+62 2129380882 office@aprobi.co.id

Pemerintah Siapkan Formula Harga CPO untuk B100

Investor Daily Indonesia | Kamis, 4 April 2019

Pemerintah Siapkan Formula Harga CPO untuk B100

Pemerintah tengah menyiapkan formula harga minyak sawit mentah {crude palm oil/CPO) untuk bahan bakar nabati (BBN) jenis biodiesel 100%, atau B100. Saat ini, upaya pemerintah mengurangi impor bahan bakar minyak (BBM) dengan cara meningkatkan pemanfaatan BBN hingga 100% menghadapi kendala harga CPO yang cukup tinggi, sehingga harga jual produk B100 tinggi. Menurut hitungan Kementerian ESDM, hargajual solar hijau {green diesel), yang 100% bahan bakunya dari CPO tanpa ada campuran minyak dari fosil, bisa mencapai Rp 14.000 per liter. Artinya, bahan bakar ramah lingkungan ini hanya dapat dibeli oleh konsumen Pertamina Dex, yang notabene adalah masyarakat mampu. Oleh karena itu, pemerintah tengah mencari cara untuk menekan biaya produksi bahan bakar hijau ini. “Saya minta ke asosiasi (CPO) buat link (harga CPO) ke crude, atau (harganya) biaya produksi ditambah margin. Ini masih cari formula,” kata

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan dalam forum diskusi Economic Challenge Special, di Jakarta, Selasa (2/4). Menurut Jonan, Indonesia masih konsisten untuk mengejar target bauran energi baru terbarukan (EBT) sebesar 23% pada 2025, dari posisi saat ini 13%. Di sektor transportasi, lanjut dia, pemerintah telah menjalankan pencampuran solar dengan biodiesel 20% (B20). Konsumsi solar tercatat 2/3 dari total konsumsi bahan bakar minyak (BBM) di Tanah Air. “Sekarang ini energy mix kita kira-kira 13% di dua front besar, yakni pembangkit listrik dan transportasi. Sesuai kebijakan, menerapkan penggunaan campuran BBM jenis solar dengan minyak nabati atau Fatty Acid Methyl Ester (FAME) sebesar 20%. Sedangkan konsumsi minyak diesel atau minyak solar kita 2/3 dari semua konsumsi BBM. Sedangkan sepertiganya yang lain gasoline base. Jadi, 20% dikali 2/3 sama dengan 13%,” ungkap Jonan. Pemerintah, lanjut Jonan, akan memperluas pemanfaatan CPO untuk BBM jenis bahan bakar avtur dan yang lainnya. Karena itu, pemerintah mendorong PT Pertamina (Persero) untuk mengubah Kilang Plaju dan Dumai dengan total kapasitas sekitar 300 ribu barel per hari (bph), agar bisa membuat green diesel. “Bisa nggak? Jawabannya bisa. Namun demikian, tantangan terbesarnya adalah daya beli masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke,” kata dia.

Kerja Sama PTPN

Jonan menegaskan, pemerintah berkomitmen meningkatkan pemanfaatan CPO sebagai bahan bakar alternatif. Itulah sebabnya, CPO nantinya tak sebatas diolah menjadi solar hijau, tetapi juga avtur hijau yang memiliki angka cetane lebih tinggi. Pemanfaatan itu dimulai dari kerja sama antara Pertamina dan PT Perkebunan Nusantara (Persero). “Kementerian BUMN juga berkomitmen (meningkatkan pemanfaatan CPO). Setidaknya PTPN dulu yang mulai,” ujarnya. Pada kesempatan terpisah sebelum- nya, Presiden Joko Widodo Qokowi) menjanjikan pengurangan energi fosil secara besar-besaran. Dalam salah satu visi ke depan yang disampaikan saat kampanye, Jokowi yang juga capres dalam Pilpres 2019 itu menyatakan, konsumsi BBM bakal beralih ke green fuel. Pemakaian biodiesel untuk campuran BBM akan terus ditingkatkan dari B20 ke B100. Ini dengan harapan 30% dari total produksi Kelapa Sawit sekitar 46 juta ton setahun akan terserap untuk program bauran BBN dalam BBM. “Kami sudah hitung. Kurang lebih kalau sekarang dilakukan, dengan proses produksi 200.000-300.000 barel per hari, harga jual ritel (B100) Rp 14.000 per liter. Bicara energi harus bicara angka. Persoalan berikutnya adalah dengan harga seperti itu akan dijual ke mana BBN,” katanya.

