalah, dengan meningkatnya permintaan dalam negeri, maka akan mendongkrak harga CPO di pasar internasional. Saat ini, harga minyak nabati di pasar internasional juga turun, yang salah satu faktornya adalah perang dagang antara Amerika dan China.

Dengan kondisi tersebut, harga minyak nabati terus tercatat mengalami penurunan. Khusus untuk Indonesia, pemerintah diharapkan membuat kebijakan untuk meningkatkan konsumsi di dalam negeri dengan menggalakan penggunaan biodiesel yang lebih banyak.

Sepanjang Mei 2018, harga CPO global bergerak di kisaran 650-670 dolar AS per metrik ton dengan harga rata-rata 653,6 dolar AS per metrik ton. Harga rata-rata Mei menurun 8,6 dolar AS dibandingkan harga rata-rata pada April 2018 yang sebesar 662,2 dolar AS per metrik ton. Harga minyak sawit pada bulan mendatang diperkirakan akan cenderung menurun karena stok minyak sawit lndonesia dan Malaysia masih tinggi.

Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia mendukung sepenuhnya kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo yang bakal melakukan percepatan mandatori biodiesel dalam rangka menekan impor bahan bakar minyak serta menghemat devisa. “Kami siap mendukung dan memasoknya,” kata Ketua Umum Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) MP Tumanggor

Menurut dia, bila kebijakan itu benar-benar diterapkan maka serapan dari CPO (minyak kelapa sawit mentah) yang diproduksi banyak di daerah juga akan terserap. Sementara itu, Direktur Bioenergi Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM, Andriati Feby Misna, mengingatkan bahwa perkebunan kelapa sawit di berbagai lokasi banyak yang dikelola oleh kalangan masyarakat kecil.

Sebelumnya, Ketua Harian Aprobi Paulus Tjakrawan mendukung arahan Presiden Joko Widodo yang menginginkan agar ke depannya dapat ditingkatkan peningkatan biodiesel dalam rangka mengatasi tekanan ekonomi global.

“Kami mendukung arahan Presiden dan Menperin untuk lebih menggunakan Biodiesel guna mengurangi impor bahan bakar juga penghematan devisa kita,” kata Paulus

Paulus mengutarakan harapannya agar penggunaan biodiesel jenis B20 bisa cepat diperluas di dunia industri yang ada di berbagai daerah di Tanah Air. Ia berpendapat jika hal itu bisa dilaksanakan dengan baik maka akan signifikan mengurangi konsumsi bahan bakar fosil, yang sekitar setengahnya adalah impor

Terkait kesiapan teknologi, ujar dia, saat ini semua pemangku kepentingan sedang menyiapkan program B30. “Termasuk kesiapan teknisnya seperti standar Biodiesel yang lebih baik, uji laboratorium, dan uji jalan,” paparnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta kandungan nabati pada bahan bakar biodiesel ditingkatkan menjadi 30 persen sebagai satu langkah menghadapi tekanan ekonomi global. “Bapak Presiden menyampaikan untuk dikaji juga piggunaan biodiesel hingga 30 persen,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartano.

Majalah Tempo | Senin, 30 Juli 2018

Pentingnya Meningkatkan Konsumsi CPO Dalam Negeri

Ekspor CPO Indonesia terganggu oleh kampanye negatif dan hambatan tarif. Di sisi lain, ada peluang pemanfaatan CPO di pasar domestik yang belum dimaksimalkan.

Kinerja industri kelapa sawit saat ini sangat menggembirakan. Simak saja, data Gapki menunjukkan bahwa nilai ekspor minyak sawit pada 2016 mencapai Rp 240 triliun. Sayangnya, ekspor kelapa sawit nasional ke mancanegara kini tengah menghadapi berbagai hambatan dan tantangan. Beberapa negara Eropa gencar menggelar kampanye negatif terhadap produk minyak sawit mentah atau CPO asal Indonesia, terutama terkait isu deforestasi, pekerja anak, sampai pelanggaran hak asasi manusia. Hambatan tarif pun dilancarkan. Akibatnya, ekspor CPO Indonesia tersendat.

