+62 2129380882 office@aprobi.co.id

Pemerintah Siapkan B20 Siap Pakai Sebanyak 2,9 Juta Kiloliter

Liputan6 | Selasa, 28 Agustus 2018

Pemerintah Siapkan B20 Siap Pakai Sebanyak 2,9 Juta Kiloliter

Liputan6.com, Jakarta – Pemerintahan Jokowi-JK akan segera merealisasikan penggunaan perluasan biodiesel 20 persen (B20) pada 1 September 2018. Untuk mendukung penerapan ini, pemerintah telah menyediakan B20 siap pakai sebanyak 2,9 kiloliter (kl). Ketua Umum Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi), Master Parulian Tumanggor mengatakan, penerapan B20 telah siap secara keseluruhan. “Total 2,9 juta kiloliter. Tidak ada masalah, 1 September jalan,” ujar dia di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (28/8/2018). Tumanggor mengatakan, 2,9 juta kl B20 siap pakai ini akan ditempatkan di enam depo. Nantinya, sebanyak 2,9 juta kl tidak langsung digelontorkan ke pasar tapi disalurkan secara bertahap hingga akhir tahun. “Ke enam depo, tidak sekaligus semuanya. Mungkin bulan pertama 500, bulan kedua 600, bertahap sampai Desember totalnya 2,9 juta kl PSO dan Non PSO. Harganya hari ini keluar dari Menteri ESDM,” tutur dia.

Tumanggor menambahkan, penambahan pasokan ini tidak akan mengganggu kontrak dengan perusahaan ang sebelumnya telah menyetujui penyediaan B20 untuk PSO. Namun, akan dilakukan amandemen untuk menyesuaikan kontrak dengan permintaan B20 yang baru. “PSO bisa diamandemen, tadi kita rundingkan. Untuk nambah yang September Desember, karena tambahan ini ada juga si A alokasinya ke sini, tadinya enggak ada di kontrak lama. Nanti diamandemen kontrak,” kata dia. “Misalnya begini tadinya, PT A katakanlah 200 ribu ton, sekarang ada tambahan dia dapat 300, tinggal diamandemen dari 200 menjadi 300. Lokasi ke mana, mungkin ada tambahan lokasi, nanti ditambah lokasinya. Dan sejak 1 September siapa tidak campur kena denda,” ujar dia.

Di tempat terpisah, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Archandra Tahar mengatakan hingga akhir 2018, pihaknya memperkirakan total konsumsi unsur nabati atau FAME (Fatty Acid Methyl Ester-red) mencapai empat juta KL. Meskipun demikian Archandra enggan menjabarkan secara lebih terperinci, berapa komposisi pasokan FAME, PSO dan non PSO. “PSO dan non-PSO jumlah 4 juta KL. Sampai Desember (2018),” ujar dia dalam bincang santai, di Penang Bistro Kebon Sirih, Jakarta, Selasa pekan ini. Sementara pada 2019, Archandra mengatakan, Kementerian ESDM telah memprediksi kebutuhan FAME mencapai 6,7 juta KL. “Januari sampai Desember tahun depan itu 6,7 juta KL,” tutur dia.

https://www.liputan6.com/bisnis/read/3630744/pemerintah-siapkan-b20-siap-pakai-sebanyak-29-juta-kiloliter

INews | Selasa, 28 Agustus 2018

Kontrak Pengadaan Biodiesel 20 Persen Ditandatangani Besok

JAKARTA, iNews.id – Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) menyatakan, kontrak pengadaan biodiesel 20 persen (B20) antara Badan Usaha (BU) Bahan Bakar Nabati dan Minyak akan segera ditandatangani besok. Penandatanganan ini menandai berlakunya kebijakan mandatori B20 pada awal bulan depan. “Di (Kementerian) ESDM jam setengah 2. Kalau launching-nya hari Sabtu di sini tanggal 1 (September 2018),” kata Ketua Umum Aprobi, Master Parulian Tumanggor di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa (28/8/2018). Tumanggor mengatakan, para produsen biodiesel mendukung penuh aturan pemerintah soal mandatori B20. Kapasitasi produksi biodiesel disebutnya bisa mencapai 14 juta ton per tahun. “Kita sih namanya industri fame tidak ada masalah, kan kapasitas kita sampai 14 juta ton. Ini kita mau gelontorkan hanya 3 jutaan, ya tidak ada masalah,” ujarnya.