Sementara itu, Pertamina telah mulai melakukan uji coba co-processing minyak mentah dengan minyak sawit untuk menghasilkan BBM hijau sejak tahun lalu. Pada Maret lalu, Pertamina juga telah menandatangani nota kesepahaman dengan PT RNI dan PTPN III terkait kerja sama penyediaan bahan baku CPO, refined bleached deodorized Palm Oil (RBDPO), dan bioethanol. Melalui kesepakatan tersebut, ketiga BUMN ini menjajaki rencana kerja sama pasokan bahan baku nabati dari RNI dan PTPN III, dengan memanfaatkan kebun Kelapa Sawit milik RNI dan PTPN III serta kebun Kelapa Sawit milik petani di wilayah kerja RNI dan PTPN III. Hasil pengolahan Kelapa Sawit tersebut akan dimanfaatkan oleh Pertamina untuk diolah menjadi bahan bakar nabati. Selain itu, RNI melalui anak perusahaan yang bergerak di industri gula (PT PG Rajawali I dan dari PTPN Group) – melalui PT Enero – akan memasok molases untuk diolah bersama Pertamina, menjadi bioethanol fuel grade dengan kapasitas 60 ribu kiloliter (kl) per tahun. Molases, yang merupakan produk sampingan yang dihasilkan dari proses pengolahan tebu, bila diolah sebagai energi baru dan terbarukan dapat memberikan nilai tambah yang signifikan. Direktur Perencanaan Investasi Manajemen Risiko (PIMR) Pertamina Heru Setiawan mengatakan, untuk awalnya akan disediakan satu juta ton CPO per tahun untuk diolah Pertamina. Ke depan, pasokan CPO naik hingga mencapai lima juta ton dan ada pengembangan lagi sekitar 10-15 juta ton. Pasokan ini hanya untuk Kilang Plaju dan Dumai.

Kurangi Impor US$ 500 Juta

Pada tahun ini, uji coba pengolahan CPO dengan metode co-processing tersebut sudah dilakukan di Kilang Dumai di Riau dan Kilang Cilacap di Jawa Tengah. Pada 2020, uji coba direncanakan dilakukan di Kilang Balongan, Jawa Barat. Jika pengolahan CPO tersebut bisa direalisasikan dengan baik, maka impor minyak mentah dapat dikurangi. Program ini diperkirakan akan mengurangi konsumsi minyak mentah sebesar 23.000 barel per hari (bph) atau setara US$ 500 juta per tahun. Mengacu data Pertamina, terdapat tiga kilang yang nantinya menghasilkan green gasoline dan green LPG, yakni Kilang Plaju, Cilacap, dan Balongan. Pengolahan CPO di Kilang Dumai akan menghasilkan green diesel atau solar hijau. Khusus Kilang Cilacap, perseroan memproyeksikan akan menghasilkan ]uga green avtur atau avtur hijau. Dari program co-processing, diproyeksikan produksi green gasoline bisa mencapai 487 ribu kl per bulan. Sedangkan proyeksi produksi green LPG 104 ribu ton per bulan. Sementara itu, proyeksi produksi green diesel dan green avtur, sesuai data Pertamina, masing-masing 11.500 barrel steam per day (BSD) dan 11.700 BSD.

Tingkatkan Daya Beli

Menteri ESDM Ignasius Jonan menjelaskan lebih lanjut, pemerintah tidak dapat hanya sekadar mengejar bauran energi terbarukan 23% pada 2025 tanpa memperhatikan biayanya, terutama di sektor kelistrikan. Pasalnya, tercatat masih ada sekitar 160 ribu kepala keluarga yang bahkan tidak mampu membayar biaya sambungan listrik. Itulah sebabnya, pengembangan energi alternatif dengan harga terjangkau juga menjadi tantangan di bidang kelistrikan. Selain itu, peningkatan daya beli masyarakat cukup penting. “Secara global daya beli harus ditingkatkan. Makanya kami meningkatkan GDP (gross domestic product), daya beli masyarakat harus ditingkatkan,” ujar Jonan. Di sektor energi, lanjut dia, hal itu tercermin dari kebijakan bahwa energi kini menjadi penggerak ekonomi, tidak lagi sekadar komoditas untuk menambah pundi-pundi pendapatan negara. Akibatnya, dari sisi neraca perdagangan, dia mengakui neraca perdagangan migas negatif. “Pemerintah memanfaatkan energi nasional untuk pembangunan, bukan hanya sekadar komoditas ekspor. Ini misalnya ada yang tanya bahwa neraca perdagangan migas defisit, maka pertanyaan saya, energi mau digunakan sebagai alat pembangunan atau komoditas ekspor,” kata Ignasius Jonan.

