+62 2129380882 office@aprobi.co.id

Pemerintah Siap Denda Badan Usaha Rp 270 Miliar

Koran Tempo | Rabu, 10 Oktober 2018

Pemerintah Siap Denda Badan Usaha Rp 270 Miliar

Pemerintah bakal menindak tegas badan usaha bahan bakar minyak (BUBBM) ataupun badan usaha bahan bakar nabati (BUBBN) yang tidak menjalankan program perluasan mandatori biodiesel 20 (B20) yang dimulai sejak 1 September lalu. Pemerintah menyiapkan skema denda senilai Rp 270 miliar untuk meningkatkan kepatuhan badan usaha yang mendapat penugasan. “Kurang-lebih Rp 270 miliar, tentunya perlu dibuktikan dengan berbagai verifikasi lebih dulu,” ujar Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Rida Mulyani, di kantornya kemarin.Sanksi tegas sudah sejak awal diutarakan pemerintah untuk memastikan program yang bisa menghemat impor bahan bakar senilai US$ 2-2,4 miliar hingga akhir tahun ini. Impor bahan bakar minyak terus diupayakan untuk dikendalikan lantaran beban impor BBM merupakan salah satu pos impor tertinggi negara. Impor yang melonjak jadi kambing hitam utama terus melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat lantaran pertumbuhan ekspor yang kurang bagus.

Hingga akhir September lalu, program ini baru berjalan 80 persen. Kementerian juga telah mengantongi kurang-lebih enam badan usaha yang masih belum menjalankan mandatori ini. “Ya, tapi sebelum kasih denda, perlu dibuat tata cara penalti lebih dulu bersama Kementerian Koordinator Perekonomian,” kata Rida. Dari keenam badan usaha yang kedapatan lalai tersebut, Rida mengatakan, paling banyak berasal dari badan usaha bahan bakar nabati. Direktur Bioenergi Direktorat Jenderal EBTKE Kementerian ESDM, Andriah Feby Misna, mengatakan ada dua indikasi pelanggaran yang akan dikenai denda. Pertama, ketika BUBBM tidak mencampur fatty add methyl ester (FAME/B100) dengan porsi 20 persen sesuai dengan aturan. FAME ini merupakan minyak sawit bahan baku oleochemical yang akan menjadi campuran solar untuk menjadi biosolar/biodiesel. “Yang kedua, perlu dicek juga kenapa BUBBM tidak mencampur… kalau disebabkan oleh BUBBN yang tidak menyuplai FAME, yang didenda adalah BUBBN-nya,” kata Feby.

Bagi perusahaan yang tak mematuhi aturan ini, Kementerian ESDM telah menetapkan denda sebesar Rp 6.000 per liter. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 41 Tahun 2018 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Sebelum memberikan sanksi, pemerintah telah memberikan keringanan hingga durasi dua pekan bagi BUBBM-BUBBN untuk bertransaksi FAME. Ketua Bidang Pemasaran dan Promosi Asosiasi Produsen Biofuel lndonesia, Togar Sitanggang, mengakui memang belum semua badan usaha penyedia FAME dapat menyuplai FAME secara maksimal. Banyak daerah yang belum terjangkau karena masalah sarana dan prasarana pengangkutan. “Kita kan perlu mencari kapal untuk bisa sampai. Itu butuh waktu,” kata Togar. Ia mengatakan saat ini masih terlalu dini untuk langsung menilai bahwa produsen tidak menyalurkan FAME. Mandatori B20 bagi non-PSO baru diinstruksikan pada 1 September 2018. “Kita juga katakan kepada pemerintah tolong dilihat secara lebih bijak,” kata Togar. Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution berharap berbagai keringanan dan ancaman sanksi bisa mempercepat optimalisasi program ini. “Ya, kami yakin bulan kedua ini bisa bagus,” katanya. Darmin pun mengklaim kebijakan ini sudah mulai terasa mengurangi impor solar.

Koran Tempo | Rabu, 10 Oktober 2018

Kilang Tua Produksi Biodiesel

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mewacanakan kilang Plaju dan Dumai akan memproduksi Biodiesel dengan 100 persen berasal dari minyak sawit (B100). Rencana ini muncul setelah Rini menyaksikan perusahaan Italia, ENI SpA, yang bisa mengubah kilang minyak tua dapat memproduksi B100 yang lebih ramah lingkungan. Kilang Plaju dan Dumai menjadi lokasi paling tepat untuk mulai mengembangkan teknologi baru ini lantaran sudah tua. “Dua tempat ini yang akan kami konversi dengan bahan baku minyak kelapa sawit,” kata Rini Soemarno dalam acara Indonesia Investment Forum, yang merupakan rangkaian IMF-World Bank Annual Meetings di Bali, kemarin. Rini mengatakan Eni SpA mampu menyulap kilang yang dibangun pada 1935 menjadi kilang yang memproduksi B100. Konversi ini dilakukan pada 2012, dan pada 2015 kilang milik perusahaan Italia itu telah memproduksi Biodiesel yang menurut Rini lebih baik dibanding bahan bakar solar. Saat ini, Kilang BBM Plaju, yang berdiri pada 1935, memproduksi 125 ribu barel per hari. Sedangkan kilang Dumai, yang dibangun pada 1972, mampu memproduksi 170 ribu barel per hari. Karena faktor uzur, kedua kilang ini kerap terjadi unplanned shutdown.

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arcandra Tahar mengatakan kasus terakhir unplanned shutdown kedua kilang ini terjadi pada Juni dan Juli 2018. Kejadian itu sempat membuat impor produk nasional lebih banyak daripada impor crude. Karena itu, Arcandra mengatakan Kementerian ESDM dan Pertamina selaku pengelola dua kilang itu telah mengadakan rapat untuk mengurangi hal tersebut berulang. Tiga faktor yang akan dibenahi adalah terkait dengan maintenance, sumber daya manusia (SDM), dan sistem. Arcandra mengatakan, di masa mendatang, semua kilang di Indonesia akan menggunakan predictive maintenance mengikuti kilang-kilang di dunia yang lebih maju. Saat ini, Indonesia masih menerapkan preventive maintenance. Dengan predictive maintenance, seluruh kinerja komponen produksi di kilang akan terus terpantau.

Investor Daily Indonesia | Rabu, 10 Oktober 2018

Jonan Tawarkan Investasi Energi Terbarukan ke Finlandia

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan menawarkan investasi energi baru terbarukan ke delegasi Finlandia. Hal ini seiring dengan kunjungan Menteri Perdagangan Luar Negeri dan Pembangunan Finlandia Anne Mari Virolainen bersama delegasi perusahaan EBT ke Kementerian ESDM, kemarin. Jonan mengatakan. Pemerintah Indonesia fokus untuk mengembangkan energi baru terbarukan. Upaya yang dilakukan antara lain dengan manda-tori pencampuran Biodiesel 20% (B20) dan penetapan aturan mengenai panel surya pada atap (rooftop). “Pengembangan energi baru terbarukan di Indonesia merupakan program jangka panjang. Saat ini masih tahap permulaan. Kami mencoba untuk setidaknya mencapai 23% bauran energi pada 2025,” kata Jonan dalam sambutannya. Mantan Menteri Perhubungan itu menegaskan, Indonesia juga memiliki komitmen kuat dalam menerapkan energi bersih untuk meningkatkan pasokan energi. Dia membeberkan telah menginstruksikan kepada PLN agar pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) menggunakan bahan bakar minyak kelapa sawit (crude palm oil/ CPO). Menurutnya, teknologi penggunaan CPO sebagai bahan bakar PLTD sudah diterapkan di negara maju dunia seperti Finlandia