Padahal, total produksi CPO Indonesia kini sedang terus menanjak, sehingga over supply pun tak bisa dihindari. Pada 2017 produksi CPO Indonesia mencapai 37,8 juta ton per tahun. Lalu, tahun ini diperkirakan naik menjadi 39,8 juta ton per tahun.

Lalu, mau dikemanakan hasil produksi CPO sebanyak 39,8 juta ton itu jika Indonesia sulit mengekspornya? Direktur Utama BPDPKS Dono Boestami menegaskan, Indonesia sebagai pasar domestik harus dimanfaatkan. “Saat ini, yang paling siap menyerap hasil produksi CPO adalah industri otomotif, dengan pemanfaatan biofuel,” kata Dono, pada acara Ngobrol@Tempo di Hotel Westin Jakarta, 20 Juli 2018, yang bertema “Meningkatkan Konsumsi CPO Domestik untuk Penghematan Devisa.”

Pada acara yang dipandu oleh Direktur Tempo.co Y. Tomi Aryanto, yang tampil sebagai moderator, Dono menyatakan bahwa kebutuhan diesel domestik saat ini mencapai sekitar 36 juta kilo liter per tahun. Untuk memenuhi kebutuhan itu, pemerintah harus mengimpornya, sehingga memboroskan devisa negara. Jika dilakukan peralihan penggunaan diesel ke biodiesel dari bahan CPO yang merupakan produk dalam negeri, Dono memperkirakan akan bisa dihemat devisa negara sebesar Rp 4,83 triliun per tahun, bahkan lebih.

Pada kesempatan sama, Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo, yang juga tampil sebagai pembicara di acara Ngobrol@Tempo menyatakan, agar dapat memanfaatkan peluang yang ada di pasar domestik, pemerintah harus berani menegaskan keberpihakannya pada energi terbarukan. Langkahnya, misalkan dengan memberikan insentif pada pengguna energi terbarukan. Umpamanya, pengguna bahan bakar minyak (BBM) biasa dikenakan cukai yang tinggi, sementara pengguna biosolar dikenakan cukai yang rendah. Hal-hal seperti ini akan sangat memacu penggunaan biofuel. “Insentif seperti ini belum dilakukan di Indonesia,” ujar Prastowo.

Pembicara lainnya, Ketua Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO) Yohannes Nangoi, menyatakan, industri otomotif siap mendukung penuh pemanfaatan biofuel sebagai bahan bakar alternatif. Namun, ia berharap penggunaan biofuel ini bisa sesuai dengan standar kualitas internasional. Jangan sampai mobil menjadi mogok akibat menggunakan biofuel lokal karena kualitasnya belum memenuhi standar. Jangan sampai pula, untuk menyesuaikan dengan biofuel lokal, pelaku industri mobil harus melakukan terlalu banyak perubahan spesifikasi. “Jangan sampai kami harus membuat mobil khusus untuk pasar Indonesia saja, yang berbeda dengan yang kami buat untuk pasar ekspor, sehingga tidak efisien,” kata Nangoi.

Selain itu, Ketua Umum Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (APROBI), MP Tumanggor menyatakan bahwa saat ini, APROBI dan Gapki, bersama Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, tengah melakukan pertemuan dengan pihak Boeing di Washington DC, AS. Dalam pertemuan yang dihadiri pula oleh Country Head Manager Wilmar Indonesia, Darwin Indigo itu, Menteri Perdagangan mengusulkan penggunaan Bio Avtur berbahan sawit untuk bahan bakar pesawat Boeing. “Pihak Boeing menyambut baik usulan ini. Boeing dan APROBI akan melakukann join untuk melakukan studi penggunaan CPO untuk bahan baku Bio Avtur,” ucap Tumanggor.