Neraca perdagangan migas saat ini defisit karena sekitar 60% dari total produksi gas nasional yang mencapai 2.100 juta kaki kubik per hari (mmscfd) digunakan untuk domestik. Sementara itu, Indonesia banyak mengimpor minyak untuk menutupi kekurangan kebutuhan konsumsi. Pasalnya, produksi minyak dalam negeri rata-rata hanya 770.000 barel/hari, sedangkan konsumsinya mencapai 1,2 juta barel.”Itulah mengapa neraca perdagangan migas kita selalu rendah meski membaik, ya karena gas lebih banyak digunakan untuk dalam negeri. Kalau semua gasnya diekspor, pasti neraca perdagangan kita plus,” kata Ignasius Jonan. Di sisi lain, lanjut Jonan, pihaknya terus memastikan masyarakat dapat mengakses energi dengan harga terjangkau, salah satunya dengan Program BBM Satu Harga. Saat ini, program tersebut telah menjangkau 133 kecamatan di seluruh Indonesia. Pada akhir tahun 2019, BBM Satu Harga ditargetkan sudah menjangkau 170 lokasi. Selain itu, pihaknya juga membangun jaringan gas (jargas) untuk rumah tangga, guna memastikan masyarakat dapat menikmati gas dengan harga terjangkau. Bila selama ini pemerintah membangun jargas sekitar 100.000 sambungan per tahun, mulai tahun depan, jumlah jargas yang dibangun akan digenjot menjadi 1 juta sambungan.

Pasokan Harus Mencukupi

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Satya W Yudha menegaskan pentingnya harga energi terjangkau oleh masyarakat. Menurut dia, tidak ada artinya jika potensi energi nasional dapat dimonetisasi tetapi rakyat tidak memperolehnya. “Energi harus dapat menjadi agent of change. Bagaimana energi menjadi accessible, pengelolaannya j angan market price. BBM Satu Harga, mau tidak mau, tetap harus disediakan. Itu butuh penetrasi pemerintah,” tandas Satya. Sementara itu, Presiden Direktur PT Medco Energi Internasional Tbk Hilmi Panigoro mengatakan, agar energi mudah diakses dan terjangkau oleh masyarakat, maka ketersediaan pasokannya harus mencukupi. “Diperlukan perubahan peraturan yang mendorong peningkatan pasokan energi. Affordability itu penting, tetapi return of investment harus diperhatikan juga. Jangan hanya mau harganya turun, tetapi government take-nya besar,” tuturnya.

Investor Daily Indonesia | Kamis, 4 April 2019

Ekspor Minyak Sawit Februari 2,88 Juta Ton

Ekspor minyak sawit nasional pada Februari 2019 mencapai 2,88 juta ton, atau turun 12,85% dari Januari 2019 yang sebesar 3,25 juta ton. Ekspor tersebut dalam bentuk minyak sawit mentah {crude palm oil/ CPO) dan produk turunannya serta biodiesel dan oleokimia. Penurunan ekspor terjadi karena jumlah hari pada Februari 2018 lebih pendek dari Januari 2019. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) juga mencatat, khusus untuk ekspor CPO, minyak kernel (palm kernel oil/PKO), dan turunannya saja, tidak termasuk oleokimia dan biodiesel, mengalami penurunan, yakni dari 3,10 juta pada Januari 2019 menjadi 2,77 juta ton pada Februari. Ekspor pada Februari 2019 masih didominasi produk olahan hingga 1,74 juta ton, meski lebih rendah dari Januari 2019 yang sebesar 2,15 juta ton, disusul ekspor CPO sebanyak 852 ribu ton yang naik dari Januari 2019 sebanyak 746 ribu ton, kemudian ekspor berupa lauric (178 ribu ton), biodiesel (62 ribu ton), dan oleokimia (48 ribu ton).