Direktur PT Wilmar Nabati Indonesia itu mengatakan, B20 akan dikirim ke enam depo secara bertahap hingga Desember mendatang hingga memenuhi target. Adapun target pengadaan B20 ini mencapai 2,9 juta kiloliter baik untuk Public Service Obligation (PSO) maupun non PSO. “Ke 6 depo. Kan tidak sekaligus semuanya kan, mungkin bulan pertama 500 ribu, bulan kedua 600 ribu kan gitu,” ucapnya.

Menteri ESDM Ignasius Jonan sebelumnya mengatakan, terdapat 16 badan usaha penyalur BBM dan 19 badan usaha BBN akan diberikan alokasi volume dan lokasi penyaluran B20. Dengan adanya kebijakan penerapan B20 ini, negara bisa menghemat 2 miliar dolar AS untuk tahun ini dan 4 miliar dolar AS pada 2019. Aturan perluasan mandatori B20 sudah ditetapkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66 Tahun 2018. Dengan Perpres ini, seluruh kendaraan diminta menggunakan B20, mulai dari alat transportasi, alat berat, alat pertambangan hingga kereta api.

https://www.inews.id/finance/read/228945/kontrak-pengadaan-biodiesel-20-persen-ditandatangani-besok

Detik | Selasa, 28 Agustus 2018

Kontrak Pengadaan Biodiesel 20% Diteken Besok di Kementerian ESDM

Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menjadi tuan rumah acara penandatangan penetapan alokasi dan kontrak pengadaan biodiesel 20% atau B20 yang bakal berlaku pada 1 September 2018. Hal itu juga menjadi hasil rapat koordinasi (rakor) tentang biodiesel di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Selasa (28/8/2018). Ketua Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) MP Tumanggor mengatakan komitmen penandatanganan alokasi biodiesel dilakukan oleh badan usaha Bahan Bakar Nabati (BBN) dengan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan juga BPDP Sawit. “Iya di Kementerian ESDM, jam setengah dua (13.30 WIB), kalau nggak salah tadi,” kata Tumanggor.

Dia mengatakan penetapan alokasi biodiesel yang akan disepakati ini berjumlah 2,9 juta kiloliter (KL) yang diperuntukkan untuk PSO dan non PSO sampai akhir 2018.

Data alokasi itu, kata Tumanggor akan didistribusikan ke enam depo besar secara bertahap sampai Desember 2018. Meski demikian dirinya tidak merinci depo mana saja yang akan mendistribukannya. Ada sebanyak 11 badan usaha penyalur BBM dan 19 badan usaha BBM yang akan diberikan alokasi volume dan lokasi penyaluran B20. Tidak hanya itu, kata Tumanggor, pemerintah juga menetapkan sanksi Rp 6.000 per liter bagi badan usaha yang tidak patuh terhadap implementasi biodiesel 20% untuk campuran BBM. “Jadi kita terlambat men-deliver dengan alasan memang lalai atau apa kena denda Rp 6.000 per liter,” tambah dia.

Dengan diberlakukannya denda tersebut, Tumanggor berharap menjadi pemicu agar para badan usaha semakin transparan dan disiplin dalam menerapkan mandatori B20. “Kan nggak ada denda selama ini. Fair dong, nah ini kita harapkan nggak ada lagi karena takut kena denda. Iya kan. Kalau saya misalkan 10 ribu liter, sama dengan 10 juta KL. Denda Rp 6.000, jadi Rp 60 miliar kena denda,” tutup dia.

https://finance.detik.com/energi/d-4186515/kontrak-pengadaan-biodiesel-20-diteken-besok-di-kementerian-esdm

Tirto | Selasa, 28 Agustus 2018

Kontrak Pengadaan Biodiesel untuk Penerapan B20 Diteken Rabu Besok

tirto.id – Ketua Umum Asosiasi Produsen Bioefuel Indonesia (Aprobi) MP Tumanggor menyatakan pelaksanaan panandatanganan kontrak pengadaan biodiesel antara Badan Usaha (BU) Bahan Bakar Nabati (BBN) dan BU Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan pihak Kementerian ESDM akan dilakukan pada Rabu besok. “Penandatanganan di Kementerian ESDM jam 13.30,” ujar Tumanggor di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Jakarta, pada Selasa (28/8/2018).