Bisnis Indonesia | Sabtu, 28 Juli 2018

Ekspor Minyak Sawit Terganggu

JAKARTA – Aktivitas ekspor minyak sawit (CPO) sepanjang semester 1/2018 tercatat mengalami koreksi sebanyak 2% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu.

Berdasarkan data Gapki volume ekspor minyak sawit Indonesia (CPO, PKO dan turunannya termasuk oleochemical dan biodiesel) tercatat hanya mampu mencapai 15,30 juta ton atau turun dari semester 1/2017 dengan 15,62 juta ton.

Sementara itu, untuk volume ekspor CPO, PKO dan turunannya (tidak termasuk oleokimia dan biodiesel) sepanjang Januari-Juni 2018, tercatat hanya mencapai 14,6 juta ton atau tuain 6% dari semester 1/2017.

“Lesunya akivitas ekspor tersebut diperparah oleh kenaikan produksi minyak sawit Indonesia pada semester pertama 2018 telah mencapai 22,32 juta ton atau naik 23% dari paruh pertama 2017,” kata Direktur Eksekutif Gapki Mukti Sardjono dalam keterangan resminya, Jumat (27/7).

Dia mengatakan, meningkatnya produksi semester 1/2018 itu terjadi karena faktor cuaca yang mendukung dan pengaruh El Nino pada tahun sebelumnya sudah mulai hilang. Alhasil, peningkatan produksi tersebut menyebabkan kelebihan pasokan di dalam negeri.

Adapun, lanjut Mukti, selama semester 1/2018, kinerja ekspor minyak sawit mentah dan turunannya asal Indonesia ke negara tujuan utama kurang menggembirakan, terutama di pasar India. Ekspor ke India pada paruh pertama tahun ini merosot 34% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu yaitu dari 3,74 juta ton pada semester pertama 2017 turun menjadi 2.50 juta ton.

“Bea masuk yang tinggi dari India sangat memengaruhi. Mereka beralasan untuk melindungi industri di dalam negeri. Isu deforestasi dan juga kebijakan phase out (penghapusan) biofuel berbasis pangan oleh Parlemen Eropa juga turut memengaruhi,” katanya.

Tercatat, pada semester 1.2018, Uni Eropa membukukan penurunan volume impor CPO dan produk turunannya dari Indonesia sebesar 12% atau dari 2,71 juta ton menjadi 2,39 juta ton secara year on year (yoy). Penurunan kinerja impor untuk periode yang sama juga dibukukan negara Afrika sebesar 10%.

CHINA MENINGKAT

Situasi sebaliknya justru muncul dari China, dengan volume ekspor CPO dan produk turunannya dari Tanah Air mengalami kenaikan, kenaikan pada semester 1/2018 mencapai 343,31 ribu ton atau setara dengan kenaikan 23% secara yoy.

Kenaikan volume impor minyak sawit ke China karena adanya penurunan pajak pertambahan nilai untuk minyak nabati dari 11% menjadi 10% yang efektif berlaku sejak 1 Mei 2018. Selain itu eskalasi perang dagang antara Negeri Tirai Bambu ini dengan Negeri Paman Sam juga ikut mempengaruhi permintaan minyak sawit mentah dan turunannya.

Selain itu, untuk pertama kalinya sejak perang dagang berlangsung, pada Juni ini China mengimpor biodiesel dari Indonesia. Volume biodiesel yang diimpor cukup signifikan yaitu sebesar 185.860 ton. Diperkirakan jika perang dagang terus berlanjut, prospek pasar minyak sawit dan biodiesel ke China akan cerah.