Jonan pun mengundang perusahaan asal Finlandia untuk bisa ikut berinvestasi untuk wujudkan target tersebut “Kami instruksikan, 1.800 megawatt (MW) PLTD menggunakan CPO energi 100%. Kami harapkan ini akan terjadi dalam 2 tahun,” ujarnya. Dikatakannya, paket investasi Finlandia hendaknya dilakukan secara lengkap. Artinya, tidak hanya memberikan teknologi, melainkan juga disertai dengan penyedia jasa keuangan yang menyediakan pinjaman pengembangan energi terbarukan dengan bunga pinjaman yang terjangkau. Di kesempatan yang sama, Menteri Anna mengungkapkan beberapa perusahaan asal Finlandia sudah bekerja di daerah terpencil. Perusahaan di Finlandia sangat berusaha menciptakan energi dengan tarif terjangkau. Ini yang menjadikan Finlandia sebagai salah satu negara dengan tarif energi dengan biaya terendah di Eropa. “Ini merupakan bentuk komitmen mendukung Pemerintah Indonesia dalam memberikan akses energi ke seluruh rakyat Indonesia,” tutur dia. Kerja sama Indonesia-Finlan-dia telah dilakukan sejak 2011 silam. Pada periode 2011-2014, Kementerian ESDM dan Pemerintah Finlandia melaksanakan Program Energy and Environment Partnership. Implementasi program itu yakni pembangunan unit biogas berbahan bakar limbah ternak di 15 desa.

Harian Ekonomi Neraca | Rabu, 10 Oktober 2018

Ancaman Sanksi Pelanggar Aturan B20

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mulai menentukan teknis sanksi yang akan dikenakan terhadap pelanggaran aturan penggunaan campuran Biodiesel (B20). “Saat ini masih dibuat aturan teknisnya,” kata Direktur lenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDMRidaMulyanadi Jakarta, Selasa(9/10). Potensi pelanggaran menurutnya masih relatif, bisa terjadi di badan usaha penyedia BBM ataupun bahan bakar nabati (BBN). “Itu potensi baru temuan awal kurang lebih Rp270 miliar dendanya. Jumlah perusa-haanyalupasaya-Karenaitudicatatdi teman Kemenko,” kata Rida. Sebelumnya, Rida Mulyana menekankan bahwa yang harus diperhatikan baik dari penyalur maupun Badan Usaha Bahan Bakar Minyak (BUBBM), yaitu kualitas dan keberlanjutan. “Kalau kualitas turun, nanti ditolak karena pernah dikembalikan satu kapal BO. Jadi, dari awal sampai tiba di tujuan sebelum dicampur ada jaminan sesuai standarnya,” katanya. Terkait keberlanjutan (sustainability), lanjut dia, seharusnya diatur sedemikian rupa agar tidak pasokan ndak terhambat, meskipun terkendala oleh cuaca. Dia mengatakan apabila berkurang kualitas dari B20 menjadi B19, maka akan dikenakan denda satu persen tersebut dikalikan dengan Rp6.00O. “Besok denda juga sudah jalan, nanti akan kami awasi dan audit sampai ke hulu, denda ini berlaku ke pemasok dan BUBBM biar adil, “katanya.

Aturan tersebut dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Badan usaha maupun penyalur yang melanggar ketentuan atau tidak memenuhi kewajiban Biodiesel 20 persen atau B20 akan didenda Rp6.000 per liter. “Kalau CPO-nya gagal dikirim oleh perusahaan, denda Rp6.000 per liter. Bukan kejam, itu supaya tidak ada yang melanggar, kami sedang mencari mekanisme,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution. Dia menegaskan mulai 1 September 2018 sudah tidak adalagi BO, seluruhnya harus menggunakan B20 dan pemasok harus menjamin ketersediaan tersebut. Sebelumnya, Dirjen Migas Kementerian ESDM Djoko Siswanto mengonfirmasi, pihaknya tengah melangsungkan pembicaraan terkait mekanisme pemberian sanksi bagi badan usaha penyalur dan penerima FAME yang tidak memenuhi aturan. Ia mengatakan, saat ini pihaknya akan melakukan pengecekan, di mana letak permasalahan yang menimpa Pertamina terkait pasokan FAME yang diklaim kurang. “Nah ini kami mau cek. Pertamina ini masalahnya apa. Supply non-subsidi yang mana, kan kami butuh cek angkanya, mana BU yang tidak kirim FAME, masalahnyaapa, kalau mereka salah, ya kami kasih denda, kalau tidak denda ya kami tutup saja izinnya,” tutur Djoko ketika dijumpai di kesempatan yang sama.

Bisnis Indonesia | Rabu, 10 Oktober 2018

Badan Usaha Terancam Denda Rp270 Miliar

Beberapa badan usaha bahari bakar minyak dan perusahaan penyuplai bahan bakar nabati terancam dijatuhi sanksi sekitar Rp270 miliar karena tidak mencampur Solar dan 20% biodiesel. Badan usaha bahari bakar minyak (BBM) dan badan usaha penyuplai Biodiesel akan dikenakan sanksi Rp6.000 per liter. Pemerintah telah mengevaluasi sejumlah badan usaha yang berpotensi dikenakan sanksi tersebut. Sejak perluasan implementasi Biodiesel 20% (B20) ke sektor nonsubsidi sejak awal September 2018, pemerintah akan memberikan sanksi bagi badan usaha yang tidak mencampur Solar dan bahan bakar nabati (fatty acid methyl esfer/FAME). Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konversi Energi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Rida Mulyana menyebut, potensi denda terhadap badan usaha yang terkait dengan Biodiesel mencapai Rp270 miliar.

Badan usaha itu terdiri atas distributor bahan bakar minyak (BBM) seperti PT Pertamina (Persero) dan badan usaha penyulai bahan bakar nabati berupa biodiesel. Namun, potensi denda itu masih sebatas temuan awal yang harus diverifikasi lebih lanjut. Rida mengakui bahwa pelaksanaan kewajiban bauran Solar dan 20% Biodiesel (B20) memang tidak berjalan lancar. Menurutnya, masih ada sejumlah isu logistik dan transportasi yang terjadi di luar ekspektasi pemerintah. “Misalkan kami hanya mengecek jumlah kapal cukup, ternyata belakangan kapalnya itu harus punya spesifikasi khusus, itu yang kita lupa. Karena itu temyata dimintakan oleh misal Pertamina. Intinya bahwa memang ini [implementasi B20] belum optimal,, tetapi sudah lebih baik,” katanya, Selasa (9/10). Menurutnya, pemerintah juga masih merancang petunjuk teknis mengenai mekanisme sanksi terhadap badan usaha yang lalai dalam melaksanakan program tersebut.

“Seperti hitungan per liter yang tidak (dicampur dengan biodiesel). Harusnya dicampur 1.000 liter, tetapi cuma 800 liter, yang 200 liter yang didenda,” jelasnya. Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar mengharapkan agar penerapan B20 dalam setahun dapat menghemat devisa negara. Penyerapan Biodiesel untuk sektor bersubsidi dalam setahun dapat mencapai 4 juta kiloliter (kl). Rida menjelaskan, perluasan distribusi Biodiesel ke sektor nonsubsidi mulai berlaku 1 September 2018. Perluasan B20 ke sektor nonsubsidi selama September- Desember 2018 akan mampu menyerap Biodiesel sekitar 1,3 juta kl dengan nilai Rp 14 triliun.Pemerintah telah menerapkan program B20 sejak awal tahun ini, tetapi terbatas pada sektor bersubsidi, yaitu Biosolar yang dijual di stasiun pengisian bahan bakar umum. Penerapan B20 ke sektor nonsubsidi, seperti pertambangan, industri, kereta api, dan lainnya, mulai berlaku pada 1 September 2018. Dia menambahkan, implementasi B20 ke seluruh sektor pada tahun depan akan menyerap Biodiesel dari minyak kelapa sawit sebanyak 6 juta kl. Rida mengakui bahwa penyerapan Biodiesel sdat ini masih bergantung sektor bersubsidi karena pada sektor nonsubsidi, di luar pembangkit listrik, belum berjalan optimal. Menurutnya, implementasi sektor nonsubsidi belum optimal karena disparitas harga Biodiesel dan Solar masih cukup tinggi. Selain itu, masih ada kendala teknis lainnya.