Penandangatanganan ini merupakan realisasi komitmen BU BBN dan BU BBM untuk melaksanakan ketentuan biodiesel 20 persen (B20). Aturan B20 menargetkan bahan bakar minyak jenis solar dicampur komponen minyak kelapa sawit dengan porsi 20 persen. Pelaksanaan ketentuan baru yang memperluas program B20 akan efektif mulai 1 September 2018. “Launching [awal pelaksanaan kebijakan B20] di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada 1 September 2018,” kata Tumanggor.

Pada 15 Agustus 2018, pemerintah menerbitkan Perpres Nomor 66 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 Tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Perpres ini menjadi payung hukum bagi perluasan penerapan B20 untuk sektor Publik Service Obligation (PSO) maupun non-PSO. Tumanggor menegaskan Aprobi berkomitmen untuk memasok biodiesel sebanyak 2,9 juta kiloliter (Kl) untuk mendukung perluasan program B20. Pasokan biodiesel untuk PSO berjalan sejak Mei lalu, sementara untuk non-PSO baru akan disalurkan pada September hingga Desember mendatang. “Kalau enggak salah PSO 950 Kl, non-PSO 940 Kl. Tambah 1,9 juta sekian Kl. Totalnya pokoknya 2,9 Kl sekian,” ujarnya.

Penyalurannya 2,9 juta Kl biodeiesel itu akan dilakukan secara bertahap ke enam Depo yang ada di seluruh Indonesia. Misalnya, di bulan pertama 500 Kl dahulu yang disalurkan, lalu bulan kedua 600 Kl. “Enggak ada masalah, industri FAME [Fatty Acid Methyl Ester/metil ester asam lemak murni dari minyak kelapa sawit mentah] tidak ada masalah. Kapaisitas biodiesel kita kan sampai 14 juta ton, ini kita mau gelontorkan hanya 3 jutaan, ya enggak ada masalah,” kata Tumanggor.

https://tirto.id/kontrak-pengadaan-biodiesel-untuk-penerapan-b20-diteken-rabu-besok-cVzr

Kontan | Selasa, 28 Agustus 2018

Produsen biofuel siap menjalankan mandatori B20

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Produsen biofuel siap melaksanakan aturan mandatori biodiesel 20% yang akan aktif dijalankan pada 1 September mendatang. Dalam tahap pertama akan ada pengiriman ke enam depo yang kemudian bertahap dilakukan hingga Desember tahun ini mencapai target volume. Adapun mengenai volume, distribusi serta sanksi bila tidak menjalankan aturan tersebut, siap dijalankan oleh pengusaha. “Pertama pengiriman ke enam depo, kan tidak sekaligus semuanya. Bertahap sampai Desember,” kata MP Tumanggor, Ketua Umum Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi), Selasa (28/8).

Menurut perhitungannya, kebutuhan biodiesel pada periode Mei-Desember tahun ini akan mencapai 2,9 juta kilo liter. Gelontroan biodiesel tersebut, menurut Tumanggor, tidak menjadi masalah, sebab kapasitas produksi industri sangat besar yakni mencapai 14 juta kiloliter. Terkait detail penyebaran dan besaran volume, Tumanggor menyampaikan melalui rapat koordinasi yang ia hadiri bersama Menteri Koordinator Perekonomian, telah tercapai kesepakatan adanya amandemen penambahan volume dan jalur distribusi pada biodiesel untuk public service obligation (PSO).

“PSO bisa diamandemen, tadi kita sudah rundingkan. Untuk menambah yang September-Desember, karena kan tambahan ini juga ada terkait lokasi, tadinya tidak ada di kontrak lama. Nanti diamandemen kontrak,” jelasnya. Tumanggor menyampaikan juga bakal ada sanksi bagi pengusaha yang tidak menyalurkan Badan Usaha Bahan Bakar Nabati (BU BBN) dan Badan Usaha Bahan Bakar Minyak (BU BBM) sesuai perjanjian. Hal ini akan menjadi pendorong bagi produsen untuk menjaga komitmen menyediakan biodiesel tersebut. Adapun tanda tangan kontrak antara pengusaha dan pemerintah dikabarkan akan dilakukan di Kementerian ESDM Rabu (29/8) jam 14.30. Selanjutnya pada Sabtu (1/9) akan diadakan seremonial pengesahan B20 di kantor Kementerian Koordinator Perekonomian.