Di sisi lain, ekspor ke Amerika Serikat juga membukukan kenaikan sebesar 68.380 ton atau setara kenaikan 13 % dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (APROBI) Paulus Tjakrawan meyakini, ekspor ke Paman Samakan kembali naik seiring intensifnya lobi-lobi yang dilakukan Pemerintah Indonesia selama sepekan ini. “Kami yakin ada kenaikan yang potensial dari AS. Terutama setelah kami coba tawarkan bioavtur ke Boeing,” katanya.

Majalah Tempo | Senin, 30 Juli 2018

MANDATORI BIODIESEL DAN PENGARUHNYA BAGI EKONOMI INDONESIA

Tekanan ekonomi global menyebabkan perubahan pada dinamika ekonomi Indonesia. Tak hanya di sektor riil, tekanan itu juga amat terasa di sektor keuangan, sehingga memaksa pemerintah untuk semakin waspada. Terobosan ekonomi pun mutlak dilakukan. Itulah mengapa, Presiden (oko Widodo atau Jokowi belum lama ini melontarkan kebijakan untuk menghemat devisa negara, antara lain dengan mempercepat penerapan mandatori biodiesel 20 persen (B20) dan mengaji untuk meningkatkannya ke B30.

Mandatori biodiesel atau penggunaan bahan bakar minyak (BBM) dengan campuran biodiesel berbahan dasar sawit merupakan program yang dicanangkan pemerintah sejak 2006. Dimulai dengan penerapan campuran biodiesel 2 persen (B2), kemudian ditingkatkan setiap tahun, dan sejak 2016 sudah mencapai B20.

Namun, penerapan B20 belum dilaksanakan sepenuhnya karena baru terbatas pada public service obligation (PSO). Itulah sebabnya, Presiden ]okowi memerintahkan untuk mempercepat penerapan B20 pada sektor non-PSO, sekaligus mengaji penerapan B30.

Program mandatori biodiesel erat kaitannya dengan devisa negara. Sebab, saat ini hampir separuh dari BBM berbahan dasar fosil merupakan BBM impor. Jika mandatori biodiesel itu dipenuhi, maka secara otomatis porsi biodiesel sawit akan menjadi lebih banyak. Sehingga kebutuhan BBM impor akan berkurang. Di sinilah terjadi penghematan devisa negara.

PENERAPAN mandatori biodiesel 20 persen secara penuh diperkirakan menghemat devisa sebesar US$ 5,5 miliar pertahun.

Penerapan mandatori biodiesel B20 secara penuh diperkirakan menyerap tambahan 1 juta kiloliter, terdiri atas 300 ribu kiloliter dari PSO dan 700 ribu kiloliter dari non-PSO. Jumlah tambahan itu dapat mendorong total penggunaan biodiesel untuk mandatori B20 mencapai 4,5 juta kiloliter.

“Kalau sudah fall implementasinya, berapa penghematan devisa yang bisa terjadi? Kami sudah hitung, setelah cross check beberapa data, termasuk valas impor BBM, penghematannya bisa USS 5,5 miliar setahun,” ucap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, seusai rapat terbatas, di Kantor Presiden, Jumat, 20 Juli 2018.

Selain penghematan devisa, implementasi B20 secara penuh juga bisa membuat neraca perdagangan Indonesia, keluar dari zona defisit.

Petani pun akan mendapat keuntungan. Semakin tinggi penyerapan biodiesel, semakin tinggi pula daya serap minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO). Ini berarti akan semakin kuat pula daya serap sawit dari petani. Harga tandan buah segar kelapa sawit pun akan terdongkrak. Penyerapan biodiesel diperkirakan akan mendorong kenaikan CPO dari USS 514 per ton (Juni 2018) menjadi USS 650 per ton (Juni 2019). Dengan kenaikan harga ini, akan ada peningkatan pendapatan bagi petani sawit.