Berdasarkan data Kementerian ESDM, terdapat total 19 perusahaan serta sejumlah terminal BBM dievaluasi. Beberapa terminal BBM tersebut masih menunggu supbi Biodiesel atau sedang dalam proses penyaluran. Beberapa terminal BBM lainnya masih menghadapi kendala akibat medan yang sulit. Tantangan pengiriman Biodiesel juga disebabkan keterbatasan jumlah kapal, pengiriman Biodiesel yang menggunakan penanganan ganda, proses administrasi di Bea Cukai, antrean sandar kapal, durasi pengapalan, serta kesiapan fasilitas di terminal BBM. Realisasi penyaluran Biodiesel sejak 1 September-5 Oktober 2018 sudah mencapai 189.756 kl dari total alokasi 1,9 juta kl. Implementasi B20 ke seluruh sektor mulai awal September membuat tidak ada lagi penjualan Solar murni (BO). Seluruh Solar yang dijual di Tanah Air harus mengandung Biodiesel sebesar 20%. Jika badan usaha BBM tidak melakukan pencampuran dan badan usaha bahan bakar nabati tidak dapat menyuplai biodiesel, pemerintah akan menjatuhkan denda Rp6.000 per liter. Produk BO hanya untuk Pertadex atau diesel premium. Selain itu, beberapa pengecualian dapat diberlakukan terutama terhadap pembangkit listrik yang menggunakan turbin aeroderivative, alat utama sistem senjata (alutsista), serta perusahaan tambang PT Freeport Indonesia yang berlokasi di ketinggian. Pihak yang mendapatkan pengecualian itu masih diperbolehkan menggunakan BO, tetapi setara dengan Pertadex.

SIAP DIDENDA

Menanggapi rencana denda tersebut, Ketua Harian Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) Paulus Tjakrawan mengatakan, pihaknya akan mengikuti kebijakan yang telah diberlakukan pemerintah. Menurutnya, tidak menjadi persoalan jika ada perusahaan yang memang dikenakan sanksi karena tidak bisa menjalankan penyaluran Biodiesel dengan baik. Paulus menjelaskan, setiap terminal BBM berbeda sesuai dengan kharakteristik wilayahnya yang tidak bisa samaratakan dengan lokasi lain. Petugas, katanya, sulit mengawasi terminal BBM yang jumlahnya terlalu banyak. “Kami ikuti saja. Kami menyerahkan kepada tim evaluasi yang dibentuk oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian ini kesalahan siapa. Potensi denda tentu memang adanya. Kalau memang harus kena fdenda] ya kami kena,” katanya. Menurutnya, Aprobi akan mendorong kerja sama dari seluruh pemangku kepentingan terkait, mulai dari Pelindo, Bea Cukai, dan sarana angkutan, agar penyaluran B20 berjalan mulus.

Selain itu. Kementerian ESDM terus mendorong beberapa pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) dengan total kapasitas 1.800 MW dapat menggunakan 100% Biodiesel (B100) dari minyak kelapa sawit. Rida Mulyana mengatakan, kebijakan itu telah ditetapkan. Namun, secara operasional atau pelaksanaan di lapangan masih akan dibicarakan lebih lanjut. “Pak Menteri [Ignasius Jonan] justru meminta itu maksimal bisa dilakukan dalam 2 tahun ke depan. Karena sebetulnya dari mesin yang ada tinggal ditambah dikit. Jadi, tidak dicampurkan sekarang, Biodiesel ada B30 dan lainnya,” katanya. PLN dan perusahaan asal Finlandia akan mendata PLTD yang sudah siap menggunakan BlOO.Pemerintah, katanya, mengundang beberapa perusahaan Finlandia yang selama ini menjadi penyedia teknologi pembangkit milik PLN. Menteri ESDM Ignasius Jonan mengatakan selain implementasi B20, pihaknya sedang menyusun regulasi penggunaan panel surya atap. Jonan pun tak segan mengundang para pengusaha Finlandia untuk berpartisipasi dalam tender proyek panel surya tersebut.”Proyek panel surya itu proyek menguntungkan, silakan apabila Finlandia ingin ikut tender. Kapasitasnya diharapkan sekitar 1.700-2.000 MW. Satu-satunya tantangan adalah investasinya. Mungkin bank bisa memiliki kerja sama dengan penyedia teknologi dan energi,” tutur Jonan.

SANKSI BAGI PELANGGAR PROGRAM B20

Pemerintah memperluas penyaluran Biodiesel 20% (B20) mulai 1 September 2018. Perluasan ke sektor nonsubsidi tersebut bertujuan untuk mengurangi Impor minyak mentah. Namun, sejak diimplementasikan awal September, program B20 belum berjalan optimal. Bahkan, pemerintah bersiap menjatuhkan sanksi sekitar Rp270 miliar.

Tempo | Rabu, 10 Oktober 2018

Tiru Italia, Rini Bakal Konversi Kilang Minyak Jadi Biodiesel

Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, Rini Soemarno mengatakan pemerintah bakal mengkonversi rifenery (kilang) minyak bumi menjadi kilang green energi atau biodiesel 100 persen (B100). Menurut Rini, ia berencana untuk mengkonversi dua kilang yag ada di dua wilayah yakni Plaju, Palembang dan Dumai, Riau. “Dua tempat ini yang akan kami konversi dari bahan baku minyak bumi menjadi minyak kelapa sawit karena ada yang telah dibangun sejak tahun 1930an,” kata Rini saat mengelar konferensi pers mengenai Infrastructure Investment Forum – salah satu Pertemuan IMF-World Bank – di Conrad Hotel, Nusa Dua, Bali, Selasa, 9 Oktober 2018. Rini mengatakan rencana ini terinspirasi oleh perusahaan ENI S.p.A dari Itali yang juga melakukan hal yang sama. Yakni melakukan koversi atas kilang minyak bumi tua yang dimiliki menjadi kilang untuk green energi. Ia menceritakan kilang yang dikonversi tersebut merupakan kilang tua yang dibangun pada 1935. Rini melanjutkan ENI kemudian mengkonversi kilang minyak bumi tersebut pada 2012 menjadi kilang untuk B100 atau biodiesel. Kemudian pada 2015 perusahaan itu telah memproduksi B100 dari bahan mentah yang dibeli dari perusahaan kelapa sawit yang ada di Indonesia.

Rini menjelaskan setelah melihat hal ini, kini dirinya bekerja untuk melakukan hal serupa dengan memperbaiki kilang supaya lebih modern. Salah satunya dengan bekerja sama mengelar studi mengenai kelayakan kilang tersebut dengan ENI. “Dengan adanya konversi ini diharapkan bisa menurunkan kebutuhan akan impor solar,” kata dia. Adapun merujuk data milik PT Pertamina (Persero), kilang Plaju memiliki kapasitas minyak sebesar 133.700 barel per hari (bpd), sedangkan Dumai memiliki kapasitas 170.000 bpd. Selain itu, upaya Rini tersebut sejalan dengan rencana pemerintah untuk mengerjakan proyek penyerapan minyak kelapa sawit untuk mengurangi impor yang terus bertambah dari komoditas minyak dan gas yakni, solar.