https://nasional.kontan.co.id/news/produsen-biofuel-siap-menjalankan-mandatori-b20

Merdeka | Selasa, 28 Agustus 2018

B20 berjalan, pemerintah siapkan 2,9 juta kiloliter Solar campur 20% minyak sawit

Merdeka.com – Pemerintahan Jokowi-JK akan segera merealisasikan penggunaan perluasan Biodisel 20 persen (B20) pada 1 September mendatang. Untuk mendukung penerapan ini, pemerintah telah menyediakan Solar campur 20 persen minyak sawit siap pakai sebanyak 2,9 juta kiloliter (kl). Ketua Umum Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi), Master Parulian Tumanggor menegaskan bahwa penerapan B20 telah siap secara keseluruhan. “Total 2,9 juta kiloliter. Tidak ada masalah, 1 September jalan,” ujarnya di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (28/8).

Tumanggor mengatakan, 2,9 juta kl B20 siap pakai ini akan ditempatkan di 6 depo. Sehingga nantinya, sebanyak 2,9 juta kl tidak langsung digelontorkan ke pasar tapi disalurkan secara bertahap hingga akhir tahun. “Ke enam depo, kan tidak sekaligus semuanya. Mungkin bulan pertama 500, bulan kedua 600, bertahap sampai Desember totalnya 2,9 juta kl PSO dan Non PSO. Harganya hari ini keluar dari Menteri ESDM,” jelasnya. Tumanggor menjelaskan, penambahan pasokan ini tidak akan mengganggu kontrak dengan perusahaan yang sebelumnya telah menyetujui penyediaan B20 untuk PSO. Namun, akan dilakukan amandemen untuk menyesuaikan kontrak dengan permintaan B20 yang baru.

“PSO bisa diamandemen, tadi kita rundingkan. Untuk nambah yang September Desember, karena kan tambahan ini ada juga si A alokasinya ke sini, tadinya enggak ada di kontrak lama. Nanti diamandemen kontrak,” jelasnya. “Misalnya gini tadinya, PT A katakanlah 200 ribu ton, sekarang ada tambahan dia dapat 300, tinggal diamandemen dari 200 menjadi 300. Lokasi ke mana, mungkin ada tambahan lokasi, nanti ditambah lokasinya. Dan sejak 1 September siapa tidak campur kena denda,” tandasnya.

Di lokasi berbeda, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Archandra Tahar memperkirakan total konsumsi unsur nabati atau FAME (Fatty Acid Methyl Ester-red) mencapai 4 juta kiloliter. Meskipun demikian, Archandra enggan menjabarkan secara lebih terperinci, berapa komposisi pasokan FAME, PSO dan non PSO. “PSO dan non-Pso jumlah 4 juta KL. Sampai Desember (2018),” ungkapnya dalam bincang santai, di Penang Bistro Kebon Sirih, Jakarta, Selasa (28/8). Sementara untuk tahun 2019, Archandra memprediksi kebutuhan FAME mencapai 6,7 juta KL. “Januari sampai Desember tahun depan itu 6,7 juta KL,” tandas dia.

https://www.merdeka.com/uang/b20-berjalan-pemerintah-siapkan-29-juta-kiloliter-solar-campur-20-minyak-sawit.html

Kata Data | Selasa, 28 Agustus 2018

Produsen Biodiesel Teken Kontrak dengan Penyalur Bahan Bakar Besok

Produsen biodisel, perusahaan penyalur bahan bakar nabati dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Kelapa Sawit akan meneken perjanjian besok. Sejumlah produsen biodiesel dan penyalur bahan bakar nabati akan menandatangani kontrak kesepakatan besok. Hal itu dilakukan seiring dengan implementasi program mandatori biodiesel 20% (B20) dengan solar yang akan mulai berlaku efektif pada 1 September 2018. Ketua Umum Asosiasi Produsen Biofuels Indonesia (Aprobi) Master Parulian Tumanggor menjelaskan penandatanganan antara produsen biodisel, perusahaan penyalur bahan bakar nabati dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Kelapa Sawit bakal dilakukan besok. “Pukul setengah dua siang akan ada penandatanganan di Kementerian ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral),” kata Tumanggor di Jakarta, Selasa (28/8).