Direktur Eksekutif Gapki Mukti Sardjono mengatakan, ekspor minyak sawit RI, khususnya CPO, ke negara-negara tujuan utama tercatat turun signifikan pada Februari 2019 dibandingkan Januari 2019. “Ekspor ke Amerika Serikat (AS) anjlok 48%, Pakistan terpangkas 41%, Tiongkok terkoreksi 22%, Afrika turun 16%, dan India terpangkas 14,5%. Sebaliknya, ke negara tujuan lain justru terpantau naik, seperti ekspor ke Uni Eropa melonjak 27% dan Bangladesh naik 8%,” papar dia. Di dalam negeri, ujar Mukti, perluasan mandatori biodiesel 20% (B20) ke segmen bukan PSO menunjukkan perkembangan yang sangat positif setiap bulannya. Sepanjang Februari 2019, penyerapan biodiesel di dalam negeri tembus 648 ribu ton atau naik 17% dari Januari 2019 yang hanya 552 ribu ton. “Kita berharap uji coba B30 dapat segera dilaksanakan dan dapat mempercepat implementasi program mandatori B30. Peningkatan penggunaan biodiesel berbasis CPO, selain meningkatkan penggunaan dalam negeri, sekaligus akan menghemat devisa impor migas, yang selama ini nilainya sangat besar. Dengan tingginya penggunaan CPO dalam negeri akan mengurangi ketergantungan kepada ekspor,” kata Mukti.

Secara total, pada Februari 2019, pasar domestik menyerap produksi sawit nasional hingga sebanyak 1,52 juta ton, sedangkan pada Januari 2019 mencapai 1,37 juta ton. Untuk pasar domestik, serapan terbagi atas segmen pangan sebanyak 786 ribu ton atau naik dari Januari 2019 yang sebesar 733 ribu ton. Selain itu, segmen industri, yakni oleokimiaseban-yak 83 ribu ton atau naik dari Januari 2019 yang sebanyak 81 ribu ton serta biodiesel yang tercatat mencapai 648 ribu ton atau terpantau naik dari Januari 2019 yang sebanyak 552 ribu ton. Di sisi lain, imbuh dia, Indonesia tengah dihadapkan pada tantangan hambatan perdagangan yang diterapkan oleh Komisi Uni Eropa pada 13 Maret 2019 yang akan mengadopsi Renewable Energi Directive II (RED II). Ketentuan itu akan menghapus penggunaan biodiesel berbasis sawit karena sawit digolongkan sebagai minyak nabati berisiko tinggi terhadap deforestasi (ILUC-Indirect Land Used Change), sedangkan minyak nabati lainnya digolongkan berisiko rendah. “Meskipun landasan ilmiah RED II banyak dipertanyakan, diskriminasi negara Uni Eropa ini tentunya sangat merugikan negara produsen sawit, termasuk Indonesia,” kata Mukti

Media Indonesia | Kamis, 4 April 2019

Stok Menipis, Harga CPO Global Terkerek

SAAT memasuki bulan kedua tahun 2019, harga CPO (minyak kelapa sawit) global bergeliat positif dan menunjukkan kenaikan harga rata-rata bulanan sebesar 5% atau dari US$530,70 per metrik ton di Januari meningkat menjadi US$556,50 per metrik ton. Sepanjang Februari harga CPO global bergerak di kisaran US$542,50 – US$ 572,50 per metrik ton. Menurut Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Sawit Indonesia (Gapki), Mukti Sardjono, naiknya harga CPO global ini didorong oleh berkurangnya stok minyak sawit di Indonesia dan Malaysia, dan juga minyak nabati lain di beberapa negara produsen. Kinerja ekspor minyak sawit Indonesia (CPO dan produk turunannya, biodiesel dan oleochemical) di Februari menurun lebih dari 11% jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya atau dari 3,25 juta ton di Januari, tergerus menjadi 2,88 juta ton di Februari. Penurunan volume ekspor ini disebabkan antara lain karena bulan Februari yang lebih pendek daripada “bulan Januari. Sementara itu, khusus untuk volume ekspor CPO, PKO dan turunannya saja (tidak termasuk oleochemical dan biodiesel) tercatat menurun hampir 11% juga atau dari 3,1 juta ton di Januari melorot menjadi 2,77 juta ton di Februari.

Sementara dari total ekspor Februari, terdiri atas CPO 852,30 ribu ton dan sisanya ialah produk turunannya. Negara-negara tujuan utama ekspor minyak sawit Indonesia, khususnya CPO dan produk turunannya yang merosot signifikan jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya ialah Amerika Serikat 48%, Pakistan 41%, Tiongkok 22%, Afrika 16%, dan India 14,5%. Sementara itu, yang melonjak ialah Uni Eropa 27% dan Bangladesh .8%. Untuk penyerapan di dalam negeri, perluasan mandatori biodiesel 20% (B-20) kepada non-PSO menunjukkan perkembangan yang sangat positif setiap bulannya. Sepanjang Februari, penyerapan biodiesel di dalam negeri mencapai lebih dari 648 ribu ton atau naik 17% jika dibandingkan dengan Januari lalu yang hanya mencapai 552 ribu ton. “Kita berharap uji coba B-30 dapat segera dilaksanakan dan diharapkan mempercepat implementasi program mandatori B-30. Peningkatan penggunaan biodiesel berbasis CPO selain akan meningkatkan penggunaan CPO dalam negeri sekaligus menghemat devisa impor migas,” ujar Mukti dalam rilisnya.