Sejak bulan September 2018, Pemerintah Indonesia telah memberlakukan kebijakan penggunaan wajib bahan bakar B20 atau bahan bakar solar dicampur minyak sawit sebanyak 20 persen. Rencananya, bahan bakar biodiesel B20 bakal digunakan untuk semua mesin diesel di dalam negeri seperti lokomotif kereta api dan alat berat.

https://bisnis.tempo.co/read/1134753/tiru-italia-rini-bakal-konversi-kilang-minyak-jadi-biodiesel/full&view=ok

Republika | Rabu, 10 Oktober 2018

Ini Potensi Denda yang Bisa Dikumpulkan dari Penerapan B20

Pemerintah sudah menerapkan perluasan penggunaan biodisel B20 untuk nonsubsidi sejak 1 September 2018. Selama sebulan diterapkan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Minaral (ESDM) sudah mencatat banyaknya denda yang berpotensi harus dibayarkat setelah penerapan biodisel B20. Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Rida Mulyana memastikan akan ada sanksi bagi yang tidak menerapkan B20. “Tentu saja (ada sanksi). Belum, tapi ada yang berpotensi (dikenakan sanksi),” kata Rida di Kemenderian ESDM, Selasa (9/1). Dia menjelaskan yang berpotensi dikenakan denda bida dari Badan Usaha Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Badan Usaha Bahan Bakar Nabati (BBN). Kedua kategori tersebut menurut Rida sduah tercatat namun lebih banyak dari BU BBN. Untuk itu, Rida memastikan saat ini sudah ada potensi yang bisa dikenakan denda selama sebulan penerapan perluasan biodisel B20. “Itu potensi baru temuan awal kurang lebih (dendanya) Rp 270 miliar,” tutur Rida.

Hanya saja, Rida belum mau menyebutkan secara detil siapa saja perusahaan yang tercatat berpotensi membayar denda karena tidak menerapkan biodisel. Meskipun begitu, Rida memastikan pemerintah saat ini tengah membuat bagaimana mekanisme dari sanksi yang akan diberikan. Rida menjelaskan beberapa bentuk pelanggaran yang dilakukan terkait jumlah campuran biodisel yang digunakan. “Harusnya yang dicampur misal seribu liter, tapi yang dicampur Cuma 800 liter, berarti 200 liter yang didenda,” ungkap Rida. Di sisi lain, Rida menilai penerapan B20 sejauh ini tergolong lancar namun diakuinya belum maksimal. Sebab, penerapan aturan tersebut masih terbentur dengan persoalan logistik dan transportasi. Hanya saja, Rida menampik hal tersebut bukan berarti pemerintah tidak menyiapkan mitigasi. “Tapi ini di luar ekspektasi kita. Waktu kita kemarin hanya ngecek jumlah kapal, cukup. Ternyata belakangan, kapalnya itu harus punya spesifikasi khusus. Nah itu yang lupa,” ujar Rida.

https://republika.co.id/berita/ekonomi/migas/18/10/10/pgd01c383-ini-potensi-denda-yang-bisa-dikumpulkan-dari-penerapan-b20

Republika | Selasa, 9 Oktober 2018

Kementerian ESDM Mulai Tentukan Mekanisme Sanksi B20

JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mulai menentukan teknis sanksi yang akan dikenakan terhadap pelanggaran aturan penggunaan campuran biodiesel (B20). Potensi pelanggaran masih relatif, bisa terjadi di badan usaha penyedia BBM ataupun bahan bakar nabati (BBN). “Saat ini masih dibuat aturan teknisnya,” kata Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Rida Mulyana di Jakarta, Selasa (9/10).Potensi temuan awal diperkirakan Rp 270 miliar. Sayangnya, Rida tidak dapat menyebutkan jumlah perusahaannya karena tercatat di Kemenko Perekonomian. Sebelumnya, Rida Mulyana menekankan bahwa yang harus diperhatikan baik dari penyalur maupun Badan Usaha Bahan Bakar Minyak (BUBBM), yaitu kualitas dan keberlanjutan. “Kalau kualitas turun, nanti ditolak karena pernah dikembalikan satu kapal B0, jadi, dari awal sampai tiba di tujuan sebelum dicampur ada jaminan sesuai standarnya,” katanya.

Terkait keberlanjutan, lanjut dia, seharusnya diatur sedemikian rupa agar tidak pasokan tidak terhambat, meskipun terkendala oleh cuaca. Dia mengatakan apabila berkurang kualitas dari B20 menjadi B19, maka akan dikenakan denda satu persen tersebut dikalikan dengan Rp 6.000. “Besok denda juga sudah jalan, nanti akan kami awasi dan audit sampai ke hulu. Denda ini berlaku ke pemasok dan BUBBM biar adil,”katanya.Aturan tersebut dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Badan usaha maupun penyalur yang melanggar ketentuan atau tidak memenuhi kewajiban biodiesel 20 persen atau B20 akan didenda Rp 6.000 per liter. “Kalau CPO gagal dikirim oleh perusahaan, denda Rp 6.000 per liter. Bukan kejam, itu supaya tidak ada yang melanggar, kami sedang mencari mekanisme,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution. Dia menegaskan, mulai 1 September 2018 sudah tidak adalagi B0, seluruhnya harus menggunakan B20 dan pemasok harus menjamin ketersediaan tersebut.

https://republika.co.id/berita/ekonomi/migas/18/10/09/pgbsjp370-kementerian-esdm-mulai-tentukan-mekanisme-sanksi-b20

Liputan6 | Selasa, 9 Oktober 2018

Belum Terapkan Program B20, Badan Usaha Terancam Denda Rp 270 Miliar

Jakarta Pemerintah melaksanakan program pencampuran 20 persen minyak sawit dengan solar (B20) sejak 1 September 2018. Namun sampai saat ini masih ditemukan badan usaha yang tidak menerapkan program tersebut. Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Rida Mulyana mengatakan, berdasarkan temuan awal masih ada badan usaha penyedia Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Bahan Bakar Nabati (BBN) yang belum melaksanakan program B20. “Bisa badan usaha BBM atau BBN. Dua-duanya ada, tapi lebih banyak di BBN,” kata Rida, di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (9/10/2018). Terkait adanya pelanggaran badan usaha‎ yang belum menerapkan program B20, dibayangi ancaman denda mencapai Rp 270 miliar. Namun Rida belum bisa menyebutkan jumlah badan usaha yang melakukan pelanggaran. “Kemarin waktu di Menko terakhir, itu potensi baru temuan awal kurang lebih Rp 270 miliar (dendanya),” tutur dia. ‎Terkait dengan pelaksanaan program B20, Rida mengakui sampai saat ini telah berjalan, namun belum optimal karena masih terdapat beberapa kendala pada sektor logistik dan transportasi. “Lancar Alhamdulilah. makin lancar. Apa sudah maksimum, kami mengakui belum. ya masih ada isu di logistik, transportasi. Bukannya kita tidak mitigasi, tapi di luar ekspektasi kita,” tandasnya.

https://www.liputan6.com/bisnis/read/3663345/belum-terapkan-program-b20-badan-usaha-terancam-denda-rp-270-miliar

Merdeka | Selasa, 9 Oktober 2018

Sanksi Ini Menanti Jika Curangi Kebijakan Solar Campur 20 Persen Minyak Sawit

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mulai menentukan teknis sanksi yang akan dikenakan terhadap pelanggaran aturan penggunaan campuran biodiesel (B20). Saat ini masih dibuat aturan teknisnya,” kata Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Rida Mulyana seperti ditulis Antara di Jakarta, Selasa (9/10). Potensi pelanggaran menurutnya masih relatif, bisa terjadi di badan usaha penyedia BBM ataupun bahan bakar nabati (BBN). “Itu potensi baru temuan awal kurang lebih Rp 270 miliar dendanya. Jumlah perusahaannya lupa saya. Karena itu dicatat di teman Kemenko,” kata Rida.