Total, pengadaan biodiesel hingga akhir tahun 2018 sekitar 2,9 juta kiloliter. Yang mana untuk sektor Public Service Obligation (PSO) pada periode Mei hingga Desember 2018 sebesar 1,95 juta kiloliter, sedangkan sektor non-PSO medio September hingga Desember 2018 mencapai 940.407 kiloliter. Total volume penyediaan biodiesel untuk PSO diberikan kepada PT Pertamina sebanyak 1,91 kiloliter dan PT AKR Corporindo Tbk sebanyak 40.000 kiloliter. Sedangkan, penyediaan biodiesel untuk sektor non-PSO akan diberikan kepada 11 perusahaan bahan bakar minyak.

Kesebelas perusahaan tersebut adalah PT Pertamina dengan volume sebesar 595.168 kiloliter, PT AKR Corporindo Tbk 120.800 kiloliter, PT Exxonmobile Lubricants Indonesia 73.050 kiloliter, PT Jasatama Petroindo 26.400 kiloliter, PT Petro Andalan Nusantara 60.000 kiloliter, dan PT Shell Indonesia 21.040 kiloliter. Kemudian, PT Cosmic Indonesia 1.640 kiloliter, PT Cosmic Petroleum Nusantara 4.030 kiloliter, PT Energi Coal Prima 26.400 kiloliter, PT Petro Energy, dan PT Gasemas 10.000 kiloliter. Tumanggor menjelaskan, alokasi sudah diperhitungkan untuk mencukupi kebutuhan biodiesel nasional. Sedangkan untuk harga indeks pasar (HIP) untuk menentukan insentif dari BPDP Kelapa Sawit saat ini masih menunggu perhitungan Kementerian ESDM.

Dari sisi produsen, dia mengungkapkan sejumlah pengusaha siap menggenjot produksi biodiesel dalam negeri. Menurutnya, dengan total kapasitas produksi 14 juta kiloliter biodiesel dapat dipenuhi dari 19 perusahaan. “Sehingga, jika ada tambahan kebutuhan sekitar 3 juta kiloliter, hal itu tak menjadi masalah,” ujar Tumanggor. Sembilan belas perusahaan produsen biodiesel adalah PT Cemerlang Energi Perkasa, PT Wilmar Bioenergi Indonesia, PT Pelita Agung Agrindustri, PT Ciliandra Perkasa, PT Darmex Biofuels, PT Wilmar Nabati Indonesia, PT Bayas Biofuels, PT LDC Indonesia, dan PT SMART Tbk.

Selanjutnya, PT Tunas Baru Lampung, PT Multi Nabati Sulawesi, PT Permata Hijau Palm Oleo, PT Intibenua Perkasatama, PT Batara Elok Semesta Terpadu, PT Dabi Biofuels, PT Sinarmas Bioenergy, PT Kutai Refinery Nusantara, dan PT Sukajadi Sawit Mekar. Dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 41 Tahun 2018 tentang penyediaan dan pemanfaatan bahan bakar nabati jenis biodiesel dalam kerangka pembiayaan oleh BPDP Kelapa Sawit mencantumkan aturan terkait sanksi bagi kedua jenis badan usaha. Tumanggor menyebutkan sanksi Rp 6 ribu per liter bakal ditaati oleh pelaku usaha karena pemerintah melakukan pengawasan setiap waktu.

https://katadata.co.id/berita/2018/08/28/produsen-biodiesel-teken-kontrak-dengan-penyalur-bahan-bakar-besok

Detik | Selasa, 28 Agustus 2018

Biodiesel 20% Mau Diterapkan, Darmin Kumpulkan Pengusaha

Jakarta – Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengumpulkan para pengusaha untuk membahas aturan pemanfaatan biodiesel 20% (B20). Pantauan detikFinance, Selasa (28/8/2018), Beberapa pengusaha yang hadir antara lain Ketua Harian Asosiasi Produsen Biofeul Indonesia (Aprobi) Paulus Tjakrawan, perwakilan dari Sinarmas Grup. Agenda rapat koodinasi (rakor) biodiesel tersebut berlangsung pada pukul 14.00 WIB di ruang rapat lantai 3 kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat.