Infosawit | Kamis, 4 April 2019

Serapan Biodiesel Sawit Pada Februari 2019 Capai 648 Ribu Ton

Perluasan mandatori biodiesel sawit 20% (B20) kepada non-PSO menunjukkan perkembangan yang sangat positif setiap bulannya. Sepanjang Februari 2019 ini penyerapan biodiesel di dalam negeri mencapai lebih dari 648 ribu ton atau naik 17% dibandingkan dengan bulan Januari lalu yang hanya mencapai 552 ribu ton. “Kita berharap uji coba B30 dapat segera dilaksanakan dan diharapkan dapat mempercepat implementasi program mandatori B30. Peningkatan penggunaan biodiesel berbasis CPO selain akan meningkatkan penggunaan CPO dalam negeri sekaligus akan menghemat devisa impor migas, yang selama ini nilainya sangat besar,” kata Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Mukti Sardjono, dalam keterangan resmi diterima InfoSAWIT, Selasa (2/4/2019). Dengan tingginya penggunaan CPO dalam negeri bakal mengurangi ketergantungan ekspor. Saat ini sedang dihadapkan pada tantangan hambatan perdagangan yang diterapkan oleh Komisi Uni Eropa yang pada tanggal 13 Maret 2019 ini telah mengadopsi Renewable Energi Directive II (RED II). Kebijakan ini memuat penghapusan penggunaan biodiesel berbasis sawit karena sawit digolongkan sebagai minyak nabati beresiko tinggi terhadap deforestasi (ILUC – Indirect Land Used Change). “Sedangkan minyak nabati lainnya digolongkan beresiko rendah. Meskipun landasan ilmiah RED II banyak dipertanyakan, diskriminasi negara Uni Eropa ini tentunya sangat merugikan negara produsen sawit,” tandas Mukti.

https://www.infosawit.com/news/8914/serapan-biodiesel-sawit-pada-februari-2019-capai-648-ribu-ton

Antaranews | Selasa, 2 April 2019

GAPKI Mencatat Penyerapan Biodiesel Dalam Negeri Capai 648.000 Ton

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) mencatat penyerapan biodiesel dalam negeri mencapai lebih 648.000 ton sepanjang Februari 2019 atau naik 17 persen dibandingkan Januari lalu sebesar 552.000 ton. Direktur Eksekutif GAPKI Mukti Sardjono mengatakan peningkatan penyerapan CPO menunjukkan perluasan mandatori biodiesel 20 persen (B20) kepada non-PSO terlihat positif setiap bulan. “Peningkatan penggunaan biodiesel berbasis CPO selain akan meningkatkan penggunaan CPO dalam negeri sekaligus akan menghemat devisa impor migas, yang selama ini nilainya sangat besar,” kata Mukti melalui keterangan tertulis di Jakarta, Selasa. Mukti berharap dengan tingginya penggunaan CPO dalam negeri, akan mengurangi ketergantungan kepada ekspor. Selain itu, uji coba B30 diharapkan segera terlaksana dan dapat mempercepat implementasi program mandatori B30. Menurut dia, penyerapan CPO dalam negeri juga menjadi solusi atas hambatan perdagangan yang saat ini tengah dihadapi Indonesia, dan negara produsen CPO terbesar lainnya. Komisi Uni Eropa pada 13 Maret 2019 mengusulkan skema kebijakan Renewable Energi Directive II (RED II) dimana akan ada penghapusan penggunaan biodiesel berbasis sawit. Dalam draf tersebut, minyak kelapa sawit digolongkan sebagai minyak nabati berisiko tinggi terhadap deforestasi (Indirect Land Used Change/ILUC), sedangkan minyak nabati lainnya digolongkan beresiko rendah. “Meskipun landasan ilmiah RED II banyak dipertanyakan, diskriminasi negara Uni Eropa ini tentunya sangat merugikan negara produsen sawit,” kata Mukti. Pada akhir Februari 2019, stok minyak sawit Indonesia tercatat sebesar di 2,50 juta ton atau turun 17 persen dibandingkan Januari lalu sebesar 3,02 juta ton.

https://sumsel.antaranews.com/berita/364761/gapki-mencatat-penyerapan-biodiesel-dalam-negeri-capai-648000-ton