Sebelumnya, Rida Mulyana menekankan bahwa yang harus diperhatikan baik dari penyalur maupun Badan Usaha Bahan Bakar Minyak (BUBBM), yaitu kualitas dan keberlanjutan. “Kalau kualitas turun, nanti ditolak karena pernah dikembalikan satu kapal B0. Jadi, dari awal sampai tiba di tujuan sebelum dicampur ada jaminan sesuai standarnya,” katanya. Terkait keberlanjutan (sustainability), seharusnya diatur sedemikian rupa agar tidak pasokan tidak terhambat, meskipun terkendala oleh cuaca.Dia mengatakan apabila berkurang kualitas dari B20 menjadi B19, maka akan dikenakan denda satu persen tersebut dikalikan dengan Rp 6.000. “Besok denda juga sudah jalan, nanti akan kami awasi dan audit sampai ke hulu. denda ini berlaku ke pemasok dan BUBBM biar adil,”katanya. Aturan tersebut dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Badan usaha maupun penyalur yang melanggar ketentuan atau tidak memenuhi kewajiban biodiesel 20 persen atau B20 akan didenda Rp 6.000 per liter. “Kalau CPO-nya gagal dikirim oleh perusahaan, denda Rp 6.000 per liter. Bukan kejam, itu supaya tidak ada yang melanggar, kami sedang mencari mekanisme,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution. Dia menegaskan mulai 1 September 2018 sudah tidak adalagi B0, seluruhnya harus menggunakan B20 dan pemasok harus menjamin ketersediaan tersebut.

https://www.merdeka.com/uang/sanksi-ini-menanti-jika-curangi-kebijakan-solar-campur-20-persen-minyak-sawit.html

Inews | Selasa, 9 Oktober 2018

Banyak Badan Usaha Langgar soal B20, Potensi Denda Capai Rp270 Miliar

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melaporkan, mandatori perluasan biodiesel 20 persen (B20) tak berjalan optimal sejak kebijakan ini diluncurkan September lalu. Hal ini terjadi karena Badan Usaha (BU) Bahan Bakar Nabati dan BU Bahan Bakar Minyak (BBM) banyak yang tak menjalankan mandat untuk menyalurkan B20. Direktur Jenderal Energi, Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Rida Mulyana mengatakan, pelanggaran ini masih harus diverifikasi oleh pemerintah. Jika memang terbukti, potensi pelanggaran itu menghasilkan denda sekitar Rp270 miliar. “Belum (kena denda), ada yang berpotensi tapi itu harus diverifikasi terlebih dahulu. Bisa BU BBN, BU BBM. dua-duanya berpotensi. Temuan awal yang harus dibuktikan melalui verifikasi, kurang lebih Rp270 miliar,” ucap Rida di kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (9/10/2018).

Rida belum bisa merinci berapa banyak perusahaan yang melanggar. Namun, yang pasti, banyak BU BBN yang belum melaksanakan kewajiban untuk menyalurkan biodiesel ke BU BBM. Pihaknya menjamin, setiap pelanggaran yang dilakukan akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan. Ketentuan tentang pelanggaran tersebut tengah digodok sehingga bisa diimplementasikan secepat mungkin. “Banyak di BU BBN sementara (melanggar). Mekanisme sanksi sedang dibuat petunjuk teknisnya,” kata Rida. Sejak diberlakukan per September lalu hingga sekarang, pemerintah terus berbenah agar perluasan mandatori B20 bisa berjalan maksimal. Di awal implementasi, masih ada kendala distribusi yang tak disangka, seperti penyaluran jalur laut yang harus menggunakan kapal berspesifikasi khusus. “Bukannya enggak mitigasi, tapi di luar ekspektasi kita. Misalnya kemarin, jumlah kapal cukup ternyata belakangan kapalnya harus punya spesifikasi khusus. Itu yang kita lupa. Itu dimintakan Pertamina, kapalnya seperti ini. Dibilang belum optimal iya, tapi kita getting better,” ujarnya Dari 112 terminal BBM (TBBM), baru 69 di antaranya yang sudah menerima penyaluran B20. Sementara sebagian besar daerah yang belum tersalurkan B20 berada di kawasan timur seperti Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua, dan Sulawesi

Direktur Pemasaran Retail Pertamina Mas’ud Khamid sebelumnya menjelaskan, keberhasilan Pertamina untuk mendukung program pemerintah tersebut memang sangat bergantung keberlanjutan suplai biodiesel dari para produsen. Dia mencontohkan, terminal BBM Plumpang di Jakarta sepanjang 15-20 September 2018 tidak bisa optimal memproduksi B20 karena kekurangan pasokan dari produsen FAME. Sementara di sisi lain, Pertamina tetap harus memproduksi BBM demi memenuhi kebutuhan masyarakat.

https://www.inews.id/finance/read/banyak-badan-usaha-langgar-soal-b20-potensi-denda-capai-rp270-miliar/274309

Mediaindonesia | Selasa, 9 Oktober 2018

Kurangi Impor Minyak Mentah, Kementerian BUMN Pelajari Konversi Biodiesiel B100

DEFISIT transaksi berjalan menjadi tantangan. Namun pemerintah sudah melakukan beberapa inisiatif mengurangi impor dengan menyeleksi impor konsumsi. Bank Indonesia juga memfasilitasi importir dengan swap. Pemerintah juga memastikan likuiditas pasar berjalan baik. BUMN pun akan meningkatkan penerapan B20 dan juga pengembangan pariwisata, mengupayakan produk mineral lebih tinggi dengan mengonversi penyulingan minyak menjadi biodiesel B100. Komponen impor minyak bumi dikurangi dan diganti dengan minyak kelapa sawit.Menteri BUMN Rini M Soemarno mengatakan pihaknya sedang melakukan studi pada dua refinery, yaitu di Plaju dan Dumai untuk bisa dikonversi menjadi refinery. Studi dipelajari dari Italia yang berhasil mengonversi minyak kelapa sawit menjadi bahan bakar. Refinery di Plaju dan Dumai, lanjut Rini, sudah sangat tua, sejak tahun 1930-an. Pihaknya pun sudah memikirkan untuk memperbaiki menjadi lebih modern.

“Setelah saya mengetahui minyak kelapa sawit bisa di konversi, kami akan gunakan,” kata Rini di acara Indonesia Investment Forum sebagai rangkaian acara International Monetary Fund–World Bank Group (IMF-WBG) 2018, di Nusa Dua Bali, Selasa (9/10). Dengan demikian, kebutuhan akan impor minyak mentah akan menurun. Harapannya, solar B100 bisa ditawarkan. Hal ini terbukti di Italia, kualitas kekuatan energi B100 sama bahkan lebih baik dari BBM diesel. Sebelumnya, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Suahasil Nazara mengatakan pemerintah akan melihat dulu dampak dari pemakaian Biodiesel B20. Seharusnya hasil implementasi September lalu bisa terlihat sebelum akhir tahun. Hal itu disampaikan Suahasil menanggapi desakan menaikkan harga BBM saat harga minyak dunia sedang tinggi, sehingga tidak memperlebar defisit. “Current account deficit (CAD) memang kami perkirakan akan terjadi sedikit tekanan. Terakhir angkanya 3% dari PDB. Kami berusaha untuk menurunkannya, dengan cara kurangi impor atau dorong ekspornya,” ujarnya ditemui di Bali, Senin (8/10) malam.

Dengan nilai tukar rupiah melemah maka tekanan terhadap impor berkurang, karena barang impor menjadi lebih mahal. Pemerintah juga telah menambah beberapa upaya, termasuk memastikan dampak biodiesel B20, pengenaan tarif impor PPh pada beberapa barang konsumsi, dan mendorong ekspor. Biasanya, bila rupiah melemah ekspor mendapat momentum baik karena lebih kompetitif. “Semua opsi kebijakan kita coba gabungkan. Mengurangi impor mendorong ekspor sambil kami pantau terus sampai akhir tahun ini maupun tahun depan. Dengan minyak masih impor, bebannya makin tinggi. Maka kita lihat dulu efek B20, lalu pantau datanya secara berkelanjutan. Hasil pemakaian B20 seharusnya sudah mulai terlihat dari pengurangan impor yang terjadi,” tukas Suahasil.

http://m.mediaindonesia.com/read/detail/189523-kurangi-impor-minyak-mentah-kementerian-bumn-pelajari-konversi-biodiesiel-b100

Cnbcindonesia | Selasa, 9 Oktober 2018

RI Ingin Loncat dari B20 Langsung B100, Mungkinkah?