Rakor biodiesel ini pun merupakan bahasan lanjutan pemerintah dengan seluruh stakeholder. Kebijakan B20 yang mulai 1 September 2018 ini menjadi salah satu jurus pemerintah menghemat devisa. Lewat program B20 pemerintah bisa menghemat sekitar US$ 11 miliar dari kenaikkan harga produk minyak sawit sekitar US$ 6 miliar, dan adanya kenaikan volume sekitar US$ 5 miliar. Sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah menyampaikan kepada para pengusaha kakap maupun pengusaha milenial di Indonesia terkait soal program B20. Jokowi juga telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) tentang B20.

https://finance.detik.com/energi/d-4186099/biodiesel-20-mau-diterapkan-darmin-kumpulkan-pengusaha

Pantau | Selasa, 28 Agustus 2018

Ayo Siap-siap, Biodiesel Mulai Berlaku 1 September

Pantau.com – Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) menyatakan kebijkan penggunaan B20 dinilai sudah siap diterapkan Sabtu, 1 September 2018 mendatang. Ketua Aprobi Master Parulian Tumanggor mengatakan tidak ada kendala terkait penerapan kebijakan tersebut. “Tidak ada masalah, 1 September jalan,” ujarnya saat ditemui usai rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jl. Lapangan Banteng Timur, Jakarta Pusat, Selasa (28/8/2018). Tumanggor memaparkan, jumlah B20 yang disepakati mulanya 950 ribu kilo liter Public Service Obligation (PSO), 940 ribu kilo liter Non PSO dan dilakukan penambahan 1,9 juta kilo liter sehingga totalnya mencapai 2,9 juta kilo liter.

Jumlah tersebut, katanya akan disalurkan ke enam depo secara bertahap. “Kan tidak sekaligus semuanya. Mungkin bulan pertama 500 ribu kilo liter, bulan kedua 600 ribu kilo liter, bertahap sampai Desember totalnya 2,9 juta kilo liter PSO dan Non PSO,” ungkapnya. Lebih lanjut ia menilai jumlah tersebut sudah dihitung berdasarkan kebutuhan hingga Desember mendatang. “Saya kira sudah dihitung betul kebutuhan kita sampai Desember segitu. Kita sangat mengapresiasi semangat dan kelelahan Bapak Menko Perekonomian dan semangat tinggi Bapak Presiden yang mau menyelamatkan devisa kita,” paparnya. Sebelumnya, penggunaan biodiesel untuk untuk mengurangi impor solar akan segera dilaksanakan. Terkait hal tersebut, pemerintah akan menandatangani kontrak pengadaan B20 total sebanyak 2,9 kilo liter.

“Total 2,9 juta kilo liter sekian,” ujar Ketua Umum Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) Master Parulian Tumanggor, usai menghadiri rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jl. Lapangan Banteng Timur, Jakarta Pusat, Selasa (28/8/2018). Tumanggor memaparkan, jumlah tersebut mulanya yakni 950 ribu kiloliter Public Service Obligation (PSO), 940 ribu kiloliter Non PSO dan dilakukan penambahan 1,9 juta kilo liter sehingga totalnya mencapai 2,9 juta kilo liter.

https://www.pantau.com/berita/ayo-siap-siap-biodiesel-mulai-berlaku-1-september

CNBC Indonesia | Selasa, 28 Agustus 2018

Besok, ESDM Teken Kontrak dengan Pemasok-Penyalur B20

Jakarta, CNBC Indonesia- Perluasan program mandatori biodiesel 20% (B20) semakin mendekati waktu implementasi, yakni 1 September 2018. Besok (29/8/2018, rencananya akan dilakukan penandatanganan kontrak pengadaan biodiesel antara badan usaha BBN dan BBM. “Besok tanda tangan kontrak, di Kementerian ESDM, kalau tidak salah jam 13:30 WIB,” kata Ketua Umum Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi), Master Parulian Tumanggor di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Selasa (28/8/2018). Untuk total pengadaan biodiesel sendiri, dipastikan Tumanggor tidak ada masalah. Sebab, kebutuhan atas perluasan program B20 ini berkisar 3 juta kiloliter hingga akhir tahun, sedangkan kapasitas produksi perusahaan BBN mencapai 14 juta kiloliter. “Tidak ada masalah, 1 September jalan. [Dikirim] ke enam depo, kan tidak sekaligus semuanya. Mungkin bulan pertama 500 ribu kiloliter, bulan kedua 600 ribu kiloliter, bertahap sampai Desember totalnya 2,9 untuk PSO dan Non PSO,” jelas Tumanggor.