Mandatori biodiesel mendatangkan keuntungan bagi Indonesia, terlebih dalam kondisi saat ini ketika harga minyak dunia melambung dan harga CPO menurun. Dalam kondisi demikian, jumlah alokasi insentif biodiesel yang harus diberikan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) praktis mengalami penurunan, yaitu Rp 915 per liter. Dengan alokasi dana yang sama besar, semakin banyak jumlah biodiesel yang bisa diberikan insentif. Hal ini memberikan justifikasi untuk percepatan mandatori biodiesel menjadi B25 atau bahkan B30 untuk tahun depan.

“Produsen biodiesel juga sangat mungkin mewujudkannya. Sebab, dengan tingkat utilisasi 31 persen, produsen biodiesel Indonesia masih memiliki kapasitas yang cukup untuk meningkatkan produksi,” ujar Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Dono Boestami.

Pada 2018, pembiayaan biodiesel dianggarkan sebesar Rp 9,8 triliun dengan target volume biodiesel yang dibayar sebesar 3,20 juta kiloliter. Realisasi pembayaran insentif biodiesel selama 2018 sampai dengan April 2018 sebesar Rp 3,24 triliun dengan volume 0,97 juta kiloliter (30,31 persen).

“Kebutuhan akan biodiesel merupakan keniscayaan di masa kini, di saat pasokan BBM fosil semakin menipis sedangkan roda perekonomian tidak boleh berhenti berputar. Mandatori biodiesel adalah salah satu jawaban untuk itu dan BPDPKS berkomitmen untuk turut mewujudkannya,” kata Dono.

Bisnis Indonesia | Senin, 30 Juli 2018

EMITEN PERKEBUNAN – SMAR & TBLA Memacu Biodiesel

JAKARTA – Emiten perkebunan PT Tunas Baru Lampung Tbk. dan PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk. berencana menambah produksi biodiesel pada 2018 seiring dengan potensi meningkatnya permintaan di dalam negeri.

Corporate Secretary 1\inas Baru Lampung Hardy menyampaikan, prospek bisnis biodiesel semakin meningkat seiring dengan upaya pemerintah mendorong permintaan melalui program B20 dan B30. Pada 20 Juli 2018, Presiden Joko Widodo menyampaikan, penggunaan biodiesel dapat menghemat pengeluaran negara dari impor BBM sekitar US$21 juta per hari bila kebijakannya benar-benar diterapkan.

Kepala Negara juga mengarahkan pada Januari 2020 penggunaan biodiesel dalam solar dinaikkan menjadi 30% atau B30, untuk menggantikan kebijakan B20 yang berlangsung sejak Januari 2016. “Dengan adanya dukungan dari pemerintah, maka prospek bisnis biodiesel akan lebih baik karena dapat meningkatkan permintaan pasar akan biodiesel,” ujarnya dalam surat elektronik kepada Bisnis, akhir pekan lalu.

Pada 2017, emiten berkode saham TBLA ini merealisasikan produksi dan penjualan biodiesel sejumlah 85.000 kiloliter (kl). Tahun ini, TBLA berharap jumlahnya meningkat sekitar 50% menjadi 127.500 kl seiring dengan ekspansi ke pasar ekspor.

Menurutnya, pengembangan produk biodiesel membuat perseroan memiliki sejumlah pilihan dalam mengolah minyak kelapa sawit atau CPO. Ketika harga CPO melesu, TBLA dapat meningkatkan penjualan dalam bentuk biodiesel dan minyak goreng, sehingga margin pendapatan berpotensi meningkat.

Senada, Head of Investor Relations Sinar Mas Agro Resources and Technology Pinta Sari Chandra menyambut baik rencana pemerintah menggulirkan program B20 dan B30 untuk menekan impor BBM. Hal ini juga menjadi upaya untuk mencapai kemandirian di bidang energi seraya mengurangi emisi gas rumah kaca.

“Selain program pemerintah, prospek bisnis biodiesel juga didukung oleh permintaan global yang terus meningkat. Pada beberapa bulan terakhir, kami melihat adanya peningkatan ekspor biodiesel dari Indonesia,” ujarnya kepada Bisnis pekan lalu.