Baru menjalankan mandatori B20 sebulan, kini pemerintah mau langsung tingkatkan ke pemakaian B100, mungkinkah itu? Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Rida Mulyana mengatakan, penerapan B100 sangat mungkin dilakukan di Indonesia. Nama produknya biasa disebut green diesel. “Teknologi untuk itu telah memungkinkan kok di Indonesia. Seingat saya, Pertamina baru-baru ini telah tanda tangan dengan ENI untuk green diesel, kerja sama dalam pembangunan kilangnya,” ujar Rida kepada CNBC Indonesia saat dihubungi Selasa (9/10/2018). Memang, pada September lalu, PT Pertamina (Persero) menggandeng perusahaan minyak dan gas yang berpusat di Roma, Italia bernama Eni S.p.A. Kerja sama ini untuk kembangkan potensi kilang ramah lingkungan.

Kerja sama ini merupakan peluang bisnis perdagangan, baik migas maupun produk lainnya, dan ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman yang dilakukan oleh Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati dan Chief Refining and Marketing Officer ENI S.p.A Giuseppe Ricci, Jumat (21/9/2018), di Porto Marghera, Venesia, Italia. Nicke menjelaskan, kerja sama ini merupakan bagian dari komitmen pertamina dalam menyediakan bahan bakar ramah lingkungan sekaligus mengoptimalkan sumber daya alam dalam negeri untuk menciptakan ketahanan, kemandirian, dan kedaulatan energi nasional. Hal ini pun sejalan dengan komitmen Pertamina dalam menjalankan program penyaluran B20 dari pemerintah. Menurut Nicke, ENI dipilih sebagai mitra kerja perusahaan yakni karena keberhasilannya dalam melakukan konversi kilang konvensional menjadi biorefinery di Porto Maghera pada 2014 serta menjadi “The world’s first example of conversion of a conventional refinery into a biorefinery”.

“Hal yang sama akan kami jajaki kemungkinannya untuk pengembangan kilang di Dumai dan Plaju, mengingat kilang tersebut berdekatan dengan sumber bahan baku greenfuel, yaitu kelapa sawit, dan dalam hal ini sebagai bentuk sinergi BUMN, Pertamina juga akan menjalin kerja sama dengan PTPN,” tutur Nicke melalui keterangan resminya, Sabtu (22/9/2018). Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno juga menyatakan mau lari langsung ke B100 dalam waktu dekat. Keinginannya ini tidak main-main, ia bahkan mengungkap sedang mempertimbangkan untuk menyulap dua kilang tua RI yang selama ini dipakai produksi bahan bakar minyak (BBM) untuk produksi B100. “Kami sudah memikirkan untuk perbaiki refinary untuk lebih modern, setelah mengetahui bisa dikonversi jadi B100. Kalau memungkinkan dikonversi dengan bahan baku minyak kelapa sawit karena di Sumatra juga banyak,” ujarnya dalam acara Indonesia Investment Forum yang jadi rangkaian IMF-World Bank Annual Meetings di Bali, Selasa (09/10/2018). Ada dua kilang yang sedang dikaji pemerintah untuk dikonversi, yakni kilang Plaju dan Dumai yang sama-sama ada di Pulau Sumatra. Kilang Plaju sendiri dibangun pada 1935, sementara Dumai pada 1972 dengan masing-masing kapasitas 125 ribu barel per hari dan 170 ribu barel per hari.

https://www.cnbcindonesia.com/news/20181009182134-4-36688/ri-ingin-loncat-dari-b20-langsung-b100-mungkinkah

Kompas | Selasa, 9 Oktober 2018

Banyak yang Nakal soal B20, Potensi Denda Capai Rp 270 Miliar

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyebut banyak badan usaha bahan bakar minyak maupun bahan bakar nabati yang melanggar aturan soal penyaluran Biodiesel 20 persen atau B20. Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Rida Mulyana mengatakan, pelanggaran ini berpotensi denda dengan total mencapai Rp 270 miliar. “Potensi dendanya, baru temual awal yang perlu dibuktikan dengan verifikasi, kurang lebih Rp 270-an miliar,” ujar Rida di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (9/10/2018). Namun, Rida tak mengingat berapa banyak badan usaha yang dimaksud. Ia mengatakan, sebagian besar pelanggaran dilakukan BU BBN. Ia memastikan bahwa Kementerian ESDM akan tegas soal pengaturan penyaluran B20 dan akan mengenakan denda bagi badan usaha yang melanggar. “Mekanime sanksi itu yang sedang dibuat petunjuk teknisnya,” kata Rida. Aturan mengenai penyaluran B20 berlaku sejak 1 September 2018. Dengan adanya mandatori tersebut, seluruh kegiatan subsidi maupun non subsidi harus menggunakan B20. Sanksi dikenakan jika badan usaha bahan bakar yang memproduksi minyak sawit sebagai campuran solar tak memenuhi kebutuhan B20. Denda yang dikenakan sebesar Rp 6.000 per liter yang tak disalurkan. Misalnya, kata Rida, Mestinya ada 1.000 liter yang dicampur, namun kenyataannya hanya 800 liter. “Maka 200 itu yang didenda,” kata Rida.

https://ekonomi.kompas.com/read/2018/10/09/124800126/banyak-yang-nakal-soal-b20-potensi-denda-capai-rp-270-miliar

Kompas | Selasa, 9 Oktober 2018

Biodiesel B30 Akan Diberlakukan Mulai Tahun 2020

Setelah perluasan mandatori bauran Biodiesel 20 persen atau B20 diberlakukan September 2018 lalu, saat ini pemerintah terus berupaya agar B25 dan B30 bisa segera terlaksana. Direktur Industri Hasil Hutan dan Perkebunan Kementerian Perindustrian Edy Sutopo menyebutkan pemerintah berharap agar mandatory B30 dapat di percepat, sayangnya masih terdapat sejumlah kendala dalam perencanaannya. “Iya mungkin ini akan dipercepat. Sekarang ini kan masih menggunakan teknologi esterifikasi. Ke depan saya enggak tahu apakah kebijakannya harus menggunakan teknologi crackring dengan katalis, tapi ini masih mahal memang dan ini masih ada kendala,” ungkapnya di Medan, Senin (8/10/2018).

Hal senada disampaikan Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan Lila H. Bachtiar. Menurutnya selain masalah penggunaan teknologi yang masih mahal, kesiapan mesin juga menjadi faktor penting dalam penerapan B30 nantinya. “B30 ini akan dilakukan pada 2020, tapi konsumennya siap atau tidak dengan B30, baik mobilnya, mesin dan alat beratnya. Jangan sampai usai penerapan B30, mesin-mesin mogok semua. Kalau mesin industri mogok ruginya miliaran. Ini memang harus hati-hati,” ujarnya. Lebih lanjut Edy mengatakan bahwa dengan adanya penerapan B30, maka harga CPO akan terkontrol. Selain itu ini akan terkait dengan stabilitas ekonomi di mana penerapan ini juga akan mengatasi masalah defisit neraca perdagangan.“Serapan CPO di lokal memang naik, harga bisa di kontrol untuk tidak jatuh. Setelah kita tersadar karena neraca perdagangan kita defisit, pemerintah jadi tegas sekarang, kalau tidak ditmbah dengan B25 atau B30 kita khawatir harga CPO kita akan tertekan terus,” ujar Edy.