Terkait kontrak dengan konsumen, Tumanggor menyebut bisa dilakukan amandemen kontrak antara kedua belah pihak dengan jumlah permintaan yang telah disepakati. Kontrak tersebut juga bisa memuat tambahan lokasi yang dibutuhkan untuk menerima biodiesel. Dia melanjutkan, penerapan sanksi bila ada Badan Usaha yang tidak menyediakan B20 akan diberlakukan bukan hanya kepada badan usaha BBM, melainkan juga badan usaha BBN. “Akan dimonitor setiap hari, misalnya Pertamina bilang dari BU BBN belum kirim, padahal harusnya sudah masuk, sampai tanggal sekian tidak ada, akan didenda,” sebut Tumanggor. Adapun besaran denda mencapai Rp 6.000 per liter. Jumlah itu tergolong tinggi, dan dikatakan Tumanggor dapat membuat penyedia atau produsen lebih disiplin.

https://www.cnbcindonesia.com/news/20180828175912-4-30621/besok-esdm-teken-kontrak-dengan-pemasok-penyalur-b20

Suara Merdeka | Selasa, 28 Agustus 2018

Diteken, Aturan Alokasi Pengadaan Biodiesel 20 Persen

JAKARTA, suaramerdeka.com – Pemerintah akan melakukan penandatanganan penetapab alokasi dan kontrak pengadaan biodiesel 20 persen atau B20 yang akan berlaku mulai 1 September mendatang. Penandatanganan akan dilakukan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada Rabu (29/8) siang. Ketua Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) MP Tumanggor mengatakan komitmen penandatanganan alokasi biodiesel dilakukan oleh badan usaha Bahan Bakar Nabati (BBN) dengan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan juga BPDP Kelapa Sawit. Dia mengatakan penetapan alokasi biodiesel yang akan disepakati ini berjumlah 2,9 juta kiloliter (KL) yang diperuntukkan untuk PSO (public service obligation) dan non PSO sampai akhir 2018.

Menurutnya, data alokasi tersebut akan didistribusikan ke enam depo besar secara bertahap sampai Desember 2018. Namun, Tumanggor enggan menyebutkan dengan rinci depo mana saja yang akan mendistribukannya. Diketahui, ada sebanyak 11 badan usaha penyalur BBM dan 19 badan usaha BBM yang akan diberikan alokasi volume dan lokasi penyaluran B20. Tumanggor menambahkan pemerintah juga menetapkan sanksi Rp 6.000 per liter bagi badan usaha yang tidak patuh terhadap implementasi biodiesel 20 persen untuk campuran BBM. “Jadi kita terlambat men-deliver dengan alasan memang lalai atau apa kena denda Rp 6.000 per liter,” jelasnya usai rapat koordinasi (rakor) tentang biodiesel di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Selasa (28/8).

Dia mengharapkan adanya denda tersebut dapat menjadi pemicu agar para badan usaha semakin transparan dan disiplin dalam menerapkan mandatori B20. “Selama ini tidak ada denda. Fair dong, nah ini kita harapkan tidak ada lagi karena takut kena denda. Iya kan. Kalau saya misalkan 10 ribu liter, sama dengan 10 juta KL. Denda Rp 6.000, jadi Rp 60 miliar kena denda,” tegasnya.

https://www.suaramerdeka.com/news/baca/119321/diteken-aturan-alokasi-pengadaan-biodiesel-20-persen

Okezone | Selasa, 28 Agustus 2018

Pengusaha Sawit Siap Teken Kontrak Penerapan Aturan B20

JAKARTA – Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution memanggil beberapa pengusaha sawit ke kantornya. Dipanggilnya para pengusaha sawit untuk melakukan rapat koordinasi terkait persiapan penerapan B20 pada awal September nanti. Ditemui usai rapat, Ketua Umum Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (APROBI) MP Tumanggor mengatakan, rapat kali ini bertujuan untuk menanyakan kesiapan penerapan B20. Apalagi besok akan ditandatangani kontrak pengadaan biodiesel antara Badan Usaha Bahan Bakar Nabati (BU BBN) dan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Adapun tanda tangan kontrak antara BU BBN dan pemerintah akan diadakan seremonial pengesahan B20 di Kantor Kementerian Koordinator bidang Perekonomian pada Sabtu 1 September 2018 mendatang.