Saat ini, produksi biodiesel emiten berkode saham SMAR ini sebagian besar dilakukan untuk pemenuhan alokasi dari pemerintah melalui PT Pertamina (Persero). Alokasi biodiesel SMAR untuk periode November 2017- April 2018 dan Mei 2018-November 2018 sekitar 221.000 kl. Volume itu meningkat kurang lebih 22% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.

Dengan menjual biodiesel, lanjutnya, perseroan memperoleh margin keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan dengan menjual CPO. “Perseroan mendapatkan margin tambahan dengan mengolah CPO menjadi produk bernilai tambah yang lebih tinggi seperti biodiesel,” tuturnya.

SMAR memulai ekspansi bisnis biodiesel dengan mengembangkan pabrik berkapasitas 300.000 ton di Kalimantan Selatan pada 2016. Selanjutnya pada kuartal II/2017, perusahaan menyelesaikan pengembangan pabrik biodiesel kedua di Jawa Barat, sehingga menambah total kapasitas pabrik menjadi 600.000 ton per tahun.

PRODUKSI NAIK

Pada perkembangan lain, Direktur Keuangan PT Austindo Nusantara Jaya Tbk. Lucas Kurniawan menyampaikan, pada semester 1/2018 produksi Tandan Buah Segar atau TBS dari kebun inti meningkat 11,64% year-on-year (yoy) menjadi 329.603 ton dari sebelumnya 295.234 ton. Adapun, produksi minyak kelapa sawit atau CPO tumbuh 28,15% menjadi 111.949 ton dari semester 1/2017 sebesar 87.360 ton. “Kenaikan produksi disebabkan faktor cuaca yang mendukung dan kebun Kalimantan Barat yang masih berusia muda sehingga tren produksi naik,” tuturnya kepada Bisnis.

Koran Tempo | Senin, 30 Juli 2018

MANDATORI BIODIESEL DAN PENGARUHNYA BAGI EKONOMI INDONESIA

PENERAPAN mandatory biodiesel 20 persen secara penuh diperkirakan menghemat devisa sebesar US$ 5,5 miliar pertahun.Tekanan ekonomi global menyebabkan perubahan pada dinamika ekonomi Indonesia. Tak hanya di sektor riil, tekanan itu juga amat terasa di sektor keuangan, sehingga memaksa pemerintah untuk semakin waspada. Terobosan ekonomi pun mutlak dilakukan. Itulah mengapa, Presiden Joko Widodo atau Jokowi belum lama ini melontarkan kebijakan untuk menghemat devisa negara, antara lain dengan mempercepat penerapan mandatori biodiesel 20 persen (B20) dan mengaji untuk meningkatkannya ke B30.

Mandatori biodiesel atau penggunaan bahan bakar minyak (BBM) dengan campuran biodiesel berbahan dasar sawit merupakan program yang dicanangkan pemerintah sejak 2006. Dimulai dengan penerapan campuran biodiesel 2 persen (B2), kemudian ditingkatkan setiap tahun, dan sejak 2016 sudah mencapai B20.

Namun, penerapan B20 belum dilaksanakan sepenuhnya karena baru terbatas pada public service obligation (PSO). Itulah sebabnya, Presiden Jokowi memerintahkan untuk mempercepat penerapan B20 pada sektor non-PSO, sekaligus mengaji penerapan B30.

Program mandatori biodiesel erat kaitannya dengan devisa negara. Sebab, saat ini hampir separuh dari BBM berbahan dasar fosil merupakan BBM impor. Jika mandatori biodiesel itu dipenuhi, maka secara otomatis porsi biodiesel sawit akan menjadi lebih banyak. Sehingga kebutuhan BBM impor akan berkurang. Di sinilah terjadi penghematan devisa negara.