Lila menyebut bahwa sejauh ini persiapan penerapan B30 masih jauh, prosedur pertama adalah dengan melakukan road test B30 dengan aneka ragam kontur jalanan. Road test ini kemudian akan dijadikan sebagai review untuk mempersiapkan pabrikan memproduksi B30.“Akhir bulan ini kita akan ada road test untuk B30. Ada juga jalanan ekstrem yang akan di lakukan, misalkan jalan ke Lembang, ke Bukittinggi dan ke sepanjang Bukit Barisan,” ujarnya. Untuk perluasan B20 yang baru saja di tetapkan sejauh ini masih berjalan dengan baik, hanya saja di beberapa sektor aplikasi B20 belum dapat diterapkan. Misalkan saja dataran tinggi Freeport dan beberapa peralatan mesin persenjataan. “Yang sudah pasti sekarang B20, untuk yang PSO sudah berjalan dari tahun lalu, yang tahun ini untuk non PSO sudah berjalan. Dan Pak Jokowi tidak ada kompromi kecuali ada beberapa yang penggunaannya di Freeport di tempat tinggi freezing point, tapi itu juga nanti akan segera di selesaikan,” tegas Edy.

http://www.tribunnews.com/bisnis/2018/10/09/biodiesel-b30-akan-diberlakukan-mulai-tahun-2020

Katadata | Selasa, 9 Oktober 2018

Pertamina Konversi Dua Kilang BBM Tua untuk Program B100

PT Pertamina (Persero) akan menyulap dua kilang bahan bakar minyak (BBM) tua untuk memproduksi bahan bakar greendiesel yang 100% berasal dari minyak kelapa sawit. Indonesia belajar dari perusahaan energi Italia, ENI SpA untuk menerapkan teknologi baru pada kedua kilang tersebut. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini M Sumarno mengatakan, ENI SpA memiliki kilang untuk mengolah minyak mentah menjadi BBM yang berdiri sejak 1935. Kilang tersebut dikonversi pada 2014 dan mulai memproduksi greendiesel B100 sejak 2015. Kualitas greendiesel tersebut lebih baik dibandingkan dengan bahan bakar solar.”Ada dua kilang dari Plaju dan Dumai yang kami kaji untuk menjadi kilang pengolah greendiesel dengan bahan baku kelapa sawit,” kata Rini dalam konferensi pers di Indonesia Investment Forum 2018 yang merupakan rangkaian kegiatan Sidang Tahunan IMF-Bank Dunia, di Bali, Selasa (9/10). Kilang BBM Plaju yang dibangun pada 1930-an dengan kapasitas 125 ribu barel per hari dan kilang BBM Dumai dengan kapasitas 170 ribu barel per hari perlu diperbaiki untuk mengoptimalkan produksinya. “Kami perbaiki untuk lebih modern, bahkan bisa mengkonversi minyak sawit jadi solar B100,” kata Rini. Ia menilai, potensi kedua kilang tersebut untuk memproduksi greendiesel sangat besar karena di Sumatra pasokan kelapa sawit melimpah.

Pada 21 September lalu, PT Pertamina (Persero) dan ENI SpA telah menandatangani nota kesepahaman kerja sama terintegrasi di sektor hilir, untuk mengembangkan kilang ramah lingkungan dan peluang kerja sama di bidang minyak dan gas (migas), maupun produk lainnya. Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengatakan, kerja sama ini menjadi komitmen Pertamina untuk menyediakan bahan bakar ramah lingkungan. Selain itu, perseroan ingin mengoptimalkan sumber daya alam domestik untuk menciptakan bahan ketahanan, kemandirian, dan kedaulatan energi nasional. “Kerja sama dengan ENI dalam rangka pengembangan kilang ramah lingkungan ini juga sejalan dengan komitmen Pertamina dalam menjalankan program penyaluran B20 dari pemerintah,” ujar Nicke, dalam siaran pers 21 September lalu. Selain bekerja sama dengan ENI, Pertamina juga akan bekerja sama dengan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) untuk program ini. PTPN akan menjadi pemasok minyak kelapa sawit bagi kilang tersebut. Dengan demikian, bahan bakar yang dijual harganya akan terjangkau.Sebelumnya, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Djoko Siswanto, implementasi program pencampuran biodiesel 20% ke BBM solar (B20) telah berjalan 80%. Beberapa perusahaan masih terkendala sistem pengangkutan dan distribusi yang terbatas dalam penerapan B20 ini. Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 41 Tahun 2018, badan usaha yang tidak menjalankan aturan ini akan dikenai sanksi denda sebesar Rp 6 ribu per liter.

https://katadata.co.id/berita/2018/10/09/pertamina-konversi-dua-kilang-bbm-tua-untuk-program-b100

Tribunnews | Selasa, 9 Oktober 2018

Sebulan Diberlakukan, Penggunaan Biodiesel Terbukti Belum Optimal

Sudah sebulan program penerapan biodiesel B20 berjalan, namun Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengaku implementasi B20 masih belum optimal. Menteri ESDM Ignasius Jonan mengatakan, penerapan B20 merupakan tanganan yang besar bagi pemerintah. “Kami sudah terapkan B20, ini tantangan besar, termasuk isu logistik dan transportasi. Tapi kami tetap jalankan program in,” kata Jonan, Selasa (9/10/2018). Direktur Jenderal EBTKE Rida Mulyana menyatakan, implementasi B20 sudah berjalan meski belum optimal. Masalah logistik dan transportasi sebelumnya sudah dimitigasi oleh pemerintah, namun masih tetap ada masalah yang timbul diluar ekspektasi seperti spesifikasi khusus kapal untuk Pertamina. “Ternyata belakangan, kapalnya itu harus punya spesifikasi khusus, nah itu yang lupa. Itu dimintakan oleh Pertamina, kapalnya harus spesifikasinya seperti ini. Intinya, bahwa ini masih belum optimal iya, tapi getting better,” kata Rida. Meski begitu, Rida menyatakan pemerintah telah menemukan adanya potensi denda kepada badan usaha senilai total Rp 270 miliar. Denda akan dikenakan pada badan usaha yang tidak mencampur B20 sesuai ketentuan pemerintah. “Harusnya yang dicampur misal 1.000, yang dicampur cuma 800, berarti yang 200 yang didenda,” imbuh Rida.

http://www.tribunnews.com/bisnis/2018/10/09/sebulan-diberlakukan-penggunaan-biodiesel-terbukti-belum-optimal

Bisnis | Selasa, 9 Oktober 2018

Badan Usaha BBM & Penyuplai Biodiesel Terancam Denda Rp270 Miliar, Ini Tanggapan Pertamina

PT Pertamina menyebut mekanisme denda terhadap penyaluran B20 sebetulnya bukan menjadi tujuan utama pemerintah. Gandhi Sriwidodo Direktur Logistik Supply Chain dan Infrastruktur PT Pertamina mengatakan yang paling penting di luar denda itu adalah bagaimana BUBBM dan BUBBN bisa menjalankan mandat B20 seperti yg ditetapkan pemerintah sehingga impor BBM bisa berkurang. “Pertamina berharap pemerintah mengawasi pelaksanaan penyaluran B 20 oleh badan usaha penyalur bbm serta akan mensosialisasikan penggunaan B 20 kepada konsumen khususnya kalangan industri, sehingga program pemerintah dapat berjalan dengan optimal,”katanya kepada Bisnis Selasa (9/10/2018). Namun ketika dikonfirmasi lebih jauh terkait potensi sanksi, dia menyebut belum memperoleh pemberitahuan resmi perihal sanksi itu. “Bagi Pertamina sepanjang Famenya tersedia di TBBM pasti akan kami blending dan salurkan B 20,” imbuhnya. Pemerintah berpotensi memberikan denda kepada badan usaha BBM dan badan usaha BBN sebesar Rp270 miliar karena tidak optimal dalam implementasi biodiesel.

http://industri.bisnis.com/read/20181009/44/847447/badan-usaha-bbm-penyuplai-biodiesel-terancam-denda-rp270-miliar-ini-tanggapan-pertamina

Detik | Selasa, 9 Oktober 2018

Denda Badan Usaha Tak Salurkan B20 Bisa Capai Rp 270 Miliar

Pemerintah akan memberikan sanksi berupa denda kepada badan usaha, baik badan usaha bahan bakar minyak (BU BBM) dan badan usaha bahan bakar nabati (BU BBN) yang tidak menyalurkan biodiesel 20% atau B20. Saat ini, potensi denda yang tercatat pemerintah ialah Rp 270 miliar. Demikian disampaikan Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Rida Mulyana di Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Selasa (9/10/2018). “Kemarin waktu di Menko terakhir, itu potensi baru temuan awal yang harus dibuktikan kurang lebih Rp 270 miliar,” kata Rida. Rida mengaku tidak ingat jumlah badan usaha yang tidak menyalurkan B20. Namun, dia mengatakan, untuk memberi sanksi perlu pembuktian. “Jumlah perusahaannya lupa saya,” ujarnya. Dia melanjutkan, saat ini pemerintah juga sedang merumuskan petunjuk teknis (juknis) terkait penerapan sanksi tersebut.