“Besok tandatangan kontrak di Kementerian ESDM. B20 tidak ada masalah September jalan,” ujarnya saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa (28/8/2018). Dalam penandatanganan tersebut nantinya BU BBN akan diberikan penugasan untuk pengadaan B20. Adapun jumlah yang wajib disediakan adalah sebesar 2,9 juta kilo liter. “Totalnya 2,9 kilo liter. Mei yang PSO, non PSOsejak 1 September. Jadi pure tambahan aja 950 PSO, Non PSO 940 tambah 1,9 sekian kiloliter jadi tambahannya 2,9 kilo liter,” jelasnya. Tumanggor mengaku tak masalah ada tambahan sebesar itu. Sebab menurutnya, kapasitas biofuel yang dimiliki industri mencapai 14 juta ton, sedangkan yang digelontorkan hanya sekitar 3 juta ton saja.

“Enggak ada masalah, industri FAME tidak ada masalah. Kapasitas kita kan sampai 14 juta ton, ini kita mau gelontorkan hanya 3 jutaan, ya enggak ada masalah,” ucapnya. Adapun penyalurannya, nantinya akan dikirimkan keenam depo pada tahap pertama. Kemudian dilanjutkan secara bertahap hingga Desember 2018. “Keenam depo, kan tidak sekaligus semuanya. Mungkin bulan pertama 500, bulan kedua 600, bertahap sampai Desember totalnya 2,9 PSO dan Non PSO,” kata Tumanggor. Mengenai harganya lanjut Tumanggor, belum bisa menyebutkan. Sebab kebijakan tersebut berada dalam kewenangannya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). “Harganya hari ini keluar dari Menteri ESDM,” ucapnya.

https://economy.okezone.com/read/2018/08/28/320/1942681/pengusaha-sawit-siap-teken-kontrak-penerapan-aturan-b20

Kumparan | Selasa, 28 Agustus 2018

Besok, Kontrak Pengadaan Biodiesel untuk Penerapan B20 Diteken

Kontrak pengadaan biodiesel dari Badan Usaha Bahan Bakar Nabati (BU BBN) ke Badan Usaha Bahan Bakar Minyak (BU BBM) sebesar 2,9 juta Kilo Liter (KL) akan diteken pada Rabu (29/8) di Kementerian ESDM, Jakarta Pusat. Kontrak pengadaan tersebut merupakan tindaklanjut terbitnya Perpres nomor 66/2018, di mana biodiesel dipakai sebagai campuran pada BBM Solar sebesar 20 persen (B20) yang mulai berlaku pada 1 September 2018. “Iya (penandatanganan) di Kementerian ESDM, jam setengah 2. Sekitar 2,9 juta KL sekian,” kata Ketua Umum Asosiasi Produsen Bioefuel Indonesia (Aprobi), MP Tumanggor, di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (28/8).

Dia menjelaskan, pengadaan biodiesel sebanyak 2,9 juta liter tersebut untuk dijual dengan skema Public Service Obligation (PSO) atau subsidi dan non PSO. Nantinya biodiesel dari BU BBN akan dikirim ke BU BBM secara bertahap. “Kirim ke 6 depo, kan tidak sekaligus semuanya. Mungkin bulan pertama 500 ribu KL, bulan kedua 600 ribu KL, bertahap sampai Desember totalnya 2,9 juta PSO dan non PSO,” ucapnya.

Dia optimistis pengiriman biodiesel dari BU BBN ke BU BBM tidak seret karena akan memberlakukan denda. Jika telat mengirimkan biodiesel ke BU BBM dengan sengaja, BU BBN akan dikenakan denda sebesar Rp 6.000 per liter. “Enggak karena takut kena denda, ya kan? Kalau saya misalkan BU BBN diberi kuota 10 juta KL liter, denda Rp 6.000. Jadi Rp 60 miliar kenda denda,” tegas Tumanggor.

https://kumparan.com/@kumparanbisnis/besok-kontrak-pengadaan-biodiesel-untuk-penerapan-b20-diteken-1535453426224984724