Penerapan mandatori biodiesel B20 secara penuh diperkirakan menyerap tambahan 1 juta kiloliter, terdiri atas 300 ribu kiloliter dari PSO dan 700 ribu kiloliter dari non-PSO. Jumlah tambahan itu dapat mendorong total penggunaan biodiesel untuk mandatori B20 mencapai 4,5 juta kiloliter.

“Kalau sudah full implementasinya, berapa penghematan devisa yang bisa terjadi? Kami sudah hitung, setelah cross check beberapa data, termasuk valas impor BBM, penghematannya bisa US$ 5,5 miliar setahun,” ucap Menteri Koordinator

Bidang Perekonomian Darmin Nasution, seusai rapat terbatas, di Kantor Presiden, Jumat, 20 Juli 2018. Selain penghematan devisa, implementasi B20 secara penuh juga bisa membuat neraca perdagangan Indonesia keluar dari zona defisit.

Petani pun akan mendapat keuntungan. Semakin tinggi penyerapan biodiesel, semakin tinggi pula daya serap minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/ CPO). Ini berarti akan semakin kuat pula daya serap sawit dari petani. Harga tandan buah segar kelapa sawit pun akan terdongkrak. Penyerapan biodiesel diperkirakan akan mendorong kenaikan CPO dari USS 514 per ton (Juni 2018) menjadi US$ 650 per ton (Juni 2019). Dengan kenaikan harga ini, akan ada peningkatan pendapatan bagi petani sawit.

Mandatori biodiesel mendatangkan keuntungan bagi Indonesia, terlebih dalam kondisi saat ini ketika harga minyak dunia melambung dan harga CPO menurun. Dalam kondisi demikian, jumlah alokasi insentif biodiesel yang harus diberikan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BP DP KS) praktis mengalami penurunan, ya-

itu Rp 915 per liter. Dengan alokasi dana yang sama besar, semakin banyak jumlah biodiesel yang bisa diberikan insentif. Hal ini memberikan justifikasi untuk percepatan mandatori biodiesel menjadi B25 atau bahkan B30 untuk tahun depan.

“Produsen biodiesel juga sangat mungkin mewujudkannya. Sebab, dengan tingkat utilisasi 31 persen, produsen biodiesel Indonesia masih memiliki kapasitas yang cukup untuk meningkatkan produksi,” ujar Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Dono Boestami.

Pada 2018, pembiayaan biodiesel dianggarkan sebesar Rp 9,8 triliun dengan target volume biodiesel yang dibayar sebesar 3,20 juta kiloliter. Realisasi pembayaran insentif biodiesel selama 2018 sampai dengan April 2018 sebesar Rp 3,24 triliun dengan volume 0,97 juta kiloliter (30,31 persen).

“Kebutuhan akan biodiesel merupakan keniscayaan di masa kini, di saat pasokan BBM fosil semakin menipis sedangkan roda perekonomian tidak boleh berhenti berputar. Mandatori biodiesel adalah salah satu jawaban untuk itu dan BPDPKS berkomitmen untuk turut mewujudkannya,” kata Dono.

Bisnis Indonesia | Sabtu, 28 Juli 2018

Mengurai Sengkarut Mandatori Biosolar

Polemik mengenai penggunaan biosolar dengan campuran minyak sawit 20% harus segera diletak kan dalam proporsi seimbang. Tak elok bila pro kontra justru memperlambat upaya kita untuk segera berpaling dalam sumber energi terbarukan.

Para pihak semestinya saling menahan diri dan mencoba melihat persoalan dari sudut padang yang lebih luas. Apalagi kebijakan ini pada dasarnya sangat baik bagi upaya pengembangan energi terbarukan dan minyak kelapa sawit adalah kekayaan besar Indonesia

Sejak kebijakan penggunaan biosolar diambil oleh pemerintah sejak 2006 secara bertahap, resistensi memang selalu muncul dari para pemilik kendaraan, dalam hal ini pengusaha truk. Beberapa waktu lalu, juga muncul keluhan dari PT Kereta Api Indonesia (Persero) karena sejumlah loko- motif mengalami gangguan akibat mengkonsumsi biosolar.

Padahal, semua tahu, upaya memperbanyak campuran minyak kelapa sawit, akan makin mengurangi ketergantungan kita terhadap impor minyak mentah sebagai bahan produksi solar. Saat ini, Indonesia adalah penghasil minyak sawit terbesar di dunia.

Minyak sawit adalah sumber energi terbarukan. Kelapa sawit sangat mudah ditanam di alam tropis, sementara produksi minyak bumi kita saat ini hanya pada kisaran 800.000 barel per hari, hanya setengah dari kebutuhan harian nasional sebesar 1,6 juta barel.

Sementara itu, konsumsi solar bersubsidi di Indonesia berkisar 225.000 barel per hari, berdasarkan pola konsumsi pada semester 1/2018. Bisa dihitung, bila mandatori biodiesel 20% sepenuhnya berjalan, maka Indonesia bisa menghemat devisa dari impor minyak sekitar 45.000 barel perhari.

Dengan harga minyak mentah saat ini US$70 per barel, maka devisa harian yang bisa dihemat mencapai US$3,15 juta, atau bila disetahunkan US$1,15 miliar. Namun, ada juga perkiraan yang lebih progresif, menyebutkan bahwa penghematan devisa bisa mencapai US$5,5 miliar pertahun karena Indonesia tak perlu impor Iebih banyak solar.

Namun, semua harus tahu, meyakinkan konsumen bahwa mandatori B20 aman bagi kendaraan mereka tak semudah membalikkan telapak tangan. Konsumen pasti berhitung terhadap risiko sekecil apapun dari perubahan pola konsumsi solar.

Menjadi tugas, regulator untuk memastikan bahwa kebijakan ini aman dan secepatnya menegasikan sejumlah mitos dari timbul seperti biosolar bersifat asam dan berdampak bagi mesin. Konon, mesin euro-2 hanya diperbolehkan untuk menkonsumsi BIO, alias biosolar dengan kandungan minyak sawit 10%.

Ini tentu menjadi problem yang cukup membebani program mandatori, kendati siapapun tahu bahwa tujuan akhir baik adanya. Klaim dari produsen bahwa penggunaan B21 telah melalui uji coba dan memenuhi Standar Nasional Indonesia rupanya masih belum cukup meyakinkan konsumen.

Produsen juga telah menjamin penggunaan biosolar membuat mesin lebih bersih. Kadar oktan biosolar juga diklaim lebih tinggi dari solar biasa sehingga emisi gas buang lebih rendah 15%. Namun, bila konsumen terus-terusan resisten, mau apa?

Tentu saja, bila polemik ini dibiarkan terus menerus, tidak bagus bagi semua pihak. Apalagi, begitu besar kepentingan kita untuk mengurangi ketergantungan pada impor minyak, selain memperbesar konsumsi minyak sawit di dalam negeri di tengah berbagai tekanan pasar di luar negeri.

Pemerintah juga tidak bisa terus menutup mata bahwa masalah ini akan selesai seiring makin berjalannya waktu, sambil terus menambah porsi kandungan minyak sawit di dalam solar hingga 30% alias B30. Langkah ini hanya akan menambah ruwet situasi.

Ada baiknya, pemerintah melakukan audit independen atas penggunaan biosolar bagi kendaraan. Pemerintah juga selayaknya mendengarkan keluhan konsumen, sambil terus mencari jalan tengah yang sama sama bisa diterima.

Bagaimanapun, pilihan biosolar adalah keniscayaan ketika bahan bakar fosil makin terbatas. Kebijakan bauran sumber energi terbarukan adalah pilihan paling rasional. Namun, memastikan bahwa pelaksanaan di lapangan berjalan baik adalah sama pentingnya.