Di samping itu, Rida mengatakan, penyaluran B20 saat ini sudah semakin baik. Meski, dia menuturkan belum maksimal. Salah satu masalah yang dijumpai di lapangan ialah masalah logistik dan transportasi. “(B20) Lancar Alhamdulillah, makin lancar. Apa sudah maksimum? Kami mengakui belum. Ya masih ada isu di logistik, transportasi. Bukannya kita tidak mitigasi, tapi di luar ekspektasi kita,” ujarnya. “Waktu kita kemarin hanya ngecek jumlah kapal, cukup. Ternyata belakangan, kapalnya itu harus punya spesifikasi khusus, nah itu yang lupa,” tutupnya.

https://finance.detik.com/energi/d-4248619/denda-badan-usaha-tak-salurkan-b20-bisa-capai-rp-270-miliar

Metrotvnews | Selasa, 9 Oktober 2018

Pelumas Shell Aman untuk Mesin yang Konsumsi Biodiesel

Shell Indonesia menjamin pelumas mereka bisa tahan terhadap mesin diesel berbahan biodiesel. Hal ini mereka tegaskan mengingat pemerintah mewajibkan penggunaan biodiesel untuk sektor public service obligantion (PSO) dan non-PSO. Director of Marketing Shell Lubricants Indonesia, Andreas Pradhana, menjelaskan Shell Rimula sebagai pelumas mesin diesel sudah melewatu serangkaian tes laboratorium di Shangai Tiongkok. Hasilnya dinyatakan cocok digunanakan untuk mesin kendaraan berat berbahan bahar diesel. “Pelumas mesin diesel Shell Rimula telah banyak digunakan di sektor-sektor industri strategis di Indonesia seperti Pertambangan, Transportasi, Agrikultur, Ketenagalistrikan dan Konstruksi. Memastikan bahwa produk pelumas Shell cocok digunakan dengan bahan bakar biodiesel adalah bagian dari komitmen kami untuk memberikan produk dengan kualitas terbaik, sesuai kebutuhan konsumen,” ujar Andreas melalui keterangan resminya. Lebih jauh menurutnya ini adalah bentuk dukungan kepada pemerintah Indonesia untuk menggerakan berbagai sektor industri strategis di Indonesia. Shell selalu melakukan penelitian dan pengembangan produk serta layanan teknis yang sesuai dengan perkembangan industri dan teknologi yang terkait.

Rimula merupakan produk pelumas yang dikhususkan untuk mesin diesel. Tersedia berbagai jenis pelumas untuk mesin diesel seperti Rimula R3MV 15W40 CI4, Rimula R6 LM 10W40 CK4, dan beberapa jenis lainnya. Tentu tidak cuma Shell saja yang siap untuk menghadapi bensin biodiesel. ExxonMobil dan Pertamina juga sudah mengakui pelumas mereka bisa tahan untuk mesin berbahan bakar biodiesel.

http://m.metrotvnews.com/otomotif/mobil/wkBD9OeN-pelumas-shell-aman-untuk-mesin-yang-konsumsi-biodiesel

Sindonews | Selasa, 9 Oktober 2018

Pemerintah Minta PLN Konversi Pembangkit Diesel ke CPO

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) meminta PT PLN (Persero) untuk mengonversikan semua pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) yang mereka punya menjadi menggunakan bahan bakar minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO). Hal ini guna mengurangi impor bahan bakar minyak (BBM) yang saat ini dilakukan Indonesia.Direktur Jenderal Energi Baru dan Terbarukan Kementerian ESDM Rida Mulyana mengungkapkan, penugasan tersebut dengan catatan sepanjang harga minyak sawit tidak lebih mahal dari biodiesel. Paling tidak, jumlah PLTD yang dikonversikan ke CPO sekitar 1,5 gigawatt (GW) hingga 1,8 GW dalam dua tahun. “Kalau sekiranya mereka ingin berinvestasi dengan teknologinya, pemerintah sudah menugaskan PLN untuk konversi semua dieselnya ke CPO. Berapa targetnya, kurang lebih 1,5-1,8 GW dan itu sudah diketok, sepanjang harga CPO nya tidak lebih mahal dari biodiesel,” katanya di Gedung Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (9/10/2018). Menurutnya, penugasan untuk konversi tersebut telah diputuskan pula dalam rapat terbatas di Kantor Presiden. Meskipun hingga saat ini payung hukumnya belum terbit, namun secara kebijakan dipastikan telah ditetapkan.

“Ya itu kan dibicarakan operasionalnya, tapi secara policy sudah ditetapkan. Dan itu hanya dua sampai tiga tahun. Pak Jonan (Menteri ESDM) sih mintanya dua tahun, karena mesin yang ada hanya ditambah sedikit saja, sehingga kemudian minumnya tidak solar tapi CPO. Total kapasitasnya 1,8 atau 1,5 GW lah minimum,” imbuh dia. Untuk mesinnya, sambung Rida, akan ada sedikit modifikasi. Jadi nantinya, mesin yang digunakan murni menggunakan minyak sawit. “Pasti akan ada modifikasi sedikit lah. Dari diesel ke CPO. Purely, jadi tidak dicampur kayak sekarang. Biodiesel kan ada yang sampai B30 ya sekarang,” tandasnya.

https://ekbis.sindonews.com/read/1344752/34/pemerintah-minta-pln-konversi-pembangkit-diesel-ke-cpo-1539067340

Kontan | Selasa, 9 Oktober 2018

Kementerian ESDM tugaskan PLN ganti diesel dengan CPO untuk PLTD

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berusaha untuk mencapai target bauran energi Energi Baru Terbarukan (EBT) sebesar 23% pada 2025. Menteri ESDM Ignasius Jonan mengatakan salah satu caranya dengan menugaskan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)/PLN untuk mengganti penggunaan diesel dengan CPO untuk Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD). Direktur Jenderal EBTKE, Rida Mulyana mengatakan pemerintah telah menetapkan target PLTD yang mengkonversi diesel mejadi CPo bisa mencapai 1,5 gigawatt (GW) hingga 1,8 GW PLTD. Diharapkan kebijakan pemerintah ini bisa dijalankan dalam dua hingga tiga tahun ke depan. “Pemerintah sudah menugaskan PLN untuk konversi semua dieselnya ke CPO. Berapa targetnya, kurang lebih 1,5-1,8 GW dan itu sudah diketok, sepanjang harga CPO nya tidak lebih mahal dari biodiesel,”kata Rida, Selasa (9/10). Sementara, Direktur Bioenergi, Andriah Feby Misna mengungkapkan, penggunaan CPO ini memang lebih murah ketimbang FAME. FAME merupakan bahan baku yang digunakan untuk campuran biodiesel. “FAME itu produk olahan dari CPO. Kalau ada mesin yang copatible langsung dengan CPO, mengapa diolah lagi jadi FAME, Jatuhnya lebih mahal kan?,” ungkap Feby.

https://industri.kontan.co.id/news/kementerian-esdm-tugaskan-pln-ganti-diesel-dengan-cpo-untuk-